OJK juga diharapkan berperan lebih baik mempermudah masyarakat dalam akses permodalan, terutama petani, nelayan dan buruh tani.

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi berharap,  agar Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  dan seluruh jajarannya melakukan pengawasan lebih intens terhadap lembaga-lembaga keuangan di NTB.

“Sehingga tidak ada lagi lembaga keuangan atau investasi di daerah ini yang menghadapi masalah yang berkaitan dengan hukum,” kata gubernur saat menerima kunjungan silaturahmi Kepala OJK- NTB yang baru, Farid Faletehan, di ruang Kerjanya, Senin (13/11).

Pengganti M.Yusri tersebut menghadap Gubernur untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagai Kepala OJK NTB yang baru menggantikan pejabat sebelumnya.

Gubernur Zainul Majdi yang akrab disapa TGB itu, juga berharap OJK dapat berperan lebih baik untuk mempermudah masyarakat dalam akses keuangan dan permodalan, terutama petani, nelayan dan buruh tani.

OJK juga diminta memaksimalkan peran pemuda dan pelajar sebagai literasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dalam hal pemanfaatan jasa keuangan. Bisa melalui penyuluhan, sosialisasi ke sekolah-sekolah dan pondok pesantren, terang Gubernur.

“Siapa tahu pemahaman yang diperoleh para pemuda dan pelajar dapat mempengaruhi para orang tua dalam memanfaatkan jasa keuangan yang punya kapasitas dan kapabilitas, sehingga tidak terjebak pada layanan jasa keuangan yang tidak bertanggung jawab,” kata TGB.

Farid Faletehan yang hadir tanpa didampingi staf, sempat melaporkan, secara umum perkembangan jasa keuangan di NTB saat ini telah mengalami trend perkembangan yang cukup bagus.

Ia mengatakan akan terus menjalin silaturahmi dan komunikasi  yang intens dengan pemerintah daerah.  Silaturahmi tersebut selain   dimanfaatkan sebagai media sharing informasi tentang perkembangan dan pemanfaatan jasa keuangan di NTB, juga untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap trend investasi dan  lembaga-lembaga jasa keuangan yang ada di daerah.

Hanya saja untuk  mengantisipasi kemungkinan munculnya investasi bodong, atau kasus kasus jasa keuangan ilegal, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan.

Selain itu terus membangun koordinasi yang intens dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait lainnya.

AYA/Hms

Sekitar 200 unit kendaran roda empat dengan kapasitas penumpang tidak lebih dari 6 orang, akan melakukan uji kir

MATARAM.lombokjournal.com —  Uber Teknologi beserta Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama Cabang NTB, mulai melaksanakan amanat Undang-undang dan Peraturan Pemerintah melalui Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2017, tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Dalam Permen tersebut, pasal 44 Point C berbunyi, operator perusahaan transportasi sewa khusus atau online diwajibkan melaksanakan sistem manajemen keselamatan dengan melakukan uji berkala atau kir kendaraan bermotor roda empat sesuai prosedur di masing-masing Kabupaten/Kota se Provinsi NTB.

Penjelasan tersebut disampaikan Kepala Cabang Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama, Iwan P. Balukea, Kamis (9/11) di Mataram.

Uji kir ini bertujuan mencapai standart layanan minumum keselamatan bertransportasi.

“Ini melindungi seluruh penumpang termasuk driver nya. Pemerintah dan operator wajib memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya,”  jelasnya,

Kir diwajibkan bagi kendaraan yang melakukan pengangkutan orang atau barang. “Sebagai pihak jasa, kami mendukung pula terwujudnya kelestarian dari kemungkinan pencemaran lingkungan maupun udara yang diakibatkan penggunaan kendaraan bermotor,” tambahnya

Pihaknya akan mendaftarkan sekitar 200 unit kendaran roda empat dengan kapasitas penumpang tidak lebih dari 6 orang untuk melakukan uji kir. Jenis, persyaratan, standart dan prosedur uji kir terdiri dari roda ban, ruang kemudi, body, sistem penerangan, kaca, perlengkapan kendaraan yang meliputi kotak P3K, dongkrak, safety belt hingga kunci roda.

