Selama ini yang menjadi kendala pasca panen yakni penyerapannya, sehingga banyak di antara hasil produksi pertanian mengalami kerugian

MATARAM.lombokjournal.com —  Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menginvestasikam pembangunan Modern Rice Milling Plant (MRMP) di Pulau Sumbawa yang mencapai Rp 138 miliar.

Sumbawa merupakan sentra produksi pertanian, khusunya gabahnya cukup tinggi.

“Kurang Lebih nilai invetasinya Rp 138 miliar. Karena sumbawa termasuk sentra produksi kemudian panennya lebih besar. Diharapakan kita bangun dan maksimal penyerapannya disitu,” kata Kepala Drive Perum Bulog Provinsi NTB, Ramlan UE, Selasa (12/03).

Dijelaskan, dengan adanya pengembangan MRMP ini banyak hal yang bisa dirasakan oleh masyarakat, mulai dari memberikan kontribusi serapan pengadaan lebih besar, kemudian dapat menyerap tenaga kerja masyarkat setempat.

“Jadi pembangunan MRMP di Sumbawa ini, artinya ada pemberdayaan untuk ekonomi masyarakat setempat,” terangnya.

Ramlan mengatakan, selama ini yang menjadi kendala pasca panen yakni penyerapannya, sehingga banyak diantara hasil produski pertanian yang mengalami kerugian.

Kendati kurangnya penyerapan, pembagunan tersebut dapat membantu hasil produski petani dapat memiliki nilai tambah.

“Maka dari itu semua hasil komoditas pertanian, terutama gabah beras itu bisa diserap dan masalah kualitas harga bisa diselesaikan dengan dibangunnya MRMP,” ungkapnya.

Selain itu, ini salah satu pendukung untuk mendorong adanya industrialisasi yang selama diprogramkan oleh Gubenur NTB Zulkfliemansyah.

Ramlan mengaku, proses pembangunan MRMP ini mendapat dukungan dari pemerintah. Mengingat saat ini Pemprov NTB tengah gencar untuk meningkatkan industrialisasi baik itu di tingkat pertanian, peternakan hingga perikanan.

“Industrialisasi ada sudah disana, makanya kemarin kita sudah melaporkan ke pak gubenur, beliau sangat antusias dan mendukung. Bahkan bupati Sumbawa sangat mendukung itu dan bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Sementara itu, untuk pembangunan tersebut terdiri mulai dari drying centre, milling dan silo. Bahkan dapat membuat produksi beras kemasan premium yang sesuai dengan frekuensi kebutuhan masyarakat.

Tak hanya itu, potensi untuk mengrim beras keluar daerah pun semakin luas.

“Justru semakin besar peluangnya kita bisa menciptakan beras sesuai frekuensi masyarakat dengan beras kualitas premium,” katanya.

Ramlan mengatakan, kapasitas produksi untuk rice to rice itu 30 ton per jam. Jadi sekitar 300 ton sehari dapat diserap sedangkan untuk silo sekitar 18rb ton.

“Tetapi nanti pasti ada pergerakannya lagi, itu sehari saja bisa menyerap 300 ton dan ini dibangun di atas tanah seluas 4 hektar,” pungkasnya.

AYA

Saat ini selain dengan ISOF, perindustrian juga bekerja sama dengan Tokopedia dan Bukalapak yang merupakan suatu aplikasi yang memudahkan para IKM untuk memasarkan produk mereka.

MATARAM.lombokjournal.com —  Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mengundang para pelaku industri Kecil menengah yang (IKM )bertempat di Kantor Dinas Perindustrian NTB.

Dalam acara ini dihadiri puluhan pelaku Usaha IKM di NTB sekaligus memamerkan hasil industri olahan mereka.

Kepala Perindustrian NTB Andi Pramaria menjelaskan tujuan dari kegiatan sebagai upaya  mengumpulkan para IKM untuk menyamakan presepsi antara IKM dan Dinas Perindustrian.

Selain itu tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini yakni untuk mendengar aspirasi para usaha IKM di ntb tentang apa saja yg dibutuhkan selama menjalankan usaha mereka.

“Kita kumpulkan Pelaku IKM ini supaya tujuan dan mau kita sama,karena kita dan IKM kadang keinginnnya gak sama, kita serap apa kemauan dan aspirasi para pelaku IKM,” ujarnya pada Sabtu (09/03).

