Bunda Lale Beri Apresiasi Forum Silaturahmi Berbagi (Silber)
Pj Ketua PKK NTB, Bunda Lale mengapresiasi Forum Komunitas Silber yang mengadakan kegiatan berbagi kepada yang membutuhkan.
MATARAM.LombokJournal.com ~Penjabat Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Lale Prayatni Gita Ariadi yang akrab disapa Bunda Lale, menghadiri acara pembacaan Barzanji, Sholawat Nabi (Mahalul Qiyam), di acara pengajian hikmah Maulidmemperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, di Taman Loang Baloq, Sabtu (07/10/23).
Dalam pengajian Maulid itu, Bunda Lale memberikan apresiasi kepada Forum Komunikasi SilaturahmiBerbagi (Silber) yang mengadakan kegiatan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan.
“Selamat kepada ibu ibu yang ada di Silber, kegiatan ini sangat besar pahalanya apabila kita suka berbagi, tanpa sadar balasan itu pasti ada,” tutur Bunda Lale.
Bunda Lale berharap, kegiatan Silber mampu menjadi inspirasibanyak orang sehingga dengan senang hati berbagi kepada sesama yang membutuhkan.
“Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk kami seterusnya, saya ikut berbagai meski sedikit, pada saat ini harus kita galakkan terus, banyak orang-orang yang membutuhkan, Insya Allah rezeki dari kita dapat membantu,” ungkap Bunda Lale..
Selain itu, ia menyebutkan kegiatan berbagi dapat terus disosialisasikan sehingga akan banyak orang-orang yang mendapatkan pahala dari berbagi.
“Mari kita siapkan Forum Silber ini, sosialisasikan dan mengajak orang sebanyak banyak membuat kebaikan, karena dengan kebaikan kita mendapatkan pahala yang begitu besar,” katanya. ***
Pelopor Diversifikasi Pangan di Pondok Pesantren
Mempelopori gerakan diversifikasi pangan di Pondok Pesantren, Sulhan Muchlis Ubah mengubah paradigma Konsumsi pangan sehat dan beragam
MATARAM.LombokJournal.com ~ Sulhan Muchlis pengasuh Pondok Pesantren Al Ishlahuddiny, Kediri, Lombok Barat ini, menyiapkan program diversifikasi pangan sebagai jalan menuju kemandirian pangan dan upaya mensejahterakan umat.
Intinya, kepeloporan Sulhan Muchlis dalam gerakan diversifikasi pangan di pondok pesantren sebagai langkah menuju kesehatan, ketahanan pangan, dan keberlanjutan yang lebih baik.
“Diversifikasi pangan dari pondok pesantren ini bukan hanya tentang makanan, tapi juga tentang mendidik hati dan pikiran. Ini merupakan upaya menciptakan generasi yang sehat secara fisik dan spiritual,” ucap Sulhan, Sabtu 07/10/23).
Politisi Partai Demokrat yang mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Pulau Lombok pada Pemilu Legislatif 2024 ini mengatakan, program diversifikasi pangan tersebut telah dimulai dari Pondok Pesantren Al Ishlahuddiny.
Dan berlanjut ke seluruh jaringan dan cabang Pondok Pesantren Al Ishlahuddiny yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Sulhan menjelaskan, diversifikasi pangan di pondok pesantren adalah langkah penting menuju ketahanan pangan yang tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tetapi juga generasi mendatang.
Menurutnya, banyak yang belum menyadari, pondok pesantren merupakan lembaga yang memiliki potensi besar mengubah paradigma konsumsi pangan menuju makanan yang lebih sehat, beragam, dan berkelanjutan. Sekarang, kami telah memulainya,” kata Sulhan.
Gerakan ini dimulai dengan memasukkan pendidikan gizi dalam kurikulum pondok pesantren.
Hal tersebut mencakup pengetahuan tentang jenis-jenis makanan yang sehat dan bergizi. Dan terpenting, membangun pola pikir para santri dan seluruh pemangku kepentingan di pondok pesantren, untuk mengonsumsi berbagai jenis makanan demi memenuhi kebutuhan gizi mereka.
Berbarengan dengan kurikulum pendidikan gizi tersebut, pondok pesantren kemudian memastikan menu makanan harian untuk para santri mencakup berbagai jenis makanan. Termasuk buah-buahan, sayuran, dan sumber protein dan sumber karbohidrat yang beragam.
Tidak melulu sumber karbohidrat dari beras, melainkan dikombinasikan dengan sumber karbohidrat seperti ubi jalar, singkong, ataupun jagung, yang kesemuanya bertujuan untuk memperkaya gizi yang diperoleh santri.
Selain itu, gerakan diversifikasi pangan ini juga meliputi aksi penanaman sayuran dan buah-buahan dengan memanfaatkan lahan di sekitar pondok pesantren.
Santri terlibat secara aktif dalam penanaman sayuran dan buah-buahan tersebut, bukan hanya sebagai pendekatan praktis untuk mendapatkan bahan makanan segar, tetapi juga dapat menjadi pelajaran tentang pertanian dan keberlanjutan.
