Kenaika justru terjadi pada harga tiket penumpang pesawat, dan upah pembantu rumah tangga

MATARAM.lombokjournal.com –  Saat ini  belum terjadi lonjakan harga bahan pokok maupun kelangkaan stok di NTB. Kenaikan justru terjadi pada tiket penerbangan dan upah pembantu rumah tangga (PRT).

Kepala Dinas Perdagangan Nusa Tenggara Barat (NTB) Putu Selly Andayani mengatakan itu, Selasa (5/12) DI Mataram. Sat ini di NTB, khususnya pulau Lombok, masyarakat sedang merayakan Maulid Nabi SAW selam satu Bulan penuh.

“Yang naik itu kan tiket penumpang pesawat, sama PRT. Kalau bahan pokok, seperti cabai sudah ada penetrasi dari pemerintah pusat, yang kaitannya dengan HET ( Harga Eceran tertinggi )yang masih berlangsung,” terangnya

Hasil rilis yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, pada Senin (4/12) kemarin. Jumlah penumpang yang datang melalui penerbangan domestik pada Oktober sebanyak 155.580 orang, atau naik tipis sebesar 0,31 persen dari September 2017.

Sedangkan jumlah penumpang yang datang melalui penerbangan internasional sebanyak 14.132 orang, atau turun sebesar 1,37 persen.

Sementara, jumlah penumpang yang berangkat pada Oktober 2017 melalui penerbangan domestik turun sebesar 2,41 persen dibandingkan September 2017.

Ada pun jumlah penumpang yang berangkat melalui penerbangan internasional meningkat sebesar 0,27 persen

Menurut, Stok bahan pokok untuk empat bulan ke depan di NTB, masih aman. Antisipasi sudah dilakukan Dinas Perdagangan NTB yang telah melakukan rapat koordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) NTB, kabupaten/kota, para distributor, dan juga Bulog, pada Stok bahan pokok untuk empat bulan ke depan di NTB, masih aman, tanggal 28 November lalu.

“Kita sudah mengadakan Rakor dengan TPID disana Para distributor dan Bulog mengatakan bahwa aman sampai empat bulan ke depan,” kata Putu Selly.

Meski belum terlihat adanya lonjakan harga maupun permintaan stok bahan pokok, saat itu Selly mengatakan agar mewaspadai peningkatan lonjakan sejumlah bahan pokok pada akhir tahun, lantaran masyarakat Lombok merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

“Yang perlu kita antisipasi peringatan Maulid Nabi selama satu bulan. Kita undangan Maulid ada beberapa, dan itu tentu membutuhkan daging semua. Saat ini masih minggu awal dan stok masih aman,” katanya.

Ia berharap ketersediaan stok tetap dijaga. Seperti diketahui Saat ini, lanjut Sally, harga daging masih relatif normal, dengan sebesar Rp 80 ribu per kg di pasar swalayan dan Rp 120 ribu per kg di pasar tradisional, yang menurutnya masih dalam kategori normal.

Sally juga mengapresiasi inisiasi Pemkot Mataram, Pemkab Lombok Barat, dan Pemkab Lombok Tengah yang menggelar pasar murah di kampung-kampung dengan masyarakat berpenghasilan rendah.

AYA

Terjadi karena adanya kenaikan Indeks Harga Konsumen

MATARAM.lombokjournal.com – Inflasi di Nusa Tenggara Barat pada bulan November 2017, mengalami kenaikan sebesar 0,37 persen.

Atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK),  dari 128,31 pada bulan Oktober 2017 menjadi 128,79 pada bulan November 2017.

Kabid Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB,  Ni Kadek Adi Madri, Senin 4/12 di kantor BPS mengatakan, angka inflasi ini berada di atas angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,20 persen.

Untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram mengalami inflasi sebesar 0,26 persen dan Kota Bima mengalami inflasi sebesar 0,81 persen.

Inflasi Nusa Tenggara Barat bulan November 2017 sebesar 0,37 persen, terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks harga.

Kenaikan pada Kelompok Bahan Makanan sebesar 1,03 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan bakar sebesar 0,27 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,25 persen; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 0,14 persen.

“Sedang Kelompok Transport, Komunikasi & Jasa Keuangan sebesar 0,13 persen; Kelompok Sandang sebesar 0,02 persen; Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olah raga sebesar 0,02 persen,” terangnya

Ia menjelaskan,  Laju inflasi Nusa Tenggara Barat tahun kalender November 2017 sebesar 2,83 persen lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun kalender November 2016 sebesar 1,96 persen.

