Gubernur juga ingin memastikan kestabilan harga–harga di awal tahun

MATARAM.lombokjoutnal.com —  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Wakapolda NTB beserta rombongan melakukan peninjauan ke Pasar Kebun Roek, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Selasa (08/01).

Selain bertegur sapa dengan pedagang dan pembeli, orang nomor satu di NTB itu juga mendengarkan keluhan-keluhan yang disampaikan kepadanya.

Gubernur juga ingin memastikan kestabilan harga – harga di awal Tahun.

Beberapa hal yang disampaikan masyakat, di antaranya adalah adanya pedagang yang berjualan di bagian pasar yang seharusnya menjadi jalan serta kondisi dari pasar itu sendiri.

“kita juga melihat ada aset pemerintah namun ini tidak dipakai, padahal bangunannya ada. Kita akan segera berkoordinasi dengan pusat” ujar Gubernur Zul.

Dalam kesempatan itu Gubernur juga melihat apa-apa sarana prasarana yang ada di Pasar Kebon Roek.

Melihat kondisi yang seperti itu Gubernur mengimbau dan berharap agar pihak terkait dan seluruh masyrakat dapat menjaga kondisi pasar Kebon Roek.

“Namanya mengurusi pasar, gampang-gampang susah. Kadang-kadang ada bangunannya tapi belum mau didiami. Saya yakin kedepannya akan kita usahakan lebih baik,” kata Gubernur Zul.

Dalam kunjungan ke pasar kali ini, Gubernur juga menyempatkan membeli ikan di salah satu pedagang. Ikan dengan berat 54 kg ini dibeli seharga 2.2 juta rupiah.

Ibu Ramlah selaku penjual mengaku sangat kaget dan terkesan, Gubernur NTB berkunjung di pasar dan membeli dagangan miliknya.

“Terima kasih Pak Gubernur, semoga Pak Gubernur makin sukses,” ucap Bu Ramlah sembari tersenyum.

Berdasarkan Pantauan Humas Dan Protokol Provinsi NTB, turut mendampingi Gubernur, Kadis Perdagangan Provinsi, Karo Perekonomian Provinsi , Kadis Peternakan Provinsi, dan Kadis Perdagangan Kota Mataram.

AYA/HMS

Jumlah penumpang yang datang melalui penerbangan internasional turun sebesar 11,08  persen menjadi sebanyak 5.826 orang

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinis NTB merilis, jJumlah penumpang yang datang melalui angkutan laut pada bulan November 2018 naik sebesar 15,71 persen dibandingkan bulan Oktober 2018.

Sedangkan jumlah penumpang berangkat turun sebesar 26,27  persen.

Jumlah barang yang dibongkar melalui pelabuhan laut pada bulan November 2018 turun 11,52 persen dibanding bulan Oktober 2018. Sedangkan barang yang dimuat  naik sebesar 98,85 persen”Ujar Kepala BPS NTB Suntona ,Rabu (2/1/2019).

Ia menyatakan, jumlah penumpang yang datang melalui penerbangan domestik pada bulan November 2018 sebanyak 133.298 orang, turun sebesar 5,99 persen dibanding bulan Oktober 2018.

Jumlah penumpang yang datang melalui penerbangan internasional turun sebesar 11,08  persen menjadi sebanyak 5.826 orang.

“Jumlah penumpang yang berangkat pada bulan November 2018 melalui penerbangan domestik sebanyak 119.686 orang, turun sebesar 11,04 persen dibandingkan bulan Oktober 2018. Demikian halnya dengan jumlah penumpang yang berangkat melalui penerbangan internasional juga turun yaitu sebesar 21,86 persen dari 6.826 orang menjadi 5.334 orang,” tegasnya

Sedangkan Jumlah barang yang dibongkar pada bulan November 2018 melalui penerbangan domestik sebesar 715.672 Kg, naik 1,72 persen dari bulan Oktober 2018.

Tidak ada barang yang dibongkar di terminal internasional pada bulan November 2018. Barang yang dimuat di terminal dosmetik pada bulan November 2018 naik sebesar 0,33 persen dari bulan sebelumnya.

Sedangkan barang yang dimuat di terminal internasional naik 42,49 persen.

