Digital banking memiliki andil yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

MATARAM.lombokjournal — Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj Putu Sally Andayani mengatakan, teknologi menjadi keniscayaan dalam pembangunan. Kehadiran digital banking suatu hal yang harus dilakukan, terlebih dengan citra NTB yang kini menjadi destinasi wisata.

Selain itu, potensi sektor UMKM yang sangat luar biasa terkendala sentuhan teknologi dalam produksi maupun pemasarannya.

“Masalah digitalisasi sangat penting,” ujar Sally dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Peran Digital Banking Mendorong Pertumbuhan Ekonomi NTB di Sektor Pariwisata dan Industri Kreatif di Hotel Fizz, Mataram, Rabu (25/7).

Layanan non tunai harus digiatkan kepada para pelaku industri wisata di NTB, termasuk bagi pelaku UMKM. Kehadiran layanan non tunai tentu akan memudahkan para wisatawan dalam bertransaksi saat berkunjung ke NTB.

“Proses sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku UMKM agar lebih melek teknologi juga menjadi tanggungjawab bersama. Pasalnya, para pelaku UMKM mempunyai peranan vital dalam kemajuan sektor pariwisata suatu daerah jelas,” Sally.

Ditegaskannya, sebagai destinasi wisata, para UMKM di NTB sepatutnya dibekali mesin Electronic Data Capture (EDC) untuk kemudahan proses transaksi. Selain kemudahan bertransaksi, biasanya belanja dengan pembayaran melalui mesin EDC cenderung lebih tinggi dibanding pembayaran secara tunai.

“Seorang istri gubernur di Sumatera yang membeli mutiara Lombok hingga Rp 60 miliar melalui mesin EDC saat NTB Expo,” kisahnya.

Saat masih menjabat Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Sally menggagas kampung digital di sentra-sentra UMKM di NTB, seperti di Sekarbela, Mataram, yang dikenal sebagai sentra mutiara Lombok.

Dengan digitalisasi, Sally ingin adanya hubungan langsung antara pembeli dan penjual dalam bertransaksi, tidak melalui perantara yang justru merugikan para pelaku UMKM.

“Contoh Banyumulek (sentra gerabah) yang dulu jadi ikon NTB, sekarang seakan menangis,” kata Sally.

Para pelaku UMKM diharapkan membuka diri dengan membiasakan melakukan pola transaksi pembayaran non tunai. Dari sektor perdagangan, Sally mengaku telah mengumpulkan ratusan pelaku UMKM untuk sosialisasi dan edukasi terkait digitalisasi serta pembentukan i-Shop NTB yang menjadi toko elektronik bersama UMKM di NTB.

“Saya ingin UMKM terbiasa dengan non tunai. 17 Agustus nanti akan ekspor 20 UMKM oleh Gubernur NTB melalui kerjasama dengan PT Pos Indonesia,” kata Sally menambahkan.

AYA

Digital banking memiliki peran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung inklusi keuangan di Indonesia

MATARAM.lombokjournal.com —  Ketua Forum Wartawan Pariwisata NTB mengatakan itu di tengah di tengah berlangsungnya Forum Group Discussion (FGD) dengan topik Peran Digital Banking dalam Pertumbuhan Ekonomi NTB di Sektor Pariwisata dan Industri Kreatif.

FGD yang diselenggarakan Forum wartawan NTB itu didukung Bank Mandiri dan dibuka Wagub NTB, H Muhammad Amin di hotel Fizz Mataram, NTB, Rabu (26/7).

Hadir dalam diskusi itu  Kepala Bank Mandiri NTB, Kepala Dinas Perdagangan NTB, Kepala OJK NTB, melibatkan sekitar 50 orang peserta dari unsur pelaku wisata, pelaku UMKM, dan awak media.

Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin mengatakan, dukungan perbankan perlu terus ditingkatkan untuk sektor pariwisata dan juga UMKM di NTB. “Pertumbuhan sektor pariwisata di NTB cukup baik mencapai 21 persen pertahun. Dan akan lebih maksimal dengan keterlibatan semua pihak termasuk perbankan,” kata Amin.

Wagub berharap, FGD membuahkan pemikiran bersama semua pihak, dan menjadi rekomendasi kebijakan Pemerintah dan stakeholders terkait, untuk memaksimalkan sinergitas perbankan dengan pelaku wisata dan UMKM di NTB.

