Amnesti Pajak di NTB dan NTT Capai Rp304,5 Miliar

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara mencatat total realisasi uang tebusan amnesty pajak di Provinsi NTB dan NTT mencapai Rp304,5 Miliar, hingga menjelang akhir program amnesty pajak.

MATARAM.lombokjournal.com —   Menjelang akhir amnesti pajak, hingga pertengahan Maret, DJP membukukan total realisasi uang tebusan amnesti pajak sebesar Rp304,5 untuk NTB dan NTB.

“Total wajib pajak yang ikut amnesty itu sekitar 11.634 wajib pajak untuk NTB dan NTT,” kata Kepala DJP Nusa Tenggara, Suparno, dalam jumpa pers Selasa (21/3) di Mataram.

Dirincikannya, di NTB program amnesty pajak membukukan realisasi sebesar Rp159,38 Miliar dengan melibatkan sekitar 5.479 wajib pajak.  Sedang di NTT membukukan sebesar Rp145,16 Miliar, melibatkan sekitar 6.155 wajib pajak.

Suparno mengatakan, dari data tersebut bisa dilihat sisi peningkatan animo dan kesadaran wajib pajak di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di NTB dan NTT untuk turut memanfaatkan program Amnesty Pajak.

Di NTB, sekitar Rp48,91 Miliar dari total realiasi didapat dari sekitar 3.286 wajib pajak sektor UMKM. Sementara di NTT, sekitar Rp47,63 Miliar dari total realisasi didapat dari sekitar 4.210 wajib pajak di sektor UMKM.

PihakKanwil DJP Nusa Tenggara menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan demi keberhasilan program amnesty pajak.

“Untuk yang belum memanfaatkan masih ada waktu sampai 31 Maret. Kami juga terus mengimbau agar ini dimanfaatkan,” katanya.

Diharapkannya,  setelah program amnesti pajak ini, setiap  wajib pajak dapat meningkatkan komitmen untuk menjadi wajib pajak yang patuh. DJP Nusa Tenggara akan fokus dan konsisten dalam menjalankan Pasal 18 Undang-undang Pengampunan Pajak.

Bila ditemukan data dan atau informasi Harta Wajib Pajak sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajb Pajak pada saat ditemukannya.

“Dan akan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,” tegas Suparno..

Era keterbukaan informasi pajak juga akan mulai diberlakukan dengan dilaksanakannya Automatic Exchange of Information (AEOl), dan diikuti dengan revisi UU Perbankan mengenai keterbukaan data perpajakan paling lambat tahun 2018.

“Sistem ini menjadikan Wajib Pajak tidak bisa lagi menyembunyikan asetnya,” katanya.

AYA




Wagub NTB: Jangan Ada Lagi Pemadaman Listrik

Wagub Amin meminta agar jangan ada lagi pemadaman listrik PLN di wilayah NTB, apalagi dengan alasan kekurangan daya.

LOMBOK BARAT .lombokjournal.com — Wakil Gubernur NTB, H Muhammad Amin mengapresiasi kinerja PLN yang terus melakukan peningkatan sistem kelistrikan di NTB.  Dengan daya mampu PLN NTB yang mencapai 318 MW dengan cadangan mencapai 61 MW, tak boleh lagi ada pemadaman listrik PLN di wilayah NTB, apalagi dengan alasan kekurangan daya.

“Jangan ada lagi pemadaman karena kurang daya. Ya kalau padam karena ada pemeliharaan atau kerusakan atau akibat gangguan bencana ya bisa dimaklumi,” kata Wagub Muhammad Amin, Sabtu (18/3) usai konferensi video peresmian MPP Jeranjang di Lombok Barat.

Amin mengatakan, kemampuan daya PLN saat ini akan menjadi katalisator yang baik bagi iklim investasi di wilayah NTB yang saat ini tengah bergiat membangun sektor pariwisata.

“Listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar yang dibutuhkan selain air dan jalan. Jadi dengan kesiapan listrik saat ini, kita punya cadangan 61 MW saya pikir NTB siap menerima kehadiran investor lebih banyak lagi,” katanya.

Ketersediaan listrik ini, menurut Amin, akan mengimbangi angka pertumbuhan industri pariwisata di NTB yang rata-rata mencapai 21 persen pertahun.

GRA




Rasio Kelistrikan di NTB Meningkat Jadi 77 Persen

Meski masih di bawah angka rata-rata nasional, namun rasio kelistrikan di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) tercatat  meningkat dari 73,83 persen di tahun 2015 menjadi 77,68 persen di tahun 2016.

