Para peserta  diharapkan kemballi  melanjutkan usaha yang sempat tertunda dan terhambat karena ‘terkena dampak bencana gempa

MATARAM.lombokjournal.com — Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah (IKM) kembali memberikan bantuan kepada masyarakat korban Gempa bumi di sejumlah wilayah di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Bantuan itu berupa kegiatan Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Sarana Produksi Bagi IKM Pasca Bencana di Lombok.

Dampak khusus bagi sektor industri kecil dan menengah di wilayah tersebut secara umum adalah rusaknya fasilitas sarana produksi dan pemasaran.

Gati Wibawaningsih, Dirjen IKM ( Industri Kecil Menengah ) saat  membuka Bimbingan teknis fasilitas sarana produksi bagi IKM di NTB pasc gempa di lombok raya, Senin (12/11)

“Masyarakat industri kecil dan menengah di NTB perlu mendapatkan motivasi, semangat berwirausaha dan pengetahuan tentang teknik produksi yang baik, pengetahuan lebih luas tentang desain dan proses finishing produk yang baik,” ujar Gati.

Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah melakukan pembinaan dan pengembangan IKM dengan menerapkan nilai-nilai kemandirian melalui kewirausahaan yang diharapkan akan membentuk masyarakat yang mandiri.

“Para pelaku Industri Kecil dan Menengah dibimbing dan didorong untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha terutama melalui peningkatan etos kerja, kreativitas dan inovasi, produktivitas, teknik produksi, desain, finishing produk serta kerjasama yang saling menguntungkan dan dengan menerapkan etika bisnis,” ungkapnya

Direktorat Jenderal IKM menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis dan fasilitasi sarana produksi bagi IKM pangan khususnya yang berada di Kab. Lombok Timur.

Bimbingan teknis dan fasilitasi sarana produksi bagi IKM furniture khususnya yang berada di Kab. Lombok Barat. Dan bimbingan teknis dan fasilitasi sarana produksi bagi IKM anyaman ketak khususnya yang berada di Kab. Lombok Barat, Tengah dan Utara.

“Semua kegiatan tersebut dikhususkan bagi IKM yang terkena dampak pasca bencana gempa bumi beberapa waktu lalu. Perlu disampaikan juga bahwa kegiatan pembinaan IKM di NTB sudah banyak dilakukan, khususnya pada tahun ini terdapat beberapa kegiatan yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan setelah kegiatan ini”. Jelasnya

Kegiatan Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Sarana Produksi Bagi IKM Pasca Bencana di Lombok diikuti sebanyak 60 IKM. Masing-masing 20 IKM untuk IKM pangan, 20 IKM untuk IKM furniture dan 20 IKM untuk IKM anyaman ketak dan difasilitasi sarana produksi berupa pemberian mesin dan/atau peralatan.

Fasilitasi tersebut diharapkan dapat membantu proses produksi IKM yang lebih baik.

Gati berharap seluruh peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian acara dengan baik serta memanfaatkan fasilitas produksi yang diberikan secara optimal, sehingga dapat kembali melanjutkan usaha yang sempat tertunda dan terhambat karena ‘terkena dampak bencana gempa beberapa waktu lalu.

“Mari kita bergotong-royong untuk menularkan energi positif serta semangat wirausaha kepada sesama sehingga iklim usaha kembali bangkit dan dengan semangat yang baru dapat meningkatkan oerekonomian daerah Khususnya di NTB,” katanya.

Sekertasris daerah ( sekda ) NTB Rosyadi sayuti mengapresiasi Bimtek yang diadakan Kementrian Perindustrian ini. Rosyadi berharap, agar para pelaku IKM yang mendapatkan bantuan tersebut bisa menggunakan alat- alat yng diberikan sesuai kebutuhannya.

AYA (*)

Untuk meningkatkan suatu produktivitas dibutuhkan inovasi teknologi yang mampu mendukung hal tersebut

LOBAR.lombokjournal.com – Tingginya pertumbuhan ekonomi secara angka merupakan hal yang membanggakan, namun bukan menjadi yang utama.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengatakan itu, usai membuka Rakor Pengawasn daerah Tingkat Provinsi, Rabu (7/11) di Aruna Hotel senggigi.

“Yang paling penting kualitasnya, percuma saja kalau pertumbuhan ekonomi tinggi dalam angka, tapi kita hanya jadi penonton. Namun tentu saja pertumbuhan ekonomi yang kuantitatif juga perlu,” ujarnya.

Zul menilai, selama ini pertumbuhan ekonomi NTB yang cukup tinggi tidak lepas karena sektor pertambangan.

