Lahan garam di NTB saat ini sekitar 9000 Hektare , Namun yang baru di garap sekitar 2.300 H yang loksinya  dominan di Sumbawa, Bima,Lombok Timur, Lombok Barat dan Lombok Tengah

MATARAM.lombokjournal.com — Dinas Kelautan dan perikanan NTB menyatakan Produksi garam di NTB pada tahun 2018 mencapai 147 ribu Ton dalam bentuk garam kasar.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Lalu  Hamdi menyatakan, dengan jumlah produksi tersebut sudah termasuk bagus walau harga per kilo garam saat ini hanya mencapai Rp.600 saja .

“Jadi sudah cukup bagus sedangkan harga  per kilo saat ini 600 rupiah/Kg, ” katanya.

Hamdi menyatakan, jika harga itu masih termasuk harga bisa atau normal. Namun jika ingin menaikan harga dan kualitas garam maka perlu dilakukan peningkatan dari segi pengolahan.

Kendati saat ini, harga jual garam masih dirasa kecil. Hal tersebut dirasakan oleh para petani, mengingat selama ini garam hanya dijual dalam bentuk kasar saja.

“Kalau kita mau tingkatkan harga, ini harus mengolah garam, artinya tidak harus dijual dalam bentuk garam kasar,” jelas Hamdi.

Agar harga jualnya dapat lebih tinggi, petani garam harus melakukan pengolahan garam rumah tangga dengan cara memperbaiki kemasannya. Harus DIolah mejadi garam ibu rumah tangga, kemasannya kita perbaiki maka harganya  bisa menjadi 8000/kg,.

Industri rumahan tersebut yang akan dikembangkan oleh Dinas Kelautan dan Perikananan Provinsi NTB di tahun 2019. Jadi untuk produksi garam kasar memang harganya Rp 600, sehingga hal tersebut akan dikembangkan menjadi industri garam yang meningkatkan nilai tambah.

“Kita sedang rancang untuk meningkatkan nilai tambahnya itu, “ kata Hamdi.

Lahan garam di NTB saat ini sekitar 9000 Hektare , Namun yang baru di garap sekitar 2.300 H yang loksinya  dominan di Sumbawa, Bima,Lombok Timur, Lombok Barat dan Lombok Tengah.

Produksi garam sebagian besar dikirim ke luar daerah. Jadi kurang lebih, diperkirakan kebutuhan garam NTB maskimal  18 ribu ton, berarti  selisih antara 147 ribu dengan 18 ribu ton dikirim ke luar daerah.

“Maka untuk tingkatkan nilai tambang melalui pengolahan garam,” kata Hamdi.

AYA

Keberadaan bandara lama Selaparang di Mataram yang bisa digunakan sebagai hanggar atau lahan parkir pesawat, bisa menjadi salah satu solusi alternatif untuk memberikan insentif kebijakan pada maskapai

lombokjournal.com —

KUALA LUMPUR  ;   Dalam kunjungan ke KBRI Malaysia, pertemuan antara Gubernur Zulkirflimansyah dengan Debes RI, Rusdi Kirana juga sempat dibicarakan terkait mahalnya harga tiket pesawat dan upaya untuk menurunkannya.

Sebelumnya terkait beasiswa, Rusdi yang juga pendiri dan pemilik maskapai Lion Group menjelaskan, selain beasiswa di kampus-kampus Malaysia, program yang bisa direalisasikan  adalah pendidikan aviasi atau penerbangan.

“Akan kami bantu supaya bisa sekolah di Malaysia setahun untuk teorinya, kemudian lanjut 2 tahun kerja praktik di pusat perawatan pesawat dan fasitas penerbangan Lion Group di Batam. Sudah ada anak TKI yang berprestasi, kami sekolahkan model seperti itu hingga akhirnya jadi pilot ,” ujar Rusdi.

Posisi Rusdi Kirana sebagai pemilik Lion Group, sejalan dengan kepentingan Pemprov NTB dalam menggeliatkan kembali kunjungan wisatawan pascabencana gempa bumi.

Gubernur Zul juga meminta bantuan Rusdi untuk memperbanyak frekuensi dan rute penerbangan Lion Group dari dan ke Lombok, sekaligus untuk menurunkan harga tiket.

