Tahun 2019 adalah tahun akhir penetapan untuk pemenuhan KHL sehingga kita tidak bisa membuat angka lain kecuali angka ini

MATARAM.lombokjournal.com — Upah Minimum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019 naik 10,28 persen dari UMP tahun sebelumnya.

UMP NTB tahun 2018 sebesar Rp 187.610,00, dan penetapan UMP 2019 menjadi Rp 2.012.610,00 per bulan.

Keputusan  Gubernur NTB terkait  UMP ini diumumkan langsung dalam konferensi pers yang dipimpin Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Drs. H. Wildan, Rabu (31/10) di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Penetapan UMP ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 mendatang.

Mengingat UMP NTB yang berlaku tahun 2018 baru mencapai 97,75 persen dari KHL (Kebutuhan hidup Layak), berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 561-852 Tahun 2017 tanggal 1 November 2017 tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018.

Maka unsur pemerintah memandang perlu mengusulkan penyesuaian UMP tahun 2019 dengan adjustment Upah Minimun sebesar 2,25 persen.

Wildan menyatakan, tahun 2019 adalah tahun akhir penetapan untuk pemenuhan KHL sehingga kita tidak bisa membuat angka lain kecuali angka ini.

“Angka ini sudah ditetapkan oleh pusat tentang inflasi sebesar itu, PDB sebesar itu dan adjustment sebesar itu jadi kita hanya memasukkannya ke dalam rumus karena jika tidak maka kita akan tetap ditolak oleh pusatm,” ujarnya

Wildan mengungkapkan, Peraturan Menteri KEP. 231/MEN/2003 Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai f tentang Tata Cara Pelaksanaan Upah Minimum dikhususkan bagi APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) yang mengalami kesulitan dengan kenaikan UMP ini. Pasal 3 ayat (1) menjelaskan:

“Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum”.

“Bagi pengusaha yang tidak mampu dapat mengajukan penundaan pemberlakuan ini (penangguhan) di perusahaannya kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,” kata Wildan.

AYA

Produk kopi Lombok pun dapat mencapai hingga keluar, namun untuk di daerah sendiri masih belum banyak dikenal

MATARAM.lombokjournal.com — Produk-produk Industri Kecil Menengah (IKM) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini sudah tak banyak dilirik oleh lokal, bahkan produk IKM NTB lebih banyak diminati orang luar.

Karenanya, perlu dikembangkannya kembali sosialisasi pada masyarakat sekitar, serta meningkatkan kualitas produk.

Hal ini dinyatakan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Baiq Eva Nurcahyaningsih, Jumat (26/10)

Eva menuturkan, banyak harapan dari pelaku IKM yang menginginkan lebih berkembang lagi. Saat ini kondisinya  meredup, dan tak ada geliat berkembangannya.

Apalagi banyak IKM-IKM yang terdampak gempa bumi beberapa waktu lalu.

“Ya kasarnya itu, produk kita tidak dikenal di daerah sendiri. Contoh kopi Lombok itu, coba cari kopi Lombok dicafe-cafe pasti tidak ada,” ujar Eva

Bahkan Eva mencontohkan, kalau produk kopi Lombok pun dapat mencapai hingga keluar, namun untuk di daerah sendiri masih belum banyak dikenal.

Maka dari itu, diperlukan sosialisasikan lebih ke dalam, agar produk IKM NTB tidak hanya menjadi tuan rumah saja.

“Saya baru mencari regulasinya, dan sudah ketemu, itu tadi Instruksi  Gubernur no 3 tahun 2010 itu tentang penggunaan prodUk pangan lokal,” jelasnya.

Ia akan mencari cara bagaimana mengoptimalkan pelakasana dari Instruksi Gubernur tersebut.

Produk IKM yang banyak tidak dikenal masyarakat bukan karena tidak tertarik, tetapi yang perlu dilakukan adalah bagaimana memasarkannya ke hotel-hotek yang ada.

“Tapi kalau ke hotel hotel kan harus ada standarisasinya, nah itu yang harus kita penuhi yaitu strandarisasi khusus itu. Karenanya peningkatan kualitas mutu itu tetap akan kita lakukan,” kata Eva.

