Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) diperbolehkan atau mendapat izin pengeboran dan SIPA, sementara PT BAL tidak boleh

LOMBOK UTARA.lombokjurnal.com — Paska kisruh perizinan terkait kegiatan usaha PT. Berkat Air Laut (BAL) Gili Terawangan, disikapi cepat pihak managemen. Mereka kini mengklaim tengah mengajukan permohonan izin ke pusat.

“Saat ini, melalui Pemerintah Provinsi kami sedang memproses permohonan izin pemanfaatan air laut selain energi ke Kementrian Kelautan Jakarta,” ungkap Dirut PT .BAL John Matheson, dalam jumpa pers, di Trawangan. Rabu (29/11)

Jhon menegaskan, pihaknya pernah mengajukan Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) pada oktober 2015. Namun pengajuan ijin itu ditolak oleh BKPM-SPT berdasarkan rekomendasi teknis ESDM NTB.

Sementara, lanjut Jhon, di tahun 2016 BWS NTB memberikan rekomendasi teknis kepada PT BAL terkait pengambilan air laut yang berada di darat melalui sumur bor.

“Direktorat Sumber Daya Air di Jakarta, mengkomfirmasi mereka tidak bisa menerbitkan izin sumur yang  direkomendasi BWS NTB itu. Bahkan kami diminta untuk membawanya kembali ke ESDM NTB,” katanya.

Lebih jauh Jhon menambahkan, hingga saat ini pihaknya sudah berkali-kali meminta ESDM untuk mempertimbangkan kembali rekomendasi BWS dan data faktual di lapangan, namun tetap ditolak.

“Atas penolakan itulah, dalam rapat dengan pihak-pihak terkait pada Maret lalu, kami disarankan untuk memgajukan permohonan izin ke Kementrian Kelautan untuk pengambilan air laut langsung,” tukasnya.

Juru bicara PT BAL, Harli Wihodo, yang hadir mendampingi John dalam jumpa pers itu menegaskan, PT BAL tidak perlu memiliki SIUP seperti pada usaha perdagangan, mengingat PT BAL telah mengantongi Izin Prinsip dari Pemerintah.

Begitu juga terhadap izin operasional yang sering dikaitkan dengan PT BAL selama ini, menurutnya tidak perlu ada.

“Disini sedikit aneh, kenapa Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) diperbolehkan atau mendapat izin pengeboran dan SIPA, sementara PT BAL tidak boleh, padahal sama-sama di wilayah geografis NTB,” tanyanya.

Dikatakan Harli, PT BAL dalam hal ini tidak mengelola air tanah, melainkan air laut.

Sebagai imformasi, pemerintah daerah Lombok Utara pernah menyarankan PT BAL mengajukan SIPA untuk pengolahan air bawah tanah, sebagai legalitas pembayaran retribusi kepada Pemda KLU.. Hingga saat ini tidak ada regulasi atau payung hukum yang mengatur tentang retribusi air laut.

DNU

Penerbangan menuju Bali, saat ini masih dibatalkan karena penutupan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali.

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com -– Lombok International Airport kembali beroperasi normal sejak Selasa (28/11) pukul 06.00 WITA. Sebelumnya bandara di Lombok itu sempat ditutup sementara pada Senin (27/11) pada pukul 19.50 WITA, karena debu vulkanik dari erupsi Gunung Agung di Bali.

Dalam siaran pers yang diterima Lombok Journal, pihak Lombok International Airport menyiapkan Posko Layanan Terpadu yang dapat dimanfaatkan untuk para penumpang mendapatkan informasi terkait penerbangan serta operasional bandara.

Lombok International Airport terus melakukan rapat kordinasi setiap 6 (enam) jam sekali, bersama stakeholders (Airlines, BMKG, AIRNAV, CIQ, Ground Handling dan Perwakilan Otban Wil.IV).

Untuk penerbangan domestik menuju Jakarta, Bandung, Surabaya, Ujungpandang, Sumbawa, Bima dan Yogyakarta, baik dari maupun menuju Lombok International Airport mulai kembali normal.

