Koalisi Deklamator Mataram dan GaMa Mataram Gelar Acara Sastra ‘Hidup Tanpa Etika’
Acara baca puisi/deklamasi yang bertajuk ‘Hidup Tanpa Etika’ menggugat praktik kehidupan sosial dan bernegara yang menabrak etika
MATARAM.LombokJournal.com ~Tanpa etika hidup seperti dalam kebun binatang. Itu yang bergaung dalam acara baca puisi/deklamasi yang bertajuk ‘Hidup Tanpa Etika’ yang diikuti belasan pembaca puisi yang berlangsung di kafe Bawah Pohon, jalan Panji Tilar, Mataram, Senin (29/01/24) malam.
Acara baca puisi, deklamasi dan nyanyian jalanan yang menggugat praktik kehidupan sosial dan bernegara yang mengabaikan etika itu, digelar Koalisi Deklamator Mataram yang didukung relawan Ganjar-Mahfud (GaMa) Mataram.
Acara yang juga menyoal hancurnya etika yang dilakukan para elit penyelenggara itu mendapat sambutan hangat publik Mataram
Para deklamator dan penyanyi jalanan yang malam itu banyak menggaungkan penolakan kehidupan yang mengabaikan etika itu, memilih membacakan puisi karya penyair WS Rendra dan Wiji Tulul, keduanya sudah meninggal dunia.
WS Rendra adalah penyair dan sutradara teater yang karya-karyanya banyak mengungat penguasa Orde Baru yang melanggar etika penyelenggaraan negara, salah satu penggalan puisinya;
……………………………………………….
Jangan kamu bilang negara ini kaya
karna orang-orang miskin berkembang di kota dan di desa.
Jangan kamu bilang dirimu kaya
bila tetanggamu memakan bangkai kucingnya.
Lambang negara ini mestinya trompah dan blacu.
Dan perlu diusulkan
agar ketemu presiden tak perlu berdasi seperti Belanda.
Dan tentara di jalan jangan bebas memukul mahasiswa.
…………………………………………………………
Sedang Wiji Tukul merupakan penyair yang berasal dari kalangan buruh, dan sebagaimana Rendra, ia sangat keras mengkritik pelanggaran etika dalam penyelenggaraan negarayang dilakukan rezim Orde Baru. Malang nasib Wiji Tukul. Wiji Tukul yang banyak mendukung selama perjuangan reformasi yang dilakukan mahasiswa tahun 1998 itu hilang bersama beberapa mahasiswa dan aktivis yang kabarnya memang ‘dihilangkan’ oleh penguasa Orde Baru.
Ini penggalan puisi Wiji Tukul;
………………………………………..
Apabila usul ditolak tanpa ditimbang
Suara dibungkam
Kritik dilarang tanpa alasan
Dituduh subversiv dan mengganggu keamanan
Maka hanya ada satu kata
LAWAN!!!
Para deklamator yang bergabung dalam Koalisi Deklamator Mataram, dengan acara pergelaran sastra (puisi) itu, merupakan kepedulian seniman untuk mengingatkan, memilih pemimpin jangan sampai ‘terantuk batu yang sama’.
Maksudnya, jangan mengulangi kesalahan dalam memilih pemimpin, sehingga kehidupan bernegara kita kembali mundur ke belakang ke era Orde Baru.
“Sebab dalam proses pemilihan presiden (pilpres) di negara demokrasi ini, ada kecenderungan pelanggaran etika bernegara, misalnya maraknya politik uang, pelanggaran konstitusi atau secara tersamar ditengarai terjadi pelibatan aparat negara untuk kepentingan paslon tertentu,” kata seorang deklamator.
Etika bernegara
Dalam penyelenggaraan bernegara harus menjunjung etika, yang merupakan nilai dasar yang harus dijunjung tinggi. Kalau etika ditabrak, sendi-sendi kehidupan bernegara akan rusak ketika etika tidak dijunjung tinggi.
Calon pemimpin harus memberi contoh menjunjung tinggi etika bernegara harus diberikan pemimpin tertinggi. Menurutnya, akan terjadi kompromidan praktik yang merusak jika tak ada etika dibiarkan. Apalagi, oleh seorang (calon) pemimpin.
“Tugas pimpinan tertinggi harus memberi contoh bila ada pelanggaran etika,” kata Novri Opik yang mendeklamasikan puisi Wiji Tukul.
Menurutnya, menganjurkan kita bersuara bila seorang pemimpin melakukan pelanggaran. Seperti dalam puisi ‘Ucapkan Kata-katamu’.
jika kau tak sanggup lagi bertanya
kau akan ditenggelamkan keputusan-keputusan
jika kau tahan kata-katamu
apa maumu terampas
kau akan diperlakukan seperti batu
Sebanyak 16 deklamator menyadari pentingnya bersuara dan bertanya saat pelangaran etika dilakukan terang-terangan tanpa malu-malu.. Para deklamator yang berasal dari beragam latar belakang, ada seniman, mahasiswa, pekerja dan wiraswastawan sepakat bila negara sedang dijerumuskan dalam kehancuran moral.
Mereka juga membenarkan bahwa fenomena “orang dalam” yang terjadi di masyarakat, juga terjadi di proses yang paling puncak kekuasaan.
“Ada praktik kekuasaan yang nepotis, pembohongan, dan semua pelanggaran etika itu dilakukan tanpa malu-malu,” kata Ardiansyah yang juga membacakan puisi Wiji Tukul.
Acara pembacaan puisi dan deklamasi selama dua jam itu yang menyoal pentingnya etika, didukung para relawan Ganjar-Mahfud GaMa) Mataram itu, mendapat sambutan antusias penonton yang hadir.
Bahkan ada di antara penonton yang spontan maju ke podium untuk ikut membaca puisi yang memprotes pelanggaran etika bernegara, yang dilakukan salah satu paslon dalam Pilpres 2024..
