Pemerintah RI membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di sejumlah daerah di Indonesia untuk pemerataan dan percepatan pembangunan serta meminimalisir  ketimpangan antar daerah.

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com —  Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, Sabtu (11/2), saat meninjau progres pembangunan KEK Pariwisata Mandalika di Lombok Tengah, NTB.

“KEK atau pun yang lebih spesifik Kawasan Industri, itu adalah bagian dari kebijakan pemerintah untuk memadukan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Paling tidak  pemerataan antar wilayah,” katanya.

Ia menjelaskan, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang didorong pemerintah dengan pembentukan KEK, termasuk di KEK Pariwisata Indonesia.

“Kenapa pariwisata?. Karena pariwisata itu tidak hanya di Jakarta dan Jawa saja, tapi potensinya menyebar berdasarkan sumber daya yang ada di setiap daerah,” katanya.

Saat ini sekitar 10 KEK  yang telah ditetapkan pemerintah, tengah dipercepat proses  pembangunannya. Empat diantaranya merupakan KEK Pariwisata, termasuk Mandalika.

Menurut Darmin, pembentukan KEK dilakukan agar upaya pembangunan kawasan dan juga upaya menarik investor lebih mudah dan bisa cepat dilakukan.

“KEK dibuat sebagai jalan pintas untuk mengundang investor. Kalau tidak dengan KEK maka mengundang investor  ke Lombok ke Sumbawa itu lama. Jadi harus ada daya penariknya. Kira-kira begitu,”katanya.

Gra

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com – – PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN yang mengelola dan mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, akan membangun sirkuit balap MotoGP di kawasan itu yang ditargetkan selesai pada 2019.

Direktur Utama PT ITDC, Abdulbar M Mansoer mengatakan, sirkuit balap international itu  akan dibangun bekerjasama dengan Roadgrip Motorsports UK Ltd dan Mrk1 Consulting, dua perusahaan perancang, pengembang, dan operator sirkuit balap motor dunia.

“KEK Mandalika ini mendapat perhatian dari badan olahraga tingkat dunia MotoGP, sebagai salah satu lokasi yang dinilai bisa jadi sirkuit. Jenis sirkuitnya Street Race Circuit atau sirkuit jalan raya dengan standar internasional,” kata Abdulbar, Sabtu (11/2) di hotel Novotel Lombok, Lombok Tengah.

Ia mengatakan pembangunan sirkuit balap itu dapat meningkatkan tingkat kunjungan dan minat investasi di kawasan Mandalika ke depan.

Berdasarkan pengalaman di lokasi sirkuit internasional lain, satu event balap kelas dunia bisa mendatangkan hingga 50 ribu orang.

Menurutnya, sirkuit tersebut akan menjadi sirkuit jalan raya pertama di dunia yang yang dibangun dari tahap konsep dan akan dicanangkan menjadi tuan rumah Kejuaraan Dunia Balap Motor ‘Grand Prix Mandalika’ pada 2019.

“Dalam waktu dekat akan melaporkan ke Menpora sehingga bisa melangkah lebih lanjut. Sehingga bisa mendatangkan pebalap dunia di Mandalika pada 2019,” katanya.

Ia menjelaskan, sirkuit balap MotoGP di Mandalika merupakan sirkuit jalan raya yang tidak tertutup. Lintasan sirkuit merupakan jalan raya di dalam kawasan KEK Mandalika, yang akan ditutup jika digunakan untuk balapan.

“Sirkuit ini bukan tertutup. Tetap berfungsi sebagai jalan biasa seperti juga sirkuit jalan raya yang ada di Singapura dan Macau,” katanya.

Menurutnya, keuntungannya tidak membuat sirkuit tertutup adalah tidak membuat suatu daerah tidak bisa diakses oleh umum.

Selain itu, sirkuit balap di Mandalika juga memiliki nilai tambah karena menggunakan konsep “green circuit”, dimana lintasannya mengelilingi bukit-bukit dan juga melewati pantai di dalam kawasan.

Gra

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com – Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika, di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), terus mengalami inovasi.

PT Pengembang Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), merencanakan akan melengkapi kawasan Mandalika itu dengan fasilitas Marina. Ini adalah pelabuhan khusus untuk kapal pesiar jenis Yacth, yang akan dilengkapi pula dengan berbagai sarana yang dibutuhkan.

