Fokus Produk Unggulan Bawang Putih, Pendapatan Warga Desa Sembalun Meningkat

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, menekankan pentingnya tiap desa fokus mengembangkan produk unggulan desa.

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com —  Kalau tiap desa fokus, akan memberi dampak positif, khususnya peningkatan pendapatan masyarakat.  Dengan fokus pada produk unggulan, maka skala produksinya akan semakin besar.

“Saya yakin sarana pascapanen akan masuk, gudang juga tersedia, sehingga para petani saat panen tak pusing lagi tentang harga. Pendapatan juga bisa meningkat,” kata Menteri Eko, usai menanam bibit bawang putih bersama Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Desa Sembalun Lawang, Lombok Timur, Rabu (24/5).

Selain fokus satu produk, Menteri Eko juga minta agar desa-desa di Nusa Tenggara Barat untuk membuat embung. Hal tersebut akan membantu mendorong produktivitas pertanian dengan meningkatkan masa panen menjadi 3-4 kali panen dalam setahun.

Infrastruktur embung dapat dibangun dengan mengalokasikan dana desa sebesar Rp 200-Rp 500 juta.

“Jika tidak fokus pada produk unggulan atau sektor pariwisatanya dan tidak membuat embung, maka tahun depan dana desanya tidak akan dinaikkan,” ujarnya.

Manfaat dari fokus pada satu produk unggulan telah dirasakan petani di Desa Sembalun Lawang. Mereka fokus mengembangkan bawang putih sebagai produk unggulan desa.

Dampaknya pun semakin dirasakan, khususnya peningkatan pendapatan masyarakat. Tambahan pendapatan meningkat rata-rata minimal 25 persenatau minimal sekitar Rp 30-45 juta.

‘Itu baru dari bawang putih saja. Dengan luas bisa mencapai 200 hektar, kita mampu memproduksi hingga 17 ton tiap hektarnya. Masa panennya tercatat tiap 3,5 bulan. Alhamdulillah harga juga bagus dan stabil,” ungkap Ketua Kelompok Tani Lembah Pusuk, Indriati.

Indriati yang juga menjadi penyuluh pertanian mengakui, kemauan warga untuk fokus mengembangkan bawang putih sempat meredup karena persoalan penyakit tanaman dan fluktuasi harga. Para petani pun sempat menanam cabai dan sayuran.

Namun semangat untuk mengembangkan bawang muncul kembali karena keyakinan akan ciri khas produk unggulan pertanian Desa Sembalun yang tak dimiliki daerah lainnya. Terlebih, tambahan pendapatan yang dirasakan.

“Disini terkenalnya bawang putih Sangga Sembalun. Aromanya lebih kuat, pedasnya juga lebih terasa. Kalo bawang putih lain itu butuh 10 siung, bawang ini hanya butuh 3 siung. Dengan keunggulan tersebut, produk kita bahkan mampu memasok hingga ke pulau seberang,” ujarnya.

Bawang putih Sangga Sembalun, lanjutnya, pernah dikirim ke Bali hingga 37 ton, Bima 8 ton, Kupang 2 ton, dan Kalimantan 1,5 ton.

Meski demikian, tahun ini Desa Sembalun ingin memfokuskan pada pengembangan dan pemenuhan stok daerah Sembalun itu sendiri. Cita-cita Desa Sembalun dengan pengembangan produk unggulannya adalah menjadi sentra bawang putih dan memenuhi stok nasional.

Tahun 1990-an Kecamatan Sembalun paling banyak yang berangkat naik haji. Harapannya, semakin berkembangnya bawang putih ini, momen tersebut bisa datang lagi bagi masyarakat di Kecamatan Sembalun ini,” ujarnya.

