Penerbangan dari Lombok menuju kota-kota besar di pulau Jawa sudah terhubung, diharapkan dapat bertambah rute-rute baru yang dapat membuka koneksi dari dan menuju pulau Lombok ke kota lainnya

PRAYA .lombokjournal.com —  Setelah sebelumnya membuka 3 rute pada awal tahun ini, yaitu Airasia menuju Kuala Lumpur, Nam Air menuju Bima dan Lion Air menuju Banjarmasin.

Kkini pada akhir Maret, Lombok International Airport kembali membuka rute baru, bersama Wings Air menuju Semarang.

Wings Air melakukan penerbangan hari Minggu (25/03), menggunakan ATR 72-500/600 dengan kapasitas 78 penumpang. Wings Air  dengan nomor penerbangan IW 1870  dari Semarang tiba di Lombok pada pukul 23.05 WITA.

Sedangkan untuk penerbangan menuju Semarang berangkat pada pukul 21.30 WITA dengan nomor penerbangan IW 1871.

“Kini sudah bertambah lagi rute menuju pulau Jawa, kini penerbangan dari pulau Lombok menuju kota-kota besar di pulau jawa sudah dapat terhubung. Kami berharap seterusnya dapat bertambah rute-rute baru yang dapat membuka koneksi dari dan menuju pulau Lombok ke kota lainnya,” jelas GENERAL Manager Angkasa Pura I Lombok Internasional Airport, I Gusti Ngurah Ardita.

Berdasarkan informasi Humas Lombok International Airport, saat ini mereka sudah melayani rute ke 12 wilayah domestik yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Bali, Sumbawa, Bima, Benete, Makasar, Banjarmasin dan Semarang.

Sedangkan untuk penerbangan internasional saat ini masing 2 rute yaitu Kuala Lumpur dan Singapura.

Selain itu Lombok International Airport  telah dilakukan persiapan beberapa program pekerjaan untuk meningkatkan pelayan serta fasilitas seperti pembangunan selasar dropzone, penambahan apron pesawat, penambahan taxiway dan perluasan terminal.

AYA

Bekraf menggelar sosialisasi FSI 2018 di sepuluh kota untuk menyebarluaskan informasi serta memberikan peluang yang sama kepada talenta-talenta startup kuliner daerah

MATARAM.lombokjournal.com – Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menyelenggarakan Food Startup Indonesia (FSI) untuk menyatukan ekosistem kuliner Indonesia. Sekaligus juga meningkatkan kontribusi kuliner pada PDB ekraf.

Bekraf menyeleksi 100 pengusaha rintisan (startup) kuliner Indonesia untuk mengikuti FSI 2018 secara langsung pada demoday.

“Kami menyempurnakan kegiatan ini supaya lebih baik dari dua tahun sebelumnya,” tutur Deputi Akses Permodalan Bekraf, Fadjar Hutomo dalam pembukaan sosialisasi FSI Bekraf di Hotel Santika Mataram, Jumat( 23/3)

Tahun 2016 lalu, kuliner menyumbang 41,40 persen pada PDB ekonomi kreatif (ekraf), atau sebesar sebesar Rp 382 triliun dari total Rp 922,59 triliun berdasarkan data statistik ekraf oleh BPS.

Bekraf menggelar sosialisasi FSI 2018 di sepuluh kota untuk menyebarluaskan informasi serta memberikan peluang yang sama kepada talenta-talenta startup kuliner daerah. Mataram menjadi kota kesembilan penyelenggaraan sosialisasi tersebut.

Fadjar Hutomo menuturkan,  Startup kuliner Indonesia bisa mengikuti demoday FSI dengan mendaftar online pada www.foodstartupindonesia.com yang ditutup 26 Juni mendatang.

Ia mengatakan, startup kuliner bisa mendaftar demoday FSI untuk mendapatkan fasilitas expo, mentoring, dan pitching di hadapan investor.  Sedangkan bagi yang belum terpilih, masih tetap bisa tergabung pada ekosistem startup kuliner melalui platform foodstartupindonesia.com.

