Laju inflasi Nusa Tenggara Barat tahun kalender September 2018 sebesar 1,78 persen lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender September 2017 sebesar 2,38 persen

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Pusat Statistik (BPS) Provindi NTB merilis,  bulan September 2018, Nusa Tenggara Barat mengalami deflasi sebesar 0,28 persen.

Atau terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 132,56 pada bulan Agustus 2018, menjadi 132,19 pada bulan September 2018.

“Angka inflasi ini berada di bawah angka deflasi nasional yang tercatat sebesar 0,18 persen,” ujar Kepala BPS NTB Suntono, Senin (01/10)

Untuk wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB ), Kota Mataram mengalami deflasi sebesar 0,29 persen dan Kota Bima mengalami deflasi sebesar 0,22 persen.

Deflasi Nusa Tenggara Barat bulan September 2018 sebesar 0,28 persen,  terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan dengan penurunan indeks.

Pada Kelompok Bahan Makanan sebesar 1,27 persen; Kelompok Sandang sebesar 0,18 persen; Kelompok Transport, Komunikasi & Jasa Keuangan sebesar 0,13 persen dan Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olah raga sebesar 0,02 persen. Sedangkan kenaikan indeks terjadi pada Kelompok Kesehatan sebesar 0,32 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan bakar sebesar 0,12 persen dan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 0,06 persen.

Laju inflasi Nusa Tenggara Barat tahun kalender September 2018 sebesar 1,78 persen lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender September 2017 sebesar 2,38 persen.

“Sedangkan laju inflasi “tahun ke tahun” September 2018 sebesar 3,09 persen lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi “tahun ke tahun” di bulan September 2017 sebesar 3,47 persen ” pungkasnya.

AYA

Di daerah Sembalun, Lombok Timur, kentang, sayuran dan buah-buahan hasil bumi Lombok hasilnya sangat luar biasa, sangat layak untuk bisa masuk ke pasar  modern maupun supermarket yang ada di Jakarta

lombokjournal.com —

MATARAM — Pulau Lombok dianugerahi tanah yang subur nan istimewa. Setiap yang tumbuh dari tanah Lombok, selalu spesial hasilnya. Hasil bumi Lombok potensial untuk terus dikembangkan ke depannya.

Tak mengherankan kalau Haji Bambang Kristiono (HBK) yang merupakan Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra kepincut dengan potensi dan hasil pertanian Lombok.

“Bayangkan saya merasakan cita rasa ketimun di Lombok Timur itu manis sekali. Jauh rasanya dibandingkan dengan ketimun-ketimun yang saya temukan di Singapura maupun di Belanda”, kata Caleg DPR-RI  Dapil NTB-2/P. Lombok dari Partai Gerindra ini, Minggu ( 30/09)

HBK yang merupakan seorang pengusaha ini kerap wira-wiri ke berbagai negara di dunia. Merasakan setiap hasil bumi dari banyak negara.

Putrinya baru saja menyelesaikan pendidikannya di Singapura, dan sekarang masuk di College salah satu negara di Eropa, kemudian ibu mertuanya juga tinggal di negri Belanda.

“Sayur-sayuran yang ada di negara-negara  tersebut rasanya standar saja, lain sekali dengan yang di P. Lombok ini,” akunya.

Caleg Nomor Urut-1 dari Partai Gerindra ini juga menyebutkan, bukan hanya timun tetapi kangkung, bayam dan kacang panjang asal P. Lombok juga memiliki keistimewaan rasa yang luar biasa. Banyak orang bilang, tak ke Lombok kalau belum makan kangkungnya.

“Saya itu kalau pulang dari Lombok, pasti yang diceritakan itu soal kangkungnya”, sambungnya.

Begitu pula dengan hasil pertanian lainnya, lanjut HBK. Di daerah Sembalun, Lombok Timur, kentang, sayuran dan buah-buahan hasil bumi Lombok hasilnya sangat luar biasa, sangat layak untuk bisa masuk ke pasar  modern maupun supermarket yang ada di Jakarta.

“Tapi kenyataannya, saat saya bertemu dan berinteraksi dengan para petani Lombok, kondisinya jauh dari kata sejahtera, mereka kurang mendapat bimbingan dan perlindungan, ma’af ya,” ucapnya.