Dia menilai, selain bergantung pada sektor pertambangan, NTB juga memiliki potensi lain yang bisa dilakukan dengan menghadirkan industri pengolahan.

“Misalnya sektor pangan kita, jagung, kedelai kacang hijau, gabah, usahakan kita olah di sini, itu akan menimbulkan pabrik pangan yang bagus dan akan memicu sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan,” katanya.

Selain itu, kehadiran inovasi teknologi juga tidak bisa diabaikan.

Menurut mantan anggota DPR tersebut, pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan produktivitas.

Sementara, untuk meningkatkan suatu produktivitas dibutuhkan inovasi teknologi yang mampu mendukung hal tersebut.

AYA

Pola organik dalam jangka panjang juga bermanfaat untuk mengembalikan tingkat kejenuhan lahan akibat dampak penggunaan pupuk kimia

lombokjournal.com  —

MATARAM;  Indonesia dengan rangkaian kepulauan Nusantara memiliki  sangat banyak potensi di sektor pertanian, baik di subsektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan juga perikanan.

Namun, modal alamiah yang terletak di bawah garis khatulistiwa, belum juga membuat bangsa ini bisa meraih swasembada pangan secara utuh. Sejumlah komoditas yang sejatinya bisa dihasilkan melimpah di negeri ini, justru masih terjadi impor dari negara lain.

“Ini yang jadi ironi. Kita ini negara yang sangat potensial di sektor pertanian, tapi justru masih banyak impor dari luar negeri. Padahal seharusnya kita berupaya agar bisa ekspor, karena kita punya keunggulan kompetitif di sektor pertanian ini,” kata Ketua Badan Pengawas dan Disiplin ( BPD)  Partai Gerindra, H Bambang Kristiono (HBK) di Mataram, Selasa (06/11)

Ia mengatakan, salah satu solusi tercepat untuk membangkitkan kembali potensi pertanian yang seolah “tertidur” ini adalah dengan melakukan revolusi pertanian organik.

Sebab, salah satu kendala produk pertanian Indonesia sulit menembus pasar mancanegara disebabkan oleh kualitas mutu produk pertanian yang masih rendah dan sarat dengan endapan residu kimia dari pupuk, pestisida, fungisida, dan insektisida yang selama ini digunakan para petani.

Ia mencontohkan, komoditas Kopi di Lombok memiliki keunggulan tersendiri baik varian Robusta, Arabica, maupun Liberica. Namun, produk unggulan ini pada kenyataannya masih sulit menembus ekspor, karena kualitas mutunya yang masih dibawah ambang standar negara-negara maju.

“Kita tidak mungkin bisa ekspor ke luar (negeri), kalau produk komoditi kita masih terpapar residu kimia. Apalagi standar negara-negara maju untuk komoditas yang dikonsumsi masyarakatnya itu sangatlah tinggi, karena mereka sangat peduli dengan kesehatan masyarakatnya. Jadi, solusinya adalah, pertanian organik harus digalakkan secara masif di negri ini,” kata HBK.

Menurut HBK, pertanian organik juga bisa menjadi nilai tambah bagi para petani dalam hal efisiensi biaya produksi. Selain itu, pola organik dalam jangka panjang juga bermanfaat untuk mengembalikan tingkat kejenuhan lahan akibat dampak penggunaan pupuk kimia.

“Ini juga bagian dari rehabilitasi lahan karena sudah jenuh akibat pupuk kimia. Maka perlu revolusi organik agar kembali produktif lahannya. Baik lahan pertanian, pertambakan, perikanan dan pantai,” katanya

Setengah hati

HBK menilai, saat ini belum ada upaya  yang serius memulai pertanian organik secara massal. Pemerintah terkesan setengah hati mendorong pertanian organik  yang terbukti  menjadi daya ungkit peningkatan kesejahteraan kaum tani ini.

“Kalau serius, mungkin semua (petani) sudah pakai mesin dan alat pengolahan, sehingga satu Desa atau Kecamatan itu tak perlu pupuk dan obat-obatan kimia dari luar. Ya, sifatnya pendukunglah bukan yang utama kalau diperlukan,” katanya.

Caleg DPR RI dari Partai Gerindra ini mengajak generasi muda dan kaum millenial di Lombok untuk menjadi pioner penggerak revolusi pertanian organik  di wilayahnya, yang di kemudian hari bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya di Indonesia.

Ia menegaskan, ke depan kebutuhan-kebutuhan kongkrit untuk mewujudkan hal tersebut akan diperjuangkan melalui kewenangan legislasi dan anggaran melalui DPR RI nantinya.

