Mengawali 2019 ada beberapa bahan pangan yang mengalami kenaikan terutama pada barang pabrikan. Dalam OP (Operasi pasar ) ini juga membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan barang pokok dan barang strategis lainnya, pasca terjadi bencana alam gempa bumi

MATARAM.lombokjournal.com — Untuk menstabilkan harga bahan pokok yang mengalami kenaikan, pada hari raya imlek lalu, . Operasi pasar murah kembali digelar.

Kepala Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Zaenal Arifin mengungkapkan, karena beberapa barang pabrik tengah mengalami kenaikan, maka Dinas Perdagangan Kota Mataram melakukan pasar murah di lapangan Karang Pule.

“Kita fokuskan barang pabrikan yang isunya akan naik. Tetapi dari beberapa distributor sudah ada yang naik, kenaikannya itu sekitar 5-7 persen,” kata  Zaenal, Senin (11/02). Pasar murah ini akan diadakan selama 6 hari di tempat berbeda-beda.

“Mengingat banyaknya permintaan akan barang pabrikan ditengah masyarakat, seperti minyak goreng, tepung dan lain-lainnya. Sedangkan untuk barang-barang lokal seperti beras, harganya masih stabil dan belum ada kenaikan. Untuk itu lebih diutamakan barang pabrikan” tuturnya

Ia menjelaskan, untuk beras masih dari Bulog, Memang tidak terlalu banyak naiknya, kalau beras itu kan barang lokal, kita tidak fokuskan kesana untuk pasar murah ini.

Menurutnya, mengawali 2019 ada beberapa bahan pangan yang mengalami kenaikan terutama pada barang pabrikan. Tak hanya itu saja, dalam OP (Operasi pasar ) ini juga membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan barang pokok dan barang strategis lainnya, pasca terjadi bencana alam gempa bumi.

Sementara itu, OP akan dilakukan di beberapa titik di kota Mataram, mulai dari kecamatan Ampenan hingga Cakranegara. Selain itu, distributor yang terlibat dalam OP sekitar 30 distributor dan lebih banyak barang ditawarkan merupakan barang-barang dijual ritel modern.

“Karena ini menstabilkan harga, kita minta harga distributor sama mereka, walaupun ada dari beberapa distributor yang sudah menaikan harga karena isunya lagi naik,” ucapnya.

Sedangkan untuk harga kebutuhan bahan baku lokal, masih stabil dan belum ada kenaikan pada awal tahun ini. Bahkan dalam waktu dekat akan memasuki, hari panen raya di mana stok untuk kebutuhan pokok akan meningkat.

AYA

Ekonomi Provinsi NTB pada triwulan IV-2018 dibanding periode yang sama tahun 2017 (y-on-y) mengalami kontraksi sebesar 1,43 persen, dengan kontraksi tertinggi terjadi pada kategori Pertambangan dan Penggalian yang  mengalami kontraksi 13,40 persen

MATARAM.lombokjournal.com — Badan pusat statiatik  (BPS ) NTB merilis Perekonomian Provinsi NTB berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku triwulan IV-2018 mencapai Rp. 31,73 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 22,93 triliun.

Ekonomi Provinsi NTB selama tahun 2018 secara kumulatif (c-to-c) mengalami kontraksi sebesar 4,56 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial yaitu sebesar 8,08 persen.

“Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen konsumsi Lembaga Non Profit Rumahtangga    (LNPRT)  yaitu sebesar 10,43 persen,” ungkap Kepala BPS BTB suntono pada Rabu (06/02).

Ia menyatakan,  Ekonomi Provinsi NTB pada triwulan IV-2018 dibanding periode yang sama tahun 2017 (y-on-y) mengalami kontraksi sebesar 1,43 persen, dengan kontraksi tertinggi terjadi pada kategori Pertambangan dan Penggalian yang  mengalami kontraksi 13,40 persen.

Sedangkan dari sisi Pengeluaran, Komponen Ekspor Luar Negeri mengalami kontraksi sebesar 67,53 persen.