Tata Kelola Hasil Bumi

Menurut HBK, ada problematika tata kelola hasil bumi yang belum optimal. Kwalitas sumber daya manusiannya, akses permodalannya dan penguasaan pasarnya yang masih minimal.

Semestinya para petani kita harus memahami benar komoditi pertanian apa, yang demand-nya sedang meningkat. Selain meningkatkan produktivitasnya, mereka juga harus terus kita bimbing untuk selalu memacu kualitas.

“Pemilihan benih, pemberian pupuk, sampai dengan perawatan tanaman, harus terus diupdate dan diikuti perkembangannya. Contohnya adalah, salah satu produk pertanian yang potensial dan berharga mahal adalah produk pertanian organik,” terangnya.

Jaringan Pemasaran

Berikutnya soal pemasaran, sambung HBK, kerap kali hasil bumi para petani kita lebih dahulu terjerat dengan ulah para tengkulak. Harga yang ditawarkan sangat rendah, dan itu membuat keuntungan para petani menipis. Salah satu faktor yang membuat petani masuk lingkaran tengkulak itu adalah persoalan uang. Pemerintah dengan salah satu perangkatnya, seperti Bank NTB Syariah bisa mengintervensi kesulitan keuangan para petani yang membutuhkan uang tersebut dengan tindakan cepat.

Kita harus mendorong Bank NTB Syariah tidak hanya mengumpulkan tabungan uang petani kita, tetapi mereka harus terjun ke lapangan, ke sentra2 pertanian untuk menawarkan permodalan.

Petani kita adalah orang yang jujur dengan kehidupan yang sangat sederhana, tidak mungkin mereka mengemplang utangnya.

“Manajemen pengelolaan keuangan ini juga perlu kita ajarkan, supaya mereka sabar dalam menjual komoditinya dengan harga yang layak,” imbuhnya.

HBK menyebut, untuk penjualan sekarang ini sudah sangat canggih. Bisa menggunakan pola online. Selain harga bisa lebih baik, akses distribusi hasil bumi Lombok juga bisa luas.

“Lagi-lagi untuk hal ini para petani kita juga harus kita ajarkan. Sekarang itu ada Facebook, Instagram, atau Twitter. Bisa promosi disana juga,” ucapnya.

Lebih jauh, perlu ada komitmen nyata dari pelaku usaha seperti pengusaha perhotelan, restoran maupun supermarket2 untuk membeli hasil bumi Lombok dalam memenuhi kebutuhannya.

Seperti apa produk pertanian yang diinginkan, para pelaku usaha harus terbuka dan memberikan informasi yang seluas-luasnya supaya para petani kita dapat memenuhi produk yang dibutuhkannya.

Kedua belah pihak harus terbuka dan menjaga kepercayaan satu sama lain.

“Tidak usah lagi mendatangkan sayur, buah, beras dan banyak produk pertanian lain dari luar Lombok. Saya lihat Lombok ini mampu memenuhi semuanya”, tandasnya.

HBK menegaskan, ia memiliki komitmen yang tinggi untuk menjadikan petani Lombok tuan rumah di daerahnya sendiri.

Segala hal yang menjadi kendala petani bisa disampaikan melalui fanpage facebook HBK Samurai Prabowo. HBK berjanji akan memberikan solusi untuk setiap problem yang dihadapi petani.*

Me

Agar pemerintah  segera memperbaiki infrastruktur pariwisata dan track pendakian yang rusak ke Puncak Gunung Rinjani, atau dicari solusi lain supaya perekonomian warga kembali normal

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com —   Pasca gempa nasib pariwisata Lombok masih belum pulih total. Namun yang terdampak gempa bukan hanya pariwisata, namun sektor pertanian di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani ikut kena imbas.

Dampak perekonomian warga di Lombok Timur, terutama di Kecamatan Sembalun yang dekat dengan kawasan wisata Taman Nasional Gunung Rinjani, penjualan hasil pertanian masih lesu.

“Sembalun terkenal dengan kesuburan tanahnya dan sebagai penghasil sayur-sayuran langka khas dataran tinggi. Sayur dan buah di Sembalun biasanya dijual untuk kebutuhan konsumsi hotel dan restoran,” terang Royal Sembahulun (35), Ketua Kelompok Tani Pergasingan Hijau di Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, NTB.

Beberapa jenis hasil dari sektor pertanian di Sembalun menjadi pemasok terbesar untuk sayur-mayur dan buah-buahan yang dibutuhkan hotel dan restoran di Lombok, seperti lada keriting, kol merah, saladri, brokoli, wortel, selada, timun jepang, bit, dan stroberi.