Buku kir dipegang pemilik kendaran yang sudah dianyatakan lulus uji kir, sebagai salah satu syarat melaksanakan operasional kendaraan angkutan sewa khusus atau daring.  Biaya kir di masing-masing daerah berbeda-beda, kisaran 50.000,- hingga 100.000,-.

AYA

NTB jadi tuan rumah Seminar Internasional Pengembangan Pakan Dan Nutrisi Ternak

MATARAM.lombokjournal.com  —  Sekda NTB, Ir.H. Rosiady Sayuti, M.Sc.,P.hD, mewakili Gubernur NTB saat membuka seminar di Hotel Jayakarta Senggigi, Selasa, (7/11), mengatakan, NTB selama ini  memberi prioritas perhatian khusus untuk pengembangan peternakan.

“Hal itu dilakukan pemda, mengingat memiliki potensi ruminansia yang cukup besar,” katanya..

Sebagai salah satu provinsi  lumbung ternak nasional yang punya potensi ruminansia besar, ditunjuk dan dipercaya sebagai tuan rumah seminar internasional pengembangan ilmu pakan dan nutrisi ternak/international  atau seminar of animal nutrition dan feed sciences (ISAINI)  ke-5 tahun 2017.

Seminar internasional diikuti para pakar dan praktisi peternakan dari  perwakilan 5 negara , yakni Timor Leste, Malaysia, Australia, Indonesia dan New Zealand, digelar Fakultas Peternakan Universitas Mataram.

Selama ini NTB berkontribusi terhadap peternakan nasional, mulai dari pengiriman daging dan pengiriman pedet ke beberapa daerah di Indonesia. Tahun 2017 ini saja Provinsi NTB telah mengekspor sapi sebanyak 30.000 ekor dan sapi pedet sebanyak 10.000 ekor.

Untuk mengembangkan potensi peternakan yang besar, sejak tahun 2009 pemda NTB fokus dalam pengembangan ternak sapi melalui program unggulan Bumi Sejuta Sapi (BSS).

Program NTB BSS selain dihajatkan meningkatkan pertumbuhan populasi ternak sapi di Indonesia,  juga untuk melestarikan budaya  beternak di sebagian kalangan Masyarakat NTB, yang sudah berlangsung sejak lama.

‘Tradisi beternak itu, khususnya di pulau Sumbawa, telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat yang hidup secara turun temurun,” kata Pak Ros panggilan akrab Sekda NTB.

NTB memiliki histori gemilang dalam perdagangan sapi antar pulau sejak ratusan tahun yang silam, tandasnya.

Ke depan  NTB diharapkannya dapat memenuhi permintaan daging yang makin tinggi di Indonesia. Sekaligus sebagai penyuplai bibit ternak berkualitas  bagi berbagai provinsi lainnya di Indonesia.

Diadakannya Seminar Internasional Nutrisi dan Ilmu Pakan ternak ke-5 ini, diharapkan menjadikan NTB menjadi sentra produksi peternakan yang mampu memenuhi kebutuhan yang semakin pesat di sebagian besar negara berkembang, termasuk di Indonesia.

Banyak negara berkembang mengalami defisit pakan dan masalah yang dihadapi industri peternakan, selain  ketersediaan dan biaya bahan pakan yang tinggi.

Di sisi lain, keberlanjutan sistem produksi pakan dituntut untuk mampu berkompetisi  sebagai kunci pengembangan ternak berkelanjutan di berbagai negara, termasuk Indonesia khususnya di Provinsi NTB.

Penggunaan sumber pakan yang efisien melalui sumber pakan  baru hasil riset terutama yang tidak bersaing dengan makanan manusia.

