Gebyar Inklusi Keuangan dan Pengukuhan Tim TPAKD KLU

Dalam kegiatan gebyar Bulan Inklusi Keuangan NTB diharapkan berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Otoritas Jasa Keuangan bersama Industri Jasa Keuangan yang ada di Nusa Tenggara Barat menggelar kegiatan Inklusi Keuangan.

Kegiatan ini merupakan salah satu langkah atau upaya untuk mencapai target inklusi keuangan pemerintah yang mencapai 90 persen di tahun 2024.

Bupati Djohan si acara Gebyar Inklusi Keuangan

Acara gebyar Bulan Inklusi Keuangan NTB Gemilang serta Pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) KLU Tahun 2021, dihadiri oleh Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu, SH, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE,MSc dan Anggota Dewan Komisioner OJK RI Bidang Edukasi & Bidang Perlindungan Konsumen, Tirta Segara, SE, MBA, di Aula RSUD KLU hari Selasa (26/10/21).

BACA JUGA:

Penyelenggaraan WSBK dan MotoGP 2022, Pemprov NTB Studi Komparasi ke Itali

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Danny Karter Febrianto Ridawan ST, M.Eng, Wakil Kepala Kantor Regional 8 OJK Bali Nusra Ananda, Kepala Kantor OJK Provinsi NTB Riko Rinaldi, Direktur Utama Bank NTB Syari’ah Kukuh Rahardjo, Ketua Masyarakat Ekonomi Syari’ah NTB, Dr. Baiq Mulianah M.Pd dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya Dewan Komisioner OJK RI Tirta Segara menyampiakan, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah serta kekayaan budaya yang banyak di wilayah NTB, khususnya kawasan Lombok Utara yang memiliki segenap potensi luar biasa.

Dikatakan, gebyar Bulan Inklusi Keuangan NTB Gemilang, dan mampu berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB.

Khususnya, di masa-masa sulit seperti ini harus bisa sama-sama bangkit.

“Saya harap sinergi ini bisa terus ditingkatkan demi mewujudkan industri jasa keuangan yang stabil” tuturnya.

Pandemi Covid 19 telah memberi dampak cukup besar terhadap masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia, OJK memiliki keyakinan untuk mengakselerasi dan mempercepat roda perekonomian di masa Covid 19 ini perluasan akses keuangan bagi masyarakat mutlak diperlukan.

Gubernur NTB Dr. Zul menyampaikan, dengan hadirnya OJK masyarakat NTB menjadi masyarakat yang faham dengan keuangan dan bebas dari buta finansial.

OJK tidak hanya mengawasi Bank saja, tapi datang kesekolah-sekolah, pondok pesantren dan bertemu dengan organisasi pemuda bertatapan langsung dengan masyarakat dan menceritakan tentang keadaan finansial yang ada dengan tata bahasa yang mudah difahami.

Akses keuangan hanya di monopoli oleh segelintir orang saja, kita juga ingin masyarakat kecil punya akses dan punya rasa kebersamaan dan kepemilikan terhadap institusi keuangan kita.

“Ke depan. kita harapkan OJK tidak hanya mengawas Bank Saja tetapi juga datang berinteraksi ke masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait kondisi finansial yang ada,” kata Gubernnur Zul.

Bupati Djohan mengapresiasi kerja sama antara OJK dengan kementerian dalam negeri dan instansi lainnya terkait program percepatan akses keuangan daerah melalui wadah TPAKD.

“Pembentukan Tim Percepatan akses keuangan Daerah diharapkan membantu mengurangi dan mencegah ketimpangan pembangunan di sektor perekonomian,” tuturnya.

TPAKD sebagai media bagi masyarakat dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif, serta mengoptimalkan potensi sumber keuangan daerah bagi perkembangan sektor usaha UMKM .

“Kegiatan memberikan dampak positif bagi perubahan percepatan keuangan di Lombok Utara pada masa yang akan datang,” katanya.

Sinergi bersama dapat memperkuat kerja sama antara stakeholders industri jasa keuangan di daerah, dalam rangka membuka sekaligus mempercepat akses keuangan daerah
yang lebih produktif bagi seluruh lapisan masyarakat.

BACA JUGA: Sembilan Besar PON XX, Menuju Lima Besar PON XXII

Acara dirangkaikan dengan pengukuhan Tim TPAKD KLU dan Penandatanganan MOU antara Bupati dengan Direktur Utama Bank NTB Syari’ah serta penyerahan award internal Bank NTB Syari’ah Tahun 2021.