Gubernur menyampaikan, harga tiket yang mahal ini jelas memukul upaya pariwisata NTB untuk bangkit dari keterpurukan pascagempa.

“Begitu juga makin berkurangnya “direct flight” ke Lombok. Kami berharap Lion Group bisa membantu NTB dengan memperbanyak penerbangan langsung dari luar negeri atau dalam negeri ke Lombok” ungkap Gubernur Zul.

Dubes Rusdi Kirana menekankan, jika melambungnya harga tiket memang jadi persoalan baru di dunia transportasi udara.

Menurutnya, butuh kerja sama yang baik dan terpadu antara maskapai dengan pemerintah daerah dan juga PT Angkasa Pura sebagai pengelola bandara-bandara di berbagai wilayah.

“Maskapai Lion Group beroperasi 11 jam per harinya, sebagai salah satu strategi mengejar tiket murah. Tapi dengan 11 jam menyebabkan jadwal kami sering tidak on time. Akhirnya publik protes. Lion sering” diomelin” karena telat atau delay melulu. Nah sekarang jadi 7 jam beroperasi, supaya bisa tepat waktu. Tapi konsekuensinya tiket nggak lagi bisa murah,” jelas Rusdi.

Untuk mengakomodir kebutuhan  seperti yang diungkapkan Gubernur NTB, Rusdi menjelaskan perlunya subsidi atau insentif kebijakan dari Pemda setempat.

Misalnya Pemda menyediakan lahan untuk dijadikan tempat parkir atau hanggar tambahan bagi pesawat sehingga mengurangi anggaran Maskapai.

Gubernur Zul menyatakan bakal mempertimbangkan masukan dari owner Lion Group itu.

Keberadaan bandara lama Selaparang di Mataram yang bisa digunakan sebagai hanggar atau lahan parkir pesawat, bisa menjadi salah satu solusi alternatif untuk memberikan insentif kebijakan pada maskapai.

Pada akhirnya, diharapkan relasi simbiosis mutualisme itu bisa berdampak pada penurunan harga tiket dan juga memperbanyak frekuensi penerbangan dari dan ke Lombok, termasuk rute-rute direct flight.

AYA/Hms NTB

Hampir di semua Desa dari lebih dari seribu Desa yang ada di Provinsi NTB,  memiliki potensi ekonomi dengan sumber daya alam yang beragam dan masing-masing punya keunggulan

lombokjournal.com —

MATARAM  ;   Sektor pertanian dan pariwisata yang menjadi dua unggulan Pemprov NTB sebagai prioritas dalam strategi pembangunan daerah, harus membawa manfaat bagi masyarakat, termasuk di pedesaan.

Calon Anggota DPD RI Nomor Urut 33, H Irzani mengatakan, potensi di dua sektor ini punya banyak manfaat dimana masyarakat pedesaan bisa mengakses, manfaat ekonomi dan juga lapangan pekerjaan.

Namun, harus ada pula semangat dan inovasi dari masyarakat dan pemerintah desa bersangkutan untuk menangkap peluang ini.

Menurut Irzani, salah satu caranya adalah dengan melakukan revitalisasi dan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes yang baik nantinya diharapkan dapat menjadi lembaga ekonomi yang menjadi kunci untuk memicu pergerakan ekonomi desa ke depan.

“Di dalamnya terdapat aspek pemberdayaan secara utuh, tidak hanya pemberdayaan ekonomi, melainkan juga pembangunan kelembagaan, penguatan kapasitas SDM dan manajerial, pengembangan jejaring ekonomi dan hilirisasi ekonomi,” kata H Irzani, Senin (25/02)

Irzani menegaskan, dengan peran BUMDes yang kuat maka bukan tidak mungkin Desa bisa menjadi kekuatan ekonomi daerah.

Ia mengatakan, hal ini juga yang mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), terus berupaya giat menginisiasi pembentukan BUMDes di Indonesia, termasuk di NTB.

Berdasarkan data Kemendes PDTT, paparnya, pada akhir 2014, jumlah BUMDes hanya 1.022. Namun hingga akhir tahun 2017 meningkat menjadi 39.149 BUMDes.

Kemudian pada 2018 tercatat sekitar 56% desa telah memiliki BUMDes. Sementara itu di NTB ada 1137 desa/kelurahan yang terdiri dari 995 desa dan 142 kelurahan .