Di tengah proses Pilpres 2024, gerakan moral melalui sastra itu telah membuka kesadaran yang hadir, calon pemimpin yang melanggar etika bernegara, jelas akan menjerumuskan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dalam kebangkrutan moral bangsa. ***
Rachmat Hidayat Salurkan Bantuan Sosial Tunai Pemberdayaan Ekonomi bagi Kelompok Masyarakat di Lombok Timur Senilai Rp 4,9 Miliar
Berdayakan Ekonomi Kelompok Masyarakat Pedesaan, Anggota DPR RI Rachmat Hidayat Salurkan Bantuan Sosial Rp 4,9 Miliar di Lombok Timur
LOTIM.LombokJournal.com ~ Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, H Rachmat Hidayat kembali menggelontorkan
Penyaluran bantuan sosial pemberdayaan ekonomi untuk Masyarakat secara tunai senilai Rp 4,9 miliar untuk masyarakat di Lombok Timur. Bantuan sosial tersebut diterima sebanyak 91 kelompok masyarakat di Gumi Patuh Karya.
Penyaluran bantuan sosial itu bersumber dari program aspirasi dan wasilah Rachmat Hidayat di Kementerian Sosial tersebut, dipusatkan di tiga lokasi yakni Kantor Camat Sikur, Kantor Camat Labuhan Haji, dan Kantor Desa Tanjung Luar, Kamis (25/01/24).
Rachmat Hidayat
“Menjadi komitmen saya pribadi, bahwa tanggung jawab anggota DPR RI itu tidak hanya selesai di dalam gedung parlemen. Tapi harus terlihat dalam aksi nyatadalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Inilah yang kita lakukan hari ini,” ucap Rachmat Hidayat.
Politisi kharismatik Bumi Gora ini menegaskan, penyaluran bantuan sosial tunai senilai lebih dari Rp 4,9 miliar tersebut, bukan semata sebagai asistensi finansial kepada masyarakat Pulau Lombok yang membutuhkan.
Penyaluran bantuan sosial itu didasari pemahaman terhadap realitas kehidupan masyarakat di Pulau Seribu Masjid. Dengan begitu, penyaluran bantuan sosial ini pun menjadi tepat sasaran.
Terkait penyaluran yang memilih dilakukan di Kantor Camat dan Kantor Desa, hal tersebut kata Rachmat, untuk mempermudah akses kelompok masyarakat mendapatkan langsung bansos dimaksud, dan juga dengan sepengetahuan dan koordinasi Camat dan Kepala Desa, dihajatkan penyaluran bantuan sosial ini memenuhi aspek akuntabiltias.
Penyaluran bantuan sosial tunai ini dimulai Rachmat dari Kantor Camat Sikur. Di tempat ini, nilai bantuan sosial pemberdayaan ekonomi yang disalurkan Rachmat sebesar Rp 1.9 miliar. Mereka yang menerima bantuan antara lain tergabung dalam kelompok masyarakat pelaku UMKM yang berasal dari Kecamatan Sikur, Terara, dan Masbagik. Total ada 30 Kelompok Masyarakat pelaku UMKM yang mendapat bantuan dengan berbagai jenis usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (Kube), Kelompok Ternak, Pedagang Bakulan, Kelompok Tani Madu Trigona, Kelompok Peternak Kambing, dan Kelompok Budi Daya Ikan Alma. Penyaluran bantuan tunai ini pun dilakukan di hadapan Kepala Desa dan pejabat dari Pemkab Lombok Timur.
“Masing-masing Kelompok Masyarakat mendapatkan dana sesuai dengan proposal yang diajukan melalui supervisi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur,” ujar Rachmat.
Dalam kesempatan tersebut, Rachmat meminta Kelompok Masyarakat yang menerima bantuan sosial pemberdayaan ekonomi itu, membelanjakannya sesuai dengan ketentuan. Dalam prosesnya, Kelompok Masyarakat akan didampingi Kepala Desa dan tim Program Keluarga Harapan (PKH) agar alokasi belanja sesuai ketentuan yang berlaku untuk bahan laporan penggunaan kepada Kemensos.
“Saya tidak ingin nantinya penerima bantuan hibah ini bermasalah secara hukum gara-gara urusan teknis belanja barang yang tidak sesuai aturan dan laporan keuangan yang tidak cermat,” tandas Rachmat.
Anggota Komisi VIII DPR RI yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan NTB ini melanjutkan, dirinya menyalurkan dana bantuan sosial pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat tersebut tanpa ada pemotongan sepeserpun. Dengan demikian, tak ada hak penerima manfaat yang dikurangi sedikitpun.
“Untuk itu perlu saya ingatkan pergunakan uang bantuan sosial itu dengan benar. Jangan dipakai untuk keperluan lain. Nanti satu bulan setelah terima bantuan, akan ada tim monitoring dan evaluasi dari Kemensos untuk mengecek dan melihat bukti bantuan sosial apakah sudah dibelanjakan dan hasilnya seperti apa,” pesan Rachmat.
Rachmat ingin agar bantuan sosial yang diberikan tersebut, berhasil menggeliatkan perekonomian di desa dan menumbuhkan wirausaha-wirausaha dari desa yang pada gilirannya akan memeratakan kesejahteraan di masing-masing desa tersebut.
“Jika bantuan sosial ini dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan bidang usaha yang dikerjakan secara kelompok akan menjadi trigger bagi pemerataan kesejahteraan di desa,” kata Rachmat sembari menegaskan, dirinya berjanji akan memberikan bantuan sosial lagi jika pengelolaan bantuan sosial berjalan dengan baik dan tidak bermasalah secara hukum di kemudian hari.
Dalam serah terima bantuan sosial di kecamatan Sikur ini, hadir Kepala Dinas Sosial Lombok Timur, H Suroto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Salmun Rahman beserta Sekdis PMD Hj Marta, Camat Sikur Saharuddin, serta sejumlah Kepala Desa dan Tenaga Ahli DPR RI Komisi VIII, Wiwi Yuniarti.
Pantauan di lapangan, sejumlah pejabat yang hadir terlihat memberikan supervisi singkat kepada Para Kades dan Kelompok Masyarakat tentang tata kelola penggunaan dana hibahbansos pemberdayaan ekonomi kelompok masyarakat tersebut.
“Prinsipnya sistem pelaporannya sama seperti penggunaan alokasi dana desa,” ucap Hj Marta.
Rp 315 Juta di Kecamatan Labuhan Haji
Usai menyerahkan bantuan sosial di Kecamatan Sikur, Rachmat Hidayat dengan didampingi Kadis Sosial Lombok Timur dan Kadis PMD, bergerak menuju Kantor Camat Labuhan Haji untuk menyerahkan bantuan sosial serupa untuk masyarakat setempat.