Acara yang dihadiri langsung oleh Ketua TPKK sekaligus sebagai Ketua Dewan Kerajinan Daerah (Dekranasda) Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkiefkimansyah.

Dikatakannya, kegiatan yang diadakan oleh Dinas Perindustrian ini merupakan sebuah Langkah kongkrit untuk bertemu langsung dan menyerap aspirasi dari pelaku IKM yang ada di NTB.

Niken menekankan, jika kegiatan mengumpulkan IKM ini agar terus dilaksnakan oleh dinas perindustrian.

“Kalau bisa, agar para IKM yang ada dibina supaya bisa menghasilkan produk yang berdaya saing” ujarnya

Ke depan agar para IKM bisa lebih mandiri lagi dalam menegelola usahanya. Seperti diketahui, saat ini selain dengan ISOF, perindustrian juga bekerja sama dengan Tokopedia dan Bukalapak yang merupakan suatu aplikasi yang memudahkan para IKM untuk memasarkan produk mereka.

“Dengan bekerja sama dengan dua situs jual beli online ternama tersebut ,sebagai salah satu langkah strategis Dinas Perindustrian NTB memfasilitasi IKM dalam peningatan kapasitas serta promosi produk mereka,” pungkasnya

AYA

Perda 10 tahun 2016 dirasa tidak dapat berjalan sesuai harapan, sehingga Pemprov merubahnya dengan Perda baru dengan harapan proses merger BPR dapat segera selesai

MATARAM.lombokjournal.com — Proses merger 8 PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB menjadi PT. Bank BPR NTB, yang dilakukan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) NTB sempat tertunda. Namun kini ditargetkan akhir 2020 mendatang telah selesai dan PT BPR bisa berjalan.

Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, H Wirajaya Kusuma, mengatakan, pelaksaan merger BPR ini sudah dalam tahapan menyiapkan tim konsolidasi.

Tim ini yang akan mengkonsolidasikan proses merger BPR. Hal tersebut telah dicanangkan pada 2016 lalu, sesuai dengan Peraturan Daerah 10 tahun 2016 untuk proses penggabungan dan perubahan badan hukuman maksimal 1 tahun.

Namun hingga kini belum dapat terlaksana, sehingga dengan perubahan perda kali ini bisa selesai tahun ini.

“Kita harapkan ini dalam tahun ini tuntas semua. Dan tahun 2020 sudah beroperasi. Jadi dari aspek regulasi maupun IT dan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM),” ujar Wirajaya,

Ia menjelaskan, ada beberapa hal yang cukup substantif akan diubah dalam Perda Merger BPR yang lama. Di antaranya, mengenai pengelolaan BPR. Ada persyaratan-persyaratan mengenai pengurus BPR, baik Direksi maupun Komisaris sesuai Permendagri.

Kemudian mengenai dividen juga akan disesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi. Ia mengatakan, tidak banyak yang diubah dalam revisi Perda Merger BPR tersebut.

“Saya harapkan kesiapan ini, sehingga seiring dengan nanti pembahasan aspek legalnya perda-nya. Dan ada beberapa item yang dilakukan perubahan,” terangnya.

Menurutnya dengan Perda 10 tahun 2016 lalu dirasa tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan. Sehingga kali ini Pemprov merubahnya dengan Perda baru yang harapannya proses merger BPR kali ini dapat segera selesai.

Meskipun untuk berubah PD BPR ke PT BPR membutuhkan proses yang panjang.

“Makanya ada konsolidasi itu, kalau dia di amat perda 10 tahun 2016 itu dia batas maksimal satu tahun, tapi itu kan sulit sekarang saja tidak bisa. Jadi itu perdanya mau dirubah, beberapa ikon yang mengaturnya,” ungkapnya.

Dikatakannya revisi perda Merger BPR merupakan salah satu item proses konsolidasi tersebut.

Secara paralel, proses konsolidasi itu sedang berjalan. Misalnya, pihaknya memastikan IT BPR se – NTB benar-benar siap jelang penggabungan menjadi PT.

‘’Sehingga pada saat digabung itu kita sudah siap. Proses konsolidasi ini sedang berjalan. Kalau mengenai perda, salah satu item yang kita persiapkan,” katanya.

Ia menambahkan Raperda tentang merger PD. BPR NTB belum dimasukkan ke Program Legislasi Daerah (Prolegda) DPRD NTB.

