NTB Jadi Pusat Pelatihan Barang Jasa Berstandar Nasional

Sangat membanggakan, Pusat Pelatihan Unggulan Pengadaan Barang Jasa dikelola oleh putra-putra daerah

MATARAM.lombokjournal — Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) salah satu daerah di Kawasan Pndonesia Timur yang saat ini telah memiliki Pusat Pelatihan Unggulan Pengadaan Barang/Jasa yang berstandar nasional.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB mendapatkan amanah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipercaya memberikan pelatihan pengadaan barang/jasa kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) se Indonesia.

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH. M.Si meresmikan BPSDM Prov. NTB sebagai Pusat Pelatihan Unggulan Pengadaan Barang/jasa, di Aula Rinjani Kantor BPSDM NTB, Jum’at (02/02).

Wagub menegaskan, ini akan mampu menghasilkan aparatur yang berkompeten dalam bidang pengadaan barang/jasa di Indonesia, khususnya di NTB.

“Dengan adanya aparatur pengendali yang profesional, akan mampu meminimalisir potensi-potensi pelanggaran yang akan berisiko terhadap sangkutan hukum, baik perdata maupun pidana terhadap proses pegadaan barang jasa di daerah,” harap M. Amin.

Wagub menghimbau kepada pemangku amanah di NTB, untuk tidak perlu takut dalam mengambil kebijakan pembangunan terutama dalam proses pengadaan barang/jasa, apabila telah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada.

Ke depan sistim elektronik dalam proses pengadan barang jasa harus terus disampurnakan. Dengan sistim pengadaan elektronik yang telah berjalan saat ini, mampu menghindari praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pengadaan barang/jasa.

Selain pengadaan sistim elektronik, ke depan juga perlu di tingkatkan proses pengurusan administrasi.

“Tidak boleh lagi pengurusan administrasi yang berkaitan dengan pengadaan barang jasa yang berbelit-belit, terutama di NTB sebagai pusat pelatihan unggulan pengadaan barang/jasa di Indonesia,” pungkasnya.

Deputy Executive Bidang Program Millennium Challenge Account Indonesia (MCAI) Lukas Laksono Adhyaks mengaku, sangat bangga dengan diresmikan BPSDM NTB sebagai pusat pelatihan unggulan pengadaan barang/jasa di kawasan Indonesia Timur.

Di hadapan para peserta yang berasal dari ULP seluruh Indonesia, ia menjelaskan bahwa tenaga pendidik yang ada di BPSDM NTB saat ini berasal dari dalam dan luar negeri.

Selain itu, ia juga mengaku sangat bangga karena BPSDM NTB sebagai pusat pelatihan unggulan pengadaan barang jasa dikelola oleh putra-putra daerah.

Menurut Lukas keberadaan MCAI telah banyak mendukung pemerintah terutama dalam proses pengadaan barang /jasa.

Ke depan BPSDM NTB akan menjadi Center Exellent untuk ditularkan ke daerah-daerah lain di Indonesia. Kata Lukas, NTB akan menjadi garis terdepan dalam hal pendidikan pengadaan barang / jasa.

Acara tersebut dihadiri Deputy Executive Bidang Program Millennium Challenge Account Indonesia (MCAI)  Lukas Laksono Adhyaks, President Country Director, Millennium Challenge Corporation (MCC) Troy Ray, Sekretaris Utama LKPP RI, Salusra Widya dan Kepala BPSDM NTB H. Rusman, SH., M.H.

AYA




NTB Mengalami Kenaikan Inflasi

Inflasi Nusa Tenggara Barat bulan Januari 2018 sebesar 0,47 persen terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Bahan Makanan sebesar 1,08 persen

MATARAM.lombokjournal.com– Badan Pusat statistik ( BPS ) NTB merilis, pada bulan Januari 2018, Nusa Tenggara Barat mengalami inflasi sebesar 0,47 persen. Atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 129,88 pada bulan Desember 2017 menjadi 130,49 pada bulan Januari 2018.

Angka inflasi ini berada di bawah angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,62 persen.

Hal ini disampakan Kepala BPS Provinsi NTB, Ibu Ir. Endang Tri Wahyuningsih. Endang menyatakan untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram mengalami inflasi sebesar 0,57 persen dan Kota Bima mengalami inflasi sebesar 0,09 persen.

Inflasi Nusa Tenggara Barat bulan Januari 2018 sebesar 0,47 persen terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Bahan Makanan sebesar 1,08 persen.

