Konsep yang dibuat berupa kawasan luar KEK Mandalika saling mendukung dengan kawasan yang ada di dalam

MATARAM.lombokjournal.com —  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, H Ridwansyah, Senin (19/03)  di Mataram mengungkapkan, pihaknya saat ini sedang mempersiapkan konsep Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang harus mendapatkan ruang di KEK Mandalika.

Konsep itu sesuai amanat Presiden Joko Widodo sebelumnya, saat meresmikan pembukkan dibangunnya kawasan Ekonomi khusus ( KEK ) Mandalika, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus mendapatkan ruang di KEK Mandalika

Bappeda NTB juga mempersiapkan regulasi untuk kenyamanan tamu yang datang ke KEK Mandalika.

“Secara makro kita sedang siapkan konsep bersama kabupaten Lombok Tengah,” ujar Kepala Bappeda NTB H Ridwansyah Senin 19/3 diMataram.

Ia menuturkan, konsep yang dibuat nantinya berupa kawasan luar KEK Mandalika saling mendukung dengan kawasan yang ada di dalam.

Untuk kawasan di dalam, Ridwan mengaku sudah ada master plan dari pengembang KEK Mandalika. Sementara kawasan yang ada diluar belum ada.

Konsep tersebut nantinya membuat keberadaan KEK Mandalika juga dirasakan oleh Koperasi dan UMKM NTB.

“Sebab itu di dinas tengah mempersiapkan seperti apa dan bekerjasama dengan Pemkabn Lombok Tengah dan ITDC,” sambungnya.

Ia melanjutkan, inti dari pembangunan ruang untuk UMKM tersebut harus ada masyarakat Lombok Tengah atau pengusaha kecil yang berjualan.

Hal tersebut dilakukan agar tidak mengganggu kenyamanan bagi para pengunjung, atau tamu yang datang ke KEK Mandalika. Namun tentunya jualan tersebut tertata dengan rapi.

“Itu yang akan kita siapkan regulasinya,” katanya.

Ridwan menegaskan, bila perlu pihaknya akan mempersiapkan anggaran pada 2019 mendatang untuk persoalan tersebut.

Saat ini pihaknya tengah menginventarisir seperti apa anggaran yang dibutuhkan nantinya. Polanya tidak hanya berasal dari APBD NTB, namun juga dengan pola kemitraan. Misalnya menggunakan dana CSR ITDC atau pihak lainnya.

“Jadi tidak ada masalah,” akunya.

Pembangunan ruang bagi UMKM dinilainya tidak menimbulkan masalah. Sebab barang yang ingin dijual di kawasan tersebut sudah ada.

Seperti hasil kerajinan dan hasil olahan UMKM lainnya. Hanya saja detail terkait UMKM di KEK Mandalika berada di instansi terkait. Yakni UMKM mana, jenis jualannya apa, desain lapak, dan lainnya.

“Teknisnya ada di Dinas Koperasi dan UMKM,” Tegasnya.

Sementara untuk jumlah UMKM yang ada di kawasan tersebut, Ridwan mengaku belum mengetahui terkait pembatasan jumlah. Sebab itu, baginya sangat penting untuk melakukan invetarisir jumlah UMKM yang ada.

Terutama UMKM yang ada di Lombok Tengah. Hal tersebut melibatkan ITDC dan Pemkab Lombok Tengah. Namun pihaknya berharap agar sebanyak-banyaknya UMKM bisa diakomodir.

“Semakin banyak orang diberikan kesempatan bisa menikmati program tersebut, maka semakin bagus,” tutupnya

AYA

Penyerahan hadiah tersebut dilakukan sebagai wujud terimakasih PT Pegadaian (Persero) kepada para nasabah, sebagai sahabat yang senantiasa menggunakan semua produk dan layanan Pegadaian

lombokjournal.com —

DENPASAR ;  PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah Denpasar menyerahkan satu hadiah mobil dan beberapa hadiah sepeda motor. Rabu (14//03)..

Penyerahan hadiah tersebut sebagai kelanjutan dari pengundiian Kemilau Emas Pegadaian tahun 2017. “Kiita akan menyerahkan langsung satu hadiah mobil dan beberapa hadiah sepeda motor,” kata Pimpinan Wilayah Denpasar, Nuril Islamiah,  dalam sambutannya.