Saat ini masih dilakukan pengkajian dengan tim ahli. Setelah naskah akademis Raperda merger BPR siap. Baru kemudian Pemprov akan menggelar pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tujuannya untuk meminta masukan, saran dan pendapat mengenai draf Raperda merger BPR tersebut.

“Begitu kita anggap siap dan konsultasi dengan Biro Hukum, kemudian dimasukkan nanti ke DPRD,” tegasnya.

AYA

Tidak hanya bahan tambang dan makanan, NTB juga memiliki industri garam yang sudah tetkenal, hanya saja butuh pengolahan, tentu dengan mengolah garam biasa tersebut hingga menjadi garam beryodium

MATARAM.lombokjournal.com — Dalam acara Rapat pimpinan (Rapim) yang diadakan Pemerintah Provinsi, Gubernur NTB minta Kepada Dinas Perindustrian agar meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat NTB.

Kepala Dinas Perindustrian, Andi Pramaria  saat dikonfirmasi menyatakan,  pihaknya akan mengolah bahan yang di NTB untuk bisa mendapatkan nilai tambah .

“Ini merupakan arahan pak gubenur saat rapat pimpinan,” ujar Andi, Selasa (05/03).

Andi mencontohkan, jika kemarin itu hanya  bahan tambang yang dikirim langsung, sekarang jangan dikirim dalam bentuk bijih saja tetapi  diolah dulu di NTB baru dibawa ke luar.

“Kita olah dulu baru dikirim keluar, nantinya bisa menambah nilai jual,” katanya.

Selain bahan tambang, industri bahan makanan juga akan diolah terlebih dahulu di NTB agar bisa meningkatkan nilai jual.

Selain itu, untuk bisa membuat bahan makanan yang bisa dikirim ke luar NTB, kita harus punya mesin induk dari mesin itu antara lain itu mesin  bungkus, pemotong itu harus punya.

Tidak hanya Bahan tambang dan makanan, NTB juga memiliki industri garam yang sudah tetkenal, hanya saja butuh pengolahan yang lebih. Tentu dengan mengolah garam biasa tersebut hingga menjadi garam beryodium.

Langkah konkrit yang dilakukan Dinas Perinduatrian lebih terfokus ke pengolahan, karena diketahui semua hasil tambang makanan dan garam NTB memang potensial menembus pasar luar yang tidak hnya bisa dikonsumsi oleh masyarakat NTB saja.

“Kalau kita  bisa mengirim itu tentu  akan memdatangkan uang, klu diasarkan di NTB kan hanya muter di NTB  saja,” tegasnya..

Fokus kita  bagimana kita,  sekarang kita akan meperbaiki semuanya baik dari segi  kemasan, dan cita rasanya.

AYA

Perusahaan konstruksi dan infrastruktur asal Perancis, Vincent SA, akan membangun infrastruktur dasar dalam kawasan,  enam hotel berstandar internasional, convention hall, dan sirkuit MotoGP di lahan seluas 130 hektare

MATARAM.lombokjournal.com — Lombok makin diminati para investor untuk berinvestasi, sejak, penetapan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah sebagai tuan rumah MotoGP 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Gita Ariadi mengatakan itu, Selasa (05/03) di Mataram.

“Dampaknya sangat bagus untuk iklim investasi di Lombok yang sempat menurun akibat bencana gempa. Investor yang sempat ragu kini kembali tertarik berinvestasi di Lombok,” jelas Lalu Gita.

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang mengelola KEK Mandalika juga mematangkan persiapan pembangunan sirkuit.

Gita yang juga menjabat sebagai Komisaris ITDC mengungkapkan perusahaan konstruksi dan infrastruktur asal Perancis, Vincent SA, akan membangun infrastruktur dasar dalam kawasan,  enam hotel berstandar internasional, convention hall, dan sirkuit MotoGP di lahan seluas 130 hektare.

Saat ini, baik ITDC dan Vinci SA sedang melakukan sejumlah tahapan studi terkait rencana pembangunan konstruksi yang berkualitas dan tahan gempa. Mengingat Pulau Lombok mengalami bencana gempa pada tahun lalu, meski dampak terparah berada di Lombok bagian barat dan utara.

Gita menyebutkan, pembangunan sirkuit untuk MotoGP akan mulai dilakukan pada Oktober mendatang.

