Kegiatan lariu santai oleh Sheraton Senggigi Beach itu diharapkan menjadi kegiatan yang bisa berdampak langsung bagi peserta dan pemerima amal.
SENGGIGI.LombokJournal.com ~ Salah satu Sanggraloka Pantai di Senggigi yakni Sheraton Senggigi Beach Resort menjadi tuan rumah kegiatan lomba lari bertajuk Road to Give Lombok yang diinisiasi Marriot International merayakan sepuluh tahun inisiatif Road to Give.
Tema yang diangkat tahun ini yakni empowering children’s education together yang mana hasil dari kegiatan akan disumbangkan ke pada tujuh sekolah di Kabupaten Lombok Utara dalam bentuk materi pembelajaran.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sheraton Senggigi Beach, pada hari Minggu (20/10/24) itu, melalui rute sepanjang 10 kilo meter, melewati kawasan Senggigi di mana para peserta sembari berlari sekaligus menggalang dana. Kemudian disalurkan kepada Bali Children Foindation melalui program Lombok Project.
Dikemas dengan nuansa kekeluargaan yang menyenangkan, lari santai diharapkan menjadi kegiatan yang bisa berdampak langsung bagi peserta dan pemerima amal.
Dikatakan Manajer Umum Sheraton Senggigi Beach Resort, Francisca Thorogood kegiatan ini harus jadi ajang menyenangkan bagi keluarga dan komunitas sembari beramal untuk pendidikan.
“Kami sangat antusias untuk dapat berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih baik untuk anak-anak Lombok melalui kegiatan ini,” ujar Fransisca.
Kegiatan sendiri didukung oleh beberapa perusahaan baik skala lokal maupun nasional. Diantara sponsor kegiatan yakni Bank Mandiri: KCP Senggigi, KCP Narmada, Bank Mandiri Mitra UMKM, PLN wilayah NTB, The Westin Resort dan Spa Ubud Bali, Four Poin oleh Sheraton Makassar, Aloft Bali Kuta at Beachwalk, Fairfield by Marriot Bali Kuta Sunset Road, Sheraton Mustika Yogyakarta Resort, The Sira, a Luxury Collection Resort and Spa Lombok dan Moxi Bandung.
Untuk diketahui Road to Give adalah kegiatan yang digagas oleh Marriot Intenasional yang saat ini memasuki tahun ke sepuluh.
Digagas dengan tujuan penggalangan dana guna memberi dampak positif bagi masyarakat lokal melalui ‘Lari Amal’. AST
Komunikasi Profetik, Materi Kuliah Agus Purbathin Hadi
Agus Purbathin Hadi membicarakan komunikasi profetik, merupakan kerangka baru dalam ilmu komunikasi dengan perspektif Islam
Catatan Manajemen: Agus K Saputra
LombokJournal.com ~ Akhirnya bisa bertemu dengan Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Mataram, Agus Purbathin Hadi. Senior dan “guru” menulis saya. Saat di SMA dan Kampus.
“Saya homebase di Prodi Ilmu Komunikasi. Gedungnya di sebelah Rektorat, arah pintu ke luar, belakang ATM Bersama. Silakan datang kapan sempatnya. Saya di kampus dari jam 8, dan jam 4 sore saya olahraga pernafasan,” kata Agus Purbathin Hadi
Begitulah kak Agus merinci detil tempat pertemuannya. Sebagaimana tulisan-tulisan lepasnya, senantiasa menggambarkan suasana sehingga membuat kita sebagai pembaca serasa hadir di tempat tersebut.
Materi “kuliah” apa yang saya dapatkan hari ini? Salah satunya tentang Komunikasi Profetik. Apa itu?
Komunikasi profetik merupakan istilah baru dalam khazanah ilmu komunikasi. Mengacu pada pola komunikasi kenabian Rasulullah Muhammad SAW yang sarat dengan kandungan nilai dan etika.
Dan menjadi kerangka baru praktik ilmu dalam perspektif lslam yang terintegrasi dengan kajian ilmu komunikasi yang sudah berkembang sebelumnya.
Melansir Kompas.com, Feri Purnama dalam buku Jurnalisme Profetik (2023), kata profetik didasarkan pada peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Kata profetik erat kaitannya dengan etika atau segala sesuatu yang besifat etis. Profetik tidak termasuk kategori ilmu, apalagi terapan.
Profetik adalah kesadaran sosiologis para nabi dalam sejarah, untuk mengangkat derajat hidup manusia, juga memanusiakan manusia. Kata tersebut juga mengacu pada kesadaran para nabi untuk membebaskan manusia dan membawa semua manusia beriman kepada Tuhan.
Dikutip dari situs Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang disebut itu merupakan jenis komunikasi yang mengacu pada pola komunikasi Nabi Rasulullah Muhammad SAW, yang kental dengan etika dan nilai moralnya.
Pada intinya merupakan kerangka baru dalam ilmu komunikasi yang menggunakan perspektif Islam.