Sedangkan untuk penerbangan menuju Bali, saat ini masih dibatalkan karena penutupan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali ditutup pada Senin (27/11) sejak pukul 07.15 WITA hingga hari ini, Selasa (28/11), akibat dampak dari debu vulkanik Gunung Agung.

“Jumlah penerbangan yang dibatakan pada tanggal 29 November 2017sebanyak 12 Flight menuju dan dari bali. Sedangkan  jumlah penerbangan yang dibatalkan sampai pada pukul 10.00 WITA sebanyak 17 Flight,,” Ujar I Gusti Ngurah Ardita General Manager Lombok International Airport.

AYA

Pendampingan dari WWF berdampak signifikan dan mendorong pewningkatan ekonomii petani

LOMBOK UTARA.lombokjurnal.com — Wakil Bupati KLU, Sarifudin. SH. MH. ikut bersama-sama warga Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Girang Genem Gelek Dusun Blencong desa Mumbulsari, Kecamatan Bayan memanen madu trigona, Selasa (28/11).

Panen perdana madu trigona oleh KUBe binaan Koperasi Maju Bersama itu diselenggarakan bersamaan dengan peresmian Rumah Produksi Madu bantuan MCA Indonesia dan Konsosrsium WWF Indonesia.

“Ini positif. Kita sangat terbantu dengan program pendampingan serta bantuan dari MCA dan WWF, mengingat KLU sangat potensial untuk pengembangan budidaya lebah dan kemiri,” kata Sarifudin.

Dikatakan Syarifudin, pendampingan yang diberikan WWF berdampak signifikan terhadap kualitas produski sekaligus mendorong peningkatan ekononi para petani, khususnya petani lebah.

Ketua Koperasi Maju Bersama Desa Santong. Kecamatan Kayangan. H. Artim, selaku pemegang izin pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 750 hektar itu, mengaku sangat terbantu dengan adanya program pendampingan dari WWF dan MCA.

Karena dengan adanya pendampingan itu, menurut H.Artim, kelompok petani madu kini jauh lebih baik.

“Banyak pengetahuan yang kami dapat. Kerjasama atau pendampingan ini sangat membantu para petani. Jika dulu kayu kemiri kami jual gelondongan, sekarang sudah bisa diolah menjadi minyak kemiri. Akses pasar juga lebih terbuka karena sekarang kami sudah punya label produk,” paparnya.

Sementara Direktur WWF Indonesia, M. Ridha Hakim, yang hadir dalam kesempatan itu berharap program pendampingan oleh WWF terintegrasi ke dalam RPJMDes.

“Dalam proses pemberdayaan masyarakat, kita tidak hanya fokus pada peningkatan kualitas produksi, tapi juga menyiapkan pasar,” tandasnya.

Sejauh ini pihaknya sudah membangun 3 unit rumah produksi. Diantaranya rumah produksi pengolahan kemiri desa salut, rumah produksi dusun blencong desa Mumbulsari (KLU).dan rumah produksi pengolahan HHBK di Desa Lantan (Loteng).

DNU

Untuk menciptakan pemerataan diperlukan instrumen-instrumen ekonomi harus diciptak

MATARAM.lombokjournal.com — Konversi kegiatan usaha PT. Bank NTB ke syariah  dinilai sejalan kebijakan nasional, antara lain sesuai dengan nilai religiusitas, salah satu nilai dasar kita dan itulah merupakan nilai dasar masyarakat nusantara.

“Khusus di NTB, itu sejalan dengan nilai nilai dasar keislaman yang dimiliki masyarakatnya,” kata Gubernur NTB, TGH M Zainul Majid menyatakan hal itu, saat menjadi keynote speaker pada Gathering sosialisasi perubahan kegiatan usaha Bank NTB menjadi PT.Bank NTB Syariah, di Ball Room Islamic Center Nusa Tenggara Barat, Rabu (15/11).

Dikatakan, nilai dasar dimaksud menjadi dasar kesepahaman para pemegang saham, termasuk Gubernur dan Bupati/Walikota se-NTB yang bersepakat melakukan konversi  bank NTB dari konvensional ke syariah.