Rincian hadiah yang diserahkan meliputi; 1 pemenang mobil mobilio, 1 pemenang paket umroh, 64 pemenang sepeda motor dan 97 pemenang tabungan emas @ 2,5gram.

Penyerahan hadiah tersebut, dilakukan sebagai wujud terimakasih PT Pegadaian (Persero) kepada para nasabah, sebagai sahabat yang senantiasa menggunakan semua produk dan layanan Pegadaian di sepanjang Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

“Sebagai sahabat, kita akan selalu hadir dan bergandengan baik di masa baik maupun di masa sulit,”  kata Nuril.

Dikatakan Nuril, hasil evaluasi kinerja Tahun 2017 dibandingkan RKAP 2016 menyatakan,  Outstanding loan all product  (sisa uang pinjaman yang beredar di masyarakat/konsumen, red) tercapai Rp 3.598 Milyar. Jumlah nasabah 876.605 orang; dan jumlah rekening 1.591.782 dan laba mencapai 100,91%.

Selain itu, sebagai Perusahaan yang going concern, maka Kantor Wilayah Denpasar untuk Tahun 2018 “menerima” target: OSL All Product 4.241 Milyar, laba 547 Milyar dan nasabah 1.352.124 orang.

“Kedua hal ini menjadi tantangan baru bagi kita sebagai sahabat untuk mewujudkan target-target tersebut,” ujar Nuril.seraya menyampaikan optimismenya untuk melamppaui target RKAP tahun 2018.

Re

JAPNAS sudah menandatangani MoU dengan Bulog tentang pendistribusian dan Pemasaran Bahan Pangan yang dikelola oleh Bulog

MATARAM.lombokjournal.com – Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi provinsi ke 10 masuknya Jaringan Pengusaha Nasional (JAPNAS), yang dinahkodai I Made Agus Ariana. Acara pelantikan PW JAPNAS NTB dilaksanakan pada Rabu (14/03).

“Secara perlahan tapi pasti JAPNAS tumbuh di berbagai provinsi di Indonesia. Tentu hal ini sangat menggembirakan bagi kami, sekaligus tantangan untuk memberikan asas kemanfaatan riil bagi para anggotanya,” ungkap Ketua Umum PP JAPNAS, Bayu Priawan Djokosoetono.

Dalam acara pelantikan tersebut, Bayu menekankan, kehadiran JAPNAS harus bisa dirasakan bukan hanya para pengusaha saja,namun juga rakyat Indonesia.

“Sekarang ini JAPNAS sudah menandatangani MoU dengan Bulog tentang pendistribusian dan Pemasaran Bahan Pangan yang dikelola oleh Bulog. Dengan adanya MoU ini maka JAPNAS dapat berperan dalam stabilisasi distribusi dan harga pangan nasional,” lanjutnya.

Sebagai tindak lanjut dari MoU dengan Bulog, Pengurus Pusat JAPNAS telah memberikan mandat bagi seluruh Ketua Umum Pengurus Wilayah Provinsi untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di Wilayah masing-masing.

“MoU ini harus cepat ditindaklanjuti. Jaringan kami sampai ke wilayah-wilayah. Dan ini merupakan tanggung jawab dari kami, untuk merealisasikan apa yang menjadi point-point kesepakatan,” papar Bayu.

Senada dengan Bayu, Ketua Tim Caretaker Nasional PP JAPNAS, Reza Irsyad Aminy mengungkapkan, adanya MoU ini selain menjanjikan peluang bagi para anggota JAPNAS, juga kesempatan untuk berbakti untuk NKRI.

“Pelibatan JAPNAS dalam distribusi dan pemasaran bahan pangan yang dikelola Bulog, mengindikasikan bahwa JAPNAS saat ini semakin dilirik dan semakin menarik. Kami tentu akan menjaga amanah ini dengan baik,” ungkap Reza.

Bahkan ke depannya JAPNAS akan membangun komunikasi dengan institusi-institusi lain.

“JAPNAS akan terus berkembang. Kami akan membuka kerjasama dengan berbagai Badan Usaha, investor baik yang di dalam maupun Luar negeri. Seiring dengan hal tersebut, kami juga akan menghimpun kekuatan dan menkonsolidasikan organisasi kami agar dapat memanfaatkan setiap opportunity yang datang ke kami,” lanjut Reza.