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan bakar sebesar 0,83 persen; Kelompok Sandang sebesar 0,24 persen; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 0,2 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,16 persen dan Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olah raga sebesar 0,14 persen.

“Sedangkan penurunan indeks terjadi pada Kelompok Transport, Komunikasi & Jasa Keuangan sebesar 0,37 persen,” terangnya

Laju inflasi Nusa Tenggara Barat tahun kalender Januari 2018 sebesar 0,47 persen lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender Januari 2017 sebesar 1,49 persen.

Sedangkan laju inflasi “tahun ke tahun” Januari 2018 sebesar 2,65 persen lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi “tahun ke tahun” di bulan Januari 2017 sebesar 2,95 persen,” pungkasnya

AYA

 




6 Perusahaan Korsel Siap Investasi Di Lombok Utara

Investor Negeri Ginseng itusamgat antusias berinvestasi di Lombok Utara, 6 perusahaan itu mengagendakan kunjungan ke KLU, bulan Februari mendatang

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com– Kabupaten Lombok Utara seakan menjadi primadona bagi para investor dunia.  Setelah menjalin kerjasama dengan pemerintah China dan Selandia Baru di sektor pertanian dan pendidikan, kini investor Korea Selatan siap-siap berinvestasi di Lombok Utara.

Wakil Bupati KLU, Syarifudin, SH. MH. Selasa (16/01) lalu, terbanng ke Korea Selatan menghadiri undangan sekaligus menandatangani MoU dengan pemerintah serta 6 prusahaan negeri ginseng tersebut.

Lawatan Wakil Bupati KLU yang didampingi Kabag Administrasi dan Pembangunan ke Korsel itu, menjalin kerjasama di sektor infrastruktur, industri dan pariwisata.

“Kami berangkat tanggal 16-18 Januari lalu. Di sana saya berkesempatan memberikan presentasi tentang potensi yang kita miliki. Ssalah satunya tentang pariwisata tiga gili, Geopark Rinjani dan rencana investasi Global Hub Kayangan,” kata Wabup Syarifudin, dalam jumpa pers dI Tanjung, Rabu (24/1).

Kabag Administrasi dan Pembangunan, Lalu Majemuk bersama Kabag Humas Protokoler, Mujaddid Muhaz, MA ikut mendampingi dalam jumpa pers itu..

Baik pemerintah dan investor di Negeri Ginseng itu, lanjut Syarif, samgat antusias segera berinvestasi di Lombok Utara. Bahkan 6 perusahaan itu sudah mengagendakan rencana kunjungan ke KLU, bulan Februari mendatang.

“Dalam undagan ke Korsel itu, KLU tidak sendiri. Ada juga Pemkot Banjarmasin, Pemkab Tanah Bambu dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,” tuturnya.

Di hadapan pemerintah dan para investor Korsel itu, Syarifudin menyampaikan beberapa hal terkait kebutuhan infrastruktur saat ini. Mulai fasilitas dermaga jetty untuk penyebrangan di tiga gili, hingga kebutuhan investasi di bidang kelistrikan.

Terhadap kebutuhan lahan dan perijinan investasi, Pemda tidak akan mempersulit proses izin. “Sepanjang ada investor yang serius untuk berinvestasi di KLU,” paparnya.

Keenam perusahaan itu, antara lain, BUM IL Electric. Ltd bidang usaha kelistrikan sistem tenaga surya, Donghae Machinary Co.Ltd yang bergerak di bodang tenaga listrik, minyak dan gas. Korean Ocean Tech Co.Ltd untuk proyek Kepelabuhanan, pabrik galangan Kapal, dan jasa konstruksi gas alam, Lino Co.Ltd untuk lampu listrik LED.

DNU

 




Ritel Modern Tetap Tak Boleh Masuk KLU

Beberapa kali coba-coba datang namun ditolak, Pemkab Lombok Utara memberikan kesempatan masyarakat mengembangkan usahanya di daerahnya sendiri

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, menegaskan komitmennya untuk tetap menolak masuknya perusahaan ritel modern ke daerahnya.

“Pemerintah daerah tetap komitmen. Ritel modern tidak boleh masuk KLU. Kita punya program prioritas pengembangan ekonomi kerakyat dalam bentuk Bumdes Mart,” katanya seusai menghadiri penandatanganan KPBU di Tanjung, Selasa (16/1).

Najmul mengaku, pihaknya sering mendapat tawaran dari perusahaan berjejaring itu, namun ia tetap menolak dengan alasan memberikan ruang usaha kepada masyarakat lokal atau pedagang kecil.

