Dalam pelaksanaan FGD, Wakil Bupati (Wabup) Lombok Utara, Dany Karter ungkapkan dampak gempa bumi di KLU hampir 80% infrastruktur luluh lantah, baik rumah penduduk, jalan raya hingga sarana perkantoran maupun fasilitas umum

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Bupati Lombok Utara, Danny Karter Febrianto Ridawan ST MEng menjadi salah satu Narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) di Aula Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram, Kamis (21/10/21).

FGD yang bertemakan “Pendampingan Pemulihan dan Peningkatan Fisik Sektor Pemukiman dan Infrastruktur,” dihadiri Perwakilan BPBD Provinsi NTB Ilham Ardiansyah ST MT, BPKP NTB Dwi Winarno SE MAP, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unram Muhamad Ali PhD serta undangan lainnya.

Kegiatan FGD ini merupakan inisiasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bekerjasama dengan Universitas Mataram.

Wakil BupatiLombok Utara, Danny Karter dalam peyampaiannya mengatakan, Lombok Utara menjadi bagian terdampak paling utama pada gempa bumi 7,0 skr 2018 silam hingga menelan korban jiwa mencapai ratusan orang.

BACA JUGA: Sosialisasi Dana Cukai Temakau, Dilakukan Masif di KLU

“Dampak gempa bumi saat itu hampir 80% infrastruktur luluh lantah, baik rumah penduduk, jalan raya hingga sarana perkantoran maupun fasilitas umum lainnya,” kata Dany di depan para undangan.

Ia menjelaskan, tentang progres dan upaya pemulihan dan peningkatan fisik sektor pemukiman dan infrastruktur di Kabupaten Lombok Utara, yang hingga saat ini masih berjalan.

Sementara Ketua LPPM UNRAM Muhamad Ali PhD, pada laporannya menyampaikan “bahwasanya UNRAM melakukan pendampingan baik ekonomi, sosial, politik maupun fisik dalam rangka percepatan pemulihan”.

“Unram dalam hal ini adalah penghubung Badan Nasional Penanggulangan Bencana, diharapkan mampu bekerja secara maksimal,”ungkapnya.

BACA JUGA: Wabup Danny dan Kepala DKPPP Serap Aspirasi Petani Tegalan  

Selepas pemaparan beberapa Narasumber, acara dilanjutkan dengan diskusi terkait penyampaian Narasumber.

@ng

Satuan Polisi Pramong Praja (Sat Pol PP) KLU melakukan sosialisasi Dana Bagi Hasil (DBH)-Cukai Hasil Tembakau (CHT) secara masif di seluruh Kabupaten Lombok Utara

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP ) Kabupaten Lombok Utara melakukan sosialisasi DBH-CHT untuk mengoptimalkan penggunaan dana cukai hasil tembakau yang dimaksud, di Kantor Desa Tanjung di Kabupaten Lombok Utara, Kamis (21/10/21).

Plt. Kepala Satpol PP Totok Surya Saputra, SH.MH menyampaikan, sosialisasi dilakukan masif di wilayah Kabupaten Lombok Utar (KLU).

Dijelaskan, tujuan sosialisasi yang dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan terkait tembakau dan penggunaan, pemantauan serta evaluasi DBH-CHT.

BACA JUGA:  Wabup Hadiri Peringatan Maulid Nabi di Dusun Batu Lilir

Dalam sosialisasi itu masyarakat diarahkan, bagaimana penggunaan dana DBH-CHT.

Disamping itu, lanjut Totok, bagaimana masyarakat paham prosedur mengurus perizinan untuk melegalkan perdagangan rokok yang masih belum dilekatkan dengan cukai.

Sasaran dari kegiatan sosialisasi adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat desa, petani tembakau, pengusaha tembakau, serta pedagang-pedagang di pasar maupun di toko yang menjual produk hasil tembakau.

“Sosialisasi tatap muka secara langsung ini baru pertama kali dilakukan dan bertempat di Desa Tanjung ini,” ungkapnya.

Seiring dengan kegiatan sosialisasi tatap muka ini, juga dilakukan melalui baliho, yang pemasangannya di lima titik kecamatan se-KLU.