“Jadi, saya harap optimalisasi sumber pakan lokal bisa mengambil peran besar dalam memenuhi ketersediaan pakan ternak yang berkualitas. Dngan demikian maka kemajuan teknologi pakan ternak ini akan mendukung sistem produksi ternak yang berkelanjutan,” pungkasnya.

AYA/Hms

Perusahaan yang membayar upah lebih rendah dari ketentuan yang ditetapkan, dianggap melanggar UU No 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan

MATARAM.lombokjournal.com — UMP (Upah Minimum Provinsi) NTB tahun 2018 telah ditetapkan Gubernur Nusa Tenggara Barat H.M Zainul Majdi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB  H. Wildan mengungkapkan itu di Mataram, Kamis (02/11). UMP NTB tahun 2018 mendatang  sebesar Rp. 1.825.000 atau naik 11,87 persen dari tahun sebelumnya Rp.1.631.190,-.

Wildan menjelaskan, usulan unsur Apindo 8,71 persen unsur Serikat Pekerja dan Serikat Buruh sebesar 13,96 persen  unsur pemerintah 11,71 persen. Dari usulan pengusaha dan ppekerja itu, akhirnya ditetapkan jalan tengahnya.

“Dari usulan ketiga unsur tersebut, Gubernur membulatkannya menjadi 11,87 persen,” terangnya.

Wildan mengatakan, Gubernur NTB menegaskan kenaikan UMP sebesar 11,87 persen resmi diberlakukan mulai 1 Januari 2018.

Diharapkannya, dengan penetapan itu tidak ada lagi perusahaan/pengusaha yang membayar upah di bawah standar upah minimum yang diberlakukan. Kalaupun tidak mampu hendaknya menggunakan prosedur penangguhan yang telah ditentukan.

“Jika ternyata perusahaan membayar upah lebih rendah dari ketentuan di atas maka dianggap melanggar UU No 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan, dan dikenakan sanksi yang telah ditentukan,” ctusnya

Dengan telah ditetapkannya kenaikan UMP tersebut, maka pemerintah Provinsi NTB menghimbau kepada seluruh Kabupaten/Kota se-NTB agar segera merumuskan usulan kenaikan UMK 2018 mendatang kepada Gubernur, dengan mengacu menggunakan formula pasa 46 dan pasal 47 PP Nomor 78 Tahun 2015.

Untuk UMK kabupaten/kota tetap ditentukan oleh provinsi dengan rekomendasi usulan dari pemerintah kabupaten/kota tersebut, paling lambat 21 November ini usulan tersebut harus sudah masuk.

“Untuk UMK Akan tetap ditentukan oleh Provinsi, tentunya dengan melibatkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/ Kota, yang diusahakan sampai 21 November ini semua usulan sudah masuk,” pungkasnya

AYA

KEK Mandalika juga membuka kesempatan untuk peningkatan perekonomian masyarakat pesisir

MATARAM.lombokjournal.com – Peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika oleh Presiden Joko Widodo baru-baru ini, dinilai menjadi peluang besar bagi pelaku usaha industri. Terutama bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) olahan makanan.

Sebab itu perlu adanya kolaborasi antara pariwisata dengan pelaku usaha industri di NTB.

“Home industri yang punya produk akan sangat bagus dipromosikan di KEK tersebut,” ungkàp Kasubdit Tanaman Pangan, Holtikultura, Perikanan dan Peternakan Kementerian Perdagangan, Andria Zubir SE, di Mataram, Kamis 26/10).

Ia menyatakan, hal ini bisa berjalan dengan baik. Namun semua kembali pada pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya.

KEK Mandalika membuka lebar pasar bagi mereka. Banyak wisatawan asing maupun nusantara yang akan datang ke kawasan tersebut. Mereka tentu ingin merasakan atau membawa sesuatu ke daerah asal mereka.

“Akan ada yang ingin mereka bawa dan rasakan dari NTB,” sambungnya.