“Ada yang beberapa kali datang, namun tetap kita tolak. Ini samata-mata untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat kita dalam mengembangkan usahanya di daerahnya sendiri,” sambungnnya.

Sebelumnya, isu masuknya perusahaan ritel modern seperti Alfamart dan Indomart sempat membuat resah khususnya para pedagang kecil di daerah ini.

DNU

 




Tiara Cipta Nirwana Resmi Kelola Air di Trawangan

Ada banyak keunggulan jika pengelolaan air bersih melibatkan pihak ke tiga

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Teki-teki kelanjutan pengelolaan air bersih di gili Trawangan terjawab sudah. Setelah PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) terpilih sebagai pemenang tender dan menandatangani kontrak kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Selasa (16/1).

Penandatanganan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Lombok Utara. bidang pengelolaan air yang dilangsungkan di aula Bupati itu dihadiri Bupati KLU, Najmul Akhyar, Dirut PDAM Raden Waliadin, jajaran managemen PT TCN, Dirjen Bina Kontruksi Kementrian PUPR Dr.Ir. Syarif Burhanudin, dan sejumlah kepala SKPD.

“Pemerintah daerah yakin ini solusi kebutuhan air bersih dan segera direalisasikan. Tentu kerjasama ini didasari oleh kebutuhan warga Lombok Utara akan air bersih,” kata Dirut PDAM Raden Waliadin.

Bupati KLU. H. Najmul Akhyar menjelaskan, KPBU di bidang penhelolaan air yang ditandatangani pemerintah Lombok Utara merupakan yang pertama kali di NTB.

“Ini yang pertama kali di NTB. Tentu ada banyak keunggulan jika pengelolaan air bersih melibatkan pihak ke tiga,” paparnya.

Lebih lanjut Najmul mengatakan jika memang dibutuhkan, ke depan tidak menutup kemungkinan adanya PKBU di sektor lain, seperti pengelolaan parkir dan Pariwisata.

Sementara, perwakilan PT Tiara Cipta Nirwana, Made Gede Putra. mengatakan kebutuhan air bersih khusuanya di tiga gili sangat urgen, sehingga perlu ada solusi secepatnya.

“Secara teknis, ke depan kami akan siapkan teknologi pemisah garam dan air sebelum didistribusikan ke pelanggan,” tukasnya.

Sebagai informasi, dengan nilai investasi KPBU mencapai capai Rp 300 miliar, Pemda KLU dan PT TCN akan diikat kerjasama dengan masa konsesnsi selama 30 tahun.

Rencananya, PT yang berkedudukan di Bali ini akan mulai beroperasi pada akhir tahun 2018.

DNU

 

 




Stok Beras di NTB Surplus, Tak Perlu Beras Impor.

Produksi beras di NTB mencapai 1,3 juta ton selama 2017,  kebutuhan beras NTB berkisar 500 ribu hingga 600 ribu ton beras

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Amin menyayangkan sikap pemerintah yang memutuskan impor beras.

Amin berharap, beras impor yang dilakukan pemerintah tidak memasuki wilayah NTB. Pasalnya, kondisi ketersediaan beras di NTB cenderung stabil, bahkan surplus.

“Kita tidak perlu impor beras, karena kita sudah surplus, aneh kalau kita terima impor. Bahkan kita ekspor,” katanya Senin (15/1)

Menurut Amin, gejolak harga beras di beberapa daerah tidak berimbas pada NTB. Pasalnya, berdasarkan data Dinas Pertanian NTB, produksi beras di NTB mencapai 1,3 juta ton beras selama 2017.

Angka ini, lanjut Amin, sudah lebih dari cukup memenuhi kebutuhan warga NTB, di mana kebutuhan beras NTB berkisar 500 ribu hingga 600 ribu ton beras. Terdapat surplus sekitar 750 ribu ton beras yang dikirim ke luar NTB, seperti Bali dan NTT.

“Kita ada 1,3 juta ton beras, yang dikonsumsi dalam daerah sekitar 500 ribu ton, selebihnya bisa dikirim ke luar NTB,” tegasnya.

AYA




Nilai Ekspor NTB Pada Akhir Tahun Meningkat

Ekspor NTB terbesar pada bulan Desember 2017 masih barang tambang/galian non migas

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Pusat statistik ( BPS ) NTB merilis  Ekspor Impor periode Desember 2017 hingga 15 Januari 2018, di Aula Kantor BPS Provinsi NTB.

