Untuk mengendalikan stabilitas harga, jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB menggelar rapat koordinasi (rakor) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB di Mataram, Selasa (21/2).

MATARAM.lombokjournal.com —  Rakor tersebut merupakan rapat perdana TPID di tahun  2017.  “Rapat ini menjadi wadah koordinasi kebijakan untuk mengendalikan stabilitas harga,” kata Kepala Biro Perekonomian Provinsi NTB, Manggaukang Raba, yang memimpin jalannya rakor.

Menurutnya, laju inflasi NTB yang rendah di tahun 2016 lalu, tidak lantas membuat langkah-langkah pengendalian inflasi terhenti.

Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTB, Prijono menjelaskan, laju inflasi NTB tahun 2016 cukup rendah, yakni sebesar 2,61% (yoy).  Inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,02% (yoy), atau inflasi NTB tahun 2015 yang sebesar 3,41% (yoy).

“Perlu dicermati bahwa rendahnya inflasi NTB tahun 2016 tersebut lebih disebabkan karena rendahnya harga komoditas yang diatur pemerintah (administered price) yang mengalami deflasi mencapai 2,97% (yoy),” kata Prijono.

Lebih lanjut Prijono mengatakan, inflasi komoditas pangan dengan harga bergejolak (volatile food) masih cukup tinggi sebesar 4,53% (yoy), yang disumbang oleh beberapa komoditas pangan seperti bawang merah, beras, tomat sayur, maupun aneka ikan.

TPID memperkirakan capaian inflasi 2017 masih berada dalam sasaran targetnya yaitu 4+1% (yoy).  “Namun demikian terdapat beberapa risiko inflasi yang perlu dicermati,” kata Prijono.

Risiko itu antara lain, perubahan cuaca dan anomali iklim yang berisiko mengganggu produksi tanaman pangan maupun hortikultura,  meningkatnya permintaan masyarakat seiring dengan peningkatan kunjungan wisatawan ke NTB, dan penyesuaian tarif BBM, Elpiji, dan Listik, seiring dengan fluktuasi harga minyak dunia.

Rapat koordinasi TPID mengharapkan laju inflasi sepanjang tahun 2017 dapat rendah dan lebih stabil, tidak berfluktuasi sebagaimana terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Beberapa rekomendasi yang dihasilkan pada rapat TPID tersebut adalah pentingnya menyusun neraca beberapa komoditas inflasi secara lebih akurat, dengan periode data bulanan.

“Selain itu, peran pemerintah dalam mengatur tata niaga pangan perlu diperkuat, mengingat tingginya harga komoditas pangan di NTB terindikasi karena banyaknya arus komoditas pangan yang keluar NTB,” katanya.

Akses informasi harga pangan kepada masyarakat pun perlu diperluas. Saat ini informasi harga pangan sudah tersedia untuk lingkup Kota Mataram dan Kota Bima, yang dapat diakses di website www.hargapangan.id.

Ke depan, diharapkan informasi harga pangan di NTB dapat lebih terintegrasi hingga ke seluruh pasar di Kab/Kota yang ada di Provinsi NTB.

Gra

 Paket pernikahan dengan konsep luxury dengan harga bersaing ala Hotel Golden Tulip Mataram. 

MATARAM.lombokjournal.com – Hotel Golden Tulip menawarkan paket pernikahan konsep luxury dengan harga yang tak merisaukan. “Kami tawarkan mulai dari Rp30 juta untuk 100 orang,” kata Food & Beverage Manager Golden Tulip Mataram, M Ikhsan,  Selasa (21/2).

Biaya sebesar itu termasuk gratis sewa tempat, set up meja dan kursi untuk 100 orang. Dan yang menarik, termasuk gratis menginap satu malam di Deluxe Room untuk pasangan mempelai.

Ikhsan menuturkan, Lombok memiliki pesona alam yang indah. Mulai dari pantai, persawahan dan juga pegunungan. Pesona keindahan ini memberikan kemudahan bagi customer yang ingin mengadakan acara pertunangan atau pernikahan dengan konsep outdoor (luar ruangan), dan salah satu lokasi yang menawarkan hal itu adalah Golden Tulip Mataram.

Lebih lanjut dijelaskannya, paket yang ditawarkan mencakup beragam fasilitas seperti test food untuk enam orang, menu spesial dari Chef L. Slinggara Fuji, gratis penggunaan ruangan/lokasi outdoor dan gratis menginap satu malam di Deluxe Room.

