Penyelenggaraan NTB Expo memacu kreatifitas  UMKM

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Muhammad Amin mengatakan, penyelenggaraan NTB Expo merupakan salah satu ikhtiar memacu kreatifitas dan mempromosikan hasil kerajinan NTB.

“Pameran ini menampilkan produk unggulan dari NTB yang bisa tingkatkan daya saing daerah,” katanya saat dimulainya NTB Expo di Islamic Center NTB di Mataram, Kamis (3/8)

Menurutnya, kontribusi sektor perdagangan termasuk produk-produk dari UMKM di NTB terhadap pertumbuhan ekonomi masih relatif kecil. Hanya berkisar di angka 21 persen.

Jumlah sebesar itu tertinggal jauh dari kontribusi sektor pertanian yang masih menjadi sektor andalan NTB dengan sumbangsih sebesar 46 persen.

Wagub memaparkan beragam kendala yang masih membelit para pelaku UMKM di NTB, sehingga kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi belum berjalan maksimal.

“Kendala utama memang masih pada bagian produksi dan pendanaan,” katanya.

Dikatakannya, sejumlah perbankan sudah berinisiasi memberikan akses permodalan pembiayaan bagi para pelaku UMKM di NTB. Namun tidak semuanya terpenuhi lantaran adanya proses seleksi cukup ketat.

Keterbatasan pembiayaan, menurutnya, kerap menjadi pemicu bagi para UMKM di NTB secara mandiri mengembangkan usahanya hingga mampu merambah pasar internasional.

Pemprov NTB berupaya mencari solusi terkait persoalan permodalan para pelaku UMKM mengingat peran pentingnya sektor ini dalam memajukan sektor pariwisata.

“Salah satunya solusi dengan menggelar NTB Expo 2017,” ungkap wagub.

BACA : NTB Expo di Islamic Center, Menguatkan Branding Destinasi Wisata Halal

AYA

Daya saing ditentukan kuatnya sistem logistik, serta peran transportasi darat yang mantap

MATARAM.lombokjournal.com — Organisasi Angkutan Darat (Organda) memiliki peranan penting meningkatkan daya saing bangsa. Hal itu ditegaskan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi saat Musyawarah Kerja Nasional II tahun 2017 Organda periode 2015-2020, di Hotel Lombok Raya Mataram, Rabu sore (02/08).  Munas Organda berlangsung tanggal 2-4 Agustus 2017

Dikatakannya, Presiden Jokowi memprogramkan peningkatan arus logistik nasional untuk meningkatkan daya saing nasional.

Pergerakan logistik dari simpul barang yang satu ke simpul yang lain sangat ditentukan pergerakan angkutan yang ada. “Salah satunya adalah transportasi darat,” ujar Gubernur yang akrab disapa TGB itu.

Angkutan darat berkontribusi naik turunnya inflasi di daerah. Ketika terjadi kenaikan inflasi, salah satunya ditentukan pergerakan angkutan barang kebutuhan masyarakat yang terhambat dari daerah yang satu ke daerah yang lain.

Ditegaskannya, kalau ingin meningkatkan daya saing bangsa, maka sistem logistik nasional harus kuat serta transportasi darat kita harus semakin mantap. “Organda berperan sangat besar untuk itu,” jelasnya.

Gubernur mengapresiasi peran organda yang turut andil membangun daerah. Misalnya, indrustri pariwisata yang saat ini tumbuh dengan baik, merupakan salah satu cermin kontribusi positif organda dalam memberikan pelayan terbaik.

Menurut TGB, meskipun Indonesia ini merupakan negara kepulauan, namun hampir seluruh aktivitis manusia dihabiskan di darat. Sehingga sebagian besar kepentingan manusia, baik secara individu maupun kolektif  membutuhkan mobilisasi melalui transportasi darat, tuturnya

TGB mengajak organda mendorong pembangunan daerah melalui peningkatan kinerja layanan angkutan darat yang semakin baik dan menjangkau seluruh lapisan Masyarakat.

Meningkatkan Pelayanan

Dewan Pertimbangan DPP organda, Suroyo Ali Muso mengungkapkan, organda perlu meningkatkan peranannya dalam urusan kebijakan transportasi baik, untuk angkutan barang maupun angkutan penumpang.