“Ada tahapan persiapan, tahapan pelelangan, sesungguhnya kegiatannya (di luar sirkuit) sudah mulai, konstruksi sirkuit sendiri kurang dari setahun sudah bisa selesai,” jelas Gita.

Gubernur Zulkieflimansyah, kata Gita, telah membentuk panitia khusus untuk percepatan dan pemantapan kesiapan MotoGP.

Tim ini, akan membahas soal sejumlah langkah strategis agar masyarakat NTB bisa terlibat dan mengambil  manfaat dari penyelenggaraan MotoGP pada 2021.

“Pak Gubernur membentuk panitia untuk mendetailkan semua aspek agar penyelenggaraan MotoGP bisa memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat NTB,” katanya.

AYA

Driver diminta menguasi situasi, paling tidak drivernya tahu tentang potensi pariwisata NTB seperti apa

MATARAM.lombokjournal.com — Salah satu andalan dari NTB adalah pariwisata, karenanya, peranan perusahaan taxi Blue Bird  sangat penting untuk menjadi guide atau pemandu wisata. Driver  atau supir harus dibekali ilmu-ilmu pengetahuan seputar Nusa Tenggara Barat.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. Hj. Sitti Rohmi Djalillah menyampaikan itu saat meresmikan Peluncuran Taxi Blue Bird 7 Seater, pada Jumat (01/03).

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat juga memberikan masukan kepada para driver untuk selalu komunikatif kepada para penumpang atau wisatawan agar kesan wisatawan khususnya tidak berkurang.

Sehingga kita dapat menunjukan keindahan Nusa Tenggara Barat yang luar biasa ini dilengkapi dengan pelayanan yang sebaik-baiknya.

“Driver harus menguasi situasi, paling tidak drivernya tahu tentang potensi pariwisata NTB seperti apa. Apa yang sudah baik ini, harus semakin baik dan dapat bersinergi semua untuk mengedepankan pelayanan,”  katanya.

Direktur Utama PT. Blue Bird Tbk, Andrianto Djokosoetono, menjelaskan, ini adalah bagian dari keinginan dan kebutuhan dari pelanggan.

“Blue Bird selalu berkomitmen untuk selalu berpartisipasi aktif menunjang program pemerintah, bukan hanya transportasi dalam kota, tapi juga untuk kebutuhan pariwisata,”  tuturnya.

Andrianto berterima kasih kepada Pemerintah Daerah telah mendukung adanya kendaraan 7 Seater yang dapat memuat penumpang lebih banyak, sehingga dapat melayani dengan variasi yang lebih banyak kepada pengunjung.

Peresmian ini dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Ketua DPD ORGANDA NTB, Kepala Jasa Raharja NTB, Kepala Dinas Perhubungan Kota, DIRLANTAS POLDA NTB serta karyawan Lombok Taksi.

AYA/hms NTB

Masyarakat NTB juga harus mempersiapkan diri sejak saat ini untuk menyambut pagelaran MotoGP,  karena  penyelenggaraan MotoGP 2021sudah berada di depan mata

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah menilai pemilihan Lombok sebagai tuan rumah MotoGP 2021 memberikan angin segar bagi iklim investasi di NTB.

“Menurut saya menarik karena akan mengudang investasi lain, orang yang tadinya ragu-ragu di KEK Mandalika ketika pemerintah sudah umumkan (tuan rumah) maka ada kepastian,” kata Gubernur Zul.

Zul, sapaan akrab Zulkieflimansyah, mengatakan para investor sangat memerlukan kepastian dalam hal investasi di sebuah tempat.

Dengan begitu, kata Zul, para investor, baik di bidang perhotelan dan infrastruktur pendukung pariwisata lainnya akan semakin tertarik menanamkan modalnya di NTB, terutama Pulau Lombok.

Zul menambahkan, masyarakat NTB juga harus mempersiapkan diri sejak saat ini untuk menyambut pagelaran MotoGP. Zul menilai, waktu penyelenggaraan MotoGP 2021sudah berada di depan mata.

“SDM kita mulai harus dilatih dari sekarang,” tegasnya.

Zul menambahkan, sejumlah hal yang perlu dilakukan ialah pembangunan akses jalan dari Bandara Internasional Lombok ke KEK Mandalika serta penataan destinasi wisata di luar KEK Mandalika.

