Menurut PJ Gubernur NTB mengatakan, berbagai sport tourism yang berlangsung di NTB membuktikan ke depan NTB makin melaju
LOTENG.LombokJournal.com ~ Berbagai sport tourism di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, menjadi salah satu kesiapan Provinsi NTB untuk terus melaju menjadi lebih baik ke depannya.
Hal itu dikatakan Penjabat Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si menghadiri Dialog Lanskap Sport Tourism The Mandalika NTB di Pullman Lombok Merujani Beach Resort, Rabu (27/09/23).
“Pemantiknya adalah Sport Tourism sehingga kita semakin mampu untuk Maju dan Melaju, adanya event WSBK, MotoGP, MXGP, Pacuan Kuda Internasional dan lahirnya atlet dunia dari NTB, membuktikan bahwa Provinsi NTB mampu untuk terus melaju,” tutur Miq Gite sapaan Pj Gubernur NTB.
Dalam dialog sport tourism itu, Miq Gite didampingi oleh Bupati Lombok Tengah, Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata In Journey dan Dirut ITDC.
Miq Gite menuturkan rencana akan ada pembangunan Roadmap untuk penyelenggaraan PON XXII pada tahun 2028.
“Kami sekarang sedang menyusun road to PON 2028, masih terlihat jauh tetapi kami harus mempersiapkan persiapan infrastruktur ke depannya,” jelasnya.
Akan hadir berbagai event olahraga nasional. Pada tahun 2025 akan menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VIII yang akan menghadirkan 25.000 pelaku penggiat olahraga.
Tahun 2027 sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Pornas KORPRI)dan tahun 2028 sebagai tuan rumah PON XXII.
“Kita berharap, kedepannya NTB dapat menjadi solusi bagi Indonesia dimasa mendatang,” ungkap Miq Gite. ***
Perempuan PGRI NTB Diminta Fokus pada Kasus Pernikahan Dini
Penjabat Ketua TP PKK Prov NTB Hj. Lale Prayatni minta perempuan PGRI Fokus pada pernikahan dini, kekerasan pada anak dan bullying
MATARAM.LombokJournal.com ~.Perempuan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) diminta lebih memperhatikan kasus pernikahan dini dan kekerasan pada anak yang menjadi fokus kegiatan Jumbara ke III mendatang.
Penjabat Ketua TP PKK Prov NTB Hj. Lale Prayatni Gita Ariadi yang disapa Bunda Lale menyampaikan itu pada perempuan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB dan Kepala Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), di rumah Dinas Sekda NTB, Rabu (27/09/23).
Perempuan PGRI NTB silaturahmi di rumah dinas NTB ingin menyampaikan rencana kegiatan Jumbara PGRI ke III pada bulan Desember mendatang.
“Silahkan susun dengan matang, saya berpesan fokuskan pada pernikahan dini dan bullying,” pesan Bunda Lale..
Masih di waktu yang sama ia berharap seluruh perempuan PGRIagar bergotong royong dalam kasus pernikahan dini, dan kekerasan pada anak serta bullying yang ada di NTB.
“Saya berharap seluruh perempuan PGRI terus bergotong royong dalam kasus pernikahan dini, kekerasan pada anak dan bullying di NTB,” pintanya.***
Pj Gubernur NTB Beri Penguatan Pembangunan Pendidikan
Miq Gite sapaan Pj Gubernur NTB mengingatkan agar berhati-hati mengelola anggaran pendidikan
MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat, Drs HL Gita Ariadi, MSi bersilaturahmi dengan komunitas sekolah dan memberikan penguatan terkait pembangunan pendidikan NTB.
“Kita saling mengingatkan agar berhati hati dalam pengelolaan program dan proyek pembangunan pendidikan,” tegas Miq Gite di depan para kepala sekolah negeri, Dinas Dikbud kabupaten/ kota dan Kantor Cabang Dinas di Teater Tertutup Taman Budaya NTB, Selasa (26/09/23).
Hal tersebut disampaikan Miq Gite terkait pengelolaan anggaran pendidikan di antara beberapa hal lain. Dalam tugas dan fungsi sekolah, Miq Gite menekankan agar penyiapan sumber daya manusia yang berdaya saing dilaksanakan sebaik baiknya dengan fokus pada program yang menjadi kewenangan provinsi seperti beasiswa di tengah keterbatasan anggaran.