AYA

Laju inflasi Nusa Tenggara Barat tahun kalender Desember 2018 sebesar 3,16 persen lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender Desember 2017 sebesar 3,70 persen

MATARAM.lombokjournal.com —  Desember 2018, Nusa Tenggara Barat mengalami inflasi sebesar 0,62 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 133,17 pada bulan November 2018 menjadi 133,99 pada bulan Desember 2018.

Angka inflasi ini sama dengan angka inflasi nasional yang juga tercatat sebesar 0,62 persen.

Hal ini disanpaikan Suntono , Kepala BPS NTB pada Rabu (02/01/2019).

Suntono menyatakan, untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram mengalami inflasi sebesar 0,53 persen dan Kota Bima mengalami inflasi sebesar 0,95 persen.

Inflasi NTB bulan Desember 2018 sebesar 0,62 persen terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Bahan Makanan sebesar 2,40 persen;

“Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 0,31 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan bakar sebesar 0,06 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,02 persen dan Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olah raga sebesar 0,02 persen. Sedangkan penurunan indeks terjadi pada Kelompok Transport, Komunikasi & Jasa Keuangan sebesar 0,09 persen dan Kelompok Sandang sebesar 0,01 persen”Ujarnya.

Ia menambahkan, laju inflasi Nusa Tenggara Barat tahun kalender Desember 2018 sebesar 3,16 persen lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender Desember 2017 sebesar 3,70 persen.

Sedangkan laju inflasi “tahun ke tahun” Desember 2018 sebesar 3,16 persen lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi “tahun ke tahun” di bulan Desember 2017 sebesar 3,70 persen.

AYA

Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Lombok, khususnya dan ketahanan stock dari 3 hari menjadi 10 hari, sehingga security of supply meningkat

LOBAR.lombokjournal.com —  Pembangunan Depot Mini LPG diresmikan PT Pertamina Patra Niaga (PPN) di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis (13/12).

Peletakan batu pertama Pembangunan Depot Mini LPG itu sudah dilakukan pada 24 Oktober 2017 lalu.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah bersama PT Pertamina (Persero) yang melakuan peresmian untuk pengoperasian depot, yang ditandatangani Direktur Logistik Supply Chain dan Infrastruktur Gandhi Sriwidodo, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Ageng Giriyono, dan Direktur Operasional PT Pertamina Patra Niaga, Made Adi Putra.

Ageng Giriyono mengatakan, Depot Mini LPG yang dibangun PPN ini memiliki kapasitas 2 X 1500MT yang berada di atas lahan seluas 60.310M2, dengan kapasitas dermaga 3500DWT.

Depot mini LPG itu menjadi bagian dari salah satu program pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) untuk mendukung program konversi minyak tanah ke elpiji.

Ageng menjelaskan, supply point untuk Depot Mini LPG didatangkan dari Kalbut Situbondo melalui kapal tanker LPG yang bersandar langsung di lokasi Depot Mini LPG, untuk kemudiandisimpan di Storage LPG Lombok dan disalurkan ke SPPBE dengan menggunakan Skid Tank.

Truck LPG berkapasitas 12MT

Depot Mini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan LPG di NTB dan sekitarnya . Dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Lombok, khususnya dan ketahanan stock dari 3 hari menjadi 10 hari, sehingga security of supply meningkat.

“Kami mengharapkan doa dan dukungan dari semua pihak agar Depot LPG ini berjalan sesuai dengan tujuannya,” ujar Ageng di Sekotong, Lombok Barat, NTB, Kamis (13/12).

SVP Corporate Marketing Business PT Pertamina (Persero) Kusnendar mengatakan, pembangunan Depot Mini LPG di Lombok Barat ini menjadi yang pertama di NTB.

Menurutnya, terpilihnya Sekotong sebagai lokasi pembangunan,  karena dinilai kedalaman perairan dan ombak yang sesuai, sehingga kapal tanker pengangkut LPG dapat melakukan bongkar muat dengan aman.

“Sekotong kita pilih karena ideal bagi kapal untuk bersandar. Dengan posisi teluk yang menjorok ke dalam, gangguan angin terhadap kapal yang membawa LPG bisa teratasi,” ujar Kusnendar.

Sehari sebelum acara peresmian, PT Pertamina Patra Niaga juga melakukan CSR berupa penyerahan santunan dan perlengkapan sekolah kepada 50 anak yatim dan dhuafa serta bantuan untuk pembangunan mesjid yang berada di sekitar area Depot LPG.

