CFD bisa menjadi pasar yang unik, sebab setiap perhelatannya selalu penuh sesak dengan masyarakat dari beragam usia dan beragam latar belakang

lombokjournal.com —

LOMBOK BARAT  ;    Pertumbuhan ekonomi di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di didukung dengan kebijakan Pemda suatu daerah dalam memperbanyak kegiatan pertemuan masyarakat dalam jumlah banyak.

Arena Car Free Day (CFD) dinilai juga sangat tepat untuk dijadikan wahana pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM.

Hal ini dikatakan Caleg DPRD NTB dari PKS Nomor Urut 11 Dapil Lombok Utara dan Lombok Barat, Lalu Nofian Hadi, Senin ( 25/2)

Menurut Nofian, arena CFD yang rutin digelar setiap hari Minggu di jalan Udayana Kota Mataram, bisa menjadi contoh bagus untuk dikembangkan di Lombok Utara dan Lombok Barat.

“Coba kita ke arena Car Free Day (CFD) di jalan Udayana (Kota Mataram), itu bisa ratusan pelaku UMKM yang bisa terlibat dan buka lapak,” kata Nofian Hadi.

Nofian mengatakan, pertumbuhan UMKM membutuhkan pasar dimana tersedia kesempatan bertemunya mereka dengan konsumen.

CFD bisa menjadi pasar yang unik. Sebab setiap perhelatannya selalu penuh sesak dengan masyarakat dari beragam usia dan beragam latar belakang.

Arena CFD juga seringkali digunakan sebagai lokasi sejumlah event Pemerintahan, maupun perusahaan swasta, karena ingin menarik perhatian banyak masyarakat.

“Karena beragam usia dan beragam latar belakang yang datang, maka event CFD seperti itu menjadi pasar yang bagus bagi UMKM. Sebab, demand-nya tentu beragam dan lebih banyak peluang, UMKM tinggal memastikan suplay sesuai demand yang ada,” jelas Nofian.

Ia mencontohkan, kaum muda generasi millennials biasanya menggunakan arena CFD sebagai ajang olahraga bersama, jalan santai, dan berkumpul bersama teman sepergaulan.

Sementara kaum dewasa dan orang kantoran, juga biasa berkumpul di arena CFD bersama rekan sejawa seprofesi. Juga seringkali acara kantoran diadakan di arena CFD.

Yang pasti, masyarakat yang ingin santai dan berolahraga ringan juga banyak yang membawa sekeluarga bersama anak-anak mereka.

“Di sini UMKM bisa menyediakan kuliner, lapak busana, hingga permainan anak-anak. Ada banyak demand, yang bisa disuplai,” katanya.

Menurut Nofian, kekuatan CFD sebagai pasar UMKM ini juga telah dibuktikan di sejumlah kota besar lainnya di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan lainnya.

“Ini rahasianya, bahwa CFD ternyata mampu meningkatkan pergerakan perputaran ekonomi sektor UMKM. Lapangan pekerjaan akan banyak terbantu dan ekonomi kerakyatan tumbuh,” tukasnya.

Nofian mengatakan, pihaknya mendorong Pemda Lombok Utara dan Lombok Barat untuk mulai menginisiasi kegiatan CFD di daerah mereka.

Selain CFD, pengembangan taman-taman kota juga bisa menjadi wahana serupa yang menumbuhkan sektor UMKM di daerah.

“Lombok Utara dan Lombok Barat harus mulai menginisiasi ini. Dan kelak jika saya dipercaya duduk di kursi DPRD NTB, hal ini akan saya perjuangkan. Demi melejitkan pertumbuhan sektor UMKM kita,” katanya.

Me

Pelaku usaha industri garam masih enggan untuk mengelolanya menjadi garam yodium, karena harga jualnya yang terlalu murah

MATARAM.lombokjournal.com —  Industri pengolah garam yang dimiliki Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sejauh ini belum ada peningkatan. Meskipun telah  dicanangkan untuk menjadi garam yodium, namun kini tak tampak sama sekali.

Bahkan NTB memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan produksi garam.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Andi Pramria mengatakan, untuk industri garam yang ada sampai saat ini masih tetap berjalan.

Tapi masih perlu untuk ditingkatkan lagi, agar produksi untuk garam yodium tersebut dapat lebih meningkat. Kendati diketahui untuk produksi garam di NTB setiap tahunnya terus bertambah.

