Gubernur NTB mengungkapkan, baginya paling penting adalah komitmen meningkatkan ekonomi umat, pemberdayaan ekonomi umat
LOTIM.Lombokjourbal.com ~ Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen untuk meningkatkan ekonomi umat. Hal itu disampaikan dalam acara silaturahmi dengan Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan (NW) Fil-Khairdi Pondok Tahfiz Hamzanwadi II Talun, Desa Pringgajurang Utara, Lombok Timur, Rabu (02/04/25).
Dalam sambutannya, Gubernur NTB menyampaikan bahwa salah satu amanah yang diembannya adalah memberdayakanekonomi umat, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal.
Ia menyoroti bahwa banyak wilayah di sekitar NW yang memiliki potensi besar, namun masih dikategorikan sebagai daerah miskin.
“Di antara semua hal yang ingin kita lakukan, yang paling penting adalah komitmen meningkatkan ekonomi umat, pemberdayaan ekonomi umat,” ujarnya.
Gubernur NTB menegaskan komitmen bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat guna memastikan bahwa program-program pemberdayaan ekonomi umat dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang luas. Ia juga menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam menjalankan pemerintahan.
Menutup sambutannya, Gubernur NTB memohon dukungan dan doa agar dapat menjalankan amanah dengan adil, sehingga seluruh masyarakat NTB dapat merasakan pembangunan yang merata dan sejahtera. ***
Lulusan Kejuruan di Madrasah Diharapkan Mampu Mendunia
Gubernur NTB mengatakan, Madrasah Kejuruan kesuksesaannya diukur dari seberapa banyak lulusan kejuruan tersebut terserap di dunia kerja.
LOTIM.Lombokjournal.com ~ Lulusan sekolah/Madrasah kejuruan di NTB diharapkan mampu bersaing mengisi pos pos terampil dunia kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti di Jepang.
Harapan pada lulusan kejuruan di madrasah itu disampaikan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal pada acara peletakan batu pertama Madrasah Aliyah Kejuruan Al Rahman NW Aikmel, Rabu (2/4/20/25).
Dikatakan, Korea memberi peluang dan kesempatan pada lulusan kejuruan masih besar, karena menurutnya kedua negara tersebut saat ini mengalami minim talenta mudayang produktif.
“Masyarakat disana lebih banyak berusia lanjut hampir 70 persen dibandingkan usia produktif yang hanya 30 persen. Ini adalah ruang yang harus diisi oleh negara berkembang dengan lulusan terampil kita,” jelas gubernur.
Selanjutnya Gubernur NTB yang juga mantan Duta besar Indonesia untuk Turki itu mengungkapkan kebanggannya bahwa Pondok Pesantren Yayasan maupun lembaga islam lainnya mulai berpikir inovatifdengan menkonversi Madrasah Aliyah menjadi Madrasah Aliyah Kejuruan.
Lebih lanjut Gubernur Miq Iqbal menguraikan, beberapa masalah kesempatan bekerja di masyarakat disebabkan karena kurangnya keahlian.
Diungkapkan, hadirnya lulusan kejuruan di Madrasah akan lebih mudah terserap dunia usaha. Karena lulusan terampil memiliki nilai tambah dan langkah tersebut secara langsung ikut andil membantu pemerintah menyiapkan talenta terampil yang siap kerja.
Bedanya, tolak ukur keberhasilan Madrasah Aliyah terletak berapa banyak lulusan yang melanjutkan ke jenjang perkuliahan, sedangkan MA Kejuruan kesuksesaannya di ukur dari seberapa banyak lulusan yang terserap di dunia kerja.
Gubernur Miq Iqbal pada kesempatan tersebut mengungkapkan, saat ini dirinya lebih fokus menata birokrasi guna melahirkan pemerintahan yang baik. Serta membangun visi bersama, karena baginya jika birokrasi sebagai roda pemerintahan baik, sektor pembangunan yang lain akan juga ikut membaik.
Harapannya akan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dan selanjutnya NTB akan menjadi provinsi yang lebih baik. Baik dalam kehidupan ekonomi, kesejahteraan, dan mentalitas pembangunannya serta mentalitas dalam politik.
“Saya tidak ragu bahwa di Pemerintah Provinsi NTB banyak orang pintar, namun kita tidak hanya butuh orang pintar tetapi juga memiliki prilaku akhlak dan komitmenyang baik untuk kerakyatan.” tegasnya.
Sebelumnya Ketua Yayasan Al Rahman Darul Huffaz H. Ahmad Mansyur Sajali. QH. S.Pdi menyampaikan rasa terima kasihnya atas kehadiran Gubernur serta tamu undangan.
“Terima kasih atas kedatangan segenap tamu undangan di pondok pesantren kami. Suatu kehormatan dan kecintaan intuk kami,” ungkapnya.
Hadir dalam acara tersebut forum komunikasi pimpinan daerah lingkup Lombok Timur, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta Civitas akademika pondok pesantren. R. Buang/her
Keseimbangan Pasar, Ada Harga yang Disepakati
Kalau kurva supply dan demand bertemu, maka bisa digambarkan yang disebut keseimbangan pasar
Catatan : Agus K. Saputra
lombokjournal.com ~ Istilah keseimbangan pasar ( market equilibrium ), dalam ilmu ekonomi, disebutkan sebagai suatu kondisi di mana jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual ( supply ) sama dengan jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan oleh pembeli ( demand ).
Pada kondisi ini, harga pasar akan stabil dan tidak ada tekanan untuk berubah.
Harga keseimbangan ini biasanya terjadi saat pembeli menurunkan harga dan penjual menaikkan harganya. Hal ini terus terjadi sampai akhirnya ada harga yang disepakati.
Keseimbangan pasar bisa digambarkan dengan menggunakan kurva supply dan demand . Kurva supply menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual, sedangkan kurva demand menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan oleh pembeli.
Pada keseimbangan pasar, harga pasar akan berada pada titik di mana kurva supply dan demand bertemu. Pada titik ini, jumlah barang atau jasa yang ditawarkan sama dengan jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan, sehingga tidak ada kelebihan atau kekurangan barang atau jasa di pasar.
Pendapat Para Ahli
Para ahli ekonomi memberi definisi dan penjelasan tentang keseimbangan pasar sebagai berikut:
Alfred Marshall (1842-1924), menurutnya keseimbangan pasar adalah suatu kondisi di mana jumlah barang atau jasa yang ditawarkan sama dengan jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan, sehingga harga pasar akan stabil.