“Saat ini hasil pertanianitu tidak laku dijual dampak dari gempa bumi. Masyarakat di Sembalun mengandalkan hidup dari hasil pertanian dan pariwisata,” ungkapnya, Sabtu (29/09).

Salah satu pelaku track organizer di kawasan wisata Gunung Rinjani ini berharap kebangkitan pariwisata di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok agar produk pertanian kembali memiliki daya beli seperti sediakala sebelum terjadinya bencana gempa.

Saat ini kelompok tani yang dikomnadoi Royal berjumlah 20an orang petani dengan luas lahan garapan 15 hektar.

Dia juga berharap agar pemerintah  segera memperbaiki infrastruktur pariwisata dan track pendakian yang rusak ke Puncak Gunung Rinjani, atau dicari solusi lain supaya perekonomian warga kembali normal.

Harry

Kondisi Pasar Gunungsari yang sudah tidak layak digunakan untuk transaksi jual beli membuat para pedagang beralih jualan ke area parkir

LOBAR.lombokjournal.com —  Kemacetan makin parah di jalan utama penghubung antara Mataram dan Lombok Utara, tepatnya di perempatan Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat banyak dikeluhkan pengguna jalan.

Apalagi setelah gempa bumi yang beruntun terjadi di sepanjang Agustus dan menyasar terbanyak di wilayah itu sampai di Kabupaten Lombok Utara, praktis semakin membuat arus lalu lintas menjadi semakin semrawut.

Hal tersebut menjadi salah satu bahasan saat Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (FLLAJ) Lombok Barat menggelar rapat kajian aduan masyarakat di Aula Kantor Dinas Perhubungan Lombok Barat di Gerung, Jumat (27/09).

Menurut Kepala Dinas Perhubungan Lombok Barat, Ahmad Saikhu, kemacetan di wilayah itu tidak konstan.

“Itu terjadi saat-saat tertentu saja,” ujar Saikhu menambahkan, faktor bongkar muat barang dan parkir kendaraan yang sering menimbulkan kemacetan.

Ia membenarkan pasca gempa, volume kendaraan dan beralihnya para pedagang di pasar semakin menambah keruwetan jalan.

Bagi Saikhu, seandainya pun jalur utama Mataram-Lombok Utara itu dibuatkan traffict light, justru semakin menambah kemacetan.

“Bisa berkilo-kilo meter macetnya,” ujarnya. Ia lalu menyampaikan wacana pemindahan pasar sebagai alternatif pemecahan masalah.

Menurutnya, kondisi Pasar Gunungsari yang sudah tidak layak digunakan untuk transaksi jual beli telah membuat para pedagang beralih jualan ke area parkir.

Akibatnya, pengalihan fungsi area itu pun membuat badan jalan beralih fungsi juga menjadi area parkir sehingga menimbulkan parahnya kemacetan untuk waktu yang lebih lama.

Di tempat berbeda,  wacana tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lombok Barat, Agus Gunawan.

Menurut Agus, kondisi pasar Gunungsari yang terdampak gempa, sehingga disiapkan pasar darurat menjadi alternatif untuk meminimalisir kemacetan di jalur utama itu.

“Caranya kita relokasi pasar. Ini momentumnya untuk sekaligus kita melakukan penataan wilayah,” terangnya.

Menurut Agus, pihaknya mendorong agar pasar tersebut segera direlokasi ke tempat baru karena akan berdampak pada pengembangan wilayah.

Tempat baru yang disiapkan, tambah Agus, adalah lahan milik Pemkab Lombok Barat seluas kurang lebih 11 hektar yang berjarak kurang dari 100 meter dari pasar lama. Di samping lokasinya yang lebih ke dalam, juga mudah diakses karena setidaknya memiliki tiga akses jalan menuju lokasi tersebut.

“Kita paling butuhnya hanya 2 hektar, sisanya untuk terminal mini dan fasilitas umum lainnya,” papar Agus sembari menyebutkan tipe pasar yang bisa dibangun di area itu sendiri.

Sedangkan untuk lokasi pasar sekarang ini, menurut Agus sedang dikaji untuk dialih fungsikan menjadi taman, pusat kuliner, dan Pasar bagi Industri Kecil Menengah (IKM).