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Ada peningkatan rasio kelistrikan cukup baik di NTB dari 73,83 persen menjadi 77,68 persen. “Tapi memang masih dibawah rata-rata nasional yang mencapai lebih dari 80 persen,” kata Direktur Bisnis PLN Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara, Machnizon Masri, Sabtu (18/3) usai konferensi video peresmian MPP PLN Jeranjang di Lombok Barat.

Rasio kelistrikan merupakan prosentase masyarakat pelanggan listrik PLN dibanding jumlah penduduk di suatu daerah, yang menggambarkan seberapa luas masyarakat di daerah itu sudah bisa mengakses listrik PLN.

Machrizon menjelaskan, peningkatan rasio terjadi karena kemampuan daya PLN di wilayah NTB terus ditingkatkan, salah satunya dengan program 35 ribu MW listrik nasional dimana NTB mendapat jatah sekitar 500 MW hingga 2019 mendatang.

Ia menambahkan, hingga awal tahun 2017 ini tercatat pelanggan PLN di wilayah NTB mencapai 1,1 juta pelanggan, tersebar di pulau Lombok dan Sumbawa. Saat ini, paparnya, dengan bertambah pasokan daya sebesar 50 MW dari MPP Jeranjang, maka kapasitas daya mampu PLN untuk wilayah NTB mencapai 318 MW, di mana beban puncak rata-rata berkisar 257 MW. “Kita masih memiliki cadangan sekitar 61 MW atau sekitar sepertiga dari beban puncak rata-rata,” katanya.

GRA




MPP PLN di Jeranjang Diresmikan Presiden

Mobile Power Plant (MPP) PLN berkapasitas 2×25 MW di Dusun Jeranjang, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, Sabtu (18/3) menjadi salah satu dari MPP yang diresmikan Presiden Joko Widodo

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com —  Seremoni persemian 8 unit MPP tersebar dengan total kapasitas 500 MW dan 9 infrastruktur kelistrikan di Kalimantan Barat, dipusatkan di lokasi MPP Mempawah 4 x 25 MW yang terletak di Desa Jungkat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah.

Sementara di lokasi MPP Jeranjang, Lombok Barat, proses peresmian disaksikan melalui konferensi video langsung, yang dihadiri Wakil Gubernur NTB, H Muhammad Amin, Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid, Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara, Machnizon Masri, didampingi  General Manager PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat, Mukhtar, dan sejumlah pejabat, tokoh masyarakat dan tokoh agama,serta masyarakat sekitar kawasan.

Dalam sambutannya, Direktur Bisnis PLN Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara, Machnizon Masri menjelaskan, kehadiran MPP Jeranjang sebesar 2 x 25 MW berdampak positif pada keandalan pasokan listrik di Pulau Lombok.

“Saat ini kelistrikan Lombok memiliki daya mampu sebesar 318 MW dengan beban puncak mencapai 257 MW. Sehingga saat ini Pulau Lombok mengalami cadangan daya sebesar 61 MW,” katanya.

Menurutnya, ketersediaan daya yang cukup besar ini dapat mendorong peningkatan investasi di Pulau Lombok. Mengingat Lombok adalah salah satu destinasi favorit wisatawan  baik asing maupun domestik.

Sehingga infrastruktur kelistrikan sangatlah penting untuk menarik investor. Investor tidak perlu khawatir untuk berinvestasi di Lombok, karena listrik di NTB sudah siap,” kata Machrizon.

Delapan unit MPP yang diresmikan Presiden Joko Widodo, Sabtu siang (18/3) antara lain:

  1. MPP Jeranjang- Lombok, kapasitas ( 2 x 25 MW) yang telah beroperasi sejak tanggal 27 Juli 2016.
  2. MPP Air Anyir- Bangka, kapasitas (2×25 MW) beroperasi sejak 13 september 2016
  3. MPP Tarahan – lampung (4×25 MW) beroperasi sejak 29 september 2016
  4. MPP Nias (1×25 MW) Mulai beroperasi pada 31 oktober 2016
  5. MPP balai Pungut-Riau, kapasitas (3×25 MW) mulai beroperasi sejak 13 November 2016
  6. MPP Suge- belitung (1×25 MW) mulai beroperasi pada 22 November 2016
  7. MPP Paya Pasir-Medan berkapasitas (3×25 MW) mulai beroperasi sejak 9 desember 2016.
  8. MPP Pontianak kapasitas (4×25 MW) mulai beroperasi pada 8 November 2016.

Keseluruhan pembangkit tersebut berhasil diselesaikan PLN melalu penugasan kepada anak Perusahaan PLN yakni Bright Batam hanya dalam waktu 6 Bulan, terhitung sejak di groundbreaking oleh Presiden pada semester awal 2016 lalu.

“Pembangungan keseluruhan proyek tersebut menelan biaya lebih dari 8 triliun rupiah. Kedelapan pembangkit listrik tersebut merupakan program 35.000 MW,”kata Machrizon.

