Jika ada perizinan yang belum dipenuhi, PT WAH diminta segera mengajukan agar status lahan jelas

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Lama tak terdengar, kini status lahan PT Wahana Alam Hayati (WAH) Gili Trawangan kembali dipertanyakan warga.

Menyikapai hal itu, Pemda KLU merespon dengan mendesak pihak PT untuk segera memberikan kejelasan terkait rencana investasinya di lahan yang diduga terlantar itu.

“Kita ingatkan kepada pihak PT, kalau memang ingin membangun maka segeralah dibangun. Jangan biarkan tidak terpakai begitu,” ungkap Wakil Bupati KLU, Syarifudin. SH. MH. Rabu (7/2).

Persoalan kasus PT WAH, lanjut Syarifudin, jangan sampai berdampak pada masyarakat sekitar, terlebih persoalan ini sudah berlangsung sejak lama.

“Rencananya saya akan turun ke lokasi Senin (12/2) depan. Bagian hukum, Kabag pembangunan dan Pol PP juga nanti akan ikut turun menemani saya,” cetusnya.

Dikatakan Syarifudin, paska turun lapangan, pihaknya juga akan segera membentuk tim investigasi terkait keberadaan lahan seluas 13,9 ha itu.

“Jika memang ada perizinan yang belum dipenuhi, maka kita minta segera diajukan agar status lahan ini jelas, dan tidak dinilai terlantar,” paparnya.

Terpisah, tokoh masyarakat Gili Trawangan, H. Rukdung., kembali mendesak pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan persoalan yang dinilainya telah banyak memberikan dampak bagi warga di kawasan wisata tersebut.

“Masalah ini kan sudah lama, jadi kita minta pemda untuk segera menyesaikannya,” cetusnya, Kamis (8/2).

Seperti diketahui, puluhan kepala keluarga yang tinggal sejak lama di lahan tersebut pernah mencapai kesepakatan dengan pihak PT, pada tahun 2014 lalu.

Namun hingga kini pihak PT belum juga memperlihatkan tanda-tanda akan membangun di atas lahan tersebut.

DNU

Diharapkan kehadiran sosok ketua yang punya jaringan luas, baik di pemerintah daerah dan pusat, dan mampu mengakomodir kebutuhan anggota asosiasi

MATARAM.lombokjournnal.com — Sejumlah harapan disematkan kepada calon ketua, jelang Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Real Estate Indonesia (REI) ke IV wilayah Nusa Tenggara Barat, yang berlangsung tanggal 14 Februari mendatang.

Beberapa mantan ketua dan anggota REI NTB menggantungkan harapan, ketua terpilih hrus mampu memberikan warna tersendiri,  khususnya menjembatani kepentingan anggota dengan Pemerintah atau pemangku kebijakan.

Mantan Ketua REI NTB dua periode, Miftahudin Mahruf saat di wawancara via telpon, Rabu (07/02) menyatakan, REI memiliki keterikatan dengan pemerintah.

Sebagai organisasi mitra pemerintah, sosok Ketua REI harus mempunyai kapasitas dan kapabilitas membawa organisasi menuju arah yang lebih baik.

“Calon ketua harus sanggup berkorban bagi organisasi yang di butuhkan. Asosiasi ini harus di rasakan manfaatnya oleh anggota, intinya calon ketua harus mau dan mampu berkorban baik moril dan materil,” paparnya.

Anggota REI NTB, Anas Amrullah, menyampaikan calon Ketua REI harus bisa menjembatani kepentingan anggota dengan pemangku kebijakan.

Anas mengatakan, pengusaha properti saat ini masih terbentur dengan perizinan. Sementara domain perizinan berada di kabupaten kota. Dengan kehadiran ketua yang mempunyai jaringan yang luas baik di pemerintah daerah dan pusat, mampu mengakomodir kebutuhan anggota asosiasi.

Menurut Anas, kemitraan antara asosiasi dengan pemerintah sudah terjalin dengan baik namun belum optimal. Pemerintah pusat yang masih menjadikan program perumahan rakyat menjadi program unggulan pun, masih menjadi primadona bagi pengembang perumahan.

Perumahan masih menjadi primadona, terlebih program pemerintah pusat pembangunan satu juta rumah sangat bagus. Persoalannya, harus ada yang menjembatani kebutuhan pengusaha dengan persoalan perizinan.