“Ini dimaksudkan agar para turis nantinya bisa juga berkunjung ke destinasi wisata lain yang ada di Lombok,” kata Zul.

AYA

Lahan garam di NTB saat ini sekitar 9000 Hektare , Namun yang baru di garap sekitar 2.300 H yang loksinya  dominan di Sumbawa, Bima,Lombok Timur, Lombok Barat dan Lombok Tengah

MATARAM.lombokjournal.com — Dinas Kelautan dan perikanan NTB menyatakan Produksi garam di NTB pada tahun 2018 mencapai 147 ribu Ton dalam bentuk garam kasar.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Lalu  Hamdi menyatakan, dengan jumlah produksi tersebut sudah termasuk bagus walau harga per kilo garam saat ini hanya mencapai Rp.600 saja .

“Jadi sudah cukup bagus sedangkan harga  per kilo saat ini 600 rupiah/Kg, ” katanya.

Hamdi menyatakan, jika harga itu masih termasuk harga bisa atau normal. Namun jika ingin menaikan harga dan kualitas garam maka perlu dilakukan peningkatan dari segi pengolahan.

Kendati saat ini, harga jual garam masih dirasa kecil. Hal tersebut dirasakan oleh para petani, mengingat selama ini garam hanya dijual dalam bentuk kasar saja.

“Kalau kita mau tingkatkan harga, ini harus mengolah garam, artinya tidak harus dijual dalam bentuk garam kasar,” jelas Hamdi.

Agar harga jualnya dapat lebih tinggi, petani garam harus melakukan pengolahan garam rumah tangga dengan cara memperbaiki kemasannya. Harus DIolah mejadi garam ibu rumah tangga, kemasannya kita perbaiki maka harganya  bisa menjadi 8000/kg,.

Industri rumahan tersebut yang akan dikembangkan oleh Dinas Kelautan dan Perikananan Provinsi NTB di tahun 2019. Jadi untuk produksi garam kasar memang harganya Rp 600, sehingga hal tersebut akan dikembangkan menjadi industri garam yang meningkatkan nilai tambah.

“Kita sedang rancang untuk meningkatkan nilai tambahnya itu, “ kata Hamdi.

Lahan garam di NTB saat ini sekitar 9000 Hektare , Namun yang baru di garap sekitar 2.300 H yang loksinya  dominan di Sumbawa, Bima,Lombok Timur, Lombok Barat dan Lombok Tengah.

Produksi garam sebagian besar dikirim ke luar daerah. Jadi kurang lebih, diperkirakan kebutuhan garam NTB maskimal  18 ribu ton, berarti  selisih antara 147 ribu dengan 18 ribu ton dikirim ke luar daerah.

“Maka untuk tingkatkan nilai tambang melalui pengolahan garam,” kata Hamdi.

AYA

Keberadaan bandara lama Selaparang di Mataram yang bisa digunakan sebagai hanggar atau lahan parkir pesawat, bisa menjadi salah satu solusi alternatif untuk memberikan insentif kebijakan pada maskapai

lombokjournal.com —

KUALA LUMPUR  ;   Dalam kunjungan ke KBRI Malaysia, pertemuan antara Gubernur Zulkirflimansyah dengan Debes RI, Rusdi Kirana juga sempat dibicarakan terkait mahalnya harga tiket pesawat dan upaya untuk menurunkannya.

Sebelumnya terkait beasiswa, Rusdi yang juga pendiri dan pemilik maskapai Lion Group menjelaskan, selain beasiswa di kampus-kampus Malaysia, program yang bisa direalisasikan  adalah pendidikan aviasi atau penerbangan.

“Akan kami bantu supaya bisa sekolah di Malaysia setahun untuk teorinya, kemudian lanjut 2 tahun kerja praktik di pusat perawatan pesawat dan fasitas penerbangan Lion Group di Batam. Sudah ada anak TKI yang berprestasi, kami sekolahkan model seperti itu hingga akhirnya jadi pilot ,” ujar Rusdi.

Posisi Rusdi Kirana sebagai pemilik Lion Group, sejalan dengan kepentingan Pemprov NTB dalam menggeliatkan kembali kunjungan wisatawan pascabencana gempa bumi.