“Kita mau buat menjadi icon buat IKM, karena potensi untuk itu tersedia,” ujarnya.

Harry

Bila investor sudah mengurus Amdal dan lain-lain, tidak ada pembatalan, paling hanya “slow down”

MATARAM.lombokjournal.Com — Penyelenggaraan sosialisasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) atau Online Single Submision (OSS) di Lombok, NTB, sejak Rabu (19/9) hingga Jumat (21/9), disambut positif.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Lalu Gita Ariyadi, mengungkapkan, dua makna penting di balik acara tersebut, yakni Lombok sebagai tuan rumah dan juga program OSS itu sendiri.

Gita menyampaikan, kehadiran 500 peserta sosialiasi dari seluruh Indonesia memberikan dukungan moril yang sangat besar bagi percepatan pemulihan Lombok pascagempa.

“Kita tidak selamanya larut dalam duka, untuk percepatan recovery ya kita gerakan sektor seperti ini (MICE). Menpar (Menteri Pariwisata) sudah berkutat ke kementerian/lembaga bantu Lombok dengan adakan acara seperti ini,” ujar Gita.

Selama tiga hari di Lombok, para peserta tak sekadar mengikuti sosialisasi di hotel, melainkan juga berkunjung ke destinasi wisata, restoran, bahkan ke lokasi terdampak gempa untuk menyalurkan bantuan.

Dari sisi sistem OSS sendiri, NTB mengaku gembira adanya sistem satu pintu dalam hal perizinan yang lebih terintegrasi.

“Bagi kita, ketika ada regulasi-regulasi yang menekan kementerian/lembaga untuk memberikan kemudahan berinvestasi tentu kami samgat senang dan itu yang kita harapkan sehingga kemudahan berinvestasi ini insentif yang baik bagi para investor,” katanya.

Gita menyampaikan, sasaran para investor untuk menanamkan modalnya di NTB sangat banyak dan terbuka lebar.

Selain kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika, di Lombok Tengah, NTB juga membuka keran investor untuk berinvetasi di Sumbawa Barat yang telah terbangun smelter, Global Hub Bandar Kayangan di Lombok Utara, dan Sangeang, Komodo, Sape (Sakosa) serta Teluk Saleh-Moyo-Tambora (Samota) di Pulau Sumbawa yang menawarkan potensi sumberdaya laut dan juga pariwisata.

“Kawasan smelter itu menjadi kawasan industri sangat potensial karena membangun smleter berarti akan diikuti pembangunan pabrik-pabrik lainnya. Kita bisa prediksi selain processing konsentrat smelter, akan ada juga industri ikutan lainnya seperti pabrik pupuk, pabrik semen, dan pabrik kabel,” jelas Gita.

Gita menyampaikan, proses perizinan akan jauh lebih mudah jika daerah membuat kawasan ekonomi khusus atau kawasan industri.

Dia mencontohkan KEK Mandalika yang memiliki sistem administrator sendiri dalam memberikan kemudahan bagi para investor.

Tak sekadar memberikan kemudahan perizinan, Mandalika juga sudah mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang dalam menyambut kehadiran investor.

Dengan lahan seluas 1.175 hektarKEK Mandalika telah memiliki aksesibilitas yang baik karena berada tidak jauh dari Bandara Internasional Lombok

“Insentif dan kemudahan yang kami tawarkan terbukti menarik minat para investor di KEK Mandalika, apalagi kalau ditambah dengan OSS, makin mantap,” katanya.

Sembari menunggu penyempurnaan sistem OSS, NTB berupaya semaksimal mungkin menyiapkan sejumlah fasilitas yang bisa ditawarkan kepada para investor, dan juga memberikan iklim yang ramah pada setiap investasi.

Gita menyebutkan, realisasi pertumbuhan investasi di NTB masih terjaga dengan baik, meski sempat dilanda bencana gempa pada akhir Juli hingga Agustus.

BACA JUGA;

Sistem Online Sigle Submission, Mempermudah Perizinan

“Laju pertumbuhan postif, angka investasi terus bertumbuh, sampai triwulan II semester I kita masih optimis bagus, terlebih kan sudah beredar lagi Vincy BUMN Perancis yang Rp 14 triliun di KEK (Mandalika) sehingga ke depan cukup optimis,” kata Gita.

