Para penngusaha ternak sangat welcome dengan program pengiriman daging. Sebab pengiriman ternak dalam bentuk daging ini akan membuka lapangan kerja bagi yang lainnya

SUMBAWA.lombokjournal.com —  Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah bergerak cepat  saat mengetahui persoalan yang dihadapi para pengusaha ternak yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Hewan Nasional Indonesia (PEPEHANI) Kabupaten Sumbawa.

Pertemuan mendadak digelar Gubernurdengan pengusaha ternak di Ruang VIP Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin, Jumat (15/02) tadi pagi.

Persoalan para pengusaha terkait sekitar 500 ekor ternak sudah hampir seminggu ‘tersandera’ di Stasiun Karantina Badas, belum dapat dikirim ke luar sebab belum terbitnya izin.

Namun persoalan ini berhasil dituntaskan setelah Gubernur NTB yang datang didampingi Sekdis Peternakan NTB menggelar pertemuan dengan para pengusaha ternak ini.

Gubernur memberikan solusi, ratusan sapi di Karantina Badas harus segera dikirim dan memerintahkan Kadis Peternakan untuk menerbitkan izin.

Gubernur juga meminta agar kuota pengiriman yang sudah ditetapkan harus dihabiskan sehingga tahun depan tidak ada lagi pengiriman ternak hidup melainkan dalam bentuk daging.

Selain itu Gubernur menekankan para pengusaha yang tergabung dalam PEPEHANI menyiapkan prosesing ke arah pengiriman daging. Bagi pengusaha yang tidak beritikad berproses ke arah tersebut diberikan sanksi dengan menyetop perizinannya.

Terakhir Gubernur meminta agar setiap pengiriman untuk menyisihkan infaq 2,5% bagi kepentingan masjid dan pondok pesantren.

“Kami sepakat dengan semua yang diminta Gubernur,” tandasnya.

Pengusaha ternak memiliki konstribusi yang cukup besar untuk daerah. Setiap pengiriman per ekor sapi dikenakan retribusi sebesar Rp 105 ribu.

Tidak heran jika PAD dari pengiriman ternak ini per tahunnya mencapai Rp 2 milyar. Sebab setiap hari pengiriman rata-rata 75 ekor.

Usai pertemuan, Sekretaris PEPEHANI Sumbawa, Rusdi Darmawansyah menyampaikan terima kasih kepada Gubernur yang telah menggelar pertemuan tersebut.

Sehingga,  melalui pertemuan tersebut ia beserta seluruh pengurus yang lain dapat menyampaikan keluhan terkait pengusaha hewan ternak itu.

Ia juga menjelaskan para pengusaha pun menyuarakan keluhannya melalui media sosial yang langsung direspon Gubernur NTB. Ketika itu Gubernur meminta para pengusaha hadir pada Jumpa Bang Zul–Rohmi yang digelar setiap Jumat pagi yang kebetulan tadi digelar.

Namun mereka tidak bisa hadir. Juga, menurutnya persoalan itu bukan masalah kecil dan tidak bisa didiskusikan di forum umum seperti itu, melainkan harus dibahas secara khusus.

“Mendadak tadi malam Gubernur menghubungi salah satu anggota PEPEHANI agar dapat menemui kami di Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin,” jelasnya.

Dalam pertemuan itu, Rusdi memahami arah program pemerintahan Zul Rohmi,  ke depan adalah industry peternakan.

Pada prinsipnya, Rusdi menyatakan PEPEHANI sangat welcome dengan program tersebut yaitu pengiriman daging. Sebab pengiriman ternak dalam bentuk daging ini akan membuka lapangan kerja bagi yang lainnya.

AYA

Pantauan Dinas Perdagangan saai ini di pasar tradisional  di NTB diketahui harga cabai relatif stabil pada posisi Rp 18-20 ribu per kilogram

 MATARAM.lombokjornal.com —  Harga cabai rawit di beberapa pasar Tradisional di NTB, anjlok. Turunnya harga salah satu bumbu dapur itu, disebabkan hasil panen melimpah dan terbatasnya pengiriman ke luar daerah.

Dikarenakan total harga pengirimn untuk keluar Daerah pada saat ini melonjak akibat adanya Kenaikan Tiket dan Bagasi yang Harus berbayar.