AYA

Di tengah upaya mendorong momentum pertumbuhan ekonomi nasional, ekonomi global justru penuh ketidakpastian

MATARAM.lombokjournal.com — Pertemuan bertajuk “Sinergi untuk Ketahanan dan Pertumbuhan”  digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Ruang Serbaguna Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB di Jalan Langko, Kota Mataram, NTB, Kamis (13/12).

Kegiatan itu merupakan acara tahunan sebagai forum strategis dalam penyampaian pandangan BI terkait kondisi terkini dan prospek perekonomian ke depan.

Selain Gubernur NTB Zulkieflimansyah, juga dihadiri anggota DPRD Provinsi NTB, Anggota Forkompinda, Bupati/Wali kota di Provinsi NTB, akademisi, lembaga vertikal, perbankan, asosiasi, pelaku usaha, pondok pesantren, dan media massa.

Menurut Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB Achris Sarwani mengatakan, 2018 merupakan tahun penuh tantangan bagi ekonomi Indonesia.

Di tengah upaya mendorong momentum pertumbuhan ekonomi nasional, ekonomi global justru penuh ketidakpastian.  Achris menyampaikan, tahun 2018 ini tantangan bagi perekonomian nasional dan Provinsi NTB cukup berat.

“Ekspor luar negeri Provinsi NTB terkontraksi seiring dengan terbatasnya kinerja tambang, yang disebabkan oleh cadangan bijih tembaga yang semakin menurun,” katanya.

Tekanan terhadap sektor nontambang juga terjadi karena adanya bencana gempa. Tekanan-tekanan tersebut menyebabkan ekonomi Provinsi NTB pada triwulan III 2018 terkontraksi sebesar -13,99 persen (yoy), sedangkan ekonomi non tambang juga terkontraksi -0,36 persen (yoy).

Namun, lanjut Achris, stabilitas harga di Provinsi NTB relatif terkendali. Hal ini tidak lepas dari sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan Provinsi NTB dalam menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi yang efektif dalam kebijakan pengendalian inflasi.

Kata Achris, untuk menciptakan perekonomian yang semakin kuat, inklusif, dan berkualitas, ada  tiga  hal yang perlu dilakukan..

Pertama, perlunya mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan terdampak gempa. Kedua, mengoptimalkan peluang Provinsi NTB sebagai destinasi pariwisata prioritas nasional. Ketiga dengan mengoptimalkan pontensi sumber daya alam dengan melakukan peningkatan nilai tambah.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah menyampaikan, pemulihan dan pengembangan ekonomi Provinsi NTB membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak. Khususnya untuk mempercepat langkah rekonstruksi dan rehabilitasi bangunan, meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan ke NTB, serta menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki.

“Terima kasih Bank Indonesia yang telah mendorong kinerja sektor pariwisata, memberdayakan UMKM, mendorong kelancaran sistem pembayaran tunai maupun non tunai, dan sejumlah program social,” kata Zul.

Sebagai rangkaian Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), juga diselenggarakan berbagai kegiatan. Seperti Expo UMKM binaan Bank Indonesia, pasar murah yang merupakan bagian dari program kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB, penukaran kartu GPN, penukaran uang baru dan uang yang ditarik dari peredaran, fashion show, library on the street, dan band performance.

Kegiatan itu, sebagian berlangsung di halaman Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB.

“Masyarakat dapat menikmati berbagai acara tersebut dengan berbelanja barang kebutuhan pokok di pasar murah, melihat produk Bank Indonesia di perpustakaan yang akan dipasang di halaman kantor, atau menukarkan uang yang telah ditarik dari peredaran,” kata Zul.

AYA

Program nasional untuk ketahaan pangan yang juga sampai di seluruh Provinsi hingga ke Kabupaten, tapi tetap saja masih banyak keluarga yang kekurangan gizi

lombokjournal.com —

MATARAM ;  Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK), mengingatkan, pemanfaatan lahan pekarangan rumah menjadi satu di antara alternatif mewujudkan kemandirian pangan dalam rumah tangga.

Menurut HBK, pemberdayaan keluarga lebih dulu, kemudian ketahanan pangan dapat tumbuh dan berkembang.