AYA

Jika stok telur lokal tidak mencukupi kebutuhan pasar,  wajar telur asal luar datang ke NTB.

MATARAM.lombokjournal.com – Banjirnya telur dari luar NTB, misalnya dari Bali, menjadi persoalan peternak ayam petelur di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kelompok ayam petelur atau Asosiasi Ayam Petelur Lombok mencatat, lebih dari 75 persen telur dari luar NTB menguasai atau mengisi pangsa pasar di  Lombok.

Peternak kecil akan terancam gulung tikar, apalagi telur lokal hanya mengisi 25 persen di pasaran tradisional atau yang lainnya.

Namun di satu sisi, data Asosiasi Ayam Petelur Lombok menunjukkan, peternak lokal belum bisa memenuhi kebutuhan pasar. Hitungannya, populasi ayam di Lombok hanya 1 juta.

Sementara kebutuhan NTB akan telur sekitar 5 juta.

Kepala Dinas (Kadis) Perdagangan Provinsi NTB, Hj. Putu Selly Andayani, tidak mempermasalahkan masuknya telur asal luar.

Selly mengatakan, jika stok telur lokal tidak mencukupi kebutuhan pasar maka wajar telur asal luar datang ke NTB.

“Kalau kurang pasokan di dalam kan gak masalah datang dari luar NTB. Daripada kurang, inflasi tinggi,” ungkapnya, saat dihubungi lombokjournal.com, Sabtu (20/10) siang.

Selly menilai, usaha peternak menjadi lesu karena dipicu dengan adanya bencana alam di NTB beberapa waktu lalu. Akibatnya pasukan telur lokal di pasaran menjadi berkurang.

“Apalagi dengan kejadian gempa. Usaha pada drop,” ucapnya jelas.

Sementara permintaan akan telur tetap bertambah,  wajar kemudian telur dari luar menyerbu telur lokal.

“Apalagi bulan depan masuk bulan Maulid. Pasti kebutuhan juga besar,” sebut Selly.

Razak

Impor mengalami penurunan sebesar 69,33 persen, dibandingkan dengan impor bulan Agustus 2018 sebesar US$ 43.594.634

MATARAM.lombokjournal.com — Nilai ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat bulan September  2018 sebesar US$ 43.504.228 mengalami kenaikan sebesar 29,67 persen dibandingkan ekspor  bulan Agustus 2018 yang bernilai US$ 33.548.833.

Badan Pusat statistik (BPS )NTB merilis  itu melalui Kepala bidang Statistik distribusi, Lalu Putradi, Senin (15/10).

Dikatakan, ekspor pada bulan September 2018 yang terbesar ditujukan ke Jepang ,  sebesar 65,21 persen, Cina sebesar 32,80 persen dan Amerika Serikat 1,30 persen.

Jenis barang ekspor  Provinsi NTB yang terbesar pada bulan September 2018 adalah barang tambang/galian non migas  senilai US$ 42.554.274 (97,82 persen); ikan/ udang senilai US$ 306.249 (0,70 persen), daging dan ikan olahan sebesar US$ 155.438 (0,36 persen)  dan perhiasan/ permata senilai US$ 128.904 (0,30 persen).

Nilai impor pada bulan September 2018 senilai US$ 13.368.344. Ini berarti impor mengalami penurunan sebesar 69,33 persen, dibandingkan dengan impor bulan Agustus 2018 sebesar US$ 43.594.634.

Sebagian besar Impor berasal dari negara Jepang (47,42%) dan Amerika Serikat (17,44%).

“Jenis barang impor dengan nilai terbesar adalah Karet dan Barang dari Karet (53,49%), Mesin-mesin/ pesawat mekanik (23,33%), Bahan bakar mineral (7,07%), serta Kendaraan dan bagiannya (6,17%),” jelas Lalu Putradi.

AYA

Hasil produksi sayur-sayuran di wilayah Lombok Utara dan Lombok Timur selama ini terkenal sangat melimpah ruah, hampir semua jenis dan komoditi sayuran bisa diproduksi petani

lombokjournal.com —

MATARAM — Potensi sektor pertanian di Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menjadi kekuatan daerah yang mampu melejit lebih maju ke depan, sekaligus membawa peningkatan aspek kesejahteraan masyarakat.