“Hal ini harus mulai kita lakukan. Mari generasi muda Lombok, kita bangkitkan semangat revolusi pertanian ini. Dari Lombok, kita berbuat untuk Indonesia tercinta. Dan in shaa Allah, kita bisa,” ajaknya.

Me

Perekonomian Provinsi NTB pada triwulan III-2018 dibanding triwulan III-2017 (y on y) mengalami kontraksi sebesar -13,99 persen

 MATARAM.lombokjournal.com — Pertumbuhan Ekonomi NTB Triwulan III, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi NTB atas dasar harga berlaku triwulan III-2018 mencapai Rp. 31,17 triliun, dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 22,55 triliun.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS ) NTB, Suntono  merilis itu, hari Senin, (5/11) di Aula Kantor BPS NTB

“Secara kumulatif (c to c), perekonomian Provinsi NTB sampai dengan triwulan III-2018 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017, mengalami kontraksi sebesar -5,40 persen. Dengan kontraksi tertinggi terjadi pada kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar -40,17 persen, ” ujar Suntono.

Dikatakannya, perekonomian Provinsi NTB pada triwulan III-2018 dibanding triwulan III-2017 (y on y) mengalami kontraksi sebesar -13,99 persen.

Dari sisi lapangan usaha, kontraksi tertinggi terjadi pada kategori pertambangan dan penggalian sebesar -57,83 persen, sedangkan dari sisi  pengeluaran terjadi pada Komponen Ekspor Luar Negeri mengalami kontraksi paling tinggi yaitu -66,44 persen.

Dibandingkan triwulan II-2018, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB pada triwulan III-2018 (q to q) mengalami kontraksi sebesar -2,14 persen.

Konstraksi tertinggi terjadi pada Kategori Konstruksi yang mencapai -16,53 persen. Dari sisi PDRB Pengeluaran komponen Ekspor LN mengalami kontraksi tertinggi sebesar 23,31 persen.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB triwulan III-2018 tanpa pertambangan bijih logam :

–  secara y on y mengalami kontraksi -0,36 persen

–  secara q to q mengalami kontraksi -0,79 persen

“Secara c to c tumbuh  3,80 persen, ” kata Suntono.

 AYA

Penetapan besaran UMK di Lotim tidak serta merta lebih tinggi dari UMK tahun sebelumnya. Apalagi pasca gempa yang terjadi di Pulau Lombok

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Lotim untuk segera membahas Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2019.

Lantaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mentapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp. 2.012.610,00 per bulan di tahun 2019.

UMP NTB tahun 2018 sebesar Rp 187.610,00, sehingga dapat dipastikan awal tahun depan UMP NTB naik 10,28 persen dari UMP tahun sebelumnya.

Ketua DPRD Lotim, Raden Rahardian Soedjono, mengatakan hal itu saat di hubungi lombokjournal.com, Minggu (4/11) siang.

“Kalau tidak salah untuk 2018, UMK kita (Lombok Timur) sekitar 1,8 juta. Untuk 2019 kita minta segera untuk dibahas. Karena provinsi sudah menetapkan UMP,” ungkapnya.

Menurutnya, penetapan besaran UMK di Lotim tidak serta merta lebih tinggi dari UMK tahun sebelumnya. Apalagi pasca gempa yang terjadi di Pulau Lombok.

Namun pemerintah harus menghitungannya memakai rumus yang ada, tentunya dengan variabel-variabel yang mempengaruhi UMK.

“Tidak mesti (naik), harus melihat indikator-indikator yang mempengaruhi perhitungan UMK,” katanya.

Disamping itu, Rahardian mengatakan, agar penetapan UMK harus melibatkan semua pemangku kepentingan. Sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak.

Yaitu dengan melibatkan para serikat pekerja, asosiasi pengusaha atau perusahaan, serta pemerintah itu sendiri.

“Harus duduk bersama bersepakat dengan semua stake holder yang berkepentingan juga,” ujarnya.

Anggota Partai Demokrat ini kembali menegaskan, bahwa Pemda Lotim harus secepatnya membahas penetapan UMK tahun 2019.

“Kita berharap untuk segera dibahas sesuai keadaan riil di daerah kita,” jelas Rahardian.

Razak

Jumlah penumpang melalui penerbangan domestik bulan September 2018 turun sebesar 2,40 persen dibanding bulan Agustus 2018

MATARAM.lombokjournal.com — BadaN pusat statistik ( BPS ) Provinsi NTB merilis Jumlah penumpang yang datang melalui angkutan laut pada bulan September 2018 naik sebesar 50,46 persen, dibandingkan bulan Agustus 2018.

Demikian halnya jumlah penumpang berangkat juga naik  yaitu sebesar 22,60 persen.