“Di kawasan Mandalika ini kami juga akan membangun Marina, yang akan digunakan untuk menangkap trafic Australia yang jalan ke Langkawi (Malaysia),” kata Direktur Utama ITDC, Abdulbar M Mansoer, Sabtu (11/2) di hotel Novotel Lombok, saat menerima kunjungan kerja Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution .

Menurut Abdulbar, untuk rencana pembangunan Marina ini, ITDC sudah menerima kunjungan dari utusan perwakilan  Kementerian Investasi dan Pariwisata Australia yang menunjukan minat mereka.

“Kami sudah kedatangan perwakilan dari Australia, mereka datang untuk meninjau lokasi Marina yang direncanakan. Pihak Australia akan mendatangkan  operator Marina dan pemilik atau anggota klub Yacth ke depannya,”katanya.

Ia mengatakan, rencana pembangunan Marina itu sudah disampikan pula pada Menteri BUMN, Rini Soemarno saat berkunjung di hari ulang tahun BUMN di Kuta Mandalika beberapa waktu lalu.

“Pembangunan Marina di KEK Mandalika ini akan dilakukan oleh BUMN, PT Waskita Karya,” katanya.

Abdulbar menegaskan, keberadaan fasilitas Marina di KEK Mandalika akan membuat kawasan ini berbeda dengan kawasan resort wisata lain di Indonesia.

Gra

Wewenang perizinan investasi dan pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika, Lombok Tengah, NTB,  mulai dilimpahkan ke pihak Administrator KEK Mandalika.

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com — Semula wewenang dan perizinan yang berkaitan dengan investasi dan pembangunan di kawasan Mandalika ada di BKPM RI, Pemerintah Provinsi NTB, dan Pemda Lombok Tengah. Untuk mempermudah pembangunan dan investasi di kawasan pariwisata itu, mulai saat ini ditangani Administrator KEK Pariwisata Lombok Tengah.

“Dengan pelimpahan ini, maka semua urusan perizinan investasi di Mandalika akan menjadi lebih mudah karena cukup dilakukan melalui satu pintu yaitu Administrator KEK Pariwisata Mandalika,” kata Menteri Koordinator Perekonomian RI, Darmin Nasution, kepada wartawan, Sabtu (11/2) usai meninjau progres pembangunan KEK Mandalika di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, NTB.

Menurutnya, Administrator KEK Pariwisata Mandalika yang dibentuk  terdiri dari 30 orang anggota dari unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, serta unsur Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Lombok Tengah.

Selain pelayanan yang lebih terfokus di satu tepat, menurut Darmin, Administrator KEK juga memberikan fasilitas dan kemudahan yang  bagi para investor.

Kemudahan dan fasilitas itu antara lain fasilitas PPh Badan, Pembebasan PPh  Pasal 22 Impor, fasilitas PPN dan PPnBM, fasilitas Bea Masuk dan Cukai, fasilitas Kegiatan Utama Pariwisata, fasilitas Lalu Lintas Barang, fasilitas Ketenagakerjaan, fasilitas Keimigrasian, Fasilitas Pertanahan, serta fasilitas Perizinan dan Non Perizinan. “Hal itu tentunya memberikan kemudahan bagi investor, sehingga berdampak positif  terhadap upaya percepatan pembangunan kawasan Mandalika,” katanya.

Menko Perekonomian Darmin Nasution, Sabtu (11/2) meninjau progres pembangunan kawasan KEK Pariwisata Mandalika di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, didampingi Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin, Wakil Bupati Lombok Tengah, Lalu Fathul Bahri, Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaedah, dan Dirut PT ITDC, Abdulbar M Mansoer.

Sejumlah lokasi pembangunan di kawasan yang dikelola ITDC yang sempat dikunjungi antara lain sarana pengolahan air dan air minum dengan proses desalinasi air laut menggunakan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO), lokasi pembangunan Masjid Agung Mandalika, dan lokasi pembangunan Hotel Pullman Mandalika.

“Pemerintah sangat serius mengembangkan Mandalika. KEK Pariwisata Mandalika harus segera menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah dan perwujudan daya saing di wilayah ini dan Indonesia secara keseluruhan,” kata Darmin.

Tahun 2019, 1200 Kamar

Sementara itu Wagub NTB, Muhammad Amin mengatakan, Pemprov NTB mengapresiasi perhatian pemerintah pusat yang sudah berupaya melakukan akselerasi percepatan pembangunan KEK Mandalika.

