Rekomendasi BKPRD itu, bukan jaminan PT. BAL bisa aman

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Tim Badan Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Lombok Utara akhirnya mengeluarkan surat rekomendasi tentang wilayah daratan pulau dan pemanpfaatan pulau kepada PT. BAL. pada akhir Desember lalu.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejak beroperasi tahun 2011 lalu,  PT. BAL diketahui belum mengantongi rekomendasi BKPRD sebagai salah satu ketentuan yang harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan usaha pengelolaan air tanah di Terawangan.

“Surat rekomendasi itu kami terima tanggal 28 Desember 2017 lalu. Dengan keluarnya rekomendasi ini akan menjadi dasar kami untuk mengurus izin-izin yang lainnya,” kata juru bicara PT. BAL Arli Wihodo. Selasa (2/1).

Meski demikian, kata Arli, rekomendasi BKPRD itu tidak menjamin kegiatan usaha PT. BAL bisa aman. Menurutnya saat ini pihaknya juga masih sedang mengajukan pengurusan izin ke pusat.

“Proses izin di pusat tetap dilanjutkan. Rekomendasi BKPRD itu, bukan jaminan PT. BAL bisa aman,” paparnya.

Saat ditanya apakah daerah bisa mendapatkan keuntungan setelah dikeluarkannya rekomendasi tersebut, Arli menjelaskan hal itu bisa terwujud jika ada kontrak kerjasama antara PT. BAL dan Pemda KLU.

Terhadap kasus hukum yang saat ini sedang dihadapi PT : BAL, Arli menegaskan jika hal tersebut tidak ada korelasinya dengan terbitnya rekomendasi BKPRD.

“Proses hukum tetap berjalan. Namun jika nanti dalam prosesnya semua ketentuan perizinan bisa dipenuhi, maka akan menjadi bukti dalam perkara,” tandasnya.

Dihubungi terpisah, Ketua BKPRD KLU. H. Suardi, mengatakan, pihaknya telah mempertimbangkan dan melakukan kajian terhadap semua persyaratan yang diajukan, sehingga rekomendasi dimaksud bisa diterbitkan.

Pemda sudah memberikan kesempatan ekspos kepada PT. BAL pada Desember lalu. Semua ini kita jalankan sesuai ketentuan yang ada,” paparnya.

NU

Kalau kenaikan ikan tawar karena pengaruh Tahun Baru, biasanya banyak orang buat acara bakar ikan

MATARAM.lombokjournal – Harga ikan melonjak di sejumlah pasar tradisional dan kolam penjualan ikan segar jelang tahun baru. Kenaikan terjadi pada harga ikan laut maupun ikan air tawar.

Namun Kepala  Dinas Perdagangan NTB, Hj Putu Selly Andayani mengatakan, kenaikan ini terjadi akibat pengaruh cuaca buruk.

“Sekarang kan cuaca sedang tidak bersahabat,” ujarnya

Ia membenarkan adanya kenaikan harga ikan di pasar. Namun hal tersebut dinilainya sudah lumrah tiap kali saat cuaca buruk.

Cuaca buruk membuat hasil tangkapan nelayan sedikit. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak berani melaut.

“Jumlah ikan sedikit dan harganya pun naik,” sambungnya.

Menurut Selly, kondisi itu tidak berlangsung lama. Setelah cuaca kembali normal, harga juga akan kembali normal.

Kalau cuaca normal, nelayan bisa kembali melaut dan mendapatkan hasil tangkapan yang banyak.  Sementara ini Selly meminta masyarakat untuk berhemat atau mengalihkan konsumsi ke selain ikan.

“Kalau Sementara ini ganti saja pakai tahu tempe atau lauk lainnya,” ungkap Selly.

Terkait juga melonjaknya harga ikan air tawar, menurut Selly ini diperkirakan mendekati pergantian tahun baru 2018. Puncaknya diperkirakan pada malam pergantian tahun baru 2018.

Sudah menjadi tradisi masyarakat banyak untuk bakar ikan pada malam tersebut.

” Paling kenaikannya sampai Malam Tahun baru, karena banyak yang dipake untuk Bakar ikan, karena itu merupakan tradisi Tahunan” pungkasnya

AYA

Pasar-pasar tradisional yang belum direnovasi dan kumuh menyebabkan pelanggan beralih pada ritel atau pasar modern

MATARAM.lombokjournal.com —  Warung tradisional sulit berkembang karena renovasi pasar  belum terselesaikan dan maraknya retail-retail modern yang berkembang pesat.

