Ekonomi Syariah Potensinya Sangat Besar

Gubernur NTB menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang menjadi pihak paling aktif mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia

Nilai-nilai dasar dalam ekonomi syariah diturunkan dari inti ajaran Islam itu sendiri, yaitu tauhid — Catatan Agus K Saputra

LombokJournal.com ~ Nilai ekonomi syariah global diperkirakan mencapai sekitar USD 4 triliun, dengan lebih dari 70% pembiayaannya berada di sektor keuangan, dan sisanya di sektor non-keuangan.

Hal ini menunjukkan besarnya potensi ekonomi syariah dunia.

Demikian pernyataan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Lalu Muhamad Iqbal, sebagaimana dilansir @biroadpimntb (Sabtu, 07/06), saat memberikan sambutan pada Lombok Sharia Festival di Lombok Epicentrum Mall.

Ini berarti, tambah Gubernur, peluangnya sangatlah besar. Indonesia memang agak sedikit terlambat. Tapi tidak apa-apa. Malah, dengan keragaman, di mana kurang lebih 300 kultur yang ada di Indonesia, industri fashion bisa melompat besar.

“Ke depan, peluang Indonesia untuk memberikan kontribusi lebih besar dalam ekonomi syariah sangat terbuka. Termasuk dalam pengembangan industri pariwisata berbasis syariah atau moslem-friendly tourism,” tegas Gubernur.

Lebih lanjut, mantan Dubes Turki ini, menyampaikan bahwa ragam motif tenun ikat menjadi modal bagi NTB untuk mengembangkan industri pariwisata yang ramah terhadap muslim.

Salah satu motif tenun yang sudah mendapatkan hak kekayaan intelektual adalah motif Subahnale yang berasal Desa Sukarara di Kabupaten Lombok Tengah-NTB.

Dalam kesempatan itu, Gubernur NTB juga menyampaikan apresiasinya kepada Bank Indonesia yang dinilai menjadi pihak paling aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Dukungan tersebut diberikan mulai dari tingkat kabupaten hingga internasional, termasuk melalui penyelenggaraan International Sharia Economic Forum yang diadakan setiap tahun dan telah menjadi salah satu forum paling berwibawa di dunia.

Literasi Ekonomi Syariah

Menurut Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Imam Hartono (November, 2024 hal. 4-5 ), di tengah ketidakpastian ekonomi global yang tinggi, State of Global Islamic and Economic Report (SGIE Report) 2023/2024, menginformasikan nilai konsumsi 1,9 miliar oleh masyarakat muslim dunia pada tahun 2023 untuk sektor ekonomi syariah mencapai 2,4 triliun dolar AS.

Di Indonesia, ekonomi syariah diindikasikan juga terus berkembang, terlihat dari peringkat Indonesia ke-3 (tahun 2023: setelah Malaysia dan Arab Saudi).

Adapun di sisi literasi, tingkat literasi ekonomi dan keuangan syariah (eksyar) di Indonesia masih tergolong rendah. Padahal literasi memegang peranan penting dalam ekonomi sebagai faktor pendorong kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam pengembangan eksyar.

Perkembangan terakhir dari hasil tracking survei nasional literasi eksyar, di tahun 2023, angka indeks literasi ekonomi syariah berada di angka 28,01%, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang mencatat indeks 23,3%.

Sebagai bagian dari penggerak eksyar nasional, Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong literasi eksyar, utamanya melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mengakselerasi indeks literasi ekonomi syariah.

Namun demikian, peningkatan indeks literasi ekonomi syariah dinilai belum optimal. Oleh karenanya, Bank Indonesia bermaksud untuk memperluas kolaborasi melalui keterlibatan aktif ulama di Indonesia dalam pengembangan ekonomi syariah.

Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwwah K.H Muhammad Cholil Nafis pun menyatakan hal yang sama (November, 2024 hal. 7). Mengutif data Kementerian Dalam Negeri Indonesia (Kemendagri) pada Juni 2024 atau semester I/2024, jumlah penduduk Indonesia mencapai 282,48 juta jiwa. Namun penetrasi ekonomi syariah di Indonesia masih tergolong minim dan jauh dari besarnya peluang pasar dan bisnis.

Data Otoritas Jasa Keuangan 2023 menunjukkan tingkat literasi keuangan syariah baru mencapai 39,11% dan tingkat inklusi keuangan syariah sebesar 12,88%. Jadi potensi pasar ekonomi dan keuangan syariah yang perlu dioptimalkan masih besar.

Kondisi ini memerlukan partisipasi dan peran serta seluruh lapiasan masyarakat, khususnya da’i dan da’iyah sebagai penyeru agama Islam agar literasi dan inklusi ekonomi syariah umat Islam terus meningkat, bahkan diharapkan dapat memberi sentuhan dakwah kepada masyarakat non muslim.

Sebab eksyar yang lebih banyak dimaknai dalam arti keuangan syariah adalah dakwah bilhal, sebuah dakwah yang menggunakan perilaku yang baik sebagai implementasi dari ajaran Islam rahmatan lil’alamin.

Tentang Ekonomi Syariah

Berikut adalah catatan tentang ekonomi syariah yang bersumber dari Kompas.com tanggal 16-17 Oktober 2022 (rangkuman dari Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syariah Untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X yang diterbitkan Bank Indonesia tahun 2020).

A. Definisi ekonomi syariah

Ekonomi syariah telah dipraktikkan sejak agama Islam itu diturunkan. Banyak ayat dalam Alquran tentang ekonomi dan praktik kehidupan Rasulullah SAW dengan para sahabat yang mencerminkan perilaku ekonomi yang sesuai syariat.

Meski begitu, praktik tersebut tidak diarsipkan atau didokumentasikan dalam buku ekonomi tersendiri karena Islam tidak memisahkan disiplin ekonomi sebagai disiplin ilmu tersendiri.

Ekonomi diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri baru pada abad ke-18, sejak ekonom klasik Adam Smith menuliskan buku berjudul The Wealth of Nations pada tahun 1776.

Lantas, apa pengertian ekonomi syariah menurut para ahli?

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah, bersumber dari ajaran agama Islam, nilai dan prinsip syariah yang berlaku universal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan.

Menurut Umer Chapra, eksyar adalah cabang pengetahuan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka sesuai dengan ajaran Islam tanpa terlalu membatasi kebebasan individu, mewujudkan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkelanjutan.

Pada intinya,ekonomi syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pengertian syariat adalah ajaran tentang hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar yang berdasar dari Alquran dan hadis (Umer Chapra, 2000).

B. Karakteristik ekonomi syariah

Terdapat 4 karakteristik ekonomi syariah, yaitu adil, tumbuh sepadan, bermoral, dan beradab.