Gubernur Zul juga meminta bantuan Rusdi untuk memperbanyak frekuensi dan rute penerbangan Lion Group dari dan ke Lombok, sekaligus untuk menurunkan harga tiket.

Gubernur menyampaikan, harga tiket yang mahal ini jelas memukul upaya pariwisata NTB untuk bangkit dari keterpurukan pascagempa.

“Begitu juga makin berkurangnya “direct flight” ke Lombok. Kami berharap Lion Group bisa membantu NTB dengan memperbanyak penerbangan langsung dari luar negeri atau dalam negeri ke Lombok” ungkap Gubernur Zul.

Dubes Rusdi Kirana menekankan, jika melambungnya harga tiket memang jadi persoalan baru di dunia transportasi udara.

Menurutnya, butuh kerja sama yang baik dan terpadu antara maskapai dengan pemerintah daerah dan juga PT Angkasa Pura sebagai pengelola bandara-bandara di berbagai wilayah.

“Maskapai Lion Group beroperasi 11 jam per harinya, sebagai salah satu strategi mengejar tiket murah. Tapi dengan 11 jam menyebabkan jadwal kami sering tidak on time. Akhirnya publik protes. Lion sering” diomelin” karena telat atau delay melulu. Nah sekarang jadi 7 jam beroperasi, supaya bisa tepat waktu. Tapi konsekuensinya tiket nggak lagi bisa murah,” jelas Rusdi.

Untuk mengakomodir kebutuhan  seperti yang diungkapkan Gubernur NTB, Rusdi menjelaskan perlunya subsidi atau insentif kebijakan dari Pemda setempat.

Misalnya Pemda menyediakan lahan untuk dijadikan tempat parkir atau hanggar tambahan bagi pesawat sehingga mengurangi anggaran Maskapai.

Gubernur Zul menyatakan bakal mempertimbangkan masukan dari owner Lion Group itu.

Keberadaan bandara lama Selaparang di Mataram yang bisa digunakan sebagai hanggar atau lahan parkir pesawat, bisa menjadi salah satu solusi alternatif untuk memberikan insentif kebijakan pada maskapai.

Pada akhirnya, diharapkan relasi simbiosis mutualisme itu bisa berdampak pada penurunan harga tiket dan juga memperbanyak frekuensi penerbangan dari dan ke Lombok, termasuk rute-rute direct flight.

AYA/Hms NTB

Hampir di semua Desa dari lebih dari seribu Desa yang ada di Provinsi NTB,  memiliki potensi ekonomi dengan sumber daya alam yang beragam dan masing-masing punya keunggulan

lombokjournal.com —

MATARAM  ;   Sektor pertanian dan pariwisata yang menjadi dua unggulan Pemprov NTB sebagai prioritas dalam strategi pembangunan daerah, harus membawa manfaat bagi masyarakat, termasuk di pedesaan.

Calon Anggota DPD RI Nomor Urut 33, H Irzani mengatakan, potensi di dua sektor ini punya banyak manfaat dimana masyarakat pedesaan bisa mengakses, manfaat ekonomi dan juga lapangan pekerjaan.

Namun, harus ada pula semangat dan inovasi dari masyarakat dan pemerintah desa bersangkutan untuk menangkap peluang ini.

Menurut Irzani, salah satu caranya adalah dengan melakukan revitalisasi dan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes yang baik nantinya diharapkan dapat menjadi lembaga ekonomi yang menjadi kunci untuk memicu pergerakan ekonomi desa ke depan.

“Di dalamnya terdapat aspek pemberdayaan secara utuh, tidak hanya pemberdayaan ekonomi, melainkan juga pembangunan kelembagaan, penguatan kapasitas SDM dan manajerial, pengembangan jejaring ekonomi dan hilirisasi ekonomi,” kata H Irzani, Senin (25/02)

Irzani menegaskan, dengan peran BUMDes yang kuat maka bukan tidak mungkin Desa bisa menjadi kekuatan ekonomi daerah.

Ia mengatakan, hal ini juga yang mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), terus berupaya giat menginisiasi pembentukan BUMDes di Indonesia, termasuk di NTB.

Berdasarkan data Kemendes PDTT, paparnya, pada akhir 2014, jumlah BUMDes hanya 1.022. Namun hingga akhir tahun 2017 meningkat menjadi 39.149 BUMDes.

