Kenaikan tarif terjadi akibat adanya konflik angkutan online di beberapa daerah di Pulau Jawa. Seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan beberapa daerah lainnya

MATARAM.lombokjornal.com —  Kementerian Perhubungan menetapkan tarif ojek online (ojol) naik menjadi Rp 2.000 per kilometer. Kenaikan ini dinilai masih wajar bagi pengguna jasa angkutan online tersebut.

Di NTB sendiri, Dinas Perhubungan NTB menganggap hal tersebut masih rasional untuk para driver ojol.

“Kalau Go-jek disini belum repotlah. Biarkan secara alami saja,” ujar Kabid Angkutan Darat Dinas Perhubungan NTB Ir Asep Supratna, Kamis (05/04) usai acara konfrensi pers di Kantor Gubernur NTB.

Ia mengatakan, kenaikan tarif terjadi akibat adanya konflik angkutan online di beberapa daerah di Pulau Jawa. Seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan beberapa daerah lainnya.

Mereka dinilai mengambil lahan angkutan konvensional. Sebab itu driver ojol menuntut adanya kenaikan tarif. Sementara kaitannya dengan motor lebih banyak pada peran pemkot/ pemkab masing-masing.

Asep melanjutkan, kenaikan tersebut tidak terlalu mahal. Pemerintah juga harus rasional menyikapi keberadaan ojol tersebut. Bisnis transportasi online sudah memberi kontribusi cukup besar bagi penyerapan lapangan tenaga.

Disamping itu, pengaturan tarif ini memang sudah semestinya dilakukan dan itu tidak akan membuat iklim usaha jadi terganggu.

“Ya, kita rasional lah,” katanya.

Sebab itu ditentukan tarif yang rasional agar ojol bisa terus beroperasi. Selain itu juga menambah penghasilan mereka.

Sementara itu, penambahan penghasilan driver ojol  tersebut juga ditentukan oleh aplikasi yang memberikan jaminan bonus.  Sedangkan bonusnya belum tentu bisa didapatkan dalam sehari.

BACA JUGA : Hanya 24 Taksi Online Yang Legal Di NTB

“Biarkan pangsa pasarnya selama belum ada konflik, namun ke depan akan kita atur,” pungkasnya

AYA

Dinas Perhubungan memantau keberadaan taksi online dan menghimbau untuk segera daftar ke Dinas Perhubungan agar legal

MATARAM.lombokjournal.com — Jumlah taksi online di Provinsi NTB khususnya di Kota Mataram terus terjadi peningkatan. Keberadaan taksi online ini sering menimbulkan gelojak dengan angkutan konvesional.

Hingga saat ini, taksi online yang sudah mengantongi izin dari pemerintah daerah hanya 24 unit saja  yang berasal dari aplikasi Uber.

“Jumlah taksi yang legal di NTB saat ini sebnyak 24 Unit, yang sudah memenuhi syarat untuk beroperasi,” ungkap Kepala Bidang Angkutan Darat di Dinas Perhubungan NTB, Asep Supriatna, Kamis (05/04 ) di Kantor Gubernur NTB.

Asep menuturkan, pihaknya sekarang ini sedang memantu keberadaan taksi Online yang masih beroperasi.

“Sekarang taksi online ini kami pantau keberadannya, terus menghimbau untuk segera daftar ke Dinas Perhubungan agar legal. Pada saatnya nanti  kita akan operasi penegakan Hukum,” terangnya

Untuk saat ini Dinas Perhubungan mengadakan operasi simpatik.

“Jadi sebulan ini baru operasi simpatik dulu. Kami pantau di lapangan taksi ini, agar tidak ada gesekan  dengan Taksi konvensional,” cetusnya.

Ia menuturkan, Dishub senditi  tetap berkoordinasi dgn organda, dan pemilik taksi reguler agar mencari solusi yang tepat.

“Tinggal  bagaimana  mencari kesetaraan jangan taksi online itu sembarangan. Dia ngambil di tempat- tempat yang sudah di tempati taksi reguler,” jelasnya.