Menyebut Abdul Rasyid Ridho (Komunikasi Profetik Qur’ani, 2021), komunikasi profetik merupakan pengembangan dari konsep ilmu sosial profetik (ISP) yang pernah digagas oleh Kuntowijoyo.
Dalam Harian Republika tanggal 7-9 Agustus 1997, Kuntowijoyo menulis gagasannya tentang ISP dengan judul Menuju Ilmu Sosial Profetik. Sekitar pertengahan tahun 1980-an Kuntowijoyo sering sekali mendiskusikan gagasan ISP pada berbagai kesempatan diskusi. Pada mula gagasan ini telah ditulis dalam karya Kuntowijoyo yang sangat monumental yakni Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi tahun 1991.
Paradigma ISP ini berasal dari tafsir al-Qur’an yang berbunyi: “Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah” (QS. Ali Imran/3: 110). Kuntowijoyo menyerap ayat tersebut secara filosofi yakni masyarakat utama (khairu ummah), kesadaran sejarah (ukhrijat linnas), liberasi (amar ma’ruf), humanisasi (nahi mungkar), dan transendensi (al-iman billah).
Ide ISP menurut Kuntowijoyo bersumber dari berbagai tulisan Muhammad Iqbal dan Roger Geraudy lalu mengambil spirit realitas kenabian (prophetic reality) yang telah diusung oleh tokoh tersebut. Sehingga ISP yang diusung oleh Kuntowijoyo ini bisa menjadi penyeimbang paradigma ilmu sosial yang berkembang sekarang.
Konsep yang dikemukakan Kuntowijoyo dalam ilmu sosial profetik itu meliputi tiga hal yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi.
Humanisasi merupakan upaya untuk mengembalikan hakikat kepada kodratnya. Sedangkan liberasi adalah usaha pembebasan manusia dari struktur sosial yang tidak adil dan tidak memihak rakyat lemah.
Keduanya antara humanisasi dan liberasi harus dilakukan karena sebagai manifestasi keimanan kepada Tuhan karena memang Tuhan memerintahkan manusia menata kehidupan sosial secara adil. Adapun transendensi adalah upaya mengembalikan fitrah manusia yang sesuai dengan agama.
Bagi saya, Komunikasi Profetik sebagai tambahan penguatan yang sangat penting. Dari apa yang saya urai dalam diskusi awal: Komunikasi dengan Sang Pencipta. Sebagai hidden strategy dalam menjalankan roda bisnis/usaha.
Dalam praktik menjalankan bisnis perusahaan, maka pilar komunikasi (bisnis) saya tempatkan di urutan pertama. Dengan empat item turunan penting yaitu komunikasi:
dengan team kerja/internal
dengan mitra/pelanggan/eksternal
dengan sang pencipta sebagai hidden strategy
dengan diri sendiri/kontemplasi sebagai wujud syukur
Sebagaimana kita ketahui bersama. Tujuan utama untuk bisnis adalah menyampaikan informasi secara efektif, memastikan kejelasan dan pemahaman di antara semua pemangku kepentingan.
Komunikasi bisnis memainkan peran yang cukup penting dalam manajemen tim, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, kolaborasi, dan yang terpenting, dalam mencapai tujuan bisnis Anda secara keseluruhan. Dan merupakan landasan dari sebuah mesin yang berfungsi dengan baik. Akan membantu mencegah kesalahpahaman, menyederhanakan proses, menumbuhkan budaya tempat kerja yang positif, dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis secara keseluruhan.
Mengutip www.broadly.com untuk saat ini, mari kita lihat. Manfaat dari komunikasi internal yang efektif, sebagai berikut:
Keterlibatan yang Lebih Baik: Karyawan yang terlibat secara emosional terlibat dalam pekerjaan mereka. Dan efektif mendorong keterlibatan dengan membuat karyawan tetap terinformasi dan terhubung dengan misi organisasi.
Peningkatan Semangat Kerja: Ketika karyawan merasa mendapat informasi dan didengarkan dengan baik, semangat kerja akan meningkat pesat. Budaya tempat kerja yang positif, yang diperkuat melalui saluran yang efektif, akan menghasilkan kepuasan kerja yang lebih besar.
Kolaborasi yang Lebih Baik: Tim yang berkomunikasi secara efektif berbagi ide, memberikan umpan balik yang membangun, dan bekerja dengan lancar menuju tujuan bersama.
Lebih Sedikit Konflik: Miskomunikasi merupakan tempat berkembang biaknya konflik. Ketika berlangsung transparansi, kesalahpahaman dapat diminimalkan, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya konflik.
Penurunan Pergantian Karyawan: Karyawan cenderung bertahan di organisasi tempat mereka merasa dihargai dan terhubung. Saluran informasi yang efektif berkontribusi pada lingkungan tempat kerja yang positif, yang berujung pada penurunan pergantian karyawan.