Adil

Menurut Alquran dan hadis, adil bukan semata merupakan hasil kesepakatan sosial. Secara ringkas, adil dimaknai sebagai suatu keadaan bahwa terdapat keseimbangan atau proporsional di antara semua penyusun sistem perekonomian, perlakuan terhadap individu secara setara (nondiskriminatif) baik dalam kompensasi, hak hidup layak dan hak menikmati pembangunan, serta pengalokasian hak, penghargaan, dan keringanan berdasarkan kontribusi yang diberikan.

Tumbuh Sepadan

Ekonomi tumbuh sepadan mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang setara dengan fundamental ekonomi negara, yaitu pertumbuhan yang seimbang antara sektor keuangan dan sektor riil, sesuai dengan kemampuan produksi dan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak harus tinggi atau cepat, namun stabil dan berkesinambungan.

Eksploitasi sumber daya secara berlebihan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dalam jangka pendek, namun tidak berkesinambungan.

Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi harus memperhatikan keseimbangan alam dan lingkungan serta keberlanjutan pembangunan antargenerasi. Ini menjadi salah satu karakteristik ekonomi syariah.

Bermoral

Bermoral atau berakhlak mulia ditunjukkan dengan adanya kesadaran dan pemahaman setiap anggota masyarakat terhadap kepentingan bersama dan kepentingan jangka panjang yang lebih penting daripada kepentingan individu.

Moral ekonomi syariah didasarkan pada kesadaran yang bersumber dari ajaran agama Islam, bahwa kerelaan untuk mengikuti petunjuk Allah SWT, kerelaan mengorbankan kepentingan diri, mengedepankan kepentingan pihak lain pada hakikatnya justru akan membawa diri sendiri kepada kesuksesan yang hakiki yaitu kesuksesan dunia dan akhirat.

Beradab

Ekonomi syariah adalah perekonomian yang beradab, yaitu perekonomian yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa seperti tradisi dan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang selama tidak bertentangan dengan moralitas Islam.

C. Manfaat dan tujuan ekonomi syariah

Manfaat eksyar tak lepas dari adanya tujuan yang hendak dicapai. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sama dengan tujuan dari syariat Islam (maqashid al-syari’ah).

Tujuan tersebut yaitu mencapai kebahagian di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (hayyatan toyyibah).

Maqashid al-syari’ah adalah mewujudkan kesejahteraan manusia yang terletak pada terpeliharanya lima kemaslahatan dasar yaitu agama (al-dien), jiwa (al-nafs), intelektualitas (al-’aql), keturunan (al-nasl) dan harta kekayaan (al-maal).

Kelima maslahat tersebut pada dasarnya merupakan sarana yang sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan kehidupan yang baik dan terhormat, dan jika kelima kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka manusia tidak akan mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya.

D. Nilai-nilai ekonomi syariah dan inti ajaran Islam

Nilai-nilai dasar dalam ekonomi syariah diturunkan dari inti ajaran Islam itu sendiri, yaitu tauhid. Hal tersebut perlu dipahami untuk menjawab pertanyaan tentang nilai-nilai dasar ekonomi Islam.

Prinsip tauhid ini melahirkan keyakinan bahwa kebaikan perilaku manusia adalah karena kemurahan Allah SWT, segala aktivitas manusia di dunia ini termasuk ekonomi hanya dalam rangka untuk mengikuti petunjuk Allah SWT.

Nilai tauhid ini diterjemahkan menjadi 4 nilai dasar yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, yaitu:

1. Kepemilikan

Dalam konsep Islam, segala sesuatu pada hakikatnya adalah milik absolut Allah SWT (QS Yunus (10): 55). Adapun manusia berperan sebagai khalifah (pengelola), yang diberi kepercayaan dalam mengelolanya.

Meskipun hakikatnya harta milik Allah SWT, namun manusia mendapatkan hak atas kepemilikan pribadi terhadap hasil dari usaha, tenaga dan pemikirannya, berupa harta, baik yang didapatkan melalui proses pemindahan kepemilikan berdasarkan transaksi ekonomi maupun hibah atau warisan.

Islam sangat menghormati atas hak kepemilikan pribadi sekaligus menjaga keseimbangan antara hak pribadi, kolektif, dan negara. Pemahaman bahwa hakikat harta milik Allah SWT penting dalam Islam karena Islam sangat menganjurkan kegiatan kedermawanan.

Contoh nilai-nilai dasar ekonomi Islam secara sederhana bisa dikatakan bahwa barang apa pun yang kita miliki sejatinya hanyalah sebuah titipan Allah SWT.

Meski demikian, titipan tersebut tetap harus dikelola dengan baik sesuai ajaran agama Islam oleh manusia yang diberi kuasa mendapatkan titipan tersebut.

2. Keadilan dalam berusaha

Apakah arti keadilan menurut Islam? Adil bukanlah sama rata, melainkan secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana setiap individu memiliki kesetaraan baik dalam perolehan hak maupun penghargaan.

Nilai keadilan harus diterapkan dalam setiap kegiatan ekonomi, salah satunya dalam hal berusaha. Isalam mendorong manusia untuk bekerja dan berusaha.

Di samping itu, adanya hasil dari usaha ekonomi sebaiknya perlu dibatasi agar tidak berlebihan serta tidak adanya kepemilikan pribadi sebagai bentuk penimbunan harta kekayaan yang berlebihan.

Kelebihan harta dari hasil usaha ekonomi diupayakan maksimal dengan menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan bersama, agar tercapai prinsip yang berkeadilan.

3. Kerja sama dalam kebaikan

Kegiatan ekonomi secara individu dan berjamaah semuanya didorong dalam Islam. Ini juga termasuk nilai-nilai dasar dalam eksyar.

Ekonomi yang dilakukan secara berjamaah, dijalankan berdasarkan kerja sama dan dilandasi semangat tolong menolong dalam kebaikan.

Kompetisi dalam Islam berdasarkan kerja sama (cooperative competition) dengan semangat berlomba-lomba dalam menebarkan kebaikan.

4. Pertumbuhan yang seimbang

Pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah dalam Islam penting dalam rangka mewujudkan tujuan keberadaan manusia di dunia yaitu beribadah kepada Tuhannya dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia dan alam semesta selaku rahmatan lil ‘alamin.

Pertumbuhan ekonomi penting, namun harus tetap menjaga keseimbangan kesejahteraan spiritual dan kelestarian alam.

Penutup

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung (dalam indonesia.go.id 14 Juli 2024) menjelaskan tiga strategi utama yang dapat diterapkan untuk memperkuat industri keuangan syariah di Indonesia:

1. Inovasi Produk dan Digitalisasi: Pentingnya inovasi produk yang dibarengi dengan digitalisasi untuk menarik konsumen. Juda mencontohkan, inovasi keuangan syariah di Kanada dengan produk bernama ‘Manzil’ yang menawarkan berbagai layanan keuangan berbasis prinsip syariah.