”Yang tidak kalah penting dari bagian program diversifikasi pangan ini adalah pengolahan makanan yang sehat. Karena itu, program ini juga mengajarkan cara memasak makanan yang sehat dan mengolah bahan-bahan makanan dengan benar kepada para santri,” ungkap Sulhan.
Wakil Ketua DPRD Lombok Barat periode 2014-2019 ini memberi contoh pengolahan makanan sehat tersebut. Seperti memasak dengan sedikit minyak, menghindari makanan yang digoreng berlebihan, dan menggunakan bahan-bahan segar.
Gerakan inklusif
Gerakan diversifikasi pangan yang dipeloporinya dari pondok pesantren ini memang baru sebuah langkah kecil. Namun, dia meyakini, langkah kecil tersebut kelak akan memberikan dampak yang besar.
Sebab, gerakan ini bukanlah aksi eksklusif di kalangan pondok pesantren semata. Melainkan dihajatkan sebagai gerakan inklusif yang melibatkan khalayak.
Dalam prosesnya, gerakan diversifikasi pangan ini akan berkolaborasi dengan petani lokal. Tidak semua kebutuhan pangan santri dapat dipenuhi sendiri oleh Pondok pesantren. Sehingga berkolaborasi dengan petani lokal untuk mendapatkan pasokan bahan makanan segar.
Menurut Sulhan, kolaborasi tersebut menjadi win-win solution. Pondok Pesantren berkontribusi nyata dalam mendukung petani lokal sambil memastikan pasokan makanan yang lebih berkualitas bagi santri.
Khusus bagi pondok pesantren yang tidak memiliki dapur sendiri, mereka juga bekerja sama dengan penyedia jasa katering yang memahami nilai gizi dan kebutuhan makanan santri. Dan dalam praktiknya, para santri juga terlibat dan berkontribusi untuk mengembangkan menuyang beragam dan sehat.
”Melibatkan para santri dan mendengarkan preferensi mereka dalam pemilihan menu yang sehat, sangat membantu dalam memastikan bahwa makanan yang disediakan akan lebih disukai dan lebih mungkin dikonsumsi dengan baik,” ucap Sulhan.
Putra ulama kharismatik Bumi Gora, TGH Muchlis Ibrahim ini menekankan, program diversifikasi pangan yang dipeloporinya tersebut bakal memainkan peran yang sangat penting dalam mendidik santri. Betapa pentingnya diversifikasi pangan dan memberikan contoh nyata tentang bagaimana melakukannya dalam praktik sehari-hari.
Dengan begitu, hal ini dapat membantu meningkatkan kesehatan dan gizi santri, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang makanan yang baik dan bergizi untuk masa depan mereka.
Mantan Ketua KNPI NTB ini menekankan, hari-hari ini, tidak hanya di NTB, tapi di seluruh Indonesia, masyarakat sedang dibuat resah, seiring dengan harga beras yang melambung tinggi.
Data Badan Pusat Statistik NTB menyebutkan, inflasi yang terjadi sepanjang September lalu, sepenuhnya disebabkan kenaikan harga beras.
Menurut Sulhan, program diversifikasi pangan ini, bakal menempatkan pondok pesantren memainkan peran kunci dalam mengedukasi tentang diversifikasi pangan. Dan mengajak khalayak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sepanjang hayat.
“Diversifikasi pangan di pondok pesantren ini investasi jangka panjang untuk kesejahteraan umat. Ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang kuat dan berdaya saing,” ucap Sulhan. ***
Jum’at Salam : RS Mandalika Ajak Pelajar Peduli Sosial
Implementasi program Jum’at Salam di RS Mandalika merupakan wujud tagline ‘NTB Maju Melaju’ yang digagas Pj. Gubernur NTB
LOTENG.LombokJournal.com ~ Pj. Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi yang meluncurkan program ‘Jum’at Salam’ beberapa waktu lalu, mulai diimplementasikan Rumah Sakit (RS) Mandalika Provinsi NTB
Program Jumat Salam merupakan akronim dari Jumpai Masyarakat Selesaikan Persoalan.
Menurut Direktur Rs Mandalika, dr. Oxy Tjahjo Wahjuni, SP.EM, implementasi program Jum’at Salam merupakan wujud tagline ‘NTB Maju Melaju’ yang digagas Pj. Gubernur NTB.
“Jum’at Salam kali ini RS Mandalika mengajak komunitas anak sekolah dari MAN 1 Praya dalam upaya meningkatkan Social Awareness terhadap kejadian-kejadian kegawatdaruratan henti jantung mendadak yang bisa terjadi pada siapapun, dimana pun dan kapan pun” jelas Direktur Oxy usai kegiatan, Sabtu (07/10/23) di Aula Poli Eksekutif Rs Mandalika.
Direktur yang juga merupakan dokter spesialis emergensitersebut menerangkan, kegiatan yang merupakan implementasi Jum’at Salam kali ini diikuti para siswa yang berjumlah 25 orang.
“Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar, para pelajar dengan antusias mengikuti pelatihan BHD (bantuan hidup dasar) yang diberikan langsung oleh tim profesional prehospital RS Mandalika,” terang Oxy.
Sebelumnya, Pj Gubernur Lalu Gita Ariadi menekankan, pentingnya program Jum’at Salam. Ia meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB untuk turun ke masyarakat tiap hari Jumat.
Ia menjelaskan, tujuan dari kunjungan ini adalah memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai program pembangunan yang sedang berlangsung di NTB.
Selain itu, untuk mendengar aspirasi serta keluhan masyarakat terkait kebijakan-kebijakan atau program yang dibutuhkan masyarakat.***
NTB Jadi Tuan Rumah pada Women’s International Club
Pj Ketua TP PKK NTB berharap seluruh OPD Provinsi NTB menjadi bagian dan terlibat pada agenda Women’s International Club di Jakarta
MATARAM.LombokJournal.com ~Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menjadi tuan rumah kegiatan Women’s International Club (WIC) yang akan digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta.
Hal itu diungkapkan Pj Ketua TP PKK NTB Hj Lale Prayatni, Jumat (06/10/23), saat rapat koordinasipersiapan bazar amal di ruang rapat pendopo timur yang dihadiri OPD terkait.
“Saya mengajak seluruh OPD Provinsi NTB menjadi bagian dan terlibat pada agenda yang luar biasa tersebut,” kata Bunda Lale sapaan akrabnya.
Bunda Lale yang merupakan istri Penjabat (PJ) Gubernur NTB ini menyampaikan, kegiatan ini juga menjadi momentum terakhir masa Jabatan Ibu Iriana Jokowi.
Sehingga sangat besar harapannya NTB dapat membawa wajah baru dan tentu saja penuh dengan ciri khasnya.
Karena menurut Bunda Lale, kegiatan WIC ini sebagai bentuk representatifwajah NTB di kancah nasional yang menampilkan seluruh rangkaian kegiatan bernuansa NTB.
“Untuk itu diharapkan seluruh yang terlibat dalam kegiatan ini sebagai panitia, agar bisa bahu membahu untuk menyiapkan kebutuhan kegiatan sesuai dengan apa yang telah arahkan,” ujarnya.
Setidaknya hal-hal yang dipersiapkan untuk sementara waktu, di antaranya seragam tenun dan lambung untuk panitia berjumlah 25 orang, dan makanan ringan bagi seluruh hadirin sebanyak 1000 dan untuk VIP sebanyak 100 pack yang disiapkan.
Untuk kain tenun sendiri tentu saja harus melalui akurasi oleh Dinas Perdagangan sebagai tim monitor yang sudah sangat paham dengan ciri dan model kain yang bagus untuk ditampilkan.
Selain itu harapan paling terbesar ialah kegiatan ini karena NTB menjadi tuan rumah, segala ornamen yang disiapkan harus berbasis nuansa NTB dimulai dari booth, backdrop dan lain lain. ***
Audiensi Pj Gubernur NTB dengan Ketua DPD IWAPI NTB
Seluruh organisasi kewanitaan di NTB berkomitmen tetap mendukung penuh program Pemerintah Daerah
MATARAM.LombokJournal.com ~Pj Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, menerima audiensi Ketua DPD IWAPI NTB, Baiq Diyah Ratu Ganepi bersama organisasi wanita lainnnya, bertempat di Ruang Kerja Kantor Gubernur, Mataram, (06/10/23).
Miq Gite sapaan akrab Pj Gubernur kelahiran Puyung Lombok Tengah itu, menyambut baik kedatangan organisasi wanita di ruang kerjanya.
Dinilai keberadaan organisasi ini memiliki peran yang strategisdan menjadi afirmatif untuk bersama-sama bersinergi dalam membangun daerah.
“Saya tentunya menyambut baik keberadaan organisasi kewanitaan ini, karena memiliki peran penting dan strategis untuk bersinergi dalam membangun daerah kedepan,” ungkapnya.
Pada sebelumnya, Baiq Diyah menyampaikan selamat atas amanah yang diberikan sebagai Pj Gubernur NTB dan bersama Organisasi Kewanitaan di NTB ini, akan tetap mendukung penuh program Pemerintah Daerah.
Selain itu, ia menyebutkan kondisi ekonomi di NTB sedang tidak baik-baik saja. Mengingat saat ini naiknya harga sembako yang cukup tinggi.
“Kita harapkan kepada dinas terkait untuk bagaimana mengadakan pasar murah bagi masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan lebih murah,” ujarnya.