GRA

 




Jadi Konsumen Cerdas  Dimulai Dari Siswa

100 Siswa SMA di Kota Mataram diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai konsumen.  Sosialisasi menjadi konsumen cerdas dilakukan Dinas Perdagangan (Disprindag) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Mataram.lombokjournal.com — Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Dinas Perdagangan NTB, Hariyono mengatakan, siswa harus disiapkan jadi konsumen cerdas.

“Siswa harus disiapkan menjadi kader- kader konsumen  yang Cerdas, supaya dapat memberikan perubahan terhadap dirinya, keluarga maupun masyarakat pada umumnya,” kata Hariyono di Mataram, Selasa (23/05).

Dikatakannya, konsumen cerdas hendaknya memperhatikan hal penting saat berbelanja. Seperti memastikan barang yang dibeli sesuai kebutuhan bukan keinginan, kemudian telitilah produk apakah masih layak konsumsi.

“Sebelum membeli produk selalu perhatikan masa kedaluarsa produk serta label dan manual garansi berbahasa Indonesia,” katanya.

Selain itu, perhatikan dan pastikan produk itu telah memiliki tanda Sertifikasi Nasional Indonesia (SNI) dan sebaiknya menggunakan produk Indonesia.

“Ini sebagai upaya peningkatan konsumsi produk dalam negeri, sehingga keuntungan tetap berada di dalam negeri kita,” jelasnya.

Adanya pasar bebas sejak dua tahun lalu, masyarakat harus pintar memilih produk dalam maupun luar. Menghadapi MEA  (Masyarakat Ekonomi ASEAN) masyarakat perlu cerdas dalam membeli maupun menggunakan produk baik dalam negeri maupun luar negeri.

Hariyono mengatakan, dimulainya MEA berarti produk impor dari negara-negara yang tergabung dalam ASEAN bebas masuk ke Indonesia. Jika masyarakat tidak jeli, akan mengalami kerugian.

Masyarakat dihiombau menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih produk yang akan dikonsumsi. Di era pasar global berbagai macam produk memasuki pasar lokal.

“Kita perlu melindungi masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas,” pungkasnya.

AYA




Bandar Kayangan Jadi Prioritas Pemprov NTB

Pemerintah Provinsi NTB menaruh prioritas rencana pembangunan global hub Bandar Kayangan di Lombok Utara untuk tahun 2017 ini.

Kepala Bappeda NTB, Ridwansyah (foto: AYA)

MATARAM.lombokjournal.com — Kepala  Bappeda NTB, Ridwansyah menjelaskan, pemerintah pusat sudah mengeluarkan PP No 13 Tahun 2017 tentang RTRW nasional yang memutuskan  global hub Bandar Kayangan sebagai kawasan andalan nasional.

“Dengan dimasukannya global hup dan Bandar Kayangan di dalam PP tersebut, berarti kita sudah punya kebijakan umum sehingga harus ditindaklanjuti dengan kebijakan yang sifatnya teknis baik di pusat maupun daerah,” kata Ridwansyah di kantornya, Kamis (18/5).

Dijelaskannya, kebijakan teknis itu antara lain  memastikan Perda RTRW Provinsi NTB  maupun Kabupaten Lombok Utara, kawasan global hub  itu masuk dalam kawasan industri dan sebagai pelabuhan internasional.

“Dan itu sudah masuk dalam revisi tata ruang wilayah Kabupaten Lombok Utara,” katanya.

Menurutnya, yang paling penting dalam pengembangan Bandar Kayangan adalah menyusun masterplan. Masterplan yang sudah dibuat akan dibuat lebih detail.

“Misalnya dimana sih Bandar Kayangan tersebut. Mencakup desa dan luasannya seberapa, lalu apa saja yang dibutuhkan di dalam kawasan global hub tersebut,”katanya.

Ridwansyah memaparkan, Bandar Kayangan memiliki letak yang sangat strategis mengingat posisinya yang berada di Selat Lombok. Kehadiran global hub juga menjadi terobosan baru dalam menyiasati kepadatan yang ada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang merupakan jalur pelayaran internasional yang banyak dilintasi kapal asing mulai dari Selat Makassar, hingga Laut Sulawesi.