Jajaran pengurus dimmintanya meningkatkan hubungan baik dengan anggota, agar organisasi tersebut dicintai dan memiliki kontribusi bagi semua pihak.

“Hal yang lebih utama adalah meningkatkan SDM, baik itu pengemudi, manajemen maupun teknisi,” ujarnya sambil menambahkan agar jajarannya terus memperbaiki layanan.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Organda, Adrianto djokosoetono, ST. M.BA melaporkan, kegiatan Mukernas merupakan ruang koordinasi dan evaluasi tentang program yang telah dilaksanakan.

Menurutnya, ada hal-hal yang perlu dibenahi, terutama dalam hal pelayanan. Saat ini persaingan di bidang transportasi makin meningkat, apalagi munculnya transportasi modern yang berbasis online.

Mukernas Organda mengusung tema “Organda mendorong peningkatan kualitas angkutan jalan raya nasional yang legal dan bermartabat dengan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan jasa pelayanan transportasi angkutan umum”.

Kegiatan itu dihadiri seluruh pengurus DPD Organda se-Indonesia. Hadir juga Kakorlantas Polri, Irjen Royke Lumowa, MM., Dirjen Angkutan Darat, Kementerian Perhubungan RI, Hendro Surahmat dan anggota Forkopimda Provinsi NTB.

AYA

Sistem kelistrikan NTB terus meningkat, apalagi adanya rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Lombok Peaker yang memproduksi listrik 150 MW

MATARAM.lombokjournal.com – Peningkatan itu menjamin kebutuhan listrik masyarakat terutama untuk menggerakkan simpul-simpul ekonomi masyarakat.

“Pemerintah Provinsi NTB terus mendorong pembangunan pembangkit tenaga listrik di NTB,” kata Wagub NTB, H Muhammad Amin,Sh. MSi saat membuka Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Sistem Kelistrikan Di Provinsi NTB di Hotel Golden Palace, Selasa (1/8).

Sistem kelistrikan di NTB terus meningkat, berkat diresmikannya mobile power plant 2×25 MW oleh Presiden RI Joko Widodo baru-baru ini.

Apalagi dengan rencana pembangunan PLTGULombok Peaker yang mampu memproduksi energi listrik sebesar 150 MW, untuk mendukung proyek kelistrikan sebesar 500 MW di seluruh wilayah NTB.

Selain itu,pembangunan PLTGU merupakan bagian proyek kelistrikan nasional sebesar 35.000 MW.

Wagub berharap, itu penambahan daya listrik bisa berkontribusi mendorong percepatan pembangunan sektor usaha dan ekonomi produktif masyarakat NTB. “Listrik merupakan  infrastruktur dasar yang harus disediakan, mengingat semua usaha memerlukan dukungan listrik,” kata wagub.

Rencana pembangunan PLTGU Lombok Peaker sesuai PP Nomor 13 Tahun 2017 yang mengatur kegiatan pemanfaatan tata ruang yang bernilai strategis nasional tapi belum termuat dalam RTRW Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda pembangunan proyek PLTGU Peaker ini. “Saya harap pembangunan PLTGU ini rampung sesuai yang ditargetkan pada tahun 2018 mendatang,” ujar Wagub Amin.

Sebelumnya, GM Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusra, Djarot Hutabri melaporkan perubahan di organisasi Induk PLN. Kini PLN Nusra bergabung dengan Jawa Timur dan Bali, sebelumnya bergabung dengan regional Sulawesi.

“Perubahan regional ini menunjukkan Nusra mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat dan diharapkan dapat mengurangi pemadaman listrik di kawasan Nusra,” ujarnya.

Djarot mengatakan, rakor memiliki dua tujuan, pertama membangun sinkronisasi antara kebutuhan listrik konsumen dengan kemampuan PLN untuk menyediakan kelistrikan. Kedua, adanya tindak lanjut yang lebih detail terkait tentang pembangunan kelistrikan.

Dalam waktu 10 tahun, PLN akan menambah kapasitas listrik sekitar 700 MW di wilayah Nusra, termasuk di Pulau Sumbawa, tambahnya.