Ketua Umum Pengurus Wilayah JAPNAS NTB, I Made Agus Ariana juga menyatakan bahwa hadirnya JAPNAS di NTB akan memicu sinergitas bisnis di NTB.

“Kami memiliki sapi, kami memiliki pariwisata, kami memiliki pertanian yang bagus, dengan adanya JAPNAS di NTB, maka akan menambah peluang masuknya investasi ke NTB,” ungkapnya.

Dalam acara pelantikan yang dilaksanakan di hotel Lombok Raya tersebut, Agus berjanji akan menjalankan dengan baik amanah yang sudah diemban. Sekaligus melakukan sosialisasi pariwisata secara lebih masif lagi.

“Pariwisata di NTB sekarang sudah menjadi alternatif dari Bali. Namun tentu saja publikasi dan promosinya harus terus didorong,” pungkas Agus.

AYA (*)

JAPNAS sudah menandatangani MoU dengan Bulog tentang pendistribusian dan Pemasaran Bahan Pangan yang dikelola oleh Bulog

MATARAM.lombokjournal.com – Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi provinsi ke 10 masuknya Jaringan Pengusaha Nasional (JAPNAS), yang dinahkodai I Made Agus Ariana. Acara pelantikan PW JAPNAS NTB dilaksanakan pada Rabu (14/03).

“Secara perlahan tapi pasti JAPNAS tumbuh di berbagai provinsi di Indonesia. Tentu hal ini sangat menggembirakan bagi kami, sekaligus tantangan untuk memberikan asas kemanfaatan riil bagi para anggotanya,” ungkap Ketua Umum PP JAPNAS, Bayu Priawan Djokosoetono.

Dalam acara pelantikan tersebut, Bayu menekankan, kehadiran JAPNAS harus bisa dirasakan bukan hanya para pengusaha saja,namun juga rakyat Indonesia.

“Sekarang ini JAPNAS sudah menandatangani MoU dengan Bulog tentang pendistribusian dan Pemasaran Bahan Pangan yang dikelola oleh Bulog. Dengan adanya MoU ini maka JAPNAS dapat berperan dalam stabilisasi distribusi dan harga pangan nasional,” lanjutnya.

Sebagai tindak lanjut dari MoU dengan Bulog, Pengurus Pusat JAPNAS telah memberikan mandat bagi seluruh Ketua Umum Pengurus Wilayah Provinsi untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di Wilayah masing-masing.

“MoU ini harus cepat ditindaklanjuti. Jaringan kami sampai ke wilayah-wilayah. Dan ini merupakan tanggung jawab dari kami, untuk merealisasikan apa yang menjadi point-point kesepakatan,” papar Bayu.

Senada dengan Bayu, Ketua Tim Caretaker Nasional PP JAPNAS, Reza Irsyad Aminy mengungkapkan, adanya MoU ini selain menjanjikan peluang bagi para anggota JAPNAS, juga kesempatan untuk berbakti untuk NKRI.

“Pelibatan JAPNAS dalam distribusi dan pemasaran bahan pangan yang dikelola Bulog, mengindikasikan bahwa JAPNAS saat ini semakin dilirik dan semakin menarik. Kami tentu akan menjaga amanah ini dengan baik,” ungkap Reza.

Bahkan ke depannya JAPNAS akan membangun komunikasi dengan institusi-institusi lain.

“JAPNAS akan terus berkembang. Kami akan membuka kerjasama dengan berbagai Badan Usaha, investor baik yang di dalam maupun Luar negeri. Seiring dengan hal tersebut, kami juga akan menghimpun kekuatan dan menkonsolidasikan organisasi kami agar dapat memanfaatkan setiap opportunity yang datang ke kami,” lanjut Reza.

Ketua Umum Pengurus Wilayah JAPNAS NTB, I Made Agus Ariana juga menyatakan bahwa hadirnya JAPNAS di NTB akan memicu sinergitas bisnis di NTB.

“Kami memiliki sapi, kami memiliki pariwisata, kami memiliki pertanian yang bagus, dengan adanya JAPNAS di NTB, maka akan menambah peluang masuknya investasi ke NTB,” ungkapnya.

