Kemenkop UKM tengah berupaya agar Pajak Di Sektor Koperasi Diupayakan diturunkan.

MATARAM.lombokjournal.com — Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Gede Puspayoga mengatakan hal itu saat berlangsung pelatiha KUKM di Mataram, Senin (13/3).

Diharapkannya agar pajak koperasi tidak bisa disamakan dengan usaha yang lain (modal besar).

“Ini masih kita perjuangkan,” kata Puspayoga, saat membuka pelatihan KUKM di Hotel Lombok Raya Mataram, Senin (13/3).

Puspayoga mengatakan, penurunan pajak koperasi masih dikaji pemerintah. Kementerian Koperasi dan UMKM mengusulkan penurunan pajak bagi pelaku UMKM dari 1 persen menjadi 0,25 persen.

“Masih dikaji pemerintah, (idealnya) 0,25 persen lah dari 1 persen yang kita ajukan. Kalau hapus tidak boleh,” katanya.

Ditegaskannya, pertumbuhan ekonomi harus berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sehingga koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan penting dalam hal tersebut.

Menurutnya, pihaknya sedang berupaya menerbitkan regulasi yang berdampak positif bagi kemajuan sektor UMKM dan Koperasi, termasuk soal pajak koperasi.

“Kami harap  pemerintah daerah ikut andil dalam meningkatkan kualitas koperasi di daerah,”katanya.

Puspayoga menilai, tidak ada artinya jika ada banyak koperasi, namun sebatas menaruh papan nama dan tidak terlalu aktif.

AYA

Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Puspayoga membuka pelatihan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sektor Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), Senin (13/3) di hotel Lombok Raya Mataram, NTB.

MATARAM.lombokjournal.com — Pelatihan diikuti puluhan peserta pelaku Koperasi dan UKM di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan akan berlangsung beberapa hari ke depan. Puspayoga mengatakan, pelatihan KUKM itu digelar sebagai upaya untuk mendorong pembangunan  ekonomi masyarakat khususnya di sektor koperasi dan UKM.

“Pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan rasio kewirausahaan di Indonesia dan khususnya di NTB,” kata Puspayoga.

Dipaparkan, berdasarkan amanat UU No 40 Tahun 1995 Kementerian Koperasi dan UKM bertugas meningkatkan koordinasi kewirausahaan. Selain itu, Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2015 juga mengatur bahwa Kemenkop UKM berperan untuk meningkatkan nilai rasio kewirausahaan .

Saat ini secara nasional sektor Koperasi sudah menyumbang PDB sebesar 4, 41% dan rasio kewirausahaan tahun ini tercatat sebesar 3, 10% . “Kita harus berusaha mengejar agar perekonomian berkeadilan bisa diraih, dan terjadi pemerataan kesejahteraan,” katanya.

Gubernur Majdi dalam sambutannya menilai, pelatihan itu sangat berguna bagi masyarakat pelaku usaha ekonomi di NTB, termasuk usaha mikro dan menengah serta koperasi. Mereka membutuhkan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman tentang bagaimana bisa menjadi pelaku ekonomi yang baik dan bermanfaat.

“Kami sangat mengapresiasi,, dan harapannya  agar kegiatan ini menjadi kegiatan rutin dari Kementrian untuk meningkatkan kualitas koperasi dan para pelaku ekonomi mikro , kecil dan menengah di NTB,” katanya.

AYA

Rombongan delegasi Indonesia Australia Bussiness Week (IABW), Rabu sore (8/3), berkunjung ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah, NTB.

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com —  Selain menjajaki peluang investasi, kunjungan delegasi bisnis itu juga menunjukan perhatian pemerintah Australia untuk pengembangan Mandalika sebagai kawasan pariwisata strategis Indonesia.

Kawasan  Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dinilai sebagai lokasi yang sangat bagus, dan ada potensi bagis pebisnis dari Australia berinvestasi.

“Kedutaan Australia di Jakarta akan fokuskan perhatian di Lombok, termasuk untuk meningkatkan standar kawasan pariwisata,” kata Trade Commisioner Kedutaan Besar Australia, Christ Bandie, di KEK Mandalika, Lombok Tengah.

