MATARAM.lombokjournal.com  — Banyaknya retail modern rupanya dinilai berpotensi mengancam kehiidupan pasar tradisional. Wakil Gubernur NTB, H  Muhammad Amin usai menghadiri seminar di Hotel Madani, Sabtu (03/6), menjelaskan bahwa Gubernur M Zainul Majdi telah menerbitkan surat yang mengendalikan  keberadaan retail modern.

“Gubernur mengeluarkan Surat Edaran guna membatasi dan mengendalikan jumlah retail modern yang makin banyak. Pertimbangan gubernur, jangan sampai  retail modern itu mematikan pasar- pasar tradisional ataupun toko- toko tradisional di kupaten kota,” ungkap wagub pada wartawan.

Diakuinya, pemerintah memang tidak bisa melarang karena masing masing mempunyai segmen.  Namun pembatasan meluasnya keberadaan retail modern harus dilakukan. Caranya dengan melakukan pembatasan atau pengendalian agar tak mematikan pasar tradisional.  Pembatasan itu juga dengan catatan retail bisa meneriman produk – produk para pengusaha lokal..

Keberadaan retail modern juga jangan terlalu dekat ataupun dibangun di  pusat pusat kegiatan sentra ekonomi tradisional .

“Saya pikir ini jalan keluarnya,  misalnya 30 persen isi retail, harus berasal atau menerima pasokan dan menjual produk- produk masyarakat lokal,” jelas wagub.

Tentu saja pematasan itu sekaligus membuka peluang masyarakat, agar menyiapkan diri agar bisa menghasilkan produk produk sesuai standar retail modern.

Pemerinta Daerah mencari solusinya. Jadi tidak menyetop tapi mengendalikan, ini  penting bagi bupati dan walikota karena mereka yang memberikan izin.  Kalau sudah terlalu banyak ya mereka stop . Kita tidak ragu ragu untuk menyetopnya .

“Perlu adanya MoU atau kesepakatan  dengan  pemerintah daerah setempat,” pungkas wagub.

AYA

Meski baru berjalan berjalan 3 tahun, pada tahun 2016 JKN-KIS berkontribusi pada terhadap perekonomian Indonesia mencapai 152,2 triliun di tahun 2016 

lombokjournal.com —

Program JKN-KIS tidak hanya berdampak terhadap pelayanan kesehatan tapi juga perekonomian. Hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), di tahun 2016 JKN-KIS sudah berkontribusi pada terhadap perekonomian Indonesia mencapai 152,2 triliun

“Setelah penyelelenggaraan program JKN-KIS berlangsung 3 tahun, dampakya tidak hanya pada pelayanan kesehatan, tapi juga berdampak ekonomi, ini suatu kontribusi yang nyata,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi saat memberikan di tengah-tengah kegiatan Talkshow bertema “Bagaimana Generasi Muda Memaknai Nilai-Nilai Pancasila Dalam Era Kekinian” di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, akhir Mei (31/05).

Pada tahun 2021 kontribusinya diperkirakan meningkat sampai Rp289 triliun. Dampak JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia sifatnya positif dan berkelanjutan.

Dalam jangka pendek, program JKN-KIS mendorong aktifitas ekonomi sektor yang bersinggungan dengan JKN-KIS seperti jasa kesehatan pemerintah (rumah sakit dan puskesmas), industri farmasi, alat kesehatan dan non kesehatan (industri makanan dan minuman).

Untuk jangka panjang, program JKN-KIS mendorong peningkatan mutu modal manusia. “Mutu modal manusia merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan,” kata Fahmi Idris.

Tahun 2016, dampak JKN-KIS terhadap jasa kesehatan yang diselenggarakan pemerintah mencapai Rp57,9 triliun, industri farmasi Rp10,1 triliun, industri alat kesehatan Rp0,20 triliun, jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta Rp14,6triliun serta JKN-KIS Rp6,8 triliun.

Industri makanan, minuman dan tembakau terdampak Rp17,2 triliun, perdagangan selain mobil dan sepeda motor Rp7,5 triliun, jasa angkutan, pos dan kurir Rp3,5 triliun, jasa keuangan dan persewaan Rp2,4 trilun dan sektor lain Rp38,6 triliun.

Rr

Puluhan pengusaha Korea mulai melirik potensi investasi di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Para pengusaha dari negeri Gingseng itu dipastikan bakal hadir dalam kegiatan NTB Investment Forum yang akan digelar Pemprov NTB pada Oktober mendatang.

