Perusahaan yang membayar upah lebih rendah dari ketentuan yang ditetapkan, dianggap melanggar UU No 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan

MATARAM.lombokjournal.com — UMP (Upah Minimum Provinsi) NTB tahun 2018 telah ditetapkan Gubernur Nusa Tenggara Barat H.M Zainul Majdi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB  H. Wildan mengungkapkan itu di Mataram, Kamis (02/11). UMP NTB tahun 2018 mendatang  sebesar Rp. 1.825.000 atau naik 11,87 persen dari tahun sebelumnya Rp.1.631.190,-.

Wildan menjelaskan, usulan unsur Apindo 8,71 persen unsur Serikat Pekerja dan Serikat Buruh sebesar 13,96 persen  unsur pemerintah 11,71 persen. Dari usulan pengusaha dan ppekerja itu, akhirnya ditetapkan jalan tengahnya.

“Dari usulan ketiga unsur tersebut, Gubernur membulatkannya menjadi 11,87 persen,” terangnya.

Wildan mengatakan, Gubernur NTB menegaskan kenaikan UMP sebesar 11,87 persen resmi diberlakukan mulai 1 Januari 2018.

Diharapkannya, dengan penetapan itu tidak ada lagi perusahaan/pengusaha yang membayar upah di bawah standar upah minimum yang diberlakukan. Kalaupun tidak mampu hendaknya menggunakan prosedur penangguhan yang telah ditentukan.

“Jika ternyata perusahaan membayar upah lebih rendah dari ketentuan di atas maka dianggap melanggar UU No 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan, dan dikenakan sanksi yang telah ditentukan,” ctusnya

Dengan telah ditetapkannya kenaikan UMP tersebut, maka pemerintah Provinsi NTB menghimbau kepada seluruh Kabupaten/Kota se-NTB agar segera merumuskan usulan kenaikan UMK 2018 mendatang kepada Gubernur, dengan mengacu menggunakan formula pasa 46 dan pasal 47 PP Nomor 78 Tahun 2015.

Untuk UMK kabupaten/kota tetap ditentukan oleh provinsi dengan rekomendasi usulan dari pemerintah kabupaten/kota tersebut, paling lambat 21 November ini usulan tersebut harus sudah masuk.

“Untuk UMK Akan tetap ditentukan oleh Provinsi, tentunya dengan melibatkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/ Kota, yang diusahakan sampai 21 November ini semua usulan sudah masuk,” pungkasnya

AYA

KEK Mandalika juga membuka kesempatan untuk peningkatan perekonomian masyarakat pesisir

MATARAM.lombokjournal.com – Peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika oleh Presiden Joko Widodo baru-baru ini, dinilai menjadi peluang besar bagi pelaku usaha industri. Terutama bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) olahan makanan.

Sebab itu perlu adanya kolaborasi antara pariwisata dengan pelaku usaha industri di NTB.

“Home industri yang punya produk akan sangat bagus dipromosikan di KEK tersebut,” ungkàp Kasubdit Tanaman Pangan, Holtikultura, Perikanan dan Peternakan Kementerian Perdagangan, Andria Zubir SE, di Mataram, Kamis 26/10).

Ia menyatakan, hal ini bisa berjalan dengan baik. Namun semua kembali pada pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya.

KEK Mandalika membuka lebar pasar bagi mereka. Banyak wisatawan asing maupun nusantara yang akan datang ke kawasan tersebut. Mereka tentu ingin merasakan atau membawa sesuatu ke daerah asal mereka.

“Akan ada yang ingin mereka bawa dan rasakan dari NTB,” sambungnya.

Hal ini yang harus diperhatikan pemerintah setempat maupun NTB. Pemerintah dan pelaku usaha perlu menyesuaikan produk yang ingin dijual dengan selera wisatawan. Baik itu wisatawan asing maupun nusantara.

Sebab itu, pemerintah khususnya Dinas Pariwisata perlu memetakan wisatawan yang datang ke KEK Mandalika nantinya.

“Apakah dari China, Malaysia atau justru lokal,” tukasnya.