Sekitar 18 orang delegasi IABW terdiri anggota Kedubes Australia, konsultan, dan perwakilan investor, yang berkunjung ke Mandalika, merupakan bagian dari pertemuan IABW yang diselenggarakan di Jakarta 6-10 Maret.

Dalam kunjungan itu, rombongan delegasi IABW bersama jajaran PT ITDC sebagai pengelola kawasan, sempat meninjau sejumlah lokasi potensial di KEK Mandalika, seperti kawasan pantai Kuta Mandalika, kawasan Tanjung Aan, dan bukit Merese.

Menurut Christ, kunjungan ke Mandalika dilakukan agar delegasi bisa lebih mengerti dan mengetahui potensi apa yang ada di KEK Mandalika.

“Selain di Mandalika, mereka juga ingin mengerti lokasi lain di Lombok, apa di tempat lain juga ada untuk lokasi konstruksi atau investasi. Kunjungan ini agar lebih tahu tentang semua di Lombok,” kata Christ.

Direktur Pengembangan ITCD, Edwin Darmasetiawan mengatakan, pertemuan IABW di Jakarta melibatkan lebih dari 100 orang konsultan dan pengusaha Australia, dan sudah mengeksplore beragam peluang investasi di Indonesia.

“Delegasi Australia yang datang ini, mereka sudah beberapa hari di Jakarta untuk mengeskplore peluang investasi di Indonesia, dan tertarik dengan Mandalika,” kata Edwin, saat mendampingi rombongan delegasi di KEK Mandalika.

Menurut Edwin, sebagian besar delegasi merupakan konsultan bisnis dari Australia yang memiliki hubungan dengan investor di Australia. Kunjungan awal itu akan di follow up dengan kunjungan-kunjungan selanjutnya yang akan mengarah pada rencana investasi.

GRA

Mataram Great Sale (MGS) 2017 yang digelar Dinas Pariwisata Kota Mataram bersama Badan Promosi Pariwisata Kota Mataram (BP2KM) 1-31 Maret, sudah berhasil mendongkrak tingkat hunian hotel di Mataram

MATARAM.lombokjournal.com —  Dalam sepekan terakhir. Tingkat hunian hotel di Mataram tercatat mencapai rate 60 persen. “Ini lumayan meningkat, sebab biasanya di saat low season seperti ini rate hanya 30-40 persen,” kata Ketua BP2KM, Yusril Arwan, Kamis (9/3) di Mataram.

Ia mengatakan, di sejumlah hotel tingkat hunian juga ada yang tercatat penuh dan full booking untuk sepekan ke depan. Misalnya, hotel Grand Inn di Ampenan, Kota Mataram.

Mataram Great Sale 2017 dilaksanakan sepanjang Maret ini, melibatkan sekitar 25 hotel berbintang di Kota Mataram, dengan pemberian diskon khusus berkisar 20 hingga 60 persen dari tarif normal.

Selain hotelier, MGS 2017 juga melibatkan lebih dari 120 tenant dan outlet di Lombok Epicentrum Mall (LEM) Mataram, belasan pusat souvenir, dan lebih dari 100 industri kecil  menengah (IKM) yang ada di Mataram.

Yusril mengatakan, target MGS yang paling utama adalah untuk meningkatkan tingkat hunian hotel di Kota Mataram hingga rata-rata 65 persen sepanjang Maret ini.

“Kami optimis target bisa tercapai, apalagi sepanjang Maret ini banyak juga event yang digelar di Kota Mataram,” katanya.

GRA

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terutama yang bergerak di sektor pariwisata di wilayah NTB akan dapat kemudahan kredit.

MATARAM.lombokjournal.com – – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB mendorong Perbankan di NTB untuk mensuport dan memberikan kemudahan akses kredit bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terutama yang bergerak di sektor pariwisata di wilayah NTB.

Hal ini diungkapkan Kepala OJK NTB, M Yusri, kepada wartawan, Rabu (8/3), usai bertemu Wagub NTB, Muhammad Amin di kantor Gubernur NTB.