Peningkatan Layanan Pelanggan: Komunikasi eksternal sering kali mencerminkan apa yang berlangsung di internal. Karyawan yang memahami peran mereka dan merasa didukung lebih siap untuk memberikan layanan pelanggan yang sangat baik, sehingga menciptakan citra positif bagi perusahaan.
Jika Anda menyukai statistik, Anda juga akan menyukai bagian ini. Mari kita lihat beberapa fakta komunikasi bisnis internal yang paling menarik (Sumber: Kristina Martic dalam Haiilo).60% perusahaan tidak memiliki strategi jangka panjang untuk komunikasi internalmereka
Hanya 13% karyawan yang menggunakan intranet mereka setiap hari
74% karyawan merasa kehilangan berita perusahaan
72% karyawan tidak memiliki pemahaman penuh tentang strategi perusahaan
87% orang menggunakan telepon seluler untuk berkomunikasi di tempat kerja setidaknya sekali seminggu
Produktivitas karyawan meningkat sebesar 20 hingga 25% di organisasi yang karyawannya saling terhubung
38% perusahaan mengalami peningkatan jumlah karyawan jarak jauh
Hanya 23% eksekutif yang mengatakan bahwa perusahaan mereka sangat baik dalam menyelaraskan tujuan karyawan dengan tujuan perusahaan
60% orang menghadapi krisis setidaknya sebulan sekali karena masalah komunikasi
29% karyawan mengatakan bahwa komunikasi bisnis internal yang buruk adalah alasan kegagalan proyek
Hanya 40% profesional IC yang percaya bahwa karyawan memahami “dengan baik” atau “sangat baik” kontribusi yang mereka berikan terhadap strategi organisasi mereka
62% email yang diterima karyawan tidak penting
60,8% karyawan mengatakan mereka kadang-kadang atau sering mengabaikan email di tempat kerja
47,7% karyawan mengatakan bahwa menerima lebih sedikit email di tempat kerja kemungkinan akan meningkatkan kebahagiaan mereka
Karyawan 75% lebih cenderung menonton video daripada membaca teks
Hanya 24% profesional IC yang menganggap mereka menggunakan saluran komunikasi mereka secara efektif
Organisasi dengan program perubahan dan komunikasi yang efektif memiliki kemungkinan 3,5 kali lebih besar untuk mengungguli rekan-rekannya
28% pemimpin melaporkan komunikasi yang buruk sebagai penyebab utama kegagalan penyelesaian proyek dalam jangka waktu awal
77% karyawan menaruh ponsel mereka di dekat tempat kerja
Hanya 17% pengusaha yang menganggap manajer lini adalah komunikator yang baik
“Menurut saya, sebaiknya komunikasi dengan sang pencipta berada di urutan pertama. Bukankah pertemuan kita saat ini bagian dari Qada dan Qadar-Nya,” saran kak Agus di akhir pertemuan. ***
Anggota DPRD Jangan Lakukan Reses di Masa Kampanye
Anggota DPRD yang reses di masa kampanye ditengarai rentan melakukan kampanye terselubung, yang melanggar aturan yang telah ditetapkan KPU
LOBAR.LombokJournal.com ~ Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah memasuki masa kampanye, dimulai 25 September sampai 23 November 2024. Dalam kurun masa kampanye itu, beberapa pihak salah satunya anggota DPRD Kabupaten/Kota rentan melakukan kampanye terselubung dan melanggar peraturan yang sudah ditetapkan KPU.
Kegiatan reses anggota DPRD yang dilakukan di masa kampanye sangat rentan disusupi kampanye terselubung.
Hal ini dimungkinkan karena anggota DPRD berafiliasilangsung dengan masing-masing Pasangan Calon (Paslon) melalui partai pendukung.
Untuk menghindari kampanye terselubung itu, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Lingsar melalui ketuanya Ihromil Islam meminta anggota dewan tidak melakukan kegiatan reses di masa kampanye khususnya di wilayah Kecamatan Lingsar.
Kegiatan reses yang jadi atensi Ihromil dilakukan oknum dewan Lombok Barat Daerah Pemilihan (Dapil) lima, Narmada-Lingsar.
Reses yang diawasi langsung oleh Panwascam beserta jajaran itu sempat menuai kritik dari oknum dewan tersebut lantaran reses dianggapnya tidak menjadi bagian dari kampanye Paslon melainkan menjalankan tugas seorang legislator daerah.
Menurut Ihromil, memang yang bersangkutan tidak menyinggung dukungannya ke salah satu Paslon tetapi kemungkinan untuk melakukan kampanye tetap ada bila Panwascam tak lakukan pengawasan langsung.
“Memang tidak ada bahasan kampanye karena diawasi. Bagaimana kalau kami tidak awasi? Tidak ada yang tahu,” ujjar Ihromil di Lingsar, Sabtu (19/10/34).
Untuk diketahui Reses sendiri merupakan kegiatan anggota DPRD untuk menyerap aspirasi langsung dari Konstituennya.