Demoday FSI 2018 diselenggarakan di Surabaya pada akhir Juli mendatang. 100 startup kuliner Indonesia terpilih berkesempatan memperlihatkan produk mereka pada masyarakat luas saat expo.

Selain itu juga mendapatkan ilmu peningkatan produk dan pitch desk saat mentoring dengan mentor ahli di bidang kuliner.

Sementara 30 startup kuliner terpilih dari 100 startup berhak pitching di depan investor. Mereka juga berpeluang menjadi top three FSI 2018. Bekraf memfasilitasi 30 startup kuliner ini mendapatkan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Top three FSI 2018 mendapatkan dukungan penuh Bekraf untuk pameran di dalam dan luar negeri

“Menjadi pemenang bukan satu-satunya hal yang bisa diraih oleh startup kuliner yang mengikuti demoday FSI. Tetapi, mereka juga berpeluang meningkatkan network dan berkolaborasi dengan startup kuliner lainnya,” jelasnya.

Dalam sosialisasi tersebut, ia menekankan era ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, inovasi dan kreativitas SDM. Ia berharap ekraf menjadi tulang punggung perekonomian nasional masa depan.

“Tulang punggung ekonomi yang tidak bertumpu pada SDA yang bisa habis,” katanya.

Sementara itu, Direktur Akses Non Perbankan Bekraf, Syaifullah, didampingi oleh Kasubdit Dana Masyarakat Bekraf Hanifah Makarim, memberikan penjelasan FSI, demoday, dan pitch desk. Bekraf memberikan mini class mentoring bertema food safety dengan menghadirkan Chef Hugo dari Universitas Ciputra.

Selain itu, Perwakilan Foodlab Indonesia, Bonnie Susilo, juga diundang Bekraf untuk memberikan materi bertema investasi.

Bekraf melengkapi sosialisasi dengan menghadirkan perwakilan top three FSI 2017. Di antaranya founder produk Matchamu Lintang Wuriantari untuk menceritakan pengalamannya mengikuti FSI 2017.

AYA (*)

Pihak Bea Cukai beberapa kali melakukan pemeriksaan pakaian Bekas yang masuk ke NTB, namun tiap ada kapal yang datang ditanyakan barangnya dari mana, dibilang barang itu dari Sulawesi, Kalimantam atau  wilayah Indonesia lainnya

MATARAM.lombokjournal.com — -Sejak tahun 2009 pakaian bekas impor sudah dinyatakan sebagai barang ilegal dan dilarang masuk ke Indonesia. Namun, penyelundupan pakaian bekas buatan luar negeri tidak bisa terbendung karena tingginya permintaan domestik.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Perbendaharaan dan Pelaksana harian Bea Cukai Mataram I Wayan Tapamuka saat mengadakan media gethering dikantor bea cukai ( 22/3).

Ia mengatakan bawa selama ini Bea cukai susah untuk membuktikan bawa pakain bekas tersebut dikirim Dari luar negri.

“Kalau kita periksa selalu pengakuannya datang dari indonesia bukan dari Luar negeri  kami tidak bisa membuktikan  bahwa itu dari Luar negeri,”ujarnya

Ia menjelaskan selama ini, Bea cukai sudah beberapa kali melakukan pemeriksaa terhadap pakaian Bekas yang masuk ke NTB, namun setiap ada kapal yang datang yang ditanyakan barangnya dari mana dibilang barang itu dari Sulawesi, Kalimantam atau  lain di wilayah Indonesia .

“Ya mungkin itu modusnya dari sana. Terus dilanjutkan ke sini (NTB). kami tidak bisa bertindak disini  dengan mengatakan bahwa itu impor dari Luar negeri. Karena mereka juga menyertakan kwitansi dari indonesia, Jadi itu kelemahan kami,”tuturnya

Disinggung terkit apakah tidak upaya lain Bea Cukai untuk mengawasi masuknya pakaian bekas? Wayan menegaskan selalu selalu berkoordinasi dengan aparat terkait untuk penanganan itu.