“Industrinya masih ada, tetapi untuk sekarang ini kita mau tingkatkan. Karena memang mau dibuat garam yodium itu,” ujar Andi Pramria,

Namun sayangnya produksi garam dari dua pulau besar NTB, yakni Pulau Lombok dan Sumbawa belum dapat dioptimalkan. Mengingat pelaku usaha industri garam masih enggan untuk mengelolahnya menjadi garam yodium, karena harga jualnya yang terlalu murah dengan kemasan lebih bagus.

“Salah satunya seperti industri garam di Sumbawa, mereka itu lebih memilih menjual dengan kantok kresek, dari pada yang sudah dikemas rapi. Karena harga jualnya hanya Rp 1000 perbungkus itu,” terangnya.

Tidak hanya belum mampu memanfaatkan peluang produksi garam industri, selain itu juga belum bisa meningatkan kualitas produksi garam rakyat.

Minimnya perhatian dan pendampingan dari pemerintah menyebabkan capaian produksi dan kualitas jauh dari harapan. Untuk itu, yang dilakukan Disperin saat ini melatih para pelaku industri tersebut agar dapat meningkatkan kualitas garam mereka.

“Saya minta mereka di latih buat garam youdium itu, kita mulai dari kualitasnya dulu baru di kuantitas. Memang sudah ada industri kecil-kecil yang buat garam yodium itu baru di Lombok Timur, Bima saja yang belum, disana lebih senang dijual langsung,” akunya.

Sementara itu untuk produksi garam data terakhir mencapai hingga 104 ribu ton garam.

Namun dengan adanya bencana alam beberapa waktu lalu kemungkinan menurun. Selain itu untuk produksinya saja untuk lokal masih belum dapat terpenuhi, kendati hal ini perlu dorongan bagi pelaku usaha meningkatkan produksi mereka.

AYA

Dengan mengantongi SKA juga, pemasaran hasil pertanian juga menjadi lebih luas

MATARAM.lombokjournal.com – Hasil pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat, banyak dikirim ke luar NTB, bahkan diekspor ke luar negeri, namun seringkali dilakukan tanpa disertai Surat Keterangan Asal (SKA).

“Banyak hasil pertanian NTB seperti bawang dan cabai yang dijual ke luar NTB seperti Batam dan Berebes, tanpa disertai SKA dan itu jelas merugikan petani dan daerah,” kata Kepala Dinas Perdagangan NTB, Hj. Putu Selly Andayani di Mataram, Jum’at (22/02).

Selly menjelaskan, jika tanpa SKA, maka hasil pertanian yang sebenarnya berasal dari NTB, tapi ketika dijual dan diekspor daerah yang membeli ke sejumlah negara, SKAnya sudah pasti atas nama daerah bersangkutan.

Hasil pertanian yang dikirim dan dijual tanpa SKA dari daerah asal, juga akan dikenakan tarif atau biaya tambahan dan kondisi tersebut telah berlangsung lama di NTB.

“Karena itulah, para pelaku usaha hasil pertanian NTB, kita minta bisa mengurus SKA terlebih dahulu sebelum melakukan pengiriman dan penjualan hasil pertanian ke luar.  Pengurusan SKA juga gratis” terang Selly.

Dengan mengantongi SKA juga, pemasaran hasil pertanian juga menjadi lebih luas. Tidak hanya terbatas antar daerah, tapi bisa langsung diekspor ke luar negeri, seperti jagung ke sejumlah negara seperti Malaysia maupun Singapura.

Hasil pertanian cabai misalnya, produksinya tiap tahun sudah mencapai 200 ribu ton, k rugi kalau menjual ke luar, tapi tidak menggunakan SKA dari NTB.

Hal demikian juga berlaku bagi produk kerajinan lain.

“Jadi SKA itu sangat penting sebagai identitas pemilik barang ,” tegas Selly.

AYA

Jika memang banyak yang minta bantuan, nantinya akan dianggarkan dari APBD. Sebab tidak semua dapat diajukan ke pusat

MATARAM.lombokjournal.com —  Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mensurvei masyarakat yang berhak selaku Penerima Program Harapan (PKH).

Hal itu terkait rencana penyaluran bantuan peralatan dari Kementrian Perindustrian (Kemenperin).