Hotel Golden Tulip Mataram memiliki Roof Garden dengan kapasitas 500 orag. Tersedia juga area indoor  yang berkapasitas 400 orang.

Salah seorang tamu yang merayakan pernikahan putra-putrinya di Golden Tulip Mataram, Yunita mengatakan, acara pernikahan anak yang diseleenggarakan di Golden hotel Mataram menggunakan dua area baik indoor maupun outdoor dengan tamu mencapai 450 orang berjalan lancar.

“Pelayanan bagus, makanannya enak, dan tempatnya jelas bagus. Pokoknya mengadakan acara di hotel ini sudah komplit semua,” kata Yunita.

Namun paket yang ditawarkan belum termasuk dekorasi dan hiburan di hari berlangsung resepsi. Namun pihak hotel sudah menjalin kerjasama dengan beberapa vendor agar dapat menyediakan kebutuhan sesuai keinginan tamu.

Golden Tulip Mataram merupakan hotel yang berlokasi di Jalan Utama yaitu Jalan Sudirman No.40, Kota Mataram di area pusat perkotaan dengan jarak hanya 45 menit dari bandara tepatnya.

Gra

Bulan Maret mendatang, menjadi momen yang bagus bagi para pelancong yang inginmenikmati keindahan Pulau Lombok, NTB.

MATARAM.lombokjournal.com — Dinas Pariwisata Kota Mataram dan jajaran Badan Promosi Pariwisata Kota Mataram (BP2KM) didukung Assosiasi Hotel Mataram (AHM) dan stakeholders pelaku wisata akan menggelar Mataram Great Sale 2017, sepanjang bulan Maret mendatang.

Mataram Great Sale sepanjang bulan Maret, bukan hanya menawarkan diskon-diskon menarik untuk produk hotel dan souvenir. “Banyak atraksi seni budaya yang bisa dinikmati wisatawan yang datang,” kata Ketua BP2KM, Yusril Arwan, kepada Lombok Journal, Selasa (21/2) di Mataram.

Menurut Yusril, Mataram Great Sale merupakan upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke NTB, khususnya di wilayah Kota Mataram.

Hingga saat ini, sejumlah hotel anggota AHM sudah menyatakan siap mendukung, dan juga sejumlah restauran, pusat oleh-oleh, kuliner dan kerajinan. Diskon rate yang diberikan berkisar 15-30 persen.

“Tentu ada juga paket-paket wisata Kota menarik yang ditawarkan agen jasa wisata di Mataram yang bisa memanjakan traveler dengan tarif yang lebih murah,” katanya.

Gra

MATARAM.lombokjournal.com – Saat ini apresiasi masyarakat global atau pasar internasional menyambut baik produk UKM Indonesia. Ini sejalan dengan antusiasme
masyarakat Indonesia dalam menciptakan dan mengembangkan UKM makin meningkat
seiring perkembangan pasar online digital.

UKM Indonesia sangat berpotensi menembus pasar ekspor. “Sekarang bagaimana para pelaku UKM Indonesia mampu menjaring pembeli global dan sudah seharusnya masyarakat mengubah mindset cara ia ber-promosi dalam konteks online digital”. kata Santoso Suratso, CEO PT Indonesia Product Global (IPG) dalam diskusi UKM di SMESCO Indonesia di Jakarta, pekan lalu.

Dikatakannya, kategori produk asli Indonesia yang berpotensial membuka pasar ekspor yaitu antara lain furniture, handicraft, stone (batu alam) dan garment (fashion; batik). Sebenarnya ini sudah mulai dijalankan oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia.

Marketplace B2B di Indonesia yang fokus pada promosi global untuk menjaring customer luar negeri adalah www.indonesia-export.com yang merupakan laman lokal lapak online buatan anak bangsa. Mempromosikan secara global melalui search engine raksasa Google.

Seharusnya Indonesia punya lapak marketplace lokal yang khusus mempromosikan produk Indonesia secara global agar masyarakat lebih leluasa bersaing.

“Sehingga masyarakat tidak akan merasa terbebani oleh tingginya biaya promosi pada lapak marketplace asing,” tambah Santoso.

Ditegaskannya, diperlukan perubahan mindset masyarakat yang bisa bersama-sama membangun UKM yang dimulai daripromosi pada lapak marketplace dalam negeri. Karena terbukti mampu menjaring pembeli global seperti indonesia-export.com. @licom

Li

MATARAM.lombokjournal.com — KUR (Kredit Usaha Rakyat) masih sangat kecil menyentuh lini pertanian di Indonesia. Untuk itu perlu adanya koordinasi dengan beberapa pihak terlait seperti perbankan. Sebagian besar  KUR masih teralokasi segmen UMKM sector Perdaghangan dan jasa.