“Kordinasi dengan kepolisian ya terus kita lakukan, tapi untuk membuktikan itu yang susah,”ucapnya.

Sementara itu untuk pengawasan masuknya pakaian bekas di pulau Sumbawa, Bea Cukai Sumbawa dan  Dinas Perdagangan Sumbawa sudah dilakukan pengawasan termasuk apalagi pulau Sumbawa tempat masuknya pakaian Bekas terbanyak.

“Kan aturannya tidak boleh impor barang bekas, Tetapi selalu alibinya bukan barang import. Jadi kita tidak bisa menindak.Karena mereka punya modus masuk dulu ketempat lain dimana yang dia bsa masuki setelah itu baru dioper ke indoneaia dengan transaksi yang  di dalam negeri,” pungkasnya.

AYA

NTB target jumlah ekspor jagung, sebagai wujud konsistensi Pemerintah NTB mendukung ketahanan pangan nasional

MATARAM.lombokjournal.com — NTB menargetkan ekspor sebanyak 30.000 ton jagung hasil produksi tahun 2018 ke Filiphina. Tahap pertama akan diekspor sebanyak 11.500 ton jagung.

Pelepasan ekspor jagung tersebut dilakukan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, di Pelabuhan Badas, Sumbawa, Selasa (20/3).

Gubernur melepas ekspor jagung tersebut didampingi Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasioanal, Kementerian Pertanian RI, Dr. Agung Hendriadi, Pangdam IX Udayana, Beny Susianto, Wakapolda NTB dan Bupati Sumbawa, Husni Djibril.

Ekspor jagung gelombang pertama ini merupakan tahap awal dari yang ditargetkan 300 ribu ton pada tahun 2018. Ekspor jagung tersebut merupakan wujud konsistensi Pemerintah NTB untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Sebab, tahun lalu NTB juga telah melakukan ekspor jagung ke luar negeri dan luar daerah. Terlebih, NTB telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai daerah lumbung pangan nasional.

“Kegiatan ini dapat membesarkan hati kita dengan menunjukan bahwa NTB akan selalu berkontribusi positif untuk pembangunan nasional,” ungkap Guburnur yang lebih dikenal Tuan Guru Bajang (TGB) tersebut.

Gubernur TGB mengapresiasi pemerintah atas ikhtiar dan kesungguhan para petani meningkatkan produksi jagung secara terus-menerus.

“Berkat kerja keras petani kita, produksi tahun 2017 meningkat 1 juta ton lebih dari tahun sebelumnya, sebanyak 1,1 juta ton pada tahun 2016 sehingga menjadi 2,127 juta ton di tahun 2017,” jelasnya.

Di hadapan seluruh stakeholders, Pangdam IX Udayana, dan Wakapolda NTB,  Gubernur TGB menegaskan, setelah menugaskan petani menanam, tugas pemerintah adalah memastikan kemanfaatan ekonomi semakin besar untuk petani.

“Caranya dengan memangkas biaya produksi. Saya berharap agar distribusi pupuk harus benar-benar lancar pada waktunya. Pembelian hasil petani harus di atas Harga Pokok Penjualan (HPP) karena HPP itu harga darurat, Insya Allah pembeli mendapatkan berkah dengan kompensasi doa dari jutaan petani kita,” imbuhnya.

Karena itu, TGB berharap keuntungan dari budidaya jagung dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk kegiatan konsumtif saja. Namun juga dimanfaatkan untuk menabung, investasi dan produksi.

Sebab menurut TGB ketiga hal tersebut masih kurang dimiliki oleh masyarakat NTB. Terkait itu, Gubernur menginstruksikan agar dana dari hasil jagung ini dijadikan modal untuk desa membuat BUMDES.