“Ekonomi Provinsi NTB pada triwulan IV-2018 dibanding triwulan III-2018 (q-to-q) tumbuh sebesar 1,81 persen, dimana kategori Pertambangan dan Penggalian tumbuh sebesar 50,74  persen. Sementara dari sisi Pengeluaran pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang mengalami pertumbuhan sebesar 20,86 persen,” ujarnya.

Pertumbuhan ekonomi NTB triwulan IV-2018 tanpa pertambangan bijih logam :

o             secara c to c tumbuh      3,08 %

o             secara y on y tumbuh  1,80 %

o             secara q to q  kontraksi  3,90 % ” tambah Suntono

AYA

Indeks Tendensi  Konsumen  (ITK) Triwulan IV-2018 bernilai 109,90 memberikan gambaran, rumah tangga di NTB merasa kondisi perekonomiannya di Triwulan IV-2018 lebih baik dibandingkan kondisi Triwulan III-2018

MATARAM.lombokjournal.com — – Badan Pusat Statistik (BPS)NTB menyatakan, Indeks Pengaruh Inflasi Terhadap Konsumsi Triwulan IV-2018 mencapai 115,82 menggambarkan, kenaikan harga yang dirasakan konsumen dibandingkan Triwulan III-2018 yang hanya sebesar 104,36.

“Indeks Pendapatan Kini juga mengalami peningkatan cukup signifikan, dari 106,22 pada triwulan III-2018 menjadi sebesar 109,03 pada Triwulan IV-2018,” ujar kepala BPS Suntono Rabu (6/2).

Ia menyatakan Volume Konsumsi masyarakat NTB dirasakan tidak banyak berubah dibandingkan kondisi triwulan III-2018 dengan indeks volume konsumsi sebesar 104,48.

“Konsumen memperkirakan bahwa perekonomian pada triwulan I-2019 mendatang tidak akan berbeda jauh dengan kondisi triwulan IV-2018, dengan perkiraan ITK Mendatang sebesar 103,95,” ujarnya.

Prediksi ITK Triwulan I-2019 didasari persepsi meningkatnya pendapatan pada triwulan mendatang dibandingkan pendapatan pada triwulan IV-2018 dengan Indeks Pendapatan Mendatang sebesar 111,57.

Di sisi lain konsumen masih merasa bahwa Triwulan I-2019 bukan waktu yang tepat untuk membeli barang tahan lama dengan indeks hanya mencapai 90,58.

AYA/hms

jumlah penumpang yang berangkat melalui penerbangan internasional juga naik yaitu sebesar 1,86 persen dari 5.334 orang menjadi 5.433 orang

MATARAM.lombokjournal.com —  Badan Pusat statistik (BPS )NTB merilis Jumlah penumpang yang datang melalui angkutan laut pada bulan Desember 2018 naik sebesar 13,56 persen dibandingkan bulan November 2018.

Sedangkan jumlah penumpang berangkat naik sebesar 28,99  persen. Hal ini disampaikn Kepala BPS NTB Suntono saat Konfresi pers Pada Jumat (01/02).

Ia menyatakan, Jumlah barang yang dibongkar melalui pelabuhan laut pada bulan Desember 2018 naik 5,59 persen dibanding bulan November 2018. Sedangkan barang yang dimuat turun sebesar 71,03  persen.

“Adapun Jumlah penumpang yang datang melalui penerbangan domestik pada bulan Desember 2018 sebanyak 149.606 orang, naik sebesar 12,47 persen dibanding bulan November 2018. Jumlah penumpang yang datang melalui penerbangan internasional naik sebesar 4,15 persen menjadi sebanyak 6.068 orang,” ujarnya.

Sedangkan Jumlah penumpang yang berangkat pada bulan Desember 2018 melalui penerbangan domestik sebanyak 132.658 orang, naik sebesar 10,27 persen dibandingkan bulan November 2018.

Demikian halnya dengan jumlah penumpang yang berangkat melalui penerbangan internasional juga naik yaitu sebesar 1,86 persen dari 5.334 orang menjadi 5.433 orang.