Pemetaan tersebut untuk mempermudah pemerintah dan pelaku usaha industri menyajikan produk sesuai dengan selera wisatawan. Misalnya kunjungan lebih banyak wisatawan yang datang dari Eropa, maka produk olahan nantinya akan menyelipkan selera wisatawan tersebut.

Tentunya tanpa merubah keaslian dari produk tersebut.

“Sekarang tergantung pelaku usaha bagaimana memanfaatkan situasi itu,” pungkasnya

Kemendag sendiri diakui Andria sangat mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan usaha mereka.  Semua pelaku usaha diberikan kebebasan untuk berinovasi dengan produk yang akan dihasilkan.

Terlebih lagi saat ini merupakan era persaingan yang cukup ketat. Para pelaku usaha harus terus berinovasi menghasilkan produk terbaik untuk dijual.

Hadirnya KEK Mandalika juga membuka kesempatan untuk peningkatan perekonomian masyarakat pesisir. Mereka bisa mengembangkan usaha beberapa komoditi perikanan dan kelautan.  Seperti sea food hingga olahan rumput laut.

Banyaknya wisatawan yang hadir membuat penghasilan mereka semakin meningkat.

“Dampaknya sangat bagus dan besar bagi mereka kelak,” pungkasnya.

AYA

Selain dibangun sirkuit kelas dunia, convention center dan 7 hotel terealisasi  tahun 2019

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menegaskan, pemerintah selain telah membangun infrastruktur fisik yang menyebar di seluruh Indonesia.  Pemerintah juga mengembangkan 3 macam infrastruktur industri, yaitu Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan kawasan strategis pariwisata nasional.

Mandalika adalah KEK sekaligus kawasan strategis parwisata nasional. Hal itu disampaikan Darmin Nasution, menjelang peresmian beroperasinya KEK Mandalika di Pantai Kuta Mandalika, Lombok Tengah,  Jum’at (20/10).

Dalam mendorong kesejahteraan masyarakat berbagai upaya perlu dilakukan. “Untuk itu, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pengusaha mendorong pengembangan kawasan industri, KEK, dan kawasan strategis pariwisata nasional,” ujar Darmin.

KEK Mandalika, terang Menko Darmin, difokuskan untuk kegiatan utama pariwisata. ITDC bertugas untuk membangun dan mengelola KEK Mandalika. Bahkan KEK Mandalika akan diproyeksikan memiliki 10.000 kamar hotel, dengan target 2.000 kamar hotel sampai dengan tahun 2019.

“Selain itu, KEK Mandalika akan dibangun sirkuit balap kelas dunia, convention center, dan 7 hotel yang diperkirakan terealisir pada tahun 2019,” jelasnya.

Sekretaris Dewan KEK Mandalika Enoh Suharto Pranoto kepada wartawan menjelaskan, KEK Mandalika mereplikasi kawasan Nusa Dua di Bali. Lebih dari itu, kawasan tersebut ditambah sirkuit balap.

“Konsepnya mereplikasi Nusa Dua, tapi ini akan lebih dikembangkan lagi, misalnya ada sirkuit MotoGP di dalam kawasan,” ujar Enoh.

Sudah ada investor yang akan membangun sirkuit balap. Bulan November 2017, akan dilakukan penandatanganan kerja sama dengan pihak Vinci Construction Grand Project untuk pembangunan sirkuit.

Sejumlah pejabat negara nampak ikut dalam peresmian KEK Mandalika, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agama Lukman Hakim, Menteri PU PR Basuki Hadimulyono, Menteri Agraria dan Tara Ruang BPN Sofyan Djalil, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.

AYA

BACA JUGA : Resmikan KEK Mandalika, Presiden Joko Widodo Titip Lima Pesan

Presiden tegaskan perlu kontrak jelas dengan investor, jika 6 bulan proses konstruksi tidak dimulai kontraknya langsung dicabut

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com — Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo meresmikan mulai beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Pantai Kute kawasan Mandalika  Kab. Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, Jum’at ( 20/10).