GRA

 




Arus Logistik Masih Aman

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Lalu Bayu Windia mengatakan, arus logistik yang masuk ke wilayah NTB melalui pelabuhan Lembar, Lombok Barat, masih aman.

Kepala Dinas Perdagangan NTB, Hj Putu Selly Andayani

MATARAM.lombokjournal.om —  “Arus logistik tetap lancar. Jadi masih aman, tidak terganggu dengan kerusakan dermaga Padangbai,”kata Bayu, Jumat (17/3) di Mataram.

Menurut dia, meski trip kapal di rute Lembar-Padangbai dikurangi akibat kerusakan dermaga II Padangbai yang masih diperbaiki, namun kendaraan bermuatan logistik dan komiditi mendesak tetap menjadi prioritas pemberangkatan.

Sementara Kepala Dinas Perdagangan NTB,  Hj Putu Selly Andayani mengatakan, ketersediaan stok logistik di NTB secara umum masih aman.

“Stok kita di NTB masih aman sampai satu minggu ke depan,” katanya.

AYA




Dishub NTB Minta Percepatan Perbaikan Dermaga Padangbai

Kerusakan dermaga II pelabuhan Padangbai, Bali, belum berdampak signifikan pada arus logistik ke wilayah NTB melalui pelabuhan Lembar.

Kadishub NTB, Lalu Bayu Windia (foto : AYA)

MATARAM.lombokjournal.com — Namun, perbaikan dermaga II Padangbai tetap perlu dipercepat untuk mencegah menumpuknya antrian kendaraan di pelabuhan Lembar, Lombok Barat.

“Kami sudah diminta pak Gubernur untuk bersurat ke Kementerian Perhubungan agar perbaikan dermaga Padangbai bisa dipercepat,” kata Kepala Dinas Perhubungan NTB, Lalu Bayu Windia, Jumat (17/3) di Mataram.

Bayu mengatakan, berdasar pantauan tim Dishub NTB hingga Jumat pagi, masih terjadi antrian kendaraan terutama roda empat di pelabuhan penyeberangan Lembar.

Kendaraan yang sebagian besar berjenis truk tersebut, sedianya hendak menyeberang ke Bali, tapi pemberangkatan tertunda lantaran trip kapal Lembar-Padangbai terganggu akibat kerusakan di dermagaII Padangbai.

“Masih banyak kendaraan yang ada di pelabuhan saat ini, terutama yang roda empat,”katanya.

Bayu mengatakan, informasi dari ASDP Lembar memperkirakan perbaikan dermaga II Padangbai membutuhkan waktu 7sampai 10 hari ke depan.

BACA : Arus Logistik Masih Aman

AYA




Akhir Maret, Disperindag Gelar Pasar Murah

Dinas iPerindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Mataram  bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Provinsi NTB, bakal menggelar Pasar Murah dalam rangka menyambut hari raya Nyepi, akhir Maret mendatang.

MATARAM.lombokjournal.com — Pasar murah akan digelar untuk meringankan beban masyarakat memenuhi kebutuhannya. “Khususnya yang akan merayakan Nyepi, menyusul naiknya harga sejumlah bahan pokok saat ini,” kata Kepala Disperindag Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, Kamis (16/3) di Mataram.

Menurutnya, lokasi pasar murah akan digelar di kompleks taman Mayura, Cakranegara.

Dalam gelaran pasar murah itu, masyarakat bisa mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan harga jual relatif lebih murah dibandingkan harga di pasaran umum. Sebab dalam pasar murah, harga barang yang dijual disesuaikan dengan harga distributor.

“Sedikitnya ada 20 distributor yang akan ambil bagian dalam pasar murah nanti, sehingga masyarakat bisa membeli kebutuhannya dengan harga distributor,” katanya.

Selain distributor sembako yang menyediakan bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir, pasar murah juga akan melibatkan distributor sayur dan buah-buahan, serta produk UMKM.

AYA




ASDP Bantah Dermaga II Padangbai Rusak Karena Tertabrak Kapal

Pihak ASDP Lembar meluruskan informasi yang beredar terkait rusaknya Hosting Coloum (HC) dermaga II Padangbai.

Muhammad Yasin (fioto: GRA)

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Manajer Operasional PT ASDP Lembar, Muhammad Yasin menegaskan, kerusakan (HC) dermaga II Padangbai bukan akibat tertabrak kapal, melainkan karena pergeseran pondasi pijak akibat kerasnya arus laut di perairan Padangbai.

“Jadi informasi yang beredar kalau HC dermaga II Padangbai itu rusak akibat tertabrak kapal, tidak benar. Kerusakan terjadi akibat bagian dasarnya tergerus arus laut sehingga postur HC menjadi miring,”kata Yasin, Kamis(16/3) di Lombok Barat.