“Sudah saatnya industri keuangan syariah di Indonesia melakukan inovasi-inovasi produk yang menonjolkan kekhasan aspek syariah sehingga konsumen semakin terdorong untuk beralih dari konvensional ke syariah,” jelasnya.

2. Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan Syariah: Pemerintah menargetkan literasi keuangan syariah agar mencapai 50% pada 2025.

“Tentu tidak dapat kita capai dengan bisnis biasa, perlu akselerasi inklusi dan literasi keuangan syariah melalui strategi edukasi yang lebih masuk akal dan lebih kekinian,” ujar Juda.

3. Sinergi Antarlembaga: Pentingnya sinergi antara lembaga dalam pengembangan keuangan syariah melalui proyek-proyek bersama antarkementerian, lembaga, dan industri.

Langkah ini mencakup inkubasi bisnis UMKM, penyelenggaraan bisnis matching syariah dalam Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) dan Indonesia Sustainability Forum (ISF), serta ekosistem pondok pesantren inklusif keuangan syariah yang akan diselenggarakan oleh OJK.

“Seluruhnya kami upayakan untuk mencapai akselerasi pembiayaan syariah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Juda.

Dengan komitmen pemerintah dan berbagai strategi pengembangan yang inovatif, ekonomi syariah Indonesia menunjukkan potensi besar untuk terus tumbuh dan menjadi penopang utama perekonomian nasional.

Keberhasilan ini tidak hanya akan membawa manfaat ekonomi, melainkan juga mengukuhkan posisi Indonesia sebagai salah satu negara terdepan dalam ekonomi syariaH di dunia.

#Akuair-Ampenan, 10-06-2025

Direktur Utama Bank NTB Syariah Sebaiknya Putra Daerah

Diharapkan Gubernur NTB mengutamakan putra daerah duduk di jajaran Direksi dan Komisaris terutama sebagai Direktur Utama

MATARAM.LombokJournal.com ~ Prof.Dr.H.Iwan Harsono, S.E., M.Ec berharap agar posisi Direktur Utama PT. Bank NTB Syariah diisi oleh putra daerah yang profesional dan kapabel.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram itu mengungkapkan hal tersebut di tengah proses penjaringan calon Direksi Bank NTB Syariah oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI).

Tim panitia seleksi sedang melakukan interview mendalam terhadap 25 orang yang lolos seleksi tahap sebelumnya.

Dia mendukung penuh visi Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal yang menginginkan NTB makmur dan mendunia. Salah satunya melalui penyehatan perbankan di daerah.

“Untuk menunjang visi NTB mendunia itulah maka perlu ada figur putra daerah yang profesional dan kapabel di bidangnya duduk di jajaran direksi Bank NTB Syariah, ” ujar Iwan Harsono Selasa (27/5/2025).

Mantan Plt. Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) itu mengatakan, keinginan pemerintah NTB menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dapat ditopang dengan keberadaan Perbankan yang sehat.

Karena itu, dibutuhkan figur putra daerah yang profesional dalam menjalankan perbankan berbasis syariah di NTB.

Dia berharap Gubernur NTB mengutamakan putra daerah duduk di jajaran Direksi dan Komisaris terutama sebagai Direktur Utama. Berkaca seperti Provinsi Bali, di mana jajaran direksinya diisi oleh putra daerah.

“Ini membuktikan bahwa kualitas dan loyalitas orang-orang NTB sangat mampu dan terpercaya untuk memanaj perbankan berbasis Syariah di NTB. Jangan apa-apa impor itu kurang bagus,” paparnya.

Dengan adanya putra daerah menduduki jabatan Direktur Utama di Bank NTB Syariah, diyakini dapat meminimalisasi praktik Capital Flaight (pelarian modal) ke luar daerah. Terlebih NTB di bawah kepemimpinan Iqbal-Dinda berkomitmen untuk menarik sebanyak-banyaknya investor dengan membentuk NTB Capital.

“Kita harus sadar bahwa IPM kita ini bagus. Intinya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada putra daerah untuk duduk di jajaran direksi Bank NTB Syari’ah,” tegas mantan Komisaris PT BPR ini.

Anggota tim panitia seleksi calon Direksi PT. Bank NTB Syari’ah Ptof. Dr. H Asikin membenarkan bahwa tahapan seleksi sedang berproses.

“Iya saat ini kami sedang melaksanakan deep interview di Jakarta untuk 25 calon,” ujarnya.

Sebelumnya, terdapat 97 pendaftar mengikuti seleksi administrasi dan tersaring menjadi 28 nama. Setelah seleksi lebih lanjut, jumlah itu mengerucut menjadi 25 kandidat finalis. Tahapan berikutnya adalah wawancara mendalam terhadap 25 kandidat tersebut.

Penilaian dilakukan berdasarkan tiga kategori, yakni Disarankan (nilai di atas 80), Dipertimbangkan (nilai 70–79,9), dan Tidak Disarankan (nilai di bawah 70).

Tim Pansel menargetkan proses wawancara rampung pada akhir Mei 2025. Nama-nama yang direkomendasikan akan diserahkan ke Gubernur NTB pada 1 Juni 2025.

Terdapat lima posisi direksi yang akan diisi, yakni Direktur Utama, Direktur Dana dan Jasa, Direktur Pembiayaan, Direktur Keuangan dan Operasional, serta Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. (*)

Anugerah Adinata Syariah 2025 Diraih NTB

Wagub NTB meyakini bahwa penghargaan ini semakin memperkenalkan NTB sebagai daerah yang unggul dalam pengelolaan ekonomi syariah.

JAKARTA.LombokJourbal.com ~ Provinsi NTB meraih juara pertama kategori Keuangan Syariah pada ajang Anugerah Adinata Syariah 2025 yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), mengungguli 31 provinsi lain yang telah membentuk KNEKS.

Wagub NTB berharap ajang Anugerah Adinata Syariah dan ASR dapat terus berkelanjutan — Wagub NTB, Indah Damayanti (kanan)

Secara keseluruhan, NTB memborong lima penghargaan pada Anugerah Adinata Syariah 2025. Selain juara pertama kategori Keuangan Syariah.

NTB juga meraih juara dua kategori Industri Halal, juara empat kategori Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren, serta juara lima kategori Keuangan Mikro Syariah. Sementara pada kategori Bank Pembangunan Daerah, PT. Bank NTB Syariah mendapat predikat “Excellence in Islamic Banking Literacy and Inclusion Award”.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP. di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, pada Senin (26/05/25).