Reses DPRD adalah masa di mana anggota DPRD tidak melakukan kegiatan di dalam gedung legislatif, melainkan kembali ke Dapil masing-masing untuk bertemu dengan konstituen.
Tujuan utama reses adalah menyerap aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah di daerah, serta menyampaikan program kerja DPRD kepada masyarakat.
Pada masa reses, anggota DPRD biasanya mengadakan pertemuan, diskusi, atau kunjungan kerja di daerah-daerah mereka untuk mendengarkan langsung keluhan, usulan, dan masukan dari masyarakat.
Hasil dari kegiatan reses ini kemudian dilaporkan dan dibahas dalam sidang-sidang DPRD untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan atau penyusunan peraturan daerah. ast
Silaturahmi Kapolda NTB ke Pendopo Gubernur
Pj Gubernur NTB saat menerima silaturahmi mengucapkan selamat kepada Irjen (Pol) Hadi Gunawan sebagai Kapolda NTB yang baru.
MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin menerima silaturahmiKapolda NTB Irjen (Pol) Hadi Gunawan beserta jajaran utama di Pendopo Gubernur, Jum’at (18/10/2024).
Kapolda NTB dan Pj Gubernur
Pj Gubernur NTB mengungkapkan rasa syukur atas kunjungan silaturahmi dan menyampaikan ucapan selamat kepada Irjen (Pol) Hadi Gunawan sebagai Kapolda NTB yang baru.
“Selamat kepada Kapolda NTB. Semoga kerja sama dan kolaborasiantara Pemerintah Provinsi NTB dan Polda NTB semakin kuat dalam mewujudkan pembangunan dan kedamaian bagi masyarakat di NTB,” harapnya.
Hassanudin menyampaikan, pertumbuhan ekonomi di NTB semakin baik dari tahun ke tahun. Selain itu, inovasi–inovasi yang terus dikembangkan pemerintah Provinsi NTB menunjukkan hasil yang semakin bagus.
“Saya semakin tersanjung dengan inovasi dan pembangunan di NTB. Kami juga akan dukung penuh program-program dari Kapolda NTB,” tuturnya.
Di pihak lain, Kapolda NTB Irjen (Pol) Hadi Gunawan menyampaikan beberapa kebijakan yang menjadi fokus Polda NTB saat ini, di antaranya mewujudkan Pilkada NTB yang damai dan aman.
“Saya pastikan semua anggota tetap netral, menyukseskan Pilkada NTB,” tegas Pria Kelahiran Lombok Timur tersebut.
Kapolda NTB mendorong masalah pemberantasan korupsiharus benar-benar ditegakkan. Begitu pula dengan kebijakan tertib berlalu lintas bagi masyarakat lebih mengedepankan hubungan psikologis dari pada ekonomi.
“Mudah-mudahan kita dan pemerintah Provinsi NTB bisa bekerja sama dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat NTB,” tegasnya.
Dalam silaturahmi tersebut, Pj Gubernur NTB didampingi para Staf Ahli, Para Asisten, Kadis Perhubungan, Kadis Sosial, Kadis Pariwisata, Ka Kesbangpol, Kasat Pol PP, Karo Hukum, Karo Pemerintahan, Karo Adpim dan Plh Kadis Kominfotik.
Hal itu dikatakan Pj Gubernur ketika menghadiri Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun 2024, bertajuk “It’s Time to Prioritize Mental Health in Workplace”, bertempat di pelataran Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, (18/10/24).
“Disadari, masih banyak tempat kerja yang kesehatan jiwa sering terabaikan, karena lingkungan kerja yang tidak kondusif dan kerja yang berlebihan serta atau kurangnya dukungan terhadap pekerja yang dapat memicu kesehatan mental,” ujarnya.
Karena itu Pj Gubernur mengajak untuk memastikan para pekerja dalam lingkungan kerja yang kondusif sehingga tercipta aktivitas bekerja dengan optimal mampu memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat.
“Saya yakin lingkungan kerja di RSJ ini sangat baik dan produktif,” tandasnya.
Pj Gubernur NTB mengingatkan peringatan hari kesehatan jiwa sedunia ini menjadi momentum bagi semuanya untuk lebih peduli dan aktif dalam mendukung kesehatan jiwa di tempat kerja.
“Mari kita jadikan lingkungan tempat kerja yang ramah mental sehingga setiap individu bisa dengan penuh semangat, produktivitas dan aman,” imbuhnya.
Turut hadir diantaranya, Kepala OPD lingkup Pemprov NTB, stakeholders terkait lainnya beserta tamu undangan. san/dyd
Jilbab Ijo Rohmi-Firin, akan Kembangkan Perikanan dan Kelautan
Jilbab Ijo Rohmi Firin akan optimalkan sektor Kelautan dan Perikanan, untuk kembalikan Kejayaan Bahari NTB
MATARAM.LombokJournal.com ~ Pasangan Cagub dan Cawagub NTB nomor urut 1, Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah dan Ir H W Musyafirin atau Jilbab Ijo Rohmi-Firin, bertekad dorong pengembangan sektor perikanan dan kelautan demi mengembalikan kejayaan bahari.