“Jumlah barang yang dibongkar pada bulan Desember 2018 melalui penerbangan domestik sebesar 705.398 Kg, turun 1,99 persen dari bulan November 2018. Barang yang dibongkar di terminal internasional pada bulan Desember 2018 sebesar 93 Kg. Barang yang dimuat di terminal dosmetik pada bulan Desember 2018 turun 5,79 persen dari bulan sebelumnya. Tidak ada barang yang dimuat di terminal  internasional,” pungkasnya

AYA

Realisasi investasi tahun 2019 akan kembali memenuhi target yang ditetapkan sebesar Rp 16 triliun

MATARAM.lombokjournal.com —  Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) pada triwulan IV 2018 sebesar Rp 2,2 triliun.

Realisasi investasi kumulatif sepanjang tahun 2018 sebesar Rp 15,7 triliun atau melampaui target yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp13,5 triliun

Jumlah ini meningkat, sehingga target 2018 dapat terlampaui.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi NTB, H Lalu Gita Ariyadi mengungkapkan, Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap triwulan disampaikan investor secara online dan manual.

Gita optimistis realisasi investasi tahun 2019 akan kembali memenuhi target yang ditetapkan sebesar Rp 16 triliun.

“Dari Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC) kita harapakan ada angka realisasi investasi yang signifikan, sehigga tahun depan target yang  Rp 16 triliun mudah-mudahan segera tercapai,” ujar H Lalu Gita Ariyadi, Senin (28/01)

Lebih lanjut Gita mengatakan, jika kondisi terus membaik hingga tahun 2020 mendatang, kendati diharapkan para investor yang selama ini sudah mendapatkan izin untuk berinvestasi, tetapi belum merealisasikan investasinya.

Maka diharapkan pada 2019  ini menjadi tahun untuk segera merealisasikan investasi mereka.

Selain investasi dari ITDC, ada juga invetasi yang tengah digencarkan pembangunannya yakni Smelter.

“Jadi kita optimis juga dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) juga ingin berpacu memenuhi timeline terbangunnya smelter, diharapakan tahun 2021 dapat selesai,” ungkapnya.

Semua diminta untuk memberikan dukungan atas percepatan perizinan dan sebagainya di beberbagai sektor investasi.

Selain itu untuk percepatan pembagunan dari smelter sendiri, yakni tugas pemerintah memfasilitasi segera.

Mengingat PT AMNT saat ini berkerja berpacu pada dua  hal, yaitu pertama percepatan pembangunan smelter dan kemudian rintisan terbentuknya kawasan industry.

Ketika kawasan industri ini terwujud,tentunya akan ada investasi tambang dan olahan tambang lanjutan lainnya.

“Selain itu, proses administrasi dan pinjaman bantuan yang selama ini diperjuangkan IDTC. Alhamdulillah sudah selesai dan tinggal proses-proses untuk dibreakdown,” jelas Gita.

AYA

Kegiatan silaturrahim akbar salah satu wujud pengawalan terhadap fatwa MUI terkait bunga bank, untuk mengkampanyekan hari tanpa riba

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc mengatakan,  saatnya bicara substantif, membangun NTB dengan industrialisasi.

Yakni membangun NTB dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mempraktekan ekonomi syariah, dengan kualitas dan kompetensi terbaik dalam mewujudkan Baldatun Toyyibatun Warabbun Ghafur.

Hal itu dikatakan Gubernur Zul dalam acara Silaturrahim Akbar Gerakan Ekonomi Syariah dan launching Hari Indonesia Tanpa (HIT) Riba tahun 2019 di Provinsi NTB, di Ballroom Islamic Center Mataram, (24/01).

Dr. Zul menceritakan pengalaman hidupnya yang lebih banyak mengenyam pendidikan dan hidup di luar negeri, di negara yang lebih banyak bukan berpenduduk mayoritas islam.

Bukan negara yang berdasarkan syariat islam, namun lebih banyak mempraktekan sistem ekonomi syariah dan nilai-nilai keislaman. Dikatakannya, kita di negara yang mayoritas memeluk islam, cenderung tidak mempraktekan syariah dalam sistem ekonomi.

Kalah dengan saudara-saudara kita yang bukan muslim yang justru komitmennya kuat dalam mengaplikasikan syariah di organisasinya dan tercermin dari kinerja lembaga-lembaga ekonominya,

“Kita ingin NTB menjadi lab kita bersama, dan kalo ini sukses akan kita hibahkan kepada rakyat indonesia,” ujar Dr. Zul.