Turut juga hadir organisasi kewanitaan lainnya yang juga diketuai oleh Baiq Diyah Ratu Ganepi di antaranya DPD PIM NTB, UMKM Mandalika Rinjani, Mutiara Lombok, dan Komunitas Bini Sasak serta Kepala Dinas Perdagangan, Kadis UKM dan Koperasi dan Kadis Ketahanan Pangan NTB.***
Indra Jaya Usman Perluas Pengabdian ke DPRD Provinsi
Indra Jaya Usman (Iju) melakukan pengabdian di DPRD Lobar tiga periode tiada Henti, kini perluas pengabdian ke DPRD Provinsi
LOBAR.LombokJournal.com ~ Indra Jaya Usman atau akrab disapa Iju kini mulai memilih memperluas ladang pengabdian politik ke.DPRD Provinsi.
Ketua DPD Partai Demokrat NTB tiga periode yang telah melakukan pengabdian di DPRD Lombok Barat itu, kini mencalonkan diri sebagai anggota DPRD NTB dari Daerah Pemilihan Lombok Barat dan Lombok Utara.
Dedikasi, integritas, pengabdian dan komitmen Indra Jaya Usman untuk melayani publik, tak terbantahkan.
“Tanggung jawab sebagai wakil rakyat adalah panggilan untuk melayani dan melakukan pengabdian. Menjadi sebuah keharusan bagi saya untuk terus mendengar, bertindak, dan memperjuangkan kepentingan konstituen dengan sepenuh hati,” ucap Indra Jaya Usman, Jumat (06/10/23).
Satu setengah dekade mewakili konstituen di Gumi Patut Patju, bukanlah waktu pengabdian yang pendek. Tak banyak politisimuda yang mampu mempertahankan pencapaian pengabdian seperti yang telah ditorehkan Iju, begitu Indra Jaya Usman karib disapa.
Rekam jejak Iju, menunjukkan bagaimana tokoh muda kelahiran Narmada tahun 1980 tersebut memang selalu menjadikan konstitueni panduan dalam mengambil setiap keputusan.
“Ketika diberi kepercayaan oleh masyarakat, saya sadar saya tidak hanya menjadi wakil mereka di lembaga legislatif, tetapi juga mitra dan pembela setia mereka,” ujarnya.
Iju terpilih pertama kali sebagai Anggota DPRD Lombok Barat pada Pemilu tahun 2009, dan terpilih kembali pada pemilu-pemilu setelahnya.
Di DPRD Lobar, Iju adalah Ketua Fraksi Partai Demokrat semenjak tahun 2009 hingga saat ini. Dia juga pernah menjadi pimpinan Komisi II DPRD Lobar. Iju juga menjadi Ketua Bapemperda selama 2 periode selama jadi DPRD Lombok Barat.
Dan pengakuan atas pencapaian dan kinerjanya, tidak hanya datang dari daerah pemilihannya, namun juga datang dari seluruh NTB. Sehingga mengantarkannya memangku amanahsebagai Ketua DPD Partai Demokrat NTB.
Dalam Musyawarah Daerah Partai Demokrat NTB yang digelar akhir 2021, sidang pleno Musda kala itu menetapkan dua kandidat Ketua DPD. Selain Iju, ada nama Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy.
Pengabdian tiada terkira kepada masyarakat dan dedikasi tinggi kepada partai, menjadikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan seluruh jajaran eksekutif partai di tingkat pusat, tanpa ragu menjatuhkan pilihan kepada Iju.
Pembela Masyarakat
Jejak pengabdian Iju kepada masyarakat memang jauh terentang panjang. Sebelum menjadi Anggota DPRD Lombok Barat, Iju adalah aktivis pembela masyarakat tulen. Ia aktif di sejumlah lembaga non pemerintah. Antara lain Institut Studi Krisis dan Perdamaian (InSKRIP) NTB, Lembaga Advokasi Rakyat untuk Demokrasi (LARD), hingga LeSA Demarkasi. Iju juga aktif dalam organisasi yang sepenuhnya melayani umat yakni Gerakan Pemuda Ansor dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Lombok Barat.
Kiprahnya yang luar biasa dalam mengadvokasi masyarakat yang termarjinalkan melalui organisasi nirlaba yang digawanginya, menjadikan nama Iju begitu harum di kalangan masyarakat dan aktivis.
Ketika Iju memutuskan untuk bergabung dalam partai politik dan ikut bertarung dalam Pemilu pada tahun 2009, banyak rekan-rekannya sesama aktivis menentang hal tersebut. Stigma tentang banyaknya sisi gelap dalam politik membuat mereka khawatir.
Sejarah membuktikan, Iju tak berubah. Menjadi anggota legislatif malah menjadikan komitmen dan dedikasi Iju dalam membela masyarakat tak pernah surut. Malah kian kuat dan menjangkau masyarakat lebih luas.
Sarjana Aqidah Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ini tak pernah membeda-bedakan masyarakat yang hendak dilayaninya.
Pernah suatu waktu, rekannya mempertanyakan kiprah Iju yang tetap memperhatikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakatdi suatu desa, padahal di desa tersebut, Iju hanya memperoleh tak lebih dari 20 suara dalam Pemilu 2009. Namun, Iju bergeming. Aspirasi masyarakat di desa tersebut tetap dilayani dan diperjuangkannya. Manakala Pemilu tahun 2014 digelar, suara dan dukungan untuk Iju dari desa tersebut juga tidak bertambah signifikan. Tak lebih dari 30 suara saja. Toh, Iju tak meradang.