Potensi bahari NTB memang luar biasa. Daerah ini pernah meraih kejayaan sebagai daerah terbesar untuk budidayadan ekspor mutiara laut selatan (south sea pearl), pernah menjadi eksportir terbesar komiditi Lobster dan udang, serta beragam ikan tangkapan.
Jilbab Ijo Rohmi-Firin menilai, jika potensi bahari ini dikelola dengan serius dan tepat, maka akan bisa mendorong percepatanpertumbuhan ekonomi baru.
Termasuk perluas lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan khususnya bagi masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil di NTB.
“Sumber daya bahari kita, perikanan dan kelautan di NTB sangat kaya, namun di saat yang sama kawasan pesisir dan pulau kecil masih menjadi kantung penyumbang angka kemiskinan di NTB. Itu artinya, ada yang harus kita benahi, dan Rohmi Firin InsyaAllah akan memperhatikan sektor bahari sebagai prioritas,” kata Hj Sitti Rohmi Djalilah sebagai ikon Jilbab Ijo, Jumat (18/10/24).
Rohmi mengatakan, potensi kelautan dan perikanan NTB cukup besar dengan memiliki luas perairan laut hingga 29.159 kilometer persegi dengan panjang garis pantai 2.333 kilometer.
NTB juga dikaruniai dengan keberadaan pulau pulau kecil. Sebagian di antaranya mendunia dengan potensi pariwisatanya seperti tiga Gili di Lombok Utara.
Data pulau-pulau kecil di Provinsi NTB terdapat pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintah dan Pulau.
Dalam keputusan tersebut terdapat 403 pulau kecil di NTB yang tersebar di Lombok Barat sebanyak 126 pulau; Lombok Tengah 44 pulau; Lombok Timur 65 pulau; Kabupaten Sumbawa 23 pulau; Kabupaten Bima 23 pulau; Dompu 58 Pulau; Kabupaten Sumbawa Barat 19 pulau dan Lombok Utara 3 pulau.
“Wilayah laut kita sangat luas dan kita jiga punya ratusan pulau kecil, ini berkah sumber daya alam yang semestinya bisa dikelola dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Ummi Rohmi yang dikenal dengan ikon Jilbab Ijo
Data Dinas Kelautan dan Perikanan NTB menyebutkan, potensi produksi perikanan tangkap NTB bisa mencapai 185.518 ton per tahun.
Potensi tersebut antara lain berasal dari perairan pantai yang bisa mencapai 67.906 ton per tahun dan dari perairan lepas pantai sebesar 61.957 ton per tahun.
Sementara khusus dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) saja, potensi perikanan tangkap NTB bisa mencapai 298.576 ton per tahun.
Hal tersebut telah menjadikan NTB selama ini dikenal sangat kaya dengan berbagai jenis ikan tangkap seperti cakalang, tongkol, tuna, cumi-cumi, ikan ekor kuning, ikan hiu botol, udang, dan ikan hias.
Dari sektor budidaya, potensinya pun tak kalah besar. Sektor budidaya laut memiliki potensi areal seluas 72.862 hektare, budidaya air payau dengan potensi areal seluas 27.927 hektare, dan budidaya air tawar dengan potensi seluas 31.758 hektare.
Jilbab Ijo menegaskan, Pemerintah Provinsi harus hadir di tengah masyarakat pesisir dan pulau kecil. Sehingga jangan sampai ada ironi, di tengah kekayaan bahari terdapat kantung kemiskinan di masyarakat pesisir dan pulau kecil.
“Di saat saya menjabat Wakil Gubernur, masalah kemiskinan di pesisir dan pulau kecil juga menjadi perhatian. Kita mencoba mengelaborasikan percepatan Posyandu Terpadu atau posyandu keluarga di Desa dan Kelurahan Pesisir, ada juga sentuhan pembinaan untuk UMKM yang terintegrasi dengan desa wisata. Namun itu semua belum cukup, ke depan Rohmi Firin akan lebih mengoptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau kecil,” katanya.
Ummi Rohmi menambahkan, saat ini dari sekitar 1.150 jumlah Desa dan Kelurahan yang ada di NTB, hanya sekitar 93 desa atau kelurahan yang termasuk dalam kategori desa dan kelurahan pesisir.
Menurutnya bukanlah hal yang sulit untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat di 93 desa dan kelurahan tersebut, asalkan ada good will dari pemimpin.
“APBD kita pasti cukup, tinggal ada good will atau tidak untuk berpihak kepada sektor bahari, perikanan dan kelautan kita, dan Rohmi Firin akan mengeksekusi kebijakan yang pro rakyat,” tegas Ummi Rohmi.