Pembiayaan beasiswa difokuskan pada penguatan bahasa asing sejak kelas 12 dengan memanfaatkan peluang kerja sama beasiswa di lembaga pemerintah sampai perguruan tinggi.
Sebagai Pj Gubernur, Miq Gite menambahkan untuk memelihara stabilitas politik, ekonomi dan sosial kemasyarakatan serta menekankan tetap melahirkan inovasi dan kreatifitas untuk berkontribusi dalam pembangunan NTB hingga berakhirnya tugas Penjabat Gubernur.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan, Dr Aidy Furqon mengatakan, kegiatan penguatan kali ini dihadiri oleh sekolah negeri.
“Nanti akan ada pula koordinasi dengan sekolah sekolah swasta untuk penguatan dan silaturahmi,” kata Aidy.
Selain komunitas sekolah SMA, SMK dan SLB serta kepala lembaga pendidikan, hadir pula sebagai narasumber, Humas Polda NTB dalam penguatan keamanan memelihara kondusifitas daerah, Ketua KPU NTB tentang politik dan tahapan Pemilu serta Ketua Bawaslu memberikan pemaparan tentang netralitas ASN dan politik praktis. ***
Rumah Rachmat Hidayat Jadi Perjumpaan Semua Pihak
Pj Bupati Lotim dan Pj Wali Kota Bima usai dilantik langsung beramah tamah di rumah politis senior NTB, Rachmat Hidayat
MATARAM.LombokJournal.com ~ Usai dilantik, Selasa (26/09/2023), di Hotel Lombok Raya Mataram, Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur, Juaini Taofik dan Pj Wali Kota Bima Muhammad Rum, langsung bertolak ke rumah politikus seniorPDIP Rachmat Hidayat di Panji Tilar, Mataram.
Dalam acara ramah tamah di rumah Rachmat Hidayat itu, hadir pula mantan Bupati Lombok Timur Sukiman Azmy bersama istri dan Eks Wali Kota Bima Muhammad Lutfi bersama istri.
Di rumah anggota DPR RI itu hadir sejumlah pejabat dan politisi NTB, di antaranya Kakanwil Kemenag NTB Zamroni Aziz, Kapolres Lombok Timur AKBP Hery Indra Cahyono, Dandim Lombok Timur Letkol Inf Bayu Sigit Dwi Untoro, serta sejumlah politikus lintas Partai Politik di NTB.
Juani Taofik bersama istri tiba lebih dahulu, kemudian menyusul Muhammad Rum. Acara di rumah Rachmat Hidayat berlangsung santai dan penuh kehangatan.
Rumah Rachmat Hidayat tampak menjadi rumah perjumpaan bersama bagi semua pihak.
Diwawancara di sela-sela acara, Rachmat Hidayat mengaku kegiatan di rumah jalan Panji Masyarakat itu sengaja digelar sebagai rasa syukur hadirnya dua orang penjabat Kepala Daerahbaru di NTB.
“Ini sebagai bentuk rasa syukur atas pelantikan mereka. Saya pesankan terutama untuk menyejahterakan rakyatnya, memperhatikan anak miskin dan kaum terlantar,” jelas Rachmat
Politisi Kharismatik Bumi Gora itu juga menyampaikan agar Taofik dan Rum bekerja dengan penuh integritas dan mengambil kebijakan yang berdasarkan data dan fakta. Kebijakan muaranya mesti berpihak pada kepentingan rakyat.
Rachmat juga menekankan agar Taofik dan Rum dapat menyukseskan seluruh program Pemerintah Pusat. Sebab, Pemerintah Daerah merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat.
Sejumlah program strategis Pemerintah Pusat yang dimaksud, misalnya pemilihan umum (pemilu) 2024 baik pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg), maupun pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak di akhir 2024.
Kemudian upaya memberantas stunting hingga pengentasan kemiskinan yang merupakan ujung daripada terciptanya Indonesia Maju dan mewujudkan Indonesia Emas di 2045.
“Jangan ada yang main-main proyek, membawa kepentingan pribadi. Tidak boleh ada kebijakan yang transaksional, mengikat leher orang. Saya lihat dengan mata dan kepala saya sendiri, masih banyak perilaku seperti itu di NTB,” jelasnya.