“Disinilah perlunya kehadiran sosok ketua yang mampu menjembatani kedua pihak,” bebernya.

Anas menyatakan pada tahun 2018 ini program rumah subsidi masih menjadi primadona usaha properti. Iklim usaha di sektor properti masih menunjukan trend yang positif.

Sementara Ketua panitia musda REI ke IV, Heri Susanto menyatakan kriteria utama yang di butuhkan oleh REI adalah pelaku usaha yang bergerak di sektor pengembang. Mempunyai pengalaman luas di bisnis properti, dan yang pasti berkorban waktu untuk organisasi.

Selain itu calon ketua REI harus mempunyai jaringan yang luas dan hubungan yang baik dengan stake holder, baik perbankan, dinas perizinan dan perpajakan.

Periode sebelumnya, pencapaiannya luar biasa menurut Heri. Makin banyaknya anggota yang masuk dalam wadah organisasi, menunjukan kualitas kepengurusan terdahulu yang sangat baik.

Musda REI NTB ini sendiri akan di gelar pada tanggal 14 Februari nanti dengan agenda utama adalah memilih ketua yang baru.

Bisnis jasa properti di tahun 2018 ini juga di prediksi masih menunjukan iklim yang positif.

Jumlah pengembang di REI mencapai 50 perusahaan. Sementara pada musda nanti 40 lebih anggota akan menyerahkan suara untuk memilih ketua DPD REI NTB.

Me

Bank NTB saat ini sudah memiliki saham sekitar 9 trilium lebih.

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi yakin, usaha syariah memiliki prospek yang baik dan lebih menguntungkan.

Itu sebabnya, TGB mengajak para pengusaha untuk mengambil peran dalam memajukan Bank NTB sebagai kebanggaan masyarakat NTB tersebut.

Jika Bank NTB berkembang, maka ekonomi NTB juga berkembang. Dan pada akhirnya perekonomian dan industri daerah juga akan ikut tumbuh.

“Mari kita sama-sama majukan bank milik daerah kita ini,” ajak TGB saat Silaturahmi Tokoh Pengusaha dengan Gubernur terkait Persiapan Konversi Kegiatan Usaha Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah di Pendopo Gubernur, Selasa (06/02).

Gubernur menambahkan  di tahun 2018 ini ditargetkan Bank NTB telah terkonversi menjadi Bank Umum Syari’ah.

Saat ini, Pemerintah Provinsi NTB bersama seluruh direksi Bank NTB tengah merampungkan sejumlah proses untuk menjadikan bank NTB betul-betul menganut sistem syari’ah.

Pertumbuhan saham Bank NTB menggembirakan, saat ini sudah memiliki saham sekitar 9 trilium lebih.

“Maka pertumbuhan yang baik ini perlu terus didorong. Salah satunya melalui peran dan dukungan dari para pengusaha NTB” tegasnya

TGB menjelaskan, konversi Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah perlu segera dirampungkan, mengingat potensi keuangan dengan sistem tersebut kedepan sangat besar.

Konversi tersebut  menurut TGB merupakan bentuk adaptasi untuk mendorong tumbuh kembangnya bisnis bank di daerah.

Sehingga diharapkan, perubahan status ini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, bank yang mengadopsi sistem syari’ah akan lebih mampu bertahan dibandingkan bank konvensional apabila terjadi krisis ekonomi.

“Kita liat pada krisis ekonomi pada tahun 1998. Ketika seluruh bank konvensional jatuh, bank syariah seperti Bank muamalat justru bertahan. Ini membuktikan bahwa sistem keuangan syariah bisa membawa manfaat dan kemanfaatan bagi siapapun baik muslim maupun non muslim,” jelas TGB.

TGB juga menegaskan, potensi keuangan syariah ini sangat besar. Sistem ini sudah banyak diadopsi oleh bank-bank besar, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Bahkan, tidak hanya di negara-negara muslim. Tetapi juga di negara-negara non muslim.

“Contohnya Inggris yang merupakan pusat keuangan syariah,”tegas TGB.