“Mulai dari maraknya retail modern dan tempat usaha bagi masyarakat yang masih direnovasi,  yang kadang mrnghambat,” ujar Kepala Dinas Perdagangan NTB, Hj Putu Selly Andayani, belum lama ini.

Ia menjelaskan, pasar-pasar tradisional yang belum direnovasi dan kumuh menyebabkan pelanggan beralih pada ritel atau pasar modern. Tidak hanya tempat belanja yang kurang bersih, harga yang disuguhkan juga lebih mahal untuk menjaga harga saat tawar menawar.

“Kalau pasarnya kumuh ya mana ada yang mau belanja, masyarakatkan males. Makanya pindah ke retail moderen yang jauh lebih bersih dan nyaman,” tegasnya

Selly menjelaskan, suplai barang dan rantai distributor barang kerap kali menjadi masalah di hilir. Pedagang warung tradisional kerap mengambil barang dari jalur distribusi tangan kedua, bahkan ketiga dan seterusnya.  Hal itu menyebabkan harga menjadi mahal dan keuntungan yang didapatkan sedikit.

Terkait masalah ini, kemitraan bersama ritel bisa menjadi solusi. Hal tersebut bisa memutus rantai distribusi barang dari berbagai pihak. Ini akan memberikan harga yang bagus dan keuntungan yang besar bagi pedagang warung tradisional.

“Tidak lagi mengambil dari tangan ketiga yang membuat harga jadi lebih tinggi,” tuturnya.

Permasalahan selanjutnya, warung tradisional tidak memiliki kemampuan modal yang bisa bersaing dengan ritel modern. Ia mengatakan, solusi dari permodalan perbankan menjadi sangat penting.

Sebab itu,  menurut Selly, perbankan diharapkan bisa bekerjasama dengan masyarakat pemilik warung  agar bisa memajukan perekonomian warung-warung tradisional.

AYA

Posko Terpadu Natal merupakan kegiatan rutin untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan operasional selama H – 7 Natal tahun 2017, mulai 18 desember 2017 hingga H + 7, yaitu tanggal  8 januari 2018.

PRAYA.lombokjournal.com — Lombok International Airport (LIA) atau Bandara inteernasional Lombok pagi ini membuka Posko Tepadu Angkutan Natal Tahun 2017 dan Tahun Baru 2018.

Pembukaan posko terpadu tersebut tersebut bersama Lanud Rembiga, Polres Lombok Tengah, Kodim 1620/WB Lombok Tengah, Perum LPPNPI Cabang Pratama Lombok, CIQ, Airlines dan Ground Handling.

Posko Terpadu Angkutan Natal dan Tahun Baru itu dibuka tepat pukul 09.00 WITA oleh General Manager Lombok Tengah I Gusti Ngurah Ardita

Pihaknya telah menyikapkan 3 posko yaitu posko pelayanan , keamanan dan kesehatan yang berlokasi di lobby terminal. Dan ia yakin, penanganan secara terpadu bisa melaksanakan kegiatan posko dengan maksimal.

“Untuk pertumbuhan penumpang pada Posko Natal Tahun 2016 dan Tahun baru 2017 meningkat sebesar 23 % dari tahun sebelumnya.  Tahun ini diperkirakan meningkat 10 persen,” ujarnya keoada media, Senin (18/12).

Dikatakan Ngurah Ardita,  sebelum dilakukan Posko Terpadu Natal Tahun 2017 dan Tahun Baru 2018, jauh sebelumnya telah dilaksanakan pertemuan-pertemuan guna memperlancar kegiatan yang direncanakan.

Posko Terpadu Natal Tahun 2017 dan Tahun Baru 2018 ini merupakan kegiatan rutin untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan operasional selama H – 7 Natal tahun 2017, yang terhitung mulai pagi ini tanggal 18 desember 2017 hingga H + 7 tahun baru 2018 8 januari 2018.

Kegiatan ini mempertahankan serta meningkatkan sinergitas yang telah terjalin dengan baik.