@ng

 




Partisipasi Vaksinasi Warga Samba Capai 87 Persen

Dari jumlah penduduk Desa Sambi Bangkol yang jadi target layak vaksin sebanyak 6.909 jiwa, partisipasi waga Sambik Bangkol (Samba) untuk vaksinasi mencapai 87 persen

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Capaian partisipasi vaksinasi warga Desa Sambik Bangkol (Samba) Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara sangat tinggi.

Tingginya partisipasi unuk vaksinasi warga Samba

Hingga tanggal 20 Oktober 2021 misalnya, tingkat partisipasi vaksinasi Covid-19 pada warga setempat sudah mencapai 87 persen. Rinciannya sebanyak 4.076 untuk dosis pertama dan 404 dosis kedua.

“Totalnya 4.500 jiwa sudah tervaksin,” ungkap Pejabat Kepala Desa Samba, Sarjono, dikonfirmasi media ini Senin (25/10/21).

Sarjono menuturkan, jumlah total warga Desa Samba sebanyak 8.148 jiwa. Sementara masyarakat yang menjadi target layak vaksin ada 6.909 jiwa.

Sedangkan jumlah yang tidak dapat divaksin sebanyak 2.023 jiwa.

BACA JUGA: Maulid Adat Bayan, Lombok Utara, Dihadiri Gubernur NTB

Mereka yang tidak dapat divaksin, ujarnya, antara lain karena sedang berstatus Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri sebanyak 428 orang.

Kemudian warga yang memiliki komorbid sebanyak 241 orang, sedang sakit sebanyak 201 orang serta lansia ada 302 orang.

Sementara warga yang belum divaksin sebanyak 883 orang, sekolah di luar KLU ada 195 orang, meninggal dunia 161 orang, dan sudah menjalani vaksinasi di luar desa sebanyak 394 orang.

Diterangkannya, vaksinasi tersebut penting dilakukan. Ketika herd immunity terwujud, masyarakat bisa beraktivitas tanpa pembatasan. Hal itu tentunya akan berpengaruh pada sektor penyokong kehidupan masyarakat.

“Terutama sektor ekonomi dan pendidikan,” katanya.

Berbicara membangun desa di tengah pandemi Covid-19 saat ini, mantan Pengurus Cabang PMII Yogyakarta itu menegaskan, sektor pendidikan dan ekonomi menjadi prioritas.

Pasalnya, meningkatkan SDM masyarakat desa bisa memberikan timbal balik yang positif untuk pembangunan desa.

Ditegaskan pula, pihaknya konsisten bekerja sama dan bersinergi dengan TNI dan Polri dalam rangka mempercepat vaksinasi Covid-19.

Jika hal tersebut tuntas dilakukan, siswa bisa efektif kembali belajar tatap muka dan perekonomian warga pun bisa hidup seperti sedia kala.

BACA JUGA: Maulid Adat Juga Berlangsung Tiap Tahun di Desa Pansor

Di sisi lain, kendati pun capaian vaksinasi sudah tinggi, masih kata Sarjono, protokol kesehatan harus tetap ditegakkan.

“Edukasi dan pengawasan juga intens kita lakukan,” pungkas Pj Kades Samba itu.

@ng 




Statemen Presidium KAHMI Lobar, Lalu Winengan, Dinilai Ngawur

Presidium KAHMI Lobar yang menyampaikan statemen aksi HMI Cabang Mataram menyambut 2 tahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf tidak menyenangkan masyarakat, dibalas dengan kecaman

MATARAM.lombokjournal.com ~ Aksi Demonstrasi HMI Cabang Mataram menyambut 2 tahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf di DPRD NTB, Jum’at (22/10/21) membuat 3 kader HMI terluka dan satu bocor di bagian kepala, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit.

Meski menimbulkan peserta demo terluka, namun aksi  itu justru menuai kecaman, yang dilontarkan Presedium KAHMI Lombok Barat, Lalu Winengan.

Ia mempertanyakan dan menyayangkan sikap HMI Cabang Mataram yang turun aksi, yang mengusung isu tidak menyenangkan rakyat.

Terlebih dengan aksi membakar ban dan merusak fasilitas tidaklah mencerminkan kelompok terpelajar.