AYA

Salah satu permasalahan klasik UMKM dan IKM adalah hak paten, sehingga banyak produk NTB yang justru diakui sebagai produk daerah lain

MATARAM.lombokjournal.com —  Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) menjadi salah satu sektor pendorong peningkatan perekonomian NTB tanpa tambang.

Perekonomian NTB tanpa tambang mampu tumbuh menjadi 7,01 persen di tahun 2017.

Namun, keduanya masih sering mengalami kendala teknis. Mulai dari pemasaran, kemasan, hak paten hingga sertifikasi halal.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB  H Irnadi Kusuma usai rilis pertumbuhan ekonomi NTB triwulan IV di kantor BPS NTB  mengatakan, ada beberapa hal yang di luar wewenang Pemprov NTB.

“Salah satunya terkait sertifikasi halal yang di bawah wewenang MUI. Meski begitu bukan berarti Pemprov tidak memberikan atensi akan hal tersebut,” tegasnya

Menurutnya, perlu koordinasi dan saling mengingatkan satu sama lain, artinya peningkatan perekonomian NTB bukan hanya kewajiban pemerintah saja. Segenap komponen pemerintahan hingga masyarakat harus ikut menggerakkan roda perekonomian.

“UMKM dan IKM menjadi bagian pemacu peningkatan perekonomian NTB. Sehingga perlu juga mendapatkan dukungan dari semua pihak,” terang Irnadi

Ia melanjutkan, salah satu permasalahan klasik UMKM dan IKM adalah hak paten. Banyak produk NTB yang justru diakui daerah lain sebagai produk mereka.

Ini merupakan permasalahan yang terjadi berulang-ulang di NTB. Bahkan pemerintah daerah dan Pemrov NTB sendiri memberikan atensi akan hal ini.

“Kita sudah lama menyadari ini menjadi titik lemahnya kita,” akunya.

Sebab itu, tentu sangat diperlukan branding yang kuat untuk menghadapi hal tersebut. Branding yang  akan memunculkan gairah ekonomi dalam masyarakat.

Baik itu berupa hak paten maupun merek dagang. Keduanya harus diakui secara nasional dan internasional.

Pemprov NTB tetap berupaya mengatasi permasalahan tersebut. Hal itu akan menjadi bagian dari evaluasi Pemprov NTB dan stakeholder terkait.

Meski begitu, Irnadi menegaskan permasalahan tersebut tidak berarti membuat semua UMKM dan IKM pesimis dalam meningkatkan perekonomian daerah di NTB.

AYA

Konsumen memperkirakan, kondisi ekonomi pada triwulan I-2018 tidak jauh berbeda dengan triwulan IV-2017

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Pusat statisik ( BPS ) Provinsi NTB merilis indek Tendensi Konsumen (ITK) triwulan IV-2017 yang jumlahnya  bernilai 105,81.

ini menggambarkan, kondisi ekonomi rumah tangga pada triwulan IV lebih baik dibandingkan triwulan III-2017. Optimisme konsumen sedikit lebih kecil dibanding triwulan III-2017 (indeks 106,27).

Hal ini dikatakan Kepala BPS NTB, Endang Tri Wahyumingsih, Senin (05/02) di Kantor BPS NTB. Meningkatnya kondisi ekonomi triwulan IV-2017 didorong oleh kenaikan pendapatan rumah tangga (indeks 108,28); tidak berpengaruhnya inflasi terhadap konsumsi rumah tangga (indeks 102,88) dan sedikit peningkatan volume konsumsi rumah tangga (indeks 103,63).

“Konsumen memperkirakan bahwa kondisi ekonomi pada triwulan I-2018 tidak akan jauh berbeda dengan triwulan IV-2017,  dengan indeks bernilai 101,45.”terangnya

Ia menjelskan, awal tahun 2018 disikapi positif oleh rumah tangga di NTB dengan tingginya optimisme akan pendapatan pada triwulan I-2018 dengan indeks mencapai 116,12.

“Konsumen memilih bersabar dan tidak melakukan pembelian barang tahan lama pada triwulan I-2018 dengan indeks yang pesimis sebesar 75,73,” pungkasnya

AYA (*)

Mulai mengemuka nama-nama kandidat yang akan melanjutkan kepemimpinan REI NTB, antara lain, Dirut PT. Royal Drs. Izzat Husein, MM., dan Dirut PT. Dasar Ilham Sakinah H. Ahmad Rusni, SE, MM.

