Harga Jagung dan Keprihatinan Petani di NTB

Tengkulak membeli jagung petani dengan harga jagung sangat rendah karena Bulog lambat dalam menyerap hasil panen

Lombokjournal.com ~ Bagi sebagian petani jagung Nusa Tenggara Barat (NTB), bulan Januari-Mei ini adalah masa panen raya. Apa daya, harga jagung jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan sebesar Rp5.500 per kilogram.

Saat ini, harga jagung di lapangan sekitar Rp4.200 per kilogram. Bahkan kurang dari itu di beberapa tempat (Rp2.800 per kilogram). Kenyataan ini tentu bertolak belakang dengan harapan petani.

Melihat kenyataan tersebut, Ketua Komisi II DPRD NTB H. Lalu Pelita Putra, buka suara. Sebagai bentuk keprihatinan dan empati.

“Kalau pemerintah tidak bisa membantu petani, lebih baik beri imbauan agar mereka tidak menanam jagung. Jangan beri harapan palsu, kasihan petani,” tegas Pelita (suarantb.com Senin, 21/04).

Menurutnya, semangat petani untuk menanam jagung dipicu oleh informasi yang menyebutkan bahwa pemerintah melalui Bulog akan menyerap hasil panen dengan harga layak.

Namun kenyataannya, Bulog disebut-sebut belum melakukan pembelian dengan alasan gudang penuh.

“Yang lebih memprihatinkan, kami mendapat informasi bahwa Bulog belum menyerap hasil panen dengan alasan kapasitas gudang penuh. Padahal, Presiden dan Menteri Perdagangan sudah menyampaikan secara tegas bahwa Bulog akan menyerap jagung petani,” ujar politisi PKB ini.

“Jangan sampai petani merasa dikhianati. Pemerintah harus hadir dan mendengar jeritan petani,” tegasnya.

Pemerhati Ekonomi Pembangunan NTB Giri Arnawa, dalam laman facebook-nya (Senin, 21/04) memberi analisa dan rekomendasi solusi penyebab anjloknya harga jagung tersebut. Setidaknya, ada tiga variabel penting yang harus diperhatikan untuk dicermati dan dimplementasikan.

Pertama, penyebab harga jagung di bawah HPP. Hal ini disebabkan oleh:

Dominasi tengkulak dan ketidakefektifan penyerapan Bulog

Tengkulak membeli jagung petani dengan harga sangat rendah (Rp2.800–Rp4.400/kg), jauh di bawah HPP Rp5.500/kg. Hal ini terjadi karena Bulog lambat dalam menyerap hasil panen, sementara tengkulak lebih cepat bergerak ke petani .
Kapasitas gudang dan anggaran operasional Bulog terbatas, sehingga tidak mampu menyerap seluruh produksi jagung. Di NTB, Bulog hanya menargetkan penyerapan 78.000 ton dari total produksi 742.900 ton, mengandalkan swasta untuk distribusi ke Jawa Timur .

Ketidakstabilan pasokan dan permintaan

Panen raya jagung di NTB (Januari–Mei 2025) meningkatkan pasokan, tetapi permintaan tidak seimbang. Harga internasional yang fluktuatif (USD 284,93/ton pada 2023) turut memengaruhi pasar lokal .
Petani kesulitan mengakses pasar ekspor karena ketergantungan pada musim dan ketiadaan kontrak berkelanjutan dengan pembeli luar negeri .

Infrastruktur dan teknologi yang lemah

Petani tidak memiliki alat pengering (dryer), sehingga jagung mudah rusak jika kadar air tinggi. Harga jagung basah lebih rendah (Rp3.300/kg) dibanding kering (Rp4.400/kg).
Distribusi dari NTB ke Jawa terhambat antrean di pelabuhan dan biaya transportasi yang tidak efisien

Kebijakan HPP yang tidak ditegakkan

Meski Gubernur NTB menjamin harga sesuai HPP, implementasi di lapangan lemah. Pengawasan pemerintah terhadap tengkulak dan pelaku pasar minim, sehingga pelanggaran HPP terus terjadi .

Kedua, analisis ekonomi yang meliputi:

Biaya produksi vs pendapatan petani

Biaya produksi jagung meliputi benih, pupuk, dan tenaga kerja yang terus naik. Harga pupuk sulit dijangkau, dan petani hanya mendapat 2 karung dari jatah 1 ton .
Dengan harga jual Rp4.200/kg, laba kotor petani hanya sekitar Rp1.000–Rp1.500/kg, belum termasuk biaya operasional dan utang. ROI ( Return on Investment ) menjadi tidak sepadan .

Dampak pada ketahanan pangan

Rendahnya harga menyebabkan petani kehilangan motivasi bertanam jagung. Jika terus berlanjut, produksi jagung nasional—sebagai bahan baku pakan ternak—terancam turun, berpotensi memicu krisis pangan .

Ketimpangan rantai pasok

Tengkulak menguasai 60–70 persen rantai pasok, sementara peran pemerintah/Bulog hanya 20–30%. Ini menciptakan ketergantungan petani pada tengkulak dan mematikan mekanisme pasar sehat .

Ketiga, rekomendasi solusi, yaitu:

Perkuat peran Bulog dan pengawasan Pemerintah

Perluas kapasitas gudang Bulog dan percepat penyerapan jagung sesuai HPP. Contoh: Di Sumbawa, Bulog hanya menyerap 470 ton pada Mei 2024, padahal produksi mencapai ribuan ton .
Sanksi pada tengkulak yang membeli di bawah HPP, seperti yang diusulkan Komisi IV DPR RI .

Modernisasi infrastruktur pertanian

Dryer bersubsidi atau fasilitas pengeringan kolektif untuk meningkatkan kualitas jagung dan harga jual. Di Banten, penggunaan dryer mengurangi waktu pengeringan dari 3 hari menjadi 10 jam .
Optimalkan tol laut dan perbaikan jaringan transportasi NTB-Jawa untuk menekan biaya distribusi .