”Saya menganggap diri saya sebagai wakil rakyat, bukan penguasa rakyat. Karena itu, tanggung jawab saya untuk terus berjuang memenuhi harapan dan kebutuhan mereka,” kata Iju tetang langkahnya melayani tanpa membeda-bedakan konstituen tersebut.
Maka, ketika masyarakat desa tersebut datang kembali kepada Iju untuk membawa aspirasi pemekaran desa, Iju memperjuangkan aspirasi itu dengan sungguh-sungguh.
Hingga akhirnya pemekaran tersebut berhasil. Kiprah Iju yang tanpa pamrih itu, telah membuka mata masyarakat dua desa hasil pemekaran tersebut, sehingga dalam Pemilu 2019, Iju meraih dukungan yang sangat besar dari masyarakat dua desa itu.
Untuk masyarakat, Iju memang selalu meluangkan waktu. Ia mendengarkan dan berkomunikasi secara aktif terkait masukan, masalah, dan kebutuhan konstituennya. Iju aktif menggelar pertemuan dengan konstituen, merespons surat tertulis, atau telepon dari mereka dengan menjalin komunikasi yang terbuka.
Iju juga tak pernah ragu untuk terlibat menyelesaikan masalah yang melibatkan individu, selain mengatasi masalah dan kepentingan umum.
Mulai dari masalah yang terkait dengan pelayanan publik, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
Iju juga mengedukasi konstituennya dengan berperan sebagai pendidik. Memberikan informasi tentang isu-isu penting, program pemerintah, dan hak-hak yang dimiliki konstituen.
Dalam hal kebijakan, Iju juga berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pemerintah dengan aktif mengajukan usul-usul inisiatif, memberikan masukan, dan bahkan berdebat demi menciptakan kebijakan yang lebih baik untuk masyarakat.
Dalam pengambilan keputusan, Iju tak sungkan untuk melibatkan konstituen. Ia mengadakan rapat umum, dialog publik, atau forum partisipasi warga. Sebuah hal yang telah membuat masyarakat berpartisipasi dan ikut serta dalam proses politik.
Itu mengapa, masyarakat konstituennya begitu mendukung Iju dengan tanpa ragu. Dan manakala mendengar Iju ingin memperluas ladang pengabdian dengan mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD NTB pada Pemilu tahun 2024, dukungan pun mengalir deras. Mereka tahu, Iju adalah tambatan harapan untuk memperjuangkan masyarakat dan juga Lombok Barat di level provinsi.
Menjadi Anggota DPRD Provinsi, konstituen tahu Iju akan memiliki peluang lebih besar untuk mempengaruhi kebijakan dan perubahan yang berdampak pada masyarakat dan daerah.
Kualitas pelayanan publik juga akan diyakini menjadi lebih baik manakala Iju bisa duduk level provinsi. Sebab, dengan menjadi anggota DPRD Provinsi, Iju dapat memperjuangkan dana dan sumber daya tambahan yang diperlukan untuk meningkatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di Gumi Patut Patuh Patju.
Dengan bekal itulah Iju memantapkan hati. Dukungan dari masyarakat Lombok Barat, telah menguatkan tekadnya. Dan manakala seluruh ikhtiar telah dilakukan, apapun yang terjadi kelak, Iju tak akan pernah berhenti melayani.
“Melayani konstituen adalah kehormatan besar. Saya akan menjalani tanggung jawab ini dengan rasa hormat, tekad, dan dedikasi penuh. Saya akan menjalankannya dengan keberanian yang tak tergoyahkan,” ucap Iju.(*)
Pelantikan Pj Sekda NTB, Ada Pejabat Eselon Telat Datang
Kronologis Pj Gubernur NTB memberikan teguran kepada Pejabat eselon 2 yang tidak disiplin saat pelantikan Pj Sekda itu disampaikan Kadis Kominfotik NTB
MATARAM.LombokJournal ~ Saat pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Kamis (05/10/23), ada Pejabat Eselon 2 Telat Datang.
Akibatnya, Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi minta Pol PP mengeluarkan Pejabat tersebut dari ruangan pelantikan Pj Sekda.
Kronologis Pj Gubernur NTB memberikan teguran kepada Pejabat eselon 2 yang tidak disiplin itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Dr. Najamuddin Amy.
Kadis Kominfotik NTB itu yang kebetulan duduk di barisan kursi depan saat pelantikan Pj Sekda NTB itu memberi penjelasan.
Pengambilan sumpah dan pelantikan Pj Sekda NTB diatur dengan ketentuan protokoler. Biasanya 15 menit sebelum acara berlangsung semua tamu undangan harus memasuki lokasi acara, secara tertib dan menempati tempat duduk yang telah disediakan.