MATARAM.lombokjournal.com —  Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) REI ke VIII tanggal 14 Februari mendatang.

Musad DPD REI akan mengusung tema “Optimalisasi Kemitraan REI NTB dan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Program Sejuta Rumah di NTB.”  Siaran Pers Panitia Musda DPD REI NTB itu disampaikan ke Media , Minggu 4/2/2018

Ketua Panitia Musda DPD REI NTB, Heri Susanto, menyebut agenda utama Musda melakukan pemilihan Ketua Umum DPD REI NTB masa Bakti 2017-2020.

Hal itu sesuai dengan amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), mengingat telah berakhirnya masa kepengurusan DPD REI NTB periode 2014-2017 di bawah Ketua Umum DPD REI NTB H. Miftahuddin Ma’ruf SH.

“Persiapan sudah 80 persen,” katanya menjelaskan.

Heri Susanto memastikan, Musda DPD REI NTB akan berlangsung di Hotel Golden Palace, Mataram dan akan diikuti sejumlah kandidat. Hingga kini telah beredar nama-nama calon ketua umum yang akan maju dalam bursa pemilihan.

Nama-nama yang muncul antara lain, Dirut PT. Royal Drs. Izzat Husein, MM., dan Dirut PT. Dasar Ilham Sakinah H. Ahmad Rusni, SE., MM.

Nama-nama lainnya dipastikan akan bertambah, seiring makin dekatnya pelaksanaan Musda. Mereka akan memperebutkan 40 suara anggota dan pengurus DPD REI NTB, dengan mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat.

Namun jika tidak ditemukam titik temu, maka pemilihan akan dilaksanakan secara voting.

“Kalau tidak bisa musyawarah, baru kita akan voting,” jelas Heri.

Lebih jauh dikatakan, untuk menjadi ketua umum, para calon harus mempunyai sejumlah kualifikasi. Ketua Umum ialah harus mempunyai pengalaman bisnis di bidang properti, memiliki akses ke stake holder, mampu memimpin organisasi, dan berkomitmen untuk mengurus organisasi.

Selain memilih ketua umum baru, agenda lain Musda ialah untuk menyusun rencana kerja organisasi berdasarkan program kerja yang dihasilkan dari rapat komisi.

Hal ini penting mengingat keberadaan REI sebagai organisasi perusahaan-perusahaan yang berhimpun atas dasar kesamaan usaha, kegiatan dan profesi di bidang pembangunan dan pengelolaan perumahan permukiman.

Selain itu, jasa-jasa realestat lainnya, memilki tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat, mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat peningkatan dan pengembangan pembangunan secara terpadu, terarah, berencana dan berkesinambungan.

Momentum Musda mendatang sekaligus meneguhkan komitmen REI secara organisasi untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan rumah bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) di NTB.

Terlebih tahun ini, keberadaan REI NTB genap memasuki usia 23 tahun. Waktu yang cukup matang bagi keberadaan satu organisasi

“Dalam rentang waktu tersebut REI NTB selalu aktif mendukung setiap kebijakan pemerintah untuk sektor perumahan,” ungkapnya.

Berbagai program juga telah dicanangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pengadaan rumah yang layak dan  terjangkau. Komitmen tersebut terus dijaga karena REI NTB ingin tetap menjadi garda terdepan dalam menyediakan rumah bagi rakyat.

“REI tidak hanya mendukung tetapi juga berkomitmen untuk menyediakan rumah yang layak dan terjangkau untuk masyarakat,” tukasnya.

Me (*)

Sangat membanggakan, Pusat Pelatihan Unggulan Pengadaan Barang Jasa dikelola oleh putra-putra daerah

MATARAM.lombokjournal — Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) salah satu daerah di Kawasan Pndonesia Timur yang saat ini telah memiliki Pusat Pelatihan Unggulan Pengadaan Barang/Jasa yang berstandar nasional.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB mendapatkan amanah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipercaya memberikan pelatihan pengadaan barang/jasa kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) se Indonesia.

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH. M.Si meresmikan BPSDM Prov. NTB sebagai Pusat Pelatihan Unggulan Pengadaan Barang/jasa, di Aula Rinjani Kantor BPSDM NTB, Jum’at (02/02).