“Sedangkan laju inflasi “tahun ke tahun” November 2017 sebesar 3,48 persen lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi “tahun ke tahun” di bulan November 2016 sebesar 2,89 persen,” pungkasnya.

AYA

Sekda KLU tak pernah dengar tawaran itu, tapi kalau ada investor penngolahan air laut Pemkab Lombok Utara siap kerjasama

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com — Sebagai bentuk tanggung jawab kemitraan, PT. Berkat Air Laut (BAL) mengaku pernah menawarkan kerjasama kepada pemerintah daerah Lombok Utara. namun  ditolak.

“Tawaran saham sebesar 51 persen itu kami sampaikan kepada Pemda beberapa tahun lalu. Mereka tidak perlu repot-repot keluar uang, tidak usah ikut kerja, tinggal terima keuntungan,” kata juru bicara PT BAL, Harli Wahodo, Rabu (29/11)

Dikatakan Wahodo, jika tawaran itu disepakati, maka saham sebesar 51 persen itu nantinya bisa diakuisisi oleh Pemda KLU secara bertahap dalam jangka waktu tertentu.

Dikomfirmasi terkait tawaran kerjasama tersebut, Sekda KLU. H. Suardi mengaku tidak pernah mendengar adanya tawaran yang dimaksud dari PT BAL sejauh ini.

“Saya tidak pernah dengar. Tapi kalaupun nanti ada investor khususnya dalam bidang pengolahan air laut yang siap membangun kerjasama dengan pemerintah daerah, akan kita pertimbangkan,” paparnya.

Sejak PT BAL beroperasi tahun 2011 lalu, Pemkab Lombok Utara tidak mendapatkan retribusi dari kegiatan penyulingan air laut tersebut. Hal itu dikarenakan Pemkab KLU tidak memiliki legalitas hukum sebagai dasar untuk penarikan retribusi kepada PT BAL.

DNU

Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) diperbolehkan atau mendapat izin pengeboran dan SIPA, sementara PT BAL tidak boleh

LOMBOK UTARA.lombokjurnal.com — Paska kisruh perizinan terkait kegiatan usaha PT. Berkat Air Laut (BAL) Gili Terawangan, disikapi cepat pihak managemen. Mereka kini mengklaim tengah mengajukan permohonan izin ke pusat.

“Saat ini, melalui Pemerintah Provinsi kami sedang memproses permohonan izin pemanfaatan air laut selain energi ke Kementrian Kelautan Jakarta,” ungkap Dirut PT .BAL John Matheson, dalam jumpa pers, di Trawangan. Rabu (29/11)

Jhon menegaskan, pihaknya pernah mengajukan Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) pada oktober 2015. Namun pengajuan ijin itu ditolak oleh BKPM-SPT berdasarkan rekomendasi teknis ESDM NTB.

Sementara, lanjut Jhon, di tahun 2016 BWS NTB memberikan rekomendasi teknis kepada PT BAL terkait pengambilan air laut yang berada di darat melalui sumur bor.

“Direktorat Sumber Daya Air di Jakarta, mengkomfirmasi mereka tidak bisa menerbitkan izin sumur yang  direkomendasi BWS NTB itu. Bahkan kami diminta untuk membawanya kembali ke ESDM NTB,” katanya.

Lebih jauh Jhon menambahkan, hingga saat ini pihaknya sudah berkali-kali meminta ESDM untuk mempertimbangkan kembali rekomendasi BWS dan data faktual di lapangan, namun tetap ditolak.

“Atas penolakan itulah, dalam rapat dengan pihak-pihak terkait pada Maret lalu, kami disarankan untuk memgajukan permohonan izin ke Kementrian Kelautan untuk pengambilan air laut langsung,” tukasnya.

Juru bicara PT BAL, Harli Wihodo, yang hadir mendampingi John dalam jumpa pers itu menegaskan, PT BAL tidak perlu memiliki SIUP seperti pada usaha perdagangan, mengingat PT BAL telah mengantongi Izin Prinsip dari Pemerintah.

Begitu juga terhadap izin operasional yang sering dikaitkan dengan PT BAL selama ini, menurutnya tidak perlu ada.

“Disini sedikit aneh, kenapa Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) diperbolehkan atau mendapat izin pengeboran dan SIPA, sementara PT BAL tidak boleh, padahal sama-sama di wilayah geografis NTB,” tanyanya.

Dikatakan Harli, PT BAL dalam hal ini tidak mengelola air tanah, melainkan air laut.

Sebagai imformasi, pemerintah daerah Lombok Utara pernah menyarankan PT BAL mengajukan SIPA untuk pengolahan air bawah tanah, sebagai legalitas pembayaran retribusi kepada Pemda KLU.. Hingga saat ini tidak ada regulasi atau payung hukum yang mengatur tentang retribusi air laut.