Diversifikasi pasar dan pembiayaan petani

Kemitraan petani dengan industri pakan ternak untuk penyerapan langsung (jgn hanya rencana saja)
Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 3 persen untuk pembelian teknologi pertanian.

Di akhir analisisnya, Giri Arnawa memberi kesimpulan bahwa anjloknya harga jagung di NTB dimungkinkan (asumsi, penulis) karena hasil dari kegagalan sistem distribusi, ketidaktegasan kebijakan, dan minimnya infrastruktur.

Oleh karena itu, lanjut Giri, solusi berkelanjutan memerlukan kolaborasi multidimensi: pemerintah, swasta, dan petani. Jika tidak ditangani, masalah ini berpotensi menggerus ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani dalam jangka panjang.

#Akuair-Ampenan, 22-04-2025

BPR NTB Harus Bantu Permodalan Masyarakat

Gubernur NTB menekankan, BPR NTB harus bisa menjadi solusi untuk kebutuhan kredit mikro dan ultramikro untuk UMKM dan masyarakat NTB

MATARAM.LombokJournal.com ~ Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB diharapkan tidak sekadar mencari untung, tapi harus membantu meningkatkan ekonomi masyarakat NTB melalui permodalan.

BPR NTB diharapkan tidak sekadar mencari untung, tapi harus membantu meningkatkan ekonomi masyarakat NTB melalui permodalan — Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB). H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan itu pada acara Gala Dinner dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) BPR NTB ke-3 di Senggigi, Sabtu (19/04/25).

Perayaan ulang tahun menjadi momentum penting bagi perusahaan untuk merenungkan perjalanan dan pencapaiannya selama tiga tahun.

Serta memotivasi seluruh karyawan untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat NTB.

BPR NTB adalah bank yang dimiliki Pemerintah Provinsi NTB yang bergerak pada aspek jasa keuangan perbankan bagi masyarakat kalangan mikro dan ultramikro.

“BPR harus bisa menjadi solusi untuk kebutuhan kredit mikro dan ultramikro untuk UMKM dan masyarakat NTB, guna mengurangi kemiskinan di daerah kita”, ucap Miq Iqbal dalam sambutannya.

Dengan lugas dirinya menyampaikan ke depan, siap menjadi garda terdepan mendukung proses perjalanan BPR menjadi BPR Syariah.

“Saya berharap ke depan BPR segera menyelesaikan prosesnya menjadi BPR Syariah. Saya mendukung apapun yang dibutuhkan, untuk segera menyelesaikan proses ke arah syariah”, tuturnya.

Dirinya menambahkan, perubahan menjadi BPR Syariah dapat segera melakukan integrasi vertikal dengan Bank NTB Syariah.

Nantinya NTB memiliki satu holding untuk seluruh perusahaan yang bergerak di sektor keuangan. BPR yang dimiliki NTB menjadi anak perusahaan dari Bank NTB Syariah, diharapkan dapat memudahkan permodalan bagi masyarakat di daerah.

Gubernur NTB berpesan agar pihak BPR NTB mulai masuk pada aspek ekonomi yang selama ini tidak tersentuh seperti di ladang dan sawah.

“Saya sarankan agar teman-teman mulai turun ke masyarakat yang beraktifitas di ladang maupun sawah. Mereka juga butuh permodalan untuk bibit penanaman,” kata Gubernur Iqbal. edo/dyd

Sentra kerajinan ketak di Desa Batu Mekar

Dalam kunjungan itu, Sinta Agathia Iqbal salah satu sentra kerajinan ketak di Lombok Barat yang secara rutin mengekspor kerajinan ke berbagai negara

LOBAR,LombokJournal.com ~ Ketua Dekranasda NTB, Ibu Sinta Agathia Iqbal didampingi Kepala Dinas Perdagangan, Baiq Nelly Yuniarti melakukan kunjungan kerja meninjau salah satu sentra kerajinan ketak di Desa Batu Mekar Kec. Lingsar pada Rabu (16/04/25).

Produk yang ada di sentra kerajinan ketak dari UD Mawar Artshop ini terkenal degan kualitas anyaman yang sangat detail dan halus

Dalam kesempatan tersebut, Sinta berinteraksi langsung dengan para pengrajin dan memberikan semangat untuk terus berkarya.

Ia berharap melalui kunjungan ini, para pengerajin diharapkan dapat menjaga kualitas produk sehingga pangsa pasar tetap terjaga.

“Bersama, kita dukung UMKM kerajinan ketak untuk terus berkembang dan bersaing di pasar global. Selain itu, Mari bersama-sama mengangkat martabat produk lokal menuju NTB Makmur mendunia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bunda Sinta menambahkan bahwa UMKM ini sangat penting dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah.

Karena maju dan berkembangnya UMKM akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan, pembukaan lapangan kerja baru, penyerapan tenaga kerja serta mengurangi pengangguran, pungkasnya.

Ibu Sinta dan rombongan dalam kesempatan ini mengunjungi UD. Mawara Artshop yang dikelola oleh pasangan Bpk. Suhartono dan Ibu Mawar Yanti.

Artshop ini merupakan salah satu sentra kerajinan ketak di Lombok Barat yang secara rutin mengekspor kerajinan ke berbagai negara seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi dan negara-negara Eropa baik secara langsung maupun tidak langsung.

Produk yang ada di sentra kerajinan ketak dari UD Mawar Artshop ini terkenal degan kualitas anyaman yang sangat detail dan halus sehingga sangat di sukai oleh konsumen di negara Jepang dan Eropa.

Produk yang mereka buat sebagian besar adalah produk untuk mendukung fashion seperti tas tangan dan aneka asesories lainnya. ***

Fungsi APBN sebagai Shock Absorber

Fungsi APBN merupakan instrumen untuk membiayai banyak program-program penting pemerintahan Presiden Prabowo

Merumuskan fungsi APBN guna memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. — Catatan : Agus K. Saputra

LombokJournal.com ~ Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pentingnya fungsi APBN sebagai shock absorber di tengah meningkatnya tensi perang tarif dagang yang sedang terjadi.