HMI Kmisariat UMMAT mengecam statemen Lalu Winengan
Muhammad Iqbal Kharisma

Kecaman Winengan itu lantas dibantah Muhammad Iqbal Kharisma, Ketua Umum HMI Komisariat UMMAT.

Kharisma mengatakan, apa yang dilakukan HMI Cabang Mataram sebaliknya justru membuat masyarakat senang.

“Tuntutan yang diusung untuk kepentingan masyarakat dan memperjuangkan nasib masyarakat. Dan itu sesuai tujuan HMI, mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridho’i Allah SWT,” kata Kharisma.

BACA JUGA: Keluarga Benteng Utama Pencegahan Bahaya Narkoba

Menurutnya, HMI Cabang Mataram pun melakukan kajian isu yang jelas sesuai dengan data yang ada. Dalam pembahasan isu bukan hanya persoalan di NTB saja, namun juga membahas dari Sabang sampai Merauke.

Soal pembakaran ban yang dilakukan masa aksi adalah bentuk kekecewaan terhadap DPR Provinsi NTB yang tidak menemui masa aksi.

“Dengan tegas saya membantah, tidak ada fasilitas yang dirusak oleh massa aksi HMI Cabang Mataram,” tegasnya.

Dan Kharisma menegaskan pula, statemen yang disampaikan Presedium KAHMI LOBAR telah melukai Hati Kader HMI se-Indonesia.

Lebih-lebih kader Komisariat yang berada di Muhammadiyah, karena Sekretaris Umum Komisariat M. Darwis Universitas Muhammadiyah Mataram yang menjadi korban.

M. Darwis teah mendapatkan tindakan refresif dari pihak kepolisian, sehingga mendapatkan 5 jahitan di kepala.

Lebih lanjut, Winengan diminta membaca dulu rilis dan tuntutan yang dibawa oleh HMI Cabang Mataram.

“Agar tidak asal berstatemen, yang bagi saya, sangat ngawur,” kata Kharisma.

BACA JUGA: Sosialisasi Dana Cukai Tembakau, Dilakukan Masif di KLU

Apa yang dilakukan Winengan dinilai tidak mencerminkan sekali sebagai alumni HMI, yang dimana harus membela kebenaran.

“Bukan malah tunduk kepada kekuasaan dan yang paling penting yang harus diingat KAHMI tidak akan ada tanpa HMI,” katanya.

Nn




Maulid Adat Juga Berlangsung Tiap Tahun di Desa Pansor

Selama ini Maulid Adat di Kabupaten Lombok Utara yang banyak jadi perhatian media hanyalah di Bayan, padahal Maulid Adat tiap tahun juga berlangsung di Desa Pansor, Kecamatan Kayangan

PANSOR,KLU.lombokjournal.com ~ Perhelatan Maulid Adat di KLU, menjadi salah satu identitas yang dibanggakan oleh masyarakat Kabupaten Lombok Utara.

Khususnya di Bayan, perhelatan Maulid Adat yang berangsung tiap tahun selalu jadi perhatian media.

Para tetua ada pada saat berlangsungya Maulid Adat

Padahal upacara Maulid Adat tidak hanya berlangsung di Bayan, tapi juga berlangsung di Desa Pansor, Kayangan, yang rutin dilakukan tiap tahun meski jarang terekspos media.

Masyarakat Adat Lombok Utara menggelar upacara Maulid Adat yang berpusat di masjid kuno atau Masjid Adat di beberapa lokasi, salah satunya di Desa Pansor, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.

Nilai-nilai adat tetap dipertahankan oleh masyarakat Desa Pansor demi melestarikan warisan nenek moyang mereka.

BACA JUGA: Sosialisasi Dana Cukai Tembakau Dilakukan Masif di KLU

Upacara Maulid Adat di Desa Pansor dilaksanakan hari Kamis hingga hari Jum’at  (21 – 22/10/22), dengan berbagai rangkaian upacara adatyang berfokus di masjid adat desa Pansor.

Penghulu Adat Desa Pansor, JP Kuswara menjelaskan, Masjid Adat Desa Pansor awalnya berdiri di “genggirang” pada hutan “alas bana” yang kemudian dipindahkan ke tengah-tengah pemukiman warga desa Pansor.

Masjid Adat Desa Pansor diselenggarakan betujuan untuk mempersatukan masyarakat desa Pansor baik masyarakat adat maupun masyarakat pendatang.

Kemudian upacara Maulid Adat Desa Pansor tidak digelar dengan beberapa agenda atau ritual adat yang diwarisi secara turun temurun.