“Yang membuat harga Turun dikarenakan para pengepul tidak bisa lagi mengirim cabai ke luar daerah, Dulu kan harga per kilo kalau  cabe dikirim ke luar daerah sekitar 12 ribu per kilonya,  tapi sekarang mencapai 20 ribu perkilo untuk sekali kirim” terang Lalu Suparno, PLH Kepala Bidang Perdagangn Dalam Negeri (PDN ) Dinas perdagangan Provinsi NTB.

Harga cabai di tingkat petani Rp 5000 perkilogram. sementara, pengepul menjual ke pedagang 10.000 per kilogram. Harga itu dengan kualitas cabai segar.

Menurut pantauan Dinas Perdagangan saai ini di pasar tradisional  di NTB diketahui harga cabai relatif stabil pada posisi Rp 18-20 ribu per kilogram.

“Harga itu masih sangat wajar untuk kondisi saat ini, ” pungkasnya

AYA

 Biasanya pada awal tahun, akan terjadi lonjakan kunjungan wisatawan domestik dan mancan negara, namun justru kini tidak ada. Mengingat wisatawan memberi peluang besar bagi UMKM saat ini dalam masa pemulihan

MATARAM.lombokjournal.com — Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami penurunan omset, dengan adanya kenaikan harga tiket pesawat dan kebijakan bagasi berbayar.

Meskipun sebelumnya kondisi UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam masa bangkit pasca gempa bumi tahun lalu.

Salah satu UMKM yang merasakan dampaknya yakni Nutsafir produk olahan kacang-kacangan khas Lombok. Mengingat produknya, cukup dikenal sampai keluar daerah.

“Waktu gempa itu omset kita 50 persen dan sekarang ada kenaikan harga tiket dan kebijakan bagasi berbayar hanya 30 persen,” ungkap Pemilik usaha Nutsafir, Sayul Wibawati Jumat (15/2/2019)

Menurutnya, pasca gempa para UMKM di NTB untuk bangkit saja cukup sulit mendapatkan omset hingga 50 persen. Dengan adanya kebijakan kenaikan tiket pesawat tersebut, omzet UMKM mengalami penurunan hingga 70 persen.

Hal ini membuatnya sedikit kesulitan, karena dampaknya cukup besar, tidak hanya pada pariwisata saja tetapi UMKM juga.

“Dampaknya yang terasa untuk kita UMKM sangat besar, karena yang langsung datang kesini saja mereka mau beli 2 atau 3 box harus berfikir dulu,” ujarnya.

Dikatanya, tidak hanya UMKM saja yang berdampak, namun hal ini juga di alami oleh sejumlah pusat oleh-oleh. Biasanya, pengujung atau wisatawan datang untuk berbelanja dengan nilai yang banyak.

Tetapi sejak adanya kenaikan dan kebijakan bagasi berbayar semakin membuatnya menurun. Bahkan, ia saja biasanya jika sedang high season bisa mencapai hingga 100 kilo.

“Jadi sekarang itu satu hari bisa produksi 20 kilo, sudah luar biasa. Jadi satu hari itu bisa 20-30 kilo dan itu untuk produk yang benar-benar habis,” katanya.

Digital Marketing

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provisni NTB H Lalu Saswadi mengatakan memang banyak keluhan dari para pelaku usaha, terkait dengan adanya kenaikan harga tiket pesawat dan bagasi berbayar.

Namun hal bukan hanya terjadi di NTB saja, tetapi secara nasional.

“Ini harus ada kebijakan dari nasional, kan ini bukan hanya di Lombok saja tetapi semuanya. Karena tidak mungkin Pemerintah Daerah (PEMDA) saja yang berkerja,” ujarnya.

Dikatakannya, untuk saat ini dari sisi pariwisata juga belum kembali pulih, sehingga hal ini juga berdampak pada UMKM.

Biasanya pada awal tahun, akan terjadi lonjakan kunjungan wisatawan domestik dan mancan negara, namun justru kini tidak ada. Mengingat wisatawan memberi peluang besar bagi UMKM saat ini dalam masa pemulihan.

“Secara umum awal tahun itu biasanya banyak wisatawan yang datang dan juga berpengaruh dengan jumlah uang yang masuk,” ucapnya.