Terakhir, Rachmat berharap dua Pj Bupati-Wali Kota itu dapat menjaga kamtibmas masyarakat terutama menyongsong pemilu 2024. Dengan rutin menggelar pertemuan dan silaturahmi bersama Kapolres dan Dandim.
“Saya jadi anggota DPR sejak tahun 80-an. Penopang utama dari lahirnya kualitas demokrasi yang baik dan pemimpin yang berintegritas adalah adanya keamanan saat pemilu dan pilkada. Saya berharap, Pak Taofik dan Rum bisa bersinergi dengan TNI-Polri untuk mewujudkan itu,” jelasnya.
“Pesan saya juga untuk masyarakat NTB ke depan agar lebih pandai dalam memilih pemimpin,” sambungnya.
Di tempat yang sama Pj Bupati Lombok Timur Juaini Taofik mengaku agenda sowan ke kediaman Rachmat Hidayat guna menunjukkan etika politik yang baik kepada masyarakat NTB.
Menurutnya, Rachmat Hidayat merupakan figur ‘guru’ politik di NTB.
“Kak Tuan Rachmat Hidayat politisi yang paling senior di NTB saat ini. Sudah menjadi kewajiban bagi kami yang di bawah generasi beliau untuk meminta petunjuk dan wejangan dalam menjalankan kepemimpinan ke depan,” jelasnya.
“Beliau juga kan merupakan anggota DPR. Beliau juga tadi satu-satunya anggota DPR yang hadir di pelantikan. Jabatan Pj ini merupakan mandat dari pemerintah pusat. Kami ini simbol Pemerintah Pusat yang merupakan mitra kerja beliau,” jelasnya.
Bangun Lombok Timur yang Berkemajuan
Dalam masa kepemimpinannya di Lombok Timur, Juaini Taofik mengusung tagline ‘Lombok Timur yang Berkemajuan’. Dikatakan dia, jargon itu diambil menjadi motto kepemimpinannya agar selaras dengan motto Penjabat Gubernur NTB yang mengusung tagline ‘NTB Maju Melaju’.
Dijelaskan dia, pada masa kepemimpinannya, dia akan berfokus untuk melakukan pembenahan program-program yang masih kurang maksimal direalisasikan di masa kepemimpinan Sukiman-Rumaksi (SUKMA) selama lima tahun terakhir.
“Pastinya selaku Penjabat Bupati, kami akan mempurnakan beberapa program yang masih perlu dilanjutkan di RPJMD 2018-2023 di massa SUKMA. Semua itu sudah tertuang di RPJMD Transisi yang sudah disetujui oleh DPRD dan itu menjadi panduan bagi kami dalam menjalankan pemerintahan,” katanya seusai pelantikan.
Masih kata dia, dirinya pun tentu akan melakukan berbagai macam terobosan strategis. Salah satunya dengan melakukan pembenahan sistem birokrasi dengan mengedepankan sistem meritokrasi.
Selain itu, dia juga mengatakan ada dua hal pokok lain yang menjadi skala prioritasnya dalam kurun waktu satu tahun kedepan, yakni menggenjot capaian Universal Health Coverage (UHC) minimal 95 persen dan meraih predikat UHC pada Desember 2023.
“Kami akan mengejar target UHC, dan itu adalah langkah awal kita bersama untuk menjamin pelayanan kesehatan dan peningkatan IPM Lombok Timur,” ucapnya.
Skala prioritas kedua yang menjadi fokusnya dalam waktu dekat adalah tersedianya Mal Pelayanan Publik (MPP) di Lombok Timur. Dikatakan dia, dengan keberadaan MPP, maka proses perizinan akan satu pintu dan secara langsung hal itu akan mendongkrak arus investasi di Lombok Timur.
“Di MPP itu nanti semua model perizinan satu pintu, sehingga proses penerbitan izin mudah dan arus investasi akan masuk dengan cepat di Lombok Timur. Pastinya secara langsung akan mendongkrak kesejahteraan masyarakat,” bebernya.