DNU

Penerbangan menuju Bali, saat ini masih dibatalkan karena penutupan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali.

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com -– Lombok International Airport kembali beroperasi normal sejak Selasa (28/11) pukul 06.00 WITA. Sebelumnya bandara di Lombok itu sempat ditutup sementara pada Senin (27/11) pada pukul 19.50 WITA, karena debu vulkanik dari erupsi Gunung Agung di Bali.

Dalam siaran pers yang diterima Lombok Journal, pihak Lombok International Airport menyiapkan Posko Layanan Terpadu yang dapat dimanfaatkan untuk para penumpang mendapatkan informasi terkait penerbangan serta operasional bandara.

Lombok International Airport terus melakukan rapat kordinasi setiap 6 (enam) jam sekali, bersama stakeholders (Airlines, BMKG, AIRNAV, CIQ, Ground Handling dan Perwakilan Otban Wil.IV).

Untuk penerbangan domestik menuju Jakarta, Bandung, Surabaya, Ujungpandang, Sumbawa, Bima dan Yogyakarta, baik dari maupun menuju Lombok International Airport mulai kembali normal.

Sedangkan untuk penerbangan menuju Bali, saat ini masih dibatalkan karena penutupan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali ditutup pada Senin (27/11) sejak pukul 07.15 WITA hingga hari ini, Selasa (28/11), akibat dampak dari debu vulkanik Gunung Agung.

“Jumlah penerbangan yang dibatakan pada tanggal 29 November 2017sebanyak 12 Flight menuju dan dari bali. Sedangkan  jumlah penerbangan yang dibatalkan sampai pada pukul 10.00 WITA sebanyak 17 Flight,,” Ujar I Gusti Ngurah Ardita General Manager Lombok International Airport.

AYA

Pendampingan dari WWF berdampak signifikan dan mendorong pewningkatan ekonomii petani

LOMBOK UTARA.lombokjurnal.com — Wakil Bupati KLU, Sarifudin. SH. MH. ikut bersama-sama warga Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Girang Genem Gelek Dusun Blencong desa Mumbulsari, Kecamatan Bayan memanen madu trigona, Selasa (28/11).

Panen perdana madu trigona oleh KUBe binaan Koperasi Maju Bersama itu diselenggarakan bersamaan dengan peresmian Rumah Produksi Madu bantuan MCA Indonesia dan Konsosrsium WWF Indonesia.

“Ini positif. Kita sangat terbantu dengan program pendampingan serta bantuan dari MCA dan WWF, mengingat KLU sangat potensial untuk pengembangan budidaya lebah dan kemiri,” kata Sarifudin.

Dikatakan Syarifudin, pendampingan yang diberikan WWF berdampak signifikan terhadap kualitas produski sekaligus mendorong peningkatan ekononi para petani, khususnya petani lebah.

Ketua Koperasi Maju Bersama Desa Santong. Kecamatan Kayangan. H. Artim, selaku pemegang izin pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 750 hektar itu, mengaku sangat terbantu dengan adanya program pendampingan dari WWF dan MCA.

Karena dengan adanya pendampingan itu, menurut H.Artim, kelompok petani madu kini jauh lebih baik.

“Banyak pengetahuan yang kami dapat. Kerjasama atau pendampingan ini sangat membantu para petani. Jika dulu kayu kemiri kami jual gelondongan, sekarang sudah bisa diolah menjadi minyak kemiri. Akses pasar juga lebih terbuka karena sekarang kami sudah punya label produk,” paparnya.

Sementara Direktur WWF Indonesia, M. Ridha Hakim, yang hadir dalam kesempatan itu berharap program pendampingan oleh WWF terintegrasi ke dalam RPJMDes.

“Dalam proses pemberdayaan masyarakat, kita tidak hanya fokus pada peningkatan kualitas produksi, tapi juga menyiapkan pasar,” tandasnya.

Sejauh ini pihaknya sudah membangun 3 unit rumah produksi. Diantaranya rumah produksi pengolahan kemiri desa salut, rumah produksi dusun blencong desa Mumbulsari (KLU).dan rumah produksi pengolahan HHBK di Desa Lantan (Loteng).

DNU

Untuk menciptakan pemerataan diperlukan instrumen-instrumen ekonomi harus diciptak

MATARAM.lombokjournal.com — Konversi kegiatan usaha PT. Bank NTB ke syariah  dinilai sejalan kebijakan nasional, antara lain sesuai dengan nilai religiusitas, salah satu nilai dasar kita dan itulah merupakan nilai dasar masyarakat nusantara.