Hal itu juga diakui kalangan perbankan. Misalnya, Bank Mandiri Regional 8 tahun lalu menyalurakan dana lebih dari Rp 1,4 triliun KUR, sekitar 80 persennya teralokasikan segmen UMKM di sektor perdagangan dan jasa. Namun, untuk pertanian dan perikanan masih terdistribusi kurang dari 2 persen.

“Kami mengakui, hingga saat ini masih belum menemukan formula yang tepat untuk segmen pertanian, dan tak hanya itu,” papar Puntuh Wijaya Micro Banking Head Regional 8 di Surabaya, baru-baru in.

Dana Rp 1,7 triliun tersebut masih menjadi PR-nya untuk lebih mengoptimalkan pada segmen pertanian tersebut. Sebab akhir tahun ini pihaknya harus benar-benar mengoptimalkan pengalokasian dana dalam jumlah tersebut.

Di kesempatan yang sama, Triyoga Laksito, Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (OJK) 1 Kantor Regional 4 Jatim mengatakan, untuk sementara ini program KUR masih terkesan belum tepat sasaran. Sebabnya, kurang telitinya terkait kredit dan pihak perbankan masih masih belum melakukan analisa maksimal. Akibatnya, dari kurang ketelitian itu berakibat susahnya dalam proses klaim.

Hal itu terjadi lantaran karakter pengusaha di lini ini masih melakukan pencampuran modal dan dana kebutuhan sehari-hari. Karena itu diperlukan edukasi bahwa KUR ini bukan seperti dana hibah.

“Untuk sementara ini, dana KUR yang sudah tersalurkan sekitar Rp 2,8 triliun. Komposisinya, 40 persen nya  bersumber dari dana yang non pinjaman atau bersumber dari lembaga non formal, sedangkan 60 persen dari pinjaman,” tandas Triyoga.

Dalam kesempatan berbeda, Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa, berharap dalam penyaluran kredit di lini pertanian yang berorientasi ekspor  harus dibarengi subsidi ekspor. “Karena lebih sulit untuk memulai usaha ekspor ketimbang yang sudah menjalankannya,” katanya. .

Porsi pengusaha tani kebanyakan masih sulit memulai ekspor karena terhambat dana yang besar serta prosedur rigid. Pengusaha tani skala kecil yang sudah mapan dan memiliki jaringan merupakan kalangan minoritas. Dikhawatir penyerapan subsidi KUR berorientasi ekspor hanya dirasakan sebagian kecil petani saja.

Untuk menembus pasar ekspor, produk pertanian harus memenuhi sejumlah syarat dari negara tujuan, berbiaya tinggi dan survei serta verifikasi yang makan waktu. Persyaratan akan lebih tinggi lagi jika negara tujuannya adalah negara maju.

“Ekspor, apalagi pangan, tidak sekadar kirim barang, biaya produksi, transportasi, selesai, tidak sesederhana itu,” ujarnya.

Li

Warga Jakarta yang belum mampu kredit rumah, sempat bertanya-tanya tentang program calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang berjanji  memberi  solusi kredit rumah dengan down payment (DP) nol persen.

 JAKARTA .lombokjournal.com – Solusi pemberian pinjaman kredit rumah murah dengan skema uang muka atau down payment (DP) nol persen, ditanggapi oleh Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo.  Program uang DP nol persen kalau direalisasikan otoritas akan memberikan teguran.

Karena itu, sebaiknya program itu tidak dilakukan. “Nanti akan akan ditegur dari otoritas,” jelas Agus.

Solusi pada warga yang sulit mendapatkan rumah karena terbentur membayar DP oleh Anies-Sandi, akan direalisasikan jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dan akan menggandeng Bank DKI.

Seperti terungkap dalam debat kandidat  Cagub-Vawagub DKI Jakarta sebelumnya, Anies berjanji menyiapkan fasilitas kredit. Diungkapkannya, Jakarta punya Bank DKI yang total asetnya Rp1.000 triliun. “Dibagi penduduk Jakarta, sekitar 100 juta per orang,” ucap Anies

Menurut  Gubernur  BI,  bank sentral mempunyai aturan khusus terkait loan to value (LTV) untuk pembiayaan properti. Sudah ada aturan terkait besaran uang DP untuk penyaluran kredit properti.