AYA

Koptan Bina Usaha juga mengembangkan destinasi wisata

LOTENG.lombokjournal.com — Peresmian Kantor Koptan (Koperasi Tani) Bina Usaha ditandai paraf prasasti oleh Asisten II Ir. Nasrun, mewakili Bupati Lombok Tengah H. M. Suhaili FT. SH bertepatan peringatan Dirgahayu Koperasi ke-70, Senin (31/7) di Aula Sektetariat II Gedung Bisnis Koptan Bina Usaha. Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Loteng.

Nasrun memuji koperasi yang bermodalkan 11 Juta dengan beranggotakan 20 orang, belum 10 tahun bisa melaksanakan 12 unit usaha, apalagi memiliki bangunan besar.

“Dan yang paling menarik, keinginan Koptan Bina Usaha mengembangkan destinasi wisata,” kata Nasrun

Pengurus Koptan Bina Usaha sangat respon menangkap apa yang menjadi kebijakan Pemkab Loteng sebagai kabupaten pariwisata.

“Pengurusnya sangat pandai membaca peluang, nantinya akan berkolaburasi dengan pemerintah daerah, itu yang membuat saya salut,” puji Nasrun di tengah undangan yang menyaksikan penandatangan prasasti.

Kepala Diskoprindak Loteng H. Amir Usen menegaskan, agar pemerintah berikan bimbingan, lindungan, dan fasilitasi. “Dan memberikan kemudahan kepada pergerakan koperasi, khususnya yang kinerjanya baik,” katanya kepada Lombok Journal.

Dikatakannya, permasalahan koperasi itu tergantung dari anggota, jadi hampir 90. 9% maju mundurnya koprasi itu tergantung dari anggotanya.

“Iintinya anggota koprasi dituntut untuk mentaati apa yang menjadi kesepakatan, baru koprasi itu bisa maju,” tegasnya.

GILANG

Pengelolaan koperasi yang baik, akan tumbuh sebagai usaha ekonomi masyarakat yang tangguh

LOTENG.lombokjournal.com – Koperasi berperan strategis membangun perkembangan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Tapi dengan catatan harus dikelola dengan kesadaran bersama tanpa mengesampingkan nilai-nilai dasar manajemen profesional, akan mengangkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

“Koptan Bina Usaha sangat tepat jadi percontohan,” kata Asisten  II Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah (Loteng), Ir Nasrun mewakili Bupati HM Suhaili FT.

Pujian pada Koptan (Koperasi Pertanian) Bina Usaha, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Loteng, disampaikan Nasrun pada Dirgahayu Koperasi ke-70 yang diselenggarakan Dinas Koprasi dan UKM Loteng yang mengangkat tema “Dengan semangat Hari Koprasi ke-70 Kita wujudkan Koperasi yang sehat, kuat, Mandiri dan Tangguh, Menuju Rakyat Sejahtera,” Senin (31/7).

Peringatan itu berlangsung di Aula Sektariat II Gedung Bisnis Koptan Bina Usaha. Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Loteng.

Penyelenggaraan peringatan Hari Koperasi ini tak lepas dari dukungan Koptan Bina usaha. Dinas Koprasi Lombok Tengah memberikan kepercayaan kepada Koptan Bina Usaha sebagai penyelenggara.

Namun Pimpinan Koptan Bina Usaha Abdussyukur, S. Pd sebelumnya mengatakan, terlaksananya kegiatan ini tentu tidak lepas dari dukungan semua pengurus Koptan se Lombok Tengah.

“Sumber dana, kami berinisiatif bergotong royong dalam pendanaan. Kegiatan ini juga terjadi atas Inisiasi dari semua pengurus koperasi.” tambahnya.

Dikatakannya, perjuangan untuk membesarkan Kopta Bina Usaha, selain dilakukan dengan gigih juga sangat tanggap kebutuhan anggotanya. “Kami akan menjadikan Koptan menjadi Wisata Usaha Tanpan Riba,” tegasnnya.

Dipaparkannya, proses perjuangan yang harus dilalui Koptan tidak selalu mulus. Malah sempat nyaris vakum. Kalau sekarang sudah nampak dan jelas kinerjanya itu berkat kerja keras pengurusnya.

“tahun 2008, hanya bermodal Rp11 Juta, alhamdulillah sekarang omsetnya sudah miliaran Rupiah.  Sekarang Koptan makin bergegas,” kata Abdussyukur.