Pada prinsipnya tidak ada penolakan taksi online, sebab  justru itu mempermudah pelayanan warga NTB.  “Hanya diharapkan yangh fair dong, taxi online juga harus sama dgn taxi reguler. Jangan begitu ada takxi online mematikan taxi yang sudah ada,” katanya..

Menurutnya, kalau taxi online tidak dipantau, kalau terjadi kecelakan tidak bisa memperoleh jaminan dari jasaraharrja juga, tegasnya

BACA JUGA : Naiknya Tarif Ojek Online Dinilai Masih Wajar

Asep menghimbau, agar  masyarakat menggunakan taksi yang sudah legal, Jangan membiasakan diri memakai taksi yang ilegal, karena itu tidak ada jaminan keselamatan.

AYA

Kontribusi usaha peternakan sapi di NTB terhadap pengembangan sapi dan kebutuhan daging dalam daerah dan Nasional, sangat signifikan

MATARAM.lombokjournal.com — Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)  merilis transaksi perdagangan sektor peternakan tahun 2017 mencapai angka Rp3,01 Trilyun.

Di tahun 2018, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, drh H Aminurrahman M Si., mengatakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk sektor Peternakan ini sebesar Rp1,005 Milyar.

Dijelaskannya, target PAD sebesar Rp1,005 M ini dari berbagai aspek pemanfaatan asset seperti holding ground untuk kandang pengiriman ternak keluar daerah, pelayanan kesehatan laboratorium, dan dari produksi mani beku.

“Pemerintah Kabupaten dan Kota di NTB juga memiliki target masing-masing dari sektor peternakan ini,” jelas Aminurrahman saat menggelar konferensi pers yang difasilitasi oleh Biro Humas Setda Provinsi NTB, Rabu (04/04).

Kontribusi usaha peternakan sapi di NTB terhadap pengembangan sapi dan kebutuhan daging dalam daerah dan Nasional, sangat signifikan. Tiap tahun NTB mengirimkan sapi potong rata-rata 16.500 ekor dan sapi bibit 12.000 ekor dengan tujuan ke berbagai Provinsi di Indonesia.

Untuk tingkat konsumsi masyarakat NTB terhadap produk peternakan terutama yang berasal dari daging dan telur, menunjukkan trend meningkat, dari 2,9 kg/kap/thn tahun 2016 untuk daging sapi dan kerbau menjadi 2,93 kg/kap/thn di tahun 2017.

Demikian pula untuk konsumsi daging unggas seperti ayam ras, buras, dan itik, juga mengalami peningkatan sebesar 57,41 % dari 4,65 kg/kap/thn menjadi 8,01 kg/kap/thn.

Sedangkan untuk konsumsi telur di NTB saat ini 6,6 kg/kap/thn untuk telur ayam ras dan 1,24 kg/kap/thn untuk telur ayam buras serta 0,20 kg/kap/thn untuk telur itik.

Menurut Aminurrahman, meningkatnya konsumsi masyarakat ini diakibatkan daya beli dan pendapatan masyarakat terutama masyarakat pedesaan semakin baik.

Tingkat kesejahteraan masyarakat peternak di NTB,  tercermin dalam Indeks Nilai Tukar Petani Sub Sektor Peternakan yang secara rutin di relase oleh BPS NTB, yaitu 117,98 poin di tahun 2016, naik menjadi 120,60 poin di tahun 2017.

“Release terakhir bulan Januari-Maret 2018, Indeks Nilai tukar Petani Sub Sektor Peternakan adalah 121,10 poin dengan total nilai transaksi perdagangan mencapai angka Rp3,01 trilyun,” tandasnya.

AYA/Hmas 

Koperasi masjid tersebut menjadi penggambaran cara masyarakat memakmurkan masjid

MATARAM.lombokjournal.com — Koperasi syariah di NTB terus berkembang.  Di tahun 2018, target koperasi syariah di NTB tersisa tinggal 191 koperasi.

Kehadiran koperasi masjid yang dikelola Dewan Mesjid Indonesia (DMI) NTB memiliki pengaruh pada target tersebut. Saat ini DMI menyumbang 100 koperasi syariah untuk NTB.