“Semoga kegiatan posko angkutan natal tahun 2017 dan tahun baru 2018 ini berjalan lancar, aman dan terkendali. Sehingga kita dapat memberikan pelayanan terbaik atau service excellent untuk para penumpang,” pungkasnya

AYA

Dibanding bulan Oktober, Nilai Impor NTB juga menurun sebessar 40,92 Persen

MATARAM.lombokjournal.com – Nilai Ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat bulan November 2017 sebesar US$  64.116.826. Berarti Nilai Ekspor mengalami penurunan sebesar 6,34 persen, jika dibandingkan ekspor bulan Oktober 2017 yang bernilai US$ 68.459.642.

Demikian besaran nilai ekspor dan impor NTB untuk bulan November 2017 yang dirilis Badan Pusat Statistik ( BPS ) NTB yang disampaikan Kabid Satatistik  Distribusi ,Ni Kadek Adi Mandri, Jumat (14/12 ) di Kantor BPS NTB.

Ekspor pada bulan November 2017 yang terbesar ditujukan ke negara Philipina sebesar 95,15 persen, Hongkong sebesar 2,81 persen, dan Vietnam sebesar 0,65 persen.

Kadek Adi Mandri menyatakan, jnis barang ekspor Provinsi NTB yang terbesar pada bulan November 2017 adalah barang tambang/galian non migas senilai US$ 61.005.378 (95,15 persen); perhiasan /permata seniai US$ 2.276.166 (3,55 persen) dan buah-buahan sebesar US$ 361.150 (0,56 persen).

Penurunan itu juga tercatat untuk  Nilai Impor pada bulan November 2017, bernilai US$ 6.476.384. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 40,92 persen dibandingkan dengan impor bulan Oktober 2017 yang sebesar US$ 10.961.295.

Sebagian besar Impor berasal dari negara Australia (33,39%), Jepang (22,21%) dan Singapura (17,05%).

“Jenis barang impor dengan nilai terbesar adalah bahan bakar mineral (25,09%), karet dan barang dari karet  (22,89)  dan benda-benda dari besi dan baja (20,24%),” katanya.

AYA

Mind set pelaku UMKM perlu dirubah dengan pola-pola penjualan yang ramah dan penuh senyuman.

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com —– Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masyarakat NTB di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, ditinjau Menteri Koperasi dan UKM RI, Puspa Yoga, Selasa (12/12).

Peninjauan geliat UMKM itu menindaklanjuti instruksi Presiden RI, Joko Widodo saat meresmikan pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika beberapa waktu lalu.

Kunjungan Menteri yang didampingi Sekda Provinsi NTB, H. Rosiady Sayuti itu untuk memastikan sekaligus menjaring masukan dari pemerintah daerah maupun pihak ITDC,  terkait kawasan yang akan dikembangkan menjadi pusat penjualan hasil industri kreatif masyarakat.

Puspayoga menyampaikan, NTB merupakan salah salah satu daerah prioritas pengembangan UMKM.

Itu dikatakan saat menggelar rapat dengan Pemda NTB, yang  diwakili Sekda dan sejumlah Kepala Dinas lingkup Pemprov NTB serta Direktur Utama ITDC, I Ngurah Wirawan,

NTB merupakan salah satu kawasan dari 4 kawasan ‘Bali baru’ yang ditetapkan pemerintah pusat. Karena itu, pihaknya akan segera mengambil langkah-langkah proaktif untuk mendorong peningkatan UMKM tersebut. Untuk segera melakukan pembinaan kepada para pelaku industri kreatif tersebut.

Pihak Kementerian Koperasi dan UKM akan segera mendorong pembiayaan bagi pengusaha yang sudah terdaftar di ITDC, dan akan mendapatkan lokasi yang disewa bagi usaha tersebut.

Puspayoga menekankan, masyarakat sebagai penggerak utama usaha tersebut perlu diberikan pemahaman cara melakukan marketing yang baik dan efektif.

“Selama ini yang kita lihat, penjual berlari lari mengejar pembeli,” jelasnya.

Mind set seperti ini, perlu dirubah dengan pola-pola penjualan yang ramah dan penuh senyuman. Sehingga pembeli yang justeru mendatangi penjual, bukan malah sebaliknya.

“Pembinaan untuk membiasakan pola-pola seperti ini memang butuh waktu,” ungkapnya.

Puspayoga juga menegaskan, masyarakat harus disiapkan untuk menerima para wisatawan dengan berbagai latar belakang. Sebagai daerah yang mengusung wisata halal, tentu para wisatawan tidak hanya berasal dari timur tengah atau beragama Islam.

Namun para wisatawan yang berasal dari berbagai latar belakang suku, agama dan kebudayaan akan terus membanjiri dan menikmati keindahan wisata NTB.