MATARAM.lombokjournal.com — Minat itu disampaikan Duta Besar Korea, Mr Taiyoung Cho dalam pertemuan dengan Gubernur NTB, TGH Muhammad Zainul Majdi, Senin (29/5) siang di Pendopo Gubernur di Mataram.

“Lombok ini sangat indah dan sudah populer di Korea. Sebagai destinasi wisata baru yang sedang membangun saya rasa banyak pengusaha Korea tertarik berinvestasi,” kata Taiyoung Cho, usai pertemuan.

Menurut Taiyong Cho, Lombok saat ini semakin populer sebagai destinasi wisata masyarakat Korea.

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah, yang saat ini dikembangkan ITDC, juga mendapat reaksi positif masyarakat Korea.

“Pemerintah NTB kembangkan Mandalika, dan ini sangat seksi bagi masyarakat Korea. Saya rasa, minat masyarakat Korea akan terus meningkat mengunjungi Lombok,NTB,” kata Taiyong Cho.

Ia mengatakan, tingkat kunjungan warga Korea ke Lombok juga terus meningkat belakangan ini. Hal ini yang membuat pemerintah Korea berupaya membuka rute penerbangan langsung Korea-Lombok dengan maskapai Korean Air.

“Kita akan coba dengan lima pesawat carter dulu untuk penjajakan kemungkinan penerbanga regular. Pak Gubernur juga memberikan sambutan yang baik,” katanya.

Gubernur NTB, TGH Muhammad Zainul Majdi mengatakan, dalam pertemuan dengan Dubes Korea Taiyoung Cho juga membahas rencana pertemuan investor-investor Korea, dalam acara NTB Investment Forum, yang akan diadakan di Lombok pada Oktober mendatang.

“Kita akan selenggarakan NTB investment forum bulan Oktober, dan ini memang mengutamakan pengusaha dan investor dari Korea,” kata Gubernur Majdi.

Saat ini, selain memiliki utusan khusus untuk Amerika, Eropa, China, dan Rusia, pemerintah Korea juga membentuk utusan khusus untuk negara-negara ASEAN.

Menurut Gubernur Majdi, utusan khusus itu saat ini berkunjung ke Indonesia, Vietnam dan Philipina.

“Vietnam dikunjungi karena akan jadi tuan rumah APEC, sedangkan Indonesia karena populasi terbesar dan pemimpin ASEAN. Menurut pak Dubes, level hubungan kerjasama Korea-Indonesia akan meningkat dan NTB akan jadi bagian,” katanya.

Ia memaparkan, saat ini sudah ada beberapa kerjasama Korea dengan NTB,baik di sektor pariwisata, kelautan dan perikanan, juga kerjasama di bidang kehutanan dan lingkungan hidup

AYA

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, menekankan pentingnya tiap desa fokus mengembangkan produk unggulan desa.

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com —  Kalau tiap desa fokus, akan memberi dampak positif, khususnya peningkatan pendapatan masyarakat.  Dengan fokus pada produk unggulan, maka skala produksinya akan semakin besar.

“Saya yakin sarana pascapanen akan masuk, gudang juga tersedia, sehingga para petani saat panen tak pusing lagi tentang harga. Pendapatan juga bisa meningkat,” kata Menteri Eko, usai menanam bibit bawang putih bersama Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Desa Sembalun Lawang, Lombok Timur, Rabu (24/5).

Selain fokus satu produk, Menteri Eko juga minta agar desa-desa di Nusa Tenggara Barat untuk membuat embung. Hal tersebut akan membantu mendorong produktivitas pertanian dengan meningkatkan masa panen menjadi 3-4 kali panen dalam setahun.

Infrastruktur embung dapat dibangun dengan mengalokasikan dana desa sebesar Rp 200-Rp 500 juta.

“Jika tidak fokus pada produk unggulan atau sektor pariwisatanya dan tidak membuat embung, maka tahun depan dana desanya tidak akan dinaikkan,” ujarnya.

Manfaat dari fokus pada satu produk unggulan telah dirasakan petani di Desa Sembalun Lawang. Mereka fokus mengembangkan bawang putih sebagai produk unggulan desa.

Dampaknya pun semakin dirasakan, khususnya peningkatan pendapatan masyarakat. Tambahan pendapatan meningkat rata-rata minimal 25 persenatau minimal sekitar Rp 30-45 juta.

‘Itu baru dari bawang putih saja. Dengan luas bisa mencapai 200 hektar, kita mampu memproduksi hingga 17 ton tiap hektarnya. Masa panennya tercatat tiap 3,5 bulan. Alhamdulillah harga juga bagus dan stabil,” ungkap Ketua Kelompok Tani Lembah Pusuk, Indriati.