Hal ini yang harus diperhatikan pemerintah setempat maupun NTB. Pemerintah dan pelaku usaha perlu menyesuaikan produk yang ingin dijual dengan selera wisatawan. Baik itu wisatawan asing maupun nusantara.

Sebab itu, pemerintah khususnya Dinas Pariwisata perlu memetakan wisatawan yang datang ke KEK Mandalika nantinya.

“Apakah dari China, Malaysia atau justru lokal,” tukasnya.

Pemetaan tersebut untuk mempermudah pemerintah dan pelaku usaha industri menyajikan produk sesuai dengan selera wisatawan. Misalnya kunjungan lebih banyak wisatawan yang datang dari Eropa, maka produk olahan nantinya akan menyelipkan selera wisatawan tersebut.

Tentunya tanpa merubah keaslian dari produk tersebut.

“Sekarang tergantung pelaku usaha bagaimana memanfaatkan situasi itu,” pungkasnya

Kemendag sendiri diakui Andria sangat mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan usaha mereka.  Semua pelaku usaha diberikan kebebasan untuk berinovasi dengan produk yang akan dihasilkan.

Terlebih lagi saat ini merupakan era persaingan yang cukup ketat. Para pelaku usaha harus terus berinovasi menghasilkan produk terbaik untuk dijual.

Hadirnya KEK Mandalika juga membuka kesempatan untuk peningkatan perekonomian masyarakat pesisir. Mereka bisa mengembangkan usaha beberapa komoditi perikanan dan kelautan.  Seperti sea food hingga olahan rumput laut.

Banyaknya wisatawan yang hadir membuat penghasilan mereka semakin meningkat.

“Dampaknya sangat bagus dan besar bagi mereka kelak,” pungkasnya.

AYA

Selain dibangun sirkuit kelas dunia, convention center dan 7 hotel terealisasi  tahun 2019

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menegaskan, pemerintah selain telah membangun infrastruktur fisik yang menyebar di seluruh Indonesia.  Pemerintah juga mengembangkan 3 macam infrastruktur industri, yaitu Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan kawasan strategis pariwisata nasional.

Mandalika adalah KEK sekaligus kawasan strategis parwisata nasional. Hal itu disampaikan Darmin Nasution, menjelang peresmian beroperasinya KEK Mandalika di Pantai Kuta Mandalika, Lombok Tengah,  Jum’at (20/10).

Dalam mendorong kesejahteraan masyarakat berbagai upaya perlu dilakukan. “Untuk itu, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pengusaha mendorong pengembangan kawasan industri, KEK, dan kawasan strategis pariwisata nasional,” ujar Darmin.

KEK Mandalika, terang Menko Darmin, difokuskan untuk kegiatan utama pariwisata. ITDC bertugas untuk membangun dan mengelola KEK Mandalika. Bahkan KEK Mandalika akan diproyeksikan memiliki 10.000 kamar hotel, dengan target 2.000 kamar hotel sampai dengan tahun 2019.

“Selain itu, KEK Mandalika akan dibangun sirkuit balap kelas dunia, convention center, dan 7 hotel yang diperkirakan terealisir pada tahun 2019,” jelasnya.

Sekretaris Dewan KEK Mandalika Enoh Suharto Pranoto kepada wartawan menjelaskan, KEK Mandalika mereplikasi kawasan Nusa Dua di Bali. Lebih dari itu, kawasan tersebut ditambah sirkuit balap.

“Konsepnya mereplikasi Nusa Dua, tapi ini akan lebih dikembangkan lagi, misalnya ada sirkuit MotoGP di dalam kawasan,” ujar Enoh.

Sudah ada investor yang akan membangun sirkuit balap. Bulan November 2017, akan dilakukan penandatanganan kerja sama dengan pihak Vinci Construction Grand Project untuk pembangunan sirkuit.

Sejumlah pejabat negara nampak ikut dalam peresmian KEK Mandalika, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agama Lukman Hakim, Menteri PU PR Basuki Hadimulyono, Menteri Agraria dan Tara Ruang BPN Sofyan Djalil, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.