Untuk itu, Saswadi menyarankan agar para pelaku usaha ini juga bisa memasarkan produk mereka melalui digital marketing. Meskipun harga kargo juga mengalami kenaikan, tetapi mereka bisa menaikan harga jual, sehingga usahanya tetap berjalan.

“Seharusnya digital marketing itu yang dimanfaatkan UMKM kita, agar mereka tidak hanya memasarkan hanya disini saja keluar juga bisa,” jelasnya

AYA

Mengawali 2019 ada beberapa bahan pangan yang mengalami kenaikan terutama pada barang pabrikan. Dalam OP (Operasi pasar ) ini juga membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan barang pokok dan barang strategis lainnya, pasca terjadi bencana alam gempa bumi

MATARAM.lombokjournal.com — Untuk menstabilkan harga bahan pokok yang mengalami kenaikan, pada hari raya imlek lalu, . Operasi pasar murah kembali digelar.

Kepala Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Zaenal Arifin mengungkapkan, karena beberapa barang pabrik tengah mengalami kenaikan, maka Dinas Perdagangan Kota Mataram melakukan pasar murah di lapangan Karang Pule.

“Kita fokuskan barang pabrikan yang isunya akan naik. Tetapi dari beberapa distributor sudah ada yang naik, kenaikannya itu sekitar 5-7 persen,” kata  Zaenal, Senin (11/02). Pasar murah ini akan diadakan selama 6 hari di tempat berbeda-beda.

“Mengingat banyaknya permintaan akan barang pabrikan ditengah masyarakat, seperti minyak goreng, tepung dan lain-lainnya. Sedangkan untuk barang-barang lokal seperti beras, harganya masih stabil dan belum ada kenaikan. Untuk itu lebih diutamakan barang pabrikan” tuturnya

Ia menjelaskan, untuk beras masih dari Bulog, Memang tidak terlalu banyak naiknya, kalau beras itu kan barang lokal, kita tidak fokuskan kesana untuk pasar murah ini.

Menurutnya, mengawali 2019 ada beberapa bahan pangan yang mengalami kenaikan terutama pada barang pabrikan. Tak hanya itu saja, dalam OP (Operasi pasar ) ini juga membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan barang pokok dan barang strategis lainnya, pasca terjadi bencana alam gempa bumi.

Sementara itu, OP akan dilakukan di beberapa titik di kota Mataram, mulai dari kecamatan Ampenan hingga Cakranegara. Selain itu, distributor yang terlibat dalam OP sekitar 30 distributor dan lebih banyak barang ditawarkan merupakan barang-barang dijual ritel modern.

“Karena ini menstabilkan harga, kita minta harga distributor sama mereka, walaupun ada dari beberapa distributor yang sudah menaikan harga karena isunya lagi naik,” ucapnya.

Sedangkan untuk harga kebutuhan bahan baku lokal, masih stabil dan belum ada kenaikan pada awal tahun ini. Bahkan dalam waktu dekat akan memasuki, hari panen raya di mana stok untuk kebutuhan pokok akan meningkat.

AYA

Ekonomi Provinsi NTB pada triwulan IV-2018 dibanding periode yang sama tahun 2017 (y-on-y) mengalami kontraksi sebesar 1,43 persen, dengan kontraksi tertinggi terjadi pada kategori Pertambangan dan Penggalian yang  mengalami kontraksi 13,40 persen

MATARAM.lombokjournal.com — Badan pusat statiatik  (BPS ) NTB merilis Perekonomian Provinsi NTB berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku triwulan IV-2018 mencapai Rp. 31,73 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 22,93 triliun.

Ekonomi Provinsi NTB selama tahun 2018 secara kumulatif (c-to-c) mengalami kontraksi sebesar 4,56 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial yaitu sebesar 8,08 persen.

“Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen konsumsi Lembaga Non Profit Rumahtangga    (LNPRT)  yaitu sebesar 10,43 persen,” ungkap Kepala BPS BTB suntono pada Rabu (06/02).

Ia menyatakan,  Ekonomi Provinsi NTB pada triwulan IV-2018 dibanding periode yang sama tahun 2017 (y-on-y) mengalami kontraksi sebesar 1,43 persen, dengan kontraksi tertinggi terjadi pada kategori Pertambangan dan Penggalian yang  mengalami kontraksi 13,40 persen.

Sedangkan dari sisi Pengeluaran, Komponen Ekspor Luar Negeri mengalami kontraksi sebesar 67,53 persen.

