Koptan Bina Usaha juga mengembangkan destinasi wisata

LOTENG.lombokjournal.com — Peresmian Kantor Koptan (Koperasi Tani) Bina Usaha ditandai paraf prasasti oleh Asisten II Ir. Nasrun, mewakili Bupati Lombok Tengah H. M. Suhaili FT. SH bertepatan peringatan Dirgahayu Koperasi ke-70, Senin (31/7) di Aula Sektetariat II Gedung Bisnis Koptan Bina Usaha. Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Loteng.

Nasrun memuji koperasi yang bermodalkan 11 Juta dengan beranggotakan 20 orang, belum 10 tahun bisa melaksanakan 12 unit usaha, apalagi memiliki bangunan besar.

“Dan yang paling menarik, keinginan Koptan Bina Usaha mengembangkan destinasi wisata,” kata Nasrun

Pengurus Koptan Bina Usaha sangat respon menangkap apa yang menjadi kebijakan Pemkab Loteng sebagai kabupaten pariwisata.

“Pengurusnya sangat pandai membaca peluang, nantinya akan berkolaburasi dengan pemerintah daerah, itu yang membuat saya salut,” puji Nasrun di tengah undangan yang menyaksikan penandatangan prasasti.

Kepala Diskoprindak Loteng H. Amir Usen menegaskan, agar pemerintah berikan bimbingan, lindungan, dan fasilitasi. “Dan memberikan kemudahan kepada pergerakan koperasi, khususnya yang kinerjanya baik,” katanya kepada Lombok Journal.

Dikatakannya, permasalahan koperasi itu tergantung dari anggota, jadi hampir 90. 9% maju mundurnya koprasi itu tergantung dari anggotanya.

“Iintinya anggota koprasi dituntut untuk mentaati apa yang menjadi kesepakatan, baru koprasi itu bisa maju,” tegasnya.

GILANG

Pengelolaan koperasi yang baik, akan tumbuh sebagai usaha ekonomi masyarakat yang tangguh

LOTENG.lombokjournal.com – Koperasi berperan strategis membangun perkembangan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Tapi dengan catatan harus dikelola dengan kesadaran bersama tanpa mengesampingkan nilai-nilai dasar manajemen profesional, akan mengangkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

“Koptan Bina Usaha sangat tepat jadi percontohan,” kata Asisten  II Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah (Loteng), Ir Nasrun mewakili Bupati HM Suhaili FT.

Pujian pada Koptan (Koperasi Pertanian) Bina Usaha, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Loteng, disampaikan Nasrun pada Dirgahayu Koperasi ke-70 yang diselenggarakan Dinas Koprasi dan UKM Loteng yang mengangkat tema “Dengan semangat Hari Koprasi ke-70 Kita wujudkan Koperasi yang sehat, kuat, Mandiri dan Tangguh, Menuju Rakyat Sejahtera,” Senin (31/7).

Peringatan itu berlangsung di Aula Sektariat II Gedung Bisnis Koptan Bina Usaha. Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Loteng.

Penyelenggaraan peringatan Hari Koperasi ini tak lepas dari dukungan Koptan Bina usaha. Dinas Koprasi Lombok Tengah memberikan kepercayaan kepada Koptan Bina Usaha sebagai penyelenggara.

Namun Pimpinan Koptan Bina Usaha Abdussyukur, S. Pd sebelumnya mengatakan, terlaksananya kegiatan ini tentu tidak lepas dari dukungan semua pengurus Koptan se Lombok Tengah.

“Sumber dana, kami berinisiatif bergotong royong dalam pendanaan. Kegiatan ini juga terjadi atas Inisiasi dari semua pengurus koperasi.” tambahnya.

Dikatakannya, perjuangan untuk membesarkan Kopta Bina Usaha, selain dilakukan dengan gigih juga sangat tanggap kebutuhan anggotanya. “Kami akan menjadikan Koptan menjadi Wisata Usaha Tanpan Riba,” tegasnnya.

Dipaparkannya, proses perjuangan yang harus dilalui Koptan tidak selalu mulus. Malah sempat nyaris vakum. Kalau sekarang sudah nampak dan jelas kinerjanya itu berkat kerja keras pengurusnya.