Yasin menjelaskan, kerusakan itu baru diketahui pada Sabtu (11/3) setelah dilakukan penyelaman untuk melihat penyebab kerusakan, lantaran secara fisik postru HC mengalami kemiringan.

HC merupakan dua buah tiang di bagian bibir dermaga yang fungsinya sebagai penyangga sistem hidrolik yang berhubungan dengan moveable bridge (MB) atau jembatan bergerak di dermaga.

“Kalau tertabrak kapal, tentu ada bekas benturan di atas.Tapi ini kerusakan di bagian dasar, jadi bukan karena kapal,” katanya.

Ia menambahkan, saat ini proses perbaikan sedang dilakukan dan diperkirakan selesaidalam kurun 7 hingga 10 hari ke depan.

GRA




Dermaga Padangbai Rusak, ASDP Lembar Kurangi Trip Kapal

Pihak PT ASDP Lembar sebagai operator pelabuhan penyeberangan Lemba-Padangbai, melakukan pengurangan jumlah trip kapal, selama proses perbaikan Hosting Coloum dermaga II Padangbai dilakukan.

Muhammad Yasin (fioto: GRA)

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com —   Pengurangan tiga trip kapal itu disampaikan  Manajer Operasional PT ASDP Lembar, Muhammad Yasin pada Lombok Journal. “Kami memang mengurangi trip kapal, agar tidak terjadi penumpukan kapal yang menunggu bongkar muat di Padangbai,” katanya, Kamis (16/3) di Lombok Barat.

Yasin menjelaskan, dalam keadaan normal penyeberangan Lembar-Padangbai  mengaktifkan 24 trip dalam sehari, atau satu kapal berangkat setiap jam.

Tapi karena, dermaga II pelabuhan Padangbai sedang dalam perbaikan, maka jumlah trip kapal dikurangi menjadi 16-18 kapal dalam sehari dengan rata-rata jarak pemberangkatan antara 1,5 jam hingga 2 jam.

“Ini sengaja kami lakukan agar lalu lintas kapal bisa stabil dan juga mencegah terlalu lama kapal berada di laut dalam proses sandar di Padangbai akibat menunggu giliran,” katanya.

Yasin menjelaskan, dengan pengurangan trip kapal tersebut maka terjadi dampak penumpukan antrian unit kendaraan di Lembar, khususnya truk yang hendak menyeberang ke Padangbai.

Rata-rata perhari tercatat 260 hingga 300 truk menyeberang dari Lembar ke Padangbai. Sementara setiap kapal bisa mengangkut 20-26 unit sekali jalan.

“Jadi akibat pengurangan trip, ada unit unit truk yang harus mengantri menunggu giliran. Tapi antrian hanya berkisar 120-150 unit truk dengan rata-rata waktu antrian 3-4 jam, jadi tidak sampai terjadi penumpukan atau antrian yang sangat panjang, karena kami terus berupaya agar arus ini terus mengalir,” katanya.

Yasin mengatakan, kondisi ini akan diberlakukan hingga proses perbaikan dermaga II Padangbai selesai dilakukan, paling tidak 7 hingga 10 hari ke depan.

GRA




Antrean Panjang di Lembar, Distribusi Logistik ke Lombok Tidak Terganggu

Meski terjadi antrian truk yang hendak menyeberang ke Padangbai di Pelabuhan Lembar, namun arus lalu lintas penyeberangan tetap mengalir.

Muhammad Yasin (foto: GRA)

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com —  Pihak ASDP Lembar memastikan kerusakan dermaga II pelabuhan Padangbai tidak sampai mengganggu distribusi logistik ke Lombok dan NTB pada umumnya.

“Memang ada antrian, tapi tidak sampai macet total, karena arus lalu lintas penyeberangan tetap kita upayakan mengalir, sehingga distribusi logistik tidak terganggu,” kata Manajer Operasional PT ASDP Lembar, Muhammad Yasin, Kamis (16/3) di Lombok Barat.

Pantauan Lombok Journal, Kamis sore di pelabuhan Lembar, antrian truk terjadi di lokasi parkir terminal pelabuhan Lembar, dan di lokasi parkir areal Food Court di sisi luar pelabuhan.

Belasan truk juga berderet di jalan akses menuju pelabuhan Lembar. Menurut Yasin, rata-rata unit truk dalam antrian hanya menunggu pemberangkatan antara 3-4 jam.

“Jadi yang kelihatan antri, kemudian berangkat, dan datang lagi yang lain, sehingga tetap ada antrian.Ini karena kami melakukan pengurangan trip kapal,” katanya.

GRA