Wagub menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas capaian tersebut. Ia meyakini bahwa penghargaan ini akan semakin memperkenalkan NTB sebagai daerah yang unggul dalam pengelolaan ekonomi syariah.

Ia berharap ajang Anugerah Adinata Syariah dan ASR dapat terus berkelanjutan. Menurutnya, pengembangan ekonomi syariah merupakan tanggung jawab semua pihak.

Ia juga menilai bahwa melalui ajang ini yang telah berlangsung hingga tahun ke-8, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin terlihat, khususnya di NTB.

Terkait perkembangan ekonomi syariah di NTB, ia menegaskan bahwa banyak pihak sebelumnya pesimistis terhadap implementasinya.

“Dan Alhamdulillah termasuk di NTB kami semua mewujudkan melalui perkembangan ekonomi syariah konversi Bank NTB kami sekarang sudah menjadi Bank NTB Syariah dan tadi juga mendapatkan anugerah yang sama dalam kegiatan ini,” ujarnya.

Ia optimistis dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, ekonomi syariah Indonesia akan semakin maju, seiring dengan meningkatnya literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah.

Ajang Anugerah Adinata Syariah digelar bersamaan dengan Anugerah Syariah Republika (ASR) 2025, yang merupakan bagian integral dari Indonesia Shariah Forum (ISF) 2025.

ISF 2025 merupakan forum strategis yang mempertemukan regulator, akademisi, dan praktisi ekonomi syariah guna meningkatkan literasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai ekonomi dan keuangan syariah kepada masyarakat luas.***

Komisaris Independen Bank NTB Syariah Dipilih Secara Profesional

Jika prosesnya terbuka, semua memenuhi syarat dan seleksi komisaris independen berlangsung objektif tanpa intervensi, maka hasilnya tentu mari DIhargai

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) komitmen menjalankan pemerintahan yang berlandaskan meritokrasi, termasuk dalam pemilihan calon komisaris independen Bank NTB Syariah.

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Yusron Hadi, di Mataram, Selasa (27/05/25).

seleksi komisaris independen berlangsung objektif tanpa intervensi — Yusron Hadi

Yusron Hadi dengan tegas menjelaskan calon komisaris independen Bank NTB Syariah dipilih karena kemampuan dan kecakapannya, bukan karena kedekatannya dengan Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, dan pernah menjadi bagian dari tim sukses saat Pilkada 2024.

Lebih jauh, Yusron Hadi menegaskan bahwa proses seleksi Komisaris Independen dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang independen.

“Proses seleksi komisaris independen Bank NTB Syariah dilaksanakan oleh tim Pansel yang dipercaya bekerja objektif, transparan, dan mengedepankan profesionalitas dalam setiap pengambilan keputusannya,” jelas Yusron.

Yusron juga menegaskan, tidak ada pihak, termasuk pemerintah daerah, yang bisa mengintervensi jalannya proses seleksi tersebut.

“Tidak ada entitas manapun yang bisa memengaruhi kerja tim, termasuk pemerintah. Seluruh proses seleksi merujuk pada ketentuan dan aturan yang berlaku dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidangnya,” tambahnya.

Selain itu, Yusron juga menyebut bahwa proses seleksi ini terbuka untuk siapa pun warga negara yang memenuhi syarat, memiliki kapasitas, serta pengalaman di sektor perbankan atau manajerial.

“Jika prosesnya terbuka, semua memenuhi syarat dan seleksi komisaris independen berlangsung objektif tanpa intervensi, maka hasilnya tentu mari kita hargai,” tegasnya.

Yusron menyebutkan proses ini belum sepenuhnya selesai. Gubernur NTB sebagai pemegang saham pengendali (PSP) masih akan mempelajari hasil kerja Pansel secara seksama sebelum mengusulkan nama-nama calon ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“OJK nantinya akan menguji nama-nama yang diusulkan. Hasil dari uji ini yang kemudian dibawa ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk diputuskan dan ditetapkan,” terangnya.

Di akhir penjelasannya, Yusron kembali menegaskan bahwa proses seleksi lomisarus independen ini sangat ketat dan berlapis, sehingga ia optimistis hasil akhirnya akan membawa yang terbaik bagi Bank NTB Syariah. nov/opk

Potensi Bank NTB Syariah untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Potensi Bank NTB Syariah yang ada harus diselamatkan dengan melakukan perombakan pengurus secara profesional

Potensi Bank NTB Syariah luar biasa — Catatan Agus K Saputra

LombokJournal.com ~ Potensi Bank NTB Syariah sangat luar biasa. Walau ada ketidakpastian global, tapi selalu ada potensi. Oleh karena itu, dibutuhkan kedispilinan, kepatuhan dan kebersamaan dalam pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat luas.

Hal itu disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal sebagai keynote speaker webinar nasional Ikatan Alumni Universitas Mataram (IKA Unram) wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), Minggu (25/05/25).

Bagaimana caranya? “Saat ini, 80 persen kredit Bank NTB Syariah masih terserap di PNS, dan hanya 20 persen untuk pemberdayaan masyarakat. Kami akan berupaya agar porsi kredit UMKM semakin meningkat,” ujar Lalu Iqbal.

Oleh karena itu, lanjut Gubernur Iqbal, pilihannya hanya satu: memperbaiki kondisi sekarang tanpa menoleh ke belakang. Walau memang ini pilihan yang tidak mudah. Karena bagaimana pun ini adalah langkah strategis untuk mengembalikan kepercayaan pemegang saham, nasabah dan masyarakat.

“Saya mohon doa dan dukungan agar dengan potensi Bank NTB Syariah akan benar-benar menjadi kebanggaan seluruh warga NTB secara substantif,” tutup Lalu Iqbal, mantan Dubes RI untuk Turki ini.

Webinar tersebut bertajuk “Membangun Masa Depan Perbankan Syariah: Pelajaran dari Dinamika Bank NTB Syariah”.

Ada pun pemateri yang hadir adalah para alumni Universitas Mataram (Unram) yang antara lain menjadi tokoh, akademisi dan praktisi, yaitu Prof. Dr. H. Zainal Asikin (Guru Besar Hukum Perbankan Unram), M. Chairul Imran, SE (Pengamat Ekonomi), Prof. Dr. Mansur Afifi (Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram), dan Nurdin Ranggabarani, SH. MH (Tokoh Publik NTB).

Dalam sambutannya, Ketua IKA Unram Jabodetabek Willgo Zainar mengatakan bahwa webinar ini merupakan wujud kepedulian IKA Unram Jabodetabek terhadap pembangunan NTB secara umum, dan khususnya melihat potensi Bank NTB Syariah sebagai entitas bisnis milik daerah.