Media sosialisasi berikutnya dengan menggunakan media pemberitaan melalui link media online, tuturnya.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, ke depan diharapkan tidak ada lagi perdagangan rokok ilegal di KLU.

BACA JUGA: Sosialisasi Pmebangunan Data Base Informasi Kearsipan di KLU

“Dan pedagang ketika berusaha bisa menerapkan prinsip perundang-undangan di bidang cukai tembakau. Bila melakukan usaha, harus memiliki izin yang telah dikeluarkan oleh Bea Cukai,” tegas Totok.

@ng

Bergabungnya tiga pemain baru dari Ex Persebaya ke dalam LFC akan menambah kedalaman skuad LFC dalam mengarungi kompetisi

MATARAM.lombokjournal.com ~ Lombok Foottball Club (LFC), klub sepakbola profesional yang didirikan Anggota DPR RI dari Dapil NTB 2/Pulau Lombok, H. Bambang Kristiono, SE (HBK) kembali mendatangkan pemain anyar.

Tiga pemain direkrut dari Ex Persebaya Surabaya, salah satu klub papan atas di Indonesia.

Juru Bicara LFC, Rannya Agustyra Kristiono menuturkan, komitmen LFC menghimpun talenta-talenta terbaik. Bergabungnya tiga pemain baru kami dari Ex Persebaya ke dalam tim, akan menambah kedalaman skuad LFC dalam mengarungi kompetisi.

“Ini akan membawa LFC kian dekat dengan target-target yang telah ditetapkan,” kata Juru Bicara LFC Rannya Agustyra Kristiono, Minggu (10/10/21).

Ketiga pemain yang direkrut LFC tersebut adalah playmaker Arif Rahman, gelandang serang Ananda Naufal Fahreza dan Vijay Arafik.

Ketiganya telah tiba di Mataram pada hari Sabtu (09/10), dan langsung bergabung dalam pemusatan latihan LFC di markas Yonif 742/SWY.

Belanja pemain LFC terbaru ini adalah rekrutan kedua di awal Oktober ini.

BACA JUGA: Wabup Danny dan Kadis DKPPP Serap Aspirasi Petani Tegalan

Sebelumnya, LFC telah resmi mengikat kontrak tiga pemain dari Persiraja Banda Aceh, salah satu kontestan Liga 1, liga sepakbola kasta tertinggi di Indonesia.

Para pemain ini, akan bahu membahu mencapai target LFC yang akan memulai Liga 3 akhir November ini. LFC memasang target tinggi dengan menjadi juara Liga 3, untuk selanjutnya membuka jalan bagi LFC promosi ke Liga 2 Indonesia tahun depan.

Rannya mengatakan, hari ini LFC secara resmi telah memulai pemusatan latihan. Training Center digelar di Maskas Batalyon Infantri 742/SWY Mataram di kompleks TNI AD di Gebang.

Selama 45 hari, para pemain LFC akan digembleng oleh para pelatih untuk penguatan mental,  fisik, dan pemahaman taktik. Selain itu, pemusatan latihan juga diharapkan akan menghasilkan tim work yang kuat dan para pemain memiliki disiplin yang tinggi.

“Selama pemusatan latihan, para pemain LFC akan tinggal di barak. Seluruh pemain akan menjalani sesi latihan setiap pagi dan sore,” imbuh dara yang saat ini masih menempuh study di Brunnel University, London, Inggris ini.

Setiap satu sesi latihan akan berlangsung selama 1,5 – 2 jam. Dan dari hasil training center tersebut kata Rannya, akan terlihat kelemahan dan kelebihan masing-masing pemain sebagai bahan evaluasi dan perbaikan performa tim work.

Era Baru Sepakbola Modern

Presiden  LFC H. Bambang Kristiono bersama Juru Bicara LFC Rannya Agustyra Kristiono, saat ini sedang berada di “Kota Cinta” Paris, Prancis.

HBK tengah mempelajari dari dekat pengelolaan klub sepakbola Paris Saint Germain (PSG), salah satu klub sepakbola ternama negeri pendiri Uni Eropa ini. PSG, saat ini adalah rumah bagi pemain-pemain bertalenta hebat di dunia seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar Jr, dan Angel di Maria.