AYA

BACA JUGA : Resmikan KEK Mandalika, Presiden Joko Widodo Titip Lima Pesan

Presiden tegaskan perlu kontrak jelas dengan investor, jika 6 bulan proses konstruksi tidak dimulai kontraknya langsung dicabut

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com — Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo meresmikan mulai beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Pantai Kute kawasan Mandalika  Kab. Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, Jum’at ( 20/10).

Tiba di lokasi peresmian tepat pukul 10.35 Wita, Presiden didampingi Menko bidang Perekonomian, Darmin Nasution, Mentri BUMN, Rini Soemarno, Menpar, Arief Yahya dan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang lebih dikenal sebagai Tuan Guru Bajang (TGB), disambut tarian Sedah Pangkesaman sebuah tradisional Sasak, yang secara khusus disajikan menyambut tamu-tamu kehormatan.

Saat meresmikan, Presiden  Joko Widodo mengatakan, permasalahan KEK Mandalika  hampir selama 26 tahun terkatung-katung dan belum dapat dirampungkan permasalahannya. Lamanya proses pembebasan di KEK Mandalika menyebabkan terhambatnya proses investasi.

“Setelah saya telusuri ternyata lamanya proses pembebasan lahan tersebut terletak pada perlunya payung hukum atau Inpres terkait pembebasan lahan,” ujarnya.

Untuk itu, Presiden bersama dengan jajarannya melakukan rapat untuk membuat Inpres pembebasan lahan, dan dalam 2 bulan proses pembebasan lahan berjalan dengan lancar.

Presiden menegaskan untuk merinci permasalahan yang ada kepada pimpinan agar masalah tidak berlarut-larut.

KEK Mandalika adalah proyek yang berdampak langsung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena dapat menyerap tenaga kerja sekitar 58.000 orang dengan investasi yang berjalan sekitar Rp. 13 triliun.

“Kawasan ini akan terus berkembang dan masyarakat akan merasakan manfaatnya,” ujar Jokowi.

Presiden sempat menitip pesan khusus kepada Gubernur dan Bupati bersama Forkopimda. Pesannya, antara lain pertama, menghijaukan KEK Mandalika.

“Penghijauan ini penting untuk membuat kawasan ini menjadi cantik. Menanam pohon harus dirawat, jangan hanya ditanam saja,” tegasnya.

Kedua, ITDC harus menyiapkan pasar cinderamata. “Siapkan lahan untuk pasar cinderamata, agar masyarakat merasakan ikut menikmati adanya kawasan ini,” ujarnya.

Ketiga, karakter bangunan di KEK Mandalika harus ada diferensiasi/pembeda dengan daerah lain. Provinsi NTB memiliki kekuatan arsitektur yang baik.

“Kekuatan karakter kedaerahan harus dimunculkan,” kata Presiden.

Keempat, perlu untuk menata cafe dan homestay dengan baik serta menyiapkan toilet yang berstandar internasional.

“Mumpung pembangunan KEK Mandalika baru titik nol dimulai. Jadi, penataan kawasan ini betul-betul terkonsep dengan baik. Karena kita ingin kawasan mandalika ini menjadi kawasan yang besar bagi pariwisata Indonesia yang akan memberikan dampak kepada NTB,” ucap Presiden.

Kelima, kepada investor harus ada kontrak yang jelas. Jangan sampai di dalam kontrak tidak ada ketetapan waktu dimulainya proses konstruksi.

“Kontrak beri waktu 6 bulan, jika belum dilakukan proses konstruksi pada waktu 6 bulan, setelah kontrak ditandatangani maka kontraknya langsung dicabut,” tegasnya.

Presiden Jokowi meminta agar didalam kontrak harus ada klausul bahwa dalam 6 bulan harus dimulai proses konstruksi/pembangunan.