Tiba di lokasi peresmian tepat pukul 10.35 Wita, Presiden didampingi Menko bidang Perekonomian, Darmin Nasution, Mentri BUMN, Rini Soemarno, Menpar, Arief Yahya dan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang lebih dikenal sebagai Tuan Guru Bajang (TGB), disambut tarian Sedah Pangkesaman sebuah tradisional Sasak, yang secara khusus disajikan menyambut tamu-tamu kehormatan.

Saat meresmikan, Presiden  Joko Widodo mengatakan, permasalahan KEK Mandalika  hampir selama 26 tahun terkatung-katung dan belum dapat dirampungkan permasalahannya. Lamanya proses pembebasan di KEK Mandalika menyebabkan terhambatnya proses investasi.

“Setelah saya telusuri ternyata lamanya proses pembebasan lahan tersebut terletak pada perlunya payung hukum atau Inpres terkait pembebasan lahan,” ujarnya.

Untuk itu, Presiden bersama dengan jajarannya melakukan rapat untuk membuat Inpres pembebasan lahan, dan dalam 2 bulan proses pembebasan lahan berjalan dengan lancar.

Presiden menegaskan untuk merinci permasalahan yang ada kepada pimpinan agar masalah tidak berlarut-larut.

KEK Mandalika adalah proyek yang berdampak langsung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena dapat menyerap tenaga kerja sekitar 58.000 orang dengan investasi yang berjalan sekitar Rp. 13 triliun.

“Kawasan ini akan terus berkembang dan masyarakat akan merasakan manfaatnya,” ujar Jokowi.

Presiden sempat menitip pesan khusus kepada Gubernur dan Bupati bersama Forkopimda. Pesannya, antara lain pertama, menghijaukan KEK Mandalika.

“Penghijauan ini penting untuk membuat kawasan ini menjadi cantik. Menanam pohon harus dirawat, jangan hanya ditanam saja,” tegasnya.

Kedua, ITDC harus menyiapkan pasar cinderamata. “Siapkan lahan untuk pasar cinderamata, agar masyarakat merasakan ikut menikmati adanya kawasan ini,” ujarnya.

Ketiga, karakter bangunan di KEK Mandalika harus ada diferensiasi/pembeda dengan daerah lain. Provinsi NTB memiliki kekuatan arsitektur yang baik.

“Kekuatan karakter kedaerahan harus dimunculkan,” kata Presiden.

Keempat, perlu untuk menata cafe dan homestay dengan baik serta menyiapkan toilet yang berstandar internasional.

“Mumpung pembangunan KEK Mandalika baru titik nol dimulai. Jadi, penataan kawasan ini betul-betul terkonsep dengan baik. Karena kita ingin kawasan mandalika ini menjadi kawasan yang besar bagi pariwisata Indonesia yang akan memberikan dampak kepada NTB,” ucap Presiden.

Kelima, kepada investor harus ada kontrak yang jelas. Jangan sampai di dalam kontrak tidak ada ketetapan waktu dimulainya proses konstruksi.

“Kontrak beri waktu 6 bulan, jika belum dilakukan proses konstruksi pada waktu 6 bulan, setelah kontrak ditandatangani maka kontraknya langsung dicabut,” tegasnya.

Presiden Jokowi meminta agar didalam kontrak harus ada klausul bahwa dalam 6 bulan harus dimulai proses konstruksi/pembangunan.

AYA

BACA JUGA: KEK Mandalika, Target Tahun 2019 Dibangun 2 Ribu Kamar

Sejak dibuka impor bawang putih tahun 1998, harga bawang putih jatuh

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com —  Meski dihantam gelombang impor bawang putih sejak dibukanya impor tahun 1998, para petani bawang putih Sembalun masih bisa bertahan hingga kini, meski tidak mengalami keuntungan sebesar masa-masa sebelumnya.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan), Pending Dadih Permana mengungkapkan hal itu, saat berkunjung ke sentra bawang putih di Sembalun, Lombok Timur, NTB, Kamis (5/10),

“Setelah impor pada 1998 dibuka, harga (bawang putih) jatuh karena tidak bisa bersaing dengan yang impor,” ucap Dadih.