Leon Walras (1834-1910) mendefinisikan keseimbangan pasar sebagai suatu kondisi di mana harga pasar telah mencapai titik di mana jumlah barang atau jasa yang ditawarkan sama dengan jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan.
Carl Menger (1840-1921) mengemukakan bahwa keseimbangan pasar adalah suatu kondisi di mana individu-individu yang terlibat dalam transaksi pasar telah mencapai titik di mana mereka tidak dapat lagi meningkatkan kepuasan mereka melalui transaksi tersebut.
Milton Friedman (1912-2006) menyatakan keseimbangan pasar sebagai suatu kondisi di mana harga pasar telah mencapai titik di mana jumlah barang atau jasa yang ditawarkan sama dengan jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan, dan individu-individu yang terlibat dalam transaksi pasar telah mencapai titik di mana mereka tidak dapat lagi meningkatkan kepuasan mereka melalui transaksi tersebut.
Gregory Mankiw (1958- kini) mengemukakan bahwa keseimbangan pasar adalah suatu kondisi di mana harga pasar telah mencapai titik di mana jumlah barang atau jasa yang ditawarkan sama dengan jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan, dan pasar telah mencapai titik di mana tidak ada lagi kelebihan atau kekurangan barang atau jasa.
Sehingga dapat diberi kesimpulan bahwa keseimbangan pasar adalah suatu kondisi di mana jumlah barang atau jasa yang ditawarkan sama dengan jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan, sehingga harga pasar akan stabil dan individu-individu yang terlibat dalam transaksi pasar telah mencapai titik di mana mereka tidak dapat lagi meningkatkan kepuasan mereka melalui transaksi tersebut.
Ada pun karakteristik keseimbangan pasar meliputi:
Harga stabil dan tidak ada tekanan untuk berubah.
Jumlah barang atau jasa yang ditawarkan sama dengan jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan pembeli.
Tidak ada kelebihan atau kekurangan barang atau jasa di pasar.
Faktor yang Memengaruhi Keseimbangan Pasar
Dikutip dari Kompas.com, ada banyak faktor yang memengaruhi keseimbangan pasar. Berikut ini hal-hal yang berpotensi untuk memengaruhi terjadinya keseimbangan pasar:
Tersedianya barang sesuai dengan yang diminta seorang penjual, akan menyediakan barang sesuai dengan jumlah yang diminta oleh konsumen. Jika barang yang tersedia terlalu banyak, dan permintaan sedikit, maka tidak akan terjadi keseimbangan. Bahkan akan berpengaruh pada besaran harga barang tersebut di pasaran.
Persediaan barang sesuai penawaran pembeli untuk mendapat kesepakatan harga, pembeli akan melakukan penawaran kepada penjual. Pembeli pun akan membeli persediaan barang yang ada dari penjualan sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika kedua belah pihak telah bersepakat dan menyetujui adanya kesepakatan harga yang ditentukan, maka harga tersebut adalah yang disebut dengan harga keseimbangan.
Keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan kebutuhan pembeli akan barang yang tersedia di pasar membuat penjual harus memastikan jumlah ketersediaan barang dagangan. Barang harus terus tersedia dalam periode tertentu serta tidak menambahkan jumlah barang yang berlebihan.
Maka, pada saat pembeli melakukan permintaan terhadap barang tersebut, dengan tidak mengubah jumlah permintaan, maka hal ini yang disebut dengan keseimbangan.
4. Adanya kesamaan jumlah penawaran produsen dan permintaan konsumenSuatu penawaran akan disebut efektif, bila produsen mampu menjual barang sesuai dengan jumlah yang ada. Produsen tidak akan menambah jumlah persediaan barang. Sementara konsumen melakukan permintaan barang dengan jumlah seperti biasanya.
Jika hal ini terjadi, maka keseimbangan akan berlangsung terus menerus. Kembali lagi, dampaknya akan terjadi pada harga pasar. Jika keseimbangan terjadi, maka tidak akan ada kenaikan atau penurunan harga, semuanya akan stabil atau konstan seperti biasa.
Di dunia bisnis dan investasi, mempunyai fungsi permintaan ataupun penawaran yang berdampak dengan menyeluruh terhadap aliran keuangan perusahaan. Hal seperti ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor agar terjadi kesepakatan harga di antara konsumen dan produsen (sumber: Quipper Blog).
Fungsi Permintaan
Fungsi permintaan dapat diidentifikasikan dengan adanya jumlah barang yang sesuai dengan permintaan serta faktor pendukung lain, seperti hukum permintaan yang berlaku dalam suatu pasar.
Produk yang mengalami kenaikan harga secara otomatis dapat memicu terjadinya penurunan permintaan terhadap produk tersebut. Demikian sebaliknya, jika harga barang menurun, permintaan terhadap barang tentunya akan meningkat secara drastis.
Fungsi permintaan pasar itu sendiri adalah munculnya hubungan antara jumlah barang dan harga yang sering kali berbanding terbalik. Perbandingan tersebut terjadi jika harga barang turun karena permintaan yang meningkat.
Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk tercapainya sebuah keseimbangan, sudah seharusnya terjadi suatu kondisi kompetisi bisnis antara kalangan produsen yang membuat para konsumen akan berkompetisi dalam meraih barang yang diinginkan.
Fungsi Penawaran
Fungsi penawaran lebih berfokus pada korelasi persamaan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan pihak produsen. Mekanismenya disesuaikan dengan hukum penawaran, yakni ketika terdapat peningkatan jumlah barang, maka akan diikuti harga yang juga naik di pasar.
Proses Terjadinya Keseimbangan Pasar
Seperti yang sudah dijelaskan, keseimbangan pasar merupakan suatu bagian dari kegiatan ekonomi yang memiliki peranan penjual dan pembeli sangat besar dalam sebuah proses terbentuknya keseimbangan keseimbangan pasar. Berikut ini beberapa hal yang memengaruhi terjadinya proses terbentuknya keseimbangan pasar, antara lain:.
Produsen penyediaan produk yang sesuai dengan permintaan.