“Kebetulan saya berada tepat di kursi depan dan dibelakang Pj Gubernur NTB yang sedang melaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan Pj Sekda. Namun, saat Pj Gubernur masih di bawah dan dipersilahkan naik sambutan. Tiba-tiba salah seorang pejabat Eselon 2 tersebut nyelonong masuk persis di depan Pj Gub dan ketahuan sekali baru datang,” tutur Najamuddin.
Pj Gub dari podium sempat bertanya, kenapa terlambat hadir? Namun yang bersangkutan menjawab santai sekenanya, iya telat aja katanya.
“Sebagai tindakan tegas karena indisipliner tidak tepat waktu dan masuk menerobos saat pelantikan berlangsung maka Pj Gub minta Pol PP agar mengeluarkan Pejabat tersebut,” jelas Najam.
Menurutnya, apa yang dilakukan Pj Gubernur NTB sesungguhnya hal biasa saja. Karena dalam tradisi rapat pimpinanselain tidak boleh berwakil juga harus hadir tepat waktu.
Bahkan di era pimpinan-pimpinan sebelumnya kalau ada pejabat terlambat pasti tidak diperbolehkan masuk ke ruangan.
“Jadi tidak benar kalau tiba-tiba Pj Gubernur mengusir orang, apalagi Pejabat Eselon 2 tanpa ada kronologi dan alasan yang wajar. Apa yang dilakukan Pj Gubernur NTB semata-mata sebagai tindakan tegasbeliau kepada pejabat eselon 2 agar bisa menjadi contoh. Terlebih acara tersebut juga dihadiri oleh seluruh kepala OPD dan para awak media juga,” katanya.
Acara Pelantikan Pj Sekda NTB adalah rangkaian awal yang dilanjutkan dengan Rapat Pimpinan (Rapim) Kepala OPD yang dipimpin langsung oleh Pj Gubernur dan Pj Sekda NTB yang baru dilantik. ***
H. Fathurrahman Dilantik Menjadi Pj Sekda NTB
Dalam pelantikan Pj Sekda NTB, seluruh Kepala OPD Pemprov NTB diminta meningkatkan prestasi, loyalitas dan menjaga integritas
MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi melakukan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Fathurrahman, M.Si di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Kamis (05/10/23).
Miq Gite sapaan Pj Gubernur NTB menyampaikan, terpilihnya Fathurrahman sebagai Pj Sekda NTB karena seluruh pejabat Pemprov NTB sangat istimewa dan memiliki kualitasyang baik, sehingga mampu mengemban tugas ke depannya.
“Alhamdulillah, Pelantikan berlangsung khidmat dan semoga dengan terpilihnya bapak H. Fathurrahman sebagai Pj Sekda dapat mengemban berbagai tugas lainnya, semua pejabat Pemprov NTB memiliki kualitas yang baik dan sangat istimewa,” tutur Miq Gite.
Ia juga berpesan, agar PJ Sekda NTB dapat bekerja sebaik-baiknya sehingga mampu menjalankan tanggung jawab demi Provinsi NTB.
“Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas sebagai Pj Sekda dengan sebaik baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, dan semoga Allah SWT Tuhan yang maha esa bersama kita,” ujar Pj Gubernur NTB
Di lain pihak, Miq Gite juga berpesan kepada seluruh Kepala OPD Pemprov NTB dapat terus meningkatkan prestasi, tingkatkan loyalitas dan terus menjaga integritas.
“Seluruh kepala OPD dapat bekerja yang baik, terus berprestasi, terus tunjukkan dedikasi, loyalitas, jaga integritas dengan segala hal yang terpuji, Insyaallah Gusti Allah mboten sare,” ujar Miq Gite. ***
Pj Gubernur dan PHDI NTB Bahas Upacara Sad Kertih
Pentingnya harmonisasi di NTB, Pj Gubernur NTB tegaskan berbagai agama dan kepercayaan berperan penting membangun kerukunan dan toleransi
Upacara Sad Kertih Upacara Danu Kertih (mulang pakelem) akan dilaksanakan di danau Segara anak Gunung Rinjani, tanggal 24-29 Oktober 2023.
Pertemuan Pj Gubernur dan PHDI NTB membahas berbagai persiapan dan koordinasi terkait perayaan Sad Kertih, salah satu upacara keagamaan Hindu yang penting.
Dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Kerja PJ Gubernur itu, perwakilan dari PHDI NTB disambut hangat.
Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Aryadi menyatakan pentingnya harmonisasi di daerah NTB, berbagai agama dan kepercayaan memiliki peran penting dalam membangun kerukunan dan toleransi.
“Pentingnya harmonisasi di NTB, berbagai agama dan kepercayaan memiliki peran penting dalam membangun kerukunan dan toleransi untuk mewujudkan wilayah kita yang Baldatun toyyibatun” ujar Miq Gite sapaan akrab Pj Gubernur NTB.
Pj Gubernur Miq Gite menekankan komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung perayaan Sad Kertih, dan Miq Gite yang akan hadir di acara pembukaan acara tersebut.