Di Kantor Camat Labuhan Haji, terlihat sejumlah tim Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kepala Desa telah mendampingi Kelompok Masyarakat yang mendapatkan bantuan Tunai. Total bantuan tunai yang diserahkan di Kantor Camat ini sebesar Rp 315,298 juta.
Dalam sambutannya, Rachmat mengaku kaget lantaran di wilayah Kecamatan Labuhan Haji yang menerima bantuan sosial pemberdayaan ekonomi ini, jumlahnya sedikit. Belakangan diketahui, kalau hal tersebut didasarkan pada jumlah proposal yang masuk dan disupervisi oleh Pemkab Lombok Timur sebelum diajukan ke pihaknya.
Rachmat pun berjanji, apabila dirinya mendapat amanah kembali sebagai Anggota DPR RI, akan membantu pengembangan dan perluasan UMKM di wilayah Kecamatan Labuhan Haji agar merata.
“UMKM di desa harus diberdayakan dan dikuatkan dengan cara diberikan insentif penguatan kapasitas modal agar mampu mengembangkan unit usahanya,” tutur Rachmat.
Dalam kesempatan tersebut, Camat Labuhan Haji, Baiq Lian Krisna Yutarti menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan sosial yang diberikan kepada warganya guna mengembangkan usaha kelompok yang sudah dirintis.
“Dengan adanya bantuan sosial pemberdayaan ekonomi kelompok masyarakat ini, setidaknya dapat menggeliatkan perekonomian dan sekaligus menggenjot perputaran arus ekonomi produktif di desa. Pada akhirnya kelak akan tercipta enklave-enklave dan sentra-sentra usaha maju di desa,” kata Baiq Lian Krisna Yutarti.
Rp 2,721 Miliar di Tanjung Luar
Dari Kantor Camat Labuhan Haji, Rachmat Hidayat dan tim kemudian bergerak menuju Kantor Desa Tanjung Luar untuk membagikan secara tunai bantuan sosial. Di sana, total bantuan tunai yang diserahkan sebesar Rp 2,721 miliar.
Kedatangan Rachmat dan rombongan di Tanjung Luar disambut Camat Keruak Jumasih dan beberapa Kepala Desa seperti, Kepala Desa Tanjung Luar Daeng Saifurahman dan beberapa kades lainnya serta puluhan kelompok penerima manfaat, termasuk masyarakat Tanjung Luar.
Prosesi Penyerahan Dana Bantuan Sosial Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Masyarakat di kantor desa ini berlangsung meriah, transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Bahkan untuk mempermudah proses penyerahan dan administrasi masing-masing kelompok masyarakat penerima manfaat, diminta menandatangi di atas bukti kuitansi bermaterai terkait jumlah dana yang diterima.
Tidak lupa pula, Tim Advance Rachmat Hidayat, Ahmad Amrullah dan Wiwi Yuniarti, membuat plang penerimaan uang di atas kertas karton yang dicetak tebal, yang mencantumkan nilai nominal bantuan yang diterima oleh masyarakat.
“Ini kami lakukan agar masyarakat luas tahu nilai bantuan yang diterima masing-masing kelompok. Selain ini agar masyarakat dapat juga mengawasi kelompok masyarakat penerima manfaat ini,” ujar Ahmad Amrullah.
Sementara itu Camat Keruak, Jumasih, mengatakan, bahwa mereka yang tergabung dalam berbagai ketua kelompok tani, sudah mengajukan proposal kepada Rachmat Hidayat sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI, dan dia sangat bersyukur hari ini, bantuan tersebut telah dicairkan.
Dalam kesempatan tersebut, Rachmat Hidayat di hadapan seluruh hadirin menjelaskan, bahwa dirinya saat ini Anggota Komisi VIII DPR RI dari Daerah Pemilihan Pulau Lombok. Total ada 91 proposal Kelompok Masyarakat dari Lombok Timur yang diajukan kepada dirinya, dan penyaluran batuan tersebut pun telah tuntas dilaksanakan kepada 91 kelompok masyarakat dimaksud.
“Sebelumnya secara langsung saya bertemu dengan Bu Menteri Sosial untuk meminda dana bantuan Rp 5 miliar untuk kelompok masyarakat di Lotim yang mau berusaha dan maju,” kata Rachmat.
Rachmat melanjutkan, usulannya disetujui Menteri Sosial. Adapun teknis penerimaan bantuan sosial ini, nantinya masing-masing ketua kelompok masyarakat akan mendapatkan tanda tangan bukti penerimaan bantuan tersebut.
”Tapi uang bapak ibu sekalian, akan diterima lewat Kepala Desa masing-masing kelompok sesuai domisili dan tempat tinggal desanya. Kenapa uang bantuan tersebut harus diterima lewat Kepala Desa? Saya tidak ingin nanti bermasalah. Karena uang ini harus dipertanggung-jawabkan,” kata Rachmat.
Nantinya,.
Pantauan dilapangan, penyerahan bantuan sosial di Kantor Desa Keruak berlangsung tertib dan teratur tanpa ada permasalahan. Rachmat Hidayat kemudian mengajak kelompok penerima manfaat berfoto bersama dengan membawa tanda terima penerimaan dana bantuan tunai sesuai nominalnya.
Dengan penyerahan di Tanjung Luar tersebut, bantuan sosial Rp 4,9 miliar yang merupakan program aspirasi Rachmat Hidayat tersebut telah seluruhnya disalurkan langsung secara tunai dan transparan kepada para penerima. Rachmat pun meminta agar bantuan itu secepatnya dibelanjakan dan digunakan.
Laporan administrasi keuangan dan belanja barang juga diingatkan harus sesuai dengan spek dan kriteria.
“Bantuan ini bukan hanya memberikan keberlanjutan finansial kepada kelompok masyarakat di desa, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pembangunan ekonomi yang inklusif untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dari desa,” ucap Rachmat.(*)
Ganjar-Mahfud Menang Pilpres 2024, ‘ADIL GAMA’ Kota Bima Pastikan Rakyat Sejahtera
Ganjar-Mahfud akan menjadikan para petani bangga dengan pekerjaannya sebagai petani. Seperti yang telah dilakukan oleh petani milenial di Kelurahan Jatibaru Timur
KOTABIMA.LombokJournal.com ~ Relawan Aliansi Pemuda Milenial Pendukung Ganjar- Mahfud (ADIL GAMA) Kota Bima, menyelenggarakan Do’a Bersama Petani dan Peternak Milenial untuk Kemenangan Capres dan Cawapres, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Ganjar-Mahfud), Minggu (28/01/24).