Namun, potensi ini masih harus dimaksimalkan pengelolaannya, mulai dari hulu (petani) hingga ke hilir, di tingkat pasca produksi dan pemasaran.

Selain sumber daya alam yang sudah tersedia, seKtor pertanian NTB juga harus terus didorong mutu dan nilai tambahnya, dengan melibatkan para Sarjana Pertanian yang terjun langsung hingga ke pelosok desa.

“Sumber daya pertanian kita secara alamiah luar biasa. Lombok ini tanahnya subur dan bisa ditanami apa saja. Sekarang tinggal bagaimana kita bisa melibatkan Sarjana Pertanian untuk bersama-sama melakukan gerakan peningkatan mutu dan nilai tambah di sektor ini,” kata Ketua Badan Pengawas dan Disiplin Partai Gerindra , H. Bambang Kristiono (HBK), Jumat (12/10) di Mataram.

Menurut HBK, pelibatan Sarjana Pertanian dalam membangun sektor pertanian di NTB akan membawa dua hal positif secara bersamaan. Di satu sisi, ini membuka lapangan pekerjaan untuk lulusan Pertanian, dan di sisi lain mutu dan kualitas hasil pertanian akan lebih memiliki nilai tawar untuk menembus ke pasar-pasar antar daerah dan pasar-pasar modern.

Ia mencontohkan, hasil produksi sayur-sayuran di wilayah Lombok Utara dan Lombok Timur selama ini terkenal sangat melimpah ruah. Hampir semua jenis dan komoditi sayuran bisa diproduksi petani.

Namun, saat ini komoditas-komoditas tersebut baru bisa memenuhi pasar masyarakat lokal dan belum mampu menembus dunia industri, seperti restaurant atau perhotelan.

Akibatnya, tingginya produksi sayuran di Lombok tidak membuat  kesejahteraan petani bisa meningkat secara signifikan.

“Ini yang harus didorong dan ditingkatkan. Kalau mutu dan kualitas komoditas pertanian yang dihasilkan petani Lombok bagus dan layak masuk ke pasar modern dan industry pariwisata seperti hotel-hotel dan restauran-restauran tentu nilai tambah juga akan meningkat untuk kesejahteraan petani kita,” katanya.

HBK menjelaskan, konsep Sarjana Pertanian Desa akan ia dorong dan suarakan di tingkat pusat saat terpilih mewakili masyarakat NTB di DPR-RI kelak. Pola kerja dan skema pembiayaannya, papar HBK, sangat sederhana dan bisa dianggarkan dari pos anggaran Desa.

Keberadaan Sarjana Pertanian Desa minimal dua orang dalam satu wilayah desa, juga sangat membantu tugas dan kinerja petugas penyuluh lapangan yang disediakan Pemerintah Daerah.

“Saya akan perjuangkan ini di DPR-RI kelak. Dan harapannya jika ini sudah berjalan di NTB, maka daerah lain bisa belajar dari kita, dan NTB bisa jadi pilot projectnya,” tukas HBK,  Caleg DPR RI Dapil Lombok No urut 1.

Me

Angka pengangguran di Kota Mataram tidak akan bertambah bahkan bisa ditekan pasca gempa Lombok

MATARAM.lombokjournal.com — Pasca gempa mengguncang Pulau Lombok, tidak ada perusahaan di Mataram yang  melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), padahal sebagaian besar perusahaan tidak beroperasi saat gempa terjadi.

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram telah melakukkan pendataan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki karyawan atau tenaga kerja signifikan.

Tak adanya PHK disampaikan Kepala Bidang (Kabib) Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinasnaker Kota Mataram, Mamlu Atul Chair, Jum’at (05/10) sore.

“Kita sudah membentuk Tim yang mengunjungi perusahaan besar, seperti Golden Place, Alfamart-alfamart dan perusahaan lainnya. Walaupun tidak beroperasional, mereka tidak merumahkan atau mem-PHK pekerjanya,” ucapnya kepada lombokjiurnal.com, di ruang kerjanya, Jum’at.

Bahkan gaji atau upah para pekerja tersebut tetap diberikan dengan nominal semula, tidak dikurangi oleh pihak perusahaan.