Dalam acara pelantikan yang dilaksanakan di hotel Lombok Raya tersebut, Agus berjanji akan menjalankan dengan baik amanah yang sudah diemban. Sekaligus melakukan sosialisasi pariwisata secara lebih masif lagi.

“Pariwisata di NTB sekarang sudah menjadi alternatif dari Bali. Namun tentu saja publikasi dan promosinya harus terus didorong,” pungkas Agus.

AYA (*)

JAPNAS sudah menandatangani MoU dengan Bulog tentang pendistribusian dan Pemasaran Bahan Pangan yang dikelola oleh Bulog

MATARAM.lombokjournal.com – Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi provinsi ke 10 masuknya Jaringan Pengusaha Nasional (JAPNAS), yang dinahkodai I Made Agus Ariana. Acara pelantikan PW JAPNAS NTB dilaksanakan pada Rabu (14/03).

“Secara perlahan tapi pasti JAPNAS tumbuh di berbagai provinsi di Indonesia. Tentu hal ini sangat menggembirakan bagi kami, sekaligus tantangan untuk memberikan asas kemanfaatan riil bagi para anggotanya,” ungkap Ketua Umum PP JAPNAS, Bayu Priawan Djokosoetono.

Dalam acara pelantikan tersebut, Bayu menekankan, kehadiran JAPNAS harus bisa dirasakan bukan hanya para pengusaha saja,namun juga rakyat Indonesia.

“Sekarang ini JAPNAS sudah menandatangani MoU dengan Bulog tentang pendistribusian dan Pemasaran Bahan Pangan yang dikelola oleh Bulog. Dengan adanya MoU ini maka JAPNAS dapat berperan dalam stabilisasi distribusi dan harga pangan nasional,” lanjutnya.

Sebagai tindak lanjut dari MoU dengan Bulog, Pengurus Pusat JAPNAS telah memberikan mandat bagi seluruh Ketua Umum Pengurus Wilayah Provinsi untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di Wilayah masing-masing.

“MoU ini harus cepat ditindaklanjuti. Jaringan kami sampai ke wilayah-wilayah. Dan ini merupakan tanggung jawab dari kami, untuk merealisasikan apa yang menjadi point-point kesepakatan,” papar Bayu.

Senada dengan Bayu, Ketua Tim Caretaker Nasional PP JAPNAS, Reza Irsyad Aminy mengungkapkan, adanya MoU ini selain menjanjikan peluang bagi para anggota JAPNAS, juga kesempatan untuk berbakti untuk NKRI.

“Pelibatan JAPNAS dalam distribusi dan pemasaran bahan pangan yang dikelola Bulog, mengindikasikan bahwa JAPNAS saat ini semakin dilirik dan semakin menarik. Kami tentu akan menjaga amanah ini dengan baik,” ungkap Reza.

Bahkan ke depannya JAPNAS akan membangun komunikasi dengan institusi-institusi lain.

“JAPNAS akan terus berkembang. Kami akan membuka kerjasama dengan berbagai Badan Usaha, investor baik yang di dalam maupun Luar negeri. Seiring dengan hal tersebut, kami juga akan menghimpun kekuatan dan menkonsolidasikan organisasi kami agar dapat memanfaatkan setiap opportunity yang datang ke kami,” lanjut Reza.

Ketua Umum Pengurus Wilayah JAPNAS NTB, I Made Agus Ariana juga menyatakan bahwa hadirnya JAPNAS di NTB akan memicu sinergitas bisnis di NTB.

“Kami memiliki sapi, kami memiliki pariwisata, kami memiliki pertanian yang bagus, dengan adanya JAPNAS di NTB, maka akan menambah peluang masuknya investasi ke NTB,” ungkapnya.

Dalam acara pelantikan yang dilaksanakan di hotel Lombok Raya tersebut, Agus berjanji akan menjalankan dengan baik amanah yang sudah diemban. Sekaligus melakukan sosialisasi pariwisata secara lebih masif lagi.

“Pariwisata di NTB sekarang sudah menjadi alternatif dari Bali. Namun tentu saja publikasi dan promosinya harus terus didorong,” pungkas Agus.

AYA (*)

Pertumbuhan ekonomi tanpa tambang di NTB terus mengalami pertumbuhan cukup signifikan

lombokjournal.com;

JAKARTA — Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) bersilaturahmi beserta jajaran Pemprov NTB menyambangi Kantor Media Group di Jl Pilar Mas Raya Kav. A-D, Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (14/3).