“Kalau diuangkan, ada 6,5 triliun dari jagung setahun di NTB saya minta dijadikan modal untuk usaha desa karena dengan memperkuat BUMDES akan  menguatkan struktur berekonomi  baik jangka pendek maupun panjang” pungkasnya.

Pada kegiatan yang sama, Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasioanal Kementrian Pertanian RI, Dr. Agung Hendriadi, menyampaikan NTB telah berkontribusi besar dalam membebaskan Indonesia dari Impor jagung.

Pada tahun 2015 Indonesai masih impor 3,2 juta ton namun angka ini terus turun hingga menjadi nol pada tahun 2017 lalu.

“Saat ini NTB menempati urutan ke 5 provinsi dengan produksi jagung terbesar. Capain ini sudah luar biasa megingat luasan lahannya jauh dibandingkan provinsi besar lainnya dengan penigkatan 18,5 % pertahun,” papar Agung di hadapan Gubernur TGB.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga mencanangkan  Gerakan Masyarakat Jagung Integrasi Sapi (GAMAJIPI). Gerakan ini diinisiasi Pemda Sumbawa mengingat terus meningkatnya jumlah limbah jagung seiring meningkatnya jumlah produksi.

“Limbah jagung akan kita olah menjadi bahan pakan ternak dan biomasa.  Maka 1 juta ton jagung yang ditargetkan Kabupten Sumbawa tahun ini akan menghasilkan pangan olahan yang mampu menghidupi 133.333 ekor sapi selama 75 hari,” Jelas Bupati Sumbawa, Husni Djibril.

Kesiagaan Bank Indonesia NTB tidak hanya pada masa pilkada ini, hal iini sudah menjadi program andalan

MATARAM.lombokjournal.com —  Perputaran uang cash yang diperkirakan besar di masa Pilkada serentak tahun 2018, rentan dengan peredaran uang palsu (upal), terutama masa-masa kampanye.

Masyarakat dihimbau waspada, khususnya para pedagang kecil yang dinilai masih awam akan upal. “Pilkada nanti jumlah uang yang beredar pasti naik,” ujar Kepala Bank Indonesia (BI) NTB, Achris Sarwani,  (20/3) di Mataram.

BI NTB sudah melakukan antisipasi dari jauh hari sebelumnya. Kenaikan jumlah uang cash yang beredar sudah tergambar dari data yang dimiliki BI NTB.

Jumlahnya akan lebih besar dari hari-hari sebelum Pilkada. Kesiagaan BI NTB diakuinya tidak hanya pada masa pilkada ini. Hal itu sudah menjadi program andalan BI NTB agar setiap masyarakat mengenal rupiah asli dan palsu.

“Kita sosialisasikan lewat program tersebut,” Tegasnya

Selain program sosialisasi, Achris mengaku juga memiliki program kerjasama dengan pihak kepolisian. Pihaknya juga mengintensifkan program tersebut, terlebih jika ada informasi terkait hal tersebut.

Pihaknya akan segera melokalisir dan melakukan penanganan sebaiknya agar tidak meresahkan masyarakat.

“Segera kita lokalisir begitu ada laporan masuk,” kata Achris.

Di beberapa daerah di luar NTB upal sudah mulai ditemukan. Namun ia mengatakan hal tersebut tidak terjadi di NTB.

Ia mengaku memiliki sistem informasi yang dapat melokalisir dengan cepat jika ada temuan. Terutama dengan pihak kepolisian sebab itu sudah masuk dalam pidana kejahatan. Pihaknya akan segera melakukan tracking penyebab beredarnya upal.

“Tapi kita sudah tahu polanya,” sambungnya.

Ia melanjutkan, dengan pola yang yang sudah diketahui pihaknya kemudian melakukan pemetaan pola tersebut. Namun ia mengatakan modus baru peredaran upal belum terlalu rumit. Hal tersebut dikarenakan penanganan uang cash tidak serumit kejahatan skimming.

“Kita sudah punya perjanjian kerja dengan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BAKOSUPAL). Hal ini secara nasional termasuk juga di NTB,” jelasnya.