“Kita punya program kegiatan dengan Perbankan. Kita mengarahkan perbankan NTB di tahun 2017 untuk melakukan pembiayaan UMKM yang ada, khususnya di sektor pariwisata,”kata Yusri.

Menurutnya, program pembiayaan UMKM yang akan diluncurkan pekan depan, akan melibatkan sekitaar 4 ribu pelaku UMKM  ada sektor pariwisata di seluruh NTB.

“Dengan pak Wagub, tadi juga sudah kami sampaikan program ini. Ya kita juga minta arahan agar Pemprov NTB juga bisa mendukung,” katanya.

Yusri menjelaskan, OJK dan Perbankan akan bekerjasama dengan Dinas Pariwisata NTB dan stakeholders terkait dalam program ini.

Keterlibatan perbankan dinilai penting dalam pengembangan UMKM di NTB, terutama dalam hal akses pinjaman modal usaha maupun pengembangan usaha.

Ia menambahkan, 4 ribu UMKM pariwisata yang menjadi sasaran program tahun ini  umumnya bergerak di bidang kuliner, fashion, dan kerajinan rumah tangga seperti tenun dan lainnya.

“Perbankan sudah berkomitmen dengan OJK bagaimana perbankan ikut mengembangkan sektor pariwisata di NTB. Kami meminta kepada masyarakat agar memanfaatkan perbankan dengan sebaik baiknya,” kata Yusri.

YAT

Bulan April, NTB mempromosikan beragam potensi investasi Lombok dan Sumbawa di Abudhabi, Dubai

MATARAM.lombokjournal.com — Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu provinsi yang diundang dalam pertemuan The Arabian Investor Meeting (AIM), awal April mendatang di Abudhabi, Dubai. Kesempatan itu akan digunakan sebaik-baiknya untuk mempromosikan beragam potensi investasi di Lombok dan Sumbawa.

Provinsi NTB menjadi salah satu dari hanya beberapa provinsi di Indonesia yang diundang dalam AIM, awal April mendatang . “Tentu ini moment yang baik untuk kami mempromosikan potensi investasi di NTB, baik Lombok maupun Sumbawa,” kata Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) NTB, H Lalu Gita Aryadi, Selasa  (7/3) di Mataram.

Gita menambahkan, momen kunjungan raja Salman ke Indonesia juga sangat memiliki arti strategis bagi potensi investasi di NTB.

Meski secara formal, Raja Salman dan rombongan berlibur ke Bali, namun menurut Gita Aryadi, sejumlah tim rombongan juga berkunjung ke Lombok dan bertemu dengan Gubernur NTB, M Zainul Majdi.

Dalam pertemuan dengan tim rombongan raja Salman, akhir pekan lalu, Gubernur NTB, M Zainul Majdi juga menawarkan kawasan moslem friendly di KEK Mandalika.

“Mereka (Tim rombongan Salman) tanya dimana lokasi potensi investasi untuk resort, dan pak Gubernur kasih pemaparan di KEK Mandalika, disana sudah ada lokasi yang disiapkan, dan investor juga bisa dapat banyak kemudahan-kemudahan investasi,” kata Gita Aryadi.

Beberapa kemudahan yang ada di KEK Mandalika antara lain, kesiapan lahan, dan kemudahan perizinan satu pintu melalui administrator KEK. Pemprov NTB juga memberi keringanan pajak investasi hingga potongan 50 persen.

“Tim rombongan juga sempat meninjau lokasi di KEK Mandalika. Ya harapan kami di NTB kunjungan Raja Salman ini bisa membuat minat investasi Arab Saudi dan negara Timur Tengah lainnya ke NTB, jadi bukan hanya investasi di bidang Migas saja tetapi juga investasi di bidang pariwisata dan lainnya,” katanya.

GRA

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memprioritaskan dua kawasan yakni Kawasan Teluk Saleh, Pulau Moyo, dan Tambora (Samota) di Pulau Sumbawa dan Kawasan Global Hub Bandar Kayangan di Pulau Lombok, sebagai fokus pengembangan kawasan investasi tahun ini.