Kemudian pada 2018 tercatat sekitar 56% desa telah memiliki BUMDes. Sementara itu di NTB ada 1137 desa/kelurahan yang terdiri dari 995 desa dan 142 kelurahan .

Revitalisasi dan Optimalisasi BumDes

Untuk NTB sendiri, kata Irzani, BUMDes bisa didorong untuk dibentuk di setiap Desa. Sementara BUMDes yang sudah ada namun belum maksimal harus direvitalisasi dan dioptimalisasi ke depan.

Pasalnya, hampir di semua Desa dari lebih dari seribu Desa yang ada di Provinsi NTB,  memiliki potensi ekonomi dengan sumber daya alam yang beragam dan masing-masing punya keunggulan.

“Tinggal bagaimana BUMDes ini benar-benar memiliki SDM yang handal dan mumpuni. Nah di sinilah perlu peran supervisi dan pendampingan dari Pemprov maupun Pemda di mana Desa itu berada,” ujar Irzani yang pernah menjadi Tim Penyelaras Kebijakan Gubernur NTB tahun 2008 s.d tahun 2018.

Menurut Irzani ada banyak potensi Desa yang bisa digali oleh BUMDes, dimana semua pasti berhubungan juga dengan sektor pertanian dan pariwisata.

Ia mencontohkan, desa-desa yang memiliki sumber mata air bagus seperti desa-desa di lingkar Gunung Rinjani, bisa membuka unit usaha  air mineral dalam kemasan.

Hasil produksinya bisa diserap oleh industri pariwisata seperti perhotelan, restauran dan rumah makan. Pemda Kabupaten/Kota juga bisa menyerap produk BUMDes itu untuk keperluan konsumsi perkantoran Dinas atau OPD.

“Produk air mineral dalam kemasan ini juga akan memenuhi kebutuhan masyarakat, yang misalnya sedang ada hajatan atau ada acara besar. Dan sisi lainnya, harga juga akan lebih bersaing dengan air mineral dari luar,” katanya.

Core Bisnis BumDes

Menurutnya, air minum kemasan akan menjadi Core Bisnis yang bagus bagi BUMDes, karena pengelolaannya baik dari sisi produksi hingga pemasaran juga cukup mudah dan murah.

Sayangnya, potensi ini belum banyak dimanfaatkan. Hal yang sama juga bisa dilakukan di Desa-Desa dengan potensi pertanian hortikultura.

Irzani mencontohkan, Desa penghasil sayur dan buah-buahan bisa membentuk BUMDes dengan unit usaha yang menyuplai kebutuhan sayur dan buah-buahan ke industri pariwisata yang ada.

Pun demikian dengan Desa dengan sumber potensi Perikanan dan Kelautan, bahkan Desa dengan potensi kerajinan.

“Desa di pesisir yang potensi garam misalnya. Ini juga bisa BUMDes memfokuskan mengelola potensi industri garam, seperti di Bima,” tegasnya.

Irzani mengatakan, revitalisasi dan optimalisasi BUMDes tentu saja membutuhkan effort atau upaya yang kuat dari masyarakat, dan dengan dukungan dari pemerintahan di atasnya termasuk Pemda Kabupaten/Kota, dan Pemprov NTB.

Salah satu cara sederhananya adalah membagi tiap Dinas/OPD untuk melakukan supervisi dan pendampingan. Misalnya satu OPD mendampingi berapa BUMDes, yang mana usaha BUMDes itu berkaitan dengan sektor yang menjadi tupoksi OPD bersangkutan.

Selain supervisi Pemda, papar Irzani, keberadaan Sarjana Desa juga bisa digunakan untuk memperkuat kelembagaan BUMDes. Sehingga putra-putri desa yang selesai kuliah dan menyandang predikat Sarjana bisa kembali mengabdi untuk mengembangkan perekonomian desa mereka.

Irzani menambahkan, semangat one village one product yang dulu pernah digaungkan juga bisa kembali dimaksimalkan dengan pemberdayaan BUMdes ini.

Dalam jangka panjang, sistem pemasaran dan rantai demand dan suplai kebutuhan bahkan bisa terintegrasi antar Desa-Desa melalui BUMDes masing-masing.

“Bagi saya, bagaimana membangun ekonomi dari desa itu yang terpenting.

Sebab sejatinya keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu daerah itu adalah akumulasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi di pedesaan-nya,” katanya menjelaskan .

Me