TGB menyampaikan sejumlah pencapaian pembangunan NTB kepada redaksi Media Group. Antara lain pemaparan yang disampaikan terkait dengan sektor pertanian dan pariwisata yang menjadi andalan bagi NTB.

“Pertanian dari dulu menjadi fokus, dan kami tetapkan pariwisata karena potensinya luar biasa. Ketahanannya tinggi dan reboundnya paling cepat dibanding industri teknologi tinggi. Alam dan kultur kita mendukung sebagai core bisnis kita,” ujar TGB.

Kementerian Pertanian telah menetapkan NTB menjadi satu dari delapan provinsi penyangga ketahanan pangan danbtugas itu sudah ditunaikan denagn baik.

TGB menyampaikan, pertumbuhan ekonomi tanpa tambang di NTB terus mengalami pertumbuhan cukup signifikan, mulai 2014 tercatat pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 6,15, 2015 dengan 5,62 persen, 2016 dengan 5,71 persen, dan 2017 dengan 7,1 persen.

TGB juga memaparkan perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika seluas 1.250 hektare atau empat kali lebih luas dari yang ada di Nusa Dua, Bali.

KEK Mandalika memiliki pantai pasir putih sepanjang 7,5 km menghadap ke samudera hindia. Saat ini sudah ada enam hotel yang sedang dibangun, ditambah Novotel yang sudah ada.

Sedangkan proses penataan pantai sudah hampir. TGB juga memaparkan segmen wisata halal yang menjadi primadona pariwisata di NTB.

“Kami berani membangun segmen baru tidak menghilangkan yang lama. Bahkan kami ingin NTB jadi pusat Islamic MICE,” ucap TGB.

TGB menyebutkan, jumlah kunjungan wisatawan NTB pada 2017 mencapai  3.508.903 wisatawan. Angka ini melonjak tujuh kali lipat dibanding catatan kunjungan wisatawan pada 2008 yang sebesar 544.501 wisatawan.

Direktur Utama Metro TV Suryopratomo mengaku sudah lama ingin mengundang TGB ke Media Group. Keluarga Besar Media Group ingin mendengar langsung pemaparan tentang cara TGB dalam mencapai keberhasilan membangun NTB dalam sepuluh tahun terakhir.

“Sudah lama kami ingin undang Tuan Guru untuk sharing, NTB paling cepat pertumbuhan dan jadi pilar untuk sektor pertumbuhan,” ucap Suryopratomo.

Suryopratomo meyakini apa yang dilakukan TGB dalam mengubah wajah NTB akan selalu diingat oleh masyarakat NTB.

“Intinya apa yang bisa kita lakukan untuk NTB kita lakukan, saya ikut senang atas kemajuan yang dicapai NTB dengan Tuan Guru dan kami berdoa untuk kemajuan yang lebih besar untuk Tuan Guru, saya kira pikiran yang besar itu bagus untuk Indonesia,” kata Suryopratomo.

Tak hanya Metro TV, TGB juga bersilaturahmi ke kantor TV ONE di Pulogadung, Jakarta Timur. Pemaparan tentang perkembangan NTB juga disampaikan kepada jajaran redaksi TV ONE.

Selepas berdiskusi dengan redaksi TV One, TGB diminta menjadi imam shalat zuhur berjamaah dan juga tausiah. Momen ini tidak dilewatkan para awak media di TV One untuk ikut berjamaah dan mendengar tausiah dari Ketua Ikatan Alumni Al Azhar Cabang Indonesia tersebut.

Dalam tausiahnya, TGB menjabarkan tentang kandungan Surat Yusuf yang dinilai sangat komplit, baik yang mengutarakan kasih sayang ataupun adanya kebencian yang diarahkan kepada Nabi Yusuf.

Namun demikian, kata TGB, jamaah perlu mencontoh bagaimana sikap Nabi Yusuf dalam menghadapi berbagai ujian tersebut. Alih-alih mendendam, Nabi Yusuf justru bermurah hati dengan memberikan maaf kepada orang-orang yang pernah membencinya.

“Ini satu adab bagaimana kisah nabi itu ada pelajaran berharga dalam kehidupan, yang kita temui bisa menyenangkan atau menyulitkan. Kita mau mengenang yang buruk atau yang baik. Nabi Yusuf mengajak kita menyetel gelombang yang positif,” ucap TGB.

