Dinas Koperasi melakukan pelatihan, agar para pelaku UMKM bisa naik kelas dari Mikro bisa jadi makro, yang tadinya kecil bisa jadi menengah

MATARAM.lombokjournal.com —  Guna meningkatkan UMKM yang ada di NTB, Dinas KOperasi melalui Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) NTB, melakukan pelatihan kepada pelaku UMKM yang tersebar di seluruh kabupaten/Kota .

Kepala Bidang UMKM, Erwadio mengatakan, melalui pelatihan nantinya para pelaku UMKM akan diajarkan bagimana mengelola hasil UMKM nya agar bisa menarik para pembeli.

“Kita adakan pelatihan secara bergilir kepada pelaku UMKM, kita ajarkan bagaimana cara mengelola maupun mengolah hasil UMKM nya agar bisa menjadi produk yang dIminati, ” ujarnya, Kamis (14/03).

Semua itu dilakukan Dinas Koperasi agar para pelaku UMKM bisa naik kelas dari Mikro bisa jadi makro, yang tadinya kecil bisa jadi menengah.

Seperti diketahui data jumlah UMKM di NTB  diPosisi  31 Desember berjumlah  649.017 ribu UKM di seluruh NTB.

Sebarannya mulai dari Mataram sebanyak 58.149 ribu, Lombok Barat 121.106 ribu, Lombok Utara 7.411, Lombok Tengah 129.433 ribu, Lombok Timur 161.264 Ribu, Sumbawa Barat 16.655, Sumbawa 47.555 ribu, Dompu 28.660 ribu, Bima 53614 ribu Kota Bima 25.170 ribu.

“Dari semua jumlah UMKM tersebut produk jenis makanan masih mendominasi,” ujar Erwadio.

Saat ini para UMKM sudah bisa melakukan pemasaran melalui E-Comers. Mengingat  pemasaran melalui online cukup menjanjikan, sehingga para pelaku saat ini mampu menggunakan digital marketing dalam menjalan usahanya.

“Semua pelaku usaha ini sudah banyak memasarkan produk mereka lewat online,” kata Erwadio.

AYA

Dihaarapkan program ini dapat mempercepat penyaluran KUR, selain itu dapat mengurangi rentenir di tengah-tengah masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com — Program pembiayaan usaha mikro (UMi) akan dioptimalkan untuk mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Program ini menyasar pembiayaan kepada masyarakat yang tidak dapat mengakses pinjaman di bank.

Kepala OJK provinsi NTB, Farid Falletehan mengatakan, program UMi ini sendiri merupakan penyaluran dana untuk modal usaha, yang lebih menyasar kepada masyarakat di pedesaan.

Selama ini masyarakat yang tidak dapat akses pinjaman di bank, diharapakan dengan program ini dapat membantu masyarakat lebih mudah dalam meminjam pinjaman modal usaha.

“Program itu menciptakan pengusaha-pengusaha, dengan memberikan pinjaman sekitar Rp 2 juta,” ujar Farid Falletehan, Rabu (13/03).

Farid menyatakan program ini sudah teruji keberhasilannya, sehingga OJK berharap program ini dapat mempercepat penyaluran KUR.

Selain itu, dapat mengurangi rentenir di tengah-tengah masyarakat yang memberikan peminjam dengan bunga cukup besar.

Namun untuk mengembangkan program tersebut, tentunya harus melihat dari sisi kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pendukung lainnya.

“Nanti akan kita kenalkan program UMi ini, karena ini adalah salah satu program yang bagus,” ujarnya.

Program UMi telah diluncurkan pada 2017 lalu. Bahkan Program tersebut dikembangkan dengan berbasis digital guna mengukur tingkat penerimaan debitur pembiayaan UMi terkait dengan transaksi secara elektronik.

Untuk program UMi ini memang beneficiary nya adalah mereka yang bekerja menyiapkan secara domestik rumah tangganya sebagai ibu rumah tangga menyiapkan pekerjaan. Namun mereka masih memiliki keinginan untuk dapatkan pendapatan tambahan.

“Melalui digitalisasi pembiayaan UMI, debitur selama ini menerima penyaluran cash, diberikan alternatif untuk memanfaatkan platform digital kekinian yakni uang elektronik,” terangnya.