Sektor investasi tidak seperti sektor pariwisata yang mendapat dampak langsung dari bencana dengan banyaknya pembatalan kunjungan wisatawan. Untuk sektor investasi di NTB, tidak ada pembatalan investasi yang sudah berjalan.

Kalau investasi, bila investor sudah mengurus Amdal dan lain-lain, tidak ada pembatalan, paling hanya “slow down”

AYA/hms

Dengan memudahkan perizinan diharapkan agar investor merasa lebih nyaman, lebih jelas, dan lebih pasti dalam soal perizinan berusaha

MATARAM,lombokjournal.com — KementerianKoordinator BidangPerekonomian menyelenggarakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sistem Online Single Submission (OSS) di Lombok, selama tiga hari sejak tanggal 19 September 2018 hingga 21 September 2018, di Hotel Lombok Raya Mataram.

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) atau yang lebih sering disebut Online Single Submision (OSS).

Selain itu, diselenggarakan sebagai tindak lanjut surat Menteri Pariwisata perihal permohonan dukungan penyelenggaraan acara di Nusa Tenggara Barat (NTB) pasca gempa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pada hari terakhir Jumat (21/9), untuk mendorong investasi maka perizinan harus mudah.

Apalagi di era digital seperti ini perizinan usaha dapat diproses secara elektronik.

“Kalau yang sebelumnya mengurus perizinan usaha secara offline, izinnya terlalu banyak dan memakan waktu yang lama, hingga 3 sampai 5 tahun. Kalau begitu caranya maka perizinan akan lama keluarnya,” terang Darmin.

Darmin menjelaskan, dengan memudahkan perizinan diharapkan agar investor merasa lebih nyaman, lebih jelas, dan lebih pasti dalam soal perizinan berusaha.

Ada banyak sekali sistem berjalan dan saling nge-link seperti Administrasi Hukum Umum (AHU) di Kementerian Hukum dan HAM, Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) di BKPM, Dukcapil di Kemendagri, Pajak serta si cantik milik Kementerian Komunikasi dan Informatika.

”Saya dapat katakan ini yang pertama  kali di Indonesia,” jelas Darmin.

Sebagai informasi, sampai dengan tanggal 12 September 2018, sistem OSS telah melayani 71.914 registrasi dan menerbitkan 38.835 Nomor Induk Berusaha (NIB), sejak diluncurkan pada tanggal 9 Juli 2018.

Sistem OSS ini rata – rata per hari melayani lebih dari 1000 registrasi dan menerbitkan NIB lebih dari 500. Sistem OSS pun memberikan layanan 24 jam, dan tetap menerbitkan perizinan berusaha pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur.

Menko Perekonomian berpesan agar pelaksanaan OSS ini menyesuaikan perizinan yang sudah dicantumkan dalam PP No 24 Tahun 2018.

BACA JUGA ;

Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, Beri Dukungan Lombok Pasca Gempa

Di hari ketiga, acara ini dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Kamar Dagang dan Industri (KADIN), serta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dari seluruh wilayah Indonesia.

AYA/Hms

Kegiatan bazar pada hari ini akan berlanjut pada hari Jum’at di minggu pertama tiap bulan

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com  –  Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lobar menggelar kegiatan pasar murah (bazar) di halaman kantor Disperindag Lobar, sejak Jumat (21/09) pagi.

Kegiatan tersebut, tidak hanya bertujuan menstabilkan harga, tetapi secara khusus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak langsung terhadap musibah gempa yang melanda Lobar. Kegiatan bazar berlangsung.

Kepala Disperindag Lobar, Agus Gunawan menjelaskan, pihaknya menggelar bazar diperuntukkan bagi masyarakat Gerung dan Lembar, untuk memenuhi kebutuhan pangan pasca gempa.

“Kalau di wilayah Narmada dan Gunungsari ya kita hajatkan untuk memberi bantuan,” katanya.

Dijelaskannya, kegiatan bazar ini diberi label ‘Bazar Jum’at Berkah’. Selain karena digelar pada hari Jum’at, tetapi juga semua yang dibeli masyarakat diharapkan bermanfaat dan membawa berkah.

“Insya Allah semua yang dibeli masyarakat kita ini akan berkah di hari Jum’at yang juga berkah ini,” bebernya.

Dirinci Agus, kegiatan bazar ini berkerja sama dengan Dinas Perindag Kota Mataram. Distributor asal daerah ini menghadirkan belasan distributor selain distributor lokal yang ada di Lombok Barat.