Kegiatan doa bersama petani dan peternak oleh relawan Ganjar-Mahfud ini dihadiri 121 orang berlangsung di Kelurahan Jatibaru Timur, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Pada kegiatan yang dilakukan relawan Ganjar-Mahfud tersebut, Koordinator ‘ADIL GAMA’, Kota Bima, Ihsan Iskandar, mengajak seluruh warga Kelurahan Jatibaru Timur untuk mendukung dan memenangkan pasangan Ganjar Mahfud sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024 – 2029.
Alasannya, ada 21 program unggulan Ganjar-Mahfud yang semua bersentuhan langsung dengan rakyat serta sangat membantu masyarakat.
“Untuk para petani,Ganjar-Mahfud akan menjadikan para petani bangga dengan pekerjaannya sebagai petani. Seperti yang telah dilakukan oleh petani milenial di Kelurahan Jatibaru Timur,” kata Ihsan Iskandar.
Selanjutnya Ihsan menambahkan, Bagaimana selama tiga tahun terakhir para pemuda Jatibaru Timur telah mengubah lahan tidak produktif di So Oi Dadi, menjadi kawasan tani ternak bernilai ekonomi tinggi yang dikonsepkan sebagai kawasan ekowisata.
Fasilitas internet gratis untuk petani dan peternak
Selanjutnya Ihsan mengatakan, program lain yang akan mendukung peningkatan kapasitas petani adalah adanya program internet gratis, cepat dan merata.
“Dengan adanya akses internet gratis, cepat dan merata, para petani bisa mengakses perkembangan informasi baru tentang pertanian diberbagai daerah dan belahan dunia,” imbuhnya.
Ihsan menggarisbawahi bahwa petani tidak saja berhenti pada proses panen, namun bisa melanjutkan aktivitas produksi hasil pertanian pasca panen menjadi produk-produk yang layak dipasarkan dalam bentuk produk UMKM, yang akan didukung penuh oleh Capres dan Cawapres Ganjar-Mahfud.
“Untuk itu penguatan sektor pertanian dan peternakan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi pengeloaan dan peningkatan produktifitas dibarengi dengan penyediaan internel gratis akan menjadi trigger bagi kemajuan SDM petani dan peternak,” ulas Ihsan.
Hadirnya program Ganjar-Mahfud sebagai bukti keberpihakan terhadap sektor pertanian dan peternakan lewat berbagai program pengetahuan, bantuan modal dan pelatihan untuk memajukan pengelolaan lahan dan memastikan kapasitas peningkatan produksi
“Untuk itu, mari masyarakat Bima pada tanggal 14 Februari 2024 gunakan hak pilihnya untuk mencoblos tanda gambar nomor 3, Ganjar-Mahfud demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia,” pesannya.
Dorong kejayaan petani dan peternak
Lebih jauh Ihsan mengatakan, dari 21 program unggulan Ganjar-Mahfud, penyediaan internet gratis tentunya menjadi angin segar bagi masyarakat. Tak terkecuali bagi petani dan peternak. Pasalnya, di era teknologi dan keterbukaan informasi publik.
“Hadirnya internet gratis, para petani dan peternak di seluruh penjuru Indonesia aka dapat memperoleh pengetahuan dunia yang sebelumnya tidak mereka ketahui,” papar Ihsan
Menurut Ihsan, Program ini secara khusus memiliki tujuan untuk mendukung dan mendorong proses peningkatan kapasitas petani dan peternak yang juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menyiapkan generasi-generasi petani dan peternak milenial yang berkualitas di masa mendatang.
“Petani milenial ini dijadikan sebagai target utama dan penting untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian, dimana dalam program ini memiliki tujuan utama, yakni untuk menumbuh kembangkan kewirausahaan muda pertanian dan mensejahterakan kehidupan di Indonesia,” tukasnya.
Terakhir Ihsan Iskandar memaparkan hadirnya petani dan petani milenial dibarengi dengan penguasaan tehnologi, tentunya akan melahirkan kejayaan petani dan peternak dimasa depan untuk memudahkan akses apapun. Apalagi jika dibarengi akses internet tersebut gratis, tanpa bayar.
“Apabila Ganjar Mahfud terpilih maka impian kejayaan petani dan peternak akan segera terwujud tanpa pakai lama,” imbuh Ihsan. *** ..
Pj Gubernur NTB: Perlu Bijak Mengelola dan Menjaga Hutan
Pj Gubernur buka Focus Group Discussion (FGD) ke-5 bertajuk Pengembangan Model Resolusi Konflik Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal NTB
LOBAR.LombokJournal.com ~Penjabat (Pj) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi, membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ke-5 bertajuk Pengembangan Model Resolusi Konflik Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan LokalNTB, di sebuah kawasan hotel di Lombok Barat, (20/10/23).
Pj Gubernur NTB yang akrab disapa Miq Gite menyambut baik pelaksanaan kegiatan FGD yang dihadiri pakar dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan para narasumber dengan latar keahlian dan pengalaman pada bidangnya masing-masing.
“Saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Semoga FGD bisa menghasilkan sesuatu yang baik bagi kita semua, bagi pelestarian lingkungan,” Pj Gubernur.
Ditambahkan Miq Gite sapaan akrab Pj Gubernur, alam adalah warisan yang akan diberikan kepada anak cucu kedepannya. Mesti bijak mengelolanya.
“Kita harus bijak melakukan langkah-langkah yang positif untuk menjaga, melestarikan dan mengembalikan kualitas lingkunganhutan yang sebaik-baiknya di masa yang akan datang,” ujarnya.
Selain itu, dikatakannya kondisi hutan di NTB ini cukup memprihatinkan, terlebih potensi penggurunan di Pulau Sumbawa lebih dahsyat dibandingkan di Lombok.
Dengan kondisi tersebut, penting didiskusikan dengan pikiran-pikiran yang bisa dituangkan dalam terapan realisasinya. Ke depannya hutan bisa lestari dan beternak bisa mandiri.
“Saya prihatin, perlu kearifan lokal apa yang bisa dikembangkan untuk merubah perilaku masyarakat. Mungkinkah pola beternak lepas menjadi pola beternak kandang, sebagaimana dilakukan di Lombok?” kata Pj Gubernur..