“Ekonomi Provinsi NTB pada triwulan IV-2018 dibanding triwulan III-2018 (q-to-q) tumbuh sebesar 1,81 persen, dimana kategori Pertambangan dan Penggalian tumbuh sebesar 50,74  persen. Sementara dari sisi Pengeluaran pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang mengalami pertumbuhan sebesar 20,86 persen,” ujarnya.

Pertumbuhan ekonomi NTB triwulan IV-2018 tanpa pertambangan bijih logam :

o             secara c to c tumbuh      3,08 %

o             secara y on y tumbuh  1,80 %

o             secara q to q  kontraksi  3,90 % ” tambah Suntono

AYA

Indeks Tendensi  Konsumen  (ITK) Triwulan IV-2018 bernilai 109,90 memberikan gambaran, rumah tangga di NTB merasa kondisi perekonomiannya di Triwulan IV-2018 lebih baik dibandingkan kondisi Triwulan III-2018

MATARAM.lombokjournal.com — – Badan Pusat Statistik (BPS)NTB menyatakan, Indeks Pengaruh Inflasi Terhadap Konsumsi Triwulan IV-2018 mencapai 115,82 menggambarkan, kenaikan harga yang dirasakan konsumen dibandingkan Triwulan III-2018 yang hanya sebesar 104,36.

“Indeks Pendapatan Kini juga mengalami peningkatan cukup signifikan, dari 106,22 pada triwulan III-2018 menjadi sebesar 109,03 pada Triwulan IV-2018,” ujar kepala BPS Suntono Rabu (6/2).

Ia menyatakan Volume Konsumsi masyarakat NTB dirasakan tidak banyak berubah dibandingkan kondisi triwulan III-2018 dengan indeks volume konsumsi sebesar 104,48.

“Konsumen memperkirakan bahwa perekonomian pada triwulan I-2019 mendatang tidak akan berbeda jauh dengan kondisi triwulan IV-2018, dengan perkiraan ITK Mendatang sebesar 103,95,” ujarnya.

Prediksi ITK Triwulan I-2019 didasari persepsi meningkatnya pendapatan pada triwulan mendatang dibandingkan pendapatan pada triwulan IV-2018 dengan Indeks Pendapatan Mendatang sebesar 111,57.

Di sisi lain konsumen masih merasa bahwa Triwulan I-2019 bukan waktu yang tepat untuk membeli barang tahan lama dengan indeks hanya mencapai 90,58.

AYA/hms

jumlah penumpang yang berangkat melalui penerbangan internasional juga naik yaitu sebesar 1,86 persen dari 5.334 orang menjadi 5.433 orang

MATARAM.lombokjournal.com —  Badan Pusat statistik (BPS )NTB merilis Jumlah penumpang yang datang melalui angkutan laut pada bulan Desember 2018 naik sebesar 13,56 persen dibandingkan bulan November 2018.

Sedangkan jumlah penumpang berangkat naik sebesar 28,99  persen. Hal ini disampaikn Kepala BPS NTB Suntono saat Konfresi pers Pada Jumat (01/02).

Ia menyatakan, Jumlah barang yang dibongkar melalui pelabuhan laut pada bulan Desember 2018 naik 5,59 persen dibanding bulan November 2018. Sedangkan barang yang dimuat turun sebesar 71,03  persen.

“Adapun Jumlah penumpang yang datang melalui penerbangan domestik pada bulan Desember 2018 sebanyak 149.606 orang, naik sebesar 12,47 persen dibanding bulan November 2018. Jumlah penumpang yang datang melalui penerbangan internasional naik sebesar 4,15 persen menjadi sebanyak 6.068 orang,” ujarnya.

Sedangkan Jumlah penumpang yang berangkat pada bulan Desember 2018 melalui penerbangan domestik sebanyak 132.658 orang, naik sebesar 10,27 persen dibandingkan bulan November 2018.

Demikian halnya dengan jumlah penumpang yang berangkat melalui penerbangan internasional juga naik yaitu sebesar 1,86 persen dari 5.334 orang menjadi 5.433 orang.