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, TGH Muhammad Zainul Majdi mengatakan, sudah banyak investor yang menyampaikan ketertarikan untuk menanamkan modalnya di dua kawasan investasi tersebut.

“Alhamdulilah banyak investor yang tertarik. Pemerintah pusat Insya Allah juga komitmen,” katanya, Selasa (7/3) di Mataram.

Saat ini Pemprov NTB, menurutnya, sedang mendorong agar proses percepatan pembangunan Global Hub bisa segera terlaksana, terutama untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang mencakup posisi Global Hub sebagai kawasan strategis nasional.

Ia menilai, proses RTRWN Global Hub sudah mendapat persetujuan dari sejumlah menteri terkait, dan tinggal menunggu keputusan Presiden Joko Widodo.

“Kita tinggal menunggu pengesahan RTRWN, mudah-mudahan dilampirannya Global Hub masuk dalam kawasan strategis nasional,” katanya.

GRA

PT Pupuk Kaltim membantu kelompok tani di Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, dengan menyalurkan 1,8 ton bibit bawang putih dan pupuk senilai total Rp150 Juta.

LOMBOKTIMUR.lombokjournal.com — Bantuan tersebut disalurkan sebagai stimulant, untuk mendorong Kecamatan Sembalun di Lombok Timur menjadi sentra produksi bawang putih. Diharapkan daerah ini meraih kembali kejayaannya seperti di era tahun 1990-an.

“Melalui bantuan ini Pupuk Kaltim ingin mendorong agar Sembalun bisa kembali jaya sebagai penghasil bawang putih, seperti dulu,” kata Direktur Komersil PT Pupuk Kaltim, Gatoet Gembiro Noegroho, Kamis (2/3) saat menyerahkan bantuan di Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur.

Selain bantuan bibit bawang putih dan pupuk, PT Pupuk Kaltim juga membantu pembuatan demplot bawang putih dengan luas total dua hektare di Kecamatan Sembalun, dengan anggaran yang disiapkan mencapai Rp220 juta.

Gatoet mengatakan, bantuan untuk petani di Sembalun merupakan bagian dari upaya PT Pupuk Kaltim mendukung program ketahanan pangan pemerintah saat ini.

Ia menilai kawasan Sembalun yang terletak di kaki Gunung Rinjani bagian timur, sangat pantas dikembangkan sebagai daerah sentra bawang putih.

“Kalau bisa diproduksi di dalam negeri, kenapa tidak?, kenapa harus impor,” katanya.

Gatoet menjelaskan, secara teknis PT Pupuk Kaltim akan mendampingi kelompok tani yang ada di Sembalun melalui dua hektare demplot bawang putih yang dibangun.

Dengan bibit yang baik dan pupuk yang tepat serta sistem bertani yang intensif, Gatoet memperkirakan produktivitas bawang putih di Sembalun bisa mencapai 40 ton perhektare.

Hasil panen dari demplot nantinya, akan disalurkan kembali ke petani untuk pembibitan lanjutan.

“Jadi polanya nanti revolver, ada pertanian ada penangkaran bibit dan juga penyebarluasan bibit ke lebih banyak petani yang akhirnya bisa memperluas lahan tanam,” katanya.

Wakil Bupati Lombok Timur, Hairul Warisin mengatakan, Kecamatan Sembalun memiliki luas lahan pertanian produktif sekitar 1.200 hektare. Dalam kawasan potensi itu ada sekitar 400 hektare yang potensial bagi komoditas bawang putih dan bawang merah.

“Dulu di tahun 1990-an hingga 1997, Sembalun sangat terkenal sebagai sentra bawang putih. Potensi 400 hektare bisa ditanami semua, tapi sampai 1997 di saat pemerintahan Soeharto berakhir, kejayaan bawang putih Sembalun juga berakhir karena harga bawang dari China lebih murah,” kata Hairul.

Saat ini eksisting lahan yang ditanami bawah putih di Kecamatan Sembalun hanya sekitar 50 hektare. Petani di sana enggan menanam bawang putih lantaran ongkos produksi yang dinilai terlalu tinggi dan juga harga jual yang cenderung tidak stabil.