Survei dilakukan karena sebagaian dari penerima PKH ada yang memulai untuk berusaha. Kendati demikian Kemenperin memberikan peralatan agar dapat melanjutkan usahanya tersebut. Mengingat NTB tengah mengenjot pertumbuhan industri olahan.

“Sekitar 100 alat, dan kalau bisa untuk semua wilayah di NTB, jangan hanya kota Mataram saja,” tutur Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB,  Andi Pramaria, Rabu  (21/02).

Andi menjelaskan, ia akan melakukan survei agar bantua disalurkan dapat tepat sasaran. Kendati banyak bantuan diberikan namun, justru tidak dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat.

“Kalau dari kami itu modelnya permohonan. Siapa yang mau dan nanti itu akan kami ajukan ke pusat, mana yang belum mendapatkan bantuan peralatan,” ungkapnya.

Ia mengatakan, bantuan alat yang berikan berupa alat pengepresan untuk pelaku usaha kecil olahan makanan.

Kendati setelah diberikan bantuan dana PKH tersebut, sebagian darinya menggunakan sebagai modal untuk memulai usaha. Maka dari itu Kemenperin mendorong agar usaha mereka dapat berkembang.

“Alat untuk pengepresan, masih sederhana. Karena memang selama ini mereka cuma pakai lilin untuk menutup kesaman olahannya,” terangnya.

Tidak hanya sebatas bantuan seperti peralatan pengepresan saja, ada juga sepeti mesin jahit dan peralatan perbengkelan,

“Perkiraan tidak lebih 20 biji mesin jahit, yang dibutuhkan. Sebelumnya kita survei dulu, kalau untuk bengkel itu lebih baik kita mensiosilasikan alat saja di butuhkan mereka,” ujar Andi.

Namun jika memang banyak yang minta bantuan, nantinya akan dianggarkan dari APBD. Sebab tidak semua dapat diajukan ke pusat.

Diakui Andi pihaknya ingin mengarahkan kementerian agar dapat memberikan bantuan untuk rumah kemasan. Mengingat kondisi mesin-mesin disana, tidak dapat digunakan, bahkan hanya ada satu saja yang berfungsi.

Untuk itu, para pelaku industri dan UMKM dapat mencentak ataupun membuat kemasannya melalaui rumah kemasan.

Termasuk usaha kecil yang menerima bantuan PKH, karena hal tersebut memudahkan mereka mendapatkan kesaman bagus dan produknya dapat bersaing dengan produk usaha besar lainnya.

“Tidak ada yang ribet kalau langsung ke rumah kemasan. Justru kita kasi mereka harga murah dan kita tidak ada mencari untung,” kata Andi.

AYA

Fintech bisa menjadi alternatif pilihan pinjaman bagi pelaku usaha mikro yang rata-rata unbankable

MATARAM.lombokjournal.com — Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (OJK NTB) mencatat kredit pembiayaan terbesar tersalurkan hingga per-Desember 2018, didominasi oleh sektor perdagangan besar eceran, perawatan mobil dan sepedah motor mencapai sebesar 23 persen.

“Itu di posisi Desember Rp 737 miliar dan ini nilainya terbesar dari 5 sektor lainnya,” ujar Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan, Selasa (19/02)

Ia menjelaskan, perdagangan eceran merupakan sektor terbesar yang dibiayai oleh fintech lending sejauh ini. Di mana di sektor tersebut rata-rata level usahanya adalah mikro. Menyusul berikutnya adalah sektor rumah tangga

“Sektor rumah tangga seperti beberapa perlatan elektronik itu nilainya sebesar Rp 495 miliar atu 15,97 persen,” ujarnya.

Sedangkan untuk 3 sektor lainnya yaitu, Jasa persewaan sebesar Rp 320,56 miliar porsinya 10,22 persen, kemudian untuk nilainya lebih tinggi bukan lapangan usaha lainnya Rp 272 miliar atau 8,69 persen dibandingkan dengan pertanian kehutanan hanya sebesar Rp 267 miliar atau 8,5 persen.

“Perusahaan pembiyaaan ini bisa terus dipercaya dan berjalan bagus, sampai dengan per Desember 2018 itu sebanyak Rp 3,137 triliun,” ungkapnya

Karena itu, ke depannya ia terus berharap kerja sama antara fintech lending dengan perbankan dapat terus ditingkatkan.