“tahun 2008, hanya bermodal Rp11 Juta, alhamdulillah sekarang omsetnya sudah miliaran Rupiah.  Sekarang Koptan makin bergegas,” kata Abdussyukur.

Perkembangan yang pesat, kini Koptan sudah mampu membuka 12 Unit usaha. Unit usaha yang cukup terbilang membantu mengangkatnya kembali yaitu Unit Simpan Pinjam, Unit Peternakan. Kini juga menggerakkan beberapa unit usaha llainnya.

Koptan juga bergerak dibidang sosial yang langsung bekerjasama dengan baitulmal. “2,5 persen hasil potongan dari anggota dan pegawai Koptan disisihkan untuk santunan sosial,” jelasnya.

Dalam kesempatan sama, H. Amir Usen dari Diskoprindag Loteng menegaskan, tahun ini Koptan Bina Usaha sedang tumbuh dan berkembang. “Koptan bermodalkan Rp11 Juta kini kini memiliki omset sampai miliaran. Ini patut jadi pecontohan koperasi usaha yang lain,” katanya.

Pemda diharapkan memberikan perhatian lebih, baik dari pendanaan dan pembinaan, tambahnya.

BACA : Peresmian Gedung Koptan Bina Usaha

Peringatan Hari Koperasi itu dihadiri Bupati Loteng diwakili Asisten II, Kepala Diskoprindag Provinsi, Diskoprindak Loteng H. Amir Usen, Perwakilan Camat Janapria, Kepala Desa Pendem, Polsek Janapria dan Polsek Praya, dan tamu undangan lainnya.

GILANG

Dedikasi dan upayanya menggerakkan ekonomi syariah di Nusa Tenggara Barat (NTB), membuahkan penghargaan sebagai Kepala Daerah Penggerak Ekonomi Syariah bagi Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

lombokjournal.com –

Penghargaan yang diterima Gubernur  pada malam  penghargaan oleh Ikatan Ahli Ekonomi Syariah (IAEI) yang bekerjasama dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), di Jakarta, Jum’at  (28/7).

Ketua Umum IAEI sekaligus Menteri Bappenas Prof. Dr. Bambang Brodjosoemantri menegaskan, penghargaan ini diberikan karena dedikasi dan upaya Gubernur NTB yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) dalam menggerakkan ekonomi syariah di NTB.

Acara ini sekaligus penutupan rangkaian Silaturahim Nasional IAEI dan peluncuran KNKS yang dilaksanakan dari 27 hingga 29 Juli. Peluncuran KNKS dilaksanakan di Istana Negara pada hari Kamis (27/7) yang dilakukan Presiden Jokowi yang sekaligus mengetuai KNKS.

Peluncuran ini menandai tahap baru perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. KNKS yang diketuai Presiden akan langsung mengkoordinasikan dan mensinergikan seluruh kegiatan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Diharapkan, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah lebih pesat lagi.

Selama ini, NTB dikenal telah mempelopori beberapa gebrakan terkait ekonomi dan keuangan syariah.

Salah satu contoh, NTB menjadi daerah pertama di Indonesia yang membangun segmen halal tourism atau muslim friendly tourism, mengkonversi bank umum daerah menjadi bank syariah. Juga telah menginisiasi pembentukan lembaga-lembaga keuangan mikro syariah dan lain-lain.

AYA/Hms

Digital banking memiliki andil yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

MATARAM.lombokjournal — Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj Putu Sally Andayani mengatakan, teknologi menjadi keniscayaan dalam pembangunan. Kehadiran digital banking suatu hal yang harus dilakukan, terlebih dengan citra NTB yang kini menjadi destinasi wisata.

Selain itu, potensi sektor UMKM yang sangat luar biasa terkendala sentuhan teknologi dalam produksi maupun pemasarannya.

“Masalah digitalisasi sangat penting,” ujar Sally dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Peran Digital Banking Mendorong Pertumbuhan Ekonomi NTB di Sektor Pariwisata dan Industri Kreatif di Hotel Fizz, Mataram, Rabu (25/7).