Meski demikian ia mensyukuri karena petani tetap bertahan. “Tapi alhamdulillah petani tetap bertahan,” ucap Dadih.

Kawasan Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) telah lama dikenal sebagai pusat pertanian bawang putih di Tanah Air. Letak Sembalun yang berada di lereng Gunung Rinjani menjadi keunggulan tersendiri dalam pengembangan bawang putih.

Dijelaskan Dadih, pada tahun  ’80an (bawang putih) Sembalun pernah berjaya, bahkan mantan Presiden Soeharto sempat melakukan panen raya bawang putih Sembalun.

Namun, sektor pertanian bawang putih Sembalun mengalami keterpurukan saat terjadi krisis moneter dan peralihan kekuasaan terjadi. Pascareformasi, keran impor bawang putih dibuka yang membuat para petani bawang putih Sembalun kewalahan.

Dadih melanjutkan, penanaman bawang putih sudah menjadi tradisi sejak lama bagi para petani Sembalun. Hal ini juga yang membuat pengembangan bawang putih tak mati total meski dihantam gelombang impor.

Kementan memberikan sejumlah bantuan sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan para petani bawang putih, mulai dari traktor, hingga pipa untuk pengairan.

“Kami terus mendorong bawang putih Sembalun bisa kembali berjaya, dan agar Sembalun jadi sumber benih bawang putih dalam negeri,” kata Dadih menambahkan.

AYA

BACA JUGA ; Mempercepat Korporasi Petani Di Sembalun

Badan usaha petani Sembalun didorong meningkatkan kemampuannya

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com  — Kelompok Ekonomi Petani (KEP) di Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), diberikan bimbingan teknis guna mempercepat korporasi petani.

Penyelenggaraan kegiatan itu dilakukan Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP).

Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementerian Pertanian (Kementan), Zahrun Helmi mengatakan, Sembalun merupakan kawasan potensial bagi pengembangan sektor pertanian.

“Tidak hanya di NTB, melainkan juga Indonesia,” kata Zahron Helmi, Kamis (05/10)

Di Sembalun, sejumlah kelompok berhasil secara kelembagaan ekonomi yakni kelompok tani Laksuna Unggul, Gumilang, dan Sejahtera yang telah bermitra dengan sejumlah perusahaan besar.

“Petani kita sangat siap, mereka yang di sini meski kelompok kecil tapi sudah bermitra dengan Indofood untuk kentang,” katanya.

Namun, Zahron menilai masih banyak yang juga harus dibenahi.Terutama yang menyangkut persoalan manajemen yang belum dikelola dengan baik. Misalnnya, belum ada unit jasa pelayanan di kelompok tani.

“Ini menjadi salah satu kerja keras yang harus dilakukan para penyuluh di lapangan,” ujar Zahrun Helmi.

Ia tidak menampik jika masih penyuluh yang kurang memahami segi manajerial. BPPSDMP terus mendorong para penyuluh memahami, memberikan dukungan manajemen dalam bisnis komersial.

Selama ini, para penyuluh kerap hanya fokus persoalan produksi saja.

“Bimbingan manajemen harus diberikan, ketika pemerintah Jokowi mengarahkan kelompok tani bergabung dalam satu korporasi yang notabene komersialisasi. Maka kelompok petani baru bisa menuju kelembagaan secara ekonomi,” jelas Zahron.

BPPSDMP juga mengintensifkan pemahaman para penyuluh melalui bimtek. Selama tahun ini, sosialisasi melalui bimtek telah dilakukan kepada 400 kelompok usaha tani.

Zahrun menyampaikan, pengembangan kelompok ekonomi petani merupakan upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan petani yang telah melaksanakan kegiatan usaha tani yang berorientasi pasar seperti koperasi petani, kelompok usaha bersama (KUB), maupun badan usaha milik petani lainnya.

“Pemahaman tentang bisnis komersial atau kelompok kelembagaan ekonomi ini yang terus kita dorong,” tegasnya.