Indriati yang juga menjadi penyuluh pertanian mengakui, kemauan warga untuk fokus mengembangkan bawang putih sempat meredup karena persoalan penyakit tanaman dan fluktuasi harga. Para petani pun sempat menanam cabai dan sayuran.

Namun semangat untuk mengembangkan bawang muncul kembali karena keyakinan akan ciri khas produk unggulan pertanian Desa Sembalun yang tak dimiliki daerah lainnya. Terlebih, tambahan pendapatan yang dirasakan.

“Disini terkenalnya bawang putih Sangga Sembalun. Aromanya lebih kuat, pedasnya juga lebih terasa. Kalo bawang putih lain itu butuh 10 siung, bawang ini hanya butuh 3 siung. Dengan keunggulan tersebut, produk kita bahkan mampu memasok hingga ke pulau seberang,” ujarnya.

Bawang putih Sangga Sembalun, lanjutnya, pernah dikirim ke Bali hingga 37 ton, Bima 8 ton, Kupang 2 ton, dan Kalimantan 1,5 ton.

Meski demikian, tahun ini Desa Sembalun ingin memfokuskan pada pengembangan dan pemenuhan stok daerah Sembalun itu sendiri. Cita-cita Desa Sembalun dengan pengembangan produk unggulannya adalah menjadi sentra bawang putih dan memenuhi stok nasional.

Tahun 1990-an Kecamatan Sembalun paling banyak yang berangkat naik haji. Harapannya, semakin berkembangnya bawang putih ini, momen tersebut bisa datang lagi bagi masyarakat di Kecamatan Sembalun ini,” ujarnya.

GRA

100 Siswa SMA di Kota Mataram diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai konsumen.  Sosialisasi menjadi konsumen cerdas dilakukan Dinas Perdagangan (Disprindag) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Mataram.lombokjournal.com — Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Dinas Perdagangan NTB, Hariyono mengatakan, siswa harus disiapkan jadi konsumen cerdas.

“Siswa harus disiapkan menjadi kader- kader konsumen  yang Cerdas, supaya dapat memberikan perubahan terhadap dirinya, keluarga maupun masyarakat pada umumnya,” kata Hariyono di Mataram, Selasa (23/05).

Dikatakannya, konsumen cerdas hendaknya memperhatikan hal penting saat berbelanja. Seperti memastikan barang yang dibeli sesuai kebutuhan bukan keinginan, kemudian telitilah produk apakah masih layak konsumsi.

“Sebelum membeli produk selalu perhatikan masa kedaluarsa produk serta label dan manual garansi berbahasa Indonesia,” katanya.

Selain itu, perhatikan dan pastikan produk itu telah memiliki tanda Sertifikasi Nasional Indonesia (SNI) dan sebaiknya menggunakan produk Indonesia.

“Ini sebagai upaya peningkatan konsumsi produk dalam negeri, sehingga keuntungan tetap berada di dalam negeri kita,” jelasnya.

Adanya pasar bebas sejak dua tahun lalu, masyarakat harus pintar memilih produk dalam maupun luar. Menghadapi MEA  (Masyarakat Ekonomi ASEAN) masyarakat perlu cerdas dalam membeli maupun menggunakan produk baik dalam negeri maupun luar negeri.

Hariyono mengatakan, dimulainya MEA berarti produk impor dari negara-negara yang tergabung dalam ASEAN bebas masuk ke Indonesia. Jika masyarakat tidak jeli, akan mengalami kerugian.

Masyarakat dihiombau menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih produk yang akan dikonsumsi. Di era pasar global berbagai macam produk memasuki pasar lokal.

“Kita perlu melindungi masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas,” pungkasnya.

AYA

Pemerintah Provinsi NTB menaruh prioritas rencana pembangunan global hub Bandar Kayangan di Lombok Utara untuk tahun 2017 ini.

MATARAM.lombokjournal.com — Kepala  Bappeda NTB, Ridwansyah menjelaskan, pemerintah pusat sudah mengeluarkan PP No 13 Tahun 2017 tentang RTRW nasional yang memutuskan  global hub Bandar Kayangan sebagai kawasan andalan nasional.

“Dengan dimasukannya global hup dan Bandar Kayangan di dalam PP tersebut, berarti kita sudah punya kebijakan umum sehingga harus ditindaklanjuti dengan kebijakan yang sifatnya teknis baik di pusat maupun daerah,” kata Ridwansyah di kantornya, Kamis (18/5).