“Kami merasa terpanggil untuk berkontribusi memajukan Bank NTB Syariah, terutama dengan melihat berbagai persoalan yang sempat menimpa bank ini, mulai dari tata kelola, gangguan informasi technology (IT) hingga net performance loan (NPL) yang cukup signifikan,” ujar Willgo.

*Bebas Intervensi*

Prof. Zainal Asikin menyoroti soal tata kelola yang tidak memenuhi prinsip good corporate governance (GCG). Ada lima kriterianya, yaitu tidak transparan, akuntabilitas, tanggung jawab, mandiri dan kewajaran.

Sebagai anggota Panitia Seleksi (Pansel) calon Komisaris dan Direksi Bank NTB Syariah, Prof. Asikin menyodorkan cara menyelamatkan Bank NTB Syariah dengan melakukan perombakan pengurus secara profesional. Sehingga pengurus tidak merasa underbow dari Gubernur dan Partai Politik.

Di sisi lain, menyelesaikan secara hukum atas semua kerugian bank yang diakibatkan oleh kelalaian para pengurus.

“Saya mengapresiasi langkah Gubernur yang melakukan perombakan kepengurusan, dengan harapan pengurus terpilih independen dan bebas intervensi,” terang Prof. Asikin.

Terkait hal ini, M. Chairul Imran menyambut baik. Dia menyarankan, “Bila perlu dibuatkan pakta integritas bagi pengurus baru, disaksikan gubernur dan pemangku kepentingan termasuk media,”.

Imran pun salut dengan keberanian Gubernur merombak pengurus dan berharap pengurus baru lebih profesional, akuntabel, dan transparan dalam laporan keuangan.

Oleh karena itu, Imran menyebut dua hal penting yang harus segera dilaksanakan Bank NTB Syariah.

*Pertama* , reformasi manajemen.

Merupakan suatu proses perubahan atau pembaruan pada regulasi, sistem, struktur, dan proses manajemen Perusahaan, yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan produktifitas secara keseluruhan, agar menghasilkan kinerja Perusahaan yang optimal dan relevan dengan kondisi bisnis perbankan terkini.

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

Melakukan reorganisasi manajemen

Tujuannya, mengganti seluruh pengurus perusahaan baik komisaris maupun direksi, karena manajemen bertanggungjawab penuh terhadap kinerja Perusahaan.

2. Melakukan rekrutment pengurus baru Perusahaan (Komisaris dan Direksi), melalui seleksi yang ketat dan terbuka, dengan melibatkan pihak yang independent dan kredibel

Tujuannya, agar perseroan mendapat pengurus yang benar-benar memenuhi syarat professional berpengalaman, serta memiliki kapabilitas, kredibilitas dan integritas yang tinggi.

3. Menunjuk konsultan manajemen yang kredibel, untuk melakukan review dan revisi terhadap seluruh regulasi internal yang ada

Tujuannya, untuk memperkuat dan memperbarui regulasi internal Perseroan (SOP, Peraturan Perusahaan, SK Direksi, Job Description dan struktur organisasi), agar dapat dijadikan pedoman operasional yang benar, serta sesuai dengan ketentuan otoritas sektor keuangan dan kaidah-kaidah perbankan terkini yang berlaku umum.

4. Memperkuat Tupoksi Dewan Komisaris

Tujuannya, untuk melakukan pengawasan yang ketat, melekat dan berkelanjutan, terhadap seluruh corporate action yang bersifat fundamental terutama pengawasan terhadap kredit yang diajukan, dalam rangka meminimalkan potensi resiko terjadinya kredit macet

5. Meningkatkan investasi pada sistem Teknologi Informasi (IT) Perseroan, dalam rangka upgrade sistem IT Perseroan

Tujuannya, untuk memperkuat dan meningkatkan keamanan sistem IT perusahaan dari kejahatan cyber, serta untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada nasabah.

6. Meningkatkan modal disetor Perseroan melalui GO PUBLIK di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Tujuannya, untuk mendapatkan tambahan modal melalui penjualan sebagian saham Perusahaan kepada publik, dalam rangka mempercepat proses tumbuh dan berkembangnya perseroan.

Ada pun manfaat Go Publik adalah:

Fund Raising, membuka akses Perusahaan terhadap sarana pendanaan jangka Panjang.
Competitive Advantage, memberikan keunggulan kompetitif untuk pengembangan usaha.
Company Image, meningkatkan citra Perusahaan.
Company Values, meningkatkan nilai-nilai Perusahaan.
Bussines Sustainability, kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha.
Tax Insentif, mendapatkan insentif pajak

*Kedua* , legal action. Merupakan tindakan hukum yang ditempuh oleh Perusahaan dengan melibatkan aparat penegak hukum (APH), dalam rangka mengembalikan kerugian materiil dan imateriil.

Di sini, Pemegang Saham Pengendali (PSP) meminta pihak manajemen untuk :

Melakukan audit investigatif terhadap keuangan perusahaan, dengan menunjuk auditor negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga audit kredibel lainnya.

Tujuannya untuk mengungkap adanya dugaan indikasi kecurangan, penyimpangan dan pelanggaran hukum, yang menyebabkan terjadinya kerugian Perseroan, serta untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab. Ini dilakukan sebagai dasar untuk melakukan tindakan hukum selanjutnya.

2. Melakukan legal action (tindakan hukum) dengan melibatkan aparat penegak hukum (APH), terhadap seluruh pihak yang telah merugikan Perusahaan.

Tujuannya untuk mengembalikan kerugian materiil maupun imateriil Perusahaan, baik yang disebabkan karena terjadinya mal fungsi IT, maupun yang disebabkan karena terjadinya kredit macet yang terindikasi pidana.

*Kinerja Sedang-Sedang Saja*

Prof. Mansur Afifi menampilkan kinerja singkat Bank NTB Syariah tahun 2024 dari sisi Aktiva Pasiva sebagai berikut:

Modal inti meningkat 19,47% menjadi Rp 1.977 miliar
Ekuitas meningkat 20,24% menjadi Rp 2.038 miliar
Laba bersih meningkat 1,83% menjadi Rp 216 miliar
Aset meningkat 12,96% menjadi Rp 16.120 miliar
Pembiayaan meningkat 12,14% menjadi 11.296 miliar
Dana pihak ketiga meningkat 17,27% menjadi 12.520 miliar

Sedangkan dari sisi Rasio Keuangan adalah:

NPF Gross meningkat 1,06% dari 0,90% di tahun 2023
ROA menurun 1,85% dari 2,07% di tahun 2023
ROE menurun 12,58% dari 13,58% di tahun 2023
CAR meningkat 25,14% dari 24,47% di tahun 2023
FDR meningkat 90,22% dari 94,35% di tahun 2023
BOPO meningkat 80,57% dari 80,09% di tahun 2023

“Kinerja Bank NTB Syariah tidaklah buruk atau tidaklah luar biasa. Sedang-sedang saja atau dengan sebutan medioker. Bahkan memiliki catatan lebih baik dari beberapa bank daerah lain, seperti Bank NTT,” ujar Prof. Mansur.