“Khusus di NTB, itu sejalan dengan nilai nilai dasar keislaman yang dimiliki masyarakatnya,” kata Gubernur NTB, TGH M Zainul Majid menyatakan hal itu, saat menjadi keynote speaker pada Gathering sosialisasi perubahan kegiatan usaha Bank NTB menjadi PT.Bank NTB Syariah, di Ball Room Islamic Center Nusa Tenggara Barat, Rabu (15/11).

Dikatakan, nilai dasar dimaksud menjadi dasar kesepahaman para pemegang saham, termasuk Gubernur dan Bupati/Walikota se-NTB yang bersepakat melakukan konversi  bank NTB dari konvensional ke syariah.

“Kesepakatan tersebut diambil, karena di dalamnya ada kemaslahatan yang tidak hanya jangka pendek dan menengah, tapi juga jangka panjang untuk NTB, dan insyaAllah untuk indonesia yang kita cintai,” kata gubernur yang akrab Tuan Guru bajang (TGB).

Gathering diikuti oleh para pemegang saham PT. Bank NTB, anggota DPRD Prov. NTB dan nasabah bank NTB di pulau Lombok.

TGB menyampaikan, konversi bank syariah ini disepakati para pemegang saham untuk memenuhi asas keadilan, kebersamaan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Seperti dirumuskan dalam asas dan tujuan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Para pemegang saham sepakat, menurut TGB, tantangan kita di Indonesia dan NTB sebagai bagian integral dari Indonesia untuk menciptakan pemerataan. “Untuk menciptakan pemerataan maka instrumen-instrumen ekonomi harus diciptakan. Untuk itulah perbankan syariah diletakkan menjadi dasar,” jelas TGB.

Konversi Bank NTB ke sistem syariah diletakkan sebagai upaya membangun diferensiasi bagi NTB. Diferensiasi yang dimaksudkan, yyakni NTB harus mempunyai satu pendekatan yang khas yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat, khusunya dalam sektor pembangunan ekonomi.

“NTB akan diingat karena kebijakannya yang khas. Salah satunya seperti bidang pariwisata yang khas dengan halal tourismnya, atau mouslim traveler, walaupun memang dengan berbagai upaya perbaikan di segala bidang termasuk dibidang infrastruktur bagi penunjang halal tourism,” ujarnya.

TGB  mengajak para nasabah dan masyarakat tetap membangun dan mendukung Bank NTB setelah konversi menuju sistem syariah.

Dikatakan, sistem syariah ini bisa dipertanggungjawabkan baik dari sisi konseptual maupun penerapannya, tuturnya.

“Mari kita bersama-sama membangun bank yang kita cintai ini. Saya minta setelah konversi nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lebih banyak lagi mendukung bank NTB, yaitu dengan tetap menginvestasikan dananya,” pungkasnya.

AYA

—

Nilai impor bulan Oktober 2017 mengalami peningkatan sebesar 20,73 persen

MATARAM.lombokjournal.com — Nilai ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat bulan Oktober 2017 mengalami penurunan sebesar 9,36 persen. Pada ekspor bulan September 2017 bernilai US$ 75.528.654, sedang bulan Oktober hanya sebesar US$  68.459.642.

Badan Pusat Statistik (BPS) NTB merilis nilai ekspor tersebut yang disampaikan Kepala BPS NTB Hj. Endang Tri Wahyuningsih,Rabu (15/11).

Dikatakannya, ekspor pada bulan Oktober 2017 yang terbesar ditujukan ke negara Korea Selatan sebesar 65,35 persen, Jepang sebesar 33,80 persen dan Taiwan sebesar 0,19 persen.

“Ekspor terbesar ditunjukan Negara di Asia, seperti Korea selatan,jepang dan Taiwan,” tegasnya

Jenis barang ekspor Provinsi NTB yang terbesar pada bulan Oktober 2017 adalah barang tambang/galian non migas senilai US$ 67.850.324 (99,11 persen); ikan dan udang senilai US$ 168.951 (0,25 persen) dan garam, belerang, kapur sebesar US$ 158.093 (0,23 persen).

Sedangkan  nilai impor bulan Oktober 2017 bernilai US$ 10.961.295. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 20,73 persen dibandingkan dengan bulan September 2017 yang sebesar US$ 9.079.266. Sebagian besar Impor berasal dari negara Australia (31,15%), Swedia (17,32%) dan Jepang (15,76%).