Sementara itu skema pembiayaan ini merupakan kerja sama antara Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan dan Badan Ksesabilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo yang bertajuk Digitalisasi UMi.

Selain itu konsepnya untuk memperkenlkan digitalisasi dalam program pemerintah yang berhubungan dengan usaha mikro kecil.

“Mungkin dari pemerintah daerah (Pemda) dapat mendorong program tersebut, karena ini salah satu upaya melawan rentenir,” tegasnya.

AYA

Hadirnya industri olahan akan menyerap banyak tenaga kerja, yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat

LOMBOKBARAT.lombokjournal.com —  Baru enam bulan mimpin NTB,  upaya Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB,  Dr.  Hj.  Sitti Rohmi Djalillah menghadirkan industri pengolahan di daerah ini mulai terwujud.

Gubernur meresmikan sebuah industri Penyulingan cengkeh, yang di Banyumulek,  Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (12/03).

Hadirnya industri pengolahan hasil pertanian tersebut disambut baik. Sebab, hadirnya industri tersebut  jelasnya selaras dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB saat ini.

“Persoalan kita saat ini adalah pengangguran dan kemiskinan,” ungkap Doktor Zul,  sapaan akrab Gubernur NTB.

Untuk mengatasi kedua persoalan itu, kata Doktor Zul, adalah dengan membangun industri pengolahan sebanyak-banyaknya. Sehingga bahan baku hasil pertanian itu bisa diolah menjadi bahan siap pakai yang memiliki nilai ekonomis tinggi dibanding sebelum diolah.

Selain itu,  hadirnya industri itu lanjut Gubernur akan menyerap banyak tenaga kerja, yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

“Kalau masyarakat sudah kerja, maka akan ada gaji tetap. Sehingga ada jaminan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan,” tegas pendiri Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) itu.

Gubernur juga yakin,  dengan hadirnya industri itu,  maka produktifitas pertanian NTB akan meningkat. Begitu juga dengan produksi bidang bidang lain, seperti perikanan, kelautan dan peternakan.

“Tugas selanjutnya adalah undang masyarakat untuk belajar merakit mesin ini.  Bikinkan replikanya,  dan serahkan kepada setiap desa di Lombok Utara,” ungkap Gubernur di hadapan karyawan dan masyarakat yang hadir.

Sementara itu,  Ketua JP Institut Ainurrahman,  ST. yang menginisiasi industri tersebut menjelaskan, keberadaan industri itu merupakan salah satu ikhtiar untuk mewujudkan NTB Gemilang.

Termasuk proses recovery daerah setelah musibah gempa bumi tahun lalu.

“Program zero waste itu selaras dengan industri ini.  Sebab,  kami memanfaatkan  limbah dari cengkeh untuk proses pembuatannya,” jelasnya.

Ia juga melaporkan proses penyulingan minyak cengkeh ini membutuhkan satu ton bahan baku dalam setiap produksinya.

Dalam sehari,  pihaknya bisa memproduksi dua kali.  Sehingga bahan baku yang dibutuhkan setiap harinya sekitar dua ton.

“Dana yang dikeluarkan setiap kilonya adalah 1.500 rupiah. Sehingga dalam sebulan sekitar 78 juta untuk bahan baku,” jelasnya.

Minyak cengkeh yang dihasilkan bisa mencapai 30 sampai 35 kg setiap produksi. Kemudian semuanya dipasarkan ke luar daerah.

Karena itu ia menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi NTB yang membangun pembangunan industri tersebut.

Hadir juga pada kegiatan itu Komandan Korem 162 Wirabhakti.

AYA/HMS

Selama ini yang menjadi kendala pasca panen yakni penyerapannya, sehingga banyak di antara hasil produksi pertanian mengalami kerugian

MATARAM.lombokjournal.com —  Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menginvestasikam pembangunan Modern Rice Milling Plant (MRMP) di Pulau Sumbawa yang mencapai Rp 138 miliar.

Sumbawa merupakan sentra produksi pertanian, khusunya gabahnya cukup tinggi.

“Kurang Lebih nilai invetasinya Rp 138 miliar. Karena sumbawa termasuk sentra produksi kemudian panennya lebih besar. Diharapakan kita bangun dan maksimal penyerapannya disitu,” kata Kepala Drive Perum Bulog Provinsi NTB, Ramlan UE, Selasa (12/03).