Kata TGB, Nabi Yusuf memilih menutup hal-hal negatif yang dilakukan kepadanya dan mengajak untuk mengingat nikmat Allah berupa persaudaraan.

“Saya yakin intensitas teman-teman media ini menjumpai luar biasa, banyak hal yang Anda bisa melihat, merasakan, dan mengikuti. Saya ajak kita melampaui ini semua dalam arti tetap dalam prinsip kita, bahwa di tengah hiruk pikuk kebangsaan ada nikmat yang menyatukan kita,” kata TGB menambahkan.

Me

Banyak tumbuh UMKM, baik swadaya maupun  bantuan pemerintah, tapi produknya belum memenuhi standar. Itu yang akan diseleksi dan diakomodir di BUMDes Mart

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Untuk menjaring produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Lombok Utara, yang nantinya akan masuk dalam item produk BUMDes Mart, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) KLU bekerjasama dengan LSM KOMPAK KLU akan menggelar Gebyar Produk UMKM.

Kegiaatan tersebut dilanjutkan dengan Peresmian BUMDes Mart 2018, dan seleksi semua jenis produk olahan UMKM.

Hal itu diungkapkan Asisten II Setda Lombok Utara, Ir. Hermanto, didampingi Kabag Humas KLU dan  KOMPAK KLU serta PT. Usaha Desa Sejahtera Yogyakarta, dalam Jumpa Pers, di ruang pers Humas Pro KLU, Selasa (13/03).

“Banyak tumbuh UMKM, baik swadaya ataupun bantuan pemerintah, tapi produknya belum sepenuhnya memenuhi standar. Itu yang akan kita seleksi agar bisa diakomodir di BUMDes Mart,” paparnya.

Dalam Gebyar Produk UMKM yang akan dilangsungkan di Gedung Serbaguna Rabu (14/3) itu, lanjut Hermanto, juga akan dihadiri para buyer dari Mataram, dengan harapan produk-produk UMKM yang dipamerkan bisa menarik minat para buyer.

“Sudah ada 100 UMKM, 75 diantaranya olahan makanan, sisanya non makanan. Mereka butuh akses pasar, itu yang harus disiapkan,” sambungnya.

Koordinator, KOMPAK KLU, Mawar Junita, menjelaskan, Kamis nanti produk UMKM yang lolos seleksi itu akan diumumkan. Untuk selanjutnya menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah untuk pembinaan.

“Produk UMKM yang memenuhi standar layak masuk ke BUMDes Mart. Bahkan diharapkan bisa menyasar pasar luar,” cetusnya.

Business Development Manager PT. Usaha Desa Sejahtera., Aziz Seryawijaya, yang juga hadir dalam jumpa pers itu mengatakan, untuk tahap pertama porsentasi produk yang akan diakomodir di BUMDes Mart sebesar 10 persen dari seluruh produk UMKM di Lombok Utara.

“Bagaimana beras Tanjung yang terkenal itu bisa dikemas di KLU, tidak hanya dikemas di Mataram,” katanya.

Aziz juga menjelaskan, ada empat kriteria produk yang akan dinilai. Pertama kriteria A, yaitu produk yang secara otomatis bisa langsung masuk ke ABUMDes Mart dan berpeluang masuk pasar yang lebih luas, tipe B, produk yang hanya bisa dipasarkan di BUMDes Mart sementar dan masih membutuhkan pembinaan saja, sementar tipe C, produk yang sedikit lagi bisa masuk ke BUMDes Mart, misalnya tidak ada kode produksi dan masa kadaluarsa.

“Dan tipe D, produk yang masih jauh dari kata layak untuk dipasarkan. Ini membutuhkan pembinaan dari pemerintah daerah,” terangnya.

Acara Gebyar Produk UMKM ini dirangkaikan dengan kegiatan Bimbingan Teknis (Bintek) bagi pelaku UMKM. Pameran dan Loka karya.

DNU

Sejak Februari lalu cabai memang menunjukkan tren peningkatan harga hingga berlangsung hingga hari ini.

MATARAM.lombokjournal.com —  Kenaikan harga  cabai yang meresahkan khususnya pengusaha restoran dan tempat makan, dinilai akan mempengaruhi perkembangan usaha kuliner.