Dengan demikian, fintech lending dapat menjadi perpanjangan tangan perbankan guna menggarap kredit usaha mikro.

Tidak heran dengan temuan bahwa mayoritas penyaluran dana fintech lending masuk ke nasabah kredit mikro.

Menurutnya, hal ini terjadi karena fintech bisa menjadi alternatif pilihan pinjaman bagi pelaku usaha mikro yang rata-rata unbankable.

“Fintech ini kan memang persyaratannya mudah banget. Di mana UKM ini kan susah masuk ke bank. Mereka pasti akan mencari alternatif,” jelasnya.

AYA

Harga tiket pesawat dan bagasi berbayar juga menjadi dilema bagi manajemen maskapai dalam keberlangsungan bisnisnya, meski di sisi lain juga berdampak pada sektor pariwisata dan UMKM

MATARAM.lombokjprnal.com- — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengaku sudah berbicara dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan manajemen Lion Air Group serta Garuda Indonesia terkait harga tiket pesawat dan juga penerapan bagasi berbayar.

Zul, sapaan akrabnya, menilai dampak harga tiket pesawat dan bagasi berbayar berimbas pada sektor pariwisata di NTB, terutama di Lombok. Meski begitu, pemda tidak mampu berbuat banyak lantaran keputusan berada di tangan masing-masing maskapai.

“Domain keputusan di masing-masing perusahaan kalau kompetitor sedikit mereka lebih leluasa buat keputusan,” kata Zul.

Zul mengatakan, harga tiket pesawat dan bagasi berbayar juga menjadi dilema bagi manajemen maskapai dalam keberlangsungan bisnisnya, meski di sisi lain juga berdampak pada sektor pariwisata dan UMKM.

“Wajar juga apalagi kalau ada kenaikan biaya bagasi tapi kalau misal maskapai rugi-rugi, jadi tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja,” jelasnya.

Zul mengaku menerima informasi,  manajemen maskapai akan segera meninjau kembali harga tiket pesawat dan penerapan bagasi berbayar.

“Infonya rata-rata (maskapai) mengatakan segera akan melakukan restrukturisasi, akan melakukan penyesuaian karena yang menjerit bukan hanya NTB, tapi daerah lain juga sama,” kata Zul.

AYA

Kartu Kusuka itu akan di terbitkan langsung oleh Pusat melalui kementrian Perikanan dan Kelautan

MATARAM.lombokjournal.com — Dinas perikanan dan Kelautan  Provinsi NTB akan menerbitkan Kartu Pelaku usaha (Kusuka) sebagai pengganti Kartu Nelayan  yang akan digunakan sebagai klaim Asuransi jika disaat melaut terjadi kecelakaan.

Kalau dulu itu persyaratan untuk klaim Asuransi  salah satunya harus memiliki kartu nelayan, akan tetapi sekarang kartu nelayan akan di ganti dengan kusuka (kartu pelaku usaha).

“Jadi untuk bisa kita ajukan nelayan itu menjadi peserta Asuransi harus memenuhi dan memiliki kartu kusuka,” ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Lalu Hamdi,  Senin (18/02).

Ia menyatakan, Kartu Kusuka ini sebagai pengganti dari kartu nelayan yang sebelumnya sudah di berikan kepada nelayan,  karena sudah 50 persen Nelayan yang memiliki “kartu Nelayan”.

Saat ini masih dalam proses identifikasi data oleh pemerintah Provinsi dan akan diajukan ke Kementrian Kelautan.

“Sekarng kita masih dalam tahap mendata para nelayan.” Ujar Lalu Hamdi.

Hamdi menambahkan,  kartu Kusuka itu akan di terbitkan langsung oleh Pusat melalui kementrian Perikanan dan Kelautan.

“Karena harus menggunakan Kusuka, kita dorong para nelayan agar bisa memilikinya agar memudahkan para nelayan untuk mengklaim asuransi,” jelas Hamdi.

AYA

Para penngusaha ternak sangat welcome dengan program pengiriman daging. Sebab pengiriman ternak dalam bentuk daging ini akan membuka lapangan kerja bagi yang lainnya

SUMBAWA.lombokjournal.com —  Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah bergerak cepat  saat mengetahui persoalan yang dihadapi para pengusaha ternak yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Hewan Nasional Indonesia (PEPEHANI) Kabupaten Sumbawa.