Menurut Hairul, Pemda Lombok Timur mulai mendorong para petani untuk kembali menanam bawang putih dan bawang merah di Sembalun, selain komoditi hortikultura lain yang memiliki nilai jual.

“Bantuan dan dukungan demplot dari Pupuk Kaltim ini, bisamenjadi stimulan bagi petani di sini untuk kembali menanam bawang putih dan meraih kejayaan seperti dulu lagi,” katanya.

Berdasarkan data Pemda Lombok Timur, Sembalun merupakan kecamatan dengan enam Desa di dalamnya yang memiliki total penduduk sekitar 23 ribu jiwa. Potensi pertanian pangan dan hortikultura di Sembalun membuat Kecamatan ini menjadi satu-satunya Kecamatan dengan penduduk miskin terendah di Kabupaten Lombok Timur.

“Saat ini Sembalun merupakan sentra untuk 16 jenis komoditi sayuran, dan dengan pertanian Sembalun yang merupakan Kecamatan dengan penduduk paling sedikit di Lombok TImur, juga bisa menjadi Kecamatan yang prosentase jumlah penduduk miskinnya paling sedikit di Lombok Timur,”kata Hairul Warisin.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Lendang Luar Sembalun, Risbaini (48) mengatakan, menanam bawang putih bagi petani Sembalun saat ini bukan hal yang mudah, jika tanpa pendampingan dan perhatian banyak pihak.

Ia menjelaskan, setidaknya dibutuhkan dana Rp100 juta sampai 110 juta untuk ongkos produksi menanam 1 hektare lahan bawang putih.

“Ongkosnya tinggi, untuk bibit pupuk dan juga operasional.Sementara produktivitas kita disini rata-rata hanya 25 ton sampai 30 ton perhektare. Tapi kalau ada bantuan bibit dan pupuk kami pikir petani bisa lebih tertarik,” katanya.

Risbaini menjelaskan, saat ini ada sekitar 79 kelompok tani di Kecamatan Sembalun, dengan anggota total mencapai 800 orang. Namun yang masih aktif menanam bawang putih hanya 200 an orang.(GRA)

Direktur Komersil PT Pupuk Kaltim, Gatoet Gembiro Noegroho, Kamis (2/3), saat menyerahkan bantuan kepada kelompok tani di Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur.

GRA

Kota Tua Ampenan kembali menggeliat.   Tiap malam, sepanjang pantai bekas bandar laut itu dipenuhi pengunjung.  Sayangnya, deretan kursi pinggiran pantai itu banyak menyita ruang publik.

MATARAM.lombokjournal.com —  Menghidupkan Kota Tua Ampenan tanpa membenahi agar lebih sehat dan tertata, justru akan merugikan masyarakat setempat. Misalnya kios penjual makanan yang kini mengatur kursi-kursi yang menyita jalan sepanjang pantai.

Penataan dalam waktu dekat yang dilakukan adalah menertibkan kegiatan kuliner sepanjang pantai. Pedagang pinggir pantai yang berjualan makanan saat ini mengatur kursi-kursi untuk pengunjung di sepanjang jalan pantai yang sebenarnya peruntukannya sebagai ruang publik.

“Pemkot membangun jalan, menata tempat itu sebenarnya memberi kesempatan publik menikmati suasana petang di pinggiran pantai ,” tutur Yusril. Tapi sekarang ruang publik itu seperti dimanfaatkan jadi kaplingan pemilik kios.

Menurut Yusril, seluruh kawasan kota tua akan ditata. “Itu akan dilakukan mengajak masyarakat berdialog, dilakukan secara persuasif.  Orientasinya meningkatkan SDM agar masyarakat setempat agar lebih banyak memperoleh manfaat dalam jangka panjang,” kata Yusril Arwan yang mengkomandani pengelolaan kawasan Kota tua Ampenan kepada Lombok Journal, Kamis (23/2).