Beberapa inisiatif strategis yang dicatat Prof. Mansur adalah:

Ekspansi dan layanan

– Memperluas produk syariah inovatif. Meningkatkan kualitas pelayanan nasabah – Digitalisasi

– Mengembangkan teknologi perbankan digital untuk meningkatkan fee-based income 9 0- Manajemen risiko

– Penguatan manajemen risiko untuk kepatuhan dan keamanan Literasi keuangan

– Program literasi keuangan syariah. Meningkatkan pemahaman masyarakat

Sementara di bagian akhir, ada tiga simpulan sebagai high light dan tindak lanjut. *Pertama,* Bank NTB Syariah menunjukkan kinerja positif dengan rasio keuangan sehat. *Kedua* , terdapat potensi pertumbuhan signifikan di pasar perbankan syariah. *Ketiga* , terus tingkatkan digitalisasi dan inovasi produk dan perluas jangkauan pasar.

Sebagai pemateri terakhir, tokoh publik Nurdin Ranggabarani berharap Bank Syariah NTB mampu mewujudkan cita-cita Gubernur untuk memeberikan kebermanfaatan nyata bagi masyarakat, terutama melalui peningkatan pembiayaan UMKM.

“Untuk apa Bank NTB Syariah dikatakan sehat, jika tidak bermanfaat bagi masyarakat banyak,” terang Nurdin.

Sebaiknya visi dan misi Bank NTB Syariah, lanjut Nurdin, adalah berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Political will dari Gubernur sudah jelas dan clear. Tinggal selanjutnya adalah bagaimana implementasinya dalam pemilihan manajeman baru (komisaris dan direksi), yang berintegritas, unggul dan berdampak.

Dengan catatan bahwa kriteria-kriteria atau komponen kinerja pun menjadi tolok ukur utama. Sehingga intervensi bisa hilang dan independensi yang mengemuka.

#Akuair-Ampenan, 27-05-2025

Pelita Air Jadi Solusi Liburan ke Lombok

Pelita Air tang akan membuka rute ke Lombok memiliki total 14 unit pesawat dengan type Narrow Body (pesawat komersial dengan lorong tunggal) yaitu Airbus A320

MATARAM.LombokJournal.com ~ Kabar baik untuk anda yang ingin menjelajahi keindahan Pulau Lombok. Pelita Air akan membuka rute baru Jakarta-Lombok pukul 06.20 wib dan Lombok-Jakarta 16.25 wita sebagai rute ke-14.

Rute baru ini siap mengajak anda menjelajahi keindahan Pulau Lombok dengan segala pesonanya yang dijamin membuat anda jatuh hati, mulai dari pantainya yang indah, budayanya hingga kulinernya yang bikin ketagihan.

Pelita Air memiliki 2 pesawat yang menawarkan layanan medium economy yang menyediakan berbagai fasilitas dan kenyamanan bagi penumpang

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal, menerima audiensi Komisaris Utama Pelita Air Suprasetyo, di ruang tamu Pendopo Gubernur, Senin (26/05/2025). Pertemuan ini bertujuan untuk menjajaki berbagai peluang kerja sama yang dapat memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi daerah dan kunjungan wisatawan ke Pulau Lombok.

“Pesawat sederhana tapi berkelas dan ramah lingkungan yang menjadikan Pelita Air pilihan utama bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan pulau Lombok, terbukti bahwa pesawat kedatangan yang digunakan para Duta Besar pada kegiatan IGS di NTB kemarin”, kata miq Iqbal.

Pelita Air saat ini memiliki total 14 unit pesawat dengan type Narrow Body (pesawat komersial dengan lorong tunggal) yaitu Airbus A320 yang terparkir di Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta dan yang menginap diluar Jakarta terdapat di Surabaya dan Balikpapan.

Saat ini Pelita Air memiliki 2 pesawat yang menawarkan layanan medium economy yang menyediakan berbagai fasilitas dan kenyamanan bagi penumpang termasuk makanan ringan dan minuman gratis, bagasi gratis hingga 20 kg, in-flight entertainment, pilihan kursi, dan check-in prioritas.

Pelita Air juga fokus pada rute baru di wilayah timur Indonesia yang mungkin tidak dilayani oleh maskapai lain.

“Kami memiliki peswat yang bersih dan terutama enginenya (mesin), pada saat take off itu noisenya (kebisingan) rendah, itu seperti pesawat yang dirawat di Amerika”, pungkas Suprasetyo kepada Miq Iqbal.

Kehadiran Pelita Air ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan di Provinsi NTB dan mendukung pengembangan KEK Mandalika ke depannya.

BACA JUGA : Indeks Ketimpangan Gender

“NTB ini memiliki Sirkuit Mandalika, sehingga konektivitas penerbangan itu penting untuk mendukung pengembangan kawasan dan Lombok harus menjadi destinasi segala kemudahan bagi wisatawan,” pungkas miq Iqbal. ***

Bank NTB Syariah Harus Jadi Kebanggaan Masyarakat

Guibernur NTB mengatakan, bangga terhadap Bank NTB Syariah yang SDM-nya bisa diandalkan secara teknis maupun secara integritas

MATARAM.LombokJournal.com ~ Bank NTB Syariah diharapkan di masa depan dapat menjadi satu-satunya holding company milik Pemprov NTB di bidang keuangan.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang memproses pengalihan BPR NTB menuju skema syariah, agar nantinya bisa diintegrasikan secara vertikal dengan Bank NTB.

Bangga terhadap Bank NTB Syariah yang SDM-nya bisa diandalkan secara teknis maupun secara integritas.

Gubernur NTB, Dr. L. Muhamad Iqbal menyampaikan itu saat membuka Webinar IKA Universitas Mataram di Wilayah Jabodetabek bertema “Membangun Masa Depan Perbankan Syariah: Pelajaran dari Dinamika Bank NTB ”, Minggu (25/05/25).

Ke depan Bank NTB diharapkan dapat semakin dibanggakan masyarakat NTB dalam berbagai aspek.

“Kita bangga dalam arti yang sesungguhnya. Bangga bahwa Bank NTB menjadi bank yang asetnya besar, memiliki portofolio besar, yang SDM-nya bisa diandalkan secara teknis maupun secara integritas. Yang paling penting juga bangga dari performance dan bisa mencetak laba yang besar untuk pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemilik saham, dan juga masyarakat,” ujar gubernur.