Revitalisasi dan Optimalisasi BumDes

Untuk NTB sendiri, kata Irzani, BUMDes bisa didorong untuk dibentuk di setiap Desa. Sementara BUMDes yang sudah ada namun belum maksimal harus direvitalisasi dan dioptimalisasi ke depan.

Pasalnya, hampir di semua Desa dari lebih dari seribu Desa yang ada di Provinsi NTB,  memiliki potensi ekonomi dengan sumber daya alam yang beragam dan masing-masing punya keunggulan.

“Tinggal bagaimana BUMDes ini benar-benar memiliki SDM yang handal dan mumpuni. Nah di sinilah perlu peran supervisi dan pendampingan dari Pemprov maupun Pemda di mana Desa itu berada,” ujar Irzani yang pernah menjadi Tim Penyelaras Kebijakan Gubernur NTB tahun 2008 s.d tahun 2018.

Menurut Irzani ada banyak potensi Desa yang bisa digali oleh BUMDes, dimana semua pasti berhubungan juga dengan sektor pertanian dan pariwisata.

Ia mencontohkan, desa-desa yang memiliki sumber mata air bagus seperti desa-desa di lingkar Gunung Rinjani, bisa membuka unit usaha  air mineral dalam kemasan.

Hasil produksinya bisa diserap oleh industri pariwisata seperti perhotelan, restauran dan rumah makan. Pemda Kabupaten/Kota juga bisa menyerap produk BUMDes itu untuk keperluan konsumsi perkantoran Dinas atau OPD.

“Produk air mineral dalam kemasan ini juga akan memenuhi kebutuhan masyarakat, yang misalnya sedang ada hajatan atau ada acara besar. Dan sisi lainnya, harga juga akan lebih bersaing dengan air mineral dari luar,” katanya.

Core Bisnis BumDes

Menurutnya, air minum kemasan akan menjadi Core Bisnis yang bagus bagi BUMDes, karena pengelolaannya baik dari sisi produksi hingga pemasaran juga cukup mudah dan murah.

Sayangnya, potensi ini belum banyak dimanfaatkan. Hal yang sama juga bisa dilakukan di Desa-Desa dengan potensi pertanian hortikultura.

Irzani mencontohkan, Desa penghasil sayur dan buah-buahan bisa membentuk BUMDes dengan unit usaha yang menyuplai kebutuhan sayur dan buah-buahan ke industri pariwisata yang ada.

Pun demikian dengan Desa dengan sumber potensi Perikanan dan Kelautan, bahkan Desa dengan potensi kerajinan.

“Desa di pesisir yang potensi garam misalnya. Ini juga bisa BUMDes memfokuskan mengelola potensi industri garam, seperti di Bima,” tegasnya.

Irzani mengatakan, revitalisasi dan optimalisasi BUMDes tentu saja membutuhkan effort atau upaya yang kuat dari masyarakat, dan dengan dukungan dari pemerintahan di atasnya termasuk Pemda Kabupaten/Kota, dan Pemprov NTB.

Salah satu cara sederhananya adalah membagi tiap Dinas/OPD untuk melakukan supervisi dan pendampingan. Misalnya satu OPD mendampingi berapa BUMDes, yang mana usaha BUMDes itu berkaitan dengan sektor yang menjadi tupoksi OPD bersangkutan.

Selain supervisi Pemda, papar Irzani, keberadaan Sarjana Desa juga bisa digunakan untuk memperkuat kelembagaan BUMDes. Sehingga putra-putri desa yang selesai kuliah dan menyandang predikat Sarjana bisa kembali mengabdi untuk mengembangkan perekonomian desa mereka.

Irzani menambahkan, semangat one village one product yang dulu pernah digaungkan juga bisa kembali dimaksimalkan dengan pemberdayaan BUMdes ini.

Dalam jangka panjang, sistem pemasaran dan rantai demand dan suplai kebutuhan bahkan bisa terintegrasi antar Desa-Desa melalui BUMDes masing-masing.

“Bagi saya, bagaimana membangun ekonomi dari desa itu yang terpenting.

Sebab sejatinya keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu daerah itu adalah akumulasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi di pedesaan-nya,” katanya menjelaskan .