Dijelaskannya, kebijakan teknis itu antara lain  memastikan Perda RTRW Provinsi NTB  maupun Kabupaten Lombok Utara, kawasan global hub  itu masuk dalam kawasan industri dan sebagai pelabuhan internasional.

“Dan itu sudah masuk dalam revisi tata ruang wilayah Kabupaten Lombok Utara,” katanya.

Menurutnya, yang paling penting dalam pengembangan Bandar Kayangan adalah menyusun masterplan. Masterplan yang sudah dibuat akan dibuat lebih detail.

“Misalnya dimana sih Bandar Kayangan tersebut. Mencakup desa dan luasannya seberapa, lalu apa saja yang dibutuhkan di dalam kawasan global hub tersebut,”katanya.

Ridwansyah memaparkan, Bandar Kayangan memiliki letak yang sangat strategis mengingat posisinya yang berada di Selat Lombok. Kehadiran global hub juga menjadi terobosan baru dalam menyiasati kepadatan yang ada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang merupakan jalur pelayaran internasional yang banyak dilintasi kapal asing mulai dari Selat Makassar, hingga Laut Sulawesi.

“Selat Lombok memiliki keunggulan lokasi strategis yang menjadi jalur perdagangan dunia dengan sisi barat ke arah Jepang, dan sisi selatan dengan Australia,”katanya.

AYA

Ekspor barang tambang non migas tetap jadi faktor dominan yang mempengaruhi Nilai Ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

MATARAM.lombokjournal.com — Fluktuasi ekspor barang tambang non migas keluar negeri hingga saat ini masih sangat mempengaruhi indikator naik dan turunnya Nilai Ekspor NTB secara keseluruhan.

“Penurunan nilai ekspor NTB disebabkan oleh berkurangnya  nilai ekspor barang tambang/galian non migas,,” kata Kepala Badan Pusat Statisik (BPS) Provinsi NTB, Endang Tri Wahyu Ningsih , Senin (15/5) di Mataram.

BPS Provinsi NTB mencatat, Nilai Ekspor Provinsi NTB pada bulan April 2017 tercatat sebesar USD117.236.839, atau mengalami penurunan sekitar 13,57 persen jika dibandingkan dengan bulan Maret 2017 yang tercatat sebesar USD135.640.406.

Endang mengungkapkan, barang tambang atau galian non migas masih menjadi komoditi yang mendominasi ekspor NTB.

Dari jumlah USD117.236.839 total nilai ekspor NTB bulan April, tercatat ekspor barang tambang/galian non migas senilai USD116.582.257, atau sekitar 99,43 persen dari total nilai ekspor NTB.

Sisanya, sebesar USD419.480 atau sekitar 0,36 persen dari total nilai ekspor NTB berasal dari ekspor komoditi ikan dan udang. Dan USD.60.981 atau sekitar 0,05 persen berasal dari ekspor barang perhiasan, sebagian kecil lainnya dari komoditi garam, belerang, kapur, perabotan rumah tangga, dan lain-lain.

Endang menjelaskan, ekspor barang tambang/galian non migas  dari NTB terbanyak ditujukan ke Jepang (40,32 persen), Philipina (32,28 persen), serta Korea Selatan (26,86 persen).

Impor Juga Merosot

Endang mengatakan, selain Nilai Ekspor yang turun, Nilai Impor NTB juga mengalami penurunan dalam kurun yang sama.

Pada bulan April, BPS NTB mencatat nilai impor NTB sebesar USD2.642.032 atau mengalami penurunan sebesar 68,33 persen dibandingkan bulan Maret 2017 yang tercatat sebesar USD8.341.368.

Negara asal impor terbesar pada bulan April 2017 adalah Jepang senilai USD 1.376.836 (52,1 persen),  Singapura senilai USD 682.947 (25,85 persen) dan  Philipina senilai USD261.150 (8,77 persen).

“Barang impor bulan April  dengan nilai terbesar adalah  karet dan barang dari karet senilai USD 1.376.836 (52,11 persen), disusul Bahan Bakar Mineral senilai USD 682.947 (25,85 persen) serta bahan peledak senilai USD 261.150 (9,88 persen),” katanya.

AYA

Global Hub Bandar Kayangan di Lombok Utara mendapat “lampu hijau” Pemerintah Pusat. Menindaklanjuti progres itu, Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemda Kabupaten Lombok Utara membentuk holding company PT Bandar Kayangan Internasional.