Peredaran upal saat ini biasanya menyasar masyarakat atau pedagang kecil. Salah satu cara ampuh yang bisa menangkal ini adalah dnegan pemahaman masyarakat atau si pedagang.

Mereka harus lebih berhati-hati menerima uang. Terlebih lagi uang yang beredar pada masa Pilkada ini.

Untuk pedagang kecil, Achris menyarankan untuk memiliki alat ultra violet sebagai pendeteksi. Harga alat tersebut tidak mahal. Hal ini lebih mudah dimengerti dengan cepat dibandingkan memperkenalkan upal itu sendiri.

“Itu salah satu cara yang paling cepat,” pungkasnya.

Sementara terkait tren upal di NTB, ia mengatakan kondisi peredaran uang di NTB saat ini masih normal. Saat ini belum ada laporan kejadian besar seperti di daerah lain. Meski begitu, masyarakat tetap diimbau untuk terus waspada akan hal tersebut.

“Laporan terakhir dengan BINDA juga mengatakan tidak ada yang perlu dikawatirkan hingga saat ini,” tandasnya.

AYA

Tablets such as Viagra, Cialis, as well as uromexil forte Levitra are preferred options for accomplishing and also sustaining an erection.

Kesiagaan Bank Indonesia NTB tidak hanya pada masa pilkada ini, hal iini sudah menjadi program andalan

MATARAM.lombokjournal.com —  Perputaran uang cash yang diperkirakan besar di masa Pilkada serentak tahun 2018, rentan dengan peredaran uang palsu (upal), terutama masa-masa kampanye.

Masyarakat dihimbau waspada, khususnya para pedagang kecil yang dinilai masih awam akan upal. “Pilkada nanti jumlah uang yang beredar pasti naik,” ujar Kepala Bank Indonesia (BI) NTB, Achris Sarwani,  (20/3) di Mataram.

BI NTB sudah melakukan antisipasi dari jauh hari sebelumnya. Kenaikan jumlah uang cash yang beredar sudah tergambar dari data yang dimiliki BI NTB.

Jumlahnya akan lebih besar dari hari-hari sebelum Pilkada. Kesiagaan BI NTB diakuinya tidak hanya pada masa pilkada ini. Hal itu sudah menjadi program andalan BI NTB agar setiap masyarakat mengenal rupiah asli dan palsu.

“Kita sosialisasikan lewat program tersebut,” Tegasnya

Selain program sosialisasi, Achris mengaku juga memiliki program kerjasama dengan pihak kepolisian. Pihaknya juga mengintensifkan program tersebut, terlebih jika ada informasi terkait hal tersebut.

Pihaknya akan segera melokalisir dan melakukan penanganan sebaiknya agar tidak meresahkan masyarakat.

“Segera kita lokalisir begitu ada laporan masuk,” kata Achris.

Di beberapa daerah di luar NTB upal sudah mulai ditemukan. Namun ia mengatakan hal tersebut tidak terjadi di NTB.

Ia mengaku memiliki sistem informasi yang dapat melokalisir dengan cepat jika ada temuan. Terutama dengan pihak kepolisian sebab itu sudah masuk dalam pidana kejahatan. Pihaknya akan segera melakukan tracking penyebab beredarnya upal.

“Tapi kita sudah tahu polanya,” sambungnya.

Ia melanjutkan, dengan pola yang yang sudah diketahui pihaknya kemudian melakukan pemetaan pola tersebut. Namun ia mengatakan modus baru peredaran upal belum terlalu rumit. Hal tersebut dikarenakan penanganan uang cash tidak serumit kejahatan skimming.

“Kita sudah punya perjanjian kerja dengan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BAKOSUPAL). Hal ini secara nasional termasuk juga di NTB,” jelasnya.

Peredaran upal saat ini biasanya menyasar masyarakat atau pedagang kecil. Salah satu cara ampuh yang bisa menangkal ini adalah dnegan pemahaman masyarakat atau si pedagang.