Dengan pelimpahan kewenangan kepada Administrator KEK Mandalika, papar Amin, Pemprov NTB akan melimpahkan kewenangan di bidang perizinan di kawasan itu.

“Kami limpahkan sebagian kewenangan Pemerintah Provinsi, terutama kewenangan dalam pemberian izin di kawasan,” katanya.

Direktur Utama PT ITDC, Abdulbar M Mansoer mengatakan, saat ini sejumlah proses pembangunan infrastruktur dasar dan sarana pendukung kawasan, serta pembangunan sejumlah hotel tengah berjalan di kawasan Mandalika.

“Ada lima hotel yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan di kawasan. Kami menargetkan pada 2019 setidaknya sudah tersedia sekitar 1.200 kamar di kawasan KEK Pariwisata Mandalika ini,” katanya.

Abdulbar menjelaskan, resort dengan luas lahan mencapai 1.175 hektare dengan panjang garis pantai sekitar 16 Km itu akan dibangun dengan konsep eco tourism dan green infrastructure yaitu dengan menyediakan suplai air bersih dan air minum bagi resort dengan proses desalinasi air laut menggunakan teknologi SWRO. “Demikian pula dengan suplai tenaga listrik yang dirancang melalui pembangkitan energi tenaga surya,” katanya.

Kawasan Mandalika juga merupakan salah satu dari 10 destinasi pariwisata prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata RI, selain Candi Borobudur (JawaTengah), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Danau Toba (Sumatera Utara), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Tanjung Lesung (Banten), Morotai (Maluku Utara) dan Tanjung Kelayang (Belitung). Gra

Ekonomi Provinsi NTB selama tahun 2016 secara kumulatif mengalami pertumbuhan sebesar 5,82 persen dibanding tahun 2015.

MATARAM.lombokjournal.com —  Kalau dihitung dengan sektor pertambangan maka ekonomi NTB 2016 tumbuh sekitar 5,82 persen. “Jika tanpa tambang, tumbuh sekitar 5,71 persen,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Endang Tri Wahyuningsih, Senin (6/2) di Mataram.

Dipaparkan, sampai dengan triwulan IV 2016 perekonomian provinsi NTB yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp Rp116,25 Triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp23,74 Juta.

Sedangkan tanpa sub kategori pertambangan bijih logam PDRB Provinsi NTB atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp94,00 Triliun dan PDRB perkapia tanpa pertambangan bijih logam Rp19,20 juta.

Menurut Endang, lima besar kegiatan ekonomi sebagai penyumbang utama pertumbuhan ekonomi khususnya pada triwulan IV 2016 di NTB adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,73 persen.

Menyusul setelah itu, jasa keuangan sebesar 0,51 poin, transportasi dan pergudangan besar 0,45 poin, pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 0,37 poin, dan konstruksi sebesar 0,32 poin.

gra

Produk industri kecil dan menengah (IKM) yang diproduksi masyarajak Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, sudah mulai diterima pasar perhotelan dan minimarket di Mataram dan Lombok Barat.

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com – – Produk-produk IKM itu seperti produk makanan olahan dari bahan buah-buahan lokal Sesaot, dan juga produk buah segar Sesaot.  Hal itu diun

gkappkan Kepala Desa Sesaot, Yuni Hariseni.

Selain dijual di outlet masing-masing dan dijajakan di objek wisata pemandian Sesaot, produk produk juga sudah mulai masuk ke perhotelan dan minimarket.

Saat ini empat industri rumah tangga di Desa Sesaot sudah masuk perhotelan. “Dan produk-produknya sudah mulai diterima perhotelan dan minimarket,” kata Yuni, kepada Lombok Journal, Senin (6/2) di Lombok Barat.

Empat IKM itu antara lain, Marini, Ale-Ale, Maju Bersama, dan Cempaka. Produk berupa makanan dan jajanan seperti kripik, manisan buah, selai buah dan lainnya sudah masuk di pasar minimarket di Kota Mataram dan Lombok Barat.

“Untuk perhotelan juga sudah masuk di Hotel Santika Mataram dan beberapa hotel lain,” kata Yuni.