Nilai kearifan lokal
Sebelumnya, Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) Drs. Abdul Wahab, M.A., menyampaikan, pihaknya melakukan inisiasi melalui FGD ke-5 ini untuk bagaimana mengembalikan hutan-hutan yang banyak dirambah masyarakat (illegal loging) melalui nilai kearifan lokal.
“Fokusnya itu bagaimana menghidupkan kembali hutan masyarakat yang sudah dirambah,” ungkapnya.
Dijelaskannya, umat sudah diberikan lahan garapan hutan seluas 93,5 hektar oleh Kementerian Kehutanan.
“Kita punya komitmen yang kuat untuk menjaganya, kita sudah melakukan penanaman pohon sebagai upaya menghijaukan kembali. Menciptakan kualitas lingkungan hutan yang lebih baik (hijau dan rindang),” tutupnya.
Sebagaimana diketahui FGD, diselenggarakan Unit Pengelola Program Matching Fund Ummat – UMS, dalam rangka upaya komprehensif pelestarian lingkungan. ***
Bunda Lale: Terus Sosialisasikan Kendaraan Listrik
Bunda Lale berharap agar terus disosialisasikan karena banyak yang belum memahami pemanfaatan kendaraan listrik
MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Ketua TP – PPK Provinsi NTB Hj. Lale Prayatni Gita Ariadi yang akrab disapa Bunda Lale, menerima audiensi dari PT. PLN UIW NTB dan Dinas ESDM Provinsi NTB, terkait peresmian SPKLU di Kantor Gubernur NTB, Jum’at (20/10/23).
Bunda Lale menghimbau agar sosialisasi kendaraan listrik kepada masyarakat terus dilakukan, mengingat banyak masyarakat yang masih belum memahami pemanfaatan dari kendaraan listrik lebih lanjut.
“Perlu terus disosialisasikan untuk penggunaan motor listrik, mungkin masih banyak pertanyaaan untuk penggunaan biaya dan kemanfaatannya, kelebihan dan kekurangan daripada kendaraan listrik dibandingkan motor biasa,” tutur Bunda Lale.
Sementara itu, Sekretaris Dinas ESDM Provinsi NTB Niken mengatakan, kegiatan tersebut juga mendukung misi dari NTB. Pada tahun 2050 ditarget mencapai NTB Net Zero Emissionatau nol emisi.
“Sesuai dengan target NTB, nol emisi pada tahun 2050, mengurangi kendaraan BBM dengan kendaraan listrik,” ujarnya.
Rencananya dilangsungkan launching Komunitas Sade atau Srikandi Elektrik yang merupakan komunitas motor listrik Srikandi, dalam waktu dekat.
Sebagaimana diketahui, konversi kendaraan konvensional ke kendaraan elektrik telah dicanangkan pemerintah, sebagai upaya pemerintah, dalam hal pengurangan emisi karbon bagi pelestarian lingkungan. ***
Pj Gubernur NTB Miq Gite, Terima Audiensi Sesma BNPT RI
Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) akan bersinergi Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi NTB
MATARAM.LombokJournal.com ~,Lalu Gita Ariadi, Pj Gubernur NTB menyambut baik kegiatan sinergitas dalam mengembangkan dan gerakan ekonomi dalam program yang akan dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) RI.
Miq Gite sapaan Pj Gubernur NTB menyampaikan itu saat menerima audiensi Sekretaris Utama BNPT, Bangbang Surono dan Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Hubungan Masyarakat dan rombongan, di ruang kerja kantor Gubernur, Mataram, Kamis (19/10/23).
Audiensi tersebut, terkait kegiatan sinergisitas antar Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi NTB.
“Kita akan dukung dan support terlebih dalam program-program ekonominya,” ungkap Miq Gite pada tamunya dari BNPT..
Sementara itu, Sekretaris Utama BNPT, Bangbang Surono menyampaikan hasil pertemuan dengan BIN, Polda, dan Kodam terkait situasi penanganan radikal terorisme di NTB.
“Pak Pj akan support, nanti akan ditindaklanjuti dengan program-program sinergitas yang bisa dioperasionalkan di NTB,” jelasnya.
Dikatakan, sejak diintervensi tahun 2018, di NTB sudah jauh menurun. Dampaknya bisa dirasakan tidak hanya pusat melainkan masyarakat NTB. Walupun demikian, ia mengajak untuk tetap waspada tidak boleh lengah.
“Meskipun suasananya kondusif, tidak boleh lengah sehingga kita akan tetap konsisten melakukan pencegahan agar tetap kondusif,” tukasnya.
Selain itu pihaknya, sedang merancang akan membangun Kawasan Terpadu Nusantara yang lokasinyadi Sumbawa yaitu program pemberdayaan ekonomidalam bentuk bertani jagung dan budidaya rumput laut.
“Kita sudah melakukan MoU dengan UTS, yang lahannya 500 hektar milik Kementerian Kehutanan dan Pj Gubernur menyambut baik dan support program ini,” pungkasnya.***
Caleg PKS, H. Karman Didukung Guru Senior Ponpes Nurul Hakim
Didukung Guru Senior Nurul Hakim, Caleg PKS H. Karman caleg merasa mendapat tambahan energi baru
MATARAM.LombohJournal.com ~ Calon anggota legislatif (Caleg) PKS, H. Karman terharu dengan dukungan moril yang mengalir untuk ikhtiarnya maju sebagai Caleg DPR RI dari Dapil NTB II, Pulau Lombok.
Salah satu dukungan untuk caleg PKS itu hadir dari Ustadz Drs. Abdul Qadir Jaelani, guru senior di Ponpes Nurul Hakim Kediri, Lombok Barat.
“Beliau guru saya, guru senior di Nurul Hakim dan juga politisi senior PKS. Saya datang sowan, dan beliau memberi dukungan serta restu untuk saya. Saya sangat terharu dan mengapresiasi dukungan ini,” kata Bang Haji Karman sapaan akrab caleg PKS itu melalui release media, Kamis (19/10/23).
Tak tanggung-tanggung, Ustadz Abdul Qadir Jaelani juga memposting moment silaturahim dengan H. Karman di akun facebook @abul hawary.