AYA

BACA JUGA: KEK Mandalika, Target Tahun 2019 Dibangun 2 Ribu Kamar

Sejak dibuka impor bawang putih tahun 1998, harga bawang putih jatuh

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com —  Meski dihantam gelombang impor bawang putih sejak dibukanya impor tahun 1998, para petani bawang putih Sembalun masih bisa bertahan hingga kini, meski tidak mengalami keuntungan sebesar masa-masa sebelumnya.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan), Pending Dadih Permana mengungkapkan hal itu, saat berkunjung ke sentra bawang putih di Sembalun, Lombok Timur, NTB, Kamis (5/10),

“Setelah impor pada 1998 dibuka, harga (bawang putih) jatuh karena tidak bisa bersaing dengan yang impor,” ucap Dadih.

Meski demikian ia mensyukuri karena petani tetap bertahan. “Tapi alhamdulillah petani tetap bertahan,” ucap Dadih.

Kawasan Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) telah lama dikenal sebagai pusat pertanian bawang putih di Tanah Air. Letak Sembalun yang berada di lereng Gunung Rinjani menjadi keunggulan tersendiri dalam pengembangan bawang putih.

Dijelaskan Dadih, pada tahun  ’80an (bawang putih) Sembalun pernah berjaya, bahkan mantan Presiden Soeharto sempat melakukan panen raya bawang putih Sembalun.

Namun, sektor pertanian bawang putih Sembalun mengalami keterpurukan saat terjadi krisis moneter dan peralihan kekuasaan terjadi. Pascareformasi, keran impor bawang putih dibuka yang membuat para petani bawang putih Sembalun kewalahan.

Dadih melanjutkan, penanaman bawang putih sudah menjadi tradisi sejak lama bagi para petani Sembalun. Hal ini juga yang membuat pengembangan bawang putih tak mati total meski dihantam gelombang impor.

Kementan memberikan sejumlah bantuan sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan para petani bawang putih, mulai dari traktor, hingga pipa untuk pengairan.

“Kami terus mendorong bawang putih Sembalun bisa kembali berjaya, dan agar Sembalun jadi sumber benih bawang putih dalam negeri,” kata Dadih menambahkan.

AYA

BACA JUGA ; Mempercepat Korporasi Petani Di Sembalun

Badan usaha petani Sembalun didorong meningkatkan kemampuannya

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com  — Kelompok Ekonomi Petani (KEP) di Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), diberikan bimbingan teknis guna mempercepat korporasi petani.

Penyelenggaraan kegiatan itu dilakukan Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP).

Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementerian Pertanian (Kementan), Zahrun Helmi mengatakan, Sembalun merupakan kawasan potensial bagi pengembangan sektor pertanian.

“Tidak hanya di NTB, melainkan juga Indonesia,” kata Zahron Helmi, Kamis (05/10)

Di Sembalun, sejumlah kelompok berhasil secara kelembagaan ekonomi yakni kelompok tani Laksuna Unggul, Gumilang, dan Sejahtera yang telah bermitra dengan sejumlah perusahaan besar.

“Petani kita sangat siap, mereka yang di sini meski kelompok kecil tapi sudah bermitra dengan Indofood untuk kentang,” katanya.

Namun, Zahron menilai masih banyak yang juga harus dibenahi.Terutama yang menyangkut persoalan manajemen yang belum dikelola dengan baik. Misalnnya, belum ada unit jasa pelayanan di kelompok tani.

“Ini menjadi salah satu kerja keras yang harus dilakukan para penyuluh di lapangan,” ujar Zahrun Helmi.

Ia tidak menampik jika masih penyuluh yang kurang memahami segi manajerial. BPPSDMP terus mendorong para penyuluh memahami, memberikan dukungan manajemen dalam bisnis komersial.

Selama ini, para penyuluh kerap hanya fokus persoalan produksi saja.