Sudah menjadi salah satu bagian strategi pemasaran utama kalau kewajiban seorang penjual adalah menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan para pasar atau konsumen. Namun, jika barang tersedia dalam jumlah terlalu banyak disaat minat pembeli menurun atau sebaliknya, maka muncullah ketidakseimbangan pada harga pasar. Oleh sebab itu, penting untuk memastikan adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran.
Pengendalian harga di pasar
Jika harga di pasar tidak terjadinya keseimbangan, maka keseimbangan pasar dapat diprediksi menjadi sulit. Ketika suatu harga menjadi terlalu tinggi, maka para konsumen pun menjadi dirugikan.
Sementara itu, jika harga terlalu rendah, menyebabkan terjadinya kerugian bagi penjual. Jadi, pentingnya menentukan sebuah kebijakan ekonomi sebagai intervensi guna menjaga kestabilan setiap harga.
Ketersediaan stok barang sesuai tawaran pembeli
Salah satu hal lain yang mampu menyebabkan terjadinya keseimbangan pasar adalah ketika adanya kesepakatan antara stok barang yang tersedia dengan kebutuhan pembeli. Hal ini membuat produsen atau penjual untuk menyediakan barang sesuai dengan stok yang dibutuhkan.
Jika penjual dan konsumen sepakat antara stok barang dan harganya, keseimbangan pun akan terjadi. Namun, jika adanya kekurangan atau kelangkaan stok, konsumen menjadi kesulitan mendapatkan barang. Hal ini dapat memengaruhi tingkatan harga pasar.
Keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan
Dalam aktivitas pasar secara garis umum, konsumen akan mendorong para produsen untuk memastikan ketersediaan stok produknya. Produsen dituntut untuk dapat memastikan ketersediaan barang atau produk mereka cukup untuk beberapa waktu.
Apabila stok sesuai dengan permintaan pasar, akan terwujudnya keseimbangan pasar. Oleh sebab itu, harga pada suatu produk biasanya disesuaikan dengan stok barang yang tersedia.
Dalam menjalankan kebijakan ekonomi tersebut, terdapat beberapa cara yang dapat dicoba untuk mengendalikan harga terendah dan harga tertinggi. Setelah kedua harga itu sudah ditetapkan, maka keseimbangan dalam pasar pun akan terwujud dengan stabil. Sehingga proses tawar-menawar harga di dunia pasar pasar akan berfungsi demi meraih kesepakatan harga antara produsen dengan ketersediaan barang.
Demikian penjelasan mengenai harga pasar atau keseimbangan pasar. Bisa dikatakan, harga keseimbangan atau harga pasar adalah harga kesepakatan antara pembeli dan penjual yang terbentuk dari hasil tawar menawar.
#Akuair-Ampenan, 31-03-2025
Ekspedisi Mistis akan Dihidupkan Kembali oleh Mi6
Upaya buka peluang bangkitkan kejayaan ekonomi daerah, Mi6 Galakkan Kembali Program Ekspedisi Mistis
MATARAM.LombokJournal.com ~ Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 akan menghidupkan kembali program Ekspedisi Mistis. Ekspedisi ini akan difokuskan sebagai gerakan budaya dan ekonomi yang bermanfaat bagi banyak orang.
Salah satunya dengan menggerakkan masyarakat mencari jejak harta berharga peninggalan sejarah kerajaan yang pernah berjaya di Bumi Gora.
”Di setiap sudut daerah kita, ada banyak kisah yang menunggu untuk dipahami. Ekspedisi ini adalah cara kami mendengarkan dan menemukannya. Ini adalah perjalanan menuju dimensi yang terlupakan,” kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto di Mataram, Sabtu (29/03/25).
Analis kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini menegaskan, mencari harta peninggalan kerajaan yang pernah eksis di Bumi Gora bukan hanya soal sejarah. Tetapi juga memiliki potensi ekonomi besar jika dilakukan dengan cara yang benar.
Saat ini kata Didu, minat global terhadap wisata sejarah dan budaya sungguh sangat besar. Karena itu, Ekspedisi Mistis ini disebutnya akan dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi masyarakat NTB dan bahkan secara nasional.
”Sejarah dan ekonomi selalu berjalan beriringan. Manakala kita menemukan harta sejarah, itu berarti peluang besar bagi kita untuk membangkitkan kejayaan ekonomi daerah,” ucap Didu.
Di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa, kata Didu, jejak sejarah dan peradaban kerajaan-kerajaan lokal masih banyak yang belum sepenuhnya tersingkap.
Dia memberi contoh, kerajaan-kerajaan yang yang tertimbun letusan Gunung Tambora pada tahun 1815. Letusan gunung api terbesar di peradaban modern tersebut telah mengubur kerajaan beserta penduduknya dalam abu vulkanik. Mirip dengan kejadian di Pompeii, Italia, yang mengubur peradaban akibat letusan Gunung Vesuvius.
Beberapa ekspedisi arkeologi telah menemukan sisa-sisa pemukiman, peralatan rumah tangga, perhiasan, dan benda-benda berharga lainnya yang menunjukkan peradaban yang maju di Pulau Sumbawa sebelum letusan Gunung Tambora.
Demikian halnya di Pulau Lombok. Sejumlah ekspedisi arkeologi telah menemukan emas dan perhiasan di makam-makam kuno yang diduga berasal dari kerajaan Sasak atau juga pengaruh Kerajaan Majapahit.
Simpanan Emas
Didu menegaskan, jejak peradabansejarah membuktikan, bahwa hampir setiap kerajaan lokal di Nusantara pada masa lampau memiliki simpanan emas. Tak kecuali kerajaan-kerajaan lokal di Bumi Gora. Kala itu, emas adalah simbol kekayaan, status, dan juga digunakan sebagai alat tukar atau persembahan.
Didu mengungkapkan, emas sering digunakan dalam perdagangan internasional, terutama dengan pedagang dari India, Tiongkok, dan Timur Tengah. Emas juga menjadi simbol kekuasaan. Itu sebabnya, raja dan bangsawan sering memiliki mahkota, perhiasan, dan aksesoris dari emas sebagai tanda kebesaran.
Selain itu, emas juga menjadi cadangan kekayaan karena tahan lama dan tidak mudah rusak. Sejak dahulu, masyarakat Nusantara sudah tahu, emas adalah aset yang aman untuk disimpan dalam jangka panjang.
Di samping itu, emas juga sebagai persembahan dalam ritual keagamaan. Itulah mengapa, berbagai ekspedisi arkeologi menemukan ada patung dewa, alat ritual yang terbuat dari emas, atau mas kawin yang berupa emas.