Dari itu, dia menegaskan selaku pemimpin eksekutif nantinya dia berkomitmen untuk menjalin sinergi yang intensif dengan lembaga eksekutif. Agar lompatan dan target capaian kerja dirinya yang tertuang di RPJMD Transisi bisa tercapai dengan maksimal.
“Praktis karena kami tidak punya wakil, maka kami akan membangun kerjasama yang lebih intensif dengan lembaga legislatif untuk menjamin keberlangsungan pembangunan yang maksimal,” tandasnya.
Taofik dan Rum Resmi Dilantik
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menunjuk nama sebagai Pj Bupati Lombok Timur dan Pj Wali Kota Bima, NTB.
Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Mendagri nomor 100.2.1.3-3948 tahun 2023 tentang pengangkatan Pj Bupati Lombok Timur. Kemudian SK Mendagri nomor 100.2.1.3-3948 tentang pengangkatan Pj Wali Kota Bima.
Seiring berakhirnya masa jabatan Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy dan Wakil Bupati H. Rumaksi, dan Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE dan Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan, S.H masa Bakti 2018-2023, Pj. Gubernur NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si melantik Drs. H. Juani Taofik, M.AP sebagai Penjabat Bupati Lombok Timur dan Ir. H. Muhammad Rum sebagai Penjabat Walikota Bima.
Prosesi pelantikan berlangsung di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram pada Selasa 26 September 2023. Pelantikan tersebut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, Walikota dan Wakil Walikota Bima dan Forkopimda Provinsi NTB.***
Inovasi NTB Dipaparkan di Innovative Government Award 2023
Sebanyak 134 inovasi, baik digital maupun non digital, dilakukan NTB yang tersebar di berbagai aspek pemerintahan
JAKARTA.LombokJournal.com ~ Inovasi dankeunggulan NTB Mall dan 99 Desa Wisata dipaparkan Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Aryadi sebagai inovasi unggulan Provinsi NTB.
Pemaparan inovasi itu disampaikan Miq Gite sapaan Pj Gubernur NTB di acara presentasi Kepala Daerah Nominator penerima penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2023 pada klaster provinsi, kabupaten, kota, daerah tertinggal dan daerah perbatasan, di Ruang Sidang Utama (RSU) Gedung A Lt.3 Kemendagri dan Ruang Multimedia Gedung B Lt. 2) Jakarta, Senin (25/09/23).
Hingga tahun 2023 Provinsi NTB memiliki 134 inovasi, baik digital maupun non digital yang tersebar di berbagai aspek pemerintahan.
Miq Gite memaparkan inovasi dan keunggulan NTB Mall yang diluncurkan pada 17 Agustus 2020 yang lalu.
Peluncuran inovasi dan program unggulan itu berdasarkan regulasi Peraturan Gubernur NTB No 43 tahun 2020 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), melalui Bela dan Beli Produk Lokal.
Dijelaskan Miq Gite, NTB Mall mampu merambah pasar nasional dan mancanegara dengan membuka outlet di ibu kota negara DKI Jakarta dan di Malaysia.
Selain itu masyarakat seluruh dunia dapat mengakses produknya melalui aplikasi yang telah tersedia.
NTB Mall mampu menampung seluruh produk UMKM lokal, sehingga UMKM tak perlu lagi memikirkan pemasarannya.
“Hingga saat ini terdapat total 5.215 UMKM yang sudah bermitra dengan NTB Mall,” jelas Miq Gite.
Di sisi lain, inovasi program unggulan 99 Desa Wisatamengantar Desa Wisata di NTB melalang buana dan diakui dunia.
Desa Wisata menjadi ikhtiar Pemprov NTB memaksimalkan potensi sumber daya alam serta mempromosikan unsur tersebut dengan menampilkan keaslian pedesaan didukung aktivitas sosial budaya masyarakat.
Seiring pembangunan Desa Wisata, infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, dan pengelolaan lingkungan dan persampahan dapat ditingkatkan.
Sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat bisa terus melaju, seiring semakin terkenalnya dan digandrunginya desa wisata di NTB.
Sementara itu, Kepala Dinas Diskominfotik NTB, Najamuddin Amy menjelaskan rincian inovasi yang terdapat di NTB.
Di antaranya, terdapat 44 inovasi digital dan 90 non digital. Adapun bentuk inovasi daerah lainnya yakni; sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahsebanyak 30 inovasi, inovasi pelayanan publik sebanyak 93 inovasi, dan inovasi tata kelola pemerintahan daerah sebanyak 11 inovasi.