Jumlah barang yang dibongkar melalui pelabuhan laut pada bulan September 2018 naik 5,04 persen dari bulan Agustus 2018.

Sedangkan barang yang dimuat  turun yaitu sebesar 36,42  persen,” ungkap Lalu Putradi selaku Kepala bidang Statistik distribusi Lalu Putradi, Kamis (1/11).

Ia menyatakan Jumlah penumpang yang datang melalui penerbangan domestik pada bulan September 2018 sebanyak 149.557 orang, turun sebesar 2,40 persen dibanding bulan Agustus 2018.

Jumlah penumpang yang datang melalui penerbangan internasional naik sebesar 0,19  persen menjadi sebanyak 10.969 orang.

Jumlah penumpang yang berangkat pada bulan September 2018 melalui penerbangan domestik sebanyak 135.494 orang, turun sebesar 19,82 persen dibandingkan bulan Agustus 2018.

Demikian halnya dengan jumlah penumpang yang berangkat melalui penerbangan internasional juga turun yaitu sebesar 16,11 persen dari 10.382 orang menjadi 8.709 orang.

Jumlah barang yang dibongkar pada bulan September 2018 melalui penerbangan domestik sebesar 854.192 Kg, turun 37,72  persen dari bulan Agustus 2018.

“Barang yang dimuat di terminal dosmetik pada bulan September 2018 turun sebesar 14,85 persen dari bulan  sebelumnya. Tidak ada barang yang dibongkar dan dimuat di terminal internasional pada bulan September 2018,” kata Putradi.

AYA

Inflasi Nusa Tenggara Barat tahun kalender Oktober 2018 sebesar 2,19 persen lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender Oktober 2017 sebesar 2,44 persen

MATARAM.lombokjournal.com — Bulan Oktober 2018, Nusa Tenggara Barat mengalami inflasi sebesar 0,40 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 132,19 pada bulan September 2018 menjadi 132,72 pada bulan Oktober 2018.

“Angka inflasi ini berada di atas angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,28 persen,” ujar Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik Provinsi (BPS)NTB, Lalu Putradi, Kamis (01/11).

Untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram mengalami inflasi sebesar 0,37 persen dan Kota Bima mengalami inflasi sebesar 0,48 persen.

Inflasi Nusa Tenggara Barat bulan Oktober 2018 sebesar 0,40 persen terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 1,08 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan bakar sebesar 0,37 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,35 persen; Kelompok Bahan Makanan sebesar 0,21 persen; Kelompok Sandang sebesar 0,14 persen; Kelompok Transport, Komunikasi & Jasa Keuangan sebesar 0,02 persen; Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olah raga sebesar 0,00 persen.

Laju inflasi Nusa Tenggara Barat tahun kalender Oktober 2018 sebesar 2,19 persen lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender Oktober 2017 sebesar 2,44 persen.

“Sedangkan laju inflasi “tahun ke tahun” Oktober 2018 sebesar 3,43 persen lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi “tahun ke tahun” di bulan Oktober 2017 sebesar 3,30 persen,” katanya.

AYA

Tahun 2019 adalah tahun akhir penetapan untuk pemenuhan KHL sehingga kita tidak bisa membuat angka lain kecuali angka ini

MATARAM.lombokjournal.com — Upah Minimum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019 naik 10,28 persen dari UMP tahun sebelumnya.

UMP NTB tahun 2018 sebesar Rp 187.610,00, dan penetapan UMP 2019 menjadi Rp 2.012.610,00 per bulan.

Keputusan  Gubernur NTB terkait  UMP ini diumumkan langsung dalam konferensi pers yang dipimpin Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Drs. H. Wildan, Rabu (31/10) di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Penetapan UMP ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 mendatang.

Mengingat UMP NTB yang berlaku tahun 2018 baru mencapai 97,75 persen dari KHL (Kebutuhan hidup Layak), berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 561-852 Tahun 2017 tanggal 1 November 2017 tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018.

Maka unsur pemerintah memandang perlu mengusulkan penyesuaian UMP tahun 2019 dengan adjustment Upah Minimun sebesar 2,25 persen.

Wildan menyatakan, tahun 2019 adalah tahun akhir penetapan untuk pemenuhan KHL sehingga kita tidak bisa membuat angka lain kecuali angka ini.