“Selat Lombok memiliki keunggulan lokasi strategis yang menjadi jalur perdagangan dunia dengan sisi barat ke arah Jepang, dan sisi selatan dengan Australia,”katanya.

AYA




Ekspor Tambang Turun, Nilai Ekspor NTB Pun Turun

Ekspor barang tambang non migas tetap jadi faktor dominan yang mempengaruhi Nilai Ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

MATARAM.lombokjournal.com — Fluktuasi ekspor barang tambang non migas keluar negeri hingga saat ini masih sangat mempengaruhi indikator naik dan turunnya Nilai Ekspor NTB secara keseluruhan.

“Penurunan nilai ekspor NTB disebabkan oleh berkurangnya  nilai ekspor barang tambang/galian non migas,,” kata Kepala Badan Pusat Statisik (BPS) Provinsi NTB, Endang Tri Wahyu Ningsih , Senin (15/5) di Mataram.

BPS Provinsi NTB mencatat, Nilai Ekspor Provinsi NTB pada bulan April 2017 tercatat sebesar USD117.236.839, atau mengalami penurunan sekitar 13,57 persen jika dibandingkan dengan bulan Maret 2017 yang tercatat sebesar USD135.640.406.

Endang mengungkapkan, barang tambang atau galian non migas masih menjadi komoditi yang mendominasi ekspor NTB.

Dari jumlah USD117.236.839 total nilai ekspor NTB bulan April, tercatat ekspor barang tambang/galian non migas senilai USD116.582.257, atau sekitar 99,43 persen dari total nilai ekspor NTB.

Sisanya, sebesar USD419.480 atau sekitar 0,36 persen dari total nilai ekspor NTB berasal dari ekspor komoditi ikan dan udang. Dan USD.60.981 atau sekitar 0,05 persen berasal dari ekspor barang perhiasan, sebagian kecil lainnya dari komoditi garam, belerang, kapur, perabotan rumah tangga, dan lain-lain.

Endang menjelaskan, ekspor barang tambang/galian non migas  dari NTB terbanyak ditujukan ke Jepang (40,32 persen), Philipina (32,28 persen), serta Korea Selatan (26,86 persen).

Impor Juga Merosot

Endang mengatakan, selain Nilai Ekspor yang turun, Nilai Impor NTB juga mengalami penurunan dalam kurun yang sama.

Pada bulan April, BPS NTB mencatat nilai impor NTB sebesar USD2.642.032 atau mengalami penurunan sebesar 68,33 persen dibandingkan bulan Maret 2017 yang tercatat sebesar USD8.341.368.

Negara asal impor terbesar pada bulan April 2017 adalah Jepang senilai USD 1.376.836 (52,1 persen),  Singapura senilai USD 682.947 (25,85 persen) dan  Philipina senilai USD261.150 (8,77 persen).

“Barang impor bulan April  dengan nilai terbesar adalah  karet dan barang dari karet senilai USD 1.376.836 (52,11 persen), disusul Bahan Bakar Mineral senilai USD 682.947 (25,85 persen) serta bahan peledak senilai USD 261.150 (9,88 persen),” katanya.

AYA




Holding Company Untuk Menindaklanjuti Bandar Kayangan

Global Hub Bandar Kayangan di Lombok Utara mendapat “lampu hijau” Pemerintah Pusat. Menindaklanjuti progres itu, Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemda Kabupaten Lombok Utara membentuk holding company PT Bandar Kayangan Internasional.

Sekda NTB, Rosiady H Sayuti (foto: GRA)

MATARAM.lombokjournal.com – Sekda Provinsi NTB, Rosiady Sayuti mengatakan, dengan terbitnya PP No 13 tahun 2017 ini, maka rencana pembangunan global hub di Bandar Kayangan ini sudah memiliki payung hukum yang kuat.