MATARAM.lombokjournal.com – Sekda Provinsi NTB, Rosiady Sayuti mengatakan, dengan terbitnya PP No 13 tahun 2017 ini, maka rencana pembangunan global hub di Bandar Kayangan ini sudah memiliki payung hukum yang kuat.

“Sehingga investasi yang ingin masuk pun tidak perlu ragu lagi,” kata  Rosiady Sayuti, usai mengadakan rapat koordinasi percepatan pembangunan Bandar Kayangan, Jumat (12/5) di kantor Gubernur NTB di Mataram.

Pemerintah RI melalui PP No 13 tahun 2017 tentang revisi rencana tata ruang tata wilayah nasional (RTRWN) menetapkan Bandar Kayangan di Lombok Utara, NTB sebagai kawasan andalan nasional.

Kawasan seluas 7000 hektare akan dikembangkan sebagai global hub dengan fasilitas pelabuhan laut internasional dan kilang minyak. Selanjutnya, holding company PT Bandar Kayangan Internasional bertugas mengembangkan kawasan tersebut.

Rapat  hari Jum’at kemarin melibatkan perwakilan Bappenas RI, Bappeda NTB, Dinas Perhubungan NTB, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) NTB, dan anggota tim percepatan, serta PT Bandar Kayangan Internasional.

Rosiady mengatakan, pembangunan kawasan global hub Bandar Kayangan sepenuhnya akan dilakukan pihak swasta, investor atau full private sector investment. Pihak Pemprov NTB dan Pemda Lombok Utara membantu proses pembebasan lahan dan juga regulasi untuk kemudahan investasi dalam kawasan.

“Yang akan membangun adalah perusahaan-perusahaan kapal internasional yang memiliki kepentingan pelabuhan. Sudah ada beberapa investor yang berminat untuk pembangunan pelabuhan dan kilang minyak,” kata Rosiady.

Menurutnya, tahun 2017 ini Feasability Study (FS) dan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) mulai dilakukan.

Ketua Tim Percepatan Bandar Kayangan yang juga Direktur Utama PT Bandar Kayangan Internasional, Sondi Amar menjelaskan, Bandar Kayangan dengan kawasan seluas 7000 hektare akan dibangun pelabuhan laut berstandar internasional yang bisa menampung kapal berukuran panjang 500 meter, ada kilang minyak, dan juga pusat perkotaan modern.

“Bayangkan ini seperti kota modern Dubai, tapi berada di Lombok, Indonesia,” katanya.

Sondi yang pensiunan Bappenas RI ini menjelaskan, hingga saat ini sejumlah perusahaan dari Belanda dan Kroasia menyatakan minat membangun pelabuhan di Bandar Kayangan. Untuk kilang minyak, ada perusahaan dari China dan Rusia.

Tahap awal pembangunan pelabuhan diperkirakan membutuhkaninvestasi minimal Rp25-40 Triliun, sedang untuk kilang minyak diperkirakan mencapai Rp130 Triliun.

“Saat ini sudah masuk ke tahap negosiasi, kita harapkan tahun ini kontrak kerjasama sudah bisa dibuat dan diakhir tahun 2017 paling tidak ada groundbreaking lah,” kata Sondi.

Menurutnya, tim percepatan Bandar Kayangan  bersama Gubernur NTB M Zainul Majdi dan Bupati Lombok Utara Najmul Ahyar, sudah menyampaikan ke presiden Jokowi.

“Pembangunan kawasan Bandar Kayangan ini tidak akan menggunakan APBN atau pun APBD, tapi murni swasta,” kata Sondi.

PT Bandar Kayangan sendiri merupakan perusahaan bersama antara investor, Pemda NTB, dan Pemda Lombok Utara. Pembagian sahamnya investor 60 persen, NTB 20 persen, dan Lombok Utara 20 persen.

“Tapi saham untuk masing-masing Pemda ini gratis atau merupakan hibah dari investor, jadi Pemda akan dapat profit untuk PAD,” kata Sondi.

Pemerintah RI melalui PP 13 Tahun 2017 itu, menetapkan Bandar Kayangan sebagai kawasan andalan nasional untuk industri, perdagangan, dan jasa pelabuhan,selain sektor kelautan lainnya.

Selain akan dibangun pelabuhan laut internasional dan kilang minyak, di dalamkawasan juga akan dikembangkan pusat perkotaan di mana 25 lingkungan yang dihuni masyarakat setempat juga akan mendapatkan manfaat pembangunan.