“Provinsi NTB dari waktu ke waktu terus meningkatkan berbagai inovasi demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya. ***
Perpres Jurnalisme Berkualitas Mendesak Disahkan
Komunitas Kabar Baik mendukung Perpres Jurnalisme Berkualitas, agar terjadi sistem bagi hasil antara platform digital dengan perusahaan pers
MATARAM.LombokJournal.com ~ Hingga saat ini Presiden Joko Widodo tidak kunjung mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Publisher Rights atau Jurnalisme Berkualitas.
Padahal sejumlah organisasi pers dan organisasi media telah menyepakati lahirnya regulasi Jurnalisme Berkualitas tersebut.
Ketua Komunitas Kabar Baik, Satria Zulfikar Rasyid mengatakan, regulasi Jurnalisme Berkualitas itu dipandang perlu melahirkan jurnalisme yang sehat di tanah air, dan tentunya menekan peredaran informasi hoax.
“Saya rasa rancangan Perpres Publisher Rights atau Jurnalisme Berkualitas ini penting untuk segera disahkan oleh presiden. Mengingat salah satu klausul pasal menjelaskan peran platform digital untuk berkontribusi mencegah hoax,” katanya di Mataram, Senin (25/09/23).
Selain menangkal hoax, melalui Perpres tentang Jurnalisme Berkualitas itu juga mengatur tentang sistem bagi hasil antara platform digital dengan perusahaan pers.
Platform digital yang menjalankan bisnis di Indonesia sudah seharusnya membayar setiap pemanfaatan konten berita pada platform tersebut.
Dijelaskan Satria, dalam klausul pasal rancangan perpres tersebut peran platform digital salah satunya adalah melakukan skema bagi hasil dengan perusahaan pers atas pemanfaatan konten berita.
“Era digital saat ini belanja iklan yang seharusnya masuk ke perusahaan pers sudah diambil oleh platform. Ini salah satu faktor yang menyebabkan media konvensional mati, seperti koran, majalah hingga radio. Belanja iklan yang masuk lebih cenderung ke platform digital,” ujarnya.
“Jadi jangan hanya mempermasalahkan social commerce seperti TikTok Shop saja, tetapi juga bagaimana raksasa teknologi itu menggerus segala pemasukan yang seharusnya diterima oleh perusahaan pers,” katanya.
Satria juga mengatakan konten kreator tidak perlu khawatir atas munculnya Perpres Jurnalisme Berkualitas, karena yang menjadi subjek hukum adalah perusahaan pers dan platform digital, bukan dengan konten kreator.
“Saya rasa yang dikhawatirkan konten kreator terlalu berlebihan. Subjek hukum dalam perpres tersebut mengatur hubungan hukum antara perusahaan pers dan platform digital, bukan dengan konten kreator,” ujarnya.
Sebelumnya konten kreator mengasumsikan konten mereka bakal tidak terdeteksi di platform digital jika Perpres Jurnalisme Berkualitas berlaku. Ini mengharuskan mereka terdata di Dewan Pers, padahal domain konten kreator bukan di Dewan Pers tapi di Kemenkominfo.
“Logikanya saja hukum yang mengatur tentang kepolisian tidak bisa diterapkan di kedokteran. Begitu juga hukum yang mengatur tentang pers tidak bisa diterapkan di konten kreator,” jelasnya.
“Dewan Pers tidak punya kewenangan untuk mengawasi konten kreator. Pengawasan terhadap konten kreator tugas Kemenkominfo dan Polri bidang Cyber Crime bukan Dewan Pers. Jadi sangat salah kaprah jika menganggap Dewan Pers akan menyeleksi konten dari konten kreator. Urusan Dewan Pers hanya terkait dengan pers,” ujar dia.
Satria juga menjelaskan, wacana Perpres Jurnalisme Berkualitas muncul dari kegelisahan Presiden Jokowi karena 60 persen belanja iklan digitallari ke platform asing. Oleh karena itu muncul inisiatif untuk membuat regulasi dengan sistem bagi hasil oleh platform digital.