“Harus ada minimum DP untuk penyaluran kredit properti. Kalau seandainya nol persen itu menyalahi (aturan),” ucap Agus, ditemui di komplek perkantoran BI, Jakarta, Jumat (17/2) ‎.

Bukan Nol Persen, Tapi Nol Rupiah

Terkait program kredit rumah tanpa DP, pasangan yang selalu menyerukan “Jakarta butuh Gubernur Baru” itu menganggap banyak pihak salah paham. Padahal maksudnya, mencicil rumah dengan uang nol Rupiah.

“Bukan nol persen, tapi DP-nya nol Rupiah. Makanya, itu si debitur harus mengumpulkan dana sekitar enam bulan untuk DP tersebut,” kata Anies di Jakarta, Jumat malam.

Anies justru menganggap pihak yang mengkhawatirkan bahwa program itu menyalahi aturan Loan to Value (LTV), salah memahami sebab diyakininya program ini tidak melakukan pelanggaran apapun.

Bank Indonesia (BI) menyebut aturan LTV minimal 15 persen dari harga rumah. Aturan itu bahkan tertuang dalam Peraturan BI (PBI) Pasal 17 Nomor 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value untuk kredit properti. Tetapi, bagi Anies aturan itu tetap sah bila masuk dalam program pemerintah daerah (Pemda).

“Tidak menyalahi aturan, jika itu termasuk dalam program pemerintah daerah,” tegas Anies.

Rr

Nilai ekspor Provinsi NTB bulan Januari 2017 mengalami penurunan, bila dibandingkan dengan nilai ekspor pada bulan Desember 2016

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Pusat Statisik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat nilai ekspor Provinsi NTB bulan Januari 2017 mengalami penurunan, bila dibandingkan dengan nilai ekspor pada bulan Desember 2016.

Nilai ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat selama bulan Januari 2017 sebesar USD 51.624.474. Nilai tersebut menurun 73,62 persen dibandingkan dengan bulan Desember dengan nilai ekspor sebesar USD 195.677.273.

“Penurunan disebabkan oleh menurunnya nilai ekspor barang tambang/galian non migas, yang memiliki kontribusi ekspor sangat dominan,” kata Kepala Badan Pusat Statistik NTB ,Kamis (16/2).

Dijelaskannya, pada bulan Januari 2017, ekspor terbesar ditujukan ke negara Philipina senilai 99,69  Cina 0,08 Persen,serta Singapura Senilai 0,03 Persen.

Jenis barang yang diekspor pada bulan Januari 2016 terdiri dari barang tambang/galian non migas senilai US$ 51.463.855 (99,69 Persen), Garam,Belerang,Kapur senilai US$ 66.352  (0,13 persen), Biji bijian berminyak  senilai US$ 29.569 (0,06 persen).

“Selebihnya adalah ikan ,Udang,benda benda dari batu,Gips dan semen, jerami/bahan anyaman dan lain-lain,” jelasnya.

Sementara dalam periode yang sama, papar Endang,  nilai Impor NTB bulan Januari 2017 justru naik. Tercatat sebesar USD 5.984.903 atau meningkat 23.48 persen dibandingkan bulan Desember 2016 yang bernilai USD 4.846.729.

Negara asal impor terbesar pada bulan Januari 2017 adalah Australia senilai US$ 4.157.562 (69.47 persen), Singapura senilai US$ 733.217 (12.25 persen) dan Cina senilai US$ 343.486 (5.74 Persen.).

Gra

Pemerintah RI membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di sejumlah daerah di Indonesia untuk pemerataan dan percepatan pembangunan serta meminimalisir  ketimpangan antar daerah.

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com —  Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, Sabtu (11/2), saat meninjau progres pembangunan KEK Pariwisata Mandalika di Lombok Tengah, NTB.

“KEK atau pun yang lebih spesifik Kawasan Industri, itu adalah bagian dari kebijakan pemerintah untuk memadukan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Paling tidak  pemerataan antar wilayah,” katanya.

Ia menjelaskan, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang didorong pemerintah dengan pembentukan KEK, termasuk di KEK Pariwisata Indonesia.

“Kenapa pariwisata?. Karena pariwisata itu tidak hanya di Jakarta dan Jawa saja, tapi potensinya menyebar berdasarkan sumber daya yang ada di setiap daerah,” katanya.

Saat ini sekitar 10 KEK  yang telah ditetapkan pemerintah, tengah dipercepat proses  pembangunannya. Empat diantaranya merupakan KEK Pariwisata, termasuk Mandalika.

Menurut Darmin, pembentukan KEK dilakukan agar upaya pembangunan kawasan dan juga upaya menarik investor lebih mudah dan bisa cepat dilakukan.