Perkembangan yang pesat, kini Koptan sudah mampu membuka 12 Unit usaha. Unit usaha yang cukup terbilang membantu mengangkatnya kembali yaitu Unit Simpan Pinjam, Unit Peternakan. Kini juga menggerakkan beberapa unit usaha llainnya.

Koptan juga bergerak dibidang sosial yang langsung bekerjasama dengan baitulmal. “2,5 persen hasil potongan dari anggota dan pegawai Koptan disisihkan untuk santunan sosial,” jelasnya.

Dalam kesempatan sama, H. Amir Usen dari Diskoprindag Loteng menegaskan, tahun ini Koptan Bina Usaha sedang tumbuh dan berkembang. “Koptan bermodalkan Rp11 Juta kini kini memiliki omset sampai miliaran. Ini patut jadi pecontohan koperasi usaha yang lain,” katanya.

Pemda diharapkan memberikan perhatian lebih, baik dari pendanaan dan pembinaan, tambahnya.

BACA : Peresmian Gedung Koptan Bina Usaha

Peringatan Hari Koperasi itu dihadiri Bupati Loteng diwakili Asisten II, Kepala Diskoprindag Provinsi, Diskoprindak Loteng H. Amir Usen, Perwakilan Camat Janapria, Kepala Desa Pendem, Polsek Janapria dan Polsek Praya, dan tamu undangan lainnya.

GILANG

Dedikasi dan upayanya menggerakkan ekonomi syariah di Nusa Tenggara Barat (NTB), membuahkan penghargaan sebagai Kepala Daerah Penggerak Ekonomi Syariah bagi Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

lombokjournal.com –

Penghargaan yang diterima Gubernur  pada malam  penghargaan oleh Ikatan Ahli Ekonomi Syariah (IAEI) yang bekerjasama dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), di Jakarta, Jum’at  (28/7).

Ketua Umum IAEI sekaligus Menteri Bappenas Prof. Dr. Bambang Brodjosoemantri menegaskan, penghargaan ini diberikan karena dedikasi dan upaya Gubernur NTB yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) dalam menggerakkan ekonomi syariah di NTB.

Acara ini sekaligus penutupan rangkaian Silaturahim Nasional IAEI dan peluncuran KNKS yang dilaksanakan dari 27 hingga 29 Juli. Peluncuran KNKS dilaksanakan di Istana Negara pada hari Kamis (27/7) yang dilakukan Presiden Jokowi yang sekaligus mengetuai KNKS.

Peluncuran ini menandai tahap baru perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. KNKS yang diketuai Presiden akan langsung mengkoordinasikan dan mensinergikan seluruh kegiatan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Diharapkan, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah lebih pesat lagi.

Selama ini, NTB dikenal telah mempelopori beberapa gebrakan terkait ekonomi dan keuangan syariah.

Salah satu contoh, NTB menjadi daerah pertama di Indonesia yang membangun segmen halal tourism atau muslim friendly tourism, mengkonversi bank umum daerah menjadi bank syariah. Juga telah menginisiasi pembentukan lembaga-lembaga keuangan mikro syariah dan lain-lain.

AYA/Hms

Digital banking memiliki andil yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

MATARAM.lombokjournal — Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj Putu Sally Andayani mengatakan, teknologi menjadi keniscayaan dalam pembangunan. Kehadiran digital banking suatu hal yang harus dilakukan, terlebih dengan citra NTB yang kini menjadi destinasi wisata.

Selain itu, potensi sektor UMKM yang sangat luar biasa terkendala sentuhan teknologi dalam produksi maupun pemasarannya.

“Masalah digitalisasi sangat penting,” ujar Sally dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Peran Digital Banking Mendorong Pertumbuhan Ekonomi NTB di Sektor Pariwisata dan Industri Kreatif di Hotel Fizz, Mataram, Rabu (25/7).

Layanan non tunai harus digiatkan kepada para pelaku industri wisata di NTB, termasuk bagi pelaku UMKM. Kehadiran layanan non tunai tentu akan memudahkan para wisatawan dalam bertransaksi saat berkunjung ke NTB.

“Proses sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku UMKM agar lebih melek teknologi juga menjadi tanggungjawab bersama. Pasalnya, para pelaku UMKM mempunyai peranan vital dalam kemajuan sektor pariwisata suatu daerah jelas,” Sally.