Gubernur juga menekankan bahwa perbankan syariah memiliki potensi luar biasa, terutama di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global yang turut memengaruhi situasi nasional.

Menurutnya, justru perbankan syariah memiliki potensi karena yang diberikan oleh perbankan syariah kepada pengusaha adalah kepastian.

“Kepastian bagi hasil, kepastian tidak ada bunga. Saya banyak bertemu dengan teman-teman yang bahkan nonmuslim. Pengusaha nonmuslim sudah mulai masuk ke perbankan syariah. Pertimbangan utamanya adalah kepastian,” jelasnya.

Meskipun Bank NTB sempat menghadapi berbagai dinamika belakangan ini, gubernur menyampaikan bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk melangkah maju dan melakukan perbaikan-perbaikan.

BACA JUGA : Indeks Ketimpangan Gender

Agar kehadiran Bank NTB benar-benar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Khususnya dalam hal pemberdayaan usaha masyarakat. ***

Ketenagakerjaan Jadi Prioritas Urusan Kepemimpinan Iqbal–Dinda

Program ketenagakerjaan dengan magang ke Jepang, bertujuan memberikan pengalaman kerja, peningkatan keterampilan, kedisiplinan, dan wawasan budaya bagi para peserta.

MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa isu ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas utama dalam masa kepemimpinan Iqbal–Dinda selama lima tahun ke depan

Program ketenagakerjaan ini tidak hanya bertujuan memberikan pengalaman kerja, tetapi juga menjadi sarana peningkatan keterampilan, kedisiplinan, dan wawasan budaya — Gubernur Lalu Muhammad Iqbal

Hal mengenai isu ketenagakerjaan itu disampaikan Gubernur Iqbal saat membuka rekrutmen pemagangan ke Jepang dan pelepasan peserta magang ke Jepang tahun 2025, berlangsung di Wisma Tambora BPSDM NTB, Senin (19/05/25).

Program magang ke Jepang ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Provinsi NTB dengan berbagai lembaga pelatihan kerja dan mitra luar negeri.

Hal itu merupakan upaya konkret untuk memperluas akses kerja bagi generasi muda NTB di pasar kerja internasional.

“Urusan naker salah satu prioritas ke pimpinan Iqbal Dinda dalam 5 tahun kedepan” kata Gubernur Iqbal.

Program ketenagakerjaan ini tidak hanya bertujuan memberikan pengalaman kerja, tetapi juga menjadi sarana peningkatan keterampilan, kedisiplinan, dan wawasan budaya bagi para peserta.

Selain itu, program magang ke Jepang juga diharapkan dapat menjadi pengungkit ekonomi keluarga dan daerah melalui remitansi dan transfer pengetahuan.

Gubernur juga memberikan pesan khusus kepada para peserta agar menjadi duta terbaik NTB di negeri sakura.

“Jaga nama baik daerah, kalian adalah duta besar Indonesia khususnya NTB, tunjukkan semangat kerja, kedisiplinan yang tinggi dan kembali ke tanah air sebagai insan unggul yang mampu membawa perubahan,” ujar Miq Iqbal penuh semangat.

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP.,M.Si melaporkan bahwa kegiatan ini salah satu cara dalam mengentaskan kemiskinan.

Baiq Nelly dalam kesempatan itu juga menyampaikan bahwa peserta rekrut tahun 2024 yang telah lulus Menyelesaikan Pelatihan Daerah (Pelatda) Tahap I di UPTD BLKDLN Provinsi

NTB selama 72 hari berjumlah 62 orang dari 192 orang (32,3 %) yang mengikuti seleksi, dengan Rincian mengikuti seleksi.

Kota Mataram 8 orang, Lombok Barat 4 orang, Lombok Tengah 15 orang, Lombok Timur 25 orang, Sumbawa Barat 1 orang, Sumbawa 8 orang, dan Dompu 1 orang.

“Peserta yang dilepas kali ini telah melalui seleksi ketat dan pelatihan intensif. Ke depan, program serupa akan terus ditingkatkan sejalan dengan visi NTB sebagai provinsi yang Makmur Mendunia”. tutupnya.

Dengan langkah strategis ini, Pemerintah Provinsi NTB menunjukkan komitmen nyata dalam memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas ketenagakerjaan lokal agar mampu bersaing di kancah global.pnd/opk

Digitalisasi Pembayaran di NTB Meningkat Signifikan

Upaya digitalisasi khususnya dalam meningkatkan pembayaran atau transaksi digital di masyarakat, masih ada tantangan yang dihadapi

MATARAM.LombokJournal.com ~ Digitalisasi mendapat atensi kuat dari Provinsi NTB, dengan mendorong peningkatan tranksaksi digital di pemerintahan maupun masyarakat.

Pemprov NTB terus mendorong penggunaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di seluruh kabupaten dan kota.

Dalam peningkatan digitalisasi, Pemkab dan Pemkot di NTB diminta mengintegrasikan pembayaran digital dan meningkatkan literasi digital di kalangan ASN.

Tantangan digitalisasi pembayaran, kesenjangan infrastruktur digital di daerah 3 T dan rendahnya kepercayaan publik terhadap tranksaksi non tunai — Wagub NTB, Umi Dinda

“Di NTB kita terus mendorong agar semua kabupaten dan kota mengintegrasikan pembayaran digital. Dengan meningkatkan literasi digital di kalangan ASN dan memperluas pemanfaatan QRIS,” tutur Wagub NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri.

Umi Dinda sapaan Wagub NTB mengungkapkan itu saat menghadiri rapat High Level Meeting (HLM) dan asistensi championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Kamis (15/05/25)

Dalam

Upaya digitalisasi khususnya dalam meningkatkan pembayaran atau transaksi digital, di masyarakat, masih ada tantangan yang dihadapi.

Tantangan tersebut dijelaskan Umi Dinda di antaranya, kesenjangan infrastruktur digital di daerah 3 T dan rendahnya kepercayaan publik terhadap tranksaksi non tunai.

Karena itu, peningkatan literasi digital harus terus dilakukan di kalangan masyarakat, terutama sosialisasi yang masif terkait penggunaan tranksaksi elektronik di kalangan masyarakat, khususnya yang berada di daerah 3 T.

Umi Dinda juga mengapresiasi berbagai ikhtiar Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB atas ikhtiar yang terus konsisten turun ke Kabupaten dan Kota dalam meningkatkan tranksaksi digital di Provinsi NTB.

Kepala Kantor Perwakilan BI NTB, Berry Arifsyah Harahap, dalam kesempatan tersebut menyatakan, digitalisasi pembayaran di Provinsi NTB menunjukan perkembangan yang cukup signifikan.

Hal ini tercermin dari jumlah akun uang elektronik yang terus tumbuh meningkat di tengah pertumbuhan jumlah kartu debit/kredit yang cendrung stagnan dan bahkan lebih rendah.