Layanan non tunai harus digiatkan kepada para pelaku industri wisata di NTB, termasuk bagi pelaku UMKM. Kehadiran layanan non tunai tentu akan memudahkan para wisatawan dalam bertransaksi saat berkunjung ke NTB.

“Proses sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku UMKM agar lebih melek teknologi juga menjadi tanggungjawab bersama. Pasalnya, para pelaku UMKM mempunyai peranan vital dalam kemajuan sektor pariwisata suatu daerah jelas,” Sally.

Ditegaskannya, sebagai destinasi wisata, para UMKM di NTB sepatutnya dibekali mesin Electronic Data Capture (EDC) untuk kemudahan proses transaksi. Selain kemudahan bertransaksi, biasanya belanja dengan pembayaran melalui mesin EDC cenderung lebih tinggi dibanding pembayaran secara tunai.

“Seorang istri gubernur di Sumatera yang membeli mutiara Lombok hingga Rp 60 miliar melalui mesin EDC saat NTB Expo,” kisahnya.

Saat masih menjabat Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Sally menggagas kampung digital di sentra-sentra UMKM di NTB, seperti di Sekarbela, Mataram, yang dikenal sebagai sentra mutiara Lombok.

Dengan digitalisasi, Sally ingin adanya hubungan langsung antara pembeli dan penjual dalam bertransaksi, tidak melalui perantara yang justru merugikan para pelaku UMKM.

“Contoh Banyumulek (sentra gerabah) yang dulu jadi ikon NTB, sekarang seakan menangis,” kata Sally.

Para pelaku UMKM diharapkan membuka diri dengan membiasakan melakukan pola transaksi pembayaran non tunai. Dari sektor perdagangan, Sally mengaku telah mengumpulkan ratusan pelaku UMKM untuk sosialisasi dan edukasi terkait digitalisasi serta pembentukan i-Shop NTB yang menjadi toko elektronik bersama UMKM di NTB.

“Saya ingin UMKM terbiasa dengan non tunai. 17 Agustus nanti akan ekspor 20 UMKM oleh Gubernur NTB melalui kerjasama dengan PT Pos Indonesia,” kata Sally menambahkan.

AYA

Digital banking memiliki peran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung inklusi keuangan di Indonesia

MATARAM.lombokjournal.com —  Ketua Forum Wartawan Pariwisata NTB mengatakan itu di tengah di tengah berlangsungnya Forum Group Discussion (FGD) dengan topik Peran Digital Banking dalam Pertumbuhan Ekonomi NTB di Sektor Pariwisata dan Industri Kreatif.

FGD yang diselenggarakan Forum wartawan NTB itu didukung Bank Mandiri dan dibuka Wagub NTB, H Muhammad Amin di hotel Fizz Mataram, NTB, Rabu (26/7).

Hadir dalam diskusi itu  Kepala Bank Mandiri NTB, Kepala Dinas Perdagangan NTB, Kepala OJK NTB, melibatkan sekitar 50 orang peserta dari unsur pelaku wisata, pelaku UMKM, dan awak media.

Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin mengatakan, dukungan perbankan perlu terus ditingkatkan untuk sektor pariwisata dan juga UMKM di NTB. “Pertumbuhan sektor pariwisata di NTB cukup baik mencapai 21 persen pertahun. Dan akan lebih maksimal dengan keterlibatan semua pihak termasuk perbankan,” kata Amin.

Wagub berharap, FGD membuahkan pemikiran bersama semua pihak, dan menjadi rekomendasi kebijakan Pemerintah dan stakeholders terkait, untuk memaksimalkan sinergitas perbankan dengan pelaku wisata dan UMKM di NTB.

Ketua Forum,  Sigit Setyo Lelono mengatakan, Bank Indonesia mendorong inklusi keuangan dengan mengintegrasikan ekosistem non tunai dalam program dan layanan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

Pertumbuhan konsumsi yang tinggi itu, antara lain didorong makin mudahnya aktivitas jual beli melalui berbagai platform yang kini tersedia bagi konsumen untuk memperoleh barang dan jasa. Salah satunya adalah aktivitas belanja daring atau e-dagang (e-commerce).

Aktivitas belanja daring tersebut dapat menghubungkan konsumen langsung dengan produsen, termasuk berbagai UMKM.