“Sehingga investasi yang ingin masuk pun tidak perlu ragu lagi,” kata  Rosiady Sayuti, usai mengadakan rapat koordinasi percepatan pembangunan Bandar Kayangan, Jumat (12/5) di kantor Gubernur NTB di Mataram.

Pemerintah RI melalui PP No 13 tahun 2017 tentang revisi rencana tata ruang tata wilayah nasional (RTRWN) menetapkan Bandar Kayangan di Lombok Utara, NTB sebagai kawasan andalan nasional.

Kawasan seluas 7000 hektare akan dikembangkan sebagai global hub dengan fasilitas pelabuhan laut internasional dan kilang minyak. Selanjutnya, holding company PT Bandar Kayangan Internasional bertugas mengembangkan kawasan tersebut.

Rapat  hari Jum’at kemarin melibatkan perwakilan Bappenas RI, Bappeda NTB, Dinas Perhubungan NTB, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) NTB, dan anggota tim percepatan, serta PT Bandar Kayangan Internasional.

Rosiady mengatakan, pembangunan kawasan global hub Bandar Kayangan sepenuhnya akan dilakukan pihak swasta, investor atau full private sector investment. Pihak Pemprov NTB dan Pemda Lombok Utara membantu proses pembebasan lahan dan juga regulasi untuk kemudahan investasi dalam kawasan.

“Yang akan membangun adalah perusahaan-perusahaan kapal internasional yang memiliki kepentingan pelabuhan. Sudah ada beberapa investor yang berminat untuk pembangunan pelabuhan dan kilang minyak,” kata Rosiady.

Menurutnya, tahun 2017 ini Feasability Study (FS) dan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) mulai dilakukan.

Ketua Tim Percepatan Bandar Kayangan yang juga Direktur Utama PT Bandar Kayangan Internasional, Sondi Amar menjelaskan, Bandar Kayangan dengan kawasan seluas 7000 hektare akan dibangun pelabuhan laut berstandar internasional yang bisa menampung kapal berukuran panjang 500 meter, ada kilang minyak, dan juga pusat perkotaan modern.

“Bayangkan ini seperti kota modern Dubai, tapi berada di Lombok, Indonesia,” katanya.

Sondi yang pensiunan Bappenas RI ini menjelaskan, hingga saat ini sejumlah perusahaan dari Belanda dan Kroasia menyatakan minat membangun pelabuhan di Bandar Kayangan. Untuk kilang minyak, ada perusahaan dari China dan Rusia.

Tahap awal pembangunan pelabuhan diperkirakan membutuhkaninvestasi minimal Rp25-40 Triliun, sedang untuk kilang minyak diperkirakan mencapai Rp130 Triliun.

“Saat ini sudah masuk ke tahap negosiasi, kita harapkan tahun ini kontrak kerjasama sudah bisa dibuat dan diakhir tahun 2017 paling tidak ada groundbreaking lah,” kata Sondi.

Menurutnya, tim percepatan Bandar Kayangan  bersama Gubernur NTB M Zainul Majdi dan Bupati Lombok Utara Najmul Ahyar, sudah menyampaikan ke presiden Jokowi.

“Pembangunan kawasan Bandar Kayangan ini tidak akan menggunakan APBN atau pun APBD, tapi murni swasta,” kata Sondi.

PT Bandar Kayangan sendiri merupakan perusahaan bersama antara investor, Pemda NTB, dan Pemda Lombok Utara. Pembagian sahamnya investor 60 persen, NTB 20 persen, dan Lombok Utara 20 persen.

“Tapi saham untuk masing-masing Pemda ini gratis atau merupakan hibah dari investor, jadi Pemda akan dapat profit untuk PAD,” kata Sondi.

Pemerintah RI melalui PP 13 Tahun 2017 itu, menetapkan Bandar Kayangan sebagai kawasan andalan nasional untuk industri, perdagangan, dan jasa pelabuhan,selain sektor kelautan lainnya.