Mereka harus lebih berhati-hati menerima uang. Terlebih lagi uang yang beredar pada masa Pilkada ini.

Untuk pedagang kecil, Achris menyarankan untuk memiliki alat ultra violet sebagai pendeteksi. Harga alat tersebut tidak mahal. Hal ini lebih mudah dimengerti dengan cepat dibandingkan memperkenalkan upal itu sendiri.

“Itu salah satu cara yang paling cepat,” pungkasnya.

Sementara terkait tren upal di NTB, ia mengatakan kondisi peredaran uang di NTB saat ini masih normal. Saat ini belum ada laporan kejadian besar seperti di daerah lain. Meski begitu, masyarakat tetap diimbau untuk terus waspada akan hal tersebut.

“Laporan terakhir dengan BINDA juga mengatakan tidak ada yang perlu dikawatirkan hingga saat ini,” tandasnya.

AYA

Jenis Produk yang tak lolos seleksi itu, masih pada kategori atau tipe B dan C. seperti tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, tidak ada kode produksi, label halal, masalah kemasan

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Sebanyak 89 dari 100 produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ikut dalam pamran Gebyar UMKM KLU 2018 beberapa waktu lalu, dipastikan tidak lolos seleksi.

“Yang lolos sekeksi dan layak masuk BUMDes Mart hanya 11 produk. Sisanya belum memenuhi standar,” ungkap Kepala Dinas DP2 KB-PMD KLU. H. KHolidi Halil, Senin (19/3).

Kholidi menambahkan, 89 jenis Produk yang tidak tidak lolos seleksi itu, masih pada kategori atau tipe B dan C. seperti tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, tidak ada kode produksi, label halal, masalah kemasan dan beberapa aspek lainnya.

“Sekarang tugas kita bagaimana membangun jejaring dengan 6 BUMDes Mart yang ada. Termasuk di dalamnya menyelangkut harga jual, harga beli, dan keuntungan bagi BUMDes Mart itu sendiri,” tegasnya.

Terhadap dua BUMDes Mart yang belum siap, lanjut Kholidi, diakuinya masih terkendala modal untuk pengadaan barang.

“Dua BUMDes Mart yang belum siap itu Desa Sokong dan Anyar. Tapi diupayankan untuk melakukan pemesanan karna pemesanan barang melalui prinsipel. Pengirimannya sekitar 3 hari dari jadwal pemesanan,” tambahnya.

DNU

Konsep yang dibuat berupa kawasan luar KEK Mandalika saling mendukung dengan kawasan yang ada di dalam

MATARAM.lombokjournal.com —  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, H Ridwansyah, Senin (19/03)  di Mataram mengungkapkan, pihaknya saat ini sedang mempersiapkan konsep Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang harus mendapatkan ruang di KEK Mandalika.

Konsep itu sesuai amanat Presiden Joko Widodo sebelumnya, saat meresmikan pembukkan dibangunnya kawasan Ekonomi khusus ( KEK ) Mandalika, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus mendapatkan ruang di KEK Mandalika

Bappeda NTB juga mempersiapkan regulasi untuk kenyamanan tamu yang datang ke KEK Mandalika.

“Secara makro kita sedang siapkan konsep bersama kabupaten Lombok Tengah,” ujar Kepala Bappeda NTB H Ridwansyah Senin 19/3 diMataram.

Ia menuturkan, konsep yang dibuat nantinya berupa kawasan luar KEK Mandalika saling mendukung dengan kawasan yang ada di dalam.

Untuk kawasan di dalam, Ridwan mengaku sudah ada master plan dari pengembang KEK Mandalika. Sementara kawasan yang ada diluar belum ada.

Konsep tersebut nantinya membuat keberadaan KEK Mandalika juga dirasakan oleh Koperasi dan UMKM NTB.

“Sebab itu di dinas tengah mempersiapkan seperti apa dan bekerjasama dengan Pemkabn Lombok Tengah dan ITDC,” sambungnya.