“Tanah pekarangan, bila dikelola dengan baik dan sungguh-sungguh sangat membantu kehidupan rumah tangga, baik dalam peningkatan penghasilan maupun perbaikan nutrisi keluarga,” kata HBK, Kamis Malam  (22/11) disela-sela mengikuti acara Yasinan bersama warga  Presak Timur, Kota Mataram.

HBK mengatakan,  dari perjalanan ke desa-desa di semua Kabupaten di Lombok, dan berdialog dengan banyak keluarga, tidak jarang masih ditemuinya keluarga yang kekurangan nutrisi.

“Ini pentingnya pendidikan ketrampilan mengelola tanah pekarangan”, lanjutnya.

Kalau masyarakat  desa trampil mengelola pekarangan dengan bayam, sawi, kacang panjang, tomat, cabe maupun jenis tanaman yang cocok ditanam di pekarangan, persoalan malnutrisi atau kekurangan gizi keluarga akan teratasi.

Diakuinya, sebenarnya pemerintah melalui banyak dinas maupun badan-badan di daerah telah mempunyai program-program ketahanan pangan, dan didukung dengan anggaran yang besar.

“Sayangnya, program-program tersebut tidak  diinternalisasi khususnya keluarga-keluarga di pedesaan. Sehingga program-program yang disosialisasikan tidak berkelanjutan,” katanya.

Misalnya, program nasional Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL),  program untuk ketahaan pangan yang juga sampai di seluruh Provinsi hingga ke Kabupaten, tapi tetap saja masih banyak keluarga yang kekurangan gizi.

“Tiap tahun program itu ada, tapi tetap saja ada keluarga yang kekurangan gizi atau malnutrisi,” ujar HBK.

Bergerak bersama-sama mengajak masyarakat menanam sejumlah sayuran dengan memanfaatkan lahan pekarangan, sebenarnya bukan anjuran baru.

Sudah banyak dibentuk kelompok-kelompok dalam masyarakat, tapi perlu memberdayakan dan menghidupkan kembali kelompok-kelompok rumah tangga yang dulu sudah terbentuk.

Caleg DPR RI Partai Gerindra, Nomor Urut-1 dari Dapil NTB-2/P. Lombok yang rajin turun ke masyarakat itu menekankan, untuk mengembangkan pekarangan sebagai kebun gizi juga bisa dilakukan di rumah-rumah penduduk yang padat dan lahannya sempit.

“Karena itu, perlu pelatihan skill masyarakat cara berkebun dengan lahan seadanya. Seperti meletakkan tanaman di dalam pot, baik itu pot yang berukuran kecil maupun pot yang berukuran besar, ” kata HBK.

Sinergi Pemerintah Dan Swasta

Terpisah Arif Mahmudi, salah satu aktivis lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ), pernah melakukan riset pengelolaan lahan pekarangan di tiga Kecamatan dan 10 Desa di Sumbawa.

Riset itu dilakukan, salah satu tujuannya adalah untuk mencari solusi karena masih banyaknya kasus malnutrisi atau kekurangan gizi yang menimpa ibu dan anak di desa-desa.

Arif mengungkapkan, meski program banyak dilakukan lembaga pemerintahan, mulai Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa maupun Bappeda, tapi program-programnya tidak berjalan berkesinambungan.

Menurutnya, pemerintah biasanya menggunakan cara konvensional, kelompok dalam masyarakat dilatih, dikasih bibit, sudah dianggap bisa.

Pemerintah tidak tahu bagaimana cara menginternalisasi program tersebut ke masyarakat.

“Keberhasilan pengelolaan lahan pekarangan itu perlu pendampingan. Karena itu perlu keterlibatan swasta, yaitu dari produsen bibit tanaman.  Mereka bisa menjual bibit tapi melakukan pendampingan, sampai masyarakat bisa menuai hasilnya”, jelas  Arif.

Selain pendampingan, juga dibutuhkan keterlibatan aktif Kepala Desa setempat.

Kelompok masyarakat yang berhasil memanfaatkan pekarangannya, umumnya yang mendapat dorongan dari Kepala Desa.  Dan kalau Kepala Desa terlibat dalam proses pengelolaan lahan pekarangan, pemerintah juga tak perlu  mengucurkan anggaran, karena dari Anggaran Dana Desa sudah bisa membiayai.