Harta-harta berharga itu, kata Didu, banyak yang hingga kini masih tertimbun bersamaan dengan sejarah peradaban kerajaan-kerajaan masa lalu tersebut. Itulah mengapa, Ekspedisi Mistis yang diinisiasi Mi6 ini memiliki urgensi yang sangat besar.
Pertanyaan utamanya adalah, di manakah harta-harta berharga berupa simpanan emas kerajaan-kerajaan di Bumi Gora tersebut terkubur? Inilah yang hendak ditelusuri dan diungkap oleh Ekspedisi Mistis Mi6.
Didu menjelaskan, Ekspedisi Mistis ini akan melibatkan para ahli arkeologi. Termasuk juga lembaga pemerintah yang membidangi hal ini seperti Balai Pelestarian Budaya atau Badan Arkeologi dan Purbakala. Dengan begitu, lembaga-lembaga pemerintah ini bisa menjadi lembaga yang proaktif, tidak hanya bersifat pasif.
Selain itu, Ekspedisi Mistis juga akan melibatkan mereka yang berprofesi sebagai paranormal. Sebab, kata Didu, ekspedisi ini sudah pasti memerlukan mereka untuk menembus dimensi lain. Seperti diketahui, paranormal memiliki clairvoyance atau penglihatan jauh, yang memungkinkan mereka bisa “melihat” lokasi tersembunyi atau peristiwa yang telah terjadi.
Potensi Ekonomi
Didu menyadari sepenuhnya, bahwa program Ekspedisi Mistis yang digagas Mi6 ini akan ramai menjadi perbincangan publik. Terutama lantaran eksplorasi dan eksploitasi harta peninggalan kerajaan masa lampau ini memang masih menjadi topik kontroversial sebab melibatkan aspek hukum dan budaya. Namun, mantan Eksekutif Daerah WALHI NTB dua periode ini menekankan, potensi ekonomi yang sangat besar untuk daerah, menjadikan ekspedisi ini harus ada yang memulai.
Didu pun memaparkan sejumlah contoh potensi-potensi ekonomi tersebut. Dia mengatakan, nantinya ekspedisi ini akan melahirkan situs arkeologi baru. Dan situs arkeologi tersebut akan bisa diubah menjadi destinasi wisata baru. Seperti halnya situs Kerajaan Majapahit di Trowulan di Jawa Barat, atau Situs Megalitikum di Gunung Padang, Jawa Barat.
”Bayangkan, jika harta peninggalan kerajaan-kerajaan kita yang dulu pernah begitu jaya, ditemukan dan dipamerkan di sebuah destinasi wisata khusus. Ini bisa menjadi daya tarik baru dan menghidupkan perekonomian daerah,” kata Didu.
Ekspedisi Mistis ini juga kelak akan melahirkan industri kreatif berupa replika dan produk budaya. Nantinya, artefak yang ditemukan selama ekspedisi, akan menginspirasi industri kreatif di NTB. Misalnya berupa pembuatan replika perhiasan emas, patung, kain wastra bercorak sejarah, dan lainnya.
Sehingga hal ini sudah pasti akan menciptakan lapangan kerja bagi seniman dan pengrajin lokal. Juga mendorong ekspor produk budaya ke pasar global, dan memperkaya sektor ekonomi berbasis heritage dan seni.
”Jika artefak peninggalan kerajaan Bumi Gora ditemukan dan dipromosikan. Masyarakat bisa memanfaatkan desainnya untuk menciptakan produk khas yang bernilai ekonomi tinggi,” ucap Didu.
Contoh sukses terkait hal ini kata Didu, sudah sangat banyak. Salah satunya misalnya, bagaimana perhiasan khas Majapahit yang ditemukan di Trowulan telah direplika dan dijual sebagai suvenir premium. Atau bagaimana kain wastra dengan motif kerajaan kuno seperti Pajajaran dan Sriwijaya, telah menjadi tren di industri fashion.
Dengan begitu, kata Didu, pada akhirnya, program Ekspedisi Mistis ini kelak akan menghadirkan lapangan kerja baru dalam sektor penelitian dan restorasi.
Berbagai profesi akan hidup. Arkeolog dan sejarawan. Pemandu wisata sejarah. Pengelola museum dan situs bersejarah. Pengrajin dan seniman yang mereplika artefak. Dan juga para teknisi konservasi benda bersejarah.
”Mencari dan menemukan harta peninggalan kerajaan di masa lampau, sekali lagi bukan hanya tentang sejarah. Tetapi juga memiliki dampak ekonomi besar bagi masyarakat. Ekspedisi ini adalah investasi ekonomi masa depan Bumi Gora,” tutup Didu (*)
Pawai Ogoh Ogoh Rangkaian Perayaan Nyepi 2025
Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan kegiatan pawai Ogoh Ogoh milik semua warga NTB
MATARAM.LombokJournal.com ~ Pawai Ogoh Ogoh sebagai rangkaian peringatan Hari Raya Nyepi, dilepas Gubernur NTB, Lalu Iqbal di halaman depan Kantor Lurah Cakranegara Barat Mataram (28/3/2025).
Gubernur Iqbal menyampaikan selamat menjalankan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947. Ia mengakui, hal itu merupakan kesempatan pertamanya menghadiri pawai Ogoh Ogoh.
“Ini adalah kehadiran pertama saya pada upacara ini, mudahan sejak saat ini, upacara ini bukan saja menjadi milik umat Hindu, melainkan milik semua warga NTB,” ungkap gubernur..
Gubernur NTB yang akrab disapa Miq Iqbal berharap, pada tahun-tahun mendatang perayaan rangkaian upacara Nyepi ini bisa lebih baik, dan mampu memberikan sentuhan rohani bagi umat Hindukhususnya, dan warga NTB.
“Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita warga NTB cinta damai, memahami makna toleransi dan solidaritas antarsesama sehingga nanti malam mulai melaksanakan penyepian dengan penuh kekhusu’an,” tandasnya.
Sementara itu, Pembina Aliansi Pemuda Hindu Lombok, Anak Agung Made Djelantik menyampaikan terima kasih kepada pecalang, panitia penyelenggara dan para pihak yang terlibat atas kerja sama sehingga kegiatan pawai Ogoh Ogoh bisa berjalan lancar dan damai.