“Tetap mereka diberikan gaji setiap bulannya seperti awal. Padahal, perusahaan tidak ada pemasukan (saat gempa),” ujar Atul.

Dikatakan Atul, sejumlah program pun telah disiapkan pasca gempa untuk menekan angka pengangguran, salah satunya pelatihan skill di tahun 2018.

“Memberikan pelatihan-pelatihan, menciptakan wirausaha baru. Itu rutin dilakukan setiap tahun untuk tekan angka pengangguran,” bebernya.

Seperti memberikan pelatihan mengemudi untuk di Bertais dan Selagalas. Tahun 2019, program lebih menyasar ke daerah terdampak gempa.

Tak hanya itu, Atul menambahkan, dalam waktu dekat akan melakukan transmigrasi yang dilengkapi dengan pelatihan terlebih dahulu.

“Kami akan memberangkatkan 5 KK, transmigrasi ke Gorontalo besok hari Minggu,” cetusnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Seksi (Kasi) Penempatan dan Perluasan Kerja Disnaker Mataram, Siti Nur’aiji, angka pengangguran di Kota Mataram tidak akan bertambah bahkan bisa ditekan pasca gempa Lombok.

“Kalau dibilang bertambah, tidak. Karena buktinya perusahaan tidak merumahkan dan mem-PHK,” terang Siti.

Namun, lanjutnya, dari sisi pendapatan masyarakat secara umum jelas berpengaruh pasca gempa.

Ditanya jumlah pengangguran? Siti mengatakan, angka pengangguran di Kota Mataram sebesar 12 ribu orang tahun 2017.

Sementara tahun 2018 belum berani dipastikan, berapa angka pastinya. Lantaran masih berjalan hingga Desember.

“Di tahun 2017, jumlah pengangguran terbuka 12. 000 orang,” sebutnya.

Selanjutnya dijelaskan Siti, angka pengangguran terjadi di Kota Mataram, lebih banyak disumbang dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan sederajat.

“Pengangguran terbuka terutama tamatan SMK. Ada sembilan SMK di Kota Mataram,” katanya.

Razak

Lombok menjadi salah satu daerah yang punya potensi pertanian, karena itu perlu didukung oleh permodalan yang memadai

lombokjournal.com —

LOMBOK BARAT — Otoritas Jasa Keuangan NTB kemarin, Rabu (3/10)  menggelar diskusi publik. Terkait peranan OJK dalam mendorong perkembangan lembaga keuangan pembiayaan syariah di Lombok Barat umumnya di NTB.

Kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Makan Ujung Landasan Gerung ini bekerja sama dengan sejumlah pengurus DPP dan DPD Partai Gerindra.

Hadir pula Ketua Badan Pengawas dan Penegak Disiplin DPP Gerindra yang juga menjadi Calon Legislatif Dapil Lombok H Bambang Kristiono (HBK).

HBK mengaku, DPP Gerindra terus mendukung pertumbuhan ekonomi Lombok. Khususnya di sektor pertanian. Lombok menjadi salah satu daerah yang punya potensi pertanian. Dengan catatan harus didukung oleh permodalan yang memadai.

“Disinilah peran anggota legislatif di DPR RI bisa membantu masyarakat petani yang ada di Lombok. Mulai dari akses permodalan, pendidikan keterampilan, perlindungan produksi dan pemasaran,” paparnya.

Bank Syariah dijelaskannya, akan menjalankan fungsinya dengan baik. Jika pemerintah memberdayakan bank syariah untuk memberi modal bagi pertanian di Lombok.

“Lombok butuh orang yang punya jaringan di pusat. Tidak hanya membutuhkan orang yang piawai mengelola daerah lokal tapi punya akses di pusat untuk membuat kebijakan yang berpihak pada masyarakat di Lombok,” jelasnya.

Pria yang dekat dengan Calon Presiden Prabowo Subianto itu berjanji, jika mendapat amanah, ia akan memperjuangkan masyarakat Lombok di DPR RI Senayan. HBK optimis, banyak program pusat yang bisa dibawa ke Pulau Lombok.

Sebelumnya, Kepala OJK NTB Farid Faleteha mengatakan, pihak OJK terus berupaya mendorong agar lembaga keuangan daerah berbasis syariah terus tumbuh. Karena pertumbuhan lembaga syariah saat ini masih minim.