Arif mengatakan, keberhasilan memanfaatkan lahan pekarangan memberi manfaat langsung, seperti  menghemat biaya belanja keluarga, mengatasi malnutrisi, ibu-ibu memahami cara menanam sayuran, ketahanan pangan, dan termasuk menciptakan lingkungan yang asri.

“Di Lombok Utara, program ini juga menciptakan lapangan kerja baru. Ada ibu-ibu yang trampil melakukan pembibitan, dan itu menambah penghasilan keluarga dengan menjual bibit sayuran dan tanaman pekarangan lainnya,” tukas Arif.

Me

HBK ingin mendorong sistem pertanian terintergrasi, seluruh potensi pertanian dan peternakan dipadukan menjadi kekuatan baru yang diperkuat dengan manajemen niaga yang baik

Lombokjournal.com —

MATARAM ; Potensi peternakan sebagai subsektor Pertanian di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sangat menjanjikan bila ditangani serius.

Pengembangan peternakan di Provinsi ini, bahkan tak memerlukan banyak slogan. Yang penting adalah perencanaan dan aksi tindaklanjut yang nyata di lapangan.

“Yang kita perlukan (untuk mengembangkan Peternakan) ternyata hanya keseriusan, dukungan pemerintah dan masyarakat. Setelah itu, cukup dengan perencanaan program dan langsung aksi nyata,” kata H Bambang Kristiono (HBK), Kamis (15/11) lalu.

Hal itu dikatakannya usai berdiskusi soal peternakan bersama Guru Besar Ilmu Peternakan Universitas Mataram, Prof Dr Ir Muhammad Ikhsan MS.

Selain mempererat tali silahturahmi, sowan dan diskusi dengan Prof Muhammad Ikhsan dilakukan HBK sebagai bentuk keseriusannya dalam mendorong pembangunan sektor pertanian secara luas di NTB.

Dalam diskusi santai hampir dua jam itu, HBK menawarkan gagasan dan ide-idenya untuk pembangunan peternakan di NTB.

Sebagai ahli Peternakan, Prof Muhammad Ikhsan banyak memberi pandangan dan masukan yang memperkaya ide dan gagasan HBK.

Menurut Prof Muhammad Ikhsan, selain pertanian pangan, potensi peternakan di NTB, Lombok dan Sumbawa sudah dari dulu ada ibarat berkah dari Allah SWT.

Lombok juga memegang posisi strategis dalam industri peternakan zaman dulu, yang ditandai dengan adanya pelabuhan niaga Ampenan (Kini menjadi pusat wisata Kota Tua Ampenan).

Dulu, pelabuhan Ampenan seperti menjadi saksi bagaimana ternak Sapi di eksport ke luar negeri dengan kapal-kapal niaga asing.

“Artinya potensi (peternakan) ini memang sudah ada dari dulu. Nah ini yang harus kembali digali, kenapa dulu sukses dan sekarang tidak bisa?” tegas Prof Muhammad Ikhsan.

Dalam satu dekade terakhir Provinsi NTB memang menetapkan jargon Bumi Sejuta Sapi (BSS) untuk membangun semangat kolektif di sektor peternakan.

Prakteknya, program ini terkesan tinggal jargon. Sebab, faktanya di lapangan BSS belum mampu secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani dan peternak.

Menurut Prof Muhammad Ikhsan, untuk peningkatan populasi ternak rumaninsia atau ternak besar seperti Sapi Kerbau dan Kuda, di NTB bisa tetap berjalan, namun secara alami jika tidak diintervensi dengan program inovasi.

Program BSS yang menekankan peningkatan populasi Sapi, papar dia, tidak berjalan karena faktor kebutuhan pakan ternak yang tidak mendukung.

Ia mencontohkan, di peternakan maju Australia, lahan 1000 hektare atau tanaman pakan ternak lainnya hanya mampu memenuhi kebutuhan tahunan untk tidak lebih dari 250 ekor Sapi terkait pengaturan rantai makanan dilahan tersebut .

Kebutuhan pakan ideal untuk seekor Sapi dewasa setidaknya membutuhkan 35kg rumput atau pakan ternak pengganti.

“Artinya, kalau memang terwujud di NTB sejuta ekor Sapi, maka bisa habis semua rumput di NTB ini. Nah ini yang belum dipikirkan,” kata dia.