“Kita punya target 500 koperasi syariah dan DMI punya target 100 koperasi masjid. Kekurangan target kita sekarang menjadi 191 koperasi syariah,” jelas Plh Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB H Mohamad Imran, Selasa (03/04).

Koperasi syariah berbasis masjid berbeda dengan koperasi syariah lainnya. Koperasi masjid memiliki basis anggota hanya jamaah yang intens datang ke masjid tersebut.

Ini memiliki potensi yang cukup besar, mengingat jamaah di masjid cukup besar. Sementara koperasi syariah anggotanya bisa berasal dari mana saja.

“Sistemnya nanti bisa saja berbentuk KSU agar mereka bisa melakukan simpan pinjam,” sambungnya.

Imran mengaku sangat mengapresiasi langkah terbentuknya koperasi masjid tersebut. Sebab ini menjadi penggambaran cara masyarakat memakmurkan masjid.

Selain itu, masjid juga memakmurkan jamaahnya sendiri. Hal seperti ini sudah diterapkan di beberapa daerah lain di luar NTB. Koperasi masjid tersebut justru sukses memberikan bantuan kepada anggota dan masyarakatnya.

“Misalnya biaya berobat, biaya sekolah, dan lainnya,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, koperasi masjid memiliki peluang perkembangan yang cukup besar. Hal ini melihat banyaknya masjid di NTB, khususnya Lombok. Jumlah masjid di NTB mencapai 4.000 lebih. Sebab itu, perlahan tapi pasti pihaknya mendorong perkembangan koperasi masjid.

“Kita harus rubah mindset masyarakat dulu,” katanya.

Mindset sebagian masyarakat terkait koperasi masjid masih terbilang tabu. Terutama bagi masyarakat yang ada di pedesaan.

Banyak dari mereka mengaggap masjid hanya untuk beribadah dan bukan tempat berbicara ekonomi. Ini yang masih menjadi kendala perkembangan koperasi masjid di NTB.

“Beda kalau dengan di kota yang pengetahuannya sudah lebih maju,”  pungkasnya.

Imran mengatakan, masyarakat perlu lebih intens diberikan sosialisasi. Sebab itu DMI NTB sering turun ke masjid untuk melakukan sosialisasi langsung. Ia juga menambahkan, pihaknya bekerjasama dengan Kopsah perwakilan pusat untuk mencapai target 500 koperasi syariah tersebut.

AYA

Ekspor tanpa Surat Keterangan Asal (SKA)  membuat komoditas yang seharusnya berasal dari NTB, justru tidak tercatat di daerah tujuan

MATARAM-lombokjournal.com — Pemprov NTB melalui Dinas Perdagangan melakukan pencegatan ekspor tanpa Surat Keterangan Asal (SKA) melalui pelabuhan Bima.

Hal ini menjadi langkah tegas pemerintah, untuk mempertahankan komoditas asli NTB, agar tidak diklaim daerah lain. Sebab pengiriman keluar NTB tanpa SKA dinilai sangat merugikan NTB.

“Kita sangat dirugikan,” ujar Kepala Dinas Perdagangan NTB Hj Putu Selly Andayani, di Mataram, Selasa  (03/04).

Ia menuturkan, ekspor jagung tanpa SKA memang tidak merugikan secara material. Sebab harga jual jagung telah ditentukan.

Namun hal tersebut tetap saja merugikan NTB. Ekspor tanpa SKA membuat komoditas yang seharusnya berasal dari NTB, justru tidak tercatat di daerah tujuan.

“Kita teriak-teriak ekspor, ternyata sampai tujuan tidak ada nama NTB,” tegasnya.

Sebab itu ia meminta pihak bea cukai maupun Dinas Perhubungan untuk memberhentikan ekspor sebelum pengiriman. Eksportir jagung harus memiliki SKA terlebih dahulu agar bisa melakukan ekspor.

Mengurus SKA menurut Selly tidaklah sulit. Syaratnya hanya berupa PEB (pemeberitahuan ekspor barang) dari bea cukai, invoice dan packing list.

“Jadi tidak sulit untuk membuat SKA itu. Tapi mereka tidak mau menggunakan SKA itu,” sambungnya.