“Kita harus Welcoming dengan orang yang berbeda dengan kita. Namun, Jangan sampai merubah budaya kita. Mereka harus ikut budaya kita,” tegasnya.

Usai menggelar rapat, Menteri Koperasi didampingi sekda, sejumlah Kepala Dinas dan Direktur ITDC melakukan peninjauan ke Pantai Tanjung Aan, Kabupaten Lombok Tengah.

Di Pantai yang terkenal dengan keindahan pantai dan kejernihan air lautnya itu, Menkop mendengar penjelasan Direktur ITDC terkait pengembangan kawasan tersebut.

Termasuk bagaimana memberdayakan para penjual industri kreatif, seperti kain tenunan yang berjualan di kawasan tersebut.

AYA/Hms

Bangunan toko di komplek pertokoan Tanjung itu akan direlokasi dan menyatu dengan bangunan Plaza yang akan dibangun di kawasan Sokong (komplek UKM).

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, hari ini mensoaialisasikan rencana relokasi komplek pertokoan Tanjung kepada para pemilik toko, Kamis (6/12).

Sosialisasi yang diadakan di lesehan Dewi Anjani Desa Sokong, Kecamatan Tanjung itu, memberitahukan kepada para pemilik toko dan warga terkait lokasi relokasi, biaya ganti, mekanisme pembebasan lahan dan informasi lainnya

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Sinar Wugiarno, mengatakan sosialisasi terkait biaya ganti lahan atau bangunan yang dibebaskan sesuai nilai dari tim appraisal.

“Tentu nilai bangunan yang di depan berbeda dengan bangunan yang di belakang. Begitu juga dengan yang memiliki dan tidak memiliki sertifikat,” katanya.

Dikatakan Sinar, puluhan bangunan toko yang ada di komplek pertokoan Tanjung itu rencananya akan direlokasi dan menyatu dengan bangunan Plaza yang akan dibangun di kawasan Sokong (komplek UKM-red).

“Ke depan Plaza Tanjung akan diproyeksikan sebagai pusat perdagangan, jadi semua ada di sana dan lebih tertata,” tukasnya.

Relokasi pertokoan Tanjung dilakukan untuk menindak lanjuti rencana pelebaran jalan dari jalur Sokong hingga Tanjung dalam waktu dekat.

DNU

Kenaika justru terjadi pada harga tiket penumpang pesawat, dan upah pembantu rumah tangga

MATARAM.lombokjournal.com –  Saat ini  belum terjadi lonjakan harga bahan pokok maupun kelangkaan stok di NTB. Kenaikan justru terjadi pada tiket penerbangan dan upah pembantu rumah tangga (PRT).

Kepala Dinas Perdagangan Nusa Tenggara Barat (NTB) Putu Selly Andayani mengatakan itu, Selasa (5/12) DI Mataram. Sat ini di NTB, khususnya pulau Lombok, masyarakat sedang merayakan Maulid Nabi SAW selam satu Bulan penuh.

“Yang naik itu kan tiket penumpang pesawat, sama PRT. Kalau bahan pokok, seperti cabai sudah ada penetrasi dari pemerintah pusat, yang kaitannya dengan HET ( Harga Eceran tertinggi )yang masih berlangsung,” terangnya

Hasil rilis yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, pada Senin (4/12) kemarin. Jumlah penumpang yang datang melalui penerbangan domestik pada Oktober sebanyak 155.580 orang, atau naik tipis sebesar 0,31 persen dari September 2017.

Sedangkan jumlah penumpang yang datang melalui penerbangan internasional sebanyak 14.132 orang, atau turun sebesar 1,37 persen.

Sementara, jumlah penumpang yang berangkat pada Oktober 2017 melalui penerbangan domestik turun sebesar 2,41 persen dibandingkan September 2017.

Ada pun jumlah penumpang yang berangkat melalui penerbangan internasional meningkat sebesar 0,27 persen

Menurut, Stok bahan pokok untuk empat bulan ke depan di NTB, masih aman. Antisipasi sudah dilakukan Dinas Perdagangan NTB yang telah melakukan rapat koordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) NTB, kabupaten/kota, para distributor, dan juga Bulog, pada Stok bahan pokok untuk empat bulan ke depan di NTB, masih aman, tanggal 28 November lalu.