NTB sesungguhnya memiliki kekuatan dalam mempraktekan sistem syariah, tambah Dr. Zul.

“Bank daerah kita bank NTB sudah menjadi bank syariah, banyak koperasi syariah juga di NTB, yang menjadi potensi kita”, ujar Dr. Zul.

Dr. Zul berharap, momen silaturrahim ini untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mampu membawa masyarakat kedalam ekonomi yang lebih maju dalam sistem syariah yang kuat dan menopang kesejahteraan ummat.

“Terimakasih teman-teman yang telah menginisiasi kegiatan hebat seperti  ini. Semoga petemuan ini bukan hanya momen heboh-hebohan, biarkan bank konvensional tumbuh, kita harus buktikan bank syariah harus tumbuh lebih baik dan mampu bersaing dalam menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat,” tutup Dr. Zul.

Presiden PAGARI (paguyuban anti riba), Ahmad Taufiq, sebagai inisiator kegiatan, dalam sambutannya menjelaskan, kegiatan silaturrahim akbar ini merupakan salah satu wujud pengawalan terhadap fatwa MUI terkait bunga bank, untuk mengkampanyekan sebagai hari tanpa riba.

“Inilah bentuk keberpihakan kita dan NTB menjadi daerah start kita untuk Indonesia tanpa riba,” ujar Ahmad Taufiq.

Sebelumnya, Suhamdi, Ketua Panitia silaturrahim akbar melaporkan, tema dari kegiatan silaturrahim akbar, “Membangun NTB gemilang sebagai kawasan bebas riba”, yang dilaksanakan dari tanggal 24 – 25 Januari 2019.

Silaturrahim akbar bertujuan meningkatkan ukhuwah islamah dari para pelaku koperasi syariah di NTB.

Menyamakan persepsi dalam upaya mengedukasi masyarakat tentang bahaya riba, launching kawasan anti riba untuk membangun NTB gemilang sebagai kawasan bebas riba.

Sekaligus sebagai upaya untuk berikhtia, hari ini sebagai hari Indonesia tanpa riba.

Berbagai kegiatan telah dilakukan,  antara lain adalah ajakan kepada masyarakat untuk menjauhi riba dengan penyebaran stiker anti riba, donor darah, serta silaturrahim akbar dengan jumlah 700 orang peserta dari koperasi syariah se Pulau Lombok.

Launching kawasan bebas riba di NTB, ditandai dengan penekanan tombol oleh Gubernur yang didamping oleh Kepala BI NTB, Direktur Bank NTB Syariah, Kepala OJK, Presiden GAPARI dan Ketua Perkopsyah.

AYA

Pertumbuhan ritel modern  harus dikontrol dan dikelola dengan baik oleh Pemda, dengan regulasi-regulasi yang mampu memproteksi nasib pelaku UMKM di daerah

lombokjournal.com —

GERUNG-LOMBOK BARAT  ;  Meski pasti berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi makro, tingkat investasi di suatu daerah ternyata tak selalu memberikan dampak positif pada perputaran ekonomi masyarakat di tingkat bawah.

Apalagi, jika investasi yang terus tumbuh tidak dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan aspek dampak dan manfaat bagi masyarakat.

Salah satu contoh adalah maraknya pertumbuhan ritel-ritel modern yang hingga kini semakin marak dan merangsek hampir tersebar di semua wilayah tingkat Kecamatan.

Meski membawa manfaat berupa ketersediaan lapangan pekerjaan, namun hal itu tidak sebanding  jika dibandingkan dengan kerugian masyarakat pelaku UMKM yang terpaksa harus bersaing dengan ritel modern.

Caleg DPRD NTB dari PKS Nomor Urut 11 Dapil Lombok Barat dan Lombok Utara. Nofian Hadi mengatakan, keberadaan ritel modern memang memudahkan masyarakat yang ingin berbelanja dengan kenyamanan, selain itu di lingkup wilayah lokasi keberadaannya juga membuka lapangan kerja sebagai karyawan ritel.