Sebelum tiba di Paris, HBK dan Rannya telah lebih dulu melihat langsung bagaimana klub profesional seperti Ajax Amsterdam di Belanda mengelola manajemen klub sepakbola modern.

Termasuk membina dan melahirkan pemain-pemain muda berbakat dari akademi sepakbola yang mereka miliki.

Selama di Belanda, HBK mengatakan, dirinya banyak membangun diskusi dengan tokoh-tokoh sepakbola Negeri Kincir Angin terkait arah perkembangan sepakbola modern saat ini.

Hal yang sama juga akan dilakukan pria yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini selama berada di Prancis.

“Rupanya di era sepkabola modern seperti saat ini, fisik yang tinggi dan besar itu sudah tidak penting lagi,” kata HBK.

Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan, yang terpenting dari pemain-pemain sepakbola saat ini adalah tenaga yang prima, pergerakan yang gesit, dan kesehatan kardio yang bagus.

HBK memberi contoh bagaimana N’golo Kante di Chelsea dan Kevin de Bruyne di Manchester City. Dua pemain dengan postur yang tidak tinggi besar, namun mampu menjelma menjadi pemain kelas dunia yang ditakuti lawan.

BACA JUGA: Irigasi Tetes dan Hamzah Emiter

Bahkan, baik di Chelsea maupun Manchester City, dua klub papan atas Liga Inggris, rata-rata postur pemainnya relatif kecil-kecil, tapi mereka lincah-lincah dengan tenaga atau power yang prima.

Selain itu, HBK menekankan, saat ini para pemain sepakbola juga dituntut kreatif dan terus bergerak mengusai lapangan. HBK mencontohkan bagaimana pemain yang berprofesi sebagai bek, sekarang mereka tidak hanya menunggu dan statis menanti lawan datang. Tetapi mereka juga harus mampu menyerang dan bahkan mencetak gol.

“Filosofi sepakbola modern inilah yang akan diadopsi oleh pelatih dan seluruh pemain LFC. Postur pemain yang kecil, bukan menjadi penghalang untuk mencapai prestasi terbaik,” tandas HBK.

Me

Saat Dengan Pendapat, Komisi V DPRD NTB sampaikan sorotan serius terkait dengan ketersediaan oksigen yang masih sangat kurang dibandingkan dengan kebutuhan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap penanganan Pandemi Covid-19,  memanggil Dinas Kesehatan dan pihak Rumah Sakit Umum Provinsi NTB untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa, (27/07/21).

RDP tersebut digelar karena melihat penyebaran Covid-19 di Provinsi NTB terus menunjukkan tren peningkatan. Padahal telah dilakukan berbagai upaya untuk mengatasinya, termasuk dengan menggelontorkan anggaran yang cukup besar.

BACA JUGA: Distribusi Oksigen Harus Merata dan Selektif Penggunaannya

“Pemerintah sudah bekerja maksimal, tapi memang tingkat Pandemi ini terus naik, dan ini belum puncaknya. Sementara di satu sisi kita punya keterbatasan untuk menanganinya,” ujar Ketua Komisi V DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri.

Melihat lonjakan kasus Covid-19 di NTB, Komisi V kemudian memberikan saran kepada pemerintah untuk mengambil sejumlah kebijakan strategis. Diantaranya penanganan pasien Covid-19 supaya dilakukan dengan terpusat.

“Kita tawarkan solusi agar rumah sakit swasta itu untuk menangani penyakit bukan Covid-19. Tapi rumah sakit milik pemerintah khusus menangani pasien Covid-19 agar tidak campur aduk,” ungkapnya.

Kemudian itu hal yang menjadi sorotan cukup serius Komisi V yakni terkait dengan ketersediaan oksigen yang masih sangat kurang dibandingkan dengan kebutuhan.

“Masalah oksigen ini jelas kita sangat kurang tapi sedang diupayakan cara-cara yang luar biasa untuk pengadaannya. Kami minta dalam situasi seperti ini tidak bisa kita pakai cara normal, harus ada cara cerdas. Karena kondisi Covid-19 di daerah kita ini memerlukan kerja keras,” tegasnya.

Dari pantauan Dewan, disadari bahwa pemerintah memiliki keterbatasan hampir pada semua lini dalam penanganan Covid-19 ini. Namun demikian, ia mengharapkan supaya pemerintah daerah tidak menyerah begitu saja.