Me

CFD bisa menjadi pasar yang unik, sebab setiap perhelatannya selalu penuh sesak dengan masyarakat dari beragam usia dan beragam latar belakang

lombokjournal.com —

LOMBOK BARAT  ;    Pertumbuhan ekonomi di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di didukung dengan kebijakan Pemda suatu daerah dalam memperbanyak kegiatan pertemuan masyarakat dalam jumlah banyak.

Arena Car Free Day (CFD) dinilai juga sangat tepat untuk dijadikan wahana pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM.

Hal ini dikatakan Caleg DPRD NTB dari PKS Nomor Urut 11 Dapil Lombok Utara dan Lombok Barat, Lalu Nofian Hadi, Senin ( 25/2)

Menurut Nofian, arena CFD yang rutin digelar setiap hari Minggu di jalan Udayana Kota Mataram, bisa menjadi contoh bagus untuk dikembangkan di Lombok Utara dan Lombok Barat.

“Coba kita ke arena Car Free Day (CFD) di jalan Udayana (Kota Mataram), itu bisa ratusan pelaku UMKM yang bisa terlibat dan buka lapak,” kata Nofian Hadi.

Nofian mengatakan, pertumbuhan UMKM membutuhkan pasar dimana tersedia kesempatan bertemunya mereka dengan konsumen.

CFD bisa menjadi pasar yang unik. Sebab setiap perhelatannya selalu penuh sesak dengan masyarakat dari beragam usia dan beragam latar belakang.

Arena CFD juga seringkali digunakan sebagai lokasi sejumlah event Pemerintahan, maupun perusahaan swasta, karena ingin menarik perhatian banyak masyarakat.

“Karena beragam usia dan beragam latar belakang yang datang, maka event CFD seperti itu menjadi pasar yang bagus bagi UMKM. Sebab, demand-nya tentu beragam dan lebih banyak peluang, UMKM tinggal memastikan suplay sesuai demand yang ada,” jelas Nofian.

Ia mencontohkan, kaum muda generasi millennials biasanya menggunakan arena CFD sebagai ajang olahraga bersama, jalan santai, dan berkumpul bersama teman sepergaulan.

Sementara kaum dewasa dan orang kantoran, juga biasa berkumpul di arena CFD bersama rekan sejawa seprofesi. Juga seringkali acara kantoran diadakan di arena CFD.

Yang pasti, masyarakat yang ingin santai dan berolahraga ringan juga banyak yang membawa sekeluarga bersama anak-anak mereka.

“Di sini UMKM bisa menyediakan kuliner, lapak busana, hingga permainan anak-anak. Ada banyak demand, yang bisa disuplai,” katanya.

Menurut Nofian, kekuatan CFD sebagai pasar UMKM ini juga telah dibuktikan di sejumlah kota besar lainnya di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan lainnya.

“Ini rahasianya, bahwa CFD ternyata mampu meningkatkan pergerakan perputaran ekonomi sektor UMKM. Lapangan pekerjaan akan banyak terbantu dan ekonomi kerakyatan tumbuh,” tukasnya.

Nofian mengatakan, pihaknya mendorong Pemda Lombok Utara dan Lombok Barat untuk mulai menginisiasi kegiatan CFD di daerah mereka.

Selain CFD, pengembangan taman-taman kota juga bisa menjadi wahana serupa yang menumbuhkan sektor UMKM di daerah.

“Lombok Utara dan Lombok Barat harus mulai menginisiasi ini. Dan kelak jika saya dipercaya duduk di kursi DPRD NTB, hal ini akan saya perjuangkan. Demi melejitkan pertumbuhan sektor UMKM kita,” katanya.

Me

Pelaku usaha industri garam masih enggan untuk mengelolanya menjadi garam yodium, karena harga jualnya yang terlalu murah

MATARAM.lombokjournal.com —  Industri pengolah garam yang dimiliki Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sejauh ini belum ada peningkatan. Meskipun telah  dicanangkan untuk menjadi garam yodium, namun kini tak tampak sama sekali.

Bahkan NTB memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan produksi garam.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Andi Pramria mengatakan, untuk industri garam yang ada sampai saat ini masih tetap berjalan.