Hal ini disampaikannya dalam acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan tema “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Tengah Perang Tarif Dagang”.

Sri Mulyani menekankan bahwa APBN merupakan salah satu instrumen utama dalam pengelolaan ekonomi, khususnya dari sisi makro. Ia menyebut fungsi APBN menjadi andalan pemerintah saat menghadapi berbagai shock atau guncangan ekonomi.

Sementara berbagai program subsidi yang telah dilaksanakan merupakan salah satu wujud dari perlindungan APBN kepada masyarakat di tengah gejolak perekonomian global.

“Subsidi BBM, subsidi LPG 3kg, subsidi listrik, semuanya dari sisi volume mengalami kenaikan. Ini artinya APBN bekerja untuk melindungi masyarakat agar mereka yang bebannya terasa dalam situasi saat ini mereka mendapatkan perlindungan dari APBN,” ujarnya.

Hingga akhir Maret 2025, postur APBN menunjukkan perbaikan yang signifikan. Kinerja penerimaan pajak pada bulan Maret sudah mengalami turn around pada angka positif 9,1. Belanja pemerintah juga terjaga on track, sedangkan dari sisi pembiayaan defisit tetap terjaga sesuai dengan desain dalam UU No. 62 tahun 2024 yang sudah disetujui bersama DPR yakni sebesar 2,53 persen..

Menkeu menambahkan fungsi APBN merupakan instrumen untuk membiayai banyak program-program penting pemerintahan Presiden Prabowo. APBN akan terus dikelola dengan baik sehingga program-program yang sudah dicanangkan dapat dilaksanakan dengan profesional dan akuntabel sehingga memberikan assurance kepada investor.

Postur APBN Maret 2025

Dalam pemaparan Menkeu di acara Saresehan tersebut, kita menjadi mengatahui bahwa defisit APBN per Maret 2025 mencapai Rp 104,2 triliun per akhir Maret 2025, atau setara 0,43 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka itu sudah sekitar 16,9 persen dari target defisit anggaran pendapatan dan belanja negara pada 2025 yang senilai Rp 616,2 triliun atau setara 2,53 persen dari PDB.

Defisit APBN itu berasal dari pendapatan negara yang baru senilai Rp 516,1 triliun atau 17,2 persen dari target tahun ini Rp 3.005,1 triliun, dan belanja negara Rp 620,3 triliun atau 17,1 persem dari target Rp 3.621,3 triliun.

Dengan kata lain, defisit dari APBN di Maret 2025 ini, terpantau disebabkan oleh penerimaan negara yang lebih rendah dibandingkan belanja negara. Di mana realisasi belanja negara sebesar Rp620,3 triliun. Sedangkan, pendapatan negara hanya mencapai Rp516,1 triliun. Artinya terdapat gap yang cukup besar.

Pendapatan negara itu sendiri terdiri dari realisasi Penerimaan Perpajakan yang sebesar Rp 400,1 triliun, atau setara 16,1 persen dari target 2025 Rp 2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 115,9 triliun atau 22,6 persen dari target Rp 513,6 triliun.

Sedangkan penerimaan perpajakan yang berasal dari Penerimaan Pajak sebesar Rp 322,6 triliun per akhir Maret 2025 atau 14,7 persen dari target Rp 2.189,3 triliun, serta Kepabeanan dan Cukai Rp 77,5 triliun, setara 25,7 persen dari target Rp 301,6 triliun.

Jika dibandingkan dengan realisasi periode tahun sebelumnya atau Maret 2024 penerimaan pajak tersebut terkontraksi sebesar 18,1 persen, di mana penerimaan pajak di tiga bulan pertama 2024 lalu mencapai Rp393,91 triliun setara dengan 19,81persen dari target yang ditetapkan Rp1.988,88 triliun.

Namun, Sri Mulyani melihat penerimaan pajak bruto pada Maret 2025 tumbuh sebesar 9,1 persen, berbalik arah dari pertumbuhan negatif minus13 persen pada Januari dan minus 4 persen pada Februari.

“Kalau kita lihat pada Maret penerimaan pajak bruto kita sudah turn around , yang tadinya growth-nya minus 13 persen di Januari, Februari minus 4 persen, ini sekarang sudah positif 9,1 persen, turning around itu kelihatan sudah mulai baik,” kata Menkeu.

Adapun belanja negara yang sudah senilai Rp 620,3 triliun berasal dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp 413,2 triliun, atau 15,3 persen dari target Rp 2.701,4 triliun, dan Transfer Ke Daerah Rp 207,1 triliun, 22,5 persen dari target Rp 919,9 triliun.

Detail dari Belanja Pemerintah Pusat itu terdiri dari realisasi Belanja K/L yang sudah sebesar Rp 196,1 triliun atau 16,9 persen dari pagu Rp 1.160,1 triliun, dimanfaatkan untuk belanja pegawai termasuk pemberian Tunjangan Hari raya (THR) bagi PNS/TNI/Polri, serta bantuan sosial.

Sementara Belanja non-K/L Rp 217,1 triliun, setara 14,1 persen dari target Rp 1.541,4 triliun telah disalurkan untuk dukungan pembayaran manfaat pensiun termasuk THR, subsidi, dan kompensasi sesuai jadwal.

Sedangkan realisasi Transfer Ke Daerah, menurut Menkeu, “Dari mulai dana desa, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus baik itu yang fisik maupun non fisik. Jadi semua angka di APBN memang dilihat secara lebih teliti.”

Meskipun realisasi pendapatan dan belanja negara itu telah menyebabkan defisit per Maret 2025 sebesar Rp 104,2 triliun, keseimbangan primer masih mampu membukukan surplus Rp 17,5 triliun atau minus 27,7 persen dari target defisit keseimbangan primer Rp 63,3 triliun.

Khusus untuk realisasi pembiayaan anggaran, realisasi per akhir Maret 2025 sudah sebesar Rp 250 triliun, atau sebesar 40,6 persen dari target yang didesain sesuai rencana defisit APBN 2025 sebesar Rp 616,2 triliun.