Seperti jangung 11.500 ton yang akan diekspor NTB ke Filipina. Para eksportir mengatakan akan datang mengurus SKA pada Senin (kemarin, red). Selly mengaku telah berkoordinasi dengan pihak bea cukai untuk meloloskannya ketika SKA sudah ada.

Sama halnya dengan pengusaha di Surabaya. Pihaknya sudah bersurat dan menghubungi via telpon agar pengiriman harus menggunakan SKA NTB.

“Karena Permendagnya sudah jelas, tidak boleh dari daerah lain tapi harus daerah asal,” jelasnya.

Ia melanjutkan, pengiriman selanjutnya pun harus menggunakan SKA. Pihaknya pun siap memberikan layanan tersebut, bahkan mempermudahnya. Selain itu mereka sudah memiliki PEB dari bea cukai sehingga hal tersebut tidak sulit.

Selly mengungkapkan, alasan pengusaha Surabaya tidak membuat SKA dikarenakan mereka langsung ke Bima dan tidak ke Mataram.

Mereka kerepotan jika harus kembali lagi ke Mataram untuk mengurus hal tersebut. Sebab itu, Selly mengatakan akan mengirim staf untuk menindaklanjutinya.

“Sebab NTB dirugikan dengan posisi seperti ini, di negara tujuannya bukan dari NTB nantinya,” pungkasnya.

Ia menambahkan, pemberlakuan SKA juga untuk membuat neraca perdagangan NTB semakin bagus. Sebab bagusnya neraca perdagangan jika barang tersebut berasal dari asalnya. Sebab itu, pihaknya berkoordinasi dengan bea cukai dan Dinas Perhubungan.

“Nanti di pelabuhan barang tidak bisa lolos kalau tidak punya SKA,” pugkasnya,

AYA

Ekspor tanpa Surat Keterangan Asal (SKA)  membuat komoditas yang seharusnya berasal dari NTB, justru tidak tercatat di daerah tujuan

MATARAM-lombokjournal.com — Pemprov NTB melalui Dinas Perdagangan melakukan pencegatan ekspor tanpa Surat Keterangan Asal (SKA) melalui pelabuhan Bima.

Hal ini menjadi langkah tegas pemerintah, untuk mempertahankan komoditas asli NTB, agar tidak diklaim daerah lain. Sebab pengiriman keluar NTB tanpa SKA dinilai sangat merugikan NTB.

“Kita sangat dirugikan,” ujar Kepala Dinas Perdagangan NTB Hj Putu Selly Andayani, di Mataram, Selasa  (03/04).

Ia menuturkan, ekspor jagung tanpa SKA memang tidak merugikan secara material. Sebab harga jual jagung telah ditentukan.

Namun hal tersebut tetap saja merugikan NTB. Ekspor tanpa SKA membuat komoditas yang seharusnya berasal dari NTB, justru tidak tercatat di daerah tujuan.

“Kita teriak-teriak ekspor, ternyata sampai tujuan tidak ada nama NTB,” tegasnya.

Sebab itu ia meminta pihak bea cukai maupun Dinas Perhubungan untuk memberhentikan ekspor sebelum pengiriman. Eksportir jagung harus memiliki SKA terlebih dahulu agar bisa melakukan ekspor.

Mengurus SKA menurut Selly tidaklah sulit. Syaratnya hanya berupa PEB (pemeberitahuan ekspor barang) dari bea cukai, invoice dan packing list.

“Jadi tidak sulit untuk membuat SKA itu. Tapi mereka tidak mau menggunakan SKA itu,” sambungnya.

Seperti jangung 11.500 ton yang akan diekspor NTB ke Filipina. Para eksportir mengatakan akan datang mengurus SKA pada Senin (kemarin, red). Selly mengaku telah berkoordinasi dengan pihak bea cukai untuk meloloskannya ketika SKA sudah ada.

Sama halnya dengan pengusaha di Surabaya. Pihaknya sudah bersurat dan menghubungi via telpon agar pengiriman harus menggunakan SKA NTB.

“Karena Permendagnya sudah jelas, tidak boleh dari daerah lain tapi harus daerah asal,” jelasnya.