“Beberapa tahun yang lalu sempat ada selisih faham sehingga menjadi kendala dalam upacara Maulid Adat, kemudian sekarang kami dapat bersatu kembali dalam melestarikan adat budaya yang ada di Desa Pansor ini,” jelas Kuswara

Kemudian Kuswara sangat berharap, ada perhatian lebih dari pemerintah terkait adat budaya, hingga situs-situs yang menjadi peninggalan nenek moyang dapat dilestarikan secara baik.

Dan itu bisa tetap menjadi warisan berharga bagi setiap generasi di kabupaten Lombok Utara.

“Kami berharap kepada pemerintah bahwa setiap upacara atau warisan adat budaya bisa dilestarikan, termasuk yang ada di desa Pansor ini.” kata Kuswara

Pada kesempatan yang sama, Kuswara juga menyampaikan harapannya kepada setiap pemuda agar tidak merasa malu atau enggan untuk melestarikan adat budaya yang ada di desa Pansor khususnya.

Karena generasi muda adalah harapan bagi setiap warisan budaya yang ada, jika tidak dilestarikan secara turun temurun maka lambat laun setiap adat dan budaya yang ada bisa saja terlupakan.

BACA JUGA: Wabup Hadiri Peringatan Maulid Nabi di Dusun Batu Lilir

“Harapan saya selaku orang tua, generasi muda bisa turut melestarikan adat secara baik karena pemuda yang sungguh-sungguh melestarikan adat dengan baik maka pemuda itu bisa menjadi pemuda yang baik dan tangguh.” Jelas Kuswara

Han




Pelaksanaan FGD Pasca Gempa, Wabup Danny Jadi Narasumber

Dalam pelaksanaan FGD, Wakil Bupati (Wabup) Lombok Utara, Dany Karter ungkapkan dampak gempa bumi di KLU hampir 80% infrastruktur luluh lantah, baik rumah penduduk, jalan raya hingga sarana perkantoran maupun fasilitas umum

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Bupati Lombok Utara, Danny Karter Febrianto Ridawan ST MEng menjadi salah satu Narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) di Aula Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram, Kamis (21/10/21).

Pelaksanaan FGD yang diinisiasi Unram BPD NTB

FGD yang bertemakan “Pendampingan Pemulihan dan Peningkatan Fisik Sektor Pemukiman dan Infrastruktur,” dihadiri Perwakilan BPBD Provinsi NTB Ilham Ardiansyah ST MT, BPKP NTB Dwi Winarno SE MAP, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unram Muhamad Ali PhD serta undangan lainnya.

Kegiatan FGD ini merupakan inisiasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bekerjasama dengan Universitas Mataram.

Wakil BupatiLombok Utara, Danny Karter dalam peyampaiannya mengatakan, Lombok Utara menjadi bagian terdampak paling utama pada gempa bumi 7,0 skr 2018 silam hingga menelan korban jiwa mencapai ratusan orang.

BACA JUGA: Sosialisasi Dana Cukai Temakau, Dilakukan Masif di KLU

“Dampak gempa bumi saat itu hampir 80% infrastruktur luluh lantah, baik rumah penduduk, jalan raya hingga sarana perkantoran maupun fasilitas umum lainnya,” kata Dany di depan para undangan.

Ia menjelaskan, tentang progres dan upaya pemulihan dan peningkatan fisik sektor pemukiman dan infrastruktur di Kabupaten Lombok Utara, yang hingga saat ini masih berjalan.

Sementara Ketua LPPM UNRAM Muhamad Ali PhD, pada laporannya menyampaikan “bahwasanya UNRAM melakukan pendampingan baik ekonomi, sosial, politik maupun fisik dalam rangka percepatan pemulihan”.

“Unram dalam hal ini adalah penghubung Badan Nasional Penanggulangan Bencana, diharapkan mampu bekerja secara maksimal,”ungkapnya.

BACA JUGA: Wabup Danny dan Kepala DKPPP Serap Aspirasi Petani Tegalan  

Selepas pemaparan beberapa Narasumber, acara dilanjutkan dengan diskusi terkait penyampaian Narasumber.