Tapi masih perlu untuk ditingkatkan lagi, agar produksi untuk garam yodium tersebut dapat lebih meningkat. Kendati diketahui untuk produksi garam di NTB setiap tahunnya terus bertambah.

“Industrinya masih ada, tetapi untuk sekarang ini kita mau tingkatkan. Karena memang mau dibuat garam yodium itu,” ujar Andi Pramria,

Namun sayangnya produksi garam dari dua pulau besar NTB, yakni Pulau Lombok dan Sumbawa belum dapat dioptimalkan. Mengingat pelaku usaha industri garam masih enggan untuk mengelolahnya menjadi garam yodium, karena harga jualnya yang terlalu murah dengan kemasan lebih bagus.

“Salah satunya seperti industri garam di Sumbawa, mereka itu lebih memilih menjual dengan kantok kresek, dari pada yang sudah dikemas rapi. Karena harga jualnya hanya Rp 1000 perbungkus itu,” terangnya.

Tidak hanya belum mampu memanfaatkan peluang produksi garam industri, selain itu juga belum bisa meningatkan kualitas produksi garam rakyat.

Minimnya perhatian dan pendampingan dari pemerintah menyebabkan capaian produksi dan kualitas jauh dari harapan. Untuk itu, yang dilakukan Disperin saat ini melatih para pelaku industri tersebut agar dapat meningkatkan kualitas garam mereka.

“Saya minta mereka di latih buat garam youdium itu, kita mulai dari kualitasnya dulu baru di kuantitas. Memang sudah ada industri kecil-kecil yang buat garam yodium itu baru di Lombok Timur, Bima saja yang belum, disana lebih senang dijual langsung,” akunya.

Sementara itu untuk produksi garam data terakhir mencapai hingga 104 ribu ton garam.

Namun dengan adanya bencana alam beberapa waktu lalu kemungkinan menurun. Selain itu untuk produksinya saja untuk lokal masih belum dapat terpenuhi, kendati hal ini perlu dorongan bagi pelaku usaha meningkatkan produksi mereka.

AYA

Dengan mengantongi SKA juga, pemasaran hasil pertanian juga menjadi lebih luas

MATARAM.lombokjournal.com – Hasil pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat, banyak dikirim ke luar NTB, bahkan diekspor ke luar negeri, namun seringkali dilakukan tanpa disertai Surat Keterangan Asal (SKA).

“Banyak hasil pertanian NTB seperti bawang dan cabai yang dijual ke luar NTB seperti Batam dan Berebes, tanpa disertai SKA dan itu jelas merugikan petani dan daerah,” kata Kepala Dinas Perdagangan NTB, Hj. Putu Selly Andayani di Mataram, Jum’at (22/02).

Selly menjelaskan, jika tanpa SKA, maka hasil pertanian yang sebenarnya berasal dari NTB, tapi ketika dijual dan diekspor daerah yang membeli ke sejumlah negara, SKAnya sudah pasti atas nama daerah bersangkutan.

Hasil pertanian yang dikirim dan dijual tanpa SKA dari daerah asal, juga akan dikenakan tarif atau biaya tambahan dan kondisi tersebut telah berlangsung lama di NTB.

“Karena itulah, para pelaku usaha hasil pertanian NTB, kita minta bisa mengurus SKA terlebih dahulu sebelum melakukan pengiriman dan penjualan hasil pertanian ke luar.  Pengurusan SKA juga gratis” terang Selly.

Dengan mengantongi SKA juga, pemasaran hasil pertanian juga menjadi lebih luas. Tidak hanya terbatas antar daerah, tapi bisa langsung diekspor ke luar negeri, seperti jagung ke sejumlah negara seperti Malaysia maupun Singapura.

Hasil pertanian cabai misalnya, produksinya tiap tahun sudah mencapai 200 ribu ton, k rugi kalau menjual ke luar, tapi tidak menggunakan SKA dari NTB.

Hal demikian juga berlaku bagi produk kerajinan lain.

“Jadi SKA itu sangat penting sebagai identitas pemilik barang ,” tegas Selly.

AYA

Jika memang banyak yang minta bantuan, nantinya akan dianggarkan dari APBD. Sebab tidak semua dapat diajukan ke pusat

MATARAM.lombokjournal.com —  Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mensurvei masyarakat yang berhak selaku Penerima Program Harapan (PKH).