“Tapi, tanpa disadari ini juga mempengaruhi keberadaan kios atau warung kecil di sektor UMKM yang core bisnisnya sama,” kata Lalu Nofian Hadi, Kamis ( 24/01)

Lebih lanjut dikatakannya,  di beberapa wilayah di NTB saat ini kondisi persaingan “kurang fair” itu terjadi karena maraknya tumbuh ritel-ritel modern.

Nofian sama sekali tidak anti investasi ritel modern. Hanya saja, menurutnya, pertumbuhannya harus dikontrol dan dikelola dengan baik oleh Pemda, dengan regulasi-regulasi yang mampu memproteksi nasib pelaku UMKM di daerah.

“Harus dikelola, ada regulasi yang bukan hanya menguntungkan investor tapi juga memproteksi keberadaan UMKM. Sebab, jika tidak bisa kontraproduktif dengan semangat ekonomi kerakyatan yang berbasis masyarakat,” kata Nofian.

Berada sebagai Caleg di dua Kabupaten sebagai Dapil, membuat Nofian merekam kegelisahan masyarakat.

Di Kabupaten Lombok Barat misalnya, pertumbuhan ritel modern sudah sangat masif. Bahkan, mudah ditemukan dalam satu wilayah Kecamatan bisa ada empat sampai enam ritel modern.

Tak jarang ritel-ritel modern justru berdiri di lokasi yang sangat dekat dengan pasar tradisional yang notabene banyak pelaku UMKM yang membuka kios atau warung dengan modal pas-pasan.

“Selama turun menyerap aspirasi, keluhan-keluhan ini saya serap dari  pelaku UMKM di beberapa wilayah di Lombok Barat. Saya rasa harus ada pola zonasi. Jadi lokasi riteol modern tidak sampai mengganggu omzet pelaku UMKM,” kata Nofian.

Selain zonasi, moratorium izin ritel modern juga bisa dilakukan Pemda. Misalnya dengan mempertimbangkan luas wilayah Kecamatan, jumlah Desa dan jumlah penduduk di sekitar ritel modern.

Jika pada wilayah itu sudah pada ambang maksimal, maka pendirian ritel modern tidak diperkenankan lagi. Sehingga persaingan ritel modern dan pengusaha kecil UMKM tidak terlalu timpang.

Proteksi Kios/Warung UMKM

Di lain sisi, Nofian mengaku salut dengan Pemda Lombok Utara yang hingga kini masih belum mengizinkan investasi ritel modern ke wilayahnya.

“Lombok Utara masih bertahan untuk tidak mengizinkan ritel modern. Tentu ini untuk memproteksi dan melindungi kepentingan masyarakat dan ekonomi kerakyatan,” katanya.

Tapi ia juga menyarankan agar Pemda Lombok Utara juga memikirkan pola pengembangan  UMKM di wilayahnya, agar perkembangan wilayah perkotaan juga tak nampak tertinggal dibanding daerah lainnya di NTB.

Pemda bisa melakukan peningkatan kapasitan dan pendampingan pada kios dan warung UMKM agar ke depan bisa berkembang dan memiliki kenyamanan yang sama dengan ritel modern.

Ia menambahkan, hal ini juga hendaknya menjadi perhatian masyarakat terutama generasi muda milenials.

Perkuat ekonomi kerakyatan

Sebagai konsumen, Nofian mengatakan, masyarakat punya kebebasan memilih mau berbelanja di mana, ritel modern atau kios UMKM.

Namun satu hal mendasar yang harus dipahami, papar dia, berbelanja di ritel modern hanya akan menambah modal dan keuntungan bagi investor ritel yang tentu sudah memiliki modal sangat banyak.

Sementara berbelanja di kios atau warung UMKM, berarti memberi keuntungan pada pelaku UMKM, membantu usaha masyarakat, dan membantu pertumbuhan dan memperkuat  ekonomi kerakyatan.

“Karena itu saya ingin mengajak generasi muda kita, kaum millennials untuk sebisa mungkin belanjalah di kios dan warung kecil, mungkin juga di tetangga terdekat kita. Sebab secara jangka panjang ini akan lebih bermanfaat,” katanya.