Miq Gite berharap selama pelaksanaan acara tersebut diberikan kelancaran dan saling menjaga satu sama lain. Upacara ini menjadi salah satu wujud keanekaragaman budaya dan agama yang ada di NTB, dan pemerintah berusaha untuk menjadikannya sebagai ajang perayaan yang berkesan dan aman.
“Saya sangat respek dan mendukung kegiatan seperti ini, kemudian selama pelaksanaan ya berjalan lancar, dan saling menjaga,” katanya.
Perwakilan dari PHDI NTB menyampaikan terima kasih atas dukungan dari pemerintah provinsi dan berkomitmen untuk menjalankan upacara Sad Kertih dengan khidmat.
Mereka juga menyampaikan harapan agar upacara ini dapat menjadi ajang untuk mempererat tali persaudaraan antar umat beragamadi NTB
“Terimakasih atas sambutan yang begitu hangat dari pak Gubernur, semoga ini menjadi ajang untuk saling mempererat tali persaudaraan antar umat beragama di NTB,” ujar Mangku Made, Ketua Panitia Pelaksana Upacara sad kertih tahun 2023.
Dalam semangat kerjasama dan toleransi antar agama, Pj Gubernur NTB dan perwakilan dari PHDI NTB sepakat untuk terus berkoordinasi dalam mempersiapkan dan melaksanakan Upacara Sad Kertih dengan sukses dan damai.
Upacara ini dijadwalkan akan dilaksanakan dalam waktu dekat, dan masyarakat NTB pun dapat ikut serta merayakannya dalam semangat harmoni dan persatuan.***
Tak Ada Waktu Berleha-leha untuk Pj Gubernur NTB
Pj Gubernur NTB harus segera tancap gas, anggota DPR RI H Rachmat Hidayat Ingatkan benahi Tata Kelola Birokrasi dan Keuangan Daerah
MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Aryadi yang kini sudah didampingi Pj Sekretaris Daerah (Sekda) segera tancap gas dan segera membenahi tata kelola birokrasi dan tata kelola keuangan daerah.
Peringatan itu disampaikan anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Rachmat Hidayat, Rabu (04/09/23).
Menurut Rachmat, kepemimpinan efektif Pj Gubernur yang hanya 18 bulan bukanlah waktu yang panjang, sehingga tak ada waktu buat berleha-leha.
“Delapan belas bulan itu waktu yang sangat pendek bagi Pj Gubernur. Apalagi dengan adanya sejumlah persoalan krusial peninggalan masa kepemimpinan Gubernur NTB sebelumnya Zul-Rohmi. Itu akan jadi persoalan yang secara mendasar akan cukup mengganggu,” kata Rachmat.
Politisi kharismatik Bumi Gora ini mengatakan, sejumlah isu krusial sudah menunggu Pj Gubernur di depan mata. Antara lain kondisi birokrasi yang sedang tidak baik-baik saja dan belanja anggaran pembangunan dalam APBD NTB yang jauh dari kata tertib.
Pj Gubernur NTB juga akan disibukkan penyelenggaraan kontestasi politik, Pemilu dan Pilkada, hingga perhelatan program pembangunan nasional di NTB. Termasuk persoalan mendasar bagi NTB yakni isu kemiskinan.
Rachmat menegaskan, birokrasi dalam skema pemerintahan daerah adalah entitas pelayanan paling utama, karena hampir semua bentuk pelayanan publik ada di daerah. Karena itu, dibutuhkan birokrasi yang sehat secara struktur dan kuat dalam kinerja.
Politisi lintas zaman ini lantas mengungkapkan bagaimana dalam masa kepemimpinan Gubernur NTB H Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah lima tahun terakhir, birokrasi terjebak dalam praktik tata kelola yang buruk.
“Bayangkan, dalam masa lima tahun kepemimpinan Zul-Rohmi, proses mutasi dilaksanakan sedikitnya 40 kali. Artinya ada delapan hingga sembilan kali mutasi setiap tahun,” ungkapnya.
Secara struktur, Ketua DPD PDIP NTB ini melanjutkan, rentetan mutasi yang terjadi pada era Zul-Rohmi tersebut telah menyebabkan kultur dan psikologi birokrasi menjadi tidak baik. Alih-alih meningkatkan kinerja, mutasi yang sering seperti itu malah sangat mengganggu kinerja birokrasi.
“Bandingkan dengan kepemimpinan Gubernur NTB sebelumnya yakni TGB. Mutasi dalam 10 tahun kepemimpinan TGB hanya 37 kali, yakni 20 kali dalam periode pertama, dan hanya 17 kali dalam periode kedua,” beber Rachmat.
Akibatnya, di era pemerintahan Zul-Rohmi, kinerja birokrasi pun dinilainya tidak efektif. Cara paling mudah untuk melihat bagaimana tidak efektifnya birokrasidi era Zul-Rohmi adalah dalam kemampuan birokrasi Pemprov NTB mengatasi kemiskinan.