Ia melanjutkan, pengiriman selanjutnya pun harus menggunakan SKA. Pihaknya pun siap memberikan layanan tersebut, bahkan mempermudahnya. Selain itu mereka sudah memiliki PEB dari bea cukai sehingga hal tersebut tidak sulit.

Selly mengungkapkan, alasan pengusaha Surabaya tidak membuat SKA dikarenakan mereka langsung ke Bima dan tidak ke Mataram.

Mereka kerepotan jika harus kembali lagi ke Mataram untuk mengurus hal tersebut. Sebab itu, Selly mengatakan akan mengirim staf untuk menindaklanjutinya.

“Sebab NTB dirugikan dengan posisi seperti ini, di negara tujuannya bukan dari NTB nantinya,” pungkasnya.

Ia menambahkan, pemberlakuan SKA juga untuk membuat neraca perdagangan NTB semakin bagus. Sebab bagusnya neraca perdagangan jika barang tersebut berasal dari asalnya. Sebab itu, pihaknya berkoordinasi dengan bea cukai dan Dinas Perhubungan.

“Nanti di pelabuhan barang tidak bisa lolos kalau tidak punya SKA,” pugkasnya,

AYA

Kota Mataram mengalami deflasi sebesar 0,15 persen dan Kota Bima mengalami deflasi sebesar 0,57 persen

MATARAM..lombokjournal.com — Bulan Maret 2018, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami deflasi sebesar 0,24 persen, atau terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 131,05 pada bulan Februari 2018 menjadi 130,73 pada bulan Maret 2018.

Angka inflasi ini berada di bawah angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,20 persen.

Badan Pusat Statistik ( BPS ) NTB merilis. deflasi Kota Mataram dan Kota Bima.

“Untuk wilayah Nusa Tenggara Barat,  Kota Mataram mengalami deflasi sebesar 0,15 persen dan Kota Bima mengalami deflasi sebesar 0,57 persen,” ujar Kepala Statistik NTB Endang Triwahyuningsih , Senin (2/4.) di kantor BPS NTB.

Endang mrnuturkan, deflasi Nusa Tenggara Barat bulan Maret 2018 sebesar 0,24 persen terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan dengan deflasi pada Kelompok Bahan Makanan dan Kelompok Transport, Komunikasi & Jasa Keuangan masing-masing sebesar 1,62 persen dan 0,06 persen.

Sementara itu, inflasi terjadi pada Kelompok Kesehatan sebesar 0,92 persen; Kelompok Sandang sebesar 0,33 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan bakar sebesar 0,26 persen; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 0,12 persen dan Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olah raga sebesar 0,02 persen.

Laju inflasi Nusa Tenggara Barat tahun kalender Maret 2018 sebesar 0,65 persen lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender Maret 2017 sebesar 1,06 persen.

“Sedangkan laju inflasi “tahun ke tahun” Maret 2018 sebesar 3,30 persen lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi “tahun ke tahun” di bulan Maret 2017 sebesar 4,33 persen,” pungkas Endang.

AYA

Rata-rata lama menginap (RLM) tamu hotel bintang pada bulan Pebruari 2018 tercatat 2,11 hari

MATARAM.lombokjournal.com — Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang pada bulan Pebruari 2018, mengalami kenaikan dibandingkan bulan Januari 2018.

TPK bulan Januari 2018 sebesar 37,91 persen,  naik  2,69 poin pada bulan Pebruari 2018 dengan TPK  40,60 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) NTB merilis, jika dibandingkan dengan TPK bulan Pebruari  2017 sebesar 41,70 persen, berarti mengalami penurunan sebesar 1,10 poin.

Kepala BPS NTB Endang Triwahyuningsih, Senin (02/04) menuturkan, rata-rata lama menginap (RLM) tamu hotel bintang pada bulan Pebruari 2018 tercatat 2,11 hari.

Ada kenaikan 0,18 hari dibandingkan dengan RLM bulan Januari 2018 sebesar 1,93 hari. Jika dibandingkan dengan RLM bulan Pebruari  2017 yang hanya 1,79 berarti terjadi kenaikan 0,15 hari,” jelas Endang.