Di NTB, Farid menjelaskan keberadaan lembaga keuangan syariah berada di angka 9 persen. Sementara secara nasional jumlahnya baru menyentuh angka 5 persen. Padahal jika dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia, keberadaan lembaga keuangan syariah berada pada angka 30 persen.

Dengan keberadaan lembaga keuangan syariah bisa membawa pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat. Karena bisa menghindarkan masyarakat dari pinjaman terhadap rentenir atau lembaga keuangan yang memasang bunga tinggi.

Dengan catatan masyarakat juga tidak hanya berpikir jangka pendek atau mau mudahnya saja.

“Ini sangat penting disosialisasikan di Lombok Barat mengingat saat ini masih banyak lembaga keuangan yang mencekik masyarakat kecil,” ucapnya.

Me

HBK mengapresiasi apa yang telah dilakukan Gubernur NTB Dr Zulkifliemansyah, di kaki Bukit Olat Maras yang tadinya tandus dan gersang ditanami Kurma, Zaitun dan Tin

lombokjournal.com —

LOMBOK TENGAH — Haji Bambang K (HBK) adalah sosok yang dikenal sebagai orang dekat Prabowo Subianto itu, mengaku lahir sebagai prajurit yang orang tuanya adalah seorang petani.

Terkait tekadnya menjadikan Lombok sebagai lumbung pangan nasional, dalam percakapan dengan media HBK mengungkapkan strateginya menuju lumbung pangan nasional, Rabu (03/10)

HBK menjelaskan panjang lebar tentang intensifikasi maupun ekstensifikasi pengolahan lahan pertanian. Di Lombok, penting melakukan usaha peningkatkan hasil pertanian dengan cara mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah ada.

HBK pernah bicara dengan pengusaha luar negeri yang menawarkan bibit unggul mangga. Lahan yang dibutuhkan di Lombok cukup luas, yakni 5 ribu hektare lahan.

“Ini mangga bibit unggul, usia tanamnya lebih singkat. Dalam usia tanam 2 tahun sudah bisa panen. Ini salah satu contoh cara intensifikasi pengolahan lahan, ” jelasnya.

Dalam penanaman mangga varietas unggul tersebut tiap hektar lahan butuh delapan tenaga kerja. HBK melanjutkan, jika  proyek ini terlaksana maka dibutuhkan  lahan kurang produktif 5 ribu hektar ditanami mangga.

“Bisa dibayangkan berapa tenaga kerja lokal bisa terserap. Dampak ikutan lainnya perputaran ekonomi dikawasan tersebut akan tumbuh pesat ,” tambahnya .

Lebih lanjut, selain pemilihan bibit varietas unggul, intensifikasi juga mencakup pengolahan tanah yang baik, mengatur perbaikan irigasi, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman. Tentu hal ini perlu diajarkan kepada para petani.

“Tapi jangan dilupakan, yang tak kalah pentingnya adalah penanganan pasca panen, dan soal pemasaran hasil pertanian,” jelasnya.

HBK sambil menambahkan, Lombok pernah berhasil meningkatkan panen padi dengan sistem Gogo Rancah pertengahan dekade 80 an

Karena itu, sekarang pun Lombok perlu memanfaatkan hasil-hasil riset pertanian yang menemukan bibit unggul untuk memperpendek masa panen dan meningkatkan hasil.

HBK juga sempat menyinggung kangkung Lombok yang perlu terus dikembangkan hasilnya. TapI itu butuh goodwill pemda, lahan-ahan produktif jangan dihabiskan untuk pembangunan kompleks perumahan.

Dalam perbincangan itu, HBK mengapresiasi apa yang telah dilakukan Gubernur NTB Dr Zulkifliemansyah, di kaki Bukit Olat Maras yang tadinya tandus dan gersang ditanami Kurma, Zaitun dan Tin.

“Suatu terobosan luar biasa, kalau diprediksi tiga tahun ke depan, Kabupaten Sumbawa memiliki kebun Kurma yang berbuah ranum, juga memiliki kebun Zaitun dan Tin yang berbuah lebat, juga memiliki kebun Zaitun dan Tin yang berbuah lebat, ” tegasnya.