Ditegaskannya, sebagai destinasi wisata, para UMKM di NTB sepatutnya dibekali mesin Electronic Data Capture (EDC) untuk kemudahan proses transaksi. Selain kemudahan bertransaksi, biasanya belanja dengan pembayaran melalui mesin EDC cenderung lebih tinggi dibanding pembayaran secara tunai.

“Seorang istri gubernur di Sumatera yang membeli mutiara Lombok hingga Rp 60 miliar melalui mesin EDC saat NTB Expo,” kisahnya.

Saat masih menjabat Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Sally menggagas kampung digital di sentra-sentra UMKM di NTB, seperti di Sekarbela, Mataram, yang dikenal sebagai sentra mutiara Lombok.

Dengan digitalisasi, Sally ingin adanya hubungan langsung antara pembeli dan penjual dalam bertransaksi, tidak melalui perantara yang justru merugikan para pelaku UMKM.

“Contoh Banyumulek (sentra gerabah) yang dulu jadi ikon NTB, sekarang seakan menangis,” kata Sally.

Para pelaku UMKM diharapkan membuka diri dengan membiasakan melakukan pola transaksi pembayaran non tunai. Dari sektor perdagangan, Sally mengaku telah mengumpulkan ratusan pelaku UMKM untuk sosialisasi dan edukasi terkait digitalisasi serta pembentukan i-Shop NTB yang menjadi toko elektronik bersama UMKM di NTB.

“Saya ingin UMKM terbiasa dengan non tunai. 17 Agustus nanti akan ekspor 20 UMKM oleh Gubernur NTB melalui kerjasama dengan PT Pos Indonesia,” kata Sally menambahkan.

AYA

Digital banking memiliki peran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung inklusi keuangan di Indonesia

MATARAM.lombokjournal.com —  Ketua Forum Wartawan Pariwisata NTB mengatakan itu di tengah di tengah berlangsungnya Forum Group Discussion (FGD) dengan topik Peran Digital Banking dalam Pertumbuhan Ekonomi NTB di Sektor Pariwisata dan Industri Kreatif.

FGD yang diselenggarakan Forum wartawan NTB itu didukung Bank Mandiri dan dibuka Wagub NTB, H Muhammad Amin di hotel Fizz Mataram, NTB, Rabu (26/7).

Hadir dalam diskusi itu  Kepala Bank Mandiri NTB, Kepala Dinas Perdagangan NTB, Kepala OJK NTB, melibatkan sekitar 50 orang peserta dari unsur pelaku wisata, pelaku UMKM, dan awak media.

Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin mengatakan, dukungan perbankan perlu terus ditingkatkan untuk sektor pariwisata dan juga UMKM di NTB. “Pertumbuhan sektor pariwisata di NTB cukup baik mencapai 21 persen pertahun. Dan akan lebih maksimal dengan keterlibatan semua pihak termasuk perbankan,” kata Amin.

Wagub berharap, FGD membuahkan pemikiran bersama semua pihak, dan menjadi rekomendasi kebijakan Pemerintah dan stakeholders terkait, untuk memaksimalkan sinergitas perbankan dengan pelaku wisata dan UMKM di NTB.

Ketua Forum,  Sigit Setyo Lelono mengatakan, Bank Indonesia mendorong inklusi keuangan dengan mengintegrasikan ekosistem non tunai dalam program dan layanan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

Pertumbuhan konsumsi yang tinggi itu, antara lain didorong makin mudahnya aktivitas jual beli melalui berbagai platform yang kini tersedia bagi konsumen untuk memperoleh barang dan jasa. Salah satunya adalah aktivitas belanja daring atau e-dagang (e-commerce).

Aktivitas belanja daring tersebut dapat menghubungkan konsumen langsung dengan produsen, termasuk berbagai UMKM.

” Digital Banking dipandang berpotensi menjembatani kebutuhan dan menggerakan kegiatan sektor usaha kecil dan mikro, serta masyarakat secara luas sekaligus turut mendorong inklusi keuangan termasuk di wilayah NTB,” ujar Sigit.

Layanan digital banking paling sederhana semisal pembayaran non tunai menggunakan kredit card dan debit card sudah mulai digunakan di jumlah destinasi wisata di Lombok dan Sumbawa. Selain memudahkan wisatawan berbelanja, pola ini efektif membantu para pelaku usaha dalam setiap kali proses transaksi.