Ketua Forum,  Sigit Setyo Lelono mengatakan, Bank Indonesia mendorong inklusi keuangan dengan mengintegrasikan ekosistem non tunai dalam program dan layanan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

Pertumbuhan konsumsi yang tinggi itu, antara lain didorong makin mudahnya aktivitas jual beli melalui berbagai platform yang kini tersedia bagi konsumen untuk memperoleh barang dan jasa. Salah satunya adalah aktivitas belanja daring atau e-dagang (e-commerce).

Aktivitas belanja daring tersebut dapat menghubungkan konsumen langsung dengan produsen, termasuk berbagai UMKM.

” Digital Banking dipandang berpotensi menjembatani kebutuhan dan menggerakan kegiatan sektor usaha kecil dan mikro, serta masyarakat secara luas sekaligus turut mendorong inklusi keuangan termasuk di wilayah NTB,” ujar Sigit.

Layanan digital banking paling sederhana semisal pembayaran non tunai menggunakan kredit card dan debit card sudah mulai digunakan di jumlah destinasi wisata di Lombok dan Sumbawa. Selain memudahkan wisatawan berbelanja, pola ini efektif membantu para pelaku usaha dalam setiap kali proses transaksi.

Penyebaran sistem digital banking masih belum optimal, karena banyak pelaku usaha, jasa pariwisata, pusat Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) di sejumlah destinasi wisata yang masih menggunakan sistem traksaksi konvensional.

“FGD ini diharapkan dapat menjadi salah satu forum kolaborasi positif yang mampu mengangkat berbagai solusi bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarat NTB ke depan,” kata Sigit menambahkan.

AYA

Tidak ada pengurangan premium untuk SPBU, justru permintaan dari SPBU berkurang karena adanya Pertlite yang untungnya lebih banyak

MATARAM.lombokjournal.com —  Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) NTB, Mahendra Gandhi membantah isu langkanya bahan bakar jenis premium di sejumlah SPBU di Mataram. “Tidak ada pembatasan premium,” katanya di Mataram, Rabu (26/7)

Hingga kini tak ada kelangkaan premium, pensuplaian dari Pertamina ke SPBU selalu memenuhi permintaan pengusaha SPBU.

“Premium itu stoknnya aman berapa pun diminta. Kalau soal cepat habis hanya soal tekhis saja,” jelasnya.

Tiap hari premium selalu ada per SPBU, kisarannya 16 sampai 24 KL (kilo liter )  per SPBU tiap hari. Keseluruhan jumlah SPBU di NTB sebanyak 68, yang ada di Lombok 46, sisanya di sumbawa.

Dikatakannya, berapa pun diminta premium cukup stoknya dui Pertamina. Sebaliknya, permintaan dari SPBU berkurag karena kecenderungan konsumen yang beralih ke pertalite dan pertamax.

Kedua jenis bahan ini memiliki RON lebih tinggi yang baik bagi mesin kendaraan. Selain itu, harga premium, pertalite, dan pertamax tak terpaut jauh. Namun bukan berarti adanya pertalite dan premium itu merupakan peralihan.

“Bukan untuk peralihan. Pemakaian pertalite ada peningkatan atau bertambah. Karena animo permintaan masyarakat mengingat kwalitanya lebih bagus,” kata Mahendra.

Hingga kini penjualan pertalite dan pertamax kisarannya 10 sampai 30 persen dari awal dikeluarkan tahun lalu. Pihak Hiswana Migas menjamin tetap ada jenis bahan bakar premium, juga  pertalite dan pertamax.

AYA

Setelah dilakukan uji petik, bulan depan obyek lahan parkir Lombok Tengah sudah keluar

LOTENG.lombokjournal.com — Kepala Dinas Perhubungan Lombok Tengah (Dishub Loteng), Supardan menyatakan, sejak 6 bulan lalu pihaknya sudah mulai melaksanakan sistem uji petik terhadap beberapa objek lahan parkir.

“Pihak Dinas Perhubungan Loteng akan menerapkan  sistem get seperti hal di Mall atau tempat yang lain. Namun itu masih dalam pengkajian,” katanya di halaman Kantor Bupati Loteng, Selasa (25/7)

Dikatakannnya, Dinas Perhubungan akan segera mengeluarkan hasil uji petik tersebut. “Insha Allah, bulan depan sudah keluar,” katanya.