“Jenis barang impor dengan nilai terbesar adalah mesin-mesin/pesawat mekanik (34,47%), benda-benda dari besi dan baja (29%) dan karet dan barang dari karet (16,08%),” pungkasnya

AYA

Wagub harapkan ada sinkronisasi kebijakan Pusat dan Daerah

MATARAM.lombokjpournal.com —  Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H Muhammad Amin angkat bicara, terkait rencana Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menawarkan pengoperasian Bandara Internasional Lombok (BIL) ke Pemerintah Selandia Baru.

“Kalau kebijakan pemerintah pusat kita sih tidak ingin menolak tanpa alasan,” kata Wagub di Mataram, Selasa (14/11).

Wagub berharap, ada sinkronisasi kebijakan terlebih dahulu antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tidak menimbulkan disharmoni. Menurutnya, ketidakselarasan ini bisa menghambat akselerasi program pemerintah di daerah.

“Harus ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sebelum itu dilakukan, sebaiknya ada kajian terlebih dahulu,” ungkapnya.

Sebelum mengambil keputusan, Amin minta pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah melalui Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi.

“Harus libatkan pak gubernur juga” terangnya

Amin mengaku, belum mengetahui dampak seperti apa yang akan ditimbulkan dengan adanya wacana kerjasama pengoperasian bandara kepada negara lain.  Namun ditegaskannya, kajian yang dilakukan harus benar-benar matang, dalam berbagai aspek, baik ekonomi, hingga sosial.

“Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kontribusi terhadap daerah,” katanya.

Tak hanya bandara, Amin juga meminta pemerintah melakukan kajian serupa bagi sejumlah infrastruktur transportasi lain di NTB yang ingin dikerjasamakan dengan asing, termasuk Pelabuhan Sumbawa.

“Kita tidak menolak, tapi tetap meminta kajian. Jangan dulu kita tolak tanpa melihat kajian,” terangnya.

Amin mempertanyakan wacana ini. Alih-alih menggunakan tenaga atau perusahaan dalam negeri, justru muncul wacana menggandeng asing. Amin ingin mengetahui penjelasan lebih lanjut terkait wacana ini.

Wagub mengaku belum menolak, karena belum tahu seperti apa progresnya. Namun ditegaskannya, tiap kebijakan pusat harus ada kajiannya dengan daerah.

“Apalagi ini soal bandara dan pelabuhan itu pintu masuk,” katanya.

AYA

Dengan transaksi non tunai, tidak ada lagi pengembalian dalam bentuk permen

MATARAM.lombokjournal.com – Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2014, harus disukseskan.

Ajakan itu disampaikan Andi Muhamad Saladin, Manager of Production PAYPRO, dalam percakapan dengan Lombok Journal di Mataram, Selasa (14/11).

“Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mulai beralih dari melakukan transaksi tunai, menjadi non tunai. Serta turut menyukseskan Gerakan Nasional Non Tunai yang dicanangkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2014,” ujar  Andi Muhamad Saladin.

Menurut Andi, masyarakat mendapat tambahan banyak keuntungan dengan melakukan transaksi non tunai dibandingkan dengan transaksi tunai. Contohnya, masyarakat tidak perlu menunggu kembalian, dan juga tidak ada lagi kembalian dalam bentuk permen.

Diakuinya, ajakan tersebut bukan tanpa tantangan, terutama terkait kebiasaan masyarakat yang terbiasa melakukan transaksi tunai.

“Tantangan terbesar adalah merubah tingkat kenyamanan masyarakat, dari melakukan transaksi tunai menjadi non tunai. Kami juga akan terus berinovasi dalam membuat program sehingga masyarakat tertarik untuk beralih melakukan transaksi non tunai,” terangnya.

Tentang PayPro

PayPro merupakan produk PT. Solusi Pasti Indonesia (SPI), diluncurkan tanggal  17 Mei 2017 lalu. PayPro adalah perusahaan fintech penyedia layanan solusi pembayaran digital, dan jasa keuangan dengan berbagai akses, baik melalui smartphone maupun feature phone.

Saat ini pelanggan PayPro telah lebih dari 7,5 juta pelanggan dengan lebih dari 3 juta transaksi setiap bulannya. PayPro juga telah bekerjasama dengan lebih dari 30 ribu toko di Indonesia.

PayPro memungkinkan pelanggannya melakukan transaksi di berbagai layanan seperti membeli pulsa, membeli token listrik, membayar berbagai tagihan, pembayaran transportasi umum, pembayaran di toko-toko dan juga dapat berinvestasi melalui aplikasi PayPro.

PayPro tersedia untuk diunduh di Google Play dan Apple Store.

AYA