Karena memiliki konsep berkah, bazar ini kata Agus akan digelar di sepuluh kecamatan se-Lobar. Alasannya, selain mendapat sambutan dan animo masyarakat, maka kegiatan bazar pada hari ini akan berlanjut pada hari Jum’at di minggu pertama tiap bulan.

Salah satu distributor lokal asal Desa Mekar Sari Kecamatan Narmada, menilai gelaran bazar hari ini sungguh memberi manfaat.

Distributor yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sumber Sari ini menyediakan paket beras. Per paket diisi dengan berat 5 Kg dengan harga Rp. 43 ribu per paket.

“Alhamdulillah animo masyarakat untuk membeli beras cukup tinggi,” papar H. Jumahir.

Mantan anggota DPRD Lobar ini menjelaskan, pada gelaran bazar hari ini pihaknya menyediakan beras sebanyak 700 Kg. Belum berjalan satu jam, serbuan pembeli berjuben untuk mendapatkan paket beras dengan jenis C.Herang, P.Inpare 32 dan 64.

Kata Jumahir, penjualan eceran beras pada hari-hari biasa, dijual dengan harga Rp.45 ribu per paket. “Sambil bertujuan membantu, kami menjual dengan harga distributor sebesar Rp.43 ribu,” jelasnya.

Demikian pula dengan salah satu distributor asal Kota Mataram, H. Rahman. Distributor dari PT. Shinta Agro Mandiri ini menyediakan telur ayam.

Dari 9 ribu butir stok yang disediakan, 75 persennya sudah laku terjual. Harga per trai (30 butir) dilepas seharga Rp.33 ribu, Sementara di hari-hari biasa dijual seharga Rp.39 ribu baik dipasar maupun di gudang.

Sasaran pembeli tidak saja menyasar warga tradisional, tetapi juga turut serta para PNS, Polisi, TNI yang nampak membeli kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, sabun, dan makanan ringan.

Harry

Jika pihak pegadaian tidak mendaftar hingga batas waktu yang ditentukan, maka tidak diperbolehkan untuk beroperasi lagi

MATARAM.lombokjournal.com — Hanya ada dua pegadaian saja yang telah mendaftarkan diri untuk memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selebihnya, banyak pegadaian swasta yang dibuka secara ilegal dan beroperasi tanpa  berijin .

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinisi Nusa Tenggara Barat (NTB), Farid Faletehan mengatakan pihaknya akan mendata pegadaian swasta untuk segera mendaftar.

Kalau mendaftar, nantinya akan ada proses perizinannya dan persyaratan=persyaratan yang dibutuhkan ketika mengajukan permohonan memiliki surat izin. Kemudian  itu nantinya yang akan diproses dari pihak OJK.

“Ini kan karena dia syaratnya modal minimal, makanya nanti sampai Juli 2019 mudahan-mudahan semua sudah terdaftar,” tutur kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan, Jumat (14/09 ) di Mataram.

Farid menjelaskan, jika pihak pegadaian tidak mendaftar hingga batas waktu yang ditentukan, maka tidak diperbolehkan untuk beroperasi lagi.

Namun memang saat ini masih banyak pegadian tak berizin buka, seperti di beberapa pinggir jalan itu.

“Sampai batas waktunya itu Juli 2019, kalau sampai Juli tidak daftar mestinya tidak boleh beroperasi,” terangnya.

Ia menambahkan, saat ini sudah ada dua pegadian yang mendaftar pengajuan perizinan. menurutnya baru satu pegadaian saja perizinannya telah keluar, dari dua yang telah mengajukan.

“Terdaftar itu ada dua,  yang satu  setau saya dari Jakarta sudah mengajukan dokumen, dari pegadaiannya juga sudah melengkapi. Dalam waktu dekat ini sepertinya sudah keluar,” kata Farid.

Dikatannya, jika sudah terdaftar maka dari ketentuannya logo dari OJK harus di tempelkan pada tokonya. karena setiap pengajuan izin memiliki masing-masing nomer izin beroperasi.

Namun sebelumnya ada beberapa pegadian telah mengklaim memiliki izin untuk membuka usaha pegadaiannya.  Sementara di OJK sendiri yang mendaftar baru dua pegadaian saja.

jika pihak pegadaian mengklaim memiliki izin dengan menempel logo OJK, maka itu tidak diperbolehkan.