BACA JJUGA: Oksigen dan Obat Dijamin Tersedia, Masyarakat Jangan Cemas

“Kalau kita baratkan kondisi kita saat inu yang serba terbatas, ibarat pakai selimut, kaki ditutup kepala kelihatan, kepala ditutup, kaki kelihatan. Begitulah kondisinya kita dalam menghadapi Covid-19 ini,” jelasnya.

Ast

Sejak masa PPKM Darurat di Kota Mataram, sudah banyak masyarakat mulai mengerti dan paham dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah

MATARAM.lombokjournal.com ~ Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda meminta masyarakat di Kota Mataram dan sembilan kabupaten/kota lainnya di NTB agar mematuhi anjuran dari pemerintah untuk mentaati protokol kesehatan (Prokes) dengan ketat dalam beraktivitas setiap hari.

Menurut Isvie, dengan telah diterapkannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Mataram, mulai tanggal 5-20 Juli 2021 sebagai upaya pemerintah untuk menekan lonjakan kasus infeksi Covid-19.

Selain itu, kebijakan PPKM Mikro di sembilan kabupaten/kota lainnya di NTB oleh Gubernur Dr. Zulkiflimansyah juga tidak lain dalam rangka memutus penyebaran Covid-19 yang kian mengkhawatirkan.

Oleh karena itu, pihaknya berharap usaha pemerintah tersebut dapat didukung oleh masyarakat.

BACA JUGA: PPKM Darurat Bali-Jawa, Perketat Pintu Masuk Ke NTB

“Masyarakat sudah paham dan mengerti terkait kebijakan ini dan saya harap ke depannya tidak ada yang melanggar dan semuanya bisa patuh dan disiplin menggunakan protokol kesehatan ,” ujar Isvie.

Menurut Politisi Golkar itu, sejauh ini sejak masa PPKM Darurat di Kota Mataram, sudah banyak masyarakat yang mulai mengerti dan paham dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Hal itu terbukti dengan mulai berkurangnya pelayanan makan di tempat di sejumlah tempat makan di ibukota Provinsi NTB tersebut dan aktifitas masyarakat di luar juga terlihat mulai berkurang.

“Meski masih ada beberapa tempat makan yang melayani pengunjung untuk makan di tempat. Kami berharap, para pedagang mau ikut berkontribusi untuk menekan angka penyebaran Covid-19 dengan mengikuti peraturan pemerintah,” kata Isvie.

Selain itu, pihaknya juga menjelaskan, kepentingan ekonomi dan kesehatan sebetulnya tidak bisa ditabrakkan. Dalam artian, keduanya sama-sama perlu diperhatikan karena sama-sama urgen. “

Tapi saya harap, pedagang mau ikut berkontribusi demi keselamatan bersama, karena kami tidak melarang mereka berjualan. Hanya saja dilarang melayani makan di tempat,” ungkap Isvie.

Tidak hanya itu. Isvie mengaku bahwa peran penting dalam mengikuti anjuran pemerintah tidak terlepas dari keterlibatan semua elemen, terkhusus aparatur pemerintah di tingkat bawah.

Artinya, RT, RW serta Kepala Lingkungan untuk di Kota Mataram harus ikut andil dalam membeikan pemahaman terkait pemberlakukan PPKM Darurat ini.

Harapannya, Camat hingga Lurah dan Kepala Lingkungan beserta perangkatnya di bawah bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat.

“tjaya,  mendukung pelaksanaan PPKM Darurat ini, mari kita lawan Covid-19 bersama-sama, agar pandemi di Kota Mataram dan Provinsi NTB dapat berlalu,” terangnya.

Ast

Dalam dengar pendapat Komisi III lebih fokus menyoroti aspek perkembangan bisnis perbankan Bank NTB Syariah

MATARAM.lombokjournal.com ~ Komisi III DPRD Provinsi NTB yang membidangi keuangan dan perbankan, memanggil jajaran manajemen Bank NTB Syariah pada Senin (19/04/21).

Pemanggilan tersebut dilakukan untuk melakukan klarifikasi terkait berbagai persoalan yang membelit Bank NTB Syariah belakangan ini.