Dijelaskan, dengan adanya pengembangan MRMP ini banyak hal yang bisa dirasakan oleh masyarakat, mulai dari memberikan kontribusi serapan pengadaan lebih besar, kemudian dapat menyerap tenaga kerja masyarkat setempat.

“Jadi pembangunan MRMP di Sumbawa ini, artinya ada pemberdayaan untuk ekonomi masyarakat setempat,” terangnya.

Ramlan mengatakan, selama ini yang menjadi kendala pasca panen yakni penyerapannya, sehingga banyak diantara hasil produski pertanian yang mengalami kerugian.

Kendati kurangnya penyerapan, pembagunan tersebut dapat membantu hasil produski petani dapat memiliki nilai tambah.

“Maka dari itu semua hasil komoditas pertanian, terutama gabah beras itu bisa diserap dan masalah kualitas harga bisa diselesaikan dengan dibangunnya MRMP,” ungkapnya.

Selain itu, ini salah satu pendukung untuk mendorong adanya industrialisasi yang selama diprogramkan oleh Gubenur NTB Zulkfliemansyah.

Ramlan mengaku, proses pembangunan MRMP ini mendapat dukungan dari pemerintah. Mengingat saat ini Pemprov NTB tengah gencar untuk meningkatkan industrialisasi baik itu di tingkat pertanian, peternakan hingga perikanan.

“Industrialisasi ada sudah disana, makanya kemarin kita sudah melaporkan ke pak gubenur, beliau sangat antusias dan mendukung. Bahkan bupati Sumbawa sangat mendukung itu dan bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Sementara itu, untuk pembangunan tersebut terdiri mulai dari drying centre, milling dan silo. Bahkan dapat membuat produksi beras kemasan premium yang sesuai dengan frekuensi kebutuhan masyarakat.

Tak hanya itu, potensi untuk mengrim beras keluar daerah pun semakin luas.

“Justru semakin besar peluangnya kita bisa menciptakan beras sesuai frekuensi masyarakat dengan beras kualitas premium,” katanya.

Ramlan mengatakan, kapasitas produksi untuk rice to rice itu 30 ton per jam. Jadi sekitar 300 ton sehari dapat diserap sedangkan untuk silo sekitar 18rb ton.

“Tetapi nanti pasti ada pergerakannya lagi, itu sehari saja bisa menyerap 300 ton dan ini dibangun di atas tanah seluas 4 hektar,” pungkasnya.

AYA

Saat ini selain dengan ISOF, perindustrian juga bekerja sama dengan Tokopedia dan Bukalapak yang merupakan suatu aplikasi yang memudahkan para IKM untuk memasarkan produk mereka.

MATARAM.lombokjournal.com —  Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mengundang para pelaku industri Kecil menengah yang (IKM )bertempat di Kantor Dinas Perindustrian NTB.

Dalam acara ini dihadiri puluhan pelaku Usaha IKM di NTB sekaligus memamerkan hasil industri olahan mereka.

Kepala Perindustrian NTB Andi Pramaria menjelaskan tujuan dari kegiatan sebagai upaya  mengumpulkan para IKM untuk menyamakan presepsi antara IKM dan Dinas Perindustrian.

Selain itu tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini yakni untuk mendengar aspirasi para usaha IKM di ntb tentang apa saja yg dibutuhkan selama menjalankan usaha mereka.

“Kita kumpulkan Pelaku IKM ini supaya tujuan dan mau kita sama,karena kita dan IKM kadang keinginnnya gak sama, kita serap apa kemauan dan aspirasi para pelaku IKM,” ujarnya pada Sabtu (09/03).

Acara yang dihadiri langsung oleh Ketua TPKK sekaligus sebagai Ketua Dewan Kerajinan Daerah (Dekranasda) Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkiefkimansyah.

Dikatakannya, kegiatan yang diadakan oleh Dinas Perindustrian ini merupakan sebuah Langkah kongkrit untuk bertemu langsung dan menyerap aspirasi dari pelaku IKM yang ada di NTB.

Niken menekankan, jika kegiatan mengumpulkan IKM ini agar terus dilaksnakan oleh dinas perindustrian.