“Kita akan tetap menjaga APBN dan terutama utang maupun defisit secara tetap prudent, transparan,” tegas Sri Mulyani.

Sekali lagi, untuk menutup defisit tersebut, pemerintah telah merealisasikan pembiayaan anggaran sebesar Rp250 triliun atau 40,6 persen dari target Rp616,2 triliun. Dari jumlah itu, pembiayaan utang menyumbang Rp270,4 triliun—mayoritas berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp282,6 triliun. Namun, pemerintah juga mencatat pengembalian pinjaman neto sebesar minus Rp12,3 triliun.

“Jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya, atau melebihi ambang batas yang telah ditetapkan pemerintah yakni sebesar 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) yakni sebesar Rp616,2 triliun,” tambah Sri Mulyani.

Reformasi Administrasi Perpajakan

Menteri Keuangan pun menyampaikan akan memangkas beban tarif para pelaku usaha, setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif impor sebesar 32 persen terhadap Indonesia (sumber: infobanknews.com Apr 8, 2025)

Secara detil dijelaskan bahwa reformasi administrasi perpajakan dan kepabeanan akan memotong bebang tarif pengusaha sebesar 2 persen. Sehingga, yang tadinya bebannya sebesar 32 persen (tarif Trump) hanya akan menjadi 30 persen.

“Jadi ini adalah reform yang bisa kita lakukan di pajak dan bea cukai hanya dari sisi administratif penyederhanaan akan akan mengurangi beban. Jadi kalau tadi dunia usaha akan kena 32 persen ini bisa dengan berbagai reform 2 persen lebih rendah,” ungkap Sri Mulyani.

Kemudian, pemerintah juga berjanji akan memotong tarif pajak penghasilan (PPh) impor sebesar 2 persen, sehingga yang tadinya 2,5 persen hanya menjadi 0,5 persen.

“Untuk PPh impor kami akan melakukan penyesuaian untuk produk tertentu yang tadinya antara 2,5 persen ke hanya 0,5 persen. Ini berarti mengurangi lagi 2 persen beban tarif. Jadi anything yang bisa mengurangi tarif karena sudah adanya beban tarif selama belum turun dari Amerika kita akan coba lakukan,” ujarnya.

Selain itu, Sri Mulyani juga akan melakukan penyesuaian tarif bea masuk produk impor yang 5-10 persen menjadi 0,5 persen. Pengurangan ini berlaku pada produk-produk yang berasal dari AS yang masuk dalam

“Ini berarti mengurangi lagi 5 persen beban tarif. Ini untuk produk-produk yang berasal dari Amerika Serikat yang masuk dalam most favoured nation,” jelasnya.

Lebih dari itu, tarif bea keluar untuk CPO (crude palm oil) juga dilakukan penyesuaian yang secara equivalent akan mengurangi beban hingga 5 persen.

“Semua minta agar bea masuk anti-dumping, imbalance safeguard bisa dilakukan dan dipercepat hanya dalam waktu 15 hari. Itu akan kita lakukan bersama dengan K/L (Kementerian/Lembaga) yang lain. Jadi kami akan terus melakukan reform terutama di bidang pajak bea dan cukai dan prosedur supaya ini betul-betul mengurangi beban sesuai dengan penekanan Bapak Presiden,” imbuhnya.

BACA JUGA : Uang Beredar Januari 2025

Sebagai kesimpulan, acara sarasehan ini menjadi ajang diskusi strategis antara Presiden, jajaran Kabinet Merah Putih, serta berbagai asosiasi pelaku ekonomi nasional dalam merumuskan fungsi APBN guna memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia.

Dengan kondisi geopolitik dan perekonomian global yang terus bergerak dinamis, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengelola fungsi APBN dengan prinsip prudent dan sustainable ***

#Akuair-Ampenan, 14-04-2025

Pendapatan Daerah dari Bagi Keuntungan Bersih PT. AMNT

Sekda minta Bappenda NTB berkoordinasi serta melakukan konfirmasi terkait pendapatan daerah, dan rekonsiliasi tim perhitungan Pemprov NTB dengan PT. AMNT

MATARAM.LombokJournal.com ~ Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si menghadiri rapat yang membahas pendapatan daerah dari bagi keuntungan bersih pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) periode tahun 2024, yang berlangsung di Ruang Rapat Bappenda NTB (11/04/25).

Unsur-unsur pendapatan daerah dalam gambaran tidak bersifat spekulatif lagi.

Miq Gite menyampaikan apresiasi kepada Bappenda NTB yang telah melakukan kegiatan rapat, sehingga dapat segera menyikapi dan berkoordinasi dengan PT. AMNT.

“Bersiap siap untuk berkoordinasi dengan PT. AMNT, melakukan konfirmasi. Rekonsiliasi tim perhitungan Pemprov NTB dengan PT. AMNT, kab/kota, mengirimkan surat pemberitahuan pembayaran kepada PT. AMNT dan melakukan konfirmasi penerimaan,” jelasnya.

Pada lain sisi, Miq Gite mengatakan Pemprov NTB saat ini sedang melakukan kerja marathon untuk persiapan berbagai proses perencanaan pembangunan.

Sebagaimana surat edaran dari Kemendagri 23 Februari yang memerintahkan untuk segera melakukan revisi terhadap RKPD 2025 dengan tahapan-tahapannya.

“Kita semua bekerja keras, terutama TAPD untuk menyiapkan bahan-bahan dengan berbagai kebutuhan riil yang harus tertuang dalam RKPD 2025. Unsur-unsur pendapatan daerah dalam gambaran tidak bersifat spekulatif lagi. Mana kondisi riil segera gerak cepat untuk diwujudkan,” jelas Miq Gita.

Kepala Bappenda Provinsi NTB Hj. Eva Dewiyani juga mengatakan segera mengirimkan surat pemberitahuan kepada PT. AMNT sesuai dengan arahan dari Sekda NTB.