Selain akan dibangun pelabuhan laut internasional dan kilang minyak, di dalamkawasan juga akan dikembangkan pusat perkotaan di mana 25 lingkungan yang dihuni masyarakat setempat juga akan mendapatkan manfaat pembangunan.

“Estimasi pembangunan kawasan ini bisa mencapai tiga sampai empat tahun ke depan. Dan kawasan ini diperkirakan mampu menyerap hingga 200 ribu tenagakerja,” kata Sondi.

GRA

 




Tarif Penyeberangan Naik Mulai 15 Mei

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan bersama  PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), memutuskan untuk menaikkan tarif penyeberangan untuk 14 rute penyeberangan di Indonesia.  

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com —  Penyesuaian ini ditetapkan melalui Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2017 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

Penyesuaian tarif penyeberangan lintas antar provinsi itu dimaksudkan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa penyeberangan.

“Penyesuaian tarif terpadu angkutan penyeberangan antar provinsi ini akan berlaku mulai tanggal 15 Mei pukul 00.00,” kata pejabat Direktorat Angkutan dan Multimoda, Dirjen Perhubungan Darat, Kemenhub, Zulmardi, Senin (8/5) di kantor PT ASDP Lembar, Lombok Barat.

Dijelaskan, beberapa hal yg menjadi dasar penyesuaian tarif angkutan penyeberangan yaitu kenaikan UMR yang terjadi dari tahun 2014 s/d 2016 berturut- turut sebesar 38% pada tahun 2015, 23persern, pada tahun2015 dan pada tahun 2016 sebanyak 17 persen.

“Selain itu ada peraturan baru yang menimbulkan konsekuensi biaya seperti biaya PNBP, biaya asuransi penyingkiran kapal dan pencemaran lingkungan, aturan lashing kendaraan dan ketentuan pengawakan,”katanya.

Ia menjelaskan, besaran penyesuaian tarif terpadu secara nasional, untuk penumpang mengalami kenaikan rata-rata sebesar 12,43 persen dibandingkan tarif yang berlaku sekarang, sedangkan untuk kendaraan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 11,53 persen.

Penyeberangan Lembar-Padangbai termasuk salah satu yang terkena kenaikan tarif terpadu.

“Pada lintas penyebrangan Lembar – Padangbai kenaikan rata-rata untuk penumpang sebesar 10, 42 persen, sedangkan untuk kendaraan mengalami kenaikan sebesar 10, 94 persen,” katanya.

Kemudian untuk lintas penyeberangan Sape- Waikelo, kenaikan rata-rata untuk penumpang sebesar 12,38 persen, sedangkan untuk kendaraan mengalami kenaikan sebesar 12,94 persen.

Pada lintas penyeberangan Sape – Labuan Bajo  kenaikan rata-rata untuk penumpang sebesar 11, 69 persen sedangkan untuk kendaraan mengalami kenaikan sebesar 12,92 persen.

Besaran tarif terpadu merupakan nilai gabungan antara besaran pada tarif angkutan dengan besaran pada tarif jasa pelabuhan.

“Harapannya dengan adanya kenaikan ini juga akan meningkatkan  peningkatan fasilitas sarana dan prasarana di penyeberangan,” tukasnya.

AYA




Banyak Event 2016, Kunjungan via Lombok Airport Meningkat

Banyaknya event nasional dan internasional yang diselenggarakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) di tahun 2016 lalu, dinilai membawa dampak positif bagi angka kunjungan ke wilayah ini via Lombok International Airport (LIA).

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — GM LIA, I Gusti Ngurah Ardita mengatakan, dampak positif bisa terlihat dari perbandingan jumlah penumpang pesawat udara yang tercatat di LIA dalam periode Januari- Maret tahun ini dibanding periode yang sama tahun lalu.