“Kalau bisa, agar para IKM yang ada dibina supaya bisa menghasilkan produk yang berdaya saing” ujarnya

Ke depan agar para IKM bisa lebih mandiri lagi dalam menegelola usahanya. Seperti diketahui, saat ini selain dengan ISOF, perindustrian juga bekerja sama dengan Tokopedia dan Bukalapak yang merupakan suatu aplikasi yang memudahkan para IKM untuk memasarkan produk mereka.

“Dengan bekerja sama dengan dua situs jual beli online ternama tersebut ,sebagai salah satu langkah strategis Dinas Perindustrian NTB memfasilitasi IKM dalam peningatan kapasitas serta promosi produk mereka,” pungkasnya

AYA

Perda 10 tahun 2016 dirasa tidak dapat berjalan sesuai harapan, sehingga Pemprov merubahnya dengan Perda baru dengan harapan proses merger BPR dapat segera selesai

MATARAM.lombokjournal.com — Proses merger 8 PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB menjadi PT. Bank BPR NTB, yang dilakukan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) NTB sempat tertunda. Namun kini ditargetkan akhir 2020 mendatang telah selesai dan PT BPR bisa berjalan.

Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, H Wirajaya Kusuma, mengatakan, pelaksaan merger BPR ini sudah dalam tahapan menyiapkan tim konsolidasi.

Tim ini yang akan mengkonsolidasikan proses merger BPR. Hal tersebut telah dicanangkan pada 2016 lalu, sesuai dengan Peraturan Daerah 10 tahun 2016 untuk proses penggabungan dan perubahan badan hukuman maksimal 1 tahun.

Namun hingga kini belum dapat terlaksana, sehingga dengan perubahan perda kali ini bisa selesai tahun ini.

“Kita harapkan ini dalam tahun ini tuntas semua. Dan tahun 2020 sudah beroperasi. Jadi dari aspek regulasi maupun IT dan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM),” ujar Wirajaya,

Ia menjelaskan, ada beberapa hal yang cukup substantif akan diubah dalam Perda Merger BPR yang lama. Di antaranya, mengenai pengelolaan BPR. Ada persyaratan-persyaratan mengenai pengurus BPR, baik Direksi maupun Komisaris sesuai Permendagri.

Kemudian mengenai dividen juga akan disesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi. Ia mengatakan, tidak banyak yang diubah dalam revisi Perda Merger BPR tersebut.

“Saya harapkan kesiapan ini, sehingga seiring dengan nanti pembahasan aspek legalnya perda-nya. Dan ada beberapa item yang dilakukan perubahan,” terangnya.

Menurutnya dengan Perda 10 tahun 2016 lalu dirasa tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan. Sehingga kali ini Pemprov merubahnya dengan Perda baru yang harapannya proses merger BPR kali ini dapat segera selesai.

Meskipun untuk berubah PD BPR ke PT BPR membutuhkan proses yang panjang.

“Makanya ada konsolidasi itu, kalau dia di amat perda 10 tahun 2016 itu dia batas maksimal satu tahun, tapi itu kan sulit sekarang saja tidak bisa. Jadi itu perdanya mau dirubah, beberapa ikon yang mengaturnya,” ungkapnya.

Dikatakannya revisi perda Merger BPR merupakan salah satu item proses konsolidasi tersebut.

Secara paralel, proses konsolidasi itu sedang berjalan. Misalnya, pihaknya memastikan IT BPR se – NTB benar-benar siap jelang penggabungan menjadi PT.

‘’Sehingga pada saat digabung itu kita sudah siap. Proses konsolidasi ini sedang berjalan. Kalau mengenai perda, salah satu item yang kita persiapkan,” katanya.

Ia menambahkan Raperda tentang merger PD. BPR NTB belum dimasukkan ke Program Legislasi Daerah (Prolegda) DPRD NTB.

Saat ini masih dilakukan pengkajian dengan tim ahli. Setelah naskah akademis Raperda merger BPR siap. Baru kemudian Pemprov akan menggelar pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tujuannya untuk meminta masukan, saran dan pendapat mengenai draf Raperda merger BPR tersebut.