Uji petik ini dilakukan Dinas Perhubungan sebagai cara mengevaluasi, sejauh mana para Jukir di Lombok Tengah mentaati dan menjalankan peraturan yang ada.Sejauh ini, banyak juru parkir yang dinilai karena kebanyakan masih banyak melaporkan yang sebenarnya, atau dengan kata lain tidak jujur.

Mengenai objek parkir yang disediakan kantor pemerintah, tidak dilakukan pemungutan parkir.

“Tiap fasilitas pemerintah yang disediakkan kantor, maka kami tidak berhak untuk memungutnya,” kata Supardan.

Meski demikian, ke depan pihaknya akan mencoba melakukan pendekatan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan di Dinas Dikpora.

“Kami akan coba,” katanya. Sementara yang dari masyarakat itu sendiri adalah pajak parkir.

Target pendapatan dari lahan parkir di Loteng seperti yang telah disepakati Dinas Pendapatan Daerah  (Dispenda) Loteng berkisar Rp340 juta.

Gilang

Banyak kasus yang merugikan masyarakat, harga beras kemasan tak sesuai dengan kualitas yang dijanjikan

MATARAM.lombokjournal.com –  Tim Satgas Pangan Provinsi NTB saat ini sedang fokus mengawasi perbedaan harga pangan yang merugikan masyarakat. Disamping itu, harga beras yang dipatok yang tak sesuai kualitasnya, hanya menguntungkan pedagang.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Satgas Pangan Provinsi NTB, Kombes Pol Anom Wibowo  dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) pangan yang berlangsung di Ruang Rapat Bulog, Selasa (25/7).

Anom menyayangkan, komoditi beras sebagai makanan utama diindonesia, para pedagang yang banyak menangguk untung, sedang petani tetap tak meningkat kesejahteraannya.

“Ada ketimpangan keuntungan antara para petani dan pedagang di lapangan” katanya.

Dikatakannya, banyak kasus yang dialami masyarakat, harga beras kemasan tak sesuai dngan kondisi atau kualitas beras yang didapatnya. Untuk itu pihaknya akan terus melakukan pengawasan.

Seperti diketahui, saat ini kepolisian di pusat sedang mengungkap kasus ‘beras premium’ kemasan yang berkualitas rendah. Beras premium kandungan karbohidratnya hanya sebesar 25 persen, sedang beras kualitas rendah kandungannya hingga sebesar 80 persen.

Dalam label beras kemasan itu tertulis kandungan karbohidratnya 25 persen, padahal hasil setelah cek laboratorium nilai karbohidratnya 81,45 persen. Jadi bukan jenis premium, tapi dijual dengan harga premium. Ini termasuk penipuan yang merugikan masyarakat.

Beras kualitas rendah yang diberi label premium itu merupakan beras jenis IR 64 sebanyak 1.162 ton, yang siap edar ke wilayah Jabodetabek itu, disita polisi sebagai barang bukti.

“Kita akan terus melakukan pengawasan agar ketidaksamaan harga serta kwalitas ini bisa diatasi, ” tegas Anom.

Di wilayah NTB sendiri, harga kebutuhan pokok khususnya beras, memang belum terjadi disparitas yang tinggi yang merugikan masyarakat.  Di NTB belum terjadi perbedaan harga yang terlalu tinggi.

Pernyataan Anom itu terkait adanya beras yang dikatakan premium dengan harga tinggi, namun kualitasnya rendah. “Sekarang sedang dilakukan penegakan hukum oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

Terkait dengan itu, Anom memang tidak akan langsung mengambil langkah penegakan hukum, sebelum tahu pasti apa yang menjadi keputusan pusat. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian maupun Kepala Bulog NTB.

“Terkait keberadaan beras premium yang banyak beredar di retail-retail di NTB itu, kami masih menunggu petunjuk proses hukum yang ada di pusat,” ungkapnya.

Disinggung banyaknya aksi penimbunan beras yang dilakukan oleh oknum-oknum pengusaha, Anom akan melakukan pendataan dan pengawasan. jika tidak terjadi kelangkaan maka tidak akan ada masalah.

“Kalau terjadi kelangkaan dan kenaikan harga, maka kita akan langsung bertindak,” tegasnya.