Cucu Perempuan Pertama Pahlawan Nasional, Maulana Syaikh TGKH M Zainuddin Abdul Madjid ini mengaku, merasa sedih jika masih ada ironi kekayaan bahari dan kemiskinan pesisir.
Menurut Ummi Rohmi, data komoditas ekspor NTB yang tercatat di BPS menyebutkan kelompok komoditas ekspor Provinsi NTB yang terbesar adalah Ikan dan Udang yang hampir mencapai 57,63 persen dari total komoditas ekspor NTB.
“Ikan dan udang kita dieskpor ke negara tujuan Amerika Serikat, Singapura, Malaysia dan Taiwan. Nilainya sangat besar, namun mengapa masyarakat pesisir masih banyak yang belum sejahtera??. PR inilah yang akan Rohmi Firin selesaikan jika InshaaAllah kami terpilih memimpin NTB,” katanya.
Lebih jauh, Jilbab Ijo selain kolaborasi dengan Kabupaten dan Kota yang ada di NTB, pengembangan sektor perikanan da kelautan juga perlu dikolaborasikan dengan Provinsi lain. Utamanya Provinsi yang termasuk dalam kategori Provinsi Kepulauan.
Seperti diketahui, Provinsi NTB termasuk sebagai salah satu dari 8 Provinsi di Indonesia yang dikategorikan sebagai Provinsi Kepulauan, selain Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.
Delapan Provinsi ini sudah membentuk Badan Kerja Sama (BKS Provinsi Kepulauan) yang saat ini terus mendorong agar RUU Daerah Kepulauan segera disahkan oleh DPR RI.
“Sebagai bagian dari BKS Provinsi Kepulauan tentu NTB juga akan berperan aktif dan terus menjalin komunikasi kerja sama dengan Provinsi lainnya,” katanya.
Ummi Rohmi mencontohkan, proyek pemerintah pusat yakni Kampung Lobster di Teluk Jukung, Desa Telong Elong, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur. Kawasan ekonomi terpadu yang diresmikan KKP pada pertengahan 2022 silam, saat ini terkesan kurang maksimal berjalan. Padahal jika bisa dikelola dengan baik akan luar biasa manfaat ekonominya.
Ia menilai, untuk masalah seperti itulah Pemerintah Provinsi harus proaktif berkomunikasi dengan Kementerian di tingkat pusat. Dan hal itu akan dilakukan Rohmi Firin.
“Rohmi Firin akan berikhtiar untuk mengembalikan kejayaan bahari NTB, mengentaskan kemiskinan di pesisir dan memaksimalkan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan ekonomi di kawasan pesisir dan pulau kecil,” katanya.
Menurut Ummi, sektor bahari menjadi wajah NTB sebagai Provinsi Kepulauan. Jangan ada lagi kaum perempuan yang menderita kemiskinan di saat suaminya melaut. Semua harus diberdayakan. Kaum perempuan pesisir harus dibina untuk memiliki usaha dan bisa mandiri dengan produk0produk lokal mereka.
“Sudah ada beberapa desa dan kelurahan pesisir yang menjadi desa wisata dengan potensi kuliner sea food. Hal seperti ini yang perlu difasilitasi dan dikembangkan ke desa lainnya,” kata Ummi Rohmi.
Hal tersebut selaras dengan visi ke tiga dari delapan visi Jilbab Ijo Rohmi Firin, yakni mempercepat kemajuan ekonomi dan pariwisata berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat dan penurunan angka kemiskinan di NTB. (adv)
Indeks Keterbukaan Iinformasi Publik NTB Kategori BAIK
Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) NTB berada pada peringkat 7 hasil IKIP 2024 dengan score 81,71
JAKARTA.LombokJournal.com ~ Komisi Informasi Pusat (KIP) melaunching Indeks Keterbukan Informasi Publik (IKIP) 2024, diikuti oleh 34 Badan Publik dari 34 Provinsi se Indonesia, Kementerian, Lembaga, BUMN dan Badan Publik pusat lainnya, Kamis (17/10/24).
Launching ini dibuka Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro dan dihadiri seluruh Komisioner KI Pusat dan Sekretariat KI Pusat.
Melalui kanal Youtube milik Komisi Informasi, Sekretariat PPID Utama Provinsi NTB melaporkan, Wakil Ketua KI Pusat Gde Narayana dalam pemaparan sekaligus mengumumuman pemeringkatan IKIP 2024.
Provinsi NTB berada pada peringkat 7 hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2024 dengan score 81,71. Dengan score ini NTB kini berada di atas atau berhasil mengungguli Provinsi Aceh yang tahun sebelumnya Aceh berada pada peringkat I Nasional.
Pemeringkatan NTB berada dibawah provinsi Jabar, Jatim, Kaltim, Sulteng, Sumut dan Kalbar.
Berikutnya dibawah NTB ada provinsi Aceh di peringkat 8, Riau peringkat 9 dan Kalsel puas pada peringkat 10.