Dikatakannya, inovasi yang memanfaatkan riset dan teknologi pertanian ini harus dimulai. Kalau pertanian digarap degan serius pasti berhasil, dan itu akan memakmurkan masyarakat NTB.

“Ini contoh ekstensifikasi pertanian. Lahan kering, lahan yang semula tidak produktif diubah jadi lahan yang menghasilkan. Selama ini, lahan produktif justru dihabiskan untuk perumahan, ” ujar HBK.

Hampir dua tahun ini, HBK kerap bolak-balik ke Pulau Lombok untuk melaksanakan konsolidasi internal, dan penguatan di DPD Partai Gerindra NTB. Waktu senggangnya banyak dimanfaatkan untuk keliling turun kebawah, menyapa kader-kader partai yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sambil melihat potensi-potensi unggulan apa saja yang bisa dikembangkan daerah ini.

HBK sangat percaya, sektor pertanian bisa menjadi jalan keluar bagi kesulitan masyarakat Lombok yang baru saja terkena gempa.

AYA

Dewan tetap mengawasi dan memberikan masukan kepada Pemda Lombok Barat, jika di kemudian hari ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan publik

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat (Lobar), H. Sulhan Muhlis, mengaku belum tahu soal ratusan pedagang di pasar tradisional Gunungsari yang direlokasi ke tempat baru.

“Beum saya dapat info terkait itu. Takut saya nanti gak nyambung dengan kondisi yang ada,” ucapnya, saat dihubungi lombokjournal, Senin (01/10) malam.

Dikatakan Muhlis, selama itu untuk kepentingan publik yang lebih baik dan pedagang tidak merasa dirugikan maka itu sah- sah saja.

Disisi lain, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini akan mendalami informasi terkait hal tersebut.

“Besok saya dalami dulu,” ujarnya singkat.

Namun demikian, Sulhan menegaskan, pihaknya tetap mengawasi dan memberikan masukan kepada Pemda Lombok Barat, jika di kemudian hari ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan publik.

“Nanti kita awasi dan memberikan masukan kepada eksekutif,” jelasnya.

Adapun bentuk pengawasan tersebut, antara laina, dari sisi kenyamanan publik serta hak-hak masyarakat pedagang yang harus mendapatkan pelayanan baik oleh pemerintah.

“Dari sisi bangkitan ekonomi yang ditimbulkan dengan adanya relokasi pasar,” sebut Sulhan seraya menambahkan dewan tugasnya untuk mengawasi hal-hal seperti itu.

Lebih lanjut Sulhan kembali menjelaskan, tugas dan tanggungjawab anggota dewan yaitu harus komitmen berada di pihak masyarakat. Karena tugas pengawasan juga merupakan mandat dari rakyat.

“Insya Allah karena tugas dan kewajiban harus berada dipihak masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, Pemda Lombok Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Barat telah merelokasi pedagang sebanyak 420 orang ke GOR Mini Gunungsari, di belakang kantor Camat Gunungsari.

Razak

Meskipun sebagian besar pedagang mendukung program ini, tapi masih ada yang bertahan alias tak mau pindah

LOBAR.lombokjournal.com — Ratusan pedagang yang biasa berjualan di pasar Gunungsari Senin (01/10) direlokasi ke tempat baru.

Lokasi baru ini berjarak sekitar 500 meter dari tempat semula yakni di belakang GOR Mini Gunungsari, atau di belakang kantor Camat Gunungsari.

Direlokasinya para pedagang tersebut dikarenakan kondisi pasar yang cukup parah, sehingga berbahaya untuk ditempati.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Barat, Dar Sapardi, SE menjelaskan, jumlah pedagang yang direlokasi itu sebanyak 420 orang. Mereka terdiri dari pedagang los dan pelataran. Jumlah ini di luar jumlah pedagang toko sebanyak 55 orang.

Dar Sapardi memastikan, di tempat yang baru ini semua pedagang kebagian tempat. Semua pedagang sudah diakomodir dan sudah menempati los pasar sesuai dengan tempatnya yang dulu.