Disebutkan kegiatan ini rutin rangkaian pawai itu yang dilakukan setiap tahunnya dengan penuh kebersamaan dan toleransi yang menjadi kebanggaan bersama.
Ditambahkan pula, melalui kegiatan ini menjadi bagian dari apresiasi seni dan budaya sekaligus mengangkat ekonomi masyarakat.
“Melalui momentum ini, mari sama-sama menjaga kebersamaan dan memupuk toleransi antarumat beragama,” pungkasnya. san/dyd
Arus Mudik Lebaran 2025, Moda Laut dan Darat Meningkat
Gubernur menduga kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN turut memengaruhi perubahan tren arus mudik tahun ini, sehingga tidak terjadi penumpukan di hari tertentu
MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, memantau arus mudik Lebaran 2025 di sejumlah titik strategis pada Kamis (27/03/25).
Lokasi yang dikunjungi meliputi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), Pelabuhan Gilimas, Pelabuhan Lembar, Pos Pengamanan Lebaran Kota Mataram, dan Terminal Mandalika Sweta.
“Alhamdulillah, tingkat kesiapannya cukup mantap. Moda transportasiudara, laut, maupun darat sudah tersedia dengan baik,” ujarnya.
Gubernur mencatat adanya pergeseran tren moda transportasi dibandingkan tahun lalu. Ia menyebut jumlah pemudik yang menggunakan transportasi laut dan darat mengalami peningkatan, sementara transportasi udara mengalami penurunan.
“Beda-beda trennya kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Beban di udara kayaknya tidak setinggi tahun lalu, tapi di laut dan darat meningkat. Jadi tampaknya ada pergeseran pilihan moda dari udara ke laut dan darat,” ungkapnya.
Gubernur menduga kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN turut memengaruhi perubahan tren mudik tahun ini, sehingga tidak terjadi penumpukan pada hari tertentu.
“Alhamdulillah, tampaknya tidak terjadi penumpukan di hari-hari tertentu karena ada kebijakan sejumlah kementerian yang menerapkan working from anywhere,” katanya.
Selain meninjau arus mudik, Gubernur juga mengecek sarana prasarana seperti lounge, posko kesehatan, serta kesiapan kapal dan bus. Ia memastikan setiap kendaraan beroperasi dalam kondisi baik dan mengapresiasi upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) yang melakukan tes urin bagi kru angkutan.
“Yang bagus tadi ada best practice yang bisa kita share, seperti pemeriksaan urin oleh BNN di Terminal Mandalika (Sweta). Ada yang ditemukan positif, dan saya kira ini langkah preventifyang baik untuk keselamatan penumpang. Ini bisa diterapkan juga di pelabuhan dan bandara,” ujarnya.
Sebagai bentuk apresiasi, Gubernur menyerahkan bingkisan berisi vitamin C dan mi instan kepada petugas posko.
Pencairan bonus atlet ini merupakan apresiasi cepat Pemprov dan akan menjadi motivasi bagi atlet dan pelatih
MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memberikan bonus atlet NTB berupa uang bagi atlet NTB peraih medali di PON Aceh-Sumut 2024 lalu.
Penyerahan bonus itu dilakukan oleh Gubernur Dr H L Muhamad Iqbal didampingi Wakil Gubernur, Ketua KONI dan Kadis Dispora di kantor Gubernur, Rabu (27/03/25).
“Ini bentuk komitmen Pemprov kepada atlet agar terus memperbaiki prestasidengan investasi pembinaan yang baik”, ujar Gubernur.
Dikatakannya, regenerasi dan menciptakan juara baru membutuhkan pelatih dan ekosistem olahraga yang memperhatikan setiap kelemahan dan potensi yang ada.
Ketua KONI NTB, Mori Hanafi mengungkapkan syukur bahwa pencairan bonus ini merupakan apresiasi cepat Pemprov dan akan menjadi motivasi bagi atlet dan pelatih untuk memperbaiki prestasi di masa depan.
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pemberian bonus ini mencapai Rp 31 miliar. Pemprov memberikan bonus sebesar Rp 350 juta bagi atlet yang meraih medali emas. Selain itu, untuk medali perak sebesar Rp250 juta dan medali perunggu sebesar Rp150 juta. Tidak saja atlet, bonus juga akan diberikan kepada para pelatih.
Dalam PON XXI tahun lalu, sebanyak 54 cabang olahraga mendapatkan medali selain dari event olahraga yang serangkai dengan PON yakni Porwanas bagi wartawan olahraga dan Peparnas bagi penyandang disabilitas. jm/her
SKUAD INDEMO Beri Dukungan Moril pada Jurnalis Tempo
SKUAD INDEMO desak APH Usut Tuntas Teror di Kantor Tempo, Jaringan Aktivis Lintas Organisasi: Teror kepada Jurnalis adalah musuh bersama
JAKARTA.LombokJoural.com ~ Sekolah Kaderisasi Untuk Aktivis Demokrasi Indonesian Democracy Monitor (SKUAD INDEMO) menunjukkan kepedulian dan solidaritas terhadap jurnalis Tempo, khususnya Francisca Christy Rosana (Cica).
Cica menjadi korban terorberupa pengiriman paket berisi kepala babi dan enam tikus tanpa kepala.
Perwakilan SKUAD INDEMO mengunjungi kantor redaksi Tempo di Palmerah Jakarta untuk menyampaikan dukungan dan simpati, Selasa (25/03/25)
Mereka Disambut hangat oleh Bagja Hidayat selaku Wakil Pemimpin Redaksi, Stefanus Pramono, Husein Abri Yusuf Muda Dorongan, Egi Adyatama, dan Francisca Christy Rosana selaku Jurnalis dan Host Podcast Bocor Alus Politik Tempo.
SKUAD INDEMO menyampaikan dukungan dan simpati atas insiden teror yang menimpa Tempo dalam beberapa hari terakhir.
Media tersebut menerima kiriman kepala babi serta beberapa bangkai tikus yang terpenggal, sebuah aksi yang dinilai sebagai upaya intimidasi terhadap kebebasan pers.
Tim SKUAD Indemo yang hadir terdiri dari Swary Utami Dewi, Desyana, dan para Aktivis Muda lainnya.