“Dalam periode yang sama hingga Maret tahun ini, kita mencatat ada pertumbuhan penumpang hingga 9 persen. Sehingga asumsinya dengan banyakya event tahun lalu itu, dampak positifnya dirasakan tahun ini,” kata Ardita, Rabu (12/4) di Lombok Tengah.

Data LIA menunjukkan hingga Maret 2017, jumlah penumpang tercatat melalu LIA sebanyak 344.820 penumpang. Dibanding periode yang sama tahun lalu, ada peningkatan 14 persen untuk penumpang internasional dan terjadi peningkatan  8 persen untuk domestik.

Pada 2016 lalu, event-event besar yang diselenggarakan di NTB seperti Hari Pers Nasional (HPN), MTQ tingkat Nasional, pertemuan MICE lembaga negara dan organisasi internasional, telah mendorong peningkatan jumlah penumpang pesawat di LIA hingga 3,42 Juta penumpang dalam setahun.

Peningkatan jumlah penumpang ini cukup signifikan dibanding tahun 2015 yang sekitar 2,55 juta penumpang, dan 2014 yang sekitar 2,41 juta.

AYA




Ekspor Obat Hewan Indonesia Meningkat Rp10 triliun Lebih

Nilai ekspor produk obat hewan di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun dan menembus pasar ke sedikitnya 57 negara yang tersebar di empat benua.

MATARAM.lombokjournal.com —  Hal ini menunjukan produksi obat hewan Indonesia mampu bersaing secara internasional, sekaligus menjadi salah satu produk penyumbang devisa bagi negara.

Kementerian Pertanian RI melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) merilis, dalam dua tahun terakhir 2015-2016, ekspor obat hewan Indonesia mencapai Rp26,357 Triliun.

Dirjen PKH Drh. I Ketut Diarmita, MP mengatakan, pada 2015 ekspor obat hewan Indonesia mencapai Rp7,843 triliun, dan tahun 2016 meningkat mencapai Rp18,514 triliun.

“Artinya terjadi peningkatan nilai ekspor obat hewan sebesar Rp10,671 triliun atau terjadi peningkatan sebesar 136 %, di tahun 2016 dibanding dengan tahun 2015,” kata Ketut Diarmita, melalui rilis Direktorat Jenderal PKH yang diterima Lombok Journal, Jumat (7/4) di Mataram.

Ketut menjelaskan, dari segi kuantitas, jumlah ekspor obat hewan Indonesia juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 tercatat volume total ekspor obat hewan Indonesia sebesar 211.631 Ton, dan meningkat pada 2016 menjadi sebesar 459.902 Ton.

Obat hewan produksi Indonesia itu, papar Ketut, diekspor ke sejumlah 57 negara  antara lain, Belgia, Bulgaria, Croatia, Perancis, Jerman, Hungaria, Italia, Lithuania, Belanda, Norwegia, Polandia, Serbia, Slovenia, Rumania, Yunani, Albania, Georgia, Yordania, Kroasia, Ukrania dan Rusia (di Benua Eropa), kemudian Amerika, Brazil, Guatemala dan Argentina (diBenua Amerika), Mesir, Montenegro, Maroko, Tunisia, Nigeria, Tanzania, Ethiophia, Bhutan, Uganda, Zimbabwe, Zambia dan Kenya (di Benua Afrika), dan Jepang, China, India, kamboja, libanon, Malaysia, Nyanmar, Nepal, Pakistan, Bangladest, Fhilipina, Thailand, Timor Leste dan Vietnam, Arab Saudi, Iran, Irak, Lybia, Taiwan, Yaman dan Yordania (di Benua Asia).

Menurutnya, keberhasilan menembus pasar dunia itu juga didukung dengan upaya pemenuhan syarat negara pengimpor terkait  jaminan mutu dan  keamanan obat hewan.