“Itu muncul atas keprihatinan Presiden Jokowi saat Hari Pers Nasionaldi Deli Serdang Sumatera Utara. Presiden saat itu mengatakan perlunya Perpres Jurnalisme Berkualitas,” katanya. ***
Apel Perdana Pj Gubernur NTB Bersama ASN Provinsi
Dalam apel perdana Pj Gubernur NTB bersama ASN lingkup Provinsi, lagu mars NTB Gemilang dinyanyikan tiap apel pagi
MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, memberikan arahanpada ASN muda saat memimpin apel perdana bersama seluruh ASN lingkup Pemprov NTB di Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB, Senin (25/09/23).
Saat apel itu, Miq Gite sapaan Pj Gubernur berpesan pada para ASN muda untuk bekerja dan melaksanakan tugas dengan baik, tetap menunjukkan loyalitas, dan menjaga integritas.
Menurut Pj Gubernur, para ASN muda masih memiliki waktu panjang, sekaligus sebagai pelanjut estafet kepemimpinan di masa depan.
“Tetaplah bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai target yang telah ditentukan. Apalah arti saya, tanpa dukungan dan support teman-teman semua,” pesan Miq Gite sapaan akrab Pj Gubernur NTB.
Pada kesempatan apel itu, Pj Gubernur, Miq Gite memerintahkan agar lagu Mars NTB Gemilang dinyanyikan pada tiap apel pagi.
Lalu Gita Aryadi bersama alumni Universitas Brawijaya
Ajakan pada alumni UB itu disampaikan Miq Gite sapaan Pj. Gubernur NTB, Lalu Gita Aryadi saat membuka acara Karya Bakti yang diselenggarakan di Lombok Epicentrum Mall Mataram oleh para AlumniMalang Raya bertajuk “Brawijaya Tampil Gemilang”, Minggu (24/09/23).
Miq Gite berharap kepada kawan kawan alumni Malang yang tengah mengemban amanah di pemerintahan, agar bersama sama menjadikan NTB yang Maju dan Melaju. Demi keberlanjutan tongkat estafet pembangunan yang lebih progresif.
“Semoga dengan mengedepankan rasa persaudaraan dan kekompakan seluruh elemen masyarakat NTB, bersama bercita cita besar kita bisa terwujud,” harap Miq Gite yang juga merupakan alumni UB.
Pj Gubernur kelahiran Puyung Lombok Tengah tersebut, juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut mensukseskan acara Karya Bakti para alumni UB ini.
“Acara ini merupakan ajang silaturahmisambung rasa atau reunian para alumni malang sekaligus sebagai rangkaian rasya syukur atas telah dilantiknya salah satu Alumni Brawijaya sebagai Pj. Gubernur NTB, untuk melanjutkan visi misi NTB gemilang yang sedang di amanahkan agar NTB semakin maju dan melaju,” ucap Miq Gita.
Kegiatan temu alumni tersebut turut dirangkaikan dengan bakti sosial cek Kesehatan, donor darah, berbagi sembako dan di isi beberapa kegiatan talk show hingga malam hari.***
Pj Gubernur NTB Diingatkan, Kinerja Dievaluasi Tiap Tiga Bulan
Kinerja dievaluasi tiap tiga bulan, Ruslan Turmuzi ingatkan Penjabat (Pj) Gubernur NTB agar jangan terbawa euforia dan bekerja dengan skala prioritas
MATARAM.LombokJournal.com ~ Anggota DPRD NTB dari PDI Perjuangan H Ruslan Turmuzi, mengingatkan Penjabat (Pj) Gubernur NTB HL Gita Ariadi, agar jangan terbawa euforia berlebihan terhadap amanah yang tengah dipercayakan di pundak mantan Sekda NTB.
Ruslan menegaskan, kinerja Pj Gubernur akan dievaluasitiap tiga bulan.
“Kita mengingatkan jangan sampai terlalu euforia. Kinerja Pj Gubernur itu dievaluasi tiga bulan oleh Pemerintah Pusat,” kata Ruslan di Mataram, Minggu (24/09/23).
Menurut Ketua Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat DPRD NTB ini, kalau Pj Gubernur NTB terbawa euforia berlebihan, bisa mengganggu pengambilan keputusan yang rasional dan efektif.