AYA

Industri tebu di Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat peluang dikembangkan

MATARAM.lombokjournal.com – Penjajakan untuk mengembangkan pembangunan industri tebu di Wilayah Provinsi NTB, dilakukan Tim Nawa Cita Indonesia. Ketua Tim Nawa Cita Indonesia, Dr. RM. Suryo Atmanto mengungkapkan itu  saat menemui  Gubernur NTB, Dr. TGH. M.Zainul Majdi  di Pendopo Gubernur NTB di Mataram, Jum’at  sore (21/7).

Rencana pengembangan industri tebu itu sejalan dengan program Nawacita yang diluncurkan Presiden RI  Joko Widodo. Yang dikedepankan adalah kebhinekaan, serta membangun infrastruktur di seluruh negeri, termasuk di NTB, untuk meningkatkan soko ekonomi masyarakat.

Pertemuannya dengan Gubernur NTB yang akrab disapa TGB itu, menjelaskan program Nawa Cita yang dikembangkan di NTB, salah satunya  pembangunan industri tebu.

“NTB memiliki potensi yang besar untuk industri tebu, karena tersedia lahan dan juga iklim yang cocok,” ujar Suryo Atmanto.

Atas kunjungan Tim Nawa Cita, TGB menegaskan komitmennya merawat kebhinekaan, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan

“Kami di NTB juga memiliki skala prioritas yang  sama dengan cita-cita Presiden Jokowi dalam skala nasional. Tugas kita semua di daerah adalah mewujudkan cita-cita nasional tersebut”, ujar TGB.

Menurut TGB, tumbuhnya berbagai industri di NTB, bukan saja menjadi suntikan energi bagi peningkatan perekonomian masyarakat, tetapi juga mendorong terbangunnya kultur berkompetisi secara sehat.

TGB menyarankan Tim Nawa cita segera mengambil langkah awal menginventarisir lahan dan potensi yang tersedia. Menyangkut perizinan, ia menjamin Pemerintah Provinsi NTB memberikan kemudahan sesuai aturan yang berlaku.

Gubernur sempat menitipkan pesan, agar Pemerintah Pusat mempertimbangkan kebijakan penetapan PPN 10 persen terhadap gula tebu oleh Dirjen Pajak.

“Ini menjadi beban cukup berat bagi petani,” kata TGB.

AYA

Nilai ekspor Provinsi NTB bulan Juni  2017 mengalami peningkatan, bila dibandingkan dengan nilai ekspor pada bulan Mei 2017. Sebaliknya, impor mengalami penurunan

MATARAM.lombokjournal.com —  Kepala Badan Pusat Statistik (NTB), Endang Tri Wahyuningsih mengatakan, nilai ekspor NTB selama bulan Juni  2017 sebesar US$ 59.925.062. Terjadi peningkatan  nilai tersebut meningkat 36.70 persen dibandingkan bulan Mei yang nilai ekspornya hanya sebesar US$ 43.837.836.

“Kenaikan nilai ekspor itu sumbangan ekspor barang tambang/galian non migas, perhiasan dan ikan,” katanya, Senin (17/7).

Pada bulan juni 2017, ekspor terbesar ditujukan ke Jepang senilai 63,94 persen, Korea Selatan 31,94  persen,serta  sisanya  Vietnam dan Pliphina 0,02 Persen.

Sedang jenis barang yang diekspor bulan Juni, barang tambang/galian non migas senilai US$ 57.339.689 (95,69 Persen), Ikan dan Udang  US$ 273.096  (0,46 persen), dan perhiasan sebanyak US $ 2.098030 ( 3,50 persen ).

“Selebihnya adalah garam belerang, kapur , kendaraan dan bagiannya serta buah- buahan,” jelas Endang

Sebaliknya, untuk  nilai Impor bulan Juni  2017 sebesar US$ 2.251.496 mengalami penurunan 81,38 persen dibandingkan bulan Mei  2017 senilai US$ 12.093.991.

Negara asal impor terbesar pada bulan Juni  2017 adalah Australia senilai US$ 875.693 (38,89 persen),  Cina senilai US$ 462.702 (20,55 persen), Malaysia Senilai US$ 378.580 (16,81  Persen) .

Jenis barang impor bulan Juni  2017 dengan nilai terbesar adalah benda-benda dari besi dan baja ( 20,17 Persen ), benda kimia anorganik ( 19, 66 persen) dan bahan bakar Mineral ( 19, 33 persen).