Ustadz Abdul Qadir Jaelani memposting foto bersama H. Karman dan menuliskan :
“Untuk Rekan-rekan dan Sahabat di Wilayah Pulau Lombok, ini caleg DPR RI yang Kita Amanahi menjadi penyalur aspirasi di Senayan. Muda, Cerdas, Berintegritas,” tulis Ustadz bidang ilmu fiqih itu.
Menurut H. Karman, dalam pertemuan tersebut, Ustadz Abdul Qadir Jaelani banyak memberikan nasihat dan motivasi kepada dirinya.
“Bahkan beliau mengupload moment pertemuan kami itu di akun media sosial. Beliau juga berkenan membagikan stiker saya. Dukungan ini ibarat tambahan energi baru buat ikhtiar saya maju ke Senayan,” kata Bang H. Karman.
Aktivis kepemudaan nasional ini mengatakan, sejak masuk dalam daftar caleg sementara (DCS) dirinya selalu turun menyapa para senior, teman sekolah, guru SD, relasi dan masyarakat.
Pola door to door dilakukan H. Karman hingga kini tercatat sudah lebih dari 300 titik.
“Saya sowan ke para senior organisasi, teman sekolah, para guru dan masyarakat. Alhamdulillan dukungan terus mengalir. Ini seperti tambahan energi buat saya, saya sangat senang, dan Insha Allah akan menjalankan pesan-pesan orang-orang yang saya temui,” tutupnya. (*)
Indra Jaya Usman, Silaturahmi Dengan Guru Semasa Sekolah
Sumber kebijaksanaan dan pengetahuan rak ternilai, Indra Jaya Usman mengabdi dan bersilaturahmi dengan guru tiada henti
MATARAM.LombokJournal.com ~ Indra Jaya Usman, menginspirasi generasi muda tentang pentingnya berbhakti, mengabdi, dan terus terhubung menjaga silaturahmidengan para guru semasa sekolah.
Bagi Indra Jaya Usman, Ketua DPD Partai Demokrat NTB yang akrab disapa Iju ini, sekolah boleh berakhir, tetapi belajar, mengabdi, dan menghormati guruadalah perjalanan seumur hidup.
”Mengabdi, bersilaturahmi, dan mengunjungi guru adalah cara kita mengenang akar pendidikan kita dan menghormati warisan intelektual mereka yang membentuk kita,” ucap Indra Jaya Usman, Rabu (18/10/23).
Indra Jaya Usman, anggota DPRD Lombok Barat tiga periode ini, terlahir dari keluarga pendidik. Ayahandanya, Drs. H. Salehi, adalah guru sekolah menengah pertama dan sudah mulai mengabdi sejak tahun 1973.
Dari SMP Peringgarata di Lombok Tengah, ayahanda Indra Jaya Usman pindah tugas ke SMP 2 Lingsar lalu mendapat promosi sebagai Kepala Sekolah SMP Sesaot.
Pindah tugas lagi sebagai Kepala Sekolah SMP 1 Lingsar, SMP Sigerongan, dan SMP Dasan Griya. Terakhir sebagai Kepala Sekolah SMP 1 Narmada, sebelum menjadi Pengawas Pendidikan dan purnabhakti pada 2010.
Memiliki ayahanda seorang guru, menjadikan Iju tahu persis, bagaimana di dalam senyap, seorang pendidik bekerja dua kali lebih keras dibanding murid-muridnya karena guru tidak hanya mengajar, tapi juga menginspirasi, dan memotivasipada saat bersamaan.
Bagaimana seorang guru di luar jam pelajaran yang harus merencanakan, menilai, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak didiknya.
Dan bagaimana komitmen dan pengorbanan seorang guru menghabiskan waktu, tenaga, dan hati mereka untuk membangun masa depan murid-murid mereka, bahkan ketika dunia tidak melihatnya.
Karena itu, Iju mengungkapkan, betapa mengabdi dan berbhakti kepada para guru, tidaklah cukup hanya dengan kata-kata.
Namun, haruslah dilakukan dengan aksi dan tindakan nyata. Itulah mengapa, kepada para gurunya semenjak menjalani pendidikan dasar hingga ke sekolah menengah, IJU tak pernah sedikitpun alpa.
Dia rutin bersilaturahmi dan mengunjungi mereka dengan mendatanginya langsung di kediaman masing-masing.
Politisi kelahiran Narmada tahun 1980 ini menamatkan pendidikan dasar di kampung halamannya, tepatnya di SDN 3 Narmada. Selepas itu, Ijumelanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Nurul Hakim, Kediri, Lombok Barat, lalu melanjutkan kembali pendidikan di MAPK Madrasah Aliyah Negeri 2 Mataram.
Sebelum menempuh pendidikan sarjananya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jogjakarta.
Lulus dan melanjutkan pendidikan ke tahap lebih tinggi, tak pernah membuat silaturahmi Iju dengan para gurunya terputus.
Dan hal itu, tak hanya dilakukan IJU semasa satu setengah dekade terakhir dirinya menjabat sebagai Anggota DPRD di Gumi Patut Patuh Patju. Tapi, dilakukannya secara istiqomah jauh sebelum memangku amanah sebagai wakil rakyat.
Bahkan, tidak hanya kepada guru-gurunya di sekolah formal. Perhatian besar juga diberikan IJU kepada gurunya di lembaga pendidikan non formal seperti guru ngajinya pada masa kecil di Taman Pendidikan Alquran.
”Beliau-beliau semua telah memberi kami lebih dari sekadar pelajaran. Beliau-beliau memberi kami wawasan tentang kehidupan,” imbuh IJU yang dalam Pemilu 2024 mendatang, memperluas ladang pengabdian dengan mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD NTB dari Daerah Pemilihan Lombok Barat dan Lombok Utara.
Bagi IJU, para gurunya di pendidikan dasar adalah sumber kebijaksanaan pertama. Sebab, mereka membantu dirinya memulai perjalanan pendidikan dan mengajarkan dasar-dasar yang dibutuhkan untuk meraih impian.
Guru di sekolah menengah pertama, adalah pemandu dalam mengeksplorasi dunia pengetahuan. Mereka membantu membentuk pikiran yang kritis dan analitis. Sementara guru di sekolah menengah atas, adalah penuntun menuju masa depan.
Mereka mempersiapkan anak didiknya untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Karena itu, penghormatan dan pengabdian kepada mereka bagi IJU, adalah sebuah keharusan.