Politisi senior asal Lombok Tengah ini menjelaskan, sikap euforia Pj Gubernur NTB dikhawatirkan melahirkan keputusan impulsif yang tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang.
“Bahkan, terlalu euforia juga dapat mengabaikan keterlibatan publik dan pendapat masyarakat. Ini bisa berdampak negatif pada legitimasi dan dukungan dari masyarakat,” imbuhnya.
Pemerintah Pusat menetapkan Pj Gubernur NTB dalam waktu satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya. Dalam rentang waktu satu tahun masa jabatan, kinerja Pj Gubernur dievaluasi tiap tiga bulan.
Sesuai Undang Undang, Pj Gubernur harus membuat laporan pelaksanaan tugas dan kemudian dari laporan tersebut bisa dievaluasi, performanya bagus atau tidak.
Karena itu kata Ruslan, Pj Gubernur dituntut bekerja dengan profesional.
Ketika membuat kebijakan, Pj Gubernur juga harus mengacu sesuai aturan sehingga jauh dari perilaku yang tidak patut, seperti titip menitip atau hal tidak patut serupa lainnya. Dengan begitu, kinerja Pj Gubernur bisa terukur. Termasuk dalam hal mendukung program-program strategisnasional.
“Mendagri telah meminta agar kami di DPRD juga turut memonitor kinerja Penjabat Gubernur yang telah ditunjuk dan dilantik,” ungkap Ruslan.
Skala Prioritas
Ruslan menegaskan, ada sejumlah skala prioritasdalam jangka pendek yang harus didahulukan Pj Gubernur.
Skala prioritas itu menjadi penting dituntaskan, mengingat hal tersebut menjadi perintah yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Salah satu skala prioritas itu adalah menetapkan Penjabat Sekretaris Daerah yang kini sedang lowong.
Ruslan menjelaskan, saat ini, Pj Gubernur HL Gita Ariadi memang telah menunjuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah NTB Muhammad Nasir sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB.
Namun, jabatan Plh Sekda tersebut hanya maksimal untuk waktu sepekan. Sesuai Permendagri Nomor 91/2019, Pj Gubernur harus mengajukan usulan Penjabat Sekda ke Menteri Dalam Negeri dalam rentang waktu lima hari setelah terjadi kekosongan.
Sehingga dalam rentang waktu maksimal empat hari setelah usulan diterima, Mendagri dapat menetapkan Penjabat Sekda dan dilantik untuk masa jabatan tiga bulan ke depan.
“Menetapkan Penjabat Sekda ini tidak bisa asal-asalan. Ada aturannya. Kita ingatkan juga jangan sampai Pj Gubernur mengabaikan aturan tersebut,” tandas Ruslan.
Aturan yang dimaksud Ruslan terkait dengan syarat kepangkatan yang minimal IV/C. Juga memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moral yang baik, dan prestasi kerja bernilai baik dalam dua tahun berturut-turut tanpa pernah menerima sanksi disiplin sedang atau berat.
Termasuk juga minimal masih memiliki masa dinas paling sedikit satu tahun sebelum purna tugas.
“Kita minta tuntaskan dulu pengangkatan Penjabat Sekda ini. Setelah itu baru kita bicara panjang lebar tentang Normalisasi Tata Kelola Birokrasidan bagaimana NTB Maju dan Melaju,” kata Ruslan menyinggung tagline yang diusung Pj Gubernur NTB HL Gita Ariadi.
Pentingnya Pj Gubernur bekerja dengan skala prioritas, kata Ruslan, sangatlah mendesak untuk saat ini, sebab hal tersebut akan berdampak pada efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan jalannya roda pemerintahan.
Ditegaskannya, bekerja dengan skala prioritas memungkinkan Pj Gubernur mengalokasikan sumber daya yang terbatas dengan lebih efisien.
Ini berarti anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur, dapat digunakan untuk proyek dan program yang memiliki dampak yang lebih besar.
Tentu saja kata Ruslan, prioritas tersebut haruslah mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.
“Dalam pemerintahan lima tahun terakhir, kita memiliki banyak pengalaman yang harus menjadi pelajaran berharga. Kita memiliki keterbatasan fiskal. Pemerintah Provinsi melakukan pinjaman ratusan miliar. Bahkan sejumlah proyek belum bisa dibayarkan di tahun berjalan meski sudah tuntas dan rampung dan menjadi utang ke kontraktor,” kata Ruslan.