“Begitu kita anggap siap dan konsultasi dengan Biro Hukum, kemudian dimasukkan nanti ke DPRD,” tegasnya.

AYA

Tidak hanya bahan tambang dan makanan, NTB juga memiliki industri garam yang sudah tetkenal, hanya saja butuh pengolahan, tentu dengan mengolah garam biasa tersebut hingga menjadi garam beryodium

MATARAM.lombokjournal.com — Dalam acara Rapat pimpinan (Rapim) yang diadakan Pemerintah Provinsi, Gubernur NTB minta Kepada Dinas Perindustrian agar meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat NTB.

Kepala Dinas Perindustrian, Andi Pramaria  saat dikonfirmasi menyatakan,  pihaknya akan mengolah bahan yang di NTB untuk bisa mendapatkan nilai tambah .

“Ini merupakan arahan pak gubenur saat rapat pimpinan,” ujar Andi, Selasa (05/03).

Andi mencontohkan, jika kemarin itu hanya  bahan tambang yang dikirim langsung, sekarang jangan dikirim dalam bentuk bijih saja tetapi  diolah dulu di NTB baru dibawa ke luar.

“Kita olah dulu baru dikirim keluar, nantinya bisa menambah nilai jual,” katanya.

Selain bahan tambang, industri bahan makanan juga akan diolah terlebih dahulu di NTB agar bisa meningkatkan nilai jual.

Selain itu, untuk bisa membuat bahan makanan yang bisa dikirim ke luar NTB, kita harus punya mesin induk dari mesin itu antara lain itu mesin  bungkus, pemotong itu harus punya.

Tidak hanya Bahan tambang dan makanan, NTB juga memiliki industri garam yang sudah tetkenal, hanya saja butuh pengolahan yang lebih. Tentu dengan mengolah garam biasa tersebut hingga menjadi garam beryodium.

Langkah konkrit yang dilakukan Dinas Perinduatrian lebih terfokus ke pengolahan, karena diketahui semua hasil tambang makanan dan garam NTB memang potensial menembus pasar luar yang tidak hnya bisa dikonsumsi oleh masyarakat NTB saja.

“Kalau kita  bisa mengirim itu tentu  akan memdatangkan uang, klu diasarkan di NTB kan hanya muter di NTB  saja,” tegasnya..

Fokus kita  bagimana kita,  sekarang kita akan meperbaiki semuanya baik dari segi  kemasan, dan cita rasanya.

AYA

Perusahaan konstruksi dan infrastruktur asal Perancis, Vincent SA, akan membangun infrastruktur dasar dalam kawasan,  enam hotel berstandar internasional, convention hall, dan sirkuit MotoGP di lahan seluas 130 hektare

MATARAM.lombokjournal.com — Lombok makin diminati para investor untuk berinvestasi, sejak, penetapan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah sebagai tuan rumah MotoGP 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Gita Ariadi mengatakan itu, Selasa (05/03) di Mataram.

“Dampaknya sangat bagus untuk iklim investasi di Lombok yang sempat menurun akibat bencana gempa. Investor yang sempat ragu kini kembali tertarik berinvestasi di Lombok,” jelas Lalu Gita.

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang mengelola KEK Mandalika juga mematangkan persiapan pembangunan sirkuit.

Gita yang juga menjabat sebagai Komisaris ITDC mengungkapkan perusahaan konstruksi dan infrastruktur asal Perancis, Vincent SA, akan membangun infrastruktur dasar dalam kawasan,  enam hotel berstandar internasional, convention hall, dan sirkuit MotoGP di lahan seluas 130 hektare.

Saat ini, baik ITDC dan Vinci SA sedang melakukan sejumlah tahapan studi terkait rencana pembangunan konstruksi yang berkualitas dan tahan gempa. Mengingat Pulau Lombok mengalami bencana gempa pada tahun lalu, meski dampak terparah berada di Lombok bagian barat dan utara.

Gita menyebutkan, pembangunan sirkuit untuk MotoGP akan mulai dilakukan pada Oktober mendatang.

“Ada tahapan persiapan, tahapan pelelangan, sesungguhnya kegiatannya (di luar sirkuit) sudah mulai, konstruksi sirkuit sendiri kurang dari setahun sudah bisa selesai,” jelas Gita.