“Kesepakatan tersebut diambil, karena di dalamnya ada kemaslahatan yang tidak hanya jangka pendek dan menengah, tapi juga jangka panjang untuk NTB, dan insyaAllah untuk indonesia yang kita cintai,” kata gubernur yang akrab Tuan Guru bajang (TGB).

Gathering diikuti oleh para pemegang saham PT. Bank NTB, anggota DPRD Prov. NTB dan nasabah bank NTB di pulau Lombok.

TGB menyampaikan, konversi bank syariah ini disepakati para pemegang saham untuk memenuhi asas keadilan, kebersamaan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Seperti dirumuskan dalam asas dan tujuan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Para pemegang saham sepakat, menurut TGB, tantangan kita di Indonesia dan NTB sebagai bagian integral dari Indonesia untuk menciptakan pemerataan. “Untuk menciptakan pemerataan maka instrumen-instrumen ekonomi harus diciptakan. Untuk itulah perbankan syariah diletakkan menjadi dasar,” jelas TGB.

Konversi Bank NTB ke sistem syariah diletakkan sebagai upaya membangun diferensiasi bagi NTB. Diferensiasi yang dimaksudkan, yyakni NTB harus mempunyai satu pendekatan yang khas yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat, khusunya dalam sektor pembangunan ekonomi.

“NTB akan diingat karena kebijakannya yang khas. Salah satunya seperti bidang pariwisata yang khas dengan halal tourismnya, atau mouslim traveler, walaupun memang dengan berbagai upaya perbaikan di segala bidang termasuk dibidang infrastruktur bagi penunjang halal tourism,” ujarnya.

TGB  mengajak para nasabah dan masyarakat tetap membangun dan mendukung Bank NTB setelah konversi menuju sistem syariah.

Dikatakan, sistem syariah ini bisa dipertanggungjawabkan baik dari sisi konseptual maupun penerapannya, tuturnya.

“Mari kita bersama-sama membangun bank yang kita cintai ini. Saya minta setelah konversi nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lebih banyak lagi mendukung bank NTB, yaitu dengan tetap menginvestasikan dananya,” pungkasnya.

AYA

—

Nilai impor bulan Oktober 2017 mengalami peningkatan sebesar 20,73 persen

MATARAM.lombokjournal.com — Nilai ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat bulan Oktober 2017 mengalami penurunan sebesar 9,36 persen. Pada ekspor bulan September 2017 bernilai US$ 75.528.654, sedang bulan Oktober hanya sebesar US$  68.459.642.

Badan Pusat Statistik (BPS) NTB merilis nilai ekspor tersebut yang disampaikan Kepala BPS NTB Hj. Endang Tri Wahyuningsih,Rabu (15/11).

Dikatakannya, ekspor pada bulan Oktober 2017 yang terbesar ditujukan ke negara Korea Selatan sebesar 65,35 persen, Jepang sebesar 33,80 persen dan Taiwan sebesar 0,19 persen.

“Ekspor terbesar ditunjukan Negara di Asia, seperti Korea selatan,jepang dan Taiwan,” tegasnya

Jenis barang ekspor Provinsi NTB yang terbesar pada bulan Oktober 2017 adalah barang tambang/galian non migas senilai US$ 67.850.324 (99,11 persen); ikan dan udang senilai US$ 168.951 (0,25 persen) dan garam, belerang, kapur sebesar US$ 158.093 (0,23 persen).

Sedangkan  nilai impor bulan Oktober 2017 bernilai US$ 10.961.295. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 20,73 persen dibandingkan dengan bulan September 2017 yang sebesar US$ 9.079.266. Sebagian besar Impor berasal dari negara Australia (31,15%), Swedia (17,32%) dan Jepang (15,76%).

“Jenis barang impor dengan nilai terbesar adalah mesin-mesin/pesawat mekanik (34,47%), benda-benda dari besi dan baja (29%) dan karet dan barang dari karet (16,08%),” pungkasnya

AYA

Wagub harapkan ada sinkronisasi kebijakan Pusat dan Daerah

MATARAM.lombokjpournal.com —  Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H Muhammad Amin angkat bicara, terkait rencana Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menawarkan pengoperasian Bandara Internasional Lombok (BIL) ke Pemerintah Selandia Baru.