Bahkan, di tahun terakhir pemerintahan sebelumnya, NTB mencatatkan sejarah yang tidak membanggakan. Yaitu tidak ada APBD Perubahan, hal yang tidak pernah terjadi di periode pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.
Semua hal tersebut, kata Ruslan, menandakan pentingnya NTB dikelola dengan skala prioritas. Dengan skala prioritas itu, NTB dapat mengidentifikasi dan menangani isu-isu yang paling mendesak dan signifikan terlebih dahulu.
Sehingga setelahnya Pemprov NTB dapat menyiapkan program yang bisa mencegah munculnya krisis yang dapat mengganggu stabilitas dan ketertiban di masa datang.
“Jangan lupa, bekerja dengan skala prioritas itu dapat merangsang perubahan positif dalam birokrasi. Proses pengambilan keputusan juga jadi lebih terfokus dan terorganisir secara efisien. Jadinya bisa mengurangi birokrasi yang tidak perlu,” imbuh Ruslan.***
Industri Dirgantara Perlu Dikembangkan di NTB
Pj Gubernur NTB mendorong adanya kesepakatan dan kerjasama antara pelaku bisnis maupun pemerintah dan dunia pendidikan untuk pengembangan industri dirgantara
MATARAM.LombokJournal.com ~ Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu Provinsi di Indonesia yang berbasis kepulauan, perlu mengembangkan industri dirgantara, mulai dari konektifitas sampai pelibatan UKM dalam industri pesawat terbang.
Pentingya pengembangan industri dirgantara itu disampaikan Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi saat membuka seminar internasional dan pameran kedirgantaraan di Hotel Lombok Raya Mataram, Sabtu (23/09/23).
“Saya berharap ada kesepakatan dan kerjasama yang dilakukan baik antara pelaku bisnis maupun pemerintah dan dunia pendidikan untuk pengembangan industri dirgantara kita,” ujar Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi.
Kenapa industri perlu, karena moda transportasiudara daerah kepulauan merupakan pasar potensial bagi penyedia layanan penerbangan.
Industri yang mulai dikembangkan di NTB, dapat berkontribusi dalam penyediaan suku cadang pesawat terbang dalam negeri yang saat ini dipegang PT Dirgantara Indonesia (PT DI).
Pengembangan kedirgantaraan NTB dapat dengan menyiapkan sumber daya manusia di sektor kedirgantaraan. Seperti diinisiasi Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB.
Dalam kegiatan ini, UNU NTB menandatangani MoU dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan PT DI.
Hal senada disampaikan pula oleh Rektor UNU NTB, Baiq Muliyanah yang menggarisbawahi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seiring dengan keagamaan.
Sementara itu, KH Ahmad Mun’im DZ dari komunitas NU Dipantara Aerospace mengatakan, pesawat N219 buatan PT DI didesain untuk 19 penumpang dan mempunyai kelebihan sebagai jenis pesawat ringan yang sangat bisa dioperasikan di daerah perintis.
Pesawat ini memiliki dua buah mesin turboprop yang dikembangkan oleh PTDI.
Komunitas Nahdliyin NU yang tergabung dalam Dipantara Aerospace (DAS) dan PT Karya Logistik Indotama telah membeli 11 unit pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) sebesar 80,5 juta dollar AS atau sekitar Rp1,3 triliun tahun lalu.
“Ini langkah awal untuk pengembangan kedirgantaraan di NTB tidak saja bisnis dan pasar penerbangan tapi juga pendidikan dan penelitian dalam teknologi dirgantara,” ucap Kyai Mun’im.
Ia berharap, kedirgantaraan di NTB terutama industri dirgantara dan penerbangan di NTB semakin maju dengan inovasi yang dilakukan nahdliyin NU maupun produksi pesawat terbang dalam negeri.
Hadir pula Direktur PT DI, Direktur PT KLI, BRIN, pejabat Pemprov Asisten III, para Kepala OPD, Brida NTB dan pengurus NU NTB se kabupaten/ kota serta diaspora nahdlyin NU yang bekerja di beberapa perusahaan penerbangan asing melalui daring.***