“Angka ini sudah ditetapkan oleh pusat tentang inflasi sebesar itu, PDB sebesar itu dan adjustment sebesar itu jadi kita hanya memasukkannya ke dalam rumus karena jika tidak maka kita akan tetap ditolak oleh pusatm,” ujarnya

Wildan mengungkapkan, Peraturan Menteri KEP. 231/MEN/2003 Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai f tentang Tata Cara Pelaksanaan Upah Minimum dikhususkan bagi APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) yang mengalami kesulitan dengan kenaikan UMP ini. Pasal 3 ayat (1) menjelaskan:

“Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum”.

“Bagi pengusaha yang tidak mampu dapat mengajukan penundaan pemberlakuan ini (penangguhan) di perusahaannya kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,” kata Wildan.

AYA

Produk kopi Lombok pun dapat mencapai hingga keluar, namun untuk di daerah sendiri masih belum banyak dikenal

MATARAM.lombokjournal.com — Produk-produk Industri Kecil Menengah (IKM) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini sudah tak banyak dilirik oleh lokal, bahkan produk IKM NTB lebih banyak diminati orang luar.

Karenanya, perlu dikembangkannya kembali sosialisasi pada masyarakat sekitar, serta meningkatkan kualitas produk.

Hal ini dinyatakan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Baiq Eva Nurcahyaningsih, Jumat (26/10)

Eva menuturkan, banyak harapan dari pelaku IKM yang menginginkan lebih berkembang lagi. Saat ini kondisinya  meredup, dan tak ada geliat berkembangannya.

Apalagi banyak IKM-IKM yang terdampak gempa bumi beberapa waktu lalu.

“Ya kasarnya itu, produk kita tidak dikenal di daerah sendiri. Contoh kopi Lombok itu, coba cari kopi Lombok dicafe-cafe pasti tidak ada,” ujar Eva

Bahkan Eva mencontohkan, kalau produk kopi Lombok pun dapat mencapai hingga keluar, namun untuk di daerah sendiri masih belum banyak dikenal.

Maka dari itu, diperlukan sosialisasikan lebih ke dalam, agar produk IKM NTB tidak hanya menjadi tuan rumah saja.

“Saya baru mencari regulasinya, dan sudah ketemu, itu tadi Instruksi  Gubernur no 3 tahun 2010 itu tentang penggunaan prodUk pangan lokal,” jelasnya.

Ia akan mencari cara bagaimana mengoptimalkan pelakasana dari Instruksi Gubernur tersebut.

Produk IKM yang banyak tidak dikenal masyarakat bukan karena tidak tertarik, tetapi yang perlu dilakukan adalah bagaimana memasarkannya ke hotel-hotek yang ada.

“Tapi kalau ke hotel hotel kan harus ada standarisasinya, nah itu yang harus kita penuhi yaitu strandarisasi khusus itu. Karenanya peningkatan kualitas mutu itu tetap akan kita lakukan,” kata Eva.

AYA

Jika stok telur lokal tidak mencukupi kebutuhan pasar,  wajar telur asal luar datang ke NTB.

MATARAM.lombokjournal.com – Banjirnya telur dari luar NTB, misalnya dari Bali, menjadi persoalan peternak ayam petelur di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kelompok ayam petelur atau Asosiasi Ayam Petelur Lombok mencatat, lebih dari 75 persen telur dari luar NTB menguasai atau mengisi pangsa pasar di  Lombok.

Peternak kecil akan terancam gulung tikar, apalagi telur lokal hanya mengisi 25 persen di pasaran tradisional atau yang lainnya.

Namun di satu sisi, data Asosiasi Ayam Petelur Lombok menunjukkan, peternak lokal belum bisa memenuhi kebutuhan pasar. Hitungannya, populasi ayam di Lombok hanya 1 juta.

Sementara kebutuhan NTB akan telur sekitar 5 juta.

Kepala Dinas (Kadis) Perdagangan Provinsi NTB, Hj. Putu Selly Andayani, tidak mempermasalahkan masuknya telur asal luar.

Selly mengatakan, jika stok telur lokal tidak mencukupi kebutuhan pasar maka wajar telur asal luar datang ke NTB.

“Kalau kurang pasokan di dalam kan gak masalah datang dari luar NTB. Daripada kurang, inflasi tinggi,” ungkapnya, saat dihubungi lombokjournal.com, Sabtu (20/10) siang.

Selly menilai, usaha peternak menjadi lesu karena dipicu dengan adanya bencana alam di NTB beberapa waktu lalu. Akibatnya pasukan telur lokal di pasaran menjadi berkurang.

“Apalagi dengan kejadian gempa. Usaha pada drop,” ucapnya jelas.

Sementara permintaan akan telur tetap bertambah,  wajar kemudian telur dari luar menyerbu telur lokal.

“Apalagi bulan depan masuk bulan Maulid. Pasti kebutuhan juga besar,” sebut Selly.

Razak