Yuni menjelaskan, semua produk IKM di Sesaot memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang menjadi potensi unggulan di desa seperti buah-buahan lokal Rambutan, Durian, Manggis, Pepaya, dan Pisang.

Namun, Yuni berharap agar kualitas produk IKM di Sesaot bisa ditingkatkan lagi.

Apalagi setelah pencanangan Kampung Kreatif Sekawan Sejati oleh Dinas Pariwisata dan BRI cabang Mataram yang melingkupi Desa Sesaot, Buwun Sejati, dan Pakuan.

“Kami harap dengan program ini masyarakat terutama IKM bisa diberdayakan baik dari sisi kualitas produk, kemasan, dan juga sistem pemasaran,” tukasnya.

gra

Remintansi atau uang gaji yang dikirimkan kembali ke daerah oleh para TKI asal NTB di luar negeri mencapai Rp1,78 Triliun sepanjang tahun 2016

MATARAM.lombokjournal.com  — Sumbangan TKI bagi devisa negara yang masuk melalui Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) cukup besar.  “Tahun 2016 remitansi TKI yang masuk ke NTB tercatat mencapai Rp1,78 Triliun lebih,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Endang Tri Wahyuni, Rabu (1/2) di Mataram.

Remitansi sepanjang tahun 2016 itu dirangkum BPS berdasarkan laporan Bank Indonesia Perwakilan NTB dan PT Pos.

Dari jumlah Rp1,78 Triliun, sebanyak Rp1,4 Triliun lebih dikirim para TKI melalui fasilitas pengiriman dana luar negeri di Kantor Pos, dan sekitar Rp378 juta dikirim melalui Bank nasional, BRI, BNI, dan Mandiri.

Endang berharap, hal ini menjadi atensi pemerintah Provinsi NTB dan juga pemerintah daerah Kabupaten dan Kota asal TKI di NTB, agar nasib para TKI di luar negeri diperhatikan, terutama yang menyangkut jaminan keselamatan dan keamanan kerja para TKI.

Di sisi lain, upaya pembinaan dalam pengelolaan keuangan juga perlu dilakukan bagi para keluarga TKI yang ada di kampung halamannya, agar uang yang diterima dari jerih payah di luar negeri tidak habis begitu saja untuk kebutuhan konsumtif.

Endang menjelaskan, dari data itu bisa diketahui, jumlah penyumbang remitansi terbanyak di NTB berasal dari para TKI yang bekerja di Arab Saudi, disusul Uni Emirat Arab dan Malaysia, serta sejumlah negara Asia Tenggara.

TKI Wanita atau TKW termasuk masih banyak yang bekerja di Arab Saudi. “Kita bisa dapat gambaran bahwa masih banyak warga NTB yang menjadi TKI wanita di Arab Saudi, selain TKI di Malaysia,” katanya.

gra

Biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesardi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada bulan Januari 2017.

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Rabu (1/2) merilis, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami inflasi sebesar 1,49 persen, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen (IHK) dari 125,25 pada Desember menjadi 127,17 pada Januari 2017.

“Pada Januari angka inflasi NTB lebih besar dari angka inflasi rata-rata nasional yang hanya 0,97 persen. Sumbangan inflasi terbesar di NTB salah satunya biaya perpanjangan STNK,” kata Kepala BPS Provinsi NTB, Endang Tri Wahyuningsih, Rabu (1/2) di Mataram.

Selain biaya STNK, komoditas penyumbang inflasi terbesar lainnya berdasarkan rilis BPS adalah tarif listrik, sewa rumah, cabai rawit, rokok kretek, beras, pulsa handphone dan bensin.

Endang mengatakan, laju inflasi NTB tahun kalender Januari 2017 sebesar 1,49 persen lebih tinggi bila dibanding inflasi tahun kalender Januari 2016 yang hanya sebesar 1,16 persen.

Menurutnya, dari 82 kota yang menghitung IHK, tercatat semua kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Pontianak sebesar 1,82 persen diikuti Kota Singaraja sebesar 1,73 persen.

“Sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Manokwari sebesar 0,09 persen diikuti i Kota Tual sebesar 0,1 persen,” katanya.

gra

LOMBOK TENGAH – lombokjournal.com Bank-bank yang tergabung dalam Himbara (Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN) bekerjasama dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, membangun Balai Ekonomi Desa wisata di Dusun Ende, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pembangunan Balai Ekonomi Desa (Balkondes) ini tidak lain merupakan wujud dari sumbangsih BUMN hadir untuk negeri dalam memperkuat dukungan pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah wisata.