“Kalau kebijakan pemerintah pusat kita sih tidak ingin menolak tanpa alasan,” kata Wagub di Mataram, Selasa (14/11).

Wagub berharap, ada sinkronisasi kebijakan terlebih dahulu antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tidak menimbulkan disharmoni. Menurutnya, ketidakselarasan ini bisa menghambat akselerasi program pemerintah di daerah.

“Harus ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sebelum itu dilakukan, sebaiknya ada kajian terlebih dahulu,” ungkapnya.

Sebelum mengambil keputusan, Amin minta pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah melalui Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi.

“Harus libatkan pak gubernur juga” terangnya

Amin mengaku, belum mengetahui dampak seperti apa yang akan ditimbulkan dengan adanya wacana kerjasama pengoperasian bandara kepada negara lain.  Namun ditegaskannya, kajian yang dilakukan harus benar-benar matang, dalam berbagai aspek, baik ekonomi, hingga sosial.

“Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kontribusi terhadap daerah,” katanya.

Tak hanya bandara, Amin juga meminta pemerintah melakukan kajian serupa bagi sejumlah infrastruktur transportasi lain di NTB yang ingin dikerjasamakan dengan asing, termasuk Pelabuhan Sumbawa.

“Kita tidak menolak, tapi tetap meminta kajian. Jangan dulu kita tolak tanpa melihat kajian,” terangnya.

Amin mempertanyakan wacana ini. Alih-alih menggunakan tenaga atau perusahaan dalam negeri, justru muncul wacana menggandeng asing. Amin ingin mengetahui penjelasan lebih lanjut terkait wacana ini.

Wagub mengaku belum menolak, karena belum tahu seperti apa progresnya. Namun ditegaskannya, tiap kebijakan pusat harus ada kajiannya dengan daerah.

“Apalagi ini soal bandara dan pelabuhan itu pintu masuk,” katanya.

AYA

Dengan transaksi non tunai, tidak ada lagi pengembalian dalam bentuk permen

MATARAM.lombokjournal.com – Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2014, harus disukseskan.

Ajakan itu disampaikan Andi Muhamad Saladin, Manager of Production PAYPRO, dalam percakapan dengan Lombok Journal di Mataram, Selasa (14/11).

“Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mulai beralih dari melakukan transaksi tunai, menjadi non tunai. Serta turut menyukseskan Gerakan Nasional Non Tunai yang dicanangkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2014,” ujar  Andi Muhamad Saladin.

Menurut Andi, masyarakat mendapat tambahan banyak keuntungan dengan melakukan transaksi non tunai dibandingkan dengan transaksi tunai. Contohnya, masyarakat tidak perlu menunggu kembalian, dan juga tidak ada lagi kembalian dalam bentuk permen.

Diakuinya, ajakan tersebut bukan tanpa tantangan, terutama terkait kebiasaan masyarakat yang terbiasa melakukan transaksi tunai.

“Tantangan terbesar adalah merubah tingkat kenyamanan masyarakat, dari melakukan transaksi tunai menjadi non tunai. Kami juga akan terus berinovasi dalam membuat program sehingga masyarakat tertarik untuk beralih melakukan transaksi non tunai,” terangnya.

Tentang PayPro

PayPro merupakan produk PT. Solusi Pasti Indonesia (SPI), diluncurkan tanggal  17 Mei 2017 lalu. PayPro adalah perusahaan fintech penyedia layanan solusi pembayaran digital, dan jasa keuangan dengan berbagai akses, baik melalui smartphone maupun feature phone.

Saat ini pelanggan PayPro telah lebih dari 7,5 juta pelanggan dengan lebih dari 3 juta transaksi setiap bulannya. PayPro juga telah bekerjasama dengan lebih dari 30 ribu toko di Indonesia.

PayPro memungkinkan pelanggannya melakukan transaksi di berbagai layanan seperti membeli pulsa, membeli token listrik, membayar berbagai tagihan, pembayaran transportasi umum, pembayaran di toko-toko dan juga dapat berinvestasi melalui aplikasi PayPro.