Penyebaran sistem digital banking masih belum optimal, karena banyak pelaku usaha, jasa pariwisata, pusat Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) di sejumlah destinasi wisata yang masih menggunakan sistem traksaksi konvensional.

“FGD ini diharapkan dapat menjadi salah satu forum kolaborasi positif yang mampu mengangkat berbagai solusi bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarat NTB ke depan,” kata Sigit menambahkan.

AYA

Tidak ada pengurangan premium untuk SPBU, justru permintaan dari SPBU berkurang karena adanya Pertlite yang untungnya lebih banyak

MATARAM.lombokjournal.com —  Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) NTB, Mahendra Gandhi membantah isu langkanya bahan bakar jenis premium di sejumlah SPBU di Mataram. “Tidak ada pembatasan premium,” katanya di Mataram, Rabu (26/7)

Hingga kini tak ada kelangkaan premium, pensuplaian dari Pertamina ke SPBU selalu memenuhi permintaan pengusaha SPBU.

“Premium itu stoknnya aman berapa pun diminta. Kalau soal cepat habis hanya soal tekhis saja,” jelasnya.

Tiap hari premium selalu ada per SPBU, kisarannya 16 sampai 24 KL (kilo liter )  per SPBU tiap hari. Keseluruhan jumlah SPBU di NTB sebanyak 68, yang ada di Lombok 46, sisanya di sumbawa.

Dikatakannya, berapa pun diminta premium cukup stoknya dui Pertamina. Sebaliknya, permintaan dari SPBU berkurag karena kecenderungan konsumen yang beralih ke pertalite dan pertamax.

Kedua jenis bahan ini memiliki RON lebih tinggi yang baik bagi mesin kendaraan. Selain itu, harga premium, pertalite, dan pertamax tak terpaut jauh. Namun bukan berarti adanya pertalite dan premium itu merupakan peralihan.

“Bukan untuk peralihan. Pemakaian pertalite ada peningkatan atau bertambah. Karena animo permintaan masyarakat mengingat kwalitanya lebih bagus,” kata Mahendra.

Hingga kini penjualan pertalite dan pertamax kisarannya 10 sampai 30 persen dari awal dikeluarkan tahun lalu. Pihak Hiswana Migas menjamin tetap ada jenis bahan bakar premium, juga  pertalite dan pertamax.

AYA

Setelah dilakukan uji petik, bulan depan obyek lahan parkir Lombok Tengah sudah keluar

LOTENG.lombokjournal.com — Kepala Dinas Perhubungan Lombok Tengah (Dishub Loteng), Supardan menyatakan, sejak 6 bulan lalu pihaknya sudah mulai melaksanakan sistem uji petik terhadap beberapa objek lahan parkir.

“Pihak Dinas Perhubungan Loteng akan menerapkan  sistem get seperti hal di Mall atau tempat yang lain. Namun itu masih dalam pengkajian,” katanya di halaman Kantor Bupati Loteng, Selasa (25/7)

Dikatakannnya, Dinas Perhubungan akan segera mengeluarkan hasil uji petik tersebut. “Insha Allah, bulan depan sudah keluar,” katanya.

Uji petik ini dilakukan Dinas Perhubungan sebagai cara mengevaluasi, sejauh mana para Jukir di Lombok Tengah mentaati dan menjalankan peraturan yang ada.Sejauh ini, banyak juru parkir yang dinilai karena kebanyakan masih banyak melaporkan yang sebenarnya, atau dengan kata lain tidak jujur.

Mengenai objek parkir yang disediakan kantor pemerintah, tidak dilakukan pemungutan parkir.

“Tiap fasilitas pemerintah yang disediakkan kantor, maka kami tidak berhak untuk memungutnya,” kata Supardan.

Meski demikian, ke depan pihaknya akan mencoba melakukan pendekatan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan di Dinas Dikpora.

“Kami akan coba,” katanya. Sementara yang dari masyarakat itu sendiri adalah pajak parkir.

Target pendapatan dari lahan parkir di Loteng seperti yang telah disepakati Dinas Pendapatan Daerah  (Dispenda) Loteng berkisar Rp340 juta.

Gilang