“Kita sudah mengadakan Rakor dengan TPID disana Para distributor dan Bulog mengatakan bahwa aman sampai empat bulan ke depan,” kata Putu Selly.

Meski belum terlihat adanya lonjakan harga maupun permintaan stok bahan pokok, saat itu Selly mengatakan agar mewaspadai peningkatan lonjakan sejumlah bahan pokok pada akhir tahun, lantaran masyarakat Lombok merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

“Yang perlu kita antisipasi peringatan Maulid Nabi selama satu bulan. Kita undangan Maulid ada beberapa, dan itu tentu membutuhkan daging semua. Saat ini masih minggu awal dan stok masih aman,” katanya.

Ia berharap ketersediaan stok tetap dijaga. Seperti diketahui Saat ini, lanjut Sally, harga daging masih relatif normal, dengan sebesar Rp 80 ribu per kg di pasar swalayan dan Rp 120 ribu per kg di pasar tradisional, yang menurutnya masih dalam kategori normal.

Sally juga mengapresiasi inisiasi Pemkot Mataram, Pemkab Lombok Barat, dan Pemkab Lombok Tengah yang menggelar pasar murah di kampung-kampung dengan masyarakat berpenghasilan rendah.

AYA

Terjadi karena adanya kenaikan Indeks Harga Konsumen

MATARAM.lombokjournal.com – Inflasi di Nusa Tenggara Barat pada bulan November 2017, mengalami kenaikan sebesar 0,37 persen.

Atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK),  dari 128,31 pada bulan Oktober 2017 menjadi 128,79 pada bulan November 2017.

Kabid Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB,  Ni Kadek Adi Madri, Senin 4/12 di kantor BPS mengatakan, angka inflasi ini berada di atas angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,20 persen.

Untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram mengalami inflasi sebesar 0,26 persen dan Kota Bima mengalami inflasi sebesar 0,81 persen.

Inflasi Nusa Tenggara Barat bulan November 2017 sebesar 0,37 persen, terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks harga.

Kenaikan pada Kelompok Bahan Makanan sebesar 1,03 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan bakar sebesar 0,27 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,25 persen; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 0,14 persen.

“Sedang Kelompok Transport, Komunikasi & Jasa Keuangan sebesar 0,13 persen; Kelompok Sandang sebesar 0,02 persen; Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olah raga sebesar 0,02 persen,” terangnya

Ia menjelaskan,  Laju inflasi Nusa Tenggara Barat tahun kalender November 2017 sebesar 2,83 persen lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun kalender November 2016 sebesar 1,96 persen.

“Sedangkan laju inflasi “tahun ke tahun” November 2017 sebesar 3,48 persen lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi “tahun ke tahun” di bulan November 2016 sebesar 2,89 persen,” pungkasnya.

AYA

Sekda KLU tak pernah dengar tawaran itu, tapi kalau ada investor penngolahan air laut Pemkab Lombok Utara siap kerjasama

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com — Sebagai bentuk tanggung jawab kemitraan, PT. Berkat Air Laut (BAL) mengaku pernah menawarkan kerjasama kepada pemerintah daerah Lombok Utara. namun  ditolak.

“Tawaran saham sebesar 51 persen itu kami sampaikan kepada Pemda beberapa tahun lalu. Mereka tidak perlu repot-repot keluar uang, tidak usah ikut kerja, tinggal terima keuntungan,” kata juru bicara PT BAL, Harli Wahodo, Rabu (29/11)

Dikatakan Wahodo, jika tawaran itu disepakati, maka saham sebesar 51 persen itu nantinya bisa diakuisisi oleh Pemda KLU secara bertahap dalam jangka waktu tertentu.

Dikomfirmasi terkait tawaran kerjasama tersebut, Sekda KLU. H. Suardi mengaku tidak pernah mendengar adanya tawaran yang dimaksud dari PT BAL sejauh ini.

“Saya tidak pernah dengar. Tapi kalaupun nanti ada investor khususnya dalam bidang pengolahan air laut yang siap membangun kerjasama dengan pemerintah daerah, akan kita pertimbangkan,” paparnya.

Sejak PT BAL beroperasi tahun 2011 lalu, Pemkab Lombok Utara tidak mendapatkan retribusi dari kegiatan penyulingan air laut tersebut. Hal itu dikarenakan Pemkab KLU tidak memiliki legalitas hukum sebagai dasar untuk penarikan retribusi kepada PT BAL.

DNU