Prof Muhammad Ikhsan menekankan,  kebutuhan pakan ini harus dipikirkan salah satu solusinya adalah dengan pertanian terintegrasi.

Selain penyimbangan populasi dan lahan penyediaan pakan ternak, hal yang harus didorong dan dibenahi adalah sistem niaga hasil produksi peternakan itu sendiri.

Ia pun mencontohkan bagaimana di era zaman dulu ternak di NTB mampu menembus pasar luar negeri.

Hal ini selaras dengan gagasan HBK yang ingin mendorong sistem pertanian terintergrasi di NTB.

Dalam konsep ini, seluruh potensi pertanian dan peternakan dipadukan menjadi kekuatan baru yang diperkuat dengan manajemen niaga yang baik.

Banyak ide dan gagasan yang akhirnya muncul dalam pertemuan HBK dengan Guru Besar Peternakan Unram tersebut.

Gagasan-gagasan ini menurut HBK, akan terus dimatangkan dan kelak akan diperjuangkan di DPR RI saat ia duduk di kursi Senayan.

Langkah HBK sowan dan berdiskusi dengan tokoh dan ahli pertanian di NTB dan Jakarta, menunjukan keseriusan Caleg DPR RI Partai Gerindra ini untuk membangun kembali kedaulatan pangan bangsa melalui sektor pertanian secara luas.

“Saya senang berdiskusi dan bertukar wawasan dengan ahlinya. Transfer pengetahuan seperti ini sangat bermanfaat, selain membangun tali silahturahmi dengan tokoh di NTB ini,” kata dia.

Me *

Saat ini rasio elektrifikasi di NTB terus meningkat. Pada Desember tahun 2017, rasio elektrifikasi sebesar 83,52 persen, meningkat menjadi 90 persen hingga Oktober 2018

MATARAM.lombokjournal.com – PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) meluncurkan Layanan Satu Pintu untuk layanan penyambungan baru dan penambahan daya.

Inovasi layanan itu untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan setelah kelistrikan Lombok kembali terang paska gempa,

Peluncuran ini dilakukan Gubernur Provinsi NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, didampingi Kepala Dinas Energi dan Sumber daya Mineral provinsi NTB, H. Muhammad Husni dan General Manager PLN UIW NTB, Rudi Purnomoloka, saat acara Fun Walk dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional ke-73, di Lapangan Sangkareang, Minggu (18/11).

General Manager PLN UIW NTB, Rudi Purnomoloka mengatakan, layanan satu pintu ini dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat di Provinsi NTB untuk menikmati listrik.

“Alhamdulillah setelah Lombok kembali terang paska diguncang gempa, kami bisa kembali berinovasi. LSP ini merupakan reformasi pelayanan dalam rangka meningkatkan kemudahan masyarakat untuk mengakses listrik. Kami ingin masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan layanan PLN,” ujar Rudi.

Hadirnya LSP merupakan sinergi dan integrasi dari tiga layanan yaitu PLN, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dan Lembaga Inspeksi Teknik (LIT). LIT merupakan perusahaan jasa penyedia sertifikasi untuk menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan layanan listrik dari PLN.

Dengan hadirnya LSP, proses penerbitan SLO dapat dilakukan satu pintu melalui PLN.

“Ini merupakan wujud kerjasama PLN bersama pemerintah dimana tujuannya memberikan kemudahan kepada pelanggan. Semua layanan dilaksanakan satu pintu,” terangnya.

Untuk mendapatkan Layanan Satu Pintu, permohonan layanan penyambungan baru atau tambah daya dapat dilakukan melalui Contact Center PLN 123, Website PLN www.pln.co.id, ataupun Aplikasi PLN Mobile yang tersedia di Google Play dan IOS.

Setelah itu, pelanggan dapat memilih LIT sebagai lembaga untuk mengurus SLOnya.

Setelah memilih, pelanggan kemudian akan mendapatkan kode booking sebagai referensi untuk melakukan pembayaran pada Payment Point Online Bank (PPOB).

Kode booking tersebut akan diteruskan kepada LIT untuk ditindaklanjuti proses sertifikasi instalasi listrik milik pelanggan, parallel dengan penyambungan listrik ke rumah pelanggan.