Wagub menegaskan, ini akan mampu menghasilkan aparatur yang berkompeten dalam bidang pengadaan barang/jasa di Indonesia, khususnya di NTB.

“Dengan adanya aparatur pengendali yang profesional, akan mampu meminimalisir potensi-potensi pelanggaran yang akan berisiko terhadap sangkutan hukum, baik perdata maupun pidana terhadap proses pegadaan barang jasa di daerah,” harap M. Amin.

Wagub menghimbau kepada pemangku amanah di NTB, untuk tidak perlu takut dalam mengambil kebijakan pembangunan terutama dalam proses pengadaan barang/jasa, apabila telah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada.

Ke depan sistim elektronik dalam proses pengadan barang jasa harus terus disampurnakan. Dengan sistim pengadaan elektronik yang telah berjalan saat ini, mampu menghindari praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pengadaan barang/jasa.

Selain pengadaan sistim elektronik, ke depan juga perlu di tingkatkan proses pengurusan administrasi.

“Tidak boleh lagi pengurusan administrasi yang berkaitan dengan pengadaan barang jasa yang berbelit-belit, terutama di NTB sebagai pusat pelatihan unggulan pengadaan barang/jasa di Indonesia,” pungkasnya.

Deputy Executive Bidang Program Millennium Challenge Account Indonesia (MCAI) Lukas Laksono Adhyaks mengaku, sangat bangga dengan diresmikan BPSDM NTB sebagai pusat pelatihan unggulan pengadaan barang/jasa di kawasan Indonesia Timur.

Di hadapan para peserta yang berasal dari ULP seluruh Indonesia, ia menjelaskan bahwa tenaga pendidik yang ada di BPSDM NTB saat ini berasal dari dalam dan luar negeri.

Selain itu, ia juga mengaku sangat bangga karena BPSDM NTB sebagai pusat pelatihan unggulan pengadaan barang jasa dikelola oleh putra-putra daerah.

Menurut Lukas keberadaan MCAI telah banyak mendukung pemerintah terutama dalam proses pengadaan barang /jasa.

Ke depan BPSDM NTB akan menjadi Center Exellent untuk ditularkan ke daerah-daerah lain di Indonesia. Kata Lukas, NTB akan menjadi garis terdepan dalam hal pendidikan pengadaan barang / jasa.

Acara tersebut dihadiri Deputy Executive Bidang Program Millennium Challenge Account Indonesia (MCAI)  Lukas Laksono Adhyaks, President Country Director, Millennium Challenge Corporation (MCC) Troy Ray, Sekretaris Utama LKPP RI, Salusra Widya dan Kepala BPSDM NTB H. Rusman, SH., M.H.

AYA

Inflasi Nusa Tenggara Barat bulan Januari 2018 sebesar 0,47 persen terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Bahan Makanan sebesar 1,08 persen

MATARAM.lombokjournal.com– Badan Pusat statistik ( BPS ) NTB merilis, pada bulan Januari 2018, Nusa Tenggara Barat mengalami inflasi sebesar 0,47 persen. Atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 129,88 pada bulan Desember 2017 menjadi 130,49 pada bulan Januari 2018.

Angka inflasi ini berada di bawah angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,62 persen.

Hal ini disampakan Kepala BPS Provinsi NTB, Ibu Ir. Endang Tri Wahyuningsih. Endang menyatakan untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram mengalami inflasi sebesar 0,57 persen dan Kota Bima mengalami inflasi sebesar 0,09 persen.

Inflasi Nusa Tenggara Barat bulan Januari 2018 sebesar 0,47 persen terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Bahan Makanan sebesar 1,08 persen.

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan bakar sebesar 0,83 persen; Kelompok Sandang sebesar 0,24 persen; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 0,2 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,16 persen dan Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olah raga sebesar 0,14 persen.

“Sedangkan penurunan indeks terjadi pada Kelompok Transport, Komunikasi & Jasa Keuangan sebesar 0,37 persen,” terangnya

Laju inflasi Nusa Tenggara Barat tahun kalender Januari 2018 sebesar 0,47 persen lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender Januari 2017 sebesar 1,49 persen.