PayPro tersedia untuk diunduh di Google Play dan Apple Store.

AYA

OJK juga diharapkan berperan lebih baik mempermudah masyarakat dalam akses permodalan, terutama petani, nelayan dan buruh tani.

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi berharap,  agar Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  dan seluruh jajarannya melakukan pengawasan lebih intens terhadap lembaga-lembaga keuangan di NTB.

“Sehingga tidak ada lagi lembaga keuangan atau investasi di daerah ini yang menghadapi masalah yang berkaitan dengan hukum,” kata gubernur saat menerima kunjungan silaturahmi Kepala OJK- NTB yang baru, Farid Faletehan, di ruang Kerjanya, Senin (13/11).

Pengganti M.Yusri tersebut menghadap Gubernur untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagai Kepala OJK NTB yang baru menggantikan pejabat sebelumnya.

Gubernur Zainul Majdi yang akrab disapa TGB itu, juga berharap OJK dapat berperan lebih baik untuk mempermudah masyarakat dalam akses keuangan dan permodalan, terutama petani, nelayan dan buruh tani.

OJK juga diminta memaksimalkan peran pemuda dan pelajar sebagai literasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dalam hal pemanfaatan jasa keuangan. Bisa melalui penyuluhan, sosialisasi ke sekolah-sekolah dan pondok pesantren, terang Gubernur.

“Siapa tahu pemahaman yang diperoleh para pemuda dan pelajar dapat mempengaruhi para orang tua dalam memanfaatkan jasa keuangan yang punya kapasitas dan kapabilitas, sehingga tidak terjebak pada layanan jasa keuangan yang tidak bertanggung jawab,” kata TGB.

Farid Faletehan yang hadir tanpa didampingi staf, sempat melaporkan, secara umum perkembangan jasa keuangan di NTB saat ini telah mengalami trend perkembangan yang cukup bagus.

Ia mengatakan akan terus menjalin silaturahmi dan komunikasi  yang intens dengan pemerintah daerah.  Silaturahmi tersebut selain   dimanfaatkan sebagai media sharing informasi tentang perkembangan dan pemanfaatan jasa keuangan di NTB, juga untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap trend investasi dan  lembaga-lembaga jasa keuangan yang ada di daerah.

Hanya saja untuk  mengantisipasi kemungkinan munculnya investasi bodong, atau kasus kasus jasa keuangan ilegal, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan.

Selain itu terus membangun koordinasi yang intens dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait lainnya.

AYA/Hms

Sekitar 200 unit kendaran roda empat dengan kapasitas penumpang tidak lebih dari 6 orang, akan melakukan uji kir

MATARAM.lombokjournal.com —  Uber Teknologi beserta Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama Cabang NTB, mulai melaksanakan amanat Undang-undang dan Peraturan Pemerintah melalui Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2017, tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Dalam Permen tersebut, pasal 44 Point C berbunyi, operator perusahaan transportasi sewa khusus atau online diwajibkan melaksanakan sistem manajemen keselamatan dengan melakukan uji berkala atau kir kendaraan bermotor roda empat sesuai prosedur di masing-masing Kabupaten/Kota se Provinsi NTB.

Penjelasan tersebut disampaikan Kepala Cabang Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama, Iwan P. Balukea, Kamis (9/11) di Mataram.

Uji kir ini bertujuan mencapai standart layanan minumum keselamatan bertransportasi.

“Ini melindungi seluruh penumpang termasuk driver nya. Pemerintah dan operator wajib memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya,”  jelasnya,

Kir diwajibkan bagi kendaraan yang melakukan pengangkutan orang atau barang. “Sebagai pihak jasa, kami mendukung pula terwujudnya kelestarian dari kemungkinan pencemaran lingkungan maupun udara yang diakibatkan penggunaan kendaraan bermotor,” tambahnya

Pihaknya akan mendaftarkan sekitar 200 unit kendaran roda empat dengan kapasitas penumpang tidak lebih dari 6 orang untuk melakukan uji kir. Jenis, persyaratan, standart dan prosedur uji kir terdiri dari roda ban, ruang kemudi, body, sistem penerangan, kaca, perlengkapan kendaraan yang meliputi kotak P3K, dongkrak, safety belt hingga kunci roda.