“Kita akan segera mengirimkan surat. Biasanya kita mengirim pada akhir tahun, hanya saja keterbatasan fiskal. Kini sudah siap serta sudah diizinkan untuk mengirim surat langsung,” tandasnya. she/dyd

RPJMD NTB Pondasi Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045

Dalam RPJMD NTB 2025-2029 visi pembangunan NTB 2025-2029, yaitu “NTB Bangkit Bersama Menuju Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”

MATARAM.LombokJournal.com ~ Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Lalu Gita Ariadi menyatakan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bukan sekadar dokumen administratif.

Tantangan Pemerintah Provinsi dalam menyusun RPJMD NTB 2025-2029, bagaimana mengubah pola pikir dari budgeting oriented menjadi program oriented

Melainkan pedoman utama dalam menentukan arah pembangunan daerah. Karena itu, penyusunannya harus inklusif dan partisipatif, sekaligus pondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, berlangsung di ruang kerja Sekda NTB , Rabu (9/4/2025).

NTB telah menetapkan visi NTB Emas 2045 melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2024 tentang RPJPD 2025-2045, dengan tujuan mewujudkan NTB sebagai Provinsi Kepulauan yang Maju, Kuat, Aman, Berkelanjutan dan Sejahtera.

Agar dokumen RPJMD NTB 2025-2029 dapat berjalan sesuai rencana, maka proses penyusunannya harus partisipatif, dimulai dari OPD.

Pembahasan di perangkat daerah harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, agar mampu menjawab isu dan tantangan saat ini.

“Saya berharap agar para Kepala OPD memberikan data informasi yang akurat sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas ke depannya sehingga mampu menampung aspirasi masyarakat,” ucap Miq Gita sapaan akrabnya.

Sementara itu, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri menetapkan visi pembangunan NTB 2025-2029, yaitu “NTB Bangkit Bersama Menuju Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.

Untuk mencapai visi tersebut, tiga isu utama menjadi prioritas pembangunan lima tahun ke depan, yaitu pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan NTB sebagai destinasi wisata dunia.

“Fokus utama pada kemiskinan, mendukung swasembada pangan dan menjadikan destinasi wisata internasional yang berkualitas,” jelas Miq Gita.

Kepala Bappeda NTB Dr. H. Iswandi mengungkapkan, tantangan Pemerintah Provinsi dalam menyusun RPJMD NTB 2025-2029, bagaimana mengubah pola pikir dari budgeting oriented menjadi program oriented sebagai solusi untuk mengatasi berbagai persoalan pembangunan.

“Kita harus menguatkan kualitas dokumen dengan menyiapkan program yang memang strategis dan menjadi solusi atas berbagai persoalan pembangunan,” jelasnya. edo/her

Tarif Resiprokal AS, Indonesia Ajukan Negosiasi

Apa yang diingini Amerika dalam penetapan tarif yang dilakukan Presiden Trump adalah balancing neraca perdagangan.

Tarif rimbal balik (reciprocal tariff) ini bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan global dengan mengenakan tarif yang lebih tinggi pada barang-barang impor dengan mitra dagang — Catatan : Agus K. Saputra

LOMBOKJOURNAL.COM ~ Hari ini, Rabu 9 April 2025 mulai berlakunya tarif resiprokal yang dikenakan Pemerintah Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia sebesar 32 persen. Sebagai balasan dari “selalu” defisitnya Neraca Perdagangan AS, sementara Indonesia menikmati surplusnya.

Data United States Trade Representative (USTR) mencatat nilai total perdagangan Indonesia dan AS mencapai 38,3 miliar dollar AS sepanjang 2024 dengan ekspor AS ke Indonesia bernilai 10,2 miliar dollar AS dan impor sebesar 28,1 miliar dollar AS.

Impor dari Indonesia yang lebih besar membuat AS membukukan defisit perdagangan sebesar 17,9 miliar dollar AS pada 2024. Defisit ini melebar 5,4 persen dibandingkan dengan 2023 yang berada di angka 923 juta dollar AS.

Tarif rimbal balik (reciprocal tariff) ini bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan global dengan mengenakan tarif yang lebih tinggi pada barang-barang impor dengan mitra dagang.

Dengan demikian, bisa dikatakan, tarif ini sebagai bentuk “balas dendam” terhadap kebijakan tarif negara lain yang dianggap merugikan AS. Tarif timbal balik ini mengacu pada pemberian tarif berdasarkan besaran tarif yang dikenakan negara mitra terhadap produk AS.

Pemerintah Indonesia, sebagaimana tersurat dalam Siaran Pers Kementerian Luar Negeri (Rabu, 03/04 lalu), telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS.

Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.

Setidaknya ada empat kajian yang merupakan arahan dari Presiden Parabowo Subianto sebagai bahan negosiasi dengan Pemerintah AS. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto (detikfinance, 08-04-2025).

Pertama, peningkatan volume impor produk dari AS. Peningkatan volume impor akan didorong dengan produk-produk yang sudah biasa diimpor seperti gandum, kapas, hingga minyak dan gas (migas), terutama yang masuk 10 teratas.

“Apa yang diingini Amerika adalah balancing neraca perdagangan. Jadi Vietnam yang minta untuk nol-kan (tarif) tidak direspons karena mereka tidak melakukan komitmen untuk mem-balance neraca,” ujar Airlangga.

“Tetapi Presiden Prabowo memberi arahan, kita akan meningkatkan produk agrikultur dari Amerika terutama juga produk yang kita tidak punya seperti soybean dan wheat,” sambungnya.

Kedua, Airlangga juga menyinggung tentang peningkatan produk LPG dan LNG sebagai salah satu komoditas strategis. Namun ia menekankan, langkah ini tidak akan mengganggu APBN.

“Pembelian daripada engineering product dan juga dengan pembicaraan dengan Menteri ESDM juga, arahan Pak Presiden kita juga disiapkan untuk membeli LPG dan LNG peningkatan dari Amerika. Tetapi ini tidak menambah, tetapi realokasi pembelian switch jadi tidak mengganggu APBN,” katanya

Ketiga, pemerintah mempertimbangkan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal berupa keringanan bea masuk serta untuk berbagai pungutan perpajakan. Meski demikian, Airlangga merasa bahwa Indonesia telah mematok tarif yang rendah untuk AS.