“Jumlah tamu yang menginap di hotel bintang pada bulan Pebruari 2018 tercatat 63.447 orang yang terdiri dari 47.230 orang tamu dalam negeri (74,44 persen) dan 16.217 orang tamu luar negeri (25,56 persen)” tegasnya

Non Bintang

TPK Hotel Non Bintang bulan Pebruari 2018 sebesar 25,64 persen, mengalami penurunan 2,77 poin dibanding bulan Januari 2018 dengan TPK sebesar 22,87 persen. Sedangkan Jika dibandingkan dengan bulan Pebruari 2017 mengalami kenaikan sebesar 5,38 poin dari 20,26 persen.

Rata-rata lama menginap (RLM) tamu di Hotel Non Bintang pada bulan Pebruari 2018 sebesar 1,91  hari, mengalami kenaikan sebesar 0,29 hari dibandingkan dengan RLM bulan Januari 2018.

”Dibandingkan dengan bulan Pebruari 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,30 ” Endang menambahkan

AYA

Pemprov NTB sudah menyiapkan lahan 1 hektar, sedangkan untuk nilai investasi melalui Dinas Perikanan dan Kelautan menyiapkan 10 Milyar

MATARAM.lombokjournal.com — Setelah pengolahan rumput laut menjadi berbagai macam makanan, kini gilran Pemerintah Provinsi (pemprov) NTB melalui Dinas Perikanan dan Kelautan NTB akan mengolah Rumput laut menjadi bahan kecantikan atau kosmetik.

Kepala Dinas Perikanan dan kelautan NTB, Lalu Hamdi mengatakan, tindak lanjut dari pada pengolahan rumput laut menjadi produk kosmetik akan dimulai dengan melibatkan pihak ketiga.

“Yang sudah berjalan olahan rumput laut untuk produk bahan makanan itu sudah jalan. Dan sekarang kita akan kembangkan lagi untuk produk rumput laut menjadi kosmetik. Sekarang kita mulai,” ujarnya Senin (02/04)

Ia menuturkan, pengolahan akan dimulai dari merapikan dulu lingkungan dari pada lahan lokasi lahan, mencoba cek segala fasilitasnya. Selanjutnya akan nanti akan dipasang mesin pengolahnnya dan ditargetkan akan dipasang bulan April ini.

“Untuk mesin, Insya Alah dalam bulan ini akan dipasang, Dan itu nanti urusan pihak ketiga. Ini kita tidak melakukan sendiri ya,” tuturnya

Hamdi menyebutkan, untuk luas lahan pemprov NTB sudah menyipakan 1 hektar, sedangkan untuk nilai investasi yang pemprov NTB melalui dinas perikanan dan kelautan menyiapkan 10 Milyar.

“Kira-Kira investasinya 10 Miliyar,”Tegasnya.

Hamdi mengaku, potensi rumput laut dijadikan kosmetik di NTB Sangat besar, NTB punya produksi  Rumput laut basah tahun 2017 mencapai 1.036 .000 ribu ton. Namun ini bukan hanya untuk kosmetik saja.

“Jadi sudah ada beberapa kegiatan. beberapa  produk olahan yang sudah kita kembangkan seperti dodol rumput laut, rengginang, es rumput laut, dan sebagainya itu sudah jalan,”aku Hamdi

Yang jelas, pengolahan Rumput Laut tidak  bentuk bahan mentah, ini untuk meningkatkan nilai tambah produk yang sekarang  kebanyakan produk-produk asal NTB itu tidak diolah lebih lankut.

“Kita tingkatkan nilai tambahnya memproduksi bahan turunan produk bturynan daripada bahan dasar rumput laut,” jelasnya

Disinggung terkait nantinya kosmetik tersebut akan di jual kemana?   Hamdi menyebut tentu nanti Dinas Perikanan dan Kelautan akan mufakat terlebih dahulu untuk pasar lokal.

“Kita coba kerjasama dengan hotel, diperluas ke daerah-daerah lain,” jawabnya.