Rachmat memberi contoh, saat periode pertama kepemimpinan TGB tahun 2008, angka kemiskinan bertengger pada angka 23,81 persen. Angka ini mampu ditekan saat TGB mengakhiri masa kepemimpinannya tahun 2018 pada angka 14,63 persen atau turun 9,18 persen.
Sehingga kalau dirata-ratakan, kemiskinan NTB di era TGB turun 0,918 persen setiap tahun atau turun 4,59 persen setiap lima tahun.
“Bandingkan dengan kinerja birokrasi Zul-Rohmi yang saat megakhiri masa jabatannya, angka kemiskinan NTB 13,85 persen dari angka kemiskinan saat pertama menjabat yakni 14,63 persen. Artinya rata-rata per tahun hanya mampu turun 0,156 persen,” tegas Rachmat.
Contoh lain tidak efektifnya kinerja birokrasi di era kepemimpinan Zul-Rohmi juga diungkapkan mantan Wakil Ketua DPRD NTB dua periode ini. Hal tersebut terlihat dari kemampuan birokrasi dalam menyelesaikan proyek.
Rachmat membeberkan data E-Monev Provinsi NTB dimana dari 82 proyek strategis tahun 2023, sampai menjelang akhir tahun ini atau memasuki Triwulan IV anggaran pada Oktober ini, masih tersisa 41 proyek yang belum dikerjakan.
Dari angka 41 proyek itu, 30 proyek belum mengajukan tender dan 11 baru selesai tender.
“Tentu hal ini akan mengancam serapan belanja anggaran dan capaian sasaran pembangunan,” tandas Anggota Komisi VIII DPR RI ini.
Pengelolaan anggaran daerah
Rachmat mengungkapkan, tahun 2022 memang pendapatan daerah menembus angka Rp 2,28 triliun. Tetapi angka tersebut masih didominasi pendapatan transfer yang mencapai 56,28 persen, dan PAD hanya 43,11%.
Hal ini belum termasuk karut marut belanja APBD NTB. Misalnya soal utang Pemprov NTB ke rekanan yang per Mei 2023 masih tercatat sekitar Rp 223 miliar yang tersebar di 10 OPD.
“Bagaimana dengan isu transparansi dan anti korupsi?
Sami mawon (sama saja) itu. Kepala Dinas ESDM dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan harus masuk penjara. Ini belum termasuk kalau kita bicara pola penetapan pejabat yang lebih banyak beraroma kepentingan politik dan isu nepotisme,” ucap Rachmat.
Dengan potret yang sama sekali tidak membanggakan tersebut, artinya, kata Rachmat, ada pekerjaan rumah yang sangat besar di tangan Pj Gubernur NTB yang harus diselesaikan dalam konteks perbaikan birokrasi.
Karena itu, duet Pj Gubernur NTB dan Pj Sekretaris Daerah NTB H Fathurrahman yang kini sedang menunggu hari pelantikan, harus dilakukan secara serius dan penuh kerja keras.
“Psikologi birokrasi yang telah rusak harus diperbaiki. Pola penentuan pejabat harus berbasis pada merit system, berbasis pada kapasitas dan kapabilitas ASN yang ada,” ujarnya.
Rachmat menekankan, bagaimana komposisi birokrasi haruslah berupa “birokrasi pelangi” yakni dari berbagai suku yang ada di NTB. Tidak peduli apa sukunya, jika ASN tersebut memiliki kapasitas dan kapabilitas, maka kata Rachmat, harus diberikan kesempatan.
“Prinsip-prinsip cleant government and good governance dengan basis merit system harus mutlak menjadi acuan penataan birokrasi,” katanya menekankan.
Rachmat juga menjelaskan, Pj Gubernur bukanlah jabatan bebas nilai, sehingga setiap saat dievaluasi. Hal ini sesuai ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 yang menegaskan setiap tiga bulan kinerja Pj Gubernur akan dievaluasi.
“Karena itu saya mengingatkan, Pj Gubernur tidak main-main dalam menjalankan tugasnya. Pj Gubernur harus menjauhkan kepentingan politik dan pribadi dalam menjalankan tugasnya,” tandasnya.
Dalam isu ekonomi misalnya, Rachmat menjelaskan bagaimana inflasi yang cukup tinggi kini terjadi, harus mampu juga dikendalikan Pj Gubernur.
Termasuk dalam menjalankan tugas dan kewenangan mengawal Pemilu dan Pilkada di NTB, harus membangun koordinasi dengan Kemendagri, dengan Pj Sekda, dan semua Organisasi Perangkat Daerah serta masyarakat. Sebab, jika dianggap tidak mampu, bisa saja Pj Gubernur dicopot di tengah jalan.
“PDIP akan memberikan dukungan, tapi juga tidak akan pernah lupa dengan pengawasan yang kritis, konstruktif, dan objektif terhadap Pj Gubernur NTB demi pembangunan daerah,” kata Rachmat Hidayat. (*)