Saat ini tercatat sebanyak 90 perusahaan produksi obat hewan di Indonesia. 79 perusahaan diantaranya merupakan Perusahaan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan 11 perusahaan lainnya merupakan Perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing).

Untuk terus memastikan kualitas obat hewan Indonesia, papar Ketut, Kementerian Pertanian melalui Ditjen PKH berperan penting dalam memberikan jaminan mutu obat hewan yang akan diekspor ke luar negeri.

“Untuk itu, Ditjen PKH selaku regulator terus berupaya untuk meningkatkan standar penerapan Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB) kepada para produsen, sehingga kualitas mutu obat hewan yang dihasilkan sesuai dengan standar Good Manufacturing Practicess (GMP) Internasional, dan mampu berdaya saing dalam perdagangan internasional,” kata Ketut.

CPOHB merupakan salah satu rambu pengaman dan sebagai salah satu bentuk sistem pengawasan kualitas secara dini sejak produksi.

Dengan menerapkan CPOHB akan diperoleh jaminan mutu obat hewan sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing obat hewan produk dalam negeri.

Hasil yang telah dicapai dari penerapan CPOHB pada dua tahun terakhit (2015 – 2016) yaitu adanya perkembangan nilai ekspor di Kementerian Pertanian yang cukup signifikan, khususnya di Ditjen PKH yang berasal dari obat hewan.

Hal ini menunjukkan bahwa produk obat hewan Indonesia memiliki kemampuan daya saing yang tinggi sehingga produk tersebut dapat diterima atau diekspor ke luar negeri.

Selanjutnya dijelaskan oleh I ketut Diarmita, untuk menjamin mutu obat hewan yang beredar dalam masyarakat dan memudahkan dalam pengawasannya, maka obat hewan yang akan diproduksi dan diedarkan harus didaftar dan diuji mutunya.

“Semua obat hewan yang akan diedarkan di dalam wilayah Republik Indonesia harus mendapatkan nomor pendaftaran (Registration Number) yang salah satu komponen penting dalam pemberian jaminan mutu dan keamanan terhadap ekspor obat hewan” kata I ketut Diarmita.

GRA




NTB Terpercaya Jaga Pertumbuhan Ekonomi

Nusa Tenggara Barat diyakini mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah tetap berada diatas rata-rata nasional.

MATARAM.lombokjournal.com – Periode kepemimpinan Gubernur Dr. TGH. M. Zainul Majdi, capaian pertumbuhan ekonomi NTB Tahun 2016 sebesar 5,52 % (dengan tambang) dan 5,71 persen (non tambang). Pertumbuhan tersebut diikuti dengan penurunan angka kemiskinan yang cukup drastis, dari 23,81 persen pada tahun 2008 menjadi 16,02 persen pada  tahun 2016.

Ini menunjukkan pertumbuhan yang berkualitas dan selalu berada di atas rata-rata nasional.  “Kami percaya pada tahun 2018, NTB tetap mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, sebesar 6,15 % hingga 6,80 %,” ujar Dr. Ir Taufik Hanafi Staf Ahli Menteri Bidang Pemerataan dan Kewilayahan saat menyampaikan paparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brojonegoro pada pembukaan Musrenbang, di Hotel Lombok Raya Mataram, Kamis (6/4/2017).

Musrenbang yang dibuka Menteri Pariwisata Arif Yahya itu, Taufik hanafi menjelaskan target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2018 sebesar 5,4-6,1%. Tapi pertumbuhan ekonomi daerah-daerah di kawasan Nusa Tenggara diharapkan mencapai 6,22%. Khusus untuk NTB, diharapkan mencapai 6,68%.

Taufik Hanaf optimis target tersebut dapat tercapai, berkaca pada keberhasilan kinerja selama lima tahun terakhir. Dalam bidang kesehatan misalnya tercatat, cakupan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan professional berhasil mencapai angka 95 persen.