Untuk izin, Hamdi mengklaim sepenuhnya diatur oleh pihak ketiga, dan dinas kelautan dan perikanan hanya memfasilitasi untuk pembudidaya kemudian mendekatkan dengan lokasi wisata.

“Tidak hanya dengan prodak rumput lautnya kalau semuanya nanti banyak ya akan dikelola oleh pihak ketiganya,” pungkasnya.

AYA

Pegadaian menggencarkan literasi bisnis pegadaian, sebagai solusi masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap bisnis pergadaian, selain itu juga memperkenalkan berbagai produk dan layanan Pegadaian yang makin beragam.

lombokjournal.com —

DENPASAR ; Ulang tahun PT Pegadaian ke 117, ditandai dengan gencarkan literasi keuangan di  berbagai  kota. Kegiatan itu dimaksudkan,  agar  pengetahuan  masyarakat  tentang  bisnis  pergadaian  dan produk  serta  layanan  Pegadaian  meningkat.

Hal itu disampaikan Sunarso,  Direktur  Utama  PT Pegadaian  (Persero) dalam sambutan tertulis yang dibacakan Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Kanwil VII Denpasar, Nuril Islamiah dalam upacara HUT Pegadaian ke 117 di Kanwil Denpasar, Senin (02/04).

PT Pegadaian (Persero) agresif melakukan ‘ literation fair’  di 19 kota di Tanah Air sebagai solusi di  tengah masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap bisnis pergadaian, dan memperkenalkan berbagai produk dan layanan Pegadaian yang semakin beragam.

Menurut  data  riset  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  RI,  literasi  atau  pengetahuan penduduk tentang pergadaian masih terbilang rendah. Baru sekitar 15 persen dari jumlah penduduk  indonesia  yang  tahu  pergadaian.  Sedangkan  yang  menjadi  nasabah Pegadaian baru 5 persen.

Pegadaian Literation Fair, jelas   Sunarso, semacam roadshow ke berbagai mal di 19 kota  di  Indonesia  yaitu  Banda  Aceh,  Medan,  Pekanbaru,  Padang,  Palembang, Balikpapan,  Banjarmasin,  Pontianak,  Bandung,  Jakarta,  Semarang,  Tegal, Yogyakarta,  Bekasi,  Surabaya,  Denpasar,  Makassar,  Manado,  dan  Jayapura.

Kegiatan literasi itu makin banyak masyarakat khususnya pelaku usaha mikro  dan UKM yang mengenal Pegadaian.

“Kami punya target tahun ini meningkatkan nasabah Pegadaian naik sekitar dua juta nasabah menjadi 11,5 juta nasabah  dan  Literation  Fair  menjadi  sangat  strategis  dan  efektif  utk memperkenalkan  bisnis  pergadaian  dan  juga  PT  Pegadaian  (Persero)  beserta produk dan layanannya, ” kata Sunarso.

Sunarso  menjelaskan, untuk mencapai 11,5 Juta nasabah pada tahun ini Pegadaian akan  melakukan  digitalisasi  business  process,  pengembangan  distribution  channel melalui Agen Pegadaian maupun produk berbasis digital dan tranformasi di bidang human capital termasuk corporate culture.

Pegadaian saat ini sudah terjun ke berbagai lini bisnis selain gadai yang belum banyak diketahui masyarakat. Seperti mikro finansial, pola pembiayaan syariah, investasi emas, tabungan emas, aneka jasa pembayaran iuran televisi berlangganan, telepon, air, pembelian pulsa hingga gadai emas untuk ibadah haji.

“Dengan  berinteraksi  yang  intens  dengan  para  pelaku  usaha  dan  masyarakat khususnya generasi milenial yang sering berkunjung ke mal, diharapkan  terjadi multiplier  effect  penyebaran  informasi  tentang  Pegadaian,” ujar Sunarso.

Ditegaskannya, banyak  sekali produk-produk pegadaian  yang  berbasis  kerakyatan,  tapi  belum  dikenal  luas  oleh publik.

Upacara HUT Pegadaian ke 117 di Kanwil Denpasar, Senin (02/04),juga ditandai berbgai kegiatan sosial, antara lain dengan kegiatan donor darah yang diikuti seluruh karyawan.

Re