Keempat, Deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) terhadap sektor ICT dari AS seperti General electric (GE), Apple, Oracle, dan Microsoft. Lalu evaluasi larangan terbatas (lartas), percepatan halal, dan lain sebagainya.

“Deregulasi Non-Tariff Measures ini antara lain yang diminta oleh Amerika ICT untuk TKDN, terutama dari investasi Amerika yang ada di pulau Batam dan sebetulnya Amerika juga memberikan keleluasaan untuk Free Trade Zone,” kata dia.

“Jadi ini juga menjadi bahan untuk kita bernegosiasi karena mereka akan invest di Data Center baik Oracle, Microsoft, maupun terkait dengan trade” lanjutnya.

Airlangga juga melaporkan, pemerintah telah mengirimkan surat berisi permintaan negosiasi atas kebijakan tarif tersebut. Duta Besar Indonesia untuk AS juga telah mengadakan pertemuan dengan United States Trade Representative (USTR).

“Surat Indonesia sudah dikirim dan sudah diterima oleh Amerika melalui Duta Besar Indonesia dan hari ini juga Duta Besar Amerika meminta waktu untuk pembicaraan lanjutan. Jadi mereka sudah diterima surat yang diajukan baik itu ke USTR maupun ke Secretary of Commerce,” ujar Airlangga.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto dalam diskusi dengan para pemred media nasional (Senin, 07/04 lalu), menyampaikan, “Kita akan cari jalan keluar, kita harus berani mencari pasar baru. Kita terlalu manja juga, kita tuh selama ini tertarik oleh ekonomi Amerika, benar, karena ini kan sistem ekonomi yang Amerika ajarkan kepada kita kan, free market, globalization, borders, mereka ajarkan ke kita, kita murid yang setia, we follow what the teach us, all the time. The sixties, the seventies, the eighties, kita ikut Amerika, paling setia paling loyal.”

“Sekarang kita harus bangun, harus dewasa, tidak hanya kita, Eropa, negara Asia, semua, Australia, semua. ‘Oh, kalau begitu sekarang situasi berubah’, memang benar situasi berubah,” lanjutnya seperti disiarkan di YouTube detikcom.

Pemerhati Ekonomi Pembangunan dari Nusa Tenggara Barat (NTB) Giri Arnawa, dalam laman facebook-nya (Selasa, 08/04) menuliskan bahwa penerapan tarif sebesar 32 persen oleh

Pemerintah AS untuk produk tertentu dari Indonesia dapat menimbulkan dampak signifikan, baik secara nasional maupun regional, termasuk di NTB.

Pertama, penurunan daya saing ekspor. Kenaikan tarif membuat produk Indonesia lebih mahal di pasar AS, mengurangi permintaan dan pangsa pasar. Sektor yang terdampak mungkin termasuk tekstil, produk kayu, atau komoditas tertentu yang menjadi andalan ekspor NTB, seperti kopi, rumput laut, atau produk perikanan.

Kedua, penurunan pendapatan petani dan pelaku UMKM. Banyak petani dan pengusaha kecil di NTB bergantung pada ekspor. Jika permintaan turun, harga domestik bisa tertekan, mengurangi pendapatan mereka.

Ketiga, ketidakpastian investasi. Investor mungkin ragu untuk menanamkan modal di sektor ekspor yang terdampak, menghambat pertumbuhan industri lokal.

Untuk mengatasai dampak tersebut, Giri memberi solusi dengan cara memperkuat pasar dalam negeri, sebagai berikut:

Pertama, diversifikasi pasar ekspor. Mencari pasar alternatif seperti Uni Eropa, Timur Tengah, atau Asia Selatan untuk mengurangi ketergantungan pada AS. Pemerintah bisa memperkuat diplomasi dagang melalui perjanjian FTA (Free Trade Agreement).

Kedua, penguatan industri lokal dan nilai tambah. Mengurangi ekspor bahan mentah dan mendorong pengolahan dalam negeri (misal: kopi NTB diekspor sebagai produk jadi, bukan biji kopi mentah). Memberikan insentif bagi industri pengolahan di NTB, seperti kawasan industri rumput laut atau perikanan.

Ketiga, peningkatan kualitas dan standar produk. Pelatihan bagi petani dan UMKM untuk memenuhi standar internasional (contoh: sertifikasi organik untuk kopi atau sustainable fishing untuk produk laut). Dukungan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

Keempat, penguatan pasar domestik dan digitalisasi. Memperluas pemasaran melalui e-commerce untuk mengurangi ketergantungan ekspor. Program “Belanja Produk Indonesia” bisa mendorong konsumsi dalam negeri.

Dampak Pertumbuhan Ekonomi NTB

Sementara terkait dampak terhadap pertumbuhan ekonomi NTB, Giri memberi high light serius pada empat hal, yaitu:

Pertama, sektor pertanian dan perikanan tertekan. Jika ekspor komoditas utama NTB (seperti rumput laut, kopi, atau ikan) menurun, pendapatan petani dan nelayan berkurang, berpotensi meningkatkan kemiskinan.

Kedua, pengangguran meningkat. Industri pengolahan yang bergantung pada ekspor mungkin mengurangi tenaga kerja jika permintaan turun.

Ketiga, peluang diversifikasi ekonomi. NTB bisa memanfaatkan situasi ini untuk mengembangkan sektor lain seperti pariwisata (Lombok & Sumbawa) atau energi terbarukan. Pengembangan ekonomi kreatif (tenun, kerajinan) bisa menjadi alternatif.

Keempat, dukungan pemerintah daerah penting. Pemerintah NTB perlu memperkuat infrastruktur logistic (pelabuhan, jalan) untuk mengurangi biaya distribusi. Program pelatihan vokasi untuk meningkatkan SDM siap kerja di sektor non-ekspor.