“Setiap pengadaian tidak boleh menempelnya logo OJK. Jadi dia yang sudah terdaftar  izinnya nomer sekian harus ditempelkan. Kalau belum ada nomernya, dia belum punya logo OJK, harus izin dulu,” pungkasnya.

AYA

Lombok khususnya NTB sangat berpeluang untuk kembangkan Fintech. Ketika ada cabang di Lombok akan menjadikan Lombok sebagai simbol dan mempromosikannya

MATARAM.lombokjournal.com — Perusahaan Fintech atau Danarupiah adalah perusahaan teknologi tinggi yang memberikan layanan keuangan kepada pengguna Indonesia. Layanan yang disediakan saat ini mencakup keuangan mikro online, konsumsi angsuran e-commerce, dan lain-lain.

Perusahaan asal Cina yang berkantor pusat di Jakarta dan akan buka Kantor Cabang di Lombok, NTB siapkan peluang kerja bagi korban gempa bumi Lombok.

“Karyawannya nanti akan kami ambil dari anak-anak korban gempa Lombok “Ujar Publik Relation (PR) Perusahaan Fintech , Peter Lee di Mataram, Selasa (11/9).

Ia menjelaskan, Perusahaan yang akan dibangun di Lombok nantinya  ini memiliki operasi formal, dan telah memperoleh izin OJK.

“Di masa depan, Danarupiah akan bekerja lebih keras untuk membayar masyarakat, menciptakan lebih banyak pekerjaan untuk Indonesia, bekerja keras untuk melakukan pekerjaan amal, dan memenuhi tanggung jawab sosial.”Ujarnya

Menurutnya, Lombok khususnya NTB sangat berpeluang untuk kembangkan Fintech. Ketika ada cabang di Lombok akan menjadikan Lombok sebagai simbol dan mempromosikannya.

Perusahaan teknologi internet Dana rupiah lanjutnya, setelah melakukan sumbangan material ke Lombok, terus masuk jauh ke garis depan untuk melaksanakan tanggung jawab amal dan kesejahteraan sosial.

Melalui kerja sama dengan NU, perusahaan ini menciptakan lapangan kerja untuk daerah bencana, pada saat yang sama, bekerja sama dengan Universitas NU untuk menjalankan sekolah, memberikan kontribusi untuk pelatihan kerja dan keterampilan siswa.

Peter Lee menjelaskan, untuk sementara, masih koordinasi dengan pihak Universitas NU NTB karena, salah satu gedung di NU akan digunakan sebagai Kantor Fintech untuk sementara Waktu.

Dia menambahkan, jika perusahaan tersebut nanti berkembang dan mempunyai pendapatan banyak, maka akan di donasikan untuk masyarakat NTB yang membutuhkan.

AYA (*)

Penurunan cadangan devisa Indonesia pada Agustus 2018 terutama dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan stabilisasi nilai tukar rupiah ditengah ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat

MATARAM.lombokjournal.com ––  Cadangan devisa Indonesia, pada Agustus 2018, sebesar 117,9 miliar Dollar Amerika Serikat (AS), lebih rendah dibandingkan bulan Juli 2018, yaitu 118,3 miliar Dollar AS.

Posisi cadangan devisa Indonesia itu mengalami penurunan sebesar 400 juta Dollar AS, pada bulan Agustus 2018.

“Cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan,” kata Agusman, Direktur Ekskutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) , melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan, di Jakarta, pekan ini.

Menurut Agusman, penurunan cadangan devisa Indonesia pada Agustus 2018 terutama dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat.

Bank Indonesia menilai, cadangan devisa 117,9 miliar Dollar AS tersebut setara dengan pembiayaan 6,8 bulan impor atau 6,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Sebagai gambaran, cadangan devisa merupakan simpanan mata uang asing oleh bank sentral dan otoritas moneter. Simpanan inilah menjadi aset yang dimiliki otoritas moneter, Bank Indonesia.

Cadangan devisa itu tersimpan dalam beberapa mata uang cadangan atau reserve currency.

Biasanya mata uang cadangan yang dimaksud sebagian besar dolar Amerika Serikat, Poundsterling, sera Euro pada tingkat lebih rendah dan yen Jepang, digunakan untuk mendukung kewajibannya.

“Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai didukung keyakinan terhadap stabilitas dan prospek perekonomian domestik yang tetap baik, serta kinerja ekspor yang tetap positif,” terangnya.

Razak