“Kunjungan ini bukan hanya sekadar ungkapan simpati, tetapi juga bentuk solidaritas nyata terhadap Cica dan perjuangannya. Tindakan teror ini tidak dapat dibiarkan, dan kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus ini dan memberikan keadilan bagi korban,” kata Swary Utami Dewi.
Senada dengan Swary Utami Dewi, Desyana menyampaikan pandangannya. Dari perspektifperempuan, dirinya mengaku amat prihatin.
“Sebagai perempuan, kami merasa sangat prihatin dengan tindakan biadab ini. Ini merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang harus dilawan bersama. Kami berharap kasus ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan,” terang Desyana.
SKUAD Indemo menekankan pentingnya dukungan dan solidaritas bagi korban kekerasan berbasis gender. Mereka menganggap insiden ini sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang serius dan mendesak untuk dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Dengan kunjungan ini, SKUAD Indemo berharap dapat memberikan semangat dan kekuatan kepada Cica untuk menjalani proses hukum dan pemulihan.
Apresiasi dari Tempo
Dalam sebuah diskusi bersama, Wakil Pemimpin Redaksi (Wapemred) Tempo, Bagja Hidayat, menyoroti pola teror ini sebagai tindakan yang tidak bisa dianggap remeh.
“Pelaku peneroran ini bukanlah orang sembarangan. Sangat mungkin mereka memiliki pemahaman mendalam tentang simbolisme serta melakukan riset sebelum bertindak,” ujar Bagja Hidayat dalam keterangan pers yang diterima pada Kamis (27/3/2025).
Teror terhadap Tempo memicu reaksi luas dari berbagai kalangan, termasuk aktivis, jurnalis, penggiat seni dan penggiat demokrasi yang mengecam tindakan tersebut sebagai ancaman nyata terhadap kebebasan pers di Indonesia.
Selain mengecam tindakan tersebut, SKUAD INDEMO juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap semakin sempitnya ruang demokrasi akibat ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Salah satu aktivis muda yang tergabung dalam jaringan ini menilai bahwa teror semacam ini berpotensi berkembang menjadi tindakan persekusi yang
lebih serius.
“Setelah kepala babi dan bangkai tikus, kami khawatir sejarah kelam terulang dengan pengiriman kepala manusia, seperti yang pernah terjadi di masa lalu,” ujarnya.
Dalam diskusi bersama, Wakil Pemimpin Redaksi (Wapemred) Tempo, Bagja Hidayat, menilai bahwa pola teror ini bukan sekadar ancaman terhadap media, tetapi juga bagian dari dinamika sosial-politik yang lebih luas.
“Kemungkinan tindakan peneroran ini berupaya untuk memecah atensi publik, sebagaimana terjadi dalam eskalasi gerakan sosial-politik sebelumnya. Jika dulu barangkali artis atau influencer digunakan sebagai tameng untuk membentuk opini publik dan meredam gerakan massa, mungkin hari ini pers yang menjadi sasaran,” ungkapnya.
Jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana atau Cica, juga menyoroti indikasi penyensoran terhadap beberapa kata kunci dalam rilis pers belakangan ini. Ia menegaskan bahwa pembatasan informasi seperti ini menjadi alarm bagi kebebasan pers di Indonesia.
Selain itu, Cica turut mengungkapkan keprihatinannya terhadap kasus lain yang terjadi dalam waktu berdekatan. Ia menyebut bahwa seorang jurnalis perempuan bernama Juwita (23) meninggal dengan cara yang janggal.
“Dia menulis tentang skandal perusahaan tertentu di Kalimantan, lalu tiba-tiba meninggal. Kasus ini sedang diusut, tapi kita tahu betul, ini bukan kejadian biasa. Ini harus menjadi perhatian bersama,” pungkasnya.
Cica melanjutkan, “Beberapa hari yang lalu, rekan jurnalis saya juga mengalami doxing. Ia diserang dengan narasi yang merendahkan oleh buzzer secara sistematis, hanya karena menuliskan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Padahal, itu adalah data resmi yang dapat diakses secara terbuka di situs web pemerintah”.
Selain itu, Cica juga membagikan pengalamannya sebagai jurnalis perempuan. Ia menuturkan bahwa ancaman dan tekanan terhadap jurnalis perempuan sering kali lebih kompleks, tidak hanya menyasar karya jurnalistik mereka, tetapi juga merambah ke ranah pribadi.
Termasuk intimidasi berbasis gender hingga keamanan keluarga.
Selain itu, Cica mengungkapkan bahwa kekhawatiran terbesarnya bukanlah keselamatannya di Jakarta, melainkan keamanan keluarganya yang berada jauh dari pusat perhatian publik.
“Di Jakarta, saya mungkin mendapatkan perlindungan dari teman-teman dan dukungan dari publik. Apapun yang terjadi pada saya akan menjadi perhatian banyak orang. Namun, yang tidak terpantau adalah keluarga saya di sana. Saya justru lebih khawatir dengan apa yang bisa
terjadi pada mereka,” ujarnya.
Baginya, ancaman terhadap jurnalis tidak hanya menyasar individu, tetapi juga orang-orang terdekat mereka, terutama yang berada di luar jangkauan perhatian publik dan media. Cica membayangkan bahwa jika dirinya yang berada di arus utama media seperti Tempo masih menghadapi tekanan semacam ini, maka aktivis-aktivis perempuan lainnya yang tidak memiliki perlindungan serupa kemungkinan mengalami perlakuan yang lebih berat.
Ia menaruh perhatian pada mereka perempuan-perempuan yang berjuang di garis depan tanpa dukungan yang memadai dan berisiko menghadapi intimidasi yang lebih besar.
Tempo mengapresiasi dukungan dan simpati yang diberikan oleh Jaringan Aktivis Muda Lintas Organisasi atas insiden teror yang menimpanya.
“Di tengah berbagai stigma negatif yang sering dilekatkan pada generasi muda, kita bisa melihat bahwa mereka memiliki kepedulian dan pemahaman yang tajam terhadap ancaman terhadap demokrasi di negeri ini,” ujar Bagja Hidayat, perwakilan Tempo.
Teror terhadap Tempo bukanlah yang pertama dalam sejarah jurnalisme Indonesia. Berkali-kali, pers menghadapi tekanan, intimidasi, bahkan kekerasan. Namun, sejarah juga membuktikan bahwa jurnalisme tidak bisa dibungkam.