Sedangkan laju inflasi “tahun ke tahun” Januari 2018 sebesar 2,65 persen lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi “tahun ke tahun” di bulan Januari 2017 sebesar 2,95 persen,” pungkasnya

AYA

Investor Negeri Ginseng itusamgat antusias berinvestasi di Lombok Utara, 6 perusahaan itu mengagendakan kunjungan ke KLU, bulan Februari mendatang

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com– Kabupaten Lombok Utara seakan menjadi primadona bagi para investor dunia.  Setelah menjalin kerjasama dengan pemerintah China dan Selandia Baru di sektor pertanian dan pendidikan, kini investor Korea Selatan siap-siap berinvestasi di Lombok Utara.

Wakil Bupati KLU, Syarifudin, SH. MH. Selasa (16/01) lalu, terbanng ke Korea Selatan menghadiri undangan sekaligus menandatangani MoU dengan pemerintah serta 6 prusahaan negeri ginseng tersebut.

Lawatan Wakil Bupati KLU yang didampingi Kabag Administrasi dan Pembangunan ke Korsel itu, menjalin kerjasama di sektor infrastruktur, industri dan pariwisata.

“Kami berangkat tanggal 16-18 Januari lalu. Di sana saya berkesempatan memberikan presentasi tentang potensi yang kita miliki. Ssalah satunya tentang pariwisata tiga gili, Geopark Rinjani dan rencana investasi Global Hub Kayangan,” kata Wabup Syarifudin, dalam jumpa pers dI Tanjung, Rabu (24/1).

Kabag Administrasi dan Pembangunan, Lalu Majemuk bersama Kabag Humas Protokoler, Mujaddid Muhaz, MA ikut mendampingi dalam jumpa pers itu..

Baik pemerintah dan investor di Negeri Ginseng itu, lanjut Syarif, samgat antusias segera berinvestasi di Lombok Utara. Bahkan 6 perusahaan itu sudah mengagendakan rencana kunjungan ke KLU, bulan Februari mendatang.

“Dalam undagan ke Korsel itu, KLU tidak sendiri. Ada juga Pemkot Banjarmasin, Pemkab Tanah Bambu dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,” tuturnya.

Di hadapan pemerintah dan para investor Korsel itu, Syarifudin menyampaikan beberapa hal terkait kebutuhan infrastruktur saat ini. Mulai fasilitas dermaga jetty untuk penyebrangan di tiga gili, hingga kebutuhan investasi di bidang kelistrikan.

Terhadap kebutuhan lahan dan perijinan investasi, Pemda tidak akan mempersulit proses izin. “Sepanjang ada investor yang serius untuk berinvestasi di KLU,” paparnya.

Keenam perusahaan itu, antara lain, BUM IL Electric. Ltd bidang usaha kelistrikan sistem tenaga surya, Donghae Machinary Co.Ltd yang bergerak di bodang tenaga listrik, minyak dan gas. Korean Ocean Tech Co.Ltd untuk proyek Kepelabuhanan, pabrik galangan Kapal, dan jasa konstruksi gas alam, Lino Co.Ltd untuk lampu listrik LED.

DNU

Beberapa kali coba-coba datang namun ditolak, Pemkab Lombok Utara memberikan kesempatan masyarakat mengembangkan usahanya di daerahnya sendiri

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, menegaskan komitmennya untuk tetap menolak masuknya perusahaan ritel modern ke daerahnya.

“Pemerintah daerah tetap komitmen. Ritel modern tidak boleh masuk KLU. Kita punya program prioritas pengembangan ekonomi kerakyat dalam bentuk Bumdes Mart,” katanya seusai menghadiri penandatanganan KPBU di Tanjung, Selasa (16/1).

Najmul mengaku, pihaknya sering mendapat tawaran dari perusahaan berjejaring itu, namun ia tetap menolak dengan alasan memberikan ruang usaha kepada masyarakat lokal atau pedagang kecil.

“Ada yang beberapa kali datang, namun tetap kita tolak. Ini samata-mata untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat kita dalam mengembangkan usahanya di daerahnya sendiri,” sambungnnya.

Sebelumnya, isu masuknya perusahaan ritel modern seperti Alfamart dan Indomart sempat membuat resah khususnya para pedagang kecil di daerah ini.

DNU