” Digital Banking dipandang berpotensi menjembatani kebutuhan dan menggerakan kegiatan sektor usaha kecil dan mikro, serta masyarakat secara luas sekaligus turut mendorong inklusi keuangan termasuk di wilayah NTB,” ujar Sigit.

Layanan digital banking paling sederhana semisal pembayaran non tunai menggunakan kredit card dan debit card sudah mulai digunakan di jumlah destinasi wisata di Lombok dan Sumbawa. Selain memudahkan wisatawan berbelanja, pola ini efektif membantu para pelaku usaha dalam setiap kali proses transaksi.

Penyebaran sistem digital banking masih belum optimal, karena banyak pelaku usaha, jasa pariwisata, pusat Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) di sejumlah destinasi wisata yang masih menggunakan sistem traksaksi konvensional.

“FGD ini diharapkan dapat menjadi salah satu forum kolaborasi positif yang mampu mengangkat berbagai solusi bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarat NTB ke depan,” kata Sigit menambahkan.

AYA

Tidak ada pengurangan premium untuk SPBU, justru permintaan dari SPBU berkurang karena adanya Pertlite yang untungnya lebih banyak

MATARAM.lombokjournal.com —  Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) NTB, Mahendra Gandhi membantah isu langkanya bahan bakar jenis premium di sejumlah SPBU di Mataram. “Tidak ada pembatasan premium,” katanya di Mataram, Rabu (26/7)

Hingga kini tak ada kelangkaan premium, pensuplaian dari Pertamina ke SPBU selalu memenuhi permintaan pengusaha SPBU.

“Premium itu stoknnya aman berapa pun diminta. Kalau soal cepat habis hanya soal tekhis saja,” jelasnya.

Tiap hari premium selalu ada per SPBU, kisarannya 16 sampai 24 KL (kilo liter )  per SPBU tiap hari. Keseluruhan jumlah SPBU di NTB sebanyak 68, yang ada di Lombok 46, sisanya di sumbawa.

Dikatakannya, berapa pun diminta premium cukup stoknya dui Pertamina. Sebaliknya, permintaan dari SPBU berkurag karena kecenderungan konsumen yang beralih ke pertalite dan pertamax.

Kedua jenis bahan ini memiliki RON lebih tinggi yang baik bagi mesin kendaraan. Selain itu, harga premium, pertalite, dan pertamax tak terpaut jauh. Namun bukan berarti adanya pertalite dan premium itu merupakan peralihan.

“Bukan untuk peralihan. Pemakaian pertalite ada peningkatan atau bertambah. Karena animo permintaan masyarakat mengingat kwalitanya lebih bagus,” kata Mahendra.

Hingga kini penjualan pertalite dan pertamax kisarannya 10 sampai 30 persen dari awal dikeluarkan tahun lalu. Pihak Hiswana Migas menjamin tetap ada jenis bahan bakar premium, juga  pertalite dan pertamax.

AYA

Setelah dilakukan uji petik, bulan depan obyek lahan parkir Lombok Tengah sudah keluar

LOTENG.lombokjournal.com — Kepala Dinas Perhubungan Lombok Tengah (Dishub Loteng), Supardan menyatakan, sejak 6 bulan lalu pihaknya sudah mulai melaksanakan sistem uji petik terhadap beberapa objek lahan parkir.

“Pihak Dinas Perhubungan Loteng akan menerapkan  sistem get seperti hal di Mall atau tempat yang lain. Namun itu masih dalam pengkajian,” katanya di halaman Kantor Bupati Loteng, Selasa (25/7)

Dikatakannnya, Dinas Perhubungan akan segera mengeluarkan hasil uji petik tersebut. “Insha Allah, bulan depan sudah keluar,” katanya.

Uji petik ini dilakukan Dinas Perhubungan sebagai cara mengevaluasi, sejauh mana para Jukir di Lombok Tengah mentaati dan menjalankan peraturan yang ada.Sejauh ini, banyak juru parkir yang dinilai karena kebanyakan masih banyak melaporkan yang sebenarnya, atau dengan kata lain tidak jujur.