Berikut urutan hasil lengkap perolehan score dan pemeringkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2024:
Provinsi Jawa Barat: 85.22
Jatim: 83,83
Kaltim: 82,25
Sulteng: 82,16
Sumut: 82,07
Kalbar: 81,97
NTB: 81,71
Aceh: 81,33
Riau: 81,25
Kalsel: 81,22
Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro menjelaskan, Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024 berada pada situasi sedang dengan skor 75,65 meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini menjadi momentum untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik.
Meski peningkatannya tidak signifikan, namun menunjukkan progres yang baik.
“IKIP 2024 berada pada situasi sedang dengan skor 75,65. Hasil ini meningkat apabila dibandingkan pelaksanaan IKIP 2023 dengan skor 75,4,” ujarnya saat peluncuran IKIP 2024 dimaksud.
Menurutnya, awal digelarnya IKIP pada 2021, terjadi peningkatan skor yang konsisten selama empat tahun berturut-turut. Pada 2021, skor nasional IKIP berada pada angka 71,37, naik menjadi 74,43 pada 2022 dan terus naik hingga 2024.
“Peningkatan juga diikuti dengan kenaikan skor di sejumlah provinsi yang menunjukkan sudah ada upaya hadirnya keterbukaan informasi publik dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat,” terangnya.
KI Pusat disebut Dony, bahwa sejatinya dengan pelaksanaan IKIP 2024, ingin memotret tiga kewajiban generik negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak setiap warga negara dalam mendapatkan informasi publik.
Ia menambahkan, bahwa penyusunan IKIP oleh Komisi Informasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran indeks keterbukaan informasi di tingkat provinsi dan Nasional.
Donny menjelaskan, IKIP disusun berdasarkan 20 indikator dari tiga lingkungan yang diukur, yaitu lingkungan fisik/politik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan hukum dengan melibatkan 340 informan ahli daerah yang berasal dari 10 informasi di setiap provinsi dan 17 informan ahli tingkat nasional.
Ia mengingatkan, pelaksanaan Indeks KIeterbukaan Informasi Publik (iKIP) 2024 menjadi sarana bagi KIP untuk mendorong komitmen pemerintah dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik, baik melalui ketersediaan regulasi maupun melalui kebijakan anggaran yang memadai. her
Kejuaraan Paralayang Tingkat Nasional di Sky Lancing Loteng
Pj Gubernur berterima kasih pada Pnglima TNI YANG memilih Sky Lancing di Lombok Tengahsebagai lokasi event kejuaraan Paralayang 2024
LOTENG.LombokJournal.com ~ Kejuaraan Paralayang Piala Panglima TNI Tahun 2024 dibuka Pj Gubernur NTB Hassanudin di Sky Lancing Lombok Tengah, Kamis (17/10/24).
150 peserta dari seluruh wilayah Indonesia mengikuti acara kejuaraan Paralayang yang berlangsung sejak 17 hingga 20 Oktober 2024 mendatang.
L okasi open tournament Paralayang di Sky Lancing Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Hassanudin berterima kasih kepada Panglima TNI yang telah memilih Sky Lancing, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai lokasi event open tournament Paralayang 2024, dalam rangka HUT ke -79 TNI.
“Terima kasih Bapak Panglima TNI telah memilih Sky Lancing, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai lokasi event Open Tournament kejuaraan Paralayang 2024, dalam rangka HUT ke -79 TNI,” ungkap Hassanudin.
Dipilihnya Provinsi NTB sebagai tuan rumah event Open Tournament Paralayang 2024, diharapkan dapat memantapkan NTB sebagai sport tourism destination, khususnya sebagai tuan rumah perhelatan PON pada 2028 mendatang.
“Semoga event-event seperti ini semakin memantapkan NTB yang akan menjadi tuan rumah perhelatan PON pada 2028 mendatang,” harapnya.
Pj Gubernur juga mengajak sejumlah kepala OPD berfoto bersama dengan latar gugusan perbukitan dan panorama laut yang indah.
“Lombok memang sangat indah. Jadi mari kita senantiasa rawat dan anugerah luar biasa ini dengan menjaga kelestariannya, kebersihan lingkungannya dan keindahannya,” ungkapnya.
Open Turnamen kejuaraan Paralayang menjadi meriah dengan hiburan Gendang Beleq dan Atraksi Peresean khas seni budaya dari Lombok NTB.
Sky Lancing ini juga disiapkan akan menjadi salah satu venue penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. novita/her
DPRD Harus Punya Orientasi Kesejahteraan Masyarakat
DPRD NTB menggelar rapat untuk menentukan alat kelengkapan dewan dan memastikan lembaga dewan perwakilan ini bekerja melakukan fungsinya.
MATARAM.LombokJournal.com ~ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi dalam membangun daerah harus sama sama memiliki orientasi kesejahteraan masyarakat.