Apalagi kuliner Lombok yang dikebal menggunakan banyak cabai. Seperti ayam bakar Taliwang, pelecing kangkung, dan beberapa kuliner pedas lainnya.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, H Ruslan menyatakan, kenaikan harga cabai dipengaruhi faktor kelangkaan. Kelangkaan tersebut diduga akibat cuaca buruk, yang membuat panen lebih sedikit dibandingkan kebutuhan masyarakat.

H Ruslan mengatakan, naiknya harga cabai itu bukanlah ulah mafia bahan pokok, seperti yang pernah dibacanya di beberapa media.

“Ini murni faktor cuaca,” tegas Ruslan.

Dikatakannya, sejak Februari lalu cabai memang menunjukkan tren peningkatan hingga hari ini. Minggu pertama Februari lalu, harga cabai sebesar Rp 43 ribu per kilogramnya. Pada minggu kedua mengalami kenaikan menjadi Rp 60 ribu per kilogramnya.

Harga cabai kembali naik pada minggu ketiga sebesar Rp 70 ribu per kilogramnya. Minggu keempat naik menjadi Rp 71 ribu per kilogramnya.

“Lalu bulan Maret minggu pertama menjadi Rp 73 ribu per kilogramnya dan kembali naik pada minggu kedua sebesar Rp 76 ribu, hingga Rp 80 ribu per kilogramnya,” jelasnya.

Menurutnya, satgas pangan sudah bekerja maksimal untuk menangani kenaikan harga cabai tersebut. Mereka rutin melakukan pemantauan harga di pasar setiap harinya.

Sementara kehadiran Toko Tani Indonesia Center (TTIC) bisa membantu mengatasi permasalahan itu. Hanya saja, itu masih belum maksimal. Ia menilai cabai yang ada di TTIC tidak begitu banyak. Sementara kebutuhan untuk didistribusikan ke masyarakatsangat besar.

“Masih tidak sebanding hasil panen dengan permintaan cabai di pasar. Itu persoalannya,” sambungnya.

Pemerintah NTB melakukan berbagai upaya agar harga cabai tidak kembali naik. Termasuk bagaimana mendistribusikan cabai dari luar Lombok.

Cabai dari pulau Jawa didatangkan agar harga cabai bisa menjadi stabil. Hal tersebut terus diupayakan dengan intens. Hal ini mengingat pengaruhnya yang cukup besar bagi masyarakat Lombok. Khususnya pengusaha kuliner seperti restoran dan kafe.

“Kita juga termasuk daerah pariwisata. Mahalnya harga cabai membuat usaha para restoran, kafe, dan warung stagnan,” terangnya

Kelangkaan dan mahalnya cabai juga diduga akibat pengiriman ke luar NTB oleh sejumlah distributor. Namun hal ini ditampik Ruslan.

Pengiriman tersebut terjadi pada saat hasil panen melimpah. Distributor lebih memilih mengirimkan keluar NTB dibandingkan cabai tersebut rusak. Berbeda dengan saat ini, hasil panen cabai lebih sedikit sehingga mengakibatkan harga cabai naik.

Dan diulangi penegasannya, kenaikan itu bukan karena ulah mafia.

AYA

Yang menempati lapak di pasar tersebut bukan hanya UMKM prioritas kawasan setempat. Namun juga UMKM yang benar-benar menghasilkan produk unggulan

MATARAM.lombokjourna.com —  Persiapan lapak untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika terus dilakukan.

Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) NTB mengungkapkan akan ada sentra pasar seni mirip seperti di wisata Borobudur Jawa Tengah. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Harian Dinas Koperasi UMKM NTB, H. Mohmad imran di Mataram

Ia menyatakan, pasar seni tersebut nantinya akan menjual produk unggulan. Bukan hanya dari UMKM Lombok Tengah saja, namun juga dari luar daerah tersebut.

“Nanti ada juga produk Luar daerah, tidak hanya produk lokal saja ” tegasnya

UMKM yang menempati lapak di pasar tersebut, bukan hanya sekedar UMKM prioritas kawasan setempat. Namun juga UMKM yang benar-benar menghasilkan produk unggulan.

“Kami tidak turun langsung namun akan berkoordinasi dengan Pemkab Lombok Tengah untuk menentukan mana yang layak,” jelasnya.