”Jangan pernah lelah mengunjungi dan menyapa mereka, karena guru-guru kita sesungguhnya adalah sumber inspirasi dan sumber pengetahuan yang tak ternilai,” ucap Iju.
Dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat, rekam jejak IJU menunjukkan bagaimana dirinya mengusulkan dan memperjuangkan berbagai inisiatif untuk para guru.
Aktif menjaga hubungan dan berkomunikasi secara intens dengan para gurunya, telah membuat IJU menjelma menjadi politisi yang memahami permasalahan pendidikan secara lebih baik.
Sehingga IJU adalah sebaik-baik contoh, bahwa wakil rakyat yang yang memahami dunia pendidikan dengan baik, cenderung lebih berkomitmen terhadap perbaikan sistem pendidikan.
Berbicara, bersilaturahmi, dan berinteraksi dengan guru, membuat IJU memahami masalah di lapangan, sehingga dirinya pun menyiapkan sejumlah program untuk mengejar perbaikan, dan berkontribusi menciptakan kebijakan yang lebih baik untuk pendidikan.
Karena itu, jangan heran jika IJU begitu lantang bersuara dan berada di garis depan untuk memperjuangkan kesejahteraan para guru.
Ia terlibat aktif terhadap sejumlah upaya untuk mengevaluasi gaji, tunjangan, dan fasilitas kerja guru serta memastikan mereka mendapatkan hak-hak mereka. Jangan bertanya-tanya pula jika IJU fasih bicara tentang berbagai masalah yang terkait dengan biaya pendidikan, akses kesetaraan, dan kualitas pengajaran. Termasuk bagaimana mengidentifikasi dan memperjuangkan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi aneka permasalahan tersebut. Dan jangan geleng-geleng pula, manakala mendapati IJU turun tangan langsung membantu guru-guru dalam menggalang dana untuk peralatan dan bahan ajar yang diperlukan di sekolah guna melengkapi pembiayaan serupa yang disiapkan dari anggaran pemerintah.
Iju juga menjadi inisiator sejumlah advokasi untuk kebijakan yang pro pendidikan. Antara lain dengan mengusulkan dan mendukung kebijakan pro-pendidikan untuk memperbaiki sistem pendidikan, termasuk mengatasi masalah pendanaan, akses, dan kualitas pendidikan.
Dalam kegiatan advokasi tersebut, Iju tidak sungkan mengundang para guru sebagai sebagai ahli yang terbukti telah memberikan wawasan berharga tentang praktik terbaik dan isu-isu pendidikan yang perlu diatasi. Iju juga memprakarsai praktik baik tentang bagaimana menjalin komunikasi terbuka dengan guru-guru, sehingga membuka ruang bagi para pengambil kebijakan dapat mendengarkan langsung masukan guru-guru dan mencari solusi bersama.
Sejumlah forum-forum akademis seperti seminar dan lokakarya juga diinisiasi IJU di mana guru-guru dan para pendidik dapat berbagi pengalaman, tantangan, dan rekomendasi mereka untuk memperbaiki sistem pendidikan.
“Perubahan pendidikan memang bisa dimulai di lembaga legislatif. Sebab, wakil rakyat memiliki kekuatan untuk mengubah kurikulum, alokasi anggaran, dan menciptakan peraturan yang mendukung pendidikan lebih baik,” kata Iju.
Begitu banyaknya jejak kotribusi yang telah diberikannya kepada dunia pendidikan, IJU tetap merendah dengan menyebut bahwa apa yang dilakukannya tak akan pernah sebanding dengan kontribusi yang telah diberikan oleh para guru.
Itu sebabnya, dirinya pun mengajak para generasi muda Bumi Gora untuk terus dan tidak lelah menghormati, berbhakti, dan mengabdi kepada para guru.
“Mengabdi dan silaturahmi dengan guru itu ikatan abadi dengan pengetahuan dan kebijaksanaan. Beliau-beliau para guru, adalah cahaya yang akan terus menerangi jalan kita,” ucap Iju. (*)
MotoGP Mandalika 2023 Sukses, Pacu Ekonomi dan Pariwisata
Indonesia kembali menunjukkan kapasitasnya menggelar event kelas dunia, MotoGP Mandalika 2023, dengan antusiasme penonton dari berbagai negara.
LOTENG.LombokJournal.com ~Pertamina Grand Prix of Indonesia (Indonesian GP) 2023 atau lebih dikenal MotoGP Mandalika 2023 di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), digelar pada 13-15 Oktober 2023, berlangsung sukses.
Pelaksanaan MotoGP Mandalika 2023 ajang bergengsi kelas dunia tersebut mampu melampaui target yang telah ditetapkan, menarik 103.000 kunjungan penonton, jauh di atas target sebanyak 80.000 kunjungan.
Direktur Utama PT MGPA Nusantara Jaya (MGPA), Priandhi Satria mengatakan, sebuah kebanggaan bagi Indonesia berhasil menggelar ajang MotoGP Mandalika 2023 di Sirkuit Mandalika.
Menurutnya, ini adalah pembuktian kepada dunia, Indonesia mampu menghadirkan event sekelas MotoGP dengan sukses.
Perlu dicatat, gelaran MotoGP Mandalika 2023 disaksikan langsung di 200 negara dengan penonton terverifikasi mencapai hampir 500 juta orang.
“Penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 berjalan dengan baik dan benar tanpa ada catatan berarti dari FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) dan Dorna. Para pembalap pun menyampaikan langsung bahwa kualitas sirkuit di Mandalika sangat baik, bahkan menjadi salah satu yang terbaik dari seluruh seri. Untuk usia sirkuit yang baru 1,5 tahun, saya sangat bangga kepada seluruh pihak yang sudah membantu mensukseskan event ini,” ujarnya.
Menurut Priandhi, kesuksesan Indonesian GP 2023 menjadi momentum menyiapkan penyelenggaraan MotoGPpada tahun depan dengan lebih baik lagi.
Kesuksesan Indonesia GP 2023 juga tak hanya diraih dari aspek balapan saja, tetapi juga kontribusi terhadap ekonomi dan pariwisata.
Dengan penyerapan ribuan tenaga kerja lokal NTB serta bergeliatnya industri pariwisata setempat menjadi katalis positif bagi perekonomian daerah yang akhirnya turut menunjang perekonomian nasional.
“Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 ini memang menjadi ajang yang sangat mendukung sport tourismdi Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Jadi selain balapannya sukses, pariwisata dan ekonomi juga terpacu,” tuturnya.