Di tengah ancaman, solidaritas terus mengalir. Dari aktivis hingga masyarakat sipil, suara mereka menggema: kebebasan pers adalah fondasi demokrasi yang tak bisa ditawar.
Pendiri Tempo, Goenawan Mohamad, pernah berkata, “Kata-kata tidak bisa dibunuh.” Dan disinilah perlawanan bermula—bukan dengan senjata, tetapi dengan keberanian untuk terus menulis, mengungkap kebenaran, dan menolak tunduk pada ketakutan. me
Dwifungsi ABRI Tak Diberi Ruang di Revisi UU TNI
Publik diminta tak risaukank kembalinya Dwifungsi ABRI, Rachmat Hidayat: Revisi UU TNI Sama Sekali Tak Memberi Celah
JAKARTA.LombokJournal.com ~ Anggota Komisi I DPR RI H Rachmat Hidayat memastikan pengesahan revisi UU TNI dalam sidang paripurna pada 20 Maret 2025 lalu, sama sekali tidak menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata).
Sebaliknya, revisi tersebut justru telah memperkuat supremasi sipil dan menjadikan TNI lebik baik.
Rachmat Hidayat mengaku jadi korban langsung dari Dwifungsi ABRI di masa Pemerintahan Orde Baru. Karenanya, politisi senior PDI Perjuangan tersebut menegaskan akan menjadi orang pertama yang menentang revisi UU TNI tersebut sekiranya benar dijadikan alat mengembalikan Dwifungsi ABRI.
“Saya tahu betul bagaimana rasanya hidup di bawah Dwifungsi ABRI. Sebagai korban langsung Dwifungsi ABRI, saya yang pertama akan berdiri menentang revisi UU TNI jika itu membuka jalan bagi kembalinya militerisme di ranah sipil,” tandas Rachmat di Jakarta, Selasa (25/03/25).
Politisi kharismatik Bumi Gora tersebut menegaskan, sebagai anggota Panja Revisi UU TNI, tak sekalipun dirinya pernah absen, dan melewatkan pembahasan revisi UU 34/2004 tentang TNI ini.
Pembahasan dilakukan Panja dengan sangat kritis. Sangat ketat dan detail. Bahkan sampai penempatan titik dan koma dalam setiap frasa.
”Tidak hanya Fraksi PDI Perjuangan. Seluruh fraksi juga memiliki komitmen yang sama untuk menutup jalan dan celah kembalinya Dwifungsi ABRI,” ucap Rachmat.
Wakil rakyat dari Bumi Gora ini menekankan, tidak ada yang harus dicemaskan publik menyusul pengesahan revisi UU TNI tersebut. Sejarah kelam Dwifungsi ABRI tidak akan terulang. Revisi UU TNI benar-benar berjalan dalam koridor dan semangat reformasi.
Rachmat menuturkan, dahulu, ketika Dwifungsi ABRI diberlakukan Orde Baru, gaya pemerintahan benar-benar militeristik. Militer merasuk dalam setiap sendi kehidupan bernegara.
Di lembaga legislatif, mulai dari DPR RI hingga DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, militer memiliki Fraksi ABRI yang anggotanya ditunjuk, alih-alih dipilih melalui pemilu.
Gubernur dan bupati, wajib berasal dari tentara atau yang direstui tentara. Pimpinan partai politik di daerah juga berasal dari tentara.
Bahkan sampai kendali pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat seperti lurah dan kepala desa, juga berasal dari tentara.
Di masa Orde Baru, kata Rachmat, militer memiliki peran besar dalam politik dan birokrasi. Konsep Dwifungsi ABRI membuat militer tidak hanya bertugas dalam pertahanan. Tapi juga berperan dalam pemerintahan dan ekonomi.
Orde Baru menerapkan sistem pemerintahan yang sangat terstruktur, dengan militer sebagai pilar utama. Hasilnya, hari-hari, pengawasan ketat terhadap masyarakat diberlakukan, serta pendekatan represif untuk menjaga stabilitas dan kekuasaan.
Kontrol ketat terhadap kebebasan berpendapat juga diterapkan. Pers dibatasi melalui sistem Surat Izin Usaha Penerbitan Pers.
Alhasil, media massa bisa dibredel jika mengkritik pemerintah. Oposisi juga ditekan. Aktivis dan mahasiswa yang vokal akan mengalami penangkapan.
Rachmat tak akan pernah lupa, bagaimana Partai Demokrasi Indonesia (PDI), cikal bakal PDI Perjuangan saat ini, menjadi korban langsung gaya pemerintahan militeristik Orde Baru tersebut. Rachmat mengalami sendiri, bagaimana ketika mengikuti acara Rakernas PDI di Condet, Jakarta Timur, harus diuber-uber aparat keamanan.
Padahal, Rakernas tersebut hanyalah agenda tahunan rutin sebuah organisasi partai politik.
Pada Pemilu tahun 1987, PDI mencatatkan prestasi gemilang dengan memperoleh enam kursi di DPRD Lombok Timur. Menjadikan PDI kala itu harusnya berhak atas kursi pimpinan.
Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Militer yang masih memiliki Fraksi ABRI di DPRD tak rela. Pun Bupati Lombok Timur yang kala itu juga berasal dari tentara tak terima.
Mereka bergerak. PDI ditelikung. Kursi pimpinan justru menjadi milik Partai Persatuan Pembangunan, yang perolehan kursinya berada di bawah PDI.
Rachmat menegaskan, PDI tentu tak tinggal diam. Perlawanan yang tersedia melalui jalur konstitusional dilakukan. Dirinya yang saat itu menjadi pimpinan partai di daerah menjadi motor penggerak untuk melakukan perlawanan tersebut.
Puncaknya, pada tahun 1996, Rachmat dilengserkan oleh konspirasi oligarki kekuasaan dari kursi legislatif. Semua karena Rachmat memilih teguh mendukung Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum partai.
Bukan mendukung Soerjadi, Ketua Umum PDI yang kala itu diidentikkan sebagai boneka penguasa.
Rachmat menekankan, mengungkapkan kembali hal pahit yang pernah dialaminya sebagai pribadi maupun secara kelembagaan tersebut bukanlah untuk mengungkit luka lama.
Atau juga untuk menggiring kebencian terhadap pihak-pihak tertentu. Namun, semata demi pembelajaran bagi bangsa dan juga generasi penerusnya.