“Jumlah barang yang dibongkar pada bulan Desember 2018 melalui penerbangan domestik sebesar 705.398 Kg, turun 1,99 persen dari bulan November 2018. Barang yang dibongkar di terminal internasional pada bulan Desember 2018 sebesar 93 Kg. Barang yang dimuat di terminal dosmetik pada bulan Desember 2018 turun 5,79 persen dari bulan sebelumnya. Tidak ada barang yang dimuat di terminal  internasional,” pungkasnya

AYA

Realisasi investasi tahun 2019 akan kembali memenuhi target yang ditetapkan sebesar Rp 16 triliun

MATARAM.lombokjournal.com —  Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) pada triwulan IV 2018 sebesar Rp 2,2 triliun.

Realisasi investasi kumulatif sepanjang tahun 2018 sebesar Rp 15,7 triliun atau melampaui target yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp13,5 triliun

Jumlah ini meningkat, sehingga target 2018 dapat terlampaui.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi NTB, H Lalu Gita Ariyadi mengungkapkan, Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap triwulan disampaikan investor secara online dan manual.

Gita optimistis realisasi investasi tahun 2019 akan kembali memenuhi target yang ditetapkan sebesar Rp 16 triliun.

“Dari Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC) kita harapakan ada angka realisasi investasi yang signifikan, sehigga tahun depan target yang  Rp 16 triliun mudah-mudahan segera tercapai,” ujar H Lalu Gita Ariyadi, Senin (28/01)

Lebih lanjut Gita mengatakan, jika kondisi terus membaik hingga tahun 2020 mendatang, kendati diharapkan para investor yang selama ini sudah mendapatkan izin untuk berinvestasi, tetapi belum merealisasikan investasinya.

Maka diharapkan pada 2019  ini menjadi tahun untuk segera merealisasikan investasi mereka.

Selain investasi dari ITDC, ada juga invetasi yang tengah digencarkan pembangunannya yakni Smelter.

“Jadi kita optimis juga dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) juga ingin berpacu memenuhi timeline terbangunnya smelter, diharapakan tahun 2021 dapat selesai,” ungkapnya.

Semua diminta untuk memberikan dukungan atas percepatan perizinan dan sebagainya di beberbagai sektor investasi.

Selain itu untuk percepatan pembagunan dari smelter sendiri, yakni tugas pemerintah memfasilitasi segera.

Mengingat PT AMNT saat ini berkerja berpacu pada dua  hal, yaitu pertama percepatan pembangunan smelter dan kemudian rintisan terbentuknya kawasan industry.

Ketika kawasan industri ini terwujud,tentunya akan ada investasi tambang dan olahan tambang lanjutan lainnya.

“Selain itu, proses administrasi dan pinjaman bantuan yang selama ini diperjuangkan IDTC. Alhamdulillah sudah selesai dan tinggal proses-proses untuk dibreakdown,” jelas Gita.

AYA

Kegiatan silaturrahim akbar salah satu wujud pengawalan terhadap fatwa MUI terkait bunga bank, untuk mengkampanyekan hari tanpa riba

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc mengatakan,  saatnya bicara substantif, membangun NTB dengan industrialisasi.

Yakni membangun NTB dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mempraktekan ekonomi syariah, dengan kualitas dan kompetensi terbaik dalam mewujudkan Baldatun Toyyibatun Warabbun Ghafur.

Hal itu dikatakan Gubernur Zul dalam acara Silaturrahim Akbar Gerakan Ekonomi Syariah dan launching Hari Indonesia Tanpa (HIT) Riba tahun 2019 di Provinsi NTB, di Ballroom Islamic Center Mataram, (24/01).

Dr. Zul menceritakan pengalaman hidupnya yang lebih banyak mengenyam pendidikan dan hidup di luar negeri, di negara yang lebih banyak bukan berpenduduk mayoritas islam.

Bukan negara yang berdasarkan syariat islam, namun lebih banyak mempraktekan sistem ekonomi syariah dan nilai-nilai keislaman. Dikatakannya, kita di negara yang mayoritas memeluk islam, cenderung tidak mempraktekan syariah dalam sistem ekonomi.

Kalah dengan saudara-saudara kita yang bukan muslim yang justru komitmennya kuat dalam mengaplikasikan syariah di organisasinya dan tercermin dari kinerja lembaga-lembaga ekonominya,

“Kita ingin NTB menjadi lab kita bersama, dan kalo ini sukses akan kita hibahkan kepada rakyat indonesia,” ujar Dr. Zul.