Gubernur Zulkieflimansyah, kata Gita, telah membentuk panitia khusus untuk percepatan dan pemantapan kesiapan MotoGP.

Tim ini, akan membahas soal sejumlah langkah strategis agar masyarakat NTB bisa terlibat dan mengambil  manfaat dari penyelenggaraan MotoGP pada 2021.

“Pak Gubernur membentuk panitia untuk mendetailkan semua aspek agar penyelenggaraan MotoGP bisa memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat NTB,” katanya.

AYA

Driver diminta menguasi situasi, paling tidak drivernya tahu tentang potensi pariwisata NTB seperti apa

MATARAM.lombokjournal.com — Salah satu andalan dari NTB adalah pariwisata, karenanya, peranan perusahaan taxi Blue Bird  sangat penting untuk menjadi guide atau pemandu wisata. Driver  atau supir harus dibekali ilmu-ilmu pengetahuan seputar Nusa Tenggara Barat.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. Hj. Sitti Rohmi Djalillah menyampaikan itu saat meresmikan Peluncuran Taxi Blue Bird 7 Seater, pada Jumat (01/03).

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat juga memberikan masukan kepada para driver untuk selalu komunikatif kepada para penumpang atau wisatawan agar kesan wisatawan khususnya tidak berkurang.

Sehingga kita dapat menunjukan keindahan Nusa Tenggara Barat yang luar biasa ini dilengkapi dengan pelayanan yang sebaik-baiknya.

“Driver harus menguasi situasi, paling tidak drivernya tahu tentang potensi pariwisata NTB seperti apa. Apa yang sudah baik ini, harus semakin baik dan dapat bersinergi semua untuk mengedepankan pelayanan,”  katanya.

Direktur Utama PT. Blue Bird Tbk, Andrianto Djokosoetono, menjelaskan, ini adalah bagian dari keinginan dan kebutuhan dari pelanggan.

“Blue Bird selalu berkomitmen untuk selalu berpartisipasi aktif menunjang program pemerintah, bukan hanya transportasi dalam kota, tapi juga untuk kebutuhan pariwisata,”  tuturnya.

Andrianto berterima kasih kepada Pemerintah Daerah telah mendukung adanya kendaraan 7 Seater yang dapat memuat penumpang lebih banyak, sehingga dapat melayani dengan variasi yang lebih banyak kepada pengunjung.

Peresmian ini dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Ketua DPD ORGANDA NTB, Kepala Jasa Raharja NTB, Kepala Dinas Perhubungan Kota, DIRLANTAS POLDA NTB serta karyawan Lombok Taksi.

AYA/hms NTB

Masyarakat NTB juga harus mempersiapkan diri sejak saat ini untuk menyambut pagelaran MotoGP,  karena  penyelenggaraan MotoGP 2021sudah berada di depan mata

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah menilai pemilihan Lombok sebagai tuan rumah MotoGP 2021 memberikan angin segar bagi iklim investasi di NTB.

“Menurut saya menarik karena akan mengudang investasi lain, orang yang tadinya ragu-ragu di KEK Mandalika ketika pemerintah sudah umumkan (tuan rumah) maka ada kepastian,” kata Gubernur Zul.

Zul, sapaan akrab Zulkieflimansyah, mengatakan para investor sangat memerlukan kepastian dalam hal investasi di sebuah tempat.

Dengan begitu, kata Zul, para investor, baik di bidang perhotelan dan infrastruktur pendukung pariwisata lainnya akan semakin tertarik menanamkan modalnya di NTB, terutama Pulau Lombok.

Zul menambahkan, masyarakat NTB juga harus mempersiapkan diri sejak saat ini untuk menyambut pagelaran MotoGP. Zul menilai, waktu penyelenggaraan MotoGP 2021sudah berada di depan mata.

“SDM kita mulai harus dilatih dari sekarang,” tegasnya.

Zul menambahkan, sejumlah hal yang perlu dilakukan ialah pembangunan akses jalan dari Bandara Internasional Lombok ke KEK Mandalika serta penataan destinasi wisata di luar KEK Mandalika.

“Ini dimaksudkan agar para turis nantinya bisa juga berkunjung ke destinasi wisata lain yang ada di Lombok,” kata Zul.

AYA