“Bimbingan manajemen harus diberikan, ketika pemerintah Jokowi mengarahkan kelompok tani bergabung dalam satu korporasi yang notabene komersialisasi. Maka kelompok petani baru bisa menuju kelembagaan secara ekonomi,” jelas Zahron.

BPPSDMP juga mengintensifkan pemahaman para penyuluh melalui bimtek. Selama tahun ini, sosialisasi melalui bimtek telah dilakukan kepada 400 kelompok usaha tani.

Zahrun menyampaikan, pengembangan kelompok ekonomi petani merupakan upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan petani yang telah melaksanakan kegiatan usaha tani yang berorientasi pasar seperti koperasi petani, kelompok usaha bersama (KUB), maupun badan usaha milik petani lainnya.

“Pemahaman tentang bisnis komersial atau kelompok kelembagaan ekonomi ini yang terus kita dorong,” tegasnya.

AYA

BACA JUGA :

Petani Sembalun Tetap Bertahan Menghadapi Gelombang Bawang Putih Impor

Kementerian Pertanian diminta tambah pagu anggaran alokasi dana DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) untuk NTB

MATARAM.lombokjournal.com – Komoditi perkebunan NTB seperti kopi, kakao, tembakau, jambu mete dan kelapa perlu didukungan terus meningkatkan kualitas dan produktivitas serta nilai tambah. Hasil melimpah jika tidak diiringi upaya memberi nilai tambah pada produk tersebut, tidak akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wagub menegaskan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Provinsi NTB Tahun 2017 di Hotel Lombok Raya, Rabu (13/9). Rakor ini digelar sebagai forum untuk mengevaluasi, merumuskan dan merencanakan perkebunan yang berkelanjutan.

Diharapkannya, pembangunan perkebunan berkelanjutan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan perekonomian daerah, mengentaskan kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing masyarakat.

Selain sektor pariwisata, peternakan, perikanan, kelautan dan pertambangan, sektor perkebunan NTB memegang peranan penting menyokong pembangunan ekonomi daerah.

NTB memiliki potensi perkebunan yang bisa diandalkan. Baik sumber daya, sumber daya manusianya dan sumber daya pendukung lainnya. Beberapa komoditi perkebunan unggulan yang saat ini dikembangan pemerintah di antaranya, kopi, kakao, tembakau, jambu mete dan kelapa.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Ir. Husnul Fauzi, M. Si berharap sektor perkebunan dapat perhatian lebih besar baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ia meminta Kementerian Pertanian, agar alokasi dana DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) ditambah pagu anggarannya.

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Ir. Bambang MM menyampaikan, tujuan rakor adalah tak untuk menyamakan persepsi dan menyelaraskan langkah membangun perkebunan. Serta menginventarisasi potensi sumber daya yang dimiliki daerah.

“Kita bisa lihat potensi yang luar biasa, tembakau virginia hanya bisa hidup disini, apalagi jika pengelolaannya bisa dtingkatkan lagi,”  ucapnya. Manfaatnya bagi masyarakat NTB lebih besar jika pengelolaannya lebih baik.

Turut hadir pada acara tersebut Ketua Komisi II DPRD NTB, Bupati Kabupaten Lombok Utara, Bupati/Walikota se-NTB. Sebelum mengakhiri acara tersebut, Wagub menyerahkan secara simbolis paket bantuan kepada pengembang desa organik pada beberapa kabupaten yakni, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, dan Bima.

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian menyerahkan bantuan kepada kelompok tani/kebun yang terkena bencana alam (dampak perubahan iklim) pada Kabupaten Lombok Timur, dua kecamatan, lima desa, dan dua puluh tiga kelompok terdiri dari 7.469 bibit pohon kelapa, 7.000 bibit pohon kopi, dan 144.690 kg pupuk kompos.

Kesempatan yang sama, Bupati Lombok Utara, H. Najmul Ahyar, SH, MH menerima penghargaan atas komitmennya terkait pengembangan Kampung Coklat di Kabupaten Lombok Utara

AYA.