Dengan demikian, simpul Giri Arnawa, kebijakan tarif AS memang berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi NTB jika tidak diantisipasi. Namun, dengan strategi diversifikasi pasar, peningakatan nilai tambah, dan penguatan pasar domestik, dampak negatif bisa dikurangi.

“NTB memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pertanian organik, dan energi hijau yang bisa menjadi penggerak ekonomi alternatif. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha sangat penting untuk menciptakan ketahanan ekonomi,” tulisnya.

Ya, dalam catatan ini, kita harus melihat dan membaca secara jernih, apa yang dilakukan Pemerintah AS terhadap mitra-mitranya. Bahwa ini adalah cara baru Donald Trump untuk Making American Great Again (MAGA). Setelah kapitalisme dan liberalisme “ala” AS – yang telah mengglobal -, ternyata menjadi kontradiksi.

Menjadi bumerang ( backfire ) bagi AS sendiri!

#Akuair-Ampenan, 09-04-2025

Dubes RI untuk UEA, Bahas Investasi dan Pengembangan Naker

Gubernur NTB kepada Dubes RI untuk UEA menawarkan sejumlah sektor investasi di NTB termasuk pertanian dan peternakan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menerima Duta Besar Indonesia (Dubes RI) untuk UEA (Uni Emirat Arab), Husen Bagis, di Pendopo Gubernur, Kamis (03/04/25).

Dalam pertemuan tersebut, Dubes RI untuk UEA, Husen Bagis menyampaikan bahwa pihaknya telah bertemu dengan calon investor yang tertarik mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) di NTB.

Dubes RI untuk UEA itu juga menyoroti tingginya permintaan tenaga kesehatan di UEA, khususnya untuk perawat berpengalaman.

Gubernur NTB menyambut baik peluang tersebut dan menegaskan komitmennya untuk menyiapkan tenaga perawat yang memiliki pengalaman kerja.

“Provinsi punya banyak rumah sakit. Nanti kita akan pakai rumah sakit itu untuk menambah pengalaman mereka,” terang gubernur.

Selain membahas pengembangan tenaga kerja, Gubernur NTB kepada Dubes RI untuk UEA menawarkan sejumlah sektor investasi di daerahnya, termasuk pertanian dan peternakan. Namun, ia menekankan pentingnya pengelolaan ekosistem yang terintegrasi agar investasi yang masuk tidak menimbulkan permasalahan baru.

Guna memberikan rasa nyaman bagi para investor, gubernur juga merencanakan pembentukan perusahaan daerah yang akan turut serta dalam investasi strategis di NTB.

“Setiap investor yang masuk, kami akan masuk juga sahamnya Pemda minoritas. Tujuannya adalah untuk memberikan assurance kepada investor bahwa pemerintah ada di situ. Jadi kami masuk minoritas. Di semua investasi-investasi yang bagus, yang besar kami akan masuk kecil-kecil. Jadi masalah sosial kami yang ngurus, masalah perizinan kami yang urus. Mereka tinggal berbisnis saja gitu,” jelas gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur NTB memaparkan kepada Dubes RI unuk UEA peluang investasi yang dapat digarap dengan keberadaan smelter di NTB. Ia menyebutkan bahwa produk smelter, seperti tembaga dan asam sulfat, dapat dimanfaatkan untuk hilirisasi industri, termasuk dalam produksi kabel dan pupuk.

Di sektor pertambangan, gubernur juga menyoroti potensi investasi yang masih terbuka luas. Selain tambang emas baru di Batu Biru, ia menyampaikan bahwa PT Sumbawa Timur Mining masih membutuhkan investasi untuk mempercepat proses eksploitasi sumber daya yang telah dieksplorasi selama satu dekade terakhir.

“Kalau itu well manage, kalau pihak Dubai dan Abu Dhabi mau masuk itu sudah siap. Dia di Dompu itu sudah 10 tahun eksplorasi. Tiang sudah meninjau ke sana, tinggal menunggu proses eksploitasinya,” terang gubernur. ***

Komitmen Gubernur NTB Tingkatkan Ekonomi Umat

Gubernur NTB mengungkapkan, baginya paling penting adalah komitmen meningkatkan ekonomi umat, pemberdayaan ekonomi umat

LOTIM.Lombokjourbal.com ~ Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen untuk meningkatkan ekonomi umat. Hal itu disampaikan dalam acara silaturahmi dengan Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan (NW) Fil-Khairdi Pondok Tahfiz Hamzanwadi II Talun, Desa Pringgajurang Utara, Lombok Timur, Rabu (02/04/25).

Gubernur NTB menegaskan komitmen bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat — Lalu Muhammad Iqbal

Dalam sambutannya, Gubernur NTB menyampaikan bahwa salah satu amanah yang diembannya adalah memberdayakan ekonomi umat, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal.

Ia menyoroti bahwa banyak wilayah di sekitar NW yang memiliki potensi besar, namun masih dikategorikan sebagai daerah miskin.

“Di antara semua hal yang ingin kita lakukan, yang paling penting adalah komitmen meningkatkan ekonomi umat, pemberdayaan ekonomi umat,” ujarnya.

Gubernur NTB menegaskan komitmen bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat guna memastikan bahwa program-program pemberdayaan ekonomi umat dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang luas. Ia juga menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam menjalankan pemerintahan.

Menutup sambutannya, Gubernur NTB memohon dukungan dan doa agar dapat menjalankan amanah dengan adil, sehingga seluruh masyarakat NTB dapat merasakan pembangunan yang merata dan sejahtera. ***

Uang Beredar Januari 2025

Pada Januari 2025, uang kuasi dengan pangsa 43,0 persen dari M2, tercatat sebesar Rp3.970,6 triliun atau tumbuh 2,2 persen (yoy)

Menganalisis jumlah uang beredar dalam perekenomian negara sangat penting untuk memahami dinamika perekonomian, — Catatan : Agus K. Saputra

lombokjournal.com ~ Siaran Pers Bank Indonesia (BI) No. 27/41 (DKom, Senin (24/02) lalu, mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Januari 2025 sebesar Rp 9.232,8 triliun atau tumbuh 5,9 persen(yoy).