@ng




Sosialisasi Dana Cukai Tembakau, Dilakukan Masif di KLU

Satuan Polisi Pramong Praja (Sat Pol PP) KLU melakukan sosialisasi Dana Bagi Hasil (DBH)-Cukai Hasil Tembakau (CHT) secara masif di seluruh Kabupaten Lombok Utara

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP ) Kabupaten Lombok Utara melakukan sosialisasi DBH-CHT untuk mengoptimalkan penggunaan dana cukai hasil tembakau yang dimaksud, di Kantor Desa Tanjung di Kabupaten Lombok Utara, Kamis (21/10/21).

Plt. Kepala Satpol PP Totok Surya Saputra, SH.MH menyampaikan, sosialisasi dilakukan masif di wilayah Kabupaten Lombok Utar (KLU).

Kasat Pol PP pimpin acara sosialisasi
Totok Surya Saputra

Acara sosialisasi DBH-CHT di Tanjung

Dijelaskan, tujuan sosialisasi yang dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan terkait tembakau dan penggunaan, pemantauan serta evaluasi DBH-CHT.

BACA JUGA:  Wabup Hadiri Peringatan Maulid Nabi di Dusun Batu Lilir

Dalam sosialisasi itu masyarakat diarahkan, bagaimana penggunaan dana DBH-CHT.

Disamping itu, lanjut Totok, bagaimana masyarakat paham prosedur mengurus perizinan untuk melegalkan perdagangan rokok yang masih belum dilekatkan dengan cukai.

Sasaran dari kegiatan sosialisasi adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat desa, petani tembakau, pengusaha tembakau, serta pedagang-pedagang di pasar maupun di toko yang menjual produk hasil tembakau.

“Sosialisasi tatap muka secara langsung ini baru pertama kali dilakukan dan bertempat di Desa Tanjung ini,” ungkapnya.

Seiring dengan kegiatan sosialisasi tatap muka ini, juga dilakukan melalui baliho, yang pemasangannya di lima titik kecamatan se-KLU.

Media sosialisasi berikutnya dengan menggunakan media pemberitaan melalui link media online, tuturnya.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, ke depan diharapkan tidak ada lagi perdagangan rokok ilegal di KLU.

BACA JUGA: Sosialisasi Pmebangunan Data Base Informasi Kearsipan di KLU

“Dan pedagang ketika berusaha bisa menerapkan prinsip perundang-undangan di bidang cukai tembakau. Bila melakukan usaha, harus memiliki izin yang telah dikeluarkan oleh Bea Cukai,” tegas Totok.

@ng




LFC Belanja Pemain Anyar, Rekrut Tiga Talenta Terbaik Persebaya

Bergabungnya tiga pemain baru dari Ex Persebaya ke dalam LFC akan menambah kedalaman skuad LFC dalam mengarungi kompetisi

MATARAM.lombokjournal.com ~ Lombok Foottball Club (LFC), klub sepakbola profesional yang didirikan Anggota DPR RI dari Dapil NTB 2/Pulau Lombok, H. Bambang Kristiono, SE (HBK) kembali mendatangkan pemain anyar.

Tiga pemain direkrut dari Ex Persebaya Surabaya, salah satu klub papan atas di Indonesia.

Juru Bicara LFC, Rannya Agustyra Kristiono menuturkan, komitmen LFC menghimpun talenta-talenta terbaik. Bergabungnya tiga pemain baru kami dari Ex Persebaya ke dalam tim, akan menambah kedalaman skuad LFC dalam mengarungi kompetisi.

“Ini akan membawa LFC kian dekat dengan target-target yang telah ditetapkan,” kata Juru Bicara LFC Rannya Agustyra Kristiono, Minggu (10/10/21).

Ketiga pemain yang direkrut LFC tersebut adalah playmaker Arif Rahman, gelandang serang Ananda Naufal Fahreza dan Vijay Arafik.

Ketiganya telah tiba di Mataram pada hari Sabtu (09/10), dan langsung bergabung dalam pemusatan latihan LFC di markas Yonif 742/SWY.

Belanja pemain LFC terbaru ini adalah rekrutan kedua di awal Oktober ini.

BACA JUGA: Wabup Danny dan Kadis DKPPP Serap Aspirasi Petani Tegalan

Sebelumnya, LFC telah resmi mengikat kontrak tiga pemain dari Persiraja Banda Aceh, salah satu kontestan Liga 1, liga sepakbola kasta tertinggi di Indonesia.

Para pemain ini, akan bahu membahu mencapai target LFC yang akan memulai Liga 3 akhir November ini. LFC memasang target tinggi dengan menjadi juara Liga 3, untuk selanjutnya membuka jalan bagi LFC promosi ke Liga 2 Indonesia tahun depan.