Hal itu dikatakan Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin dalam pengambilan sumpah dan janji Ketua dan Wakil Ketua DPRD di gedung dewan Jalan Udayana Mataram, Rabu (16/10/24).
“Kita percaya dengan semangat, integritas dan pengalaman para pimpinan dewan terpilih akan memajukan daerah tercinta,” ujar Hassanudin.
Ditambahkannya, Ketua Dewan terpilih Hj Baiq Isvie Rupaeda adalah pimpinan dewan tiga periode bersama tiga Wakil Ketua Lalu Wirajaya, Yek Agil dan H Muzihir merupakan pimpinan dewan lebih dari satu periode.
Sementara itu, Ketua DPRD Hj Baiq Isvie Rupaeda mengatakan, DPRD akan menggelar rapat untuk menyusun dan menentukan alat kelengkapan dewan lainnya mulai hari ini dan memastikan lembaga dewan perwakilan ini bekerja dan melakukan fungsinya.
“Kami akan bekerja dan memastikan perubahan dan perbaikan dalam periode kepemimpinan lima tahun mendatang,” katanya.
Pihaknya berkomitmen untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif demi mewujudkan NTB menjadi penopang kekuatan ekonomi, khususnya di wilayah Bali-Nusra, menjaga kepercayaan dalam mengemban fungsi konstitusionalnya.
Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Forkopimda, sejumlah tokoh masyarakat, pimpinan parpol dan pejabat Pemprov NTB. jm/her
KPK dan Pemprov NTB Lakukan Penilaian Desa Anti Korupsi
Penilaian Desa Antikorupsi yang dilakukan KPK dan Pemprov NTB di 8 Kabupaten se – Nusa Tenggara Barat, dilakukan sejak tanggal 14 – 25 Oktober 2024
KSB.LombokJournal.com ~Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) bersama dengan Pemerintah Provinsi NTB membentuk Desa Anti Korupsi dengan mengedepankan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
Penilaian Desa Antikorupsi yang dilakukan KPK dan Pemprov NTB di 8 Kabupaten se – Nusa Tenggara Barat, dilakukan pada tanggal 14 – 25 Oktober 2024.
Besarnya anggaran yang dikelola oleh desa, seperi Dana Desa, Pendapatan Desa, Alokasi Dana Pusat atau Daerah dan bantuan keuangan untuk masyarakat mengakibatkan rentannya terjadi tindakan korupsi.
Modus korupsi dana desa beragam, seperti pengelembungan anggaran (mark up), kegiatan atau prooyek fiktif, laporan fiktif, penggelapan dan penyalahgunaan anggaran.
Sebelumnya telah dilakukan observasi lapangan untuk menentukan satu nama desa dari masing – masing Kabupaten dan akan dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Penilai yang terdiri dari Inspektorat, DPMPD Dukcapil dan Diskominfotik Provinsi NTB.
Kabupaten Sumbawa Barat diwakili oleh Desa Sermong, Kecamatan Taliwang. Kabupaten Sumbawa diwakili Desa Pamanto, Kecamatan Empang. Kabupaten Dompu diwakili Desa Kadindi, Kecamatan Pekat.
Kabupaten Bima diwakili Kecamatan Sape, Desa Naru Barat, Kabupaten Lombok Timur diwakili Kecamatan Lenek Desa Lenek Daye, Kabupaten Lombok Barat diwakili Kecamatan Gerung, Desa Beleke dan Kabupaten Lombok Utara diwakil Kecamatan Gangga, Desa Bentek.
Tahapan pemilihan Percontohan Desa Antikorupsi (DAK) dilaksanakan dalam 10 tahap, yaitu:
(1). Provinsi menyusun renaksi dan koordinasi ke Pemkab,
(2). Pemkab melakukan pemetaan calon percontohan DAK,
(3). Kabupaten mengusulkan calon percontohan DAK kepada Provinsi,
(4). Provinsi menetapkan desa yang akan diobervasi
(5). Observasi desa,
(6). Pemilihan Desa,
(7). Kick Off,
(8). Bimbingan teknis,
(9). Penilaian dan
(10) Pencanangan.
Terdapat 5 komponen penilaian Desa Anti korupsi yang dilakukan KPK dan Pemprov NTB, yaitu yaitu Penguatan Tata Laksana, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, Partisipasi Masyarakat dan Kearifan Lokal.
“Kegiatan pemilihan desa anti korupsi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan semangat dan peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi,” jelas Muhariyadi Kurniawan, S.SOS.,ME. selaku Ketua Tim Penilai.
Ini merupakan pelaksanaan tahun kedua. Pada tahun pertama tim KPK turun langsung melakukan penilaian.
Pada tahun kedua yakni tahun ini, pola kegiatan diubah dengan membentuk tim penilai tingkat provinsi dari unsur Inspektorat, DPMPD Dukcapil dan Diskominfotik.
Hasil penilaian ini akan diputuskan 3 desa terbaik untuk dinilai langsung oleh tim KPK”. ***