Mengenai objek parkir yang disediakan kantor pemerintah, tidak dilakukan pemungutan parkir.

“Tiap fasilitas pemerintah yang disediakkan kantor, maka kami tidak berhak untuk memungutnya,” kata Supardan.

Meski demikian, ke depan pihaknya akan mencoba melakukan pendekatan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan di Dinas Dikpora.

“Kami akan coba,” katanya. Sementara yang dari masyarakat itu sendiri adalah pajak parkir.

Target pendapatan dari lahan parkir di Loteng seperti yang telah disepakati Dinas Pendapatan Daerah  (Dispenda) Loteng berkisar Rp340 juta.

Gilang

Banyak kasus yang merugikan masyarakat, harga beras kemasan tak sesuai dengan kualitas yang dijanjikan

MATARAM.lombokjournal.com –  Tim Satgas Pangan Provinsi NTB saat ini sedang fokus mengawasi perbedaan harga pangan yang merugikan masyarakat. Disamping itu, harga beras yang dipatok yang tak sesuai kualitasnya, hanya menguntungkan pedagang.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Satgas Pangan Provinsi NTB, Kombes Pol Anom Wibowo  dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) pangan yang berlangsung di Ruang Rapat Bulog, Selasa (25/7).

Anom menyayangkan, komoditi beras sebagai makanan utama diindonesia, para pedagang yang banyak menangguk untung, sedang petani tetap tak meningkat kesejahteraannya.

“Ada ketimpangan keuntungan antara para petani dan pedagang di lapangan” katanya.

Dikatakannya, banyak kasus yang dialami masyarakat, harga beras kemasan tak sesuai dngan kondisi atau kualitas beras yang didapatnya. Untuk itu pihaknya akan terus melakukan pengawasan.

Seperti diketahui, saat ini kepolisian di pusat sedang mengungkap kasus ‘beras premium’ kemasan yang berkualitas rendah. Beras premium kandungan karbohidratnya hanya sebesar 25 persen, sedang beras kualitas rendah kandungannya hingga sebesar 80 persen.

Dalam label beras kemasan itu tertulis kandungan karbohidratnya 25 persen, padahal hasil setelah cek laboratorium nilai karbohidratnya 81,45 persen. Jadi bukan jenis premium, tapi dijual dengan harga premium. Ini termasuk penipuan yang merugikan masyarakat.

Beras kualitas rendah yang diberi label premium itu merupakan beras jenis IR 64 sebanyak 1.162 ton, yang siap edar ke wilayah Jabodetabek itu, disita polisi sebagai barang bukti.

“Kita akan terus melakukan pengawasan agar ketidaksamaan harga serta kwalitas ini bisa diatasi, ” tegas Anom.

Di wilayah NTB sendiri, harga kebutuhan pokok khususnya beras, memang belum terjadi disparitas yang tinggi yang merugikan masyarakat.  Di NTB belum terjadi perbedaan harga yang terlalu tinggi.

Pernyataan Anom itu terkait adanya beras yang dikatakan premium dengan harga tinggi, namun kualitasnya rendah. “Sekarang sedang dilakukan penegakan hukum oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

Terkait dengan itu, Anom memang tidak akan langsung mengambil langkah penegakan hukum, sebelum tahu pasti apa yang menjadi keputusan pusat. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian maupun Kepala Bulog NTB.

“Terkait keberadaan beras premium yang banyak beredar di retail-retail di NTB itu, kami masih menunggu petunjuk proses hukum yang ada di pusat,” ungkapnya.

Disinggung banyaknya aksi penimbunan beras yang dilakukan oleh oknum-oknum pengusaha, Anom akan melakukan pendataan dan pengawasan. jika tidak terjadi kelangkaan maka tidak akan ada masalah.

“Kalau terjadi kelangkaan dan kenaikan harga, maka kita akan langsung bertindak,” tegasnya.

AYA

Industri tebu di Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat peluang dikembangkan

MATARAM.lombokjournal.com – Penjajakan untuk mengembangkan pembangunan industri tebu di Wilayah Provinsi NTB, dilakukan Tim Nawa Cita Indonesia. Ketua Tim Nawa Cita Indonesia, Dr. RM. Suryo Atmanto mengungkapkan itu  saat menemui  Gubernur NTB, Dr. TGH. M.Zainul Majdi  di Pendopo Gubernur NTB di Mataram, Jum’at  sore (21/7).