Secara tidak langsung kondisi ini juga mencerminkan adanya shifting preferensi terhadap penggunaan mobile payment yang lebih tinggi.

Sejalan dengan itu, QRIS sebagai game charger pembayaran digital juga berkembang cukup signifikan di NTB. Hingga triwulan 1 2025, volume tranksaksi Qris meningkat signifikan dan tumbuh hingga 292 Persen (yoy). Hal ini didukung dengan pengguna QRIS dan merchant yang masih menunjukan tren peningkatan sejak diluncurkan tahun 2020.

Adapun jumlah pengguna dan merchant QRIS di Provinsi NTB masing-masing sebesar 485 ribu pengguna dan 363 ribu merchant.nov/her

Pengangguran Terbuka di Nusa Tenggara Barat

Dibandingkan Februari 2024, jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk bekerja, dan pengangguran masing-masing bertambah

Komposisi angkatan kerja pada Februari 2025 terdiri dari 3,09 juta penduduk bekerja dan 102,63 ribu orang pengangguran — Catatab : Agus K Saputra

LombokJournal.com ~ Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan; mempersiapkan usaha baru; sudah diterima bekerja/sudah siap berusaha tetapi belum mulai bekerja/berusaha; atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa).

Demikian definisi pengangguran sebagaimana tertera dalam Berita Resmi Statistik yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (05/05) lalu.

BACA JUGA : Nilai Tukar Petani NTB tahun 2025

Untuk mengukur tenaga yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja, digunakanlah indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Dengan formula sebagai berikut:

TPT = (Jumlah Pengganggur / Jumlah Angkatan Kerja) x 100

Dimana:

Jumlah Penganggur adalah jumlah orang yang tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan
Jumlah Angkatan Kerja adalah jumlah orang yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan (penganggur)

Formula tersebut memberikan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, sehingga dapat menggambarkan tingkat pengangguran di suatu wilayah atau negara.

Jika dari hasil perhitungkan itu menghasilkan angka 10 persen.

Ini berarti TPT di wilayah atau negara tersebut adalah 10 persen, yang berarti 10 persen dari angkatan kerja tidak berkerja dan sedang mencari pekerjaan.

Dengan kata lain dari 100 orang angkatan kerja, maka terdapat 10 orang penganggur.

Komposisi angkatan kerja pada Februari 2025 terdiri dari 3,09 juta penduduk bekerja dan 102,63 ribu orang pengangguran.

Apabila dibandingkan Februari 2024, jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk bekerja, dan pengangguran masing-masing bertambah sebanyak 160,28 ribu orang, 157,80 ribu orang, dan 2,48 ribu orang.

Dengan demikian, TPT di NTB hasil Sakernas Februari 2025 sebesar 3,22 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3 orang penganggur. Selama tiga tahun terakhir, TPT menunjukkan tren menurun hingga Februari 2025. Pada Februari 2025, TPT mengalami penurunan sebesar 0,08 persen poin dibandingkan dengan Februari 2024.

Berikut beberapa data tentang TPT di NTB:

Agustus 2024: TPT sebesar 2,73 persen, turun 0,07 persen dibandingkan dengan Agustus 2023. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2024 sebanyak 3,19 juta orang, naik 216,34 ribu orang dibandingkan Agustus 2023.
Februari 2024: TPT sebesar 3,30 persen, turun 0,42 persen dibandingkan dengan Februari 2023. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2024 sebanyak 3,03 juta orang, mengalami peningkatan sebanyak 163,34 ribu orang dibandingkan Februari 2023.
Agustus 2022: TPT sebesar 2,89 persen, turun dibandingkan dengan Agustus 2021 yang sebesar 3,01 persen.

Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2022 sebanyak 2,93 juta orang, meningkat dibandingkan Agustus 2021.

Februari 2021: TPT sebesar 3,97 persen, dengan jumlah pengangguran yang signifikan di NTB.

Pada Februari 2025, TPT laki-laki sebesar 3,37 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,02 persen. Dibandingkan Februari 2024, TPT laki-laki menurun sebesar 0,46 poin sedangkan TPT perempuan meningkat sebesar 0,41 persen poin.

Dibandingkan Februari 2023, TPT laki-laki menurun sebesar 1,09 persen poin dan TPT perempuan meningkat sebesar 0,29 persen poin.

Menurut klasifikasi desa, pada Februari 2025, maka TPT perkotaan sebesar 4,10 persen, lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan (2,21 persen). Dibandingkan Februari 2024, TPT perkotaan turun sebesar 0,47 persen poin sedangkan TPT perdesaan naik sebesar 0,27 persen poin.

Sementara, jika dibandingkan Februari 2023, TPT perkotaan dan perdesaan turun sebesar 0,61 persen poin untuk masing-masing klasifikasi desa tersebut.

Dilihat dari tingkat pendidikan, pada Februaru 2025, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuaruan merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 7,88 persen.

Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 1,59 persen.

Dibandingkan Februari 2024, hampir semua kategori pendidikan mengalami penurunan TPT kecuali untuk tamatan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan, yaitu naik masing-masing sebesar 2,63 persen poin dan 2,65 persen poin.

Begitu juga jika dibandingkan dengan Februari 2023 yang mengalami peningkatan TPT adalah tamatan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan yang naik masing-masing sebesar 0,25 persen poin dan 2,95 persen poin.

Penutup

Dengan mengetahui TPT, kita dapat memahami beberapa hal tentang kondisi ekonomi dan pasar tenaga kerja, seperti:

Kondisi Ekonomi: TPT dapat menggambarkan kondisi ekonomi suatu wilayah atau negara. Semakin rendah TPT, semakin baik kondisi ekonomi.
Ketersediaan Lapangan Kerja: TPT dapat menunjukkan ketersediaan lapangan kerja di suatu wilayah atau negara. Semakin rendah TPT, semakin banyak lapangan kerja yang tersedia.
Kualitas Tenaga Kerja: TPT dapat menunjukkan kualitas tenaga kerja di suatu wilayah atau negara. Semakin rendah TPT, semakin berkualitas tenaga kerja.
Prioritas Kebijakan: TPT dapat membantu pemerintah menentukan prioritas kebijakan dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.
Perencanaan Pembangunan: TPT dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan ekonomi dan sosial.
Evaluasi Kebijakan: TPT dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.
Pengambilan Keputusan Investasi: TPT dapat menjadi pertimbangan bagi investor dalam membuat keputusan investasi.

Setidaknya TPT dapat membantu kita memahami kondisi ekonomi dan pasar tenaga kerja, serta membuat keputusan yang tepat dalam perencanaan pembangunan dan investasi.

#Akuair-Ampenan, 13-05-2025