Sebagaimana diketahui, KEK Mandalika sebagai bagian dari 10 dari destinasi wisata nasional yang menjadi prioritas pengembangan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Kawasan ini diharapkan dapat mendorong potensi desa wisata di sekitar kawasan Mandalika menjadi lebih berkembang.

“Melalui pembangunan Balkondes ini, kami berharap masyarakat menjadi lebih terbantu dan dapat meningkatkan usahanya,” kata Kartika Wirjoatmodjo, Jumat (27/1).

Untuk pembangunan Balkondes ini, Bank Mandiri mengalokasikan Rp1 miliar. Nantinya, Balkondes, dikelola secara profesional yang dilengkapi dengan homestay. Tidak hanya itu, di balai ekonomi ini juga dipamerkan produk souvenir, makanan, dan produk lainnya hasil kreasi masyarakat desa.

Balai ini juga memiliki tempat pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat desa agar mampu mengelola dengan baik potensi-potensi yang terdapat di desa tersebut.

Di Lombok, pengelolaan Balkondes ini akan dikelola PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau PT Indonesia Tourism Development Corporation (PT ITDC).

Menurut Kartika, sebelum di Lombok, Bank Mandiri telah membangun Balkondes di sekitar desa-desa Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah yang dikelola PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko (Persero).

Melalui Balkondes ini, Bank Mandiri juga akan melaksanakan proses pembinaan secara berkelanjutan. Terutama, bagaimana masyarakat di desa wisata dapat mengelola dan memasarkan hasil produk yang sudah dihasilkan secara online.

Termasuk, melakukan pembayaran dengan non tunai. Sehingga, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pendapatan masyarakat.

“Jadi tidak hanya pembinaan, tetapi bagaimana mengelola administrasi. Termasuk, kedepan juga mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga mereka tidak tertinggal dan usahanya bisa naik kelas,” jelasnya.

Selain membangun Balai Ekonomi Desa, Bank Mandiri juga memberikan bantuan lainnya sebagai bentuk kepedulian sosial.

Di Mandalika, Mandiri menyerahkan 10 unit kapal motor tempel ke kelompok nelayan desa sengkol. Selain itu, Mandiri juga membantu merevitalisasi SD Negeri 02 Sembalun.(hers)

MATARAM – lombokjournal.com

Dinas Perdagangan NTB yang merupakan OPD baru, menggelar Pasar Murah di halaman Kantor Dinas Perdagangan Provinsi NTB di Jalan Langko, Kota Mataram digelar hanya sehari Jumat (27/1) mulai pukul 08.00 – 11.30 siang ini.

Pasar murah ini digelar untuk membantu masyarakat Kota Mataram dan sekitarnya dengan menghadirkan sedikitnya 20 distributor kebutuhan pokok.

“Kami hanya ingin pastikan stok aman dan harga sembako stabil. Untuk itu, kami minta distributor menggelar pasar murah ini,” ungkap Hj Putu Selly Andayani, Kepala Dinas Perdagangan NTB.

Terlihat ratusan warga mengantre di depan pasar murah, sebagian besar konsumennya adalah ibu-ibu yang membeli kebutuhan rumah tangganya. Harga barang kebutuhan pokok yang ditawarkan lebih murah dari pada harga di sejumlah pasar.

Barang-barang yang disediakan di pasar murah merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat, seperti gula, minyak, tepung, telur, dan beras. Untuk gula pasir dijual dengan harga Rp12.500/kg dan telur ayam ras Rp33.000/trai.

Inak Ida yang mengantre sesaat sebelum membeli kebutuhan pokoknya mengatakan kegiatan ini harus diperbanyak agar warga dapat terbantu.

“Girangan piak acare mene, khan ite jari demen belanja barang murak,” ucap warga Gapuk, Dasan Agung, Kota Mataram dengan bahasa dan logat Sasak kentalnya.

Putu Selly Andayani mengatakan, Pasar Murah ini untuk membantu rakyat miskin karena akhir-akhir ini harga sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan.

Harga barang yang dijual di pasar murah lebih murah dari pada harga yg dijual di pasar. Di pasar murah ini, harga lebih murah mencapai Rp1.500.(hers)