Ketua Komisi III DPRD NTB, Sembirang Ahmadi di sela-sela Rapat dengar pendapat bersama Bank NTB Syariah menjelaskan, Komisi III lebih fokus menyoroti aspek perkembangan bisnis perbankan Bank NTB Syariah.

Ia melihat pertumbuhan pengajuan kredit di Bank NTB Syariah belum bergerak dengan progresif, dengan menyasar prospek nasabah dari berbagai kalangan lapisan masyarakat. Sejauh ini nasabah Bank NTB Syariah masih didominasi kalangan ASN.

BACA JUGA: Ramadhan, Umat Islam Diingatkan Jaga Prokes 

“Kita dorong dari sekarang agar kredit agar lebih progresif, dengan memperlebar jangkauan pasarnya. Selama ini kredit di bank NTB didominasi oleh kredit produktif, nah kita dorong agar merambah ke sektor-sektor rill,” ujarnya.

Sektor rill yang dimaksud Sembirang yakni seperti sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Dimana pekerja yang dominan di sektor-sektor tersebut adalah masyarakat NTB.

Sehingga bank NTB bisa ikut berkontribusi mengungkit masyarakat NTB di sektor-sektor tersebut.

“Kenapa ke petani peternak agar mereka tumbuh juga dengan baik, lebih banyak disentuh oleh bank NTB, jangan sampai Bank NTB kalah eksis dari Bank Bali yang juga ada di sini,” katanya.

Politisi PKS itu mendorong agar Bank NTB Syariah bisa hadir ikut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memberikan pelayanan kredit mudah dan cepat kepada masyarakat berpengaruh rendah.

BACA JUGA: Cerita Wastra NTB, Siap Bertarung Dari Rumah

“Intinya Bank NTB harus dapat memberikan fasilitas dan kemudahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan kredit di bank NTB, harus lebih banyak lagi di sentuh,” katanya.

“Kemudian catatan yang kita sampaikan juga agar bagaimana Bank NTB bisa lebih kompetitif lagi, jangan terlalu manja dengan market ASN yang ada sekarang ini, cari pengusaha yang mau ambil kredit, korporasilah,” sambungnya.

Ast

Empat pansus menyetujui tiga raperda prakarsa DPRD NTB untuk ditetapkan menjadi Perda, sedang dua lainnya dibahas lagi satu kali masa sidang

MATARAM.lombokjournal.com ~ Laporan hasil pembahasan dari masing-masing panitia khusus (Pansus) disampaikan dalam Rapat paripurna DPRD Provinsi NTB, hari Rabu, (14/04/2021).

Dalam rapat paripurna kali ini, sebanyak lima buah Raperda dibahas oleh empat Pansus.

Tiga Raperda merupakan usulan DPRD Provinsi NTB, yaitu;

• Raperda tentang Penyelenggaraan Desa Wisata.
• Raperda tentang Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat adat.
• Raperda tentang Perubahan atas Perda NTB nomor 4 tahun 2006 tentang Usaha Budidaya dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia di Nusa Tenggara Barat.

Sementara dua lainnya merupakan Raperda prakarsa Gubernur NTB, yang di antaranya; Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Raperda tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan pangan segar asal tumbuhan.

BACA JUGA: Doni Monardo Sampaikan Solusi Meminimalisir Banjir Bandang

Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda, yang memimpin langsung jalannya sidang menyatakan, empat pansus menyetujui tiga raperda prakarsa DPRD NTB untuk ditetapkan menjadi Perda, sedangkan untuk dua raperda prakarsa Gubernur NTB masih butuh waktu dan akan dibahas lagi hingga satu kali masa sidang.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dalam sambutannya menyatakan kegembiraannya dan menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB atas kontribusi pemikiran, ide dan gagasanya dalam ikhtiar membangun regulasi yang berkualitas bagi NTB.

BACA JUGA: World Superbike Digelar di Mandalika, November 2021

“Besar harapan kita pada seluruh regulasi yang dibahas dan dihasilkan dalam forum sidang Dewan yang terhormat ini supaya benar-benar bisa berfungsi mengatur jalannya pembangunan ke arah kemajuan, perlindungan masyarakat dan memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan kehidupan masyarakat di Nusa Tenggara Barat,” ujarnya.

Ast