Hal ini pun sejalan dengan keyakinan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai perusahaan pengembang dan pengelola kawasan pariwisata, yang optimistis kontribusi Indonesian GP 2023 terhadap perekonomian nasional meningkat dibandingkan dengan tahun lalu.
“Kami optimistis dampak ekonomi nasional dari perhelatan MotoGP dapat melebihi capaian tahun lalu, yakni lebih dari Rp 4,5 triliun,” ujar Direktur Utama ITDC Ari Respati.
Senada, Menteri BUMN Erick Thohir menilai Indonesian GP 2023 telah sukses digelar akan memberikan dampak ekonomi yang baik.
Ia yakin dampak ekonomi yang dihasilkan, meningkat dibandingkan pada MotoGP Mandalika 2022.
“Pembangunan dan penyempurnaan infrastruktur telah dilakukan dengan sangat matang oleh BUMN yang terlibat. Sehingga penyelenggaraan MotoGP kali ini jauh lebih baik. Saya optimistis MotoGP Mandalika 2023 akan memberikan multiplier effect yang lebih luas,” jelas Erick Thohir.
Selain itu, kelancaran arus penonton juga jauh meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Selain dengan bertambahnya jumlah akses menuju NTB, kelancaran arus menuju Sirkuit Mandalika pun patut diapresiasi.
Tahun ini, tak ada lagi kemacetan panjang menuju dan dari Sirkuit Mandalika berkat adanya penambahan infrastruktur jalan dan koordinasi yang lebih baik dengan pihak-pihak terkait.
Berbagai proses persiapan, pelaksanaan hingga berakhirnya ajang balap MotoGP Mandalika 2023 di Sirkuit Mandalika, tak lepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga badan swasta.
Official sponsor untuk ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 antara lain Pertamina, BNI, Mandiri, PLN, BTN, Semen Indonesia Group, BRI, BSI, Telkom Indonesia, Telkomsel, Taspen, MIND ID, Pupuk Indonesia, Jasaraharja, Jasamarga, Aprilia, AHM, Helm KYT, dan BMW Indonesia.
Presiden Direktur Dyandra&Co. Daswar Marpaung mengungkapkan, kesuksesan penyelenggara Indonesian GP 2023 turut mengangkat gengsi Indonesia di mata dunia. Menurutnya, hal tersebut merupakan kontribusi bersama para pihak yang telah mendukung event ini, termasuk para penonton yang hadir langsung di Sirkuit Mandalika.
“Dinilai dari persiapan dan pencapaian kita semuanya on target. Pastinya tidak ada yang sempurna, namun catatan-catatan yang sebenarnya sangat minim akan kami jadikan penyemangat untuk gelaran tahun depan yang pastinya jauh lebih baik lagi,” ujarnya.
Daswar menambahkan, kehadiran side event yang meriah tahun ini turut menunjang antusiasme tinggidari penonton Indonesian GP tahun ini. Side event ini juga jadi ajang para UMKM untuk mengangkat usahanya ke panggung dunia.
MotoGP Mandalika 2023
Tercatat ada 103 UMKM yang bergerak di bidang kuliner, kerajinan tangan, hingga fesyen turut meriahkan gelaran ini.
Adanya empat zona besar, yakni Merdeka Zone, Bhinneka Zone, Pusaka Zone, dan Tropika Zone, yang diisi oleh berbagai acara seperti panggung hiburan Pertamina Energizing Stage yang menampilkan para musisi Tanah Air, Biker’s Lot, ajang test ride, official merchandise store, tenda UMKM, hingga area makan dan minum (food & beverages) bernama Fuel Up telah memanjakan penonton sepanjang gelaran berlangsung. ***
PKK NTB Rakor Cegah Kekerasan Anak di Sekolah
Tindakan kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan menjadi perhatian yang harus diprioritaskan oleh pemerintah
MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat (PJ) Ketua TP PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj Lale Prayatni Gita Ariadi memimpin rapat koordinasi (Rakor) bersama lembaga pemerhati anak di Provinsi NTB, terkait Permasalahan Kekerasan Terhadap Anak di Satuan Pendidikan di pendopo gubernur, Kamis (19/10/23).
Dalam rakor itu, Bunda Lale sapaan akrabnya menjelaskan, tindakan kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan menjadi perhatian yang harus diprioritaskan oleh pemerintah dalam upaya penanganannya.
“Untuk itu, dalam rapat ini. Kita harus mencari solusi dan berbagai upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah (cegah kekerasan terhadap anak) ke depannya ,” harap bunda Lale.
Dengan demikian, Bunda Lale menjelaskan bahwa dalam rapat ini ada tiga hal yang perlu dirumuskan. Pertama, menyusun rencana aksi untuk mewujudkan pendidikan yang nyaman bagi peserta didik. Kedua, meminimalisir penyebaran berita hoax tentang kekerasan di dunia pendidikan dan peran orang tua untuk menggali informasi selama anak di mengikuti kegiatan sekolah.
“Dengan langkah-langkah ini, harapan saya ini bisa mewujudkan dunia pendidikan yang lebih meningkat baik bagi siswa maupun para guru,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, Dra. Nunung Triningsih menjelaskan, kekerasan pada anak yang di NTB dari tahun ke tahun mengalami penurunan.
Kasus kekerasan pada anak tahun 2021 sebanyak 1060 kasus, tahun 2022 sebanyak 1154 kasus mengalami penurunan per 22 September 2023 hanya terdapat 664 korban kekerasan pada anak.
“Kami terus melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak di berbagai lembaga sekolah di NTB,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, ada beberapa kebijakan yang dirumuskan dalam mencegah kekerasan pada anak di satuan pendidikan. Rumusan itu disampaikan oleh Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. Aidy Furqon yang akan menjadi perhatian pemerintah untuk menerapkan di setiap sekolah di NTB.
Rumusan itu diantaranya, pembentukan tim satgas pencegahan di tingkat provinsi maupun di sekolah-sekolah, edukasi kesehatan mental kepada anak dan pola asuh dari orang tua yang harus tersistematis.
Dalam rakor tersebut juga dihadiri oleh perwakilan kemenag NTB, LPA NTB, Pemerhati Anak di Provinsi NTB dan berbagai lembaga kesejahteraan anak lainnya. ***