“Estimasi pembangunan kawasan ini bisa mencapai tiga sampai empat tahun ke depan. Dan kawasan ini diperkirakan mampu menyerap hingga 200 ribu tenagakerja,” kata Sondi.

GRA

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan bersama  PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), memutuskan untuk menaikkan tarif penyeberangan untuk 14 rute penyeberangan di Indonesia.  

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com —  Penyesuaian ini ditetapkan melalui Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2017 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

Penyesuaian tarif penyeberangan lintas antar provinsi itu dimaksudkan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa penyeberangan.

“Penyesuaian tarif terpadu angkutan penyeberangan antar provinsi ini akan berlaku mulai tanggal 15 Mei pukul 00.00,” kata pejabat Direktorat Angkutan dan Multimoda, Dirjen Perhubungan Darat, Kemenhub, Zulmardi, Senin (8/5) di kantor PT ASDP Lembar, Lombok Barat.

Dijelaskan, beberapa hal yg menjadi dasar penyesuaian tarif angkutan penyeberangan yaitu kenaikan UMR yang terjadi dari tahun 2014 s/d 2016 berturut- turut sebesar 38% pada tahun 2015, 23persern, pada tahun2015 dan pada tahun 2016 sebanyak 17 persen.

“Selain itu ada peraturan baru yang menimbulkan konsekuensi biaya seperti biaya PNBP, biaya asuransi penyingkiran kapal dan pencemaran lingkungan, aturan lashing kendaraan dan ketentuan pengawakan,”katanya.

Ia menjelaskan, besaran penyesuaian tarif terpadu secara nasional, untuk penumpang mengalami kenaikan rata-rata sebesar 12,43 persen dibandingkan tarif yang berlaku sekarang, sedangkan untuk kendaraan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 11,53 persen.

Penyeberangan Lembar-Padangbai termasuk salah satu yang terkena kenaikan tarif terpadu.

“Pada lintas penyebrangan Lembar – Padangbai kenaikan rata-rata untuk penumpang sebesar 10, 42 persen, sedangkan untuk kendaraan mengalami kenaikan sebesar 10, 94 persen,” katanya.

Kemudian untuk lintas penyeberangan Sape- Waikelo, kenaikan rata-rata untuk penumpang sebesar 12,38 persen, sedangkan untuk kendaraan mengalami kenaikan sebesar 12,94 persen.

Pada lintas penyeberangan Sape – Labuan Bajo  kenaikan rata-rata untuk penumpang sebesar 11, 69 persen sedangkan untuk kendaraan mengalami kenaikan sebesar 12,92 persen.

Besaran tarif terpadu merupakan nilai gabungan antara besaran pada tarif angkutan dengan besaran pada tarif jasa pelabuhan.

“Harapannya dengan adanya kenaikan ini juga akan meningkatkan  peningkatan fasilitas sarana dan prasarana di penyeberangan,” tukasnya.

AYA

Banyaknya event nasional dan internasional yang diselenggarakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) di tahun 2016 lalu, dinilai membawa dampak positif bagi angka kunjungan ke wilayah ini via Lombok International Airport (LIA).

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — GM LIA, I Gusti Ngurah Ardita mengatakan, dampak positif bisa terlihat dari perbandingan jumlah penumpang pesawat udara yang tercatat di LIA dalam periode Januari- Maret tahun ini dibanding periode yang sama tahun lalu.

“Dalam periode yang sama hingga Maret tahun ini, kita mencatat ada pertumbuhan penumpang hingga 9 persen. Sehingga asumsinya dengan banyakya event tahun lalu itu, dampak positifnya dirasakan tahun ini,” kata Ardita, Rabu (12/4) di Lombok Tengah.

Data LIA menunjukkan hingga Maret 2017, jumlah penumpang tercatat melalu LIA sebanyak 344.820 penumpang. Dibanding periode yang sama tahun lalu, ada peningkatan 14 persen untuk penumpang internasional dan terjadi peningkatan  8 persen untuk domestik.

Pada 2016 lalu, event-event besar yang diselenggarakan di NTB seperti Hari Pers Nasional (HPN), MTQ tingkat Nasional, pertemuan MICE lembaga negara dan organisasi internasional, telah mendorong peningkatan jumlah penumpang pesawat di LIA hingga 3,42 Juta penumpang dalam setahun.

Peningkatan jumlah penumpang ini cukup signifikan dibanding tahun 2015 yang sekitar 2,55 juta penumpang, dan 2014 yang sekitar 2,41 juta.

AYA