Buku kir dipegang pemilik kendaran yang sudah dianyatakan lulus uji kir, sebagai salah satu syarat melaksanakan operasional kendaraan angkutan sewa khusus atau daring.  Biaya kir di masing-masing daerah berbeda-beda, kisaran 50.000,- hingga 100.000,-.

AYA

NTB jadi tuan rumah Seminar Internasional Pengembangan Pakan Dan Nutrisi Ternak

MATARAM.lombokjournal.com  —  Sekda NTB, Ir.H. Rosiady Sayuti, M.Sc.,P.hD, mewakili Gubernur NTB saat membuka seminar di Hotel Jayakarta Senggigi, Selasa, (7/11), mengatakan, NTB selama ini  memberi prioritas perhatian khusus untuk pengembangan peternakan.

“Hal itu dilakukan pemda, mengingat memiliki potensi ruminansia yang cukup besar,” katanya..

Sebagai salah satu provinsi  lumbung ternak nasional yang punya potensi ruminansia besar, ditunjuk dan dipercaya sebagai tuan rumah seminar internasional pengembangan ilmu pakan dan nutrisi ternak/international  atau seminar of animal nutrition dan feed sciences (ISAINI)  ke-5 tahun 2017.

Seminar internasional diikuti para pakar dan praktisi peternakan dari  perwakilan 5 negara , yakni Timor Leste, Malaysia, Australia, Indonesia dan New Zealand, digelar Fakultas Peternakan Universitas Mataram.

Selama ini NTB berkontribusi terhadap peternakan nasional, mulai dari pengiriman daging dan pengiriman pedet ke beberapa daerah di Indonesia. Tahun 2017 ini saja Provinsi NTB telah mengekspor sapi sebanyak 30.000 ekor dan sapi pedet sebanyak 10.000 ekor.

Untuk mengembangkan potensi peternakan yang besar, sejak tahun 2009 pemda NTB fokus dalam pengembangan ternak sapi melalui program unggulan Bumi Sejuta Sapi (BSS).

Program NTB BSS selain dihajatkan meningkatkan pertumbuhan populasi ternak sapi di Indonesia,  juga untuk melestarikan budaya  beternak di sebagian kalangan Masyarakat NTB, yang sudah berlangsung sejak lama.

‘Tradisi beternak itu, khususnya di pulau Sumbawa, telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat yang hidup secara turun temurun,” kata Pak Ros panggilan akrab Sekda NTB.

NTB memiliki histori gemilang dalam perdagangan sapi antar pulau sejak ratusan tahun yang silam, tandasnya.

Ke depan  NTB diharapkannya dapat memenuhi permintaan daging yang makin tinggi di Indonesia. Sekaligus sebagai penyuplai bibit ternak berkualitas  bagi berbagai provinsi lainnya di Indonesia.

Diadakannya Seminar Internasional Nutrisi dan Ilmu Pakan ternak ke-5 ini, diharapkan menjadikan NTB menjadi sentra produksi peternakan yang mampu memenuhi kebutuhan yang semakin pesat di sebagian besar negara berkembang, termasuk di Indonesia.

Banyak negara berkembang mengalami defisit pakan dan masalah yang dihadapi industri peternakan, selain  ketersediaan dan biaya bahan pakan yang tinggi.

Di sisi lain, keberlanjutan sistem produksi pakan dituntut untuk mampu berkompetisi  sebagai kunci pengembangan ternak berkelanjutan di berbagai negara, termasuk Indonesia khususnya di Provinsi NTB.

Penggunaan sumber pakan yang efisien melalui sumber pakan  baru hasil riset terutama yang tidak bersaing dengan makanan manusia.

“Jadi, saya harap optimalisasi sumber pakan lokal bisa mengambil peran besar dalam memenuhi ketersediaan pakan ternak yang berkualitas. Dngan demikian maka kemajuan teknologi pakan ternak ini akan mendukung sistem produksi ternak yang berkelanjutan,” pungkasnya.

AYA/Hms