“KEK dibuat sebagai jalan pintas untuk mengundang investor. Kalau tidak dengan KEK maka mengundang investor  ke Lombok ke Sumbawa itu lama. Jadi harus ada daya penariknya. Kira-kira begitu,”katanya.

Gra

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com – – PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN yang mengelola dan mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, akan membangun sirkuit balap MotoGP di kawasan itu yang ditargetkan selesai pada 2019.

Direktur Utama PT ITDC, Abdulbar M Mansoer mengatakan, sirkuit balap international itu  akan dibangun bekerjasama dengan Roadgrip Motorsports UK Ltd dan Mrk1 Consulting, dua perusahaan perancang, pengembang, dan operator sirkuit balap motor dunia.

“KEK Mandalika ini mendapat perhatian dari badan olahraga tingkat dunia MotoGP, sebagai salah satu lokasi yang dinilai bisa jadi sirkuit. Jenis sirkuitnya Street Race Circuit atau sirkuit jalan raya dengan standar internasional,” kata Abdulbar, Sabtu (11/2) di hotel Novotel Lombok, Lombok Tengah.

Ia mengatakan pembangunan sirkuit balap itu dapat meningkatkan tingkat kunjungan dan minat investasi di kawasan Mandalika ke depan.

Berdasarkan pengalaman di lokasi sirkuit internasional lain, satu event balap kelas dunia bisa mendatangkan hingga 50 ribu orang.

Menurutnya, sirkuit tersebut akan menjadi sirkuit jalan raya pertama di dunia yang yang dibangun dari tahap konsep dan akan dicanangkan menjadi tuan rumah Kejuaraan Dunia Balap Motor ‘Grand Prix Mandalika’ pada 2019.

“Dalam waktu dekat akan melaporkan ke Menpora sehingga bisa melangkah lebih lanjut. Sehingga bisa mendatangkan pebalap dunia di Mandalika pada 2019,” katanya.

Ia menjelaskan, sirkuit balap MotoGP di Mandalika merupakan sirkuit jalan raya yang tidak tertutup. Lintasan sirkuit merupakan jalan raya di dalam kawasan KEK Mandalika, yang akan ditutup jika digunakan untuk balapan.

“Sirkuit ini bukan tertutup. Tetap berfungsi sebagai jalan biasa seperti juga sirkuit jalan raya yang ada di Singapura dan Macau,” katanya.

Menurutnya, keuntungannya tidak membuat sirkuit tertutup adalah tidak membuat suatu daerah tidak bisa diakses oleh umum.

Selain itu, sirkuit balap di Mandalika juga memiliki nilai tambah karena menggunakan konsep “green circuit”, dimana lintasannya mengelilingi bukit-bukit dan juga melewati pantai di dalam kawasan.

Gra

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com – Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika, di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), terus mengalami inovasi.

PT Pengembang Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), merencanakan akan melengkapi kawasan Mandalika itu dengan fasilitas Marina. Ini adalah pelabuhan khusus untuk kapal pesiar jenis Yacth, yang akan dilengkapi pula dengan berbagai sarana yang dibutuhkan.

“Di kawasan Mandalika ini kami juga akan membangun Marina, yang akan digunakan untuk menangkap trafic Australia yang jalan ke Langkawi (Malaysia),” kata Direktur Utama ITDC, Abdulbar M Mansoer, Sabtu (11/2) di hotel Novotel Lombok, saat menerima kunjungan kerja Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution .

Menurut Abdulbar, untuk rencana pembangunan Marina ini, ITDC sudah menerima kunjungan dari utusan perwakilan  Kementerian Investasi dan Pariwisata Australia yang menunjukan minat mereka.

“Kami sudah kedatangan perwakilan dari Australia, mereka datang untuk meninjau lokasi Marina yang direncanakan. Pihak Australia akan mendatangkan  operator Marina dan pemilik atau anggota klub Yacth ke depannya,”katanya.

Ia mengatakan, rencana pembangunan Marina itu sudah disampikan pula pada Menteri BUMN, Rini Soemarno saat berkunjung di hari ulang tahun BUMN di Kuta Mandalika beberapa waktu lalu.

“Pembangunan Marina di KEK Mandalika ini akan dilakukan oleh BUMN, PT Waskita Karya,” katanya.

Abdulbar menegaskan, keberadaan fasilitas Marina di KEK Mandalika akan membuat kawasan ini berbeda dengan kawasan resort wisata lain di Indonesia.

Gra