Hal itu terkait rencana penyaluran bantuan peralatan dari Kementrian Perindustrian (Kemenperin).

Survei dilakukan karena sebagaian dari penerima PKH ada yang memulai untuk berusaha. Kendati demikian Kemenperin memberikan peralatan agar dapat melanjutkan usahanya tersebut. Mengingat NTB tengah mengenjot pertumbuhan industri olahan.

“Sekitar 100 alat, dan kalau bisa untuk semua wilayah di NTB, jangan hanya kota Mataram saja,” tutur Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB,  Andi Pramaria, Rabu  (21/02).

Andi menjelaskan, ia akan melakukan survei agar bantua disalurkan dapat tepat sasaran. Kendati banyak bantuan diberikan namun, justru tidak dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat.

“Kalau dari kami itu modelnya permohonan. Siapa yang mau dan nanti itu akan kami ajukan ke pusat, mana yang belum mendapatkan bantuan peralatan,” ungkapnya.

Ia mengatakan, bantuan alat yang berikan berupa alat pengepresan untuk pelaku usaha kecil olahan makanan.

Kendati setelah diberikan bantuan dana PKH tersebut, sebagian darinya menggunakan sebagai modal untuk memulai usaha. Maka dari itu Kemenperin mendorong agar usaha mereka dapat berkembang.

“Alat untuk pengepresan, masih sederhana. Karena memang selama ini mereka cuma pakai lilin untuk menutup kesaman olahannya,” terangnya.

Tidak hanya sebatas bantuan seperti peralatan pengepresan saja, ada juga sepeti mesin jahit dan peralatan perbengkelan,

“Perkiraan tidak lebih 20 biji mesin jahit, yang dibutuhkan. Sebelumnya kita survei dulu, kalau untuk bengkel itu lebih baik kita mensiosilasikan alat saja di butuhkan mereka,” ujar Andi.

Namun jika memang banyak yang minta bantuan, nantinya akan dianggarkan dari APBD. Sebab tidak semua dapat diajukan ke pusat.

Diakui Andi pihaknya ingin mengarahkan kementerian agar dapat memberikan bantuan untuk rumah kemasan. Mengingat kondisi mesin-mesin disana, tidak dapat digunakan, bahkan hanya ada satu saja yang berfungsi.

Untuk itu, para pelaku industri dan UMKM dapat mencentak ataupun membuat kemasannya melalaui rumah kemasan.

Termasuk usaha kecil yang menerima bantuan PKH, karena hal tersebut memudahkan mereka mendapatkan kesaman bagus dan produknya dapat bersaing dengan produk usaha besar lainnya.

“Tidak ada yang ribet kalau langsung ke rumah kemasan. Justru kita kasi mereka harga murah dan kita tidak ada mencari untung,” kata Andi.

AYA

Fintech bisa menjadi alternatif pilihan pinjaman bagi pelaku usaha mikro yang rata-rata unbankable

MATARAM.lombokjournal.com — Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (OJK NTB) mencatat kredit pembiayaan terbesar tersalurkan hingga per-Desember 2018, didominasi oleh sektor perdagangan besar eceran, perawatan mobil dan sepedah motor mencapai sebesar 23 persen.

“Itu di posisi Desember Rp 737 miliar dan ini nilainya terbesar dari 5 sektor lainnya,” ujar Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan, Selasa (19/02)

Ia menjelaskan, perdagangan eceran merupakan sektor terbesar yang dibiayai oleh fintech lending sejauh ini. Di mana di sektor tersebut rata-rata level usahanya adalah mikro. Menyusul berikutnya adalah sektor rumah tangga

“Sektor rumah tangga seperti beberapa perlatan elektronik itu nilainya sebesar Rp 495 miliar atu 15,97 persen,” ujarnya.

Sedangkan untuk 3 sektor lainnya yaitu, Jasa persewaan sebesar Rp 320,56 miliar porsinya 10,22 persen, kemudian untuk nilainya lebih tinggi bukan lapangan usaha lainnya Rp 272 miliar atau 8,69 persen dibandingkan dengan pertanian kehutanan hanya sebesar Rp 267 miliar atau 8,5 persen.