Rencananya pasar tersebut akan menjadi unggulan di KEK Mandalika. Semua paket wisata yang masuk ke KEK Mandalika harus melewati pasar tersebut. Entah itu mau berbelanja maupun tidak.

Hal ini serupa dengan pasar oleh-oleh di Candi Borobudur. Semua wisatawan yang ingin keluar candi tersebut digiring melalui satu pintu melewati pasar tersebut.

Sementara untuk skema dan desain pasar seni tersebut, Imran mengatakan Diskop UKM NTB tidak bisa memutuskannya sendiri. Hal tersebut harus melibatkan Bappeda NTB, Pemkab Lombok Tengah dan pihak pengelola KEK Mandalika.

“Harus melibatkan semua pihak,” terang Imran.

Ia berharap tidak ada yang sia-sia sebab meski tidak berbelanja, namun wisatawan melihat langsung produk unggulan NTB.

Ia melanjutkan, hingga saat ini lapak UMKM di KEK Mandalika masih belum dibangun. Namun ia mengatakan, pihaknya akan menyiapkan pendampingan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM nantinya.

Hal tersebut dilakukan untuk membantu UMKM  yang membutuhkan modal. Namun targetnya masih tergantung pihak perbankan.

Dalam pendampingan tersebut, UMKM akan dilatih beberapa hal. Mulai dari membuat laporan keuangan hingga cara menjalankan usaha dengan baik.

Hal ini tentu menjadi tugas bersama, baik Diskop NTB, Bappeda NTB, pihak KEK Mandalika hingga perbankan. Saat ini kondisi UMKM di kawasan tersebut belum tertata rapi. Masih banyak pelaku usaha yang berseliweran.

“Harapan ke depan, bagaimana pengelola KEK Mandalika dan Pemkab menempatkan UMKM nantinya,” kata Imran.

Penataan tersebut dilakukan agar tamu merasa nyaman dan tidak merasa tertipu. Bahkan, pihaknya juga memikirkan permasalahan bahasa bagi UMKM. Kemungkinan akan ada kursus kilat Bahasa Inggris bagi mereka.

Ia menambahkan, saat Rakortek beberapa waktu lalu, pihaknya mengajukan beberapa usulan. Di antaranya pengusulan lapak dan trading house. Trading house tersebut akan menjadi tempat UMKM melakukan penjualan online.

“Namun ini masih usulan,” kata Imran..

AYA

Di APBD, tertera proposal nama kelompok, jadi tidak untuk dibagikan per orang, tapi dikelola oleh kelompok untuk satu jenis usaha

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Rencana realisasi program Wira Usaha Baru (WUB) tahun 2018 ini mendapat sorotan kalangan Dewan KLU. Salah satunya datang dari Ketua komisi I DPRD KLU, Ardianto.

Menurutnya, mekanisme pencairan dan peruntukan anggaran WUB harus sesuai dengan nomenklatur yang tertera pada APBD.

“Di APBD, tertera proposal nama kelompok, jadi tidak untuk dibagikan per orang, tapi dikelola oleh kelompok untuk satu jenis usaha. Jadi masyarakat jangan salah mengartikan,” jelasnya, Senin (12/3).

Misalnya, kata Ardianto, jenis usaha perbengkelan, maka diklasipikasikan ke kelompok usaha perbengkelan, tidak dicampur dengan usaha dagang kerupuk.

“Contohnya begini, Ada 10 anggota usaha perbengkelan dalam satu kelompok, maka angaran sebesar Rp. 30 juta itu dikelola secara kolektif oleh kelompok. Dan lokasi usahanya ya di satu tempat, bukan di masing-masing bengkel. Uang Rp. 3 juta mana cukup beli kompresor,” paparnya.

Lebih jauh Ardianto menjelaskan, tenaga pendamping WUB yang sudah direkrut, akan bertugas untuk mengawasi setiap kelompok, bukan per orangan.

Sebelumnya, Asisten II Setda Lombok Utara, Ir. Hermanto, mengatakan 33 tenaga pendamping WUB akan bekerja dan ditempatkan sesuai SK.

“Penempatannya sesuai SK. Mereka nantinya tidak hanya bertugas mengawasi pengelolaan keuangan kelompok. Tapi juga banyak hal,” paparnya.

DNU