Pertemuan mendadak digelar Gubernurdengan pengusaha ternak di Ruang VIP Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin, Jumat (15/02) tadi pagi.

Persoalan para pengusaha terkait sekitar 500 ekor ternak sudah hampir seminggu ‘tersandera’ di Stasiun Karantina Badas, belum dapat dikirim ke luar sebab belum terbitnya izin.

Namun persoalan ini berhasil dituntaskan setelah Gubernur NTB yang datang didampingi Sekdis Peternakan NTB menggelar pertemuan dengan para pengusaha ternak ini.

Gubernur memberikan solusi, ratusan sapi di Karantina Badas harus segera dikirim dan memerintahkan Kadis Peternakan untuk menerbitkan izin.

Gubernur juga meminta agar kuota pengiriman yang sudah ditetapkan harus dihabiskan sehingga tahun depan tidak ada lagi pengiriman ternak hidup melainkan dalam bentuk daging.

Selain itu Gubernur menekankan para pengusaha yang tergabung dalam PEPEHANI menyiapkan prosesing ke arah pengiriman daging. Bagi pengusaha yang tidak beritikad berproses ke arah tersebut diberikan sanksi dengan menyetop perizinannya.

Terakhir Gubernur meminta agar setiap pengiriman untuk menyisihkan infaq 2,5% bagi kepentingan masjid dan pondok pesantren.

“Kami sepakat dengan semua yang diminta Gubernur,” tandasnya.

Pengusaha ternak memiliki konstribusi yang cukup besar untuk daerah. Setiap pengiriman per ekor sapi dikenakan retribusi sebesar Rp 105 ribu.

Tidak heran jika PAD dari pengiriman ternak ini per tahunnya mencapai Rp 2 milyar. Sebab setiap hari pengiriman rata-rata 75 ekor.

Usai pertemuan, Sekretaris PEPEHANI Sumbawa, Rusdi Darmawansyah menyampaikan terima kasih kepada Gubernur yang telah menggelar pertemuan tersebut.

Sehingga,  melalui pertemuan tersebut ia beserta seluruh pengurus yang lain dapat menyampaikan keluhan terkait pengusaha hewan ternak itu.

Ia juga menjelaskan para pengusaha pun menyuarakan keluhannya melalui media sosial yang langsung direspon Gubernur NTB. Ketika itu Gubernur meminta para pengusaha hadir pada Jumpa Bang Zul–Rohmi yang digelar setiap Jumat pagi yang kebetulan tadi digelar.

Namun mereka tidak bisa hadir. Juga, menurutnya persoalan itu bukan masalah kecil dan tidak bisa didiskusikan di forum umum seperti itu, melainkan harus dibahas secara khusus.

“Mendadak tadi malam Gubernur menghubungi salah satu anggota PEPEHANI agar dapat menemui kami di Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin,” jelasnya.

Dalam pertemuan itu, Rusdi memahami arah program pemerintahan Zul Rohmi,  ke depan adalah industry peternakan.

Pada prinsipnya, Rusdi menyatakan PEPEHANI sangat welcome dengan program tersebut yaitu pengiriman daging. Sebab pengiriman ternak dalam bentuk daging ini akan membuka lapangan kerja bagi yang lainnya.

AYA

Pantauan Dinas Perdagangan saai ini di pasar tradisional  di NTB diketahui harga cabai relatif stabil pada posisi Rp 18-20 ribu per kilogram

 MATARAM.lombokjornal.com —  Harga cabai rawit di beberapa pasar Tradisional di NTB, anjlok. Turunnya harga salah satu bumbu dapur itu, disebabkan hasil panen melimpah dan terbatasnya pengiriman ke luar daerah.

Dikarenakan total harga pengirimn untuk keluar Daerah pada saat ini melonjak akibat adanya Kenaikan Tiket dan Bagasi yang Harus berbayar.

“Yang membuat harga Turun dikarenakan para pengepul tidak bisa lagi mengirim cabai ke luar daerah, Dulu kan harga per kilo kalau  cabe dikirim ke luar daerah sekitar 12 ribu per kilonya,  tapi sekarang mencapai 20 ribu perkilo untuk sekali kirim” terang Lalu Suparno, PLH Kepala Bidang Perdagangn Dalam Negeri (PDN ) Dinas perdagangan Provinsi NTB.