Hal itu berpengaruh terhadap penurunan angka kematian ibu dan angka kematian anak. Termasuk juga cakupan imunisasi lengkap yang semakin meningkat, mempengaruhi angka harapan hidup masyarakat NTB.

Dalam bidang pendidikan, keberhasilan NTB dapat dinilai dari meningkatnya angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah dan angka melek aksara. Dampak kemajuan dari kedua bidang ini sangat penting untuk meningkatkan IPM NTB, yang disebutnya terus mengalami peningkatan, sehingga NTB dinobatkan sebagai Provinsi Top Movement dalam pencapaian IPM.

Dalam upaya penurunan kemiskinan, NTB sangat luar biasa, ujarnya. Jika secara nasional menurunkan angka kemiskinan 1% membutuhkan waktu satu decade, di  NTB justru setiap tahu menurunkan angka kemiskinan lebih dari 1%,” katanya.

Ia juga menyebut, disamping pencapaian kinerja, NTB juga dinilai berhasil dalam hal tata kelola. Untuk laporan keuangan, NTB telah “langganan “5 kali memperoleh status WTP. Artinya tidak hanya kinerja saja yang bagus, tapi dalam segi tata kelola juga dinilai baik.

Menyoroti  tentang Pertumbuhan ekonomi, Gubernur TGB mengingatkan pentingnya  memperhatikan pertumbuhan ekonomi berkualitas. Jika ada suatu daerah yang dikatakan berhasil secara ekonomi, namun angka kemiskinannya tidak menurun, maka itu belum dapat dikatakan berhasil, ujarnya.

Pertumbuhan yang baik tercermin dari ketersediaan lapangan kerja, kemampuan secara nyata menurunkan kemiskinan dan semakin banyaknya keterlibatan masyarakat dalam  ekonomi produktif, ungkap tokoh muda karismatik ini.

Di NTB sendiri, keberhasilan ekonomi produktif diukur melalui sejauh mana ekonomi produktif itu dapat menyerap pelaku dan dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Jika dilihat dari rasio gini, maka semakin kecil kesenjangan, artinya semakin banyak masyarakat yang bisa menikmati hasil, tegasnya.

Rr




Perbankan Syariah Potensial Dikembangkan di NTB

Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan mayoritas penduduknya muslim, sangat potensial sebagai daerah pengembangan perbankan syariah

MATARAM.lombokjournal.com —  Hal itu disampaikan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Yusri, saat menghadiri rapat koordinasi team project management bersama konsultan pendamping konversi PT Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah, Rabu malam (5/4), di Mataram.

“NTB itu potensial sebagai daerah pengembangan perbankan syariah, baik dari sisi ekonomi maupun masyarakat yang sebagian besar muslim,” jelas Yusri.

Menurut Yusri, potensi pangsa pasar perbankan syariah secara umum di Indonesia termasuk di dunia cukup bagus, karena prinsip yang dijalankan perbankan syariah menekankan pada keadilan.

“Mengharamkan riba dan itu bisa diterima semua kalangan masyarakat muslim maupun non muslim,” katanya.

Karena itulah, dirinya optimis dan mendukung penuh dengan kebijakan Pemda NTB yang hendak melakukan konversi Bank NTB dari konvensional menjadi Bank NTB Syariah

Meski demikian, Yusri menambahkan,  seperti halnya Bank Konvensional, maju tidak perbankan syariah juga akan bergantung pada kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki, kemampuan melakukan analisis resiko dan membaca pasar, serta kemampuan menjual produknya.

Dalam kesmepatan sama, Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin mengatakan, maju tidaknya Bank NTB setelah berubah status dari konvensional menjadi syariah akan tergantung pada kemampuan dan kreativitas direksi beserta tim yang bekerja di dalamnya.

Harus banyak melakukan inovasi dan terobosan, menjual produk yang bisa menarik perhatian masyarakat untuk mau menabung dan menggunakan produk bank NTB Syariah,” kata Amin.

AYA