Rencana pengembangan industri tebu itu sejalan dengan program Nawacita yang diluncurkan Presiden RI  Joko Widodo. Yang dikedepankan adalah kebhinekaan, serta membangun infrastruktur di seluruh negeri, termasuk di NTB, untuk meningkatkan soko ekonomi masyarakat.

Pertemuannya dengan Gubernur NTB yang akrab disapa TGB itu, menjelaskan program Nawa Cita yang dikembangkan di NTB, salah satunya  pembangunan industri tebu.

“NTB memiliki potensi yang besar untuk industri tebu, karena tersedia lahan dan juga iklim yang cocok,” ujar Suryo Atmanto.

Atas kunjungan Tim Nawa Cita, TGB menegaskan komitmennya merawat kebhinekaan, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan

“Kami di NTB juga memiliki skala prioritas yang  sama dengan cita-cita Presiden Jokowi dalam skala nasional. Tugas kita semua di daerah adalah mewujudkan cita-cita nasional tersebut”, ujar TGB.

Menurut TGB, tumbuhnya berbagai industri di NTB, bukan saja menjadi suntikan energi bagi peningkatan perekonomian masyarakat, tetapi juga mendorong terbangunnya kultur berkompetisi secara sehat.

TGB menyarankan Tim Nawa cita segera mengambil langkah awal menginventarisir lahan dan potensi yang tersedia. Menyangkut perizinan, ia menjamin Pemerintah Provinsi NTB memberikan kemudahan sesuai aturan yang berlaku.

Gubernur sempat menitipkan pesan, agar Pemerintah Pusat mempertimbangkan kebijakan penetapan PPN 10 persen terhadap gula tebu oleh Dirjen Pajak.

“Ini menjadi beban cukup berat bagi petani,” kata TGB.

AYA

Nilai ekspor Provinsi NTB bulan Juni  2017 mengalami peningkatan, bila dibandingkan dengan nilai ekspor pada bulan Mei 2017. Sebaliknya, impor mengalami penurunan

MATARAM.lombokjournal.com —  Kepala Badan Pusat Statistik (NTB), Endang Tri Wahyuningsih mengatakan, nilai ekspor NTB selama bulan Juni  2017 sebesar US$ 59.925.062. Terjadi peningkatan  nilai tersebut meningkat 36.70 persen dibandingkan bulan Mei yang nilai ekspornya hanya sebesar US$ 43.837.836.

“Kenaikan nilai ekspor itu sumbangan ekspor barang tambang/galian non migas, perhiasan dan ikan,” katanya, Senin (17/7).

Pada bulan juni 2017, ekspor terbesar ditujukan ke Jepang senilai 63,94 persen, Korea Selatan 31,94  persen,serta  sisanya  Vietnam dan Pliphina 0,02 Persen.

Sedang jenis barang yang diekspor bulan Juni, barang tambang/galian non migas senilai US$ 57.339.689 (95,69 Persen), Ikan dan Udang  US$ 273.096  (0,46 persen), dan perhiasan sebanyak US $ 2.098030 ( 3,50 persen ).

“Selebihnya adalah garam belerang, kapur , kendaraan dan bagiannya serta buah- buahan,” jelas Endang

Sebaliknya, untuk  nilai Impor bulan Juni  2017 sebesar US$ 2.251.496 mengalami penurunan 81,38 persen dibandingkan bulan Mei  2017 senilai US$ 12.093.991.

Negara asal impor terbesar pada bulan Juni  2017 adalah Australia senilai US$ 875.693 (38,89 persen),  Cina senilai US$ 462.702 (20,55 persen), Malaysia Senilai US$ 378.580 (16,81  Persen) .

Jenis barang impor bulan Juni  2017 dengan nilai terbesar adalah benda-benda dari besi dan baja ( 20,17 Persen ), benda kimia anorganik ( 19, 66 persen) dan bahan bakar Mineral ( 19, 33 persen).

AYA