Ia melanjutkan, inti dari pembangunan ruang untuk UMKM tersebut harus ada masyarakat Lombok Tengah atau pengusaha kecil yang berjualan.

Hal tersebut dilakukan agar tidak mengganggu kenyamanan bagi para pengunjung, atau tamu yang datang ke KEK Mandalika. Namun tentunya jualan tersebut tertata dengan rapi.

“Itu yang akan kita siapkan regulasinya,” katanya.

Ridwan menegaskan, bila perlu pihaknya akan mempersiapkan anggaran pada 2019 mendatang untuk persoalan tersebut.

Saat ini pihaknya tengah menginventarisir seperti apa anggaran yang dibutuhkan nantinya. Polanya tidak hanya berasal dari APBD NTB, namun juga dengan pola kemitraan. Misalnya menggunakan dana CSR ITDC atau pihak lainnya.

“Jadi tidak ada masalah,” akunya.

Pembangunan ruang bagi UMKM dinilainya tidak menimbulkan masalah. Sebab barang yang ingin dijual di kawasan tersebut sudah ada.

Seperti hasil kerajinan dan hasil olahan UMKM lainnya. Hanya saja detail terkait UMKM di KEK Mandalika berada di instansi terkait. Yakni UMKM mana, jenis jualannya apa, desain lapak, dan lainnya.

“Teknisnya ada di Dinas Koperasi dan UMKM,” Tegasnya.

Sementara untuk jumlah UMKM yang ada di kawasan tersebut, Ridwan mengaku belum mengetahui terkait pembatasan jumlah. Sebab itu, baginya sangat penting untuk melakukan invetarisir jumlah UMKM yang ada.

Terutama UMKM yang ada di Lombok Tengah. Hal tersebut melibatkan ITDC dan Pemkab Lombok Tengah. Namun pihaknya berharap agar sebanyak-banyaknya UMKM bisa diakomodir.

“Semakin banyak orang diberikan kesempatan bisa menikmati program tersebut, maka semakin bagus,” tutupnya

AYA

Penyerahan hadiah tersebut dilakukan sebagai wujud terimakasih PT Pegadaian (Persero) kepada para nasabah, sebagai sahabat yang senantiasa menggunakan semua produk dan layanan Pegadaian

lombokjournal.com —

DENPASAR ;  PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah Denpasar menyerahkan satu hadiah mobil dan beberapa hadiah sepeda motor. Rabu (14//03)..

Penyerahan hadiah tersebut sebagai kelanjutan dari pengundiian Kemilau Emas Pegadaian tahun 2017. “Kiita akan menyerahkan langsung satu hadiah mobil dan beberapa hadiah sepeda motor,” kata Pimpinan Wilayah Denpasar, Nuril Islamiah,  dalam sambutannya.

Rincian hadiah yang diserahkan meliputi; 1 pemenang mobil mobilio, 1 pemenang paket umroh, 64 pemenang sepeda motor dan 97 pemenang tabungan emas @ 2,5gram.

Penyerahan hadiah tersebut, dilakukan sebagai wujud terimakasih PT Pegadaian (Persero) kepada para nasabah, sebagai sahabat yang senantiasa menggunakan semua produk dan layanan Pegadaian di sepanjang Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

“Sebagai sahabat, kita akan selalu hadir dan bergandengan baik di masa baik maupun di masa sulit,”  kata Nuril.

Dikatakan Nuril, hasil evaluasi kinerja Tahun 2017 dibandingkan RKAP 2016 menyatakan,  Outstanding loan all product  (sisa uang pinjaman yang beredar di masyarakat/konsumen, red) tercapai Rp 3.598 Milyar. Jumlah nasabah 876.605 orang; dan jumlah rekening 1.591.782 dan laba mencapai 100,91%.

Selain itu, sebagai Perusahaan yang going concern, maka Kantor Wilayah Denpasar untuk Tahun 2018 “menerima” target: OSL All Product 4.241 Milyar, laba 547 Milyar dan nasabah 1.352.124 orang.