AYA

Sektor pertambangan yang penyerap tenaga kerja sekaligus penyumbang pendapatan terbesar para pelaku usaha di sektor pertambangan agar terus meningkatkan  komitmen mengutamakan tenaga kerja lokal

MATARAM.lombokjournal.com —  Itu salah satu wujud kontribusinya sektor pertambangan bagi  pembangunan daerah dan kesejahteraan Masyarakat.

Wagub  menyampaikan harapan itu, saat membuka acara Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Terhadap Pelaku Usaha Pertambangan Bersama Ketua Komisi VII DPR RI, Dr. Kurtubi, SE, M.Sp., M.Sc, di Hotel Jayakarta, Jum’at (14/7).

Di hadapan puluhan pelaku usaha pertambangan, Wagub menegaskan, sektor pertambanganini masih menjadi unggulan daerah.

“Namun kalau dari aspek penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian dan pariwisata ternyata masih jauh lebih besar (menyerasp tenaga lokal),” ujarnya.

Pemerintah daerah membangun sinergitas dan sinkronisasi dengan pemerintah pusat khususnya Kementerian ESDM untuk menguatkan sektor pertambangan.

“Jika tidak ada sinkronisasi, maka apapun aspek pembangunan akan terjadi perlambatan. Sedangkan, dalam pembangunan dibutuhkan percepatan-percepatan,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Susigit,  melaporkan dua hal fokus pembinaan pihaknya saat ini. Pertama, penataan proses perizinan.

“Di NTB tercatat ada 72 IUP (Izin Usaha Pertambangan), 67 IUP sudah clean and clear (CnC) dan tinggal 5 IUP yang belum CnC,” ujarnya.

Dan pembinaan yang Kedua,  Dirjen Minerba saat ini sedang menata proses kontribusi pelaku usaha terhadap penerimaan negara secara optimal. “Saat ini kita sedang mempersiapkan pelaku usaha dapat memenuhi kewajibannya dengan mudah melalui sistem online,” terangnya

Melalui program pembinaan dan pengawasan didaerah, diharapkan hasilnya menjadi masukan pada rapat kerja yang akan datang. Agar sektor pertambangan memberikan manfaat besar bagi daerahyang memiliki tambang.

Menurut Dirjen, sektor pertambangan merupakan sektor paling banyak diawasi baik oleh hukum, auditor maupun masyarakat.

“Kita harus menjaga akuntabilitas dengan cara tiap daerah memiliki data yang sama,” katanya.

AYA

Harga tembakau yang masih naik turun, membuat petani beralih menanam tanaman lain karena menganggap menanam tembakau tidak ada masa depannya.

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi yang akrab disapa TGB  (Tuan Guru Bajang) menegaskan, hal utama yang harus ada dalam RUU Pertembakauan adalah tembakau harus dilindungi.

“Proteksi pada tembakau akan berdampak pada semangat para petani untuk menanam tembakau,” ujarnya, saat menerima kunjungan kerja Pansus RUU Pertembakauan DPR-RI  dipimpin Ketua Rombongan H. Willgo Zainar, SE, MM. di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis (14/7).

Proteksi ini dapat berupa menstabilkan harga tembakau. Harga tembakau masih naik-turun sama dengan tidak menempatkan kepentingan para petani tembakau.

“Jangan sampai UU ini lahir nantinya menyulitkan petani tembakau, karena sebelumnya di tingkat daerah kita sudah membuat Perda untuk mengatur pertembakauan di NTB,” pungkasnya.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur TGB didampingi Wakil Gubernur, H.Muh. Amin,SH.M.Si

Kunjungan Pansus  untuk meminta masukan dari seluruh staleholders  terkait RUU pertembakauan yang sedang dibahas di DPR. Indonesia masuk ke dalam 6 besar negara penghasil tembakau di dunia. Namun, kenyataannya petani tembakau dari waktu ke waktu mengalami penurunan kapasitas produksi.

Penurunan kapasitas produksi disebabkan menurunnya jumlah lahan pertanian tembakau, lemahnya budidaya tembakau, lemahnya posisi tawar-menawar petani dalam tata niaga tembakau, minimnya bantuan dan subsidi, minimnya pembinaan dari pemerintah, dan rendahnya kemitraan petani dengan pabrikan industri hasil tembakau.

Gubernur TGB menegaskan urusan pertembakauan bagi Prov. NTB sangatlah penting. Karena komoditas tembakau terutama tembakau Virginia menjadi kultur masyarakat NTB, khususnya Lombok.