Dalam sAmbutannya Gubernur Provinsi NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh PLN.

“Kita biasanya hanya mengeluh kalau listrik mati, tapi tidak tahu bagaimana perjuangan insan kelistrikan PLN melistriki tanah air. Saya ucapkan terima kasih kepada PLN karena telah berjuang melistriki NTB,” ucap Gubernur.

Saat ini rasio elektrifikasi di NTB terus meningkat. Pada Desember tahun 2017, rasio elektrifikasi sebesar 83,52 persen, meningkat menjadi 90 persen hingga Oktober 2018.

Angka tersebut berada di atas target pemerintah pada Rencana umum Kelistrikan Nasional (RUKN) yaitu sebesar 88,24 persen. Kehadiran LSP ini juga dapat membantu akselerasi peningkatan rasio elektrifikasi di NTB dan mewujudkan Nusa Terang Benderang

AYA (*)

Nilai impor NTB pada bulan Oktober 2018 mengalami kenaikan sebesar 159,60 persen, dibandingkan dengan impor bulan September 2018

MATARAM.lombokjournal.com — Nilai ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat bulan Oktober  2018 sebesar US$ 1.856.372, mengalami penurunan sebesar 95,73 persen jika dibandingkan dengan ekspor  bulan September 2018 yang bernilai US$ 43.504.228.

BPS NTB merilis itu di hadapan wartawan pada Kamis (15/11)di Aula BPS NTB kepada wartawan.

“Ekspor pada bulan Oktober 2018 yang terbesar ditujukan ke Hongkong yaitu sebesar 54,60 persen, Australia sebesar 20,78 persen dan  Amerika Serikat 12,34 persen,” ujar Suntono, Kepala BPS NTB.

Suntono merincikan, jenis barang ekspor Provinsi NTB yang terbesar pada bulan Oktober 2018 adalah perhiasan/permata  senilai US$ 1.392.071 (74,99 persen); garam, belerang, kapur senilai US$ 191.974 (10,34 persen), ikan dan udang sebesar US$ 105.519 (5,68 persen)  dan biji-bijian berminyak senilai US$ 80.750 (4,35 persen).

Suntono menyatakan, berbeda dengan ekspor sebaliknya nilai impor NTB pada bulan Oktober 2018 senilai US$ 34.704.246. Ini berarti impor mengalami kenaikan sebesar 159,60 persen, dibandingkan dengan impor bulan September 2018 sebesar US$ 13.368.344.

Sebagian besar Impor berasal dari negara Finlandia (59,14 persen) dan Thailand (14,34 persen).

“Jenis barang impor dengan nilai terbesar adalah Mesin/ Peralatan Listrik  (40,33 persen) Mesin-mesin/ pesawat mekanik (24,87 persen), Gula dan Kembang Gula (14,34 persen), serta Bahan Bakar Mineral (6,74 persen),” kata Suntono.

AYA

Pihak Dinas Perdagangan NTB fokus melakukan antisipasi ketersediaan sejumlah kebutuhan pokok di pasaran, karena permintaan tinggi

MATARAM.lombokjournal.com – Stok sejumlah kebutuhan bahan pokok menjelang Perayaan Hari Besar Islam (PHBI) Maulid Nabi Muhammad SAW, dipastikkan aman.

Kepastian amannya kebutuhan pokok itu disampaikan Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Putu Sely Andayani di Mataram, Selasa (12/11).

“Meski permintaan di pasaran tinggi, stok sejumlah kebutuhan bahan pokok selama bulan Maulid tetap aman, termasuk dari sisi harga,” kata Selly.

Selly telah melakukan rapat koordinasi dengan SKPD terkait, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Badan Urusan Logistik (Bulog) termasuk dengan para distributor, dan stok dinyatakan masih aman.

Dikatakannya, dalam menyambut bulan maulid nabi sekarang ini, pihaknya memang fokus melakukan antisipasi ketersediaan sejumlah kebutuhan pokok di pasaran, karena permintaan tinggi.

“Memastikan stok aman, barang sejumlah kebutuhan pokok juga tersedia di pasar. Soal adanya kenaikan harga kalau masih di kisaran lima persen, masih wajar, karena tingginya permintaan. Sekarang tergantung masyarakat bagaimana bisa berbelanja sesuai kebutuhan,” kata Selly.

AYA