“Kedua hal ini menjadi tantangan baru bagi kita sebagai sahabat untuk mewujudkan target-target tersebut,” ujar Nuril.seraya menyampaikan optimismenya untuk melamppaui target RKAP tahun 2018.

Re

JAPNAS sudah menandatangani MoU dengan Bulog tentang pendistribusian dan Pemasaran Bahan Pangan yang dikelola oleh Bulog

MATARAM.lombokjournal.com – Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi provinsi ke 10 masuknya Jaringan Pengusaha Nasional (JAPNAS), yang dinahkodai I Made Agus Ariana. Acara pelantikan PW JAPNAS NTB dilaksanakan pada Rabu (14/03).

“Secara perlahan tapi pasti JAPNAS tumbuh di berbagai provinsi di Indonesia. Tentu hal ini sangat menggembirakan bagi kami, sekaligus tantangan untuk memberikan asas kemanfaatan riil bagi para anggotanya,” ungkap Ketua Umum PP JAPNAS, Bayu Priawan Djokosoetono.

Dalam acara pelantikan tersebut, Bayu menekankan, kehadiran JAPNAS harus bisa dirasakan bukan hanya para pengusaha saja,namun juga rakyat Indonesia.

“Sekarang ini JAPNAS sudah menandatangani MoU dengan Bulog tentang pendistribusian dan Pemasaran Bahan Pangan yang dikelola oleh Bulog. Dengan adanya MoU ini maka JAPNAS dapat berperan dalam stabilisasi distribusi dan harga pangan nasional,” lanjutnya.

Sebagai tindak lanjut dari MoU dengan Bulog, Pengurus Pusat JAPNAS telah memberikan mandat bagi seluruh Ketua Umum Pengurus Wilayah Provinsi untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di Wilayah masing-masing.

“MoU ini harus cepat ditindaklanjuti. Jaringan kami sampai ke wilayah-wilayah. Dan ini merupakan tanggung jawab dari kami, untuk merealisasikan apa yang menjadi point-point kesepakatan,” papar Bayu.

Senada dengan Bayu, Ketua Tim Caretaker Nasional PP JAPNAS, Reza Irsyad Aminy mengungkapkan, adanya MoU ini selain menjanjikan peluang bagi para anggota JAPNAS, juga kesempatan untuk berbakti untuk NKRI.

“Pelibatan JAPNAS dalam distribusi dan pemasaran bahan pangan yang dikelola Bulog, mengindikasikan bahwa JAPNAS saat ini semakin dilirik dan semakin menarik. Kami tentu akan menjaga amanah ini dengan baik,” ungkap Reza.

Bahkan ke depannya JAPNAS akan membangun komunikasi dengan institusi-institusi lain.

“JAPNAS akan terus berkembang. Kami akan membuka kerjasama dengan berbagai Badan Usaha, investor baik yang di dalam maupun Luar negeri. Seiring dengan hal tersebut, kami juga akan menghimpun kekuatan dan menkonsolidasikan organisasi kami agar dapat memanfaatkan setiap opportunity yang datang ke kami,” lanjut Reza.

Ketua Umum Pengurus Wilayah JAPNAS NTB, I Made Agus Ariana juga menyatakan bahwa hadirnya JAPNAS di NTB akan memicu sinergitas bisnis di NTB.

“Kami memiliki sapi, kami memiliki pariwisata, kami memiliki pertanian yang bagus, dengan adanya JAPNAS di NTB, maka akan menambah peluang masuknya investasi ke NTB,” ungkapnya.

Dalam acara pelantikan yang dilaksanakan di hotel Lombok Raya tersebut, Agus berjanji akan menjalankan dengan baik amanah yang sudah diemban. Sekaligus melakukan sosialisasi pariwisata secara lebih masif lagi.

“Pariwisata di NTB sekarang sudah menjadi alternatif dari Bali. Namun tentu saja publikasi dan promosinya harus terus didorong,” pungkas Agus.

AYA (*)