AYA

BACA JUGA :

Petani Sembalun Tetap Bertahan Menghadapi Gelombang Bawang Putih Impor

Kementerian Pertanian diminta tambah pagu anggaran alokasi dana DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) untuk NTB

MATARAM.lombokjournal.com – Komoditi perkebunan NTB seperti kopi, kakao, tembakau, jambu mete dan kelapa perlu didukungan terus meningkatkan kualitas dan produktivitas serta nilai tambah. Hasil melimpah jika tidak diiringi upaya memberi nilai tambah pada produk tersebut, tidak akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wagub menegaskan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Provinsi NTB Tahun 2017 di Hotel Lombok Raya, Rabu (13/9). Rakor ini digelar sebagai forum untuk mengevaluasi, merumuskan dan merencanakan perkebunan yang berkelanjutan.

Diharapkannya, pembangunan perkebunan berkelanjutan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan perekonomian daerah, mengentaskan kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing masyarakat.

Selain sektor pariwisata, peternakan, perikanan, kelautan dan pertambangan, sektor perkebunan NTB memegang peranan penting menyokong pembangunan ekonomi daerah.

NTB memiliki potensi perkebunan yang bisa diandalkan. Baik sumber daya, sumber daya manusianya dan sumber daya pendukung lainnya. Beberapa komoditi perkebunan unggulan yang saat ini dikembangan pemerintah di antaranya, kopi, kakao, tembakau, jambu mete dan kelapa.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Ir. Husnul Fauzi, M. Si berharap sektor perkebunan dapat perhatian lebih besar baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ia meminta Kementerian Pertanian, agar alokasi dana DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) ditambah pagu anggarannya.

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Ir. Bambang MM menyampaikan, tujuan rakor adalah tak untuk menyamakan persepsi dan menyelaraskan langkah membangun perkebunan. Serta menginventarisasi potensi sumber daya yang dimiliki daerah.

“Kita bisa lihat potensi yang luar biasa, tembakau virginia hanya bisa hidup disini, apalagi jika pengelolaannya bisa dtingkatkan lagi,”  ucapnya. Manfaatnya bagi masyarakat NTB lebih besar jika pengelolaannya lebih baik.

Turut hadir pada acara tersebut Ketua Komisi II DPRD NTB, Bupati Kabupaten Lombok Utara, Bupati/Walikota se-NTB. Sebelum mengakhiri acara tersebut, Wagub menyerahkan secara simbolis paket bantuan kepada pengembang desa organik pada beberapa kabupaten yakni, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, dan Bima.

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian menyerahkan bantuan kepada kelompok tani/kebun yang terkena bencana alam (dampak perubahan iklim) pada Kabupaten Lombok Timur, dua kecamatan, lima desa, dan dua puluh tiga kelompok terdiri dari 7.469 bibit pohon kelapa, 7.000 bibit pohon kopi, dan 144.690 kg pupuk kompos.

Kesempatan yang sama, Bupati Lombok Utara, H. Najmul Ahyar, SH, MH menerima penghargaan atas komitmennya terkait pengembangan Kampung Coklat di Kabupaten Lombok Utara

AYA.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Bitul Tamkin yang memberdayakan ekonomi masyarakat miskin, bermula dari 4 miliar kini sudah mencapai 70 miliar lebih

MATARAM.lombokjournal.com —  Lembaga Keuangan Mikro Baitul Tamkin YANG didukung Pemprov NTB sejak 2011, KINI memperluas jaringan keanggotaan, ke Kabupaten Lombok Utara(KLU).

Setelah tujuh tahun, lembaga keuangan ini memiliki 6.000 Kepala Keluarga (KK) sebagai anggota. “Sudah tujuh tahun berjalan dan kepesertaannya sekarang masuk jadi empat kabupaten,” ujar Ketua Baitul Tamkin NTB Lalu M Kazwaini di Mataram, Kamis (07/09).

Anggota  Baitul Tamkin tersebar di Kabupaten Lombok Timur, KSB, Lombok Barat dan terakhir KLU. Lembaga keuangan ini merupakan grameen bank, artinya memberikan pinjaman pada masyarakat miskin.