NTB sesungguhnya memiliki kekuatan dalam mempraktekan sistem syariah, tambah Dr. Zul.

“Bank daerah kita bank NTB sudah menjadi bank syariah, banyak koperasi syariah juga di NTB, yang menjadi potensi kita”, ujar Dr. Zul.

Dr. Zul berharap, momen silaturrahim ini untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mampu membawa masyarakat kedalam ekonomi yang lebih maju dalam sistem syariah yang kuat dan menopang kesejahteraan ummat.

“Terimakasih teman-teman yang telah menginisiasi kegiatan hebat seperti  ini. Semoga petemuan ini bukan hanya momen heboh-hebohan, biarkan bank konvensional tumbuh, kita harus buktikan bank syariah harus tumbuh lebih baik dan mampu bersaing dalam menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat,” tutup Dr. Zul.

Presiden PAGARI (paguyuban anti riba), Ahmad Taufiq, sebagai inisiator kegiatan, dalam sambutannya menjelaskan, kegiatan silaturrahim akbar ini merupakan salah satu wujud pengawalan terhadap fatwa MUI terkait bunga bank, untuk mengkampanyekan sebagai hari tanpa riba.

“Inilah bentuk keberpihakan kita dan NTB menjadi daerah start kita untuk Indonesia tanpa riba,” ujar Ahmad Taufiq.

Sebelumnya, Suhamdi, Ketua Panitia silaturrahim akbar melaporkan, tema dari kegiatan silaturrahim akbar, “Membangun NTB gemilang sebagai kawasan bebas riba”, yang dilaksanakan dari tanggal 24 – 25 Januari 2019.

Silaturrahim akbar bertujuan meningkatkan ukhuwah islamah dari para pelaku koperasi syariah di NTB.

Menyamakan persepsi dalam upaya mengedukasi masyarakat tentang bahaya riba, launching kawasan anti riba untuk membangun NTB gemilang sebagai kawasan bebas riba.

Sekaligus sebagai upaya untuk berikhtia, hari ini sebagai hari Indonesia tanpa riba.

Berbagai kegiatan telah dilakukan,  antara lain adalah ajakan kepada masyarakat untuk menjauhi riba dengan penyebaran stiker anti riba, donor darah, serta silaturrahim akbar dengan jumlah 700 orang peserta dari koperasi syariah se Pulau Lombok.

Launching kawasan bebas riba di NTB, ditandai dengan penekanan tombol oleh Gubernur yang didamping oleh Kepala BI NTB, Direktur Bank NTB Syariah, Kepala OJK, Presiden GAPARI dan Ketua Perkopsyah.

AYA

Pertumbuhan ritel modern  harus dikontrol dan dikelola dengan baik oleh Pemda, dengan regulasi-regulasi yang mampu memproteksi nasib pelaku UMKM di daerah

lombokjournal.com —

GERUNG-LOMBOK BARAT  ;  Meski pasti berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi makro, tingkat investasi di suatu daerah ternyata tak selalu memberikan dampak positif pada perputaran ekonomi masyarakat di tingkat bawah.

Apalagi, jika investasi yang terus tumbuh tidak dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan aspek dampak dan manfaat bagi masyarakat.

Salah satu contoh adalah maraknya pertumbuhan ritel-ritel modern yang hingga kini semakin marak dan merangsek hampir tersebar di semua wilayah tingkat Kecamatan.

Meski membawa manfaat berupa ketersediaan lapangan pekerjaan, namun hal itu tidak sebanding  jika dibandingkan dengan kerugian masyarakat pelaku UMKM yang terpaksa harus bersaing dengan ritel modern.

Caleg DPRD NTB dari PKS Nomor Urut 11 Dapil Lombok Barat dan Lombok Utara. Nofian Hadi mengatakan, keberadaan ritel modern memang memudahkan masyarakat yang ingin berbelanja dengan kenyamanan, selain itu di lingkup wilayah lokasi keberadaannya juga membuka lapangan kerja sebagai karyawan ritel.

“Tapi, tanpa disadari ini juga mempengaruhi keberadaan kios atau warung kecil di sektor UMKM yang core bisnisnya sama,” kata Lalu Nofian Hadi, Kamis ( 24/01)

Lebih lanjut dikatakannya,  di beberapa wilayah di NTB saat ini kondisi persaingan “kurang fair” itu terjadi karena maraknya tumbuh ritel-ritel modern.