Harga cabai di tingkat petani Rp 5000 perkilogram. sementara, pengepul menjual ke pedagang 10.000 per kilogram. Harga itu dengan kualitas cabai segar.

Menurut pantauan Dinas Perdagangan saai ini di pasar tradisional  di NTB diketahui harga cabai relatif stabil pada posisi Rp 18-20 ribu per kilogram.

“Harga itu masih sangat wajar untuk kondisi saat ini, ” pungkasnya

AYA

 Biasanya pada awal tahun, akan terjadi lonjakan kunjungan wisatawan domestik dan mancan negara, namun justru kini tidak ada. Mengingat wisatawan memberi peluang besar bagi UMKM saat ini dalam masa pemulihan

MATARAM.lombokjournal.com — Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami penurunan omset, dengan adanya kenaikan harga tiket pesawat dan kebijakan bagasi berbayar.

Meskipun sebelumnya kondisi UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam masa bangkit pasca gempa bumi tahun lalu.

Salah satu UMKM yang merasakan dampaknya yakni Nutsafir produk olahan kacang-kacangan khas Lombok. Mengingat produknya, cukup dikenal sampai keluar daerah.

“Waktu gempa itu omset kita 50 persen dan sekarang ada kenaikan harga tiket dan kebijakan bagasi berbayar hanya 30 persen,” ungkap Pemilik usaha Nutsafir, Sayul Wibawati Jumat (15/2/2019)

Menurutnya, pasca gempa para UMKM di NTB untuk bangkit saja cukup sulit mendapatkan omset hingga 50 persen. Dengan adanya kebijakan kenaikan tiket pesawat tersebut, omzet UMKM mengalami penurunan hingga 70 persen.

Hal ini membuatnya sedikit kesulitan, karena dampaknya cukup besar, tidak hanya pada pariwisata saja tetapi UMKM juga.

“Dampaknya yang terasa untuk kita UMKM sangat besar, karena yang langsung datang kesini saja mereka mau beli 2 atau 3 box harus berfikir dulu,” ujarnya.

Dikatanya, tidak hanya UMKM saja yang berdampak, namun hal ini juga di alami oleh sejumlah pusat oleh-oleh. Biasanya, pengujung atau wisatawan datang untuk berbelanja dengan nilai yang banyak.

Tetapi sejak adanya kenaikan dan kebijakan bagasi berbayar semakin membuatnya menurun. Bahkan, ia saja biasanya jika sedang high season bisa mencapai hingga 100 kilo.

“Jadi sekarang itu satu hari bisa produksi 20 kilo, sudah luar biasa. Jadi satu hari itu bisa 20-30 kilo dan itu untuk produk yang benar-benar habis,” katanya.

Digital Marketing

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provisni NTB H Lalu Saswadi mengatakan memang banyak keluhan dari para pelaku usaha, terkait dengan adanya kenaikan harga tiket pesawat dan bagasi berbayar.

Namun hal bukan hanya terjadi di NTB saja, tetapi secara nasional.

“Ini harus ada kebijakan dari nasional, kan ini bukan hanya di Lombok saja tetapi semuanya. Karena tidak mungkin Pemerintah Daerah (PEMDA) saja yang berkerja,” ujarnya.

Dikatakannya, untuk saat ini dari sisi pariwisata juga belum kembali pulih, sehingga hal ini juga berdampak pada UMKM.

Biasanya pada awal tahun, akan terjadi lonjakan kunjungan wisatawan domestik dan mancan negara, namun justru kini tidak ada. Mengingat wisatawan memberi peluang besar bagi UMKM saat ini dalam masa pemulihan.

“Secara umum awal tahun itu biasanya banyak wisatawan yang datang dan juga berpengaruh dengan jumlah uang yang masuk,” ucapnya.

Untuk itu, Saswadi menyarankan agar para pelaku usaha ini juga bisa memasarkan produk mereka melalui digital marketing. Meskipun harga kargo juga mengalami kenaikan, tetapi mereka bisa menaikan harga jual, sehingga usahanya tetap berjalan.

“Seharusnya digital marketing itu yang dimanfaatkan UMKM kita, agar mereka tidak hanya memasarkan hanya disini saja keluar juga bisa,” jelasnya

AYA