Rannya mengatakan, hari ini LFC secara resmi telah memulai pemusatan latihan. Training Center digelar di Maskas Batalyon Infantri 742/SWY Mataram di kompleks TNI AD di Gebang.

Presiden LFC, H. Bambang Kristiono (HBK) sedang di Paris

Selama 45 hari, para pemain LFC akan digembleng oleh para pelatih untuk penguatan mental,  fisik, dan pemahaman taktik. Selain itu, pemusatan latihan juga diharapkan akan menghasilkan tim work yang kuat dan para pemain memiliki disiplin yang tinggi.

“Selama pemusatan latihan, para pemain LFC akan tinggal di barak. Seluruh pemain akan menjalani sesi latihan setiap pagi dan sore,” imbuh dara yang saat ini masih menempuh study di Brunnel University, London, Inggris ini.

Setiap satu sesi latihan akan berlangsung selama 1,5 – 2 jam. Dan dari hasil training center tersebut kata Rannya, akan terlihat kelemahan dan kelebihan masing-masing pemain sebagai bahan evaluasi dan perbaikan performa tim work.

Era Baru Sepakbola Modern

Presiden  LFC H. Bambang Kristiono bersama Juru Bicara LFC Rannya Agustyra Kristiono, saat ini sedang berada di “Kota Cinta” Paris, Prancis.

HBK tengah mempelajari dari dekat pengelolaan klub sepakbola Paris Saint Germain (PSG), salah satu klub sepakbola ternama negeri pendiri Uni Eropa ini. PSG, saat ini adalah rumah bagi pemain-pemain bertalenta hebat di dunia seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar Jr, dan Angel di Maria.

Sebelum tiba di Paris, HBK dan Rannya telah lebih dulu melihat langsung bagaimana klub profesional seperti Ajax Amsterdam di Belanda mengelola manajemen klub sepakbola modern.

Termasuk membina dan melahirkan pemain-pemain muda berbakat dari akademi sepakbola yang mereka miliki.

Selama di Belanda, HBK mengatakan, dirinya banyak membangun diskusi dengan tokoh-tokoh sepakbola Negeri Kincir Angin terkait arah perkembangan sepakbola modern saat ini.

Hal yang sama juga akan dilakukan pria yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini selama berada di Prancis.

“Rupanya di era sepkabola modern seperti saat ini, fisik yang tinggi dan besar itu sudah tidak penting lagi,” kata HBK.

Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan, yang terpenting dari pemain-pemain sepakbola saat ini adalah tenaga yang prima, pergerakan yang gesit, dan kesehatan kardio yang bagus.

HBK memberi contoh bagaimana N’golo Kante di Chelsea dan Kevin de Bruyne di Manchester City. Dua pemain dengan postur yang tidak tinggi besar, namun mampu menjelma menjadi pemain kelas dunia yang ditakuti lawan.

BACA JUGA: Irigasi Tetes dan Hamzah Emiter

Bahkan, baik di Chelsea maupun Manchester City, dua klub papan atas Liga Inggris, rata-rata postur pemainnya relatif kecil-kecil, tapi mereka lincah-lincah dengan tenaga atau power yang prima.

Selain itu, HBK menekankan, saat ini para pemain sepakbola juga dituntut kreatif dan terus bergerak mengusai lapangan. HBK mencontohkan bagaimana pemain yang berprofesi sebagai bek, sekarang mereka tidak hanya menunggu dan statis menanti lawan datang. Tetapi mereka juga harus mampu menyerang dan bahkan mencetak gol.

“Filosofi sepakbola modern inilah yang akan diadopsi oleh pelatih dan seluruh pemain LFC. Postur pemain yang kecil, bukan menjadi penghalang untuk mencapai prestasi terbaik,” tandas HBK.

Me

 




Komisi V DPRD NTB Soroti Keterbatasan Persediaan Oksigen

Saat Dengan Pendapat, Komisi V DPRD NTB sampaikan sorotan serius terkait dengan ketersediaan oksigen yang masih sangat kurang dibandingkan dengan kebutuhan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap penanganan Pandemi Covid-19,  memanggil Dinas Kesehatan dan pihak Rumah Sakit Umum Provinsi NTB untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa, (27/07/21).

RDP tersebut digelar karena melihat penyebaran Covid-19 di Provinsi NTB terus menunjukkan tren peningkatan. Padahal