“Perusahaan pembiyaaan ini bisa terus dipercaya dan berjalan bagus, sampai dengan per Desember 2018 itu sebanyak Rp 3,137 triliun,” ungkapnya

Karena itu, ke depannya ia terus berharap kerja sama antara fintech lending dengan perbankan dapat terus ditingkatkan.

Dengan demikian, fintech lending dapat menjadi perpanjangan tangan perbankan guna menggarap kredit usaha mikro.

Tidak heran dengan temuan bahwa mayoritas penyaluran dana fintech lending masuk ke nasabah kredit mikro.

Menurutnya, hal ini terjadi karena fintech bisa menjadi alternatif pilihan pinjaman bagi pelaku usaha mikro yang rata-rata unbankable.

“Fintech ini kan memang persyaratannya mudah banget. Di mana UKM ini kan susah masuk ke bank. Mereka pasti akan mencari alternatif,” jelasnya.

AYA

Harga tiket pesawat dan bagasi berbayar juga menjadi dilema bagi manajemen maskapai dalam keberlangsungan bisnisnya, meski di sisi lain juga berdampak pada sektor pariwisata dan UMKM

MATARAM.lombokjprnal.com- — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengaku sudah berbicara dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan manajemen Lion Air Group serta Garuda Indonesia terkait harga tiket pesawat dan juga penerapan bagasi berbayar.

Zul, sapaan akrabnya, menilai dampak harga tiket pesawat dan bagasi berbayar berimbas pada sektor pariwisata di NTB, terutama di Lombok. Meski begitu, pemda tidak mampu berbuat banyak lantaran keputusan berada di tangan masing-masing maskapai.

“Domain keputusan di masing-masing perusahaan kalau kompetitor sedikit mereka lebih leluasa buat keputusan,” kata Zul.

Zul mengatakan, harga tiket pesawat dan bagasi berbayar juga menjadi dilema bagi manajemen maskapai dalam keberlangsungan bisnisnya, meski di sisi lain juga berdampak pada sektor pariwisata dan UMKM.

“Wajar juga apalagi kalau ada kenaikan biaya bagasi tapi kalau misal maskapai rugi-rugi, jadi tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja,” jelasnya.

Zul mengaku menerima informasi,  manajemen maskapai akan segera meninjau kembali harga tiket pesawat dan penerapan bagasi berbayar.

“Infonya rata-rata (maskapai) mengatakan segera akan melakukan restrukturisasi, akan melakukan penyesuaian karena yang menjerit bukan hanya NTB, tapi daerah lain juga sama,” kata Zul.

AYA

Kartu Kusuka itu akan di terbitkan langsung oleh Pusat melalui kementrian Perikanan dan Kelautan

MATARAM.lombokjournal.com — Dinas perikanan dan Kelautan  Provinsi NTB akan menerbitkan Kartu Pelaku usaha (Kusuka) sebagai pengganti Kartu Nelayan  yang akan digunakan sebagai klaim Asuransi jika disaat melaut terjadi kecelakaan.

Kalau dulu itu persyaratan untuk klaim Asuransi  salah satunya harus memiliki kartu nelayan, akan tetapi sekarang kartu nelayan akan di ganti dengan kusuka (kartu pelaku usaha).

“Jadi untuk bisa kita ajukan nelayan itu menjadi peserta Asuransi harus memenuhi dan memiliki kartu kusuka,” ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Lalu Hamdi,  Senin (18/02).

Ia menyatakan, Kartu Kusuka ini sebagai pengganti dari kartu nelayan yang sebelumnya sudah di berikan kepada nelayan,  karena sudah 50 persen Nelayan yang memiliki “kartu Nelayan”.

Saat ini masih dalam proses identifikasi data oleh pemerintah Provinsi dan akan diajukan ke Kementrian Kelautan.

“Sekarng kita masih dalam tahap mendata para nelayan.” Ujar Lalu Hamdi.

Hamdi menambahkan,  kartu Kusuka itu akan di terbitkan langsung oleh Pusat melalui kementrian Perikanan dan Kelautan.

“Karena harus menggunakan Kusuka, kita dorong para nelayan agar bisa memilikinya agar memudahkan para nelayan untuk mengklaim asuransi,” jelas Hamdi.

AYA