Nofian mengatakan, maju ke dunia politik ini merupakan panggilan untuk berbuat sesuatu terutama dalam pengembangan sektor ekonomi kerakyatan, UMKM dan industri kreatif.

Bagi Nofian, perkembangan teknologi saat ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil, kios dan warung UMKM ke depan.

Harapannya agar keberlangsungan usaha kecil dan menengah tidak sampai tergerus oleh kemampuan investasi dan ekspansi pasar ritel modern di daerah ini.

Me

Harga beras di NTB sendiri masih berada di bawah HET baik itu kualitas medium maupun premium

MATARAM.lombokjournal.com — Beras shacet yang beberapa waktu lalu sempat di lauching oleh Bulog Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sejauh ini pemasarannya telah menyasar hingga pulau Jawa.

Mengingat beras shacet ini diperuntukkan untuk mempermudahkan  masyarakat mendapatkan beras premium dengan harga lebih murah.

“jadi dia jenisnya itu beras premium yang di shacetkan. Tapi harganya murah hanya Rp2500/ shacet,” kata Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj Putu Selly Andayani,Sabtu (19/01)

Selly mengatakan, harga beras medium dan premium untuk di daerah pulau Jawa seperti Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi masih berada di atas Harga Eceren Tertinggi (HET). Sehingga daerah tersebut menerima kiriman beras dari NTB.

Maka dari itu di NTB sebagai percontohan, untuk produksi beras shacet, karena NTB merupakan swasembada beras.

“Maka dipakailah beras shacet kita. Jadi bentuk beras shacet nanti dari NTB asalnya, karena kita punya beras bertahannya sampai 14 bulan ke depan. Berarti stoknya banyak, maka dari itu kita menjadi percontohan beras shacet,” terangnya.

Menurutnya, beras NTB memiliki kualitas yang bagus, sehingga menjadi percontohan untuk memproduksi beras shacet.

Dimana distribusinya tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat NTB saja, namun beras tersebut dikirim ke daerah-dearah yang menjual beras medium dan premium dengan harga di atas HET.

Selain itu harga beras di NTB sendiri masih berada di bawah HET baik itu kualitas medium maupun premium.

“Itu kita harusnya bersyukur, berarti kualitas beras kita bagus makanya pecahan sedikit, di bawah 10 persen. Berarti itu kaya semacam beras premium, dan berasnya premium yang dijual dalam bentuk kemasan shacet,” jelasnya.

Sementara itu, beras shacet memang banyak dijual oleh pedagang-pedagang kecil di pasar. Karena beras tersebut diperuntukkan bagi mahasiswa.

Selain itu, masyarakat dapat membeli dengan harga murah, karena beras shacet ini bisa konsumsi selama satu hari.

“Maksudnya bahwa masyarakat kalau mau membeli beras yang murah ada bentuknya shacet, itu satu shacet bisa di pakai untuk satu hari tiga kali makan, terutama untuk anak-anak kost dan bisa juga yang berangkat umroh dan haji membawa beras shacet,” pungkasnya.

AYA

Dari hasil pantauan yang dilkukan, ada perbedaan harga beras yakni ada  pedagang yang menjual dengan kisaran harga Rp 9.450 per kilo  untuk beras medium dan untuk beras Premium berkisar dengan harga Rp.12.800 per kilonya

MATARAM.lombokjournal.com — Harga kebutuhan bahan pokok yang berbeda-beda di sejumalah pasar tradional di NTB, mendorong  Dinas Perdagangan Provinsi nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Satgas Pangan Polda NTB, menggelar Rapat Koordinasi dan sinkronisasi sistem pelaporan untuk harga bahan pokok (bapok).

Kepala Dinas Perdagangan NTB,  Hj. Putu Selly mengatakan, Rakor ini diadakan untuk menyamakan harga bapok seperti Beras,telur dan minyak. Mengingat di sejumlah pasar adanya perbedaan harga jual, salah satunya untuk harga jual beras.