Kepala BPS Provinsi NTB, Ir. Endang Tri Wahyuningsih mengatakan, Nilai Ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat bulan Desember 2017 sebesar US$  158.378.320 mengalami peningkatan sebesar 147,02 persen jika dibandingkan ekspor bulan November 2017 yang bernilai US$ 64.116.826.

Ekspor pada bulan Desember 2017 yang terbesar ditujukan ke negara Philipina sebesar 68,26 persen, Jepang sebesar 31,01 persen dan Vietnam sebesar 0,23 persen.

Ia menambahkan, jenis barang ekspor Provinsi NTB yang terbesar pada bulan Desember 2017 adalah barang tambang/galian non migas senilai US$ 157.211.566 (99,26 persen); perhiasan /permata seniai US$ 465.238 (0,29 persen) dan ikan dan udang sebesar US$ 383.773 (0,24 persen).

Sedangkan Nilai impor pada bulan Desember 2017 bernilai US$ 2.935.760, nilai ini mengalami penurunan sebesar 54,67 persen dibandingkan dengan impor bulan November 2017 yang sebesar US$ 6.476.384.

Sebagian besar Impor berasal dari negara Korea Selatan (29,93%), Amerika Serikat (18,18%) dan Philipina (12,81%).

“Jenis barang impor dengan nilai terbesar adalah bahan bakar mineral (41,14%), mesin-mesin/pesawat mekanik  (29,73)  dan bahan peledak (10,73%),” terangnya

Nilai total ekspor NTB tahun 2017 sebesar USD 1.112.900.585, terdiri USD 1.098.394.291 konsentrat tambang non migas (98,7%) dan sisanya barang-barang lain sebesar USD 14.506.294 (1,3%)*.

Nilai total impor NTB tahun 2017 sebesar USD 73.823.567, terdiri dari bahan baku dan penolong USD 68.094.635 (92,24%), barang-barang modal USD 5.063.400 (6,8%), dan barang-barang konsumsi USD 665.532 (0,96%).

AYA (*)




Nilai Ekspor NTB Pada Akhir Tahun Meningkat

Ekspor NTB terbesar pada bulan Desember 2017 masih barang tambang/galian non migas

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Pusat statistik ( BPS ) NTB merilis  Ekspor Impor periode Desember 2017 hingga 15 Januari 2018, di Aula Kantor BPS Provinsi NTB.

Kepala BPS Provinsi NTB, Ibu Ir. Endang Tri Wahyuningsih mengatakan, Nilai Ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat bulan Desember 2017 sebesar US$  158.378.320 mengalami peningkatan sebesar 147,02 persen jika dibandingkan ekspor bulan November 2017 yang bernilai US$ 64.116.826.

Ekspor pada bulan Desember 2017 yang terbesar ditujukan ke negara Philipina sebesar 68,26 persen, Jepang sebesar 31,01 persen dan Vietnam sebesar 0,23 persen.

Ia menambahkan, jenis barang ekspor Provinsi NTB yang terbesar pada bulan Desember 2017 adalah barang tambang/galian non migas senilai US$ 157.211.566 (99,26 persen); perhiasan /permata seniai US$ 465.238 (0,29 persen) dan ikan dan udang sebesar US$ 383.773 (0,24 persen).

Sedangkan Nilai impor pada bulan Desember 2017 bernilai US$ 2.935.760, nilai ini mengalami penurunan sebesar 54,67 persen dibandingkan dengan impor bulan November 2017 yang sebesar US$ 6.476.384.

Sebagian besar Impor berasal dari negara Korea Selatan (29,93%), Amerika Serikat (18,18%) dan Philipina (12,81%).

“Jenis barang impor dengan nilai terbesar adalah bahan bakar mineral (41,14%), mesin-mesin/pesawat mekanik  (29,73)  dan bahan peledak (10,73%),” terangnya

Nilai total ekspor NTB tahun 2017 sebesar USD 1.112.900.585, terdiri USD 1.098.394.291 konsentrat tambang non migas (98,7%) dan sisanya barang-barang lain sebesar USD 14.506.294 (1,3%)*.

Nilai total impor NTB tahun 2017 sebesar USD 73.823.567, terdiri dari bahan baku dan penolong USD 68.094.635 (92,24%), barang-barang modal USD 5.063.400 (6,8%), dan barang-barang konsumsi USD 665.532 (0,96%).

