Sejak dibuka impor bawang putih tahun 1998, harga bawang putih jatuh

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com —  Meski dihantam gelombang impor bawang putih sejak dibukanya impor tahun 1998, para petani bawang putih Sembalun masih bisa bertahan hingga kini, meski tidak mengalami keuntungan sebesar masa-masa sebelumnya.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan), Pending Dadih Permana mengungkapkan hal itu, saat berkunjung ke sentra bawang putih di Sembalun, Lombok Timur, NTB, Kamis (5/10),

“Setelah impor pada 1998 dibuka, harga (bawang putih) jatuh karena tidak bisa bersaing dengan yang impor,” ucap Dadih.

Meski demikian ia mensyukuri karena petani tetap bertahan. “Tapi alhamdulillah petani tetap bertahan,” ucap Dadih.

Kawasan Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) telah lama dikenal sebagai pusat pertanian bawang putih di Tanah Air. Letak Sembalun yang berada di lereng Gunung Rinjani menjadi keunggulan tersendiri dalam pengembangan bawang putih.

Dijelaskan Dadih, pada tahun  ’80an (bawang putih) Sembalun pernah berjaya, bahkan mantan Presiden Soeharto sempat melakukan panen raya bawang putih Sembalun.

Namun, sektor pertanian bawang putih Sembalun mengalami keterpurukan saat terjadi krisis moneter dan peralihan kekuasaan terjadi. Pascareformasi, keran impor bawang putih dibuka yang membuat para petani bawang putih Sembalun kewalahan.

Dadih melanjutkan, penanaman bawang putih sudah menjadi tradisi sejak lama bagi para petani Sembalun. Hal ini juga yang membuat pengembangan bawang putih tak mati total meski dihantam gelombang impor.

Kementan memberikan sejumlah bantuan sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan para petani bawang putih, mulai dari traktor, hingga pipa untuk pengairan.

“Kami terus mendorong bawang putih Sembalun bisa kembali berjaya, dan agar Sembalun jadi sumber benih bawang putih dalam negeri,” kata Dadih menambahkan.

AYA

BACA JUGA ; Mempercepat Korporasi Petani Di Sembalun

Badan usaha petani Sembalun didorong meningkatkan kemampuannya

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com  — Kelompok Ekonomi Petani (KEP) di Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), diberikan bimbingan teknis guna mempercepat korporasi petani.

Penyelenggaraan kegiatan itu dilakukan Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP).

Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementerian Pertanian (Kementan), Zahrun Helmi mengatakan, Sembalun merupakan kawasan potensial bagi pengembangan sektor pertanian.

“Tidak hanya di NTB, melainkan juga Indonesia,” kata Zahron Helmi, Kamis (05/10)

Di Sembalun, sejumlah kelompok berhasil secara kelembagaan ekonomi yakni kelompok tani Laksuna Unggul, Gumilang, dan Sejahtera yang telah bermitra dengan sejumlah perusahaan besar.

“Petani kita sangat siap, mereka yang di sini meski kelompok kecil tapi sudah bermitra dengan Indofood untuk kentang,” katanya.

Namun, Zahron menilai masih banyak yang juga harus dibenahi.Terutama yang menyangkut persoalan manajemen yang belum dikelola dengan baik. Misalnnya, belum ada unit jasa pelayanan di kelompok tani.

“Ini menjadi salah satu kerja keras yang harus dilakukan para penyuluh di lapangan,” ujar Zahrun Helmi.

Ia tidak menampik jika masih penyuluh yang kurang memahami segi manajerial. BPPSDMP terus mendorong para penyuluh memahami, memberikan dukungan manajemen dalam bisnis komersial.

Selama ini, para penyuluh kerap hanya fokus persoalan produksi saja.

“Bimbingan manajemen harus diberikan, ketika pemerintah Jokowi mengarahkan kelompok tani bergabung dalam satu korporasi yang notabene komersialisasi. Maka kelompok petani baru bisa menuju kelembagaan secara ekonomi,” jelas Zahron.

BPPSDMP juga mengintensifkan pemahaman para penyuluh melalui bimtek. Selama tahun ini, sosialisasi melalui bimtek telah dilakukan kepada 400 kelompok usaha tani.

Zahrun menyampaikan, pengembangan kelompok ekonomi petani merupakan upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan petani yang telah melaksanakan kegiatan usaha tani yang berorientasi pasar seperti koperasi petani, kelompok usaha bersama (KUB), maupun badan usaha milik petani lainnya.

“Pemahaman tentang bisnis komersial atau kelompok kelembagaan ekonomi ini yang terus kita dorong,” tegasnya.

AYA

BACA JUGA :

Petani Sembalun Tetap Bertahan Menghadapi Gelombang Bawang Putih Impor

Kementerian Pertanian diminta tambah pagu anggaran alokasi dana DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) untuk NTB

MATARAM.lombokjournal.com – Komoditi perkebunan NTB seperti kopi, kakao, tembakau, jambu mete dan kelapa perlu didukungan terus meningkatkan kualitas dan produktivitas serta nilai tambah. Hasil melimpah jika tidak diiringi upaya memberi nilai tambah pada produk tersebut, tidak akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wagub menegaskan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Provinsi NTB Tahun 2017 di Hotel Lombok Raya, Rabu (13/9). Rakor ini digelar sebagai forum untuk mengevaluasi, merumuskan dan merencanakan perkebunan yang berkelanjutan.

Diharapkannya, pembangunan perkebunan berkelanjutan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan perekonomian daerah, mengentaskan kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing masyarakat.

Selain sektor pariwisata, peternakan, perikanan, kelautan dan pertambangan, sektor perkebunan NTB memegang peranan penting menyokong pembangunan ekonomi daerah.

NTB memiliki potensi perkebunan yang bisa diandalkan. Baik sumber daya, sumber daya manusianya dan sumber daya pendukung lainnya. Beberapa komoditi perkebunan unggulan yang saat ini dikembangan pemerintah di antaranya, kopi, kakao, tembakau, jambu mete dan kelapa.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Ir. Husnul Fauzi, M. Si berharap sektor perkebunan dapat perhatian lebih besar baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ia meminta Kementerian Pertanian, agar alokasi dana DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) ditambah pagu anggarannya.

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Ir. Bambang MM menyampaikan, tujuan rakor adalah tak untuk menyamakan persepsi dan menyelaraskan langkah membangun perkebunan. Serta menginventarisasi potensi sumber daya yang dimiliki daerah.

“Kita bisa lihat potensi yang luar biasa, tembakau virginia hanya bisa hidup disini, apalagi jika pengelolaannya bisa dtingkatkan lagi,”  ucapnya. Manfaatnya bagi masyarakat NTB lebih besar jika pengelolaannya lebih baik.

Turut hadir pada acara tersebut Ketua Komisi II DPRD NTB, Bupati Kabupaten Lombok Utara, Bupati/Walikota se-NTB. Sebelum mengakhiri acara tersebut, Wagub menyerahkan secara simbolis paket bantuan kepada pengembang desa organik pada beberapa kabupaten yakni, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, dan Bima.

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian menyerahkan bantuan kepada kelompok tani/kebun yang terkena bencana alam (dampak perubahan iklim) pada Kabupaten Lombok Timur, dua kecamatan, lima desa, dan dua puluh tiga kelompok terdiri dari 7.469 bibit pohon kelapa, 7.000 bibit pohon kopi, dan 144.690 kg pupuk kompos.

Kesempatan yang sama, Bupati Lombok Utara, H. Najmul Ahyar, SH, MH menerima penghargaan atas komitmennya terkait pengembangan Kampung Coklat di Kabupaten Lombok Utara

AYA.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Bitul Tamkin yang memberdayakan ekonomi masyarakat miskin, bermula dari 4 miliar kini sudah mencapai 70 miliar lebih

MATARAM.lombokjournal.com —  Lembaga Keuangan Mikro Baitul Tamkin YANG didukung Pemprov NTB sejak 2011, KINI memperluas jaringan keanggotaan, ke Kabupaten Lombok Utara(KLU).

Setelah tujuh tahun, lembaga keuangan ini memiliki 6.000 Kepala Keluarga (KK) sebagai anggota. “Sudah tujuh tahun berjalan dan kepesertaannya sekarang masuk jadi empat kabupaten,” ujar Ketua Baitul Tamkin NTB Lalu M Kazwaini di Mataram, Kamis (07/09).

Anggota  Baitul Tamkin tersebar di Kabupaten Lombok Timur, KSB, Lombok Barat dan terakhir KLU. Lembaga keuangan ini merupakan grameen bank, artinya memberikan pinjaman pada masyarakat miskin.

Pengelolaannya pun berbasis komunitas, bukan individual. Di dalam komunitas tersebut tiap individu dapat memunculkan keluh kesah yang dirasakan. Tak hanya terkait keuangan, namun juga sosial bermasyarakat dan lainnya.

“Bagaimana membangun masyarakat yang tidak eksklusif namun inklusif,” jelasnya.

Kazwaini menjelaskan, keuangan mikro ini diberikan kepada masyarakat miskin agar ekonomi mereka membaik. Dasar pemikiran Baitul Tamkin, kemiskinan bersumber dari pendapatan yang rendah. Banyak anak yang tidak sekolah akhirnya menjadi buruh kasar dan memunculkan kemiskinan baru.

“Ini yang coba kami bantu,” sambungnya.

Anggaran Baitul Tamkin awalnya hanya berjumlah 4 miliar lebih. Namun hingga Desember 2016 lalau telah berputar menjadi 58 miliar. Bahkan terkahir pada Juni lalu meningkat menjadi 70 miliar.

Untuk memberi pinjaman, diberikan dalam dua skema. Pertama ,pinjaman tanpa imbalan tambahan atau bahkan dikurangi. Masyarakat hanya mengembalikan uang sejumlah yang ia pinjam. “Tanpa bunga,” tuturnya.

Pinjaman tersebut akan diidentifikasi selama lima bulan. Dalam Islam sendiri, Kazwaini mengatakan ada masyarakat yang miskin permanen. Namun ia yakin akan selalu ada jalan keluar dari kemiskinan tersebut.

Sebab itu Baitul Tamkin akan mengidentifikasi skill masyarakat miskin, kemudian memberi pinjaman. “Kita berikan pinjaman tanpa bunga, setelah berdaya baru berbicara bagi hasil,” tukasnya.

Setelah masyarakat miskin berdaya, baru diberikan pinjaman modal usaha. Jumlah kisaran pinjaman akan disesuaikan dengan kekuatan usaha.

Pihaknya tidak memberikan batasan maksimal. Berbeda dengan bantuan pinjaman yang dibatasi. Hal ini dilakukan agar masyarakat tersebut tidak terbiasa menjadi tangan di bawah (meminta).

“Kalau berbagi hasil kan jadi partner karena tangan kita sejajar,” pungkasnya

AYA

Batok kelapa yang biasanya hanya jadi arang, bisa disulap jadi kerajinan yang harga jualnya lebih tinggi

MATARAM.lombokjournal.com —  Di tanganterampil perajin,  batok bisa dijadikan aneka kerajinan dengan nilai jual lebih tinggi.  Ni Luh Ading Saraswati, pemilik Artshop Nirwana di Taman Mayura Mataram,  pernah bersama suaminya melihat banyak limbah batok terbuang yang membuatnya terinspirasi memproduksi kerajinan dari limbah kelapa itu. .

Batok kelapa tidak hanya dijual mentah atau dijual setengah jadi dalam bentuk arang.  “Disana kita mulai berfikir, bagaimana supaya limbah itu menjadi suatu yang berarti. Akhirnya kita tinbul ide membuat kerajinan dari batok,” tuturnya, Rabu (07/09).

Sejak 29 Juli 2017, Saraswati muai eksis memproduksi kerajiann ini. Tentu saja, awal memulai produksi kerajinan ini menghadapi kendala, mulai dari peralatan hingga pemasarannya.

“Memang waktu itu masih asing untuk orang lain,” ucapnya sembari tersenyum.

Memroduksi kerajinan itu tergantung peralatannya, kalau lengkap dan bagus pasti menghasilkan produk kerajinan yang bagus. .

Bahan baku batok bisa banyak didapat di Lombok. Kalau jenis kerajinan seperti kupu-kupu tempat pulpen, bahannya didapat dari  Kabupaten Lombok Utara (KLU). Kalau yang biasa bisa didapat di Kota Mataram.

“Kita ambil didua tempat, yaitu KLU dan Mataram,” terangnya.

Bahan baku banyaknya didapat di  KLU. Kalau di Mataram, limbah kelapa hanya dijadikan untuk membuat arang bukan untuk kerajinan.

Kisaran harga kerajinan batk, mulai dri Rp 10 ribu sampai paling mahal mencapai jutaan rupiah (khusus bahannya campuran limbah kayu digabung dengan batok). Pemasarannya hanya di wilayah Mataram saja, yakni di Artshop Nirwana miliknya di Taman Mayura Lombok.

“Kaena wisatawan banyak yang beli di Mayura, belum sampai ke luar daerah,” ucapnya.

Wisatawan yang datang umumnya lebih menyukai kerajinan yang ukuran kecil seperti gelang, cincin, jepit rambut kupu-kupu, dan lainnya sejenis itu. Untuk hasil jeinis kerajinan tergantung yang diprodulsi kalau jepit rambut 50 biji.

“Kita punya beberapa item, kurang lebih dua puluh jenis yang  bahannya dri batok kelapa,” katanya.

Omset kerajinan limbah ini per bulan baru bisa mencapai Rp3 juta, karena bisa dibilang produksi kerajinan batok ini baru merintis.  Namun pasar kerajinan ini cukup prospektif, perkembangannya cenderung meningkat.

Meski  tidak meningkat drastis namun terus naik sampai 20 hingga 25 persen. Tentu ini sangat dippengaruhi kerajinan yang punya model desain yang baru, jadi sangat tergantung kuat desainnya.

Beragam produk dihasilkan dari limbah batok ini, bahkan ada tempat permen, lampu dan ragam lainnya.

Paling lama dikerjakan dari bahan batok ini yaitu pembuatan lampu. Pembuatannya agak rumit karena harus mengikuti motif yang ada,” kata Ni Luh Ading Saraswati  yang sering mengikuti pameran yang diselenggarakan instansi pemerintah.

AYA

NTB sudah berkontribusi terhadap peternakan, mulai dari pengiriman daging hingga pengiriman pedet (anak sapi) ke beberapa daerah di Indonesia

MATARAM.lombokjournal.com – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi yang jadi perhatian khusus pengembangan ternak, mengingat memiliki potensi ruminansia yang besar.

Tahun 2017, Provinsi NTB telah mengekspor sapi sebanyak 30.000 ekor, dan sapi pedet sebanyak 10.000 ekor. Dengan potensi itu maka NTB berpeluang dikembangkan sebagai pusat produksi Sapi Nasional.

‘Tepat kalau NTB dipilih sebagai pusat kajian pengembangan peternakan sapi di indonesia,” ujar Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, S.H., M.Si saat menerima kunjungan  Sekretaris Anggota Wantimpres Bapak Darmadi beserta Tim Kajian “Model Pengembangan Peternakan Sapi Untuk Mewujudkan Swasembada Daging,” di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu (6/9).

Meningkatkan pertumbuhan populasi ternak sapi di Indonesia, diperlukan komitmen kuat semua pihak.  Melakukan program breeding berkelanjutan dan menggunakan pendekatan  potensi kawasan.

Daerah yang memiliki potensi ruminansia cukup prospektif seperti NTB, perlu mendapat prioritas dikembangkan. “NTB memiliki histori cukup gemilang dalam perdagangan sapi antar pulau sejak ratusan tahun yang silam,” tandasnya.

Wagub menegaskan, NTB sebagai daerah kajian pengembangan peternakan sapi di Indonesia, sangat tepat.  “Lebih dari itu, sangat berarti dalam membangkitkan kejayaan NTB sebagai pusat Peternakan, khususnya produksi sapi guna menyokong peningkatan jumlah populasi sapi di Indonesia,” ungkap Wagub.

Sebelumnya, Ketua rombongan selaku Sekretaris Anggota Wantimpres Bapak Jan Darmadi, Mayjen. TNI (Purn.). Dr. (H.C.) I.G.K Manila, S.IP menyampaikan maksud kunjungan ini dalam rangka meninjau dan menggali informasi terkait pengembangan sektor pertanian dan peternakan di Provinsi NTB.

“Nantinya kajian ini akan dilaporkan kepada Presiden RI Joko Widodo,” ujarnya.

AYA

Dalam Hitungan Jam, Penjualan di Pasar Murah Tembus Ratusan Juta

MATARAM.lombokjournal.com — Pasar murah jadi pancingan Dinas Perdagangan NTB untuk meningkatkan daya beli masyarakat ditengah lonjakan harga. Termasuk juga pada saat menjelang hari besar keagamaan dimana harga bapok meningkat.

Pasar murah digelar sesuai kebutuhan dan atas permintaan masyarakat. “Keberadaan pasar murah sangat berdampak,” ujar Kepala Dinas Perdagangan NTB, Hj Putu Selly Andayani di Mataram, Rabu (06/09).

Tuap pasar murah digelar sangat diminati masyarakat. Hal ini terlihat dari jumlah penjualan yang didapatkan tiap kali ada pasar murah. Omzetnya terbilang cukup fantastis hingga ratusan juta hanya dalam hitungan jam.

kegiatan pasar murah yang digelar Dinas Perdagangan NTB berpengaruh pada daya beli masyarakat. Khususnya masyarakat di sekitar kegiatan tersebut. Dalam hitungan tiga jam saja, pasar murah bisa menghasilkan hingga Rp 100 juta untuk penjualan bahan pokok (bapok).

“Paling sedikit Rp 50 juta,” ungkap Selly.

Saking antusiasnya, masyarakat maupun stan bapok (bahan pokok) yang terdiri dari retail modern dan UKM minta perpanjangan waktu pasar murah. Namun pihaknya tidak bisa memenuhi hal tersebut. Pihaknya tak bisa menggelar pasar murah bila harga sembako di pasar sudah stabil.

Sejauh ini, kegiatan pasar murah yang digelar Dinas Perdagangan sengaja menghadirkan stan retail modern. Selain mengenalkan masyarakat mengenai retail modern, juga sebagai antisipasi terhadap penggunaan limbah bapok seperti minyak goreng bekas.

Harga beberapa bapok di retail modern sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Seperti pada minyak goreng sebesar Rp 11.000 per kemasan, gula pasir Rp 12.500 per kilogram, daging beku Rp 80. 000 per kilogram.

“Diluar tidak ada yang seperti itu,” pungkasnya.

Pihaknya sangat bersyukur dengan diselenggarakan pasar murah bisa membantu masyarakat dan juga memperkenalkan retail dan UKM yang ada di NTB.

“Kita ingin tonjolkan juga kearifan lokal,” tandasnya.

AYA

Program kerjasama yang digagas Australia-Pemerintah Provinsi NTB selama ini sesuai dengan program prioritas daerah.

MATARAM.lombokjournal.com –  Kerjasama antara Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Australia, selain memperbesar kapasitas ekonomi masyarakat diharapkan  juga mengantarkan pertumbuhan bersama.

“Kerjasama itu tidak hanya memperbesar kapasitas ekonomi masyarakat, tapi juga dapat mengantarkan pertumbuhan bersama bagi kedua negara,” kata Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi atau TGB (Tuan Gurtu Bajang)  saat menerima kunjungan Konsul Jenderal Konsulat Jenderal (Konjen) Australia Bali, Dr Helena Studdert, di ruang kerjanya, Selasa (5/9) pagi.

Helena menemui Gubernur untuk membicarakan berbagai perkembangan kerjasama antara Provinsi NTB dengan Pemerintah Australia, khususnya berkenaan dengan Indonesia Australia comprehensive Economic Partnership (IA CEPA).

IA CEPA merupakan kemitraan yang digagas untuk menunjukkan kedekatan dan juga hubungan yang semakin erat antara Indonesia dan Australia.

Konjen yang berkantor di Bali itu berharap melaui konsep Kemitraan ekonomi, hubungan NTB-Australia kelak tidak hanya soal perdagangan.

Namun juga lebih kepada upaya promosi investasi timbal balik di kedua negara.  Termasuk kerja sama ekonomi dan kerja sama teknik untuk mengangkat standar hidup rakyat Indonesia secara lebih luas, khususnya masyarakat NTB.

Terlebih, NTB sedang dalam proses membangun membangun mega proyek, seperti Mandalika Resort dan Global Hub.

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi Pemerintah Prov. NTB, berbagai program kerjasama yang digagas Australia-Pemerintah Provinsi NTB selama ini sesuai dengan program prioritas daerah.

Kerjasama bidang pendidikan, hingga saat ini tercatat banyak mahasiswa NTB yang mendapatkan post graduated dalam program master atau doktornya di Australia. Baik bidang pertanian, kesehatan, bahasa maupun ilmu sosial.

Ke depan diharapkan bisa diperluas bidang kerjasamanya untuk disiplin ilmu teknik.

Kerjasama sektor kesehatan juga telah dirasakan secara nyata manfaatnya. eberhasilan penanganan pasca kelahiran, baik terhadap ibu maupun bayi, sangat berkontribusi terhadap penurunan angka kematian ibu dan anak.

Gubernur yang didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Wedha Magma Ardhi, menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Australia atas kerjasama khusus bidang infrastruktur di NTB, melalui Proyek Perawatan Perbaikan Jalan Provinsi (Provincial Road Improvement Maintenance Project/PRIM).

Proyek ini merupakan bentuk  dukungan pemerintah Australia terhadap perbaikan pembangunan dan perawatan infrastruktur jalanan provinsi di NTB.

“Proyek ini sangat membantu menekan laju penurunan kualitas jalan (utilitas/ kemanfaatan jalan bisa lebih lama. Selain itu, PRIM juga dapat membantu merubah pola pikir pelaku konstruksi di NTB,” jelas Gubernur.

Gubernur berharap, PRIM dapat dilanjutkan kembali, karena masih ada ruas-ruas jalan yang butuh ditangani dengan sistem ini.

Dalam kesempatan itu disampaikan, Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dapat menjadi tempat yang nyaman untuk berwisata maupun berinvestasi bagi warga Australia.

AYA

Pengusaha konstruksi harus memiliki standar internasional, agar mereka tak jadi penonton di daerah sendiri.

MATARAM.lombokjournal.com — Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) bersama Hatsindo (Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia) NTB di Senggigi Ballroom di Hotel Aston Inn, kemarin (29/8), diharapkan akan menguatan jasa konstruksi di daerah.

Kegiatan Rakerda II itu sekaligus dibarengi pelatihan peningkatan admin verifikasi dan validasi, serta SIKI-LPJK NTB.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB Wedha Magma Ardhi, Wakil Ketua LPJK NTB Sumantri Yuli Prastowo, dan Ketua umum DPP Askonas Rahmatulloh, dan Ketua DPP Hatsindo Bambang Widiatmo.

Ketua Umum DPP Askonas, Rahmatulloh mengatakan, kebijakan Askonas merupakan spirit spirit dan target sesuai UU No 2 tahun 2017.

Menurutnya, disparitas atau kesenjangan antara pengusaha jasa konstruksi besar, menengah dan kecil sangat besar. Rata-rata nasional 83 persen merupakan jasa konstruksi kecil.

Saat ini Indonesia sudah memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dan 2020 mendatang akan memasuki pasar global. “Kita akan bersaing antar bangsa,” sambungnya.

Menurutnya, Indonesia memiliki prospek yang bagus, dan merupakan penyanggah ekonomi global. Dengan kekayaan sumber daya alam dan energi, solusi dunia ada di Indonesia. Baik itu pangan, energi, dan infrastruktur yang diorientasikan untuk penguatan lumbung pangan dunia, targetnya ada di Indonesia.

Dalam rakerda ini diharapkan ada penguatan jasa konstruksi di daerah. Pengusaha konstruksi harus memiliki standar internasional, kalau tidak hanya jadi penonton di daerah sendiri bukan pelaku.

Lebih lanjut dikatakannya, capaian konstruksi di NTB luar biasa, yang teah bekerjasama dengan Australia.  Kalau pemerintah baru membuat konsep K4 atau kesetaraan, NTB sudah dua langkah di depan mengimplementasikannya.

“Pemerintah pusat harus belajar ke NTB,” tandasnya.

Dalam kesempatan sama, Ketua DPD Askonas NTB, Aulia Muttaqin dengan rakerda akan terjadi penguatan internal organisasi. Ini juga menjadi bagian menyambut Undang-Undang nomor 2 tentang Jasa Konstruksi, poin terpentingnya mengenai akreditasi.

“Jika sudah memiliki akreditasi maka bisa menerbitkan Surat Badan Usaha (SBU),” katanya. Sekarang masih oleh LPJK.

Sebaran anggota mencapai sepertiga anggota NTB. Sedangkan sebaran anggota di NTB sekitar 2000 ribuan anggota. Rakerda juga menampung seluruh permasalahan yang terjadi di tingkat DPC hingga DPD, yang akan dibawa ke Rakernas

AYA

Dinas Perdagangan NTB menggelar Pasar Murah yang terjangkau masyarakat ekonomi ke bawah

MATARAM.lombokjournal.com — Dinas Perdagangan Nusa Tenggara Barat  (NTB) menyambut Hari raya Idul adha pemerintah provinsi melalui kembali menggelar pasar murah di Pondok Pesantren Nurul islam Sekarbela di Mataram.

Kepala Seksi Pemesaran Produk Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Sarjana mengungkapkan, lokasi Sekarbela dipilih karena di daerah ini banyak mencakup masyarakat ekonomi ke bawah.

“Di pasar murah ini diharapkan menjangkau masyarakat, dengan kualitas baik tapi harga murah,” kata Sarjana, Selasa (29/8).

Sebanyak 27 stand sembako dari retail-retail moderen yang dihadirkan. Selain menjual sembako murah, juga diperkenalkan retail moderen kepada masyarakat bawah yang selama ini mengganggap harga barang di retail moderen itu jauh lebih mahal.

“Namun di retail- retail moderen harga sembako bisa dibilang jauh lebih murah,” jelasnya.

Jenis sembako yang dijual di pasar murah ini seperti Beras premium dengan kisaran harga 8000/ kg, gula pasir dengan harga 12.000/ Kg , minyak goreng 10000/bungkus, serta telur dengan kisaran harga 36.000/ trei. Daging sapi dijual  dengan harga 80.000/ kilogram.

Kegiatan pasar murah ini dilakukan hanya satu hari saja, karena banyak kegiatan di beberapa titik di Mataram sampai tanggal 31 Agustus.

AYA