Karena itu, kata Rachmat, gaya pemerintahan militeristik ala Orde Baru tersebut cukuplah menjadi sejarah bagi Bangsa Indonesia, dan tak akan terulang kembali.
Itu sebabnya, politisi lintas zaman ini terpanggil untuk meluruskan situasi manakala saat ini sejumlah elemen bangsa menggelar aksi protes dan demonstrasi, karena merasa bahwa revisi UU TNI yang disahkan oleh DPR RI pada 20 Maret lalu mengembalikan Dwifungsi ABRI..
”Revisi UU TNI itu memastikan bahwa era militeristik Orde Baru tak akan kembali. Tidak ada celah Dwifungsi ABRI. Reformasi terus berjalan dan supremasi sipil tetap menjadi prinsip utama dalam demokrasi kita,” tandas Rachmat.
Politisi kharismatik ini mengungkapkan, selama RUU TNI tersebut dibahas di Panja, Utut Adianto, politisi PDI Perjuangan yang merupakan Ketua Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Panja, memberi kesempatan kepada semua fraksi untuk menyampaikan pandangannya.
Tak satupun fraksi menghendaki agar Dwifungsi ABRI kembali. Pembahasan pun dilakuikan dengan sangat saksama.
Anggota DPR RI yang senior seperti dirinya kata Rachmat, yang pernah punya pengalaman langsung hidup semasa pemerintahan yang militeristik di Orde Baru, juga dimintai tanggapan secara langsung oleh Ketua Panja.
Semua dengan kesepahaman bahwa revisi UU TNI tersebut memerlukan prinsip-prinsip kehati-hatian, kebijaksanaan, yang semuanya diletakkan dalam bingkai kepentingan bangsa dan negara.
Anggota Panja yang berasal dari mantan perwira TNI juga dimintai pandangan. Salah satunya kata Rachmat, adalah Mayor Jenderal TB Hasanuddin, politisi PDI Perjuangan, yang semasa berdinas pernah menjabat Sekretaris Militer Presiden.
Rachmat yang dalam setiap pembahasan di Panja duduk bersebelahan dengan TB Hasanuddin, mengetahui persis, bagaimana seorang Anggota Panja yang mantan perwira juga tak terbersit sama sekali keinginannya menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI.
Memang revisi UU TNI ini dilakukan saat ini, kata Rachmat, karena memang untuk menjawab tantangan yang sudah jauh berbeda dibanding dengan tantangan saat UU TNI tersebut disahkan dua dekade silam.
Karena itu, revisi UU TNI ini hanya mencakup tiga koridor. Pertama, menjadikan bagaimana TNI bisa memperkuat kerja sama TNI dengan masyarakat. Kedua, TNI memiliki kepastian terkait tugas prajurit di ranah sipil atau di luar tugas militer.
Ketiga, terkait perubahan batas usia pensiun TNI, yang akan membantu prajurit dan keluarga mereka dalam memaksimalkan sumber daya.
”Tidak perlu ada kekhawatiran Dwifungsi ABRI setelah revisi UU TNI ini disahkan. Militerisme dalam politik telah menjadi bagian dari sejarah. Dengan revisi UU TNI, kita justru menegaskan bahwa pemerintahan tetap berada di tangan sipil, sesuai prinsip demokrasi,” tegas Rachmat. (*)
Gubernur Miq Iqbal, Bukber Jadi Kickoff Bangun Daerah
Menurut Gubernur Miq Iqbal, putra daerah yang berkiprah di pemerintahan pusat untuk bersama sama menjalin sinergi dan koordinasi intens dengan yang di daerah
MATARAM.LombokJournal.com ~Gubernur NTB, H L Muhamad Iqbal atau Gubernur Miq Iqbal berharap sinergidan koordinasi sebagai langkah awal mewujudkan NTB Makmur Mendunia.
Hal itu disampaikan Gubernur Miq Iqbal saat menggelar Buka Puasa bersama dengan anggota DPR RI, DPD, pejabat negara asal Nusa Tenggara Barat dan DiasporaPemerintah Provinsi.
Menurut Gubernur Miq Iqbal kesempatan itu menjadi kickoff bagi kita semua untuk membangun daerah.
“Terutama putra daerah yang sekarang berkiprah di pemerintahan pusat untuk bersama sama menjalin sinergi dan koordinasi intens dengan kami di daerah”, ujar Gubernur Miq Iqbal di Pendopo Gubernur, Senin (24/03/25).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur didampingi Wakil Gubernur Hj Indah Dhamayanti Putri, SE, M.IP, Sekretaris Daerah, Drs HL Gita Ariadi, M.Si, para Kepala OPD dan Pimpinan DPRD NTB menerima anggota DPR RI, diantaranya H Nanang Samodra, Johan Rosihan, H Fauzan Halid, Hj Evi Apita Maya, Muhammad Rifki Farabi dan lainnya.
Masing masing menyampaikan beberapa peluang program dan kebijakan yang dinilai potensialbagi NTB.
Bahkan H Fauzan Halid mengatakan, keberadaan putra daerah di level pusat dapat saja menguatkan daerah untuk bersaing dengan daerah lain.
Misalnya, seperti dikatakan anggota DPR RI, H Nanang Samodra yang menawarkan pemanfaatan dana haji melalui Badan Penyelenggara Haji (BPH) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengingat jumlah jamaah haji NTB yang cukup besar untuk pembangunan.
Sementara, anggota DPR RI, H Johan Rosihan mengemukakan program ketahanan pangan nasionalyang menjadi fokus komisinya untuk NTB dapat menawarkan konsep dan perencanaan program ini di daerah.
Demikian pula dengan infrastruktur yang sejalan dalam mendukung program pengentasan kemiskinanNTB serta pembenahan pariwisata serta program unggulan Pemprov NTB lainnya dapat dibuat buku saku dan dikoordinasikan intens.
Pemerintah Provinsi NTB berharap, gelar buka bersama ini selain sebagai ajang silaturahmi juga membuka peluang hadirnya event event nasional dan internasional dari pejabat negara yang hadir serta mengawal program dan kebijakan pembangunan di level pusat.
Untuk diketahui, NTB memiliki sebanyak 11 anggota DPR RI Dapil NTB dan 4 anggota DPD yang diharapkan dapat berkontribusi maksimal mewujudkan visi misi NTB Makmur Mendunia. jm