AYA (*)




Polda NTB Gelar Tanam Raya Serentak 2018 di Tanjung

Pemimpin harus memiliki solusi untuk peningkatan swasembada pangan yang ada di wilayah masing masing

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Kegiatan Tanam Raya Serentak Polda NTB Peduli Petani 2018 dipusatkan di Dusun Orong Nagasari, Desa Sokong Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utrara, Sabtu (13/1).

Tanam raya bibit jagung secara simbolis di atas lahan seluas 1 ha itu dihadiri oleh Kapolres KLU, AKBP Apriadi Lesmana. S.IK. Dandim 1606/Lombok Barat. Letkol Czi Djoko Rahmanto. Danramil Tanjung, Kapten Inf. A. Agung Budiana, Kadis Pertanian KLU. Ir. Melta, Ketua Gempita KLU, Rahadi, AKAD KLU dan berbagai lapisan masyarakat.

Kapolda NTB, melalui Kapolres KLU. AKBP Apriadi Lesmana. S. IK mengatakan, Indonesia merupakan negara agraris dan dulu pernah swasembada pangan. Bahkan pada tahun 1981 di pulau Lombok tepatnya di Lombok Tengah pernah menjadi percontohan cara bercocok tanam di daerah yang tandus dengan pola gogo rancah.

“Setiap pemimpim harus memiliki solusi untuk peningkatan swasembada pangan yang ada di wilayah masing masing,” katanya.

Dikatakan Apriadi, Presiden Joko Widodo. telah berjanji kepada masyarakat Indonesia agar dapat mencapai kedaulatan pangan melalui produk lokal.

“Kedaulatan pangan akan dicapai melalui empat hal yaitu, pengendalian impor pangan, penanggulangan kemiskinan petani dan regenerasi petani, implementasi reformasi agraria dan pembangunan Agribisnis Kerakyatan,” sambungnya.

Kepala Dinas Pertanian KLU. Ir. Melta, menjelaskan, pihaknya telah menyediakan lahan baru penanaman jagung dengan total luas sebanyak 4.240. ha. Ia berharap pertanian dapat sebagai istrumen pendukung peningkatan pendapatan sektor pariwiata sekaligus dapat memicu peningkatan pangan masyarakat.

“Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas pertanian ingin menunjukan kepada para petani pola tanam jagung tanpa mengolah tanah, karna roduksi jagung yang berkualitas bisa dihasilkan hanya dengan pupuk saja,” paparnya.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.30 Wita itu dilaksanakan secara serentak di wilayah NTB dari tanggal 13 s/d 14 Januari seluas 247,73 Ha.

DNU

 




Pasar Pemenang Rampung,Yang Proyek Pusat Belum

Pembangunan pasar di Pemenang yang bersumber APBD 2017 rampung, yang belum rampung sumbernya dari Kemendes

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Diskoperindag) KLU, Denda Dewi, mengkonfirmasi jika realisasi pembangunan pasar pemenang yang bersumber dari APBD 2017 itu sudah rampung.

“Pembangunan pasar Pemenang sudah rampung. Anggarannya dari APBD sebesar Rp3,5 miliar sesuai dengan pagu anggaran,” katanya, Selasa (2/1).

Namun denda menjelaskan sehubungan maraknya informasi yang berkembang di media sosial selama ini terkait bangunan yang belum rampung. Dijelaskan Denda, jika lokal yang dimaksud adalah bangunan yang anggarannya bersumber dari Kementrian Desa 2017.

“Beda sumber anggarannya. Kalau yang belum rampung itu sumbernya dari Kemendes, bukan pekerjaan Diskoperindag,” paparnya.

Lebih jauh Denda menjelaskan, sisa pembangunan pasar Pemenang, termasuk di dalamnya pembangunan gedung sekolah yang akan dibangun di eks pasar lama, akan dilanjutkan pada 2018 ini.

“Total kebutuhan pembangunan pasar Pemenang awalnya diajukan sebesar Rp. 14 miliar, namun yang mampu disediakan hanya Rp. 3,5 miliar untuk bangunan fisik pasar. Jadi sisanya akan dilanjutkan tahun ini,” tutupnya.

Dihubungi terpisah, Kepala DP2KBPMD KLU, H. Holidi Khalil, mengatakan, lokal bangunan sarana dan prasarana yang dibangun di pasar Pemenang bersumber dari Kemendes 2017 sebesar Rp. 1 miliar.

“Ini anggaran Kemendes, artinya besaran anggaran dan penunjukan rekanan juga merupakan wewenang pusat, kita hanya terima jadi dalam bentuk fisik. Sarana ini berada satu lokasi dengan bangunan induk pasar Pemenang,” terangnya.

DNU