Pihak yang diberi wewenang Pemkot Mataram untuk mengelola kawasan kota tua, saat ini tengah merancang penataan menyeluruh. Upaya penataan kawasan kota tua itu melibatkan Kepala Lingkungan, Lurah dan Camat Ampenan.

Diungkapkan Yusril, di sepanjang pantai itu akan ditertibkan dengan menata dagang kuliner itu seperti food court. Menjadi lokasi atau kawasan kegiatan kuliner seperti biasa di pusat perbelanjaan, dimana gerai makanan mengatur meja dan kursinya.

Penataan itu selain merapikan  penataan kursi dan meja kegiatan kuliner, sekaligus memberi  kesempatan publik leluasan menikmati suasana pantai.

“Tujuannya untuk kenyamanan pengunjung, sekaligus akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang berjualan makanan,” pungkas Yusril.

Re.

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan  salah satu provinsi yang tumbuh sangat pesat dalam tiga tahun terakhir ini. Dalam tiga tahun berturut-turut perekonomian NTB tumbuh lebih tinggi dari perekonomian nasional

JAKARTA.lombokjournal.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan itu dalam dalam rapat terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi NTB, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/2) sore.

“Jadi pada 2015 (tumbuh) 9,2%, 2016 (tumbuh) 5,81%. Tetap masih diatas rata-rata nasional kita,” kata Presiden Jokowi

Dalam rapat terbatas yang juga dihadiri Gubernur NTB, M Zainul Majdi itu, Presiden Jokowi meminta agar momentum pertumbuhan yang tinggi itu harus terus dijaga, harus ditingkatkan lagi, dan harus juga terus diperhatikan aspek pemerataan ekonomi. Khususnya dalam meningkatkan pendapatan warga maupun menurunkan angka kemiskinan di NTB.

Berdasarkan data yang dimilikinya, menurut Presiden, pendapatan per kapita masyarakat NTB saat ini Rp 23,74 juta/tahun atau setengah dari rata-rata nasional.

“Begitu juga dengan penduduk miskin, meski menurun dari waktu ke waktu, namun (Kemiskinan NTB) masih di atas angka nasional,” katanya.

Untuk itu, Presiden meminta kepada seluruh Kementerian dan Gubernur untuk memperhatikan beberapa hal, antara lain secara sektoral perekonomian di NTB disokong oleh sektor pertanian.

“Besarnya sumbangan sektor pertanian dalam menggerakkan perekonomian daerah di NTB harus terus ditingkatkan, sehingga NTB tetap bisa menjadi salah satu daerah penghasil utama beras di Indonesia,” tukas Presiden.

Ia meminta agar pembangunan infrastruktur pertanian, seperti bendungan, waduk dan saluran irigasi bisa terus dilanjutkan dan diprioritaskan, termasuk penyiapan sarana prasarana pertanian.

Sementara terkait dengan sektor pertambangan di NTB, Presiden Jokowi meminta agar betul-betul bisa berkontribusi pada penciptaan nilai tambah di daerah. Bukan hanya pada penyerapan tenaga kerja, tapi juga dalam menggerakkan multiplayer effect baik untuk pengembangan industri turunannya, maupun dalam menggerakkan ekonomi di sekitar wilayah tambang.

Terakhir, yang berkaitan dengan kawasan ekonomi khusus pariwisata di Mandalika, Presiden Jokowi meminta bisa diselesaikan berbagai hambatan yang terjadi di proyek pembangunan infrastruktur penunjangnya.

Presiden meyakini, kesiapan infrastruktur, termasuk pengembangan Bandara Internasiona Lombok, pembangunan infrastuktur air bersih dan listrik akan berdampak pada kecepatan pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika.

“Saya juga minta agar dalam pengembangan sektor pariwisata di Kawasan Mandalika ini betul-betul memperhatikan dampaknya bagi ekonomi rakyat, terutama sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah),” ujar Presiden.

Rapat terbatas itu selain dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla,  juga Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menhub Budi K. Sumadi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Wakil Menteri ESDM Archandra Taher, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Agraria/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Gubernur NTB, M Zainul Majdi.

Gra/Setkab