Kalau di pasar lama berjualan di depan, sekarang pun di depan. Begitu pula yang dulu di belakang, sekarang taruh di belakang. Bahkan para pedagang dulunya berjualan di pelataran atau emperan, kini sudah bisa masuk di los-los yang ada.

“Kita atur sebaik mungkin supaya tidak ada riak-riak. Dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada permasalahan dalam relokasi ini,” katanya.

Dijelaskan, jumlah los yang ada sekarang ini cukup banyak. Dari Badan Amil Zakat Nasional saja menyumbang 4 los dengan kapasitas 100 pedagang.

Selain itu ada lagi tenda dari Dinas Peridang sebanyak 50 buah. Belum lagi ditambah dengan los swadaya yang dibangun sendiri oleh pedagang sebanyak 20 los. Mereka membuat sendiri los tersebut supaya tidak kena panas dan hujan.

Untuk sarana lainnya seperti tempat MCK sudah disiapkan meski sederhana dan air yang masih pakai gayung dari sumur setempat. Begitu pula tempat parkir sudah ada walau lokasinya masih menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Hanya saja yang belum ada saat ini yakni kontainer sampah dan listrik.

Meskipun tempat sampah ada, namun tumpukan sampah tidak boleh dibiarkan beserakan. Untuk itu Dar Sapardi berharap agar dinas terkait bisa segera membantu kontainer. Selain itu ia juga berharap agar listrik bisa segera dipasang untuk keamanan dagangan.

Terkait akses jalan ke pasar yang agak sempit dan berpotensi macet, Dar Sapardi tidak khawatir. Pihaknya sudah menghubungi Dinas Perhubungan untuk mengatur akses jalan agar jangan sampai macet. Jalan masuk dan keluar pasar dibedakan.

“Masuk lewat selatan, keluar lewat utara. Kalau tidak begitu akan macet,” ujarnya.

Kepala Bidang Operasional Pol PP Lombok Barat, I Ketut Rauh, SSTP yang memimpin pengamanan relokasi menjelaskan, pihaknya mulai turun ke lokasi sejak 29 dan 30 September 2018.

Dua hari itu digunakan untuk memberikan himbauan kapada pedagang agar tanggal 1 Oktober 2018 sudah menempati pasar darurat yang berlokasi di belakang GOR Gunung Sari. Semua pedagang tidak boleh berjualan di pasar lama, kecuali ruko di depan pasar yang tidak masuk sasaran

Untuk memastikan tidak ada pedagang lagi yang masuk pada tanggal 1 Oktober, Pol PP Lombok Barat langsung stand by dan siaga di lokasi pukul 04.30 subuh.

“Kami lebih mudah dalam melaksanakan tugas karena kami datang duluan dari pada pedagang. Jam 04.30 anggota kami sudah siaga di lokasi,” jelas Rauh.

Meskipun sebagian besar pedagang mendukung program ini, tapi masih ada yang bertahan alias tak mau pindah. Untuk yang tidak mau direlokasi, dagangannya langsung diangkat lalu dipindahkan ke lokasi yang baru. Pedagang yang menolak ini jumlahnya sekitar 5 pedagang. Alasannya karena lokasi baru belum siap.

Untuk pedagang yang bandel ini, Rauh menjelaskan kepada mereka bahwa pedagang yang masih bertahan, maka dagangannya akan dibawa ke kantor Pol PP.

“Akhirnya mereka mau juga pindah walapun Pol PP yang harus membantu membawakan dagangannya ke lokasi baru,” jelas Rauh.

Ditambahkannya, ada sebagain pedagang yang meminta izin untuk menitipkan daganganya di pasar lama sambil menumggu tempatnya dia dipasar baru siap. Untuk alasan ini Rauh memberikan izin dengan catatan tidak boleh ada transaksi jual beli di tempat itu.

Rauh berencana menyiagakan anggotanya selama seminggu kedepan dengan kekuatan 3 regu (30 orang) untuk mengantisipasi jangan sampai ada pedagang yang balik ke lokasi itu lagi.

Ia juga berharap agar Dinas PU segera memagar pasar Gunung Sari ini agar pedagang tak bisa masuk lagi berjualan.

“Kami berharap Dinas PU segera memagar pasar lama, karena kami khawatir saat kami pulang, pedagang balik berjualan,” lanjutnya.

Harry