Nofian sama sekali tidak anti investasi ritel modern. Hanya saja, menurutnya, pertumbuhannya harus dikontrol dan dikelola dengan baik oleh Pemda, dengan regulasi-regulasi yang mampu memproteksi nasib pelaku UMKM di daerah.

“Harus dikelola, ada regulasi yang bukan hanya menguntungkan investor tapi juga memproteksi keberadaan UMKM. Sebab, jika tidak bisa kontraproduktif dengan semangat ekonomi kerakyatan yang berbasis masyarakat,” kata Nofian.

Berada sebagai Caleg di dua Kabupaten sebagai Dapil, membuat Nofian merekam kegelisahan masyarakat.

Di Kabupaten Lombok Barat misalnya, pertumbuhan ritel modern sudah sangat masif. Bahkan, mudah ditemukan dalam satu wilayah Kecamatan bisa ada empat sampai enam ritel modern.

Tak jarang ritel-ritel modern justru berdiri di lokasi yang sangat dekat dengan pasar tradisional yang notabene banyak pelaku UMKM yang membuka kios atau warung dengan modal pas-pasan.

“Selama turun menyerap aspirasi, keluhan-keluhan ini saya serap dari  pelaku UMKM di beberapa wilayah di Lombok Barat. Saya rasa harus ada pola zonasi. Jadi lokasi riteol modern tidak sampai mengganggu omzet pelaku UMKM,” kata Nofian.

Selain zonasi, moratorium izin ritel modern juga bisa dilakukan Pemda. Misalnya dengan mempertimbangkan luas wilayah Kecamatan, jumlah Desa dan jumlah penduduk di sekitar ritel modern.

Jika pada wilayah itu sudah pada ambang maksimal, maka pendirian ritel modern tidak diperkenankan lagi. Sehingga persaingan ritel modern dan pengusaha kecil UMKM tidak terlalu timpang.

Proteksi Kios/Warung UMKM

Di lain sisi, Nofian mengaku salut dengan Pemda Lombok Utara yang hingga kini masih belum mengizinkan investasi ritel modern ke wilayahnya.

“Lombok Utara masih bertahan untuk tidak mengizinkan ritel modern. Tentu ini untuk memproteksi dan melindungi kepentingan masyarakat dan ekonomi kerakyatan,” katanya.

Tapi ia juga menyarankan agar Pemda Lombok Utara juga memikirkan pola pengembangan  UMKM di wilayahnya, agar perkembangan wilayah perkotaan juga tak nampak tertinggal dibanding daerah lainnya di NTB.

Pemda bisa melakukan peningkatan kapasitan dan pendampingan pada kios dan warung UMKM agar ke depan bisa berkembang dan memiliki kenyamanan yang sama dengan ritel modern.

Ia menambahkan, hal ini juga hendaknya menjadi perhatian masyarakat terutama generasi muda milenials.

Perkuat ekonomi kerakyatan

Sebagai konsumen, Nofian mengatakan, masyarakat punya kebebasan memilih mau berbelanja di mana, ritel modern atau kios UMKM.

Namun satu hal mendasar yang harus dipahami, papar dia, berbelanja di ritel modern hanya akan menambah modal dan keuntungan bagi investor ritel yang tentu sudah memiliki modal sangat banyak.

Sementara berbelanja di kios atau warung UMKM, berarti memberi keuntungan pada pelaku UMKM, membantu usaha masyarakat, dan membantu pertumbuhan dan memperkuat  ekonomi kerakyatan.

“Karena itu saya ingin mengajak generasi muda kita, kaum millennials untuk sebisa mungkin belanjalah di kios dan warung kecil, mungkin juga di tetangga terdekat kita. Sebab secara jangka panjang ini akan lebih bermanfaat,” katanya.

Nofian mengatakan, maju ke dunia politik ini merupakan panggilan untuk berbuat sesuatu terutama dalam pengembangan sektor ekonomi kerakyatan, UMKM dan industri kreatif.

Bagi Nofian, perkembangan teknologi saat ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil, kios dan warung UMKM ke depan.

Harapannya agar keberlangsungan usaha kecil dan menengah tidak sampai tergerus oleh kemampuan investasi dan ekspansi pasar ritel modern di daerah ini.

Me