“Kita menyamakan presepsi harga agar laporannya sama, dari 9 pasar yang kita pantau harganya. Dimana nanti laporan ini akan disampaikan ke kementrian perdagangan,” ujar Hj. Putu Selly Andayani, Selasa  (15/01).

Ia menjelaskan, untuk menyamakan harga tersebut Pihaknya sudah melakukan pemantauan di sejumlah pasar yang ada di NTB. Pantauan dilakukan  di Pasar Bima, kabupaten Bima dan Kota Mataram seperti Pasar Mandalika, Pagesangan dan Kebon Roek.

“kita pantau harga beras, minyak dan telur. Dimana ada harga beras medium yang dijual dengan harga premium. Tetapi setelah kita cek ternyata beras tersebut merupakn beras preium karena ada patahannya itu,” terangnya.

Menurut selly, berdasarkan dari hasil pantauan yang dilkukan ada perbedaan harga beras yakni ada  pedagang yang menjual dengan kisaran harga Rp 9.450 perkilo  untuk beras medium dan untuk beras Premium berkisar dengan harga Rp.12.800 perkilonya.

Salah satunya seperti pasar yang di Sumbawa, pedagang mencampur beras medium dengan premium, karena d iwilayah tersebut banyak menghasilkan beras dengan kualitas premium.

“Dipasar rakyat memng adA harga Rp 10.500- Rp 11.000 perkilo, ternyata setelah kita cek itu masuk kriteria premium karena patahannya ad sekitar 5-7 persen. sedangkan kalau besaran harga ada di bulog, harga bulog itu Rp 8.500  pekilo,” kata Selly.

AYA.

Dari hasil koordinasi dan sidak Dinas Perdgangan NTB ke pergudangan milik Bulog NTB, terpantau stok beras bagi masyarakat NTB masih siap hingga 14 bulan ke depannya

 MATARAMlombokjournal.com —  Kepala Dinas Perdagangan Nusa Tenggara Barat (NTB) Putu Selly Andayani mengatakan harga bahan pokok di NTB pada awal tahun masih terpantau stabil.

Hal ini dikatakan

Sellymengatakan itu usai meninjau Pasar Kebon Roek di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, NTB, Selasa (08/01).

Selly menyampaikan tinjauan ini guna memantau ketersedian pasokan barang kebutuhan pokok pada awal 2019.

Selain mengecek arus distribusi sembako lancar atau tidak, kata Selly, tinjauan ini juga memastikan agar tidak terjadi lonjakan harga bahan pokok pada awal tahun.

“Tadi terpantau harga beras, gula, minyak goreng, ikan dan daging semuanya masih stabil. Kalaupun ada komoditi yang naik, tetap harganya masih terjangkau oleh pembeli,” katanya.

Selly menjelaskan, harga beras jenis premium terpantau stabil dengan harga Rp 11 ribu per kg.

Termasuk harga beras jenis medium yang kisarannya Rp 10 ribu per kg. Harga daging juga masih ideal sebesar Rp 30 ribu per kg. Padahal, harga eceren terendahnya (HET) mencapai Rp 105 ribu per kg.

“Yang pasti, kalau kondisi inflasi itu, petani senang tapi masyarakat pusing. Sebaliknya, jika kondisi deflasi, maka petani menangis, sementara ibu-ibu akan senang. Jadi, kami akan intensif tetap melakukan pengawasan terkait dengan ketersedian stok sembako jangan sampai lengah,” kata Selly.

Terkait kondisi pasokan beras pada 2019. Selly menambahkan, dari hasil koordinasi dan sidaknya ke pergudangan milik Bulog NTB, terpantau stok beras bagi masyarakat NTB masih siap hingga 14 bulan ke depannya.

Bahkan, menurut Selly, pihak Bulog terus melakukan operasi pasar (Op) hingga ke wilayah pelosok pasar-pasar di wilayah Kabupaten Bima hingga saat ini.

“Usai sidak ini, pengawasan dan koordinasi dengan distributor, Bulog dan Polda NTB akan terus dilakukan, sebab target kami tidak lain jangan sampai ada penimbunan barang yang dilakukan oknum dengan alasan mencari keuntungan yang lebih besar, sehingga merupakan rakyat NTB,” jelas Selly.

AYA