Pengelolaannya pun berbasis komunitas, bukan individual. Di dalam komunitas tersebut tiap individu dapat memunculkan keluh kesah yang dirasakan. Tak hanya terkait keuangan, namun juga sosial bermasyarakat dan lainnya.

“Bagaimana membangun masyarakat yang tidak eksklusif namun inklusif,” jelasnya.

Kazwaini menjelaskan, keuangan mikro ini diberikan kepada masyarakat miskin agar ekonomi mereka membaik. Dasar pemikiran Baitul Tamkin, kemiskinan bersumber dari pendapatan yang rendah. Banyak anak yang tidak sekolah akhirnya menjadi buruh kasar dan memunculkan kemiskinan baru.

“Ini yang coba kami bantu,” sambungnya.

Anggaran Baitul Tamkin awalnya hanya berjumlah 4 miliar lebih. Namun hingga Desember 2016 lalau telah berputar menjadi 58 miliar. Bahkan terkahir pada Juni lalu meningkat menjadi 70 miliar.

Untuk memberi pinjaman, diberikan dalam dua skema. Pertama ,pinjaman tanpa imbalan tambahan atau bahkan dikurangi. Masyarakat hanya mengembalikan uang sejumlah yang ia pinjam. “Tanpa bunga,” tuturnya.

Pinjaman tersebut akan diidentifikasi selama lima bulan. Dalam Islam sendiri, Kazwaini mengatakan ada masyarakat yang miskin permanen. Namun ia yakin akan selalu ada jalan keluar dari kemiskinan tersebut.

Sebab itu Baitul Tamkin akan mengidentifikasi skill masyarakat miskin, kemudian memberi pinjaman. “Kita berikan pinjaman tanpa bunga, setelah berdaya baru berbicara bagi hasil,” tukasnya.

Setelah masyarakat miskin berdaya, baru diberikan pinjaman modal usaha. Jumlah kisaran pinjaman akan disesuaikan dengan kekuatan usaha.

Pihaknya tidak memberikan batasan maksimal. Berbeda dengan bantuan pinjaman yang dibatasi. Hal ini dilakukan agar masyarakat tersebut tidak terbiasa menjadi tangan di bawah (meminta).

“Kalau berbagi hasil kan jadi partner karena tangan kita sejajar,” pungkasnya

AYA

Batok kelapa yang biasanya hanya jadi arang, bisa disulap jadi kerajinan yang harga jualnya lebih tinggi

MATARAM.lombokjournal.com —  Di tanganterampil perajin,  batok bisa dijadikan aneka kerajinan dengan nilai jual lebih tinggi.  Ni Luh Ading Saraswati, pemilik Artshop Nirwana di Taman Mayura Mataram,  pernah bersama suaminya melihat banyak limbah batok terbuang yang membuatnya terinspirasi memproduksi kerajinan dari limbah kelapa itu. .

Batok kelapa tidak hanya dijual mentah atau dijual setengah jadi dalam bentuk arang.  “Disana kita mulai berfikir, bagaimana supaya limbah itu menjadi suatu yang berarti. Akhirnya kita tinbul ide membuat kerajinan dari batok,” tuturnya, Rabu (07/09).

Sejak 29 Juli 2017, Saraswati muai eksis memproduksi kerajiann ini. Tentu saja, awal memulai produksi kerajinan ini menghadapi kendala, mulai dari peralatan hingga pemasarannya.

“Memang waktu itu masih asing untuk orang lain,” ucapnya sembari tersenyum.

Memroduksi kerajinan itu tergantung peralatannya, kalau lengkap dan bagus pasti menghasilkan produk kerajinan yang bagus. .

Bahan baku batok bisa banyak didapat di Lombok. Kalau jenis kerajinan seperti kupu-kupu tempat pulpen, bahannya didapat dari  Kabupaten Lombok Utara (KLU). Kalau yang biasa bisa didapat di Kota Mataram.

“Kita ambil didua tempat, yaitu KLU dan Mataram,” terangnya.

Bahan baku banyaknya didapat di  KLU. Kalau di Mataram, limbah kelapa hanya dijadikan untuk membuat arang bukan untuk kerajinan.