Pertumbuhan itu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 4,8 persen (yoy).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 7,2 [ersen (yoy) dan uang kuasi sebesar 2,2 persen (yoy).

Komponen M1 dengan pangsa 55,8 persen dari M2, pada Januari 2025 tercatat Rp5.115,0 triliun atau tumbuh sebesar 7,2 persen (yoy), setelah tumbuh sebesar 5,8 persen (yoy) dari bulan sebelumnya.

Perkembangan M1 terutama disebabkan oleh perkembangan uang kartal di luar bank umum dan BPR, serta giro rupiah. Uang kartal yang beredar di Masyarakat pada Januari 2025 sebesar Rp1.010,0 triliun, atau tumbuh 10,3 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 8,9 persen (yoy). Giro rupiah tercatat sebesar Rp.1.780,1 triliun, atau tumbuh 8,0 persen (yoy), setelah tumbuh sebesar 4,6 persen (yoy) pada bulan Desember 2024.

Tabungan rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pangsa 45,9 persen terhadap M1, tercatat sebesar Rp2.364,9 triliun pada januari 2025, atau tumbuh sebesar 5,5 persen (yoy), relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya.

Pada Januari 2025, uang kuasi dengan pangsa 43,0 persen dari M2, tercatat sebesar Rp3.970,6 triliun atau tumbuh 2,2 persen (yoy), setelah tumbuh 1,2 persen (yoy) pada Desember 2024. Berdasarkan komponen uang kuasi, simpanan berjangka, tabungan lainnya, dan giro valas masing-masing tumbuh sebesar 2,6 persen (yoy), 3 persen (yoy), dan 0,3 persen (yoy).

Faktor Yang Mempengaruhi Uang Beredar

“Perkembangan M2 pada Januari 2025 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih,” kata Ramdan dalam keterangan tertulisnya.

Penyaluran kredit pada Januari 2025 tercatat sebesar Rp 7.684,3 triliun atau tumbuh 9,6 persen (yoy).

Pertumbuhan itu relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 9,7 persen (yoy). Penyaluran kredit kepada debitur korporasi (Rp4.135,7 triliun) dan perorangan (Rp3.470,2 triliun) tumbuh, masing-masing 15,3 persen (yoy) dan 3,5 persen (yoy).

Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Modal kerja (KMK) pada Januari 2025 sebesar Rp3.374,8 triliun tumbuh sebesar 7,6 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Desember 2024 sebesar 7,4 persen (yoy). Perkembangan KMK terutama bersumber dari pertumbuhan sektor Pengangkutan dan Komunikasi, serta sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran.

Kemudian Kredit Investasi (KI) pada Januari 2025 sebesar Rp2.096,1 triliun tumbuh 12,2 persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 12,6 persen (yoy). Pertumbuhan itu terutama bersumber dari sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, serta Perdagangan, Hotel dan Restoran.

Sementara itu, Kredit Konsumsi (KK) pada Januari 2025 sebesar Rp2.213,4 triliun tumbuh 10,3% (yoy), setelah tumbuh 10,5 persen (yoy) pada bulan sebelumnya. Pertumbuhan terutama didorong oleh perkembangan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan Kredit Multiguna.

Penyaluran kredit properti (Rp1.410,8 trilun) tumbuh sebesar 6,8 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Desember 2024 sebesar 6,6 persen (yoy), terutama berasal dari pertumbuhan kredit KPR dan KPA (7,2 persen, yoy). Sementara kredit kontruksi dan real estate tumbuh, masing-masing sebesar 0,1 persen (yoy) dan 5,6 persen (yoy).

Penyaluran kredit kepada UMKM pada Januari 2025 sebesar Rp1.390,8 triliun tumbuh 2,5 persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh sebesar 3,0 persen (yoy). Pertumbuhan kredit UMKM terutama pada skala kecil (7,2 persen, yoy). Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit UMKM pada Januari 2025 dipengaruhi oleh Kredit Investasi (7,8&, yoy) dan Kredit Modal Kerja (0,5 persen, yoy).

Sementara itu, Aktiva Luar Negeri Bersih sebesar Rp2.038,5 triliun tumbuh 2,4 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebelumnya sebesar 0,8 persen (yoy). Lebih lanjut untuk Tagihan Bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus) sebesar Rp691,7 triliun terkontraksi sebesar 14,3 [persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya terkontraksi sebesar 17,5 persen (yoy).

Suku Bunga Simpanan dan Kredit

Pada Januari 2025, suku bunga kredit dan suku bunga simpanan relatif stabil. Rata-rata tertimbang suku bunga kredit pada Januari 2025 sebesar 9,20%, relative stabil dibandingkan bulan sebelumnya.

Sementara itu, suku bunga simpanan berjangka meningkat pada tenor 3 bulan dan 6 bulan, masing-masing sebesar 5,57 persen dan 6,01 persen, setelah pada bulan Desember 2024 masing-masing tercatat sebesar 5,55 persen dan 5,97 persen.

Suku bunga simpanan tenor 1 bulan dan 12 bulan tercatat sebesar 4,82% dan 5,16 persen, turun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 4,87 persen dan 5,17 persen. Di sisi lain, suku bunga simpanan tenor 24 bulan sebesar 4,32 persen, relatif stabil dibandingkan bulan sebelumya.

Penutup

Menganalisis jumlah uang beredar dalam perekenomian negara sangat penting untuk memahami dinamika perekonomian, mengontrol inflasi, dan mengembangkan kebijakan moneter yang efektif.

Meningkatkan Efisiensi Perekonomian

Analisis jumlah uang beredar dapat membantu meningkatkan efisiensi perekenomian dengan mengurangi inflasi dan meningkatkan stabilitas moneter.

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Dengan mengidentifikasi peluang investasi dan mengembangkan kebijakan moneter yang efektif.

Meningkatkan Stabilitas Keuangan

Selain dengan kebijakan moneter yang efektif tentu saja melalui bagaimana mengidentifikasi risiko keuangan.

#Akuair-Ampenan, 24-03-2025