“Menanam tembakau sudah menjadi kultur atau bagian dari kultur-kultur lain di dalam bertani bagi masyarakat Lombok,” ujar Gubernur. Jadi, menanam tembakau di daerah sentral tembakau adalah aktivitas rakyat, tidak hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga punya dimensi sosial dan dimensi-dimensi yang lain.

Gubernur juga menjelaskan tiga alasan mengapa tembakau dianggap penting di NTB. Pertama, penanaman  tembakau di NTB adalah bagian perekat yang memperkokoh hubungan masyarakat. Kedua, tembakau menjadi komoditas yang menyumbangkan sumber daya untuk pembangunan di tingkat masyarakat secara langsung.

“Kalau di dalam hitung-hitungan masa tanam tembakau yang 3-4 bulan akan menghasilkan Rp. 1,2-1,3 triliun per tahun, kalaupun turun masih di angka Rp. 800 miliar,” ujarnya.

Dalam struktur ekonomi NTB bagian terbesarnya terletak pada hasil tembakau. Ketiga, tenaga kerja yang terserap dalam produksi tembakau cukup besar. Rantai dari seluruh proses pertembakauan ini ada aktivitas ekonomi yang besar dan melibatkan banyak orang.

“Produksi tembakau berkontribusi dalam menekan angka pengangguran di Provinsi NTB yang masih di bawah rata-rata nasional,” terang gubernur.

Senada dengan Gubernur, Wagub NTB H. Muh. Amin, SH, M.Si mengatakan sektor pertanian adalah sektor unggulan dari Provinsi NTB, termasuk di dalamnya tembakau.

“Sektor pertanian menyerap tenaga kerja sebesar 42%, Jasa/perdagangan 20%, industri 7%. Dengan persentase serapan tenaga kerja setinggi itu, maka kita terus mengembangkan sektor pertanian,” ujar pria asal Sumbawa ini.

Jadi, perlu ada sinkronisasi kebijakan, program, regulasi antara pemerintah pusat dengan daerah.

AYA

Ppenerbangan Korean Air akan terbang dari bandara Incheon (Korea) dengan paket charter flight menuju LIA, sedang  pesawat  Jetstar Sidney menggunakan paket regular dari Sidney ke LIA,

MATARAM.lombokjournal — Maskapai penerbangan Korean Air  dan Jetstar Sidney segera membuka rute penerbangan ke Lombok. Penerbangan Korean Air akan terbang langsung dari bandara Incheon (Korea) menuju LIA dengan paket charter flight mulai 29 juli mendatang. Sedang pesawat  Jetstar Sidney menggunakan paket regular dari Sidney ke LIA, dan sebaliknya.

Kepala Dinas Pariwisata NTB, L Mohammad Faozal mengatakan di Mataram, memang Korean Air belum penerbangan regular. “Nanti Korean Air menggunakan charter flight,” katanya.

Dikatakan, penerbangan Korean Air akan dimulai 29 Juli mendatang. Penerbangan akan dimulai dari Juli hingga Agustus sebanyak 5 flight. Sementara September hingga Desember sebanyak 4 flight.

“Totalnya ada 9 penerbangan,” sambungnya.

Penerbangan Korean Air menggunakan pesawat airbus 380. Pesawat ini memiliki kapasitas sebanyak 280 seat penumpang. Sistem charter ini sendiri akan berlaku hingga Desember mendatang.

Wisatawan Korea telah menyiapkan berbagai skenario paket wisata, dan akan dilakukan penyambutan. Hal ini sebagai kesiapan Pemprov NTB menerima wisatawan. Pihaknya telah menggandeng para agen travel yang memiliki rute ini.

“Minggu depan akan kita finalkan dengan mereka,” ujar Faozal.

Untuk Jetstar Sidney, Faozal mengatakan telah dilaunching di Sidney beberapa waktu lalu. Saat ini pihaknya telah memiliki rute yang sedang dipersiapkan.

Pihak managemen Jetstar pun rencananya akan datang ke Dispar NTB minggu depan. Kunjungan tersebut dalam rangka memastikan kapan waktu memulai operasi penerbangan di LIA.

“Yang ini regular beda dengan Korean Air yang charter flight,”

Jetstar rencananya akan melakukan penerbangan empat kali dalam satu minggu. Pesawat yang digunakan yakni  jenis Airbus 343, yang menampung sampai 180 orang penumpang.

AYA