Kisaran harga kerajinan batk, mulai dri Rp 10 ribu sampai paling mahal mencapai jutaan rupiah (khusus bahannya campuran limbah kayu digabung dengan batok). Pemasarannya hanya di wilayah Mataram saja, yakni di Artshop Nirwana miliknya di Taman Mayura Lombok.

“Kaena wisatawan banyak yang beli di Mayura, belum sampai ke luar daerah,” ucapnya.

Wisatawan yang datang umumnya lebih menyukai kerajinan yang ukuran kecil seperti gelang, cincin, jepit rambut kupu-kupu, dan lainnya sejenis itu. Untuk hasil jeinis kerajinan tergantung yang diprodulsi kalau jepit rambut 50 biji.

“Kita punya beberapa item, kurang lebih dua puluh jenis yang  bahannya dri batok kelapa,” katanya.

Omset kerajinan limbah ini per bulan baru bisa mencapai Rp3 juta, karena bisa dibilang produksi kerajinan batok ini baru merintis.  Namun pasar kerajinan ini cukup prospektif, perkembangannya cenderung meningkat.

Meski  tidak meningkat drastis namun terus naik sampai 20 hingga 25 persen. Tentu ini sangat dippengaruhi kerajinan yang punya model desain yang baru, jadi sangat tergantung kuat desainnya.

Beragam produk dihasilkan dari limbah batok ini, bahkan ada tempat permen, lampu dan ragam lainnya.

Paling lama dikerjakan dari bahan batok ini yaitu pembuatan lampu. Pembuatannya agak rumit karena harus mengikuti motif yang ada,” kata Ni Luh Ading Saraswati  yang sering mengikuti pameran yang diselenggarakan instansi pemerintah.

AYA

NTB sudah berkontribusi terhadap peternakan, mulai dari pengiriman daging hingga pengiriman pedet (anak sapi) ke beberapa daerah di Indonesia

MATARAM.lombokjournal.com – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi yang jadi perhatian khusus pengembangan ternak, mengingat memiliki potensi ruminansia yang besar.

Tahun 2017, Provinsi NTB telah mengekspor sapi sebanyak 30.000 ekor, dan sapi pedet sebanyak 10.000 ekor. Dengan potensi itu maka NTB berpeluang dikembangkan sebagai pusat produksi Sapi Nasional.

‘Tepat kalau NTB dipilih sebagai pusat kajian pengembangan peternakan sapi di indonesia,” ujar Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, S.H., M.Si saat menerima kunjungan  Sekretaris Anggota Wantimpres Bapak Darmadi beserta Tim Kajian “Model Pengembangan Peternakan Sapi Untuk Mewujudkan Swasembada Daging,” di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu (6/9).

Meningkatkan pertumbuhan populasi ternak sapi di Indonesia, diperlukan komitmen kuat semua pihak.  Melakukan program breeding berkelanjutan dan menggunakan pendekatan  potensi kawasan.

Daerah yang memiliki potensi ruminansia cukup prospektif seperti NTB, perlu mendapat prioritas dikembangkan. “NTB memiliki histori cukup gemilang dalam perdagangan sapi antar pulau sejak ratusan tahun yang silam,” tandasnya.

Wagub menegaskan, NTB sebagai daerah kajian pengembangan peternakan sapi di Indonesia, sangat tepat.  “Lebih dari itu, sangat berarti dalam membangkitkan kejayaan NTB sebagai pusat Peternakan, khususnya produksi sapi guna menyokong peningkatan jumlah populasi sapi di Indonesia,” ungkap Wagub.

Sebelumnya, Ketua rombongan selaku Sekretaris Anggota Wantimpres Bapak Jan Darmadi, Mayjen. TNI (Purn.). Dr. (H.C.) I.G.K Manila, S.IP menyampaikan maksud kunjungan ini dalam rangka meninjau dan menggali informasi terkait pengembangan sektor pertanian dan peternakan di Provinsi NTB.

“Nantinya kajian ini akan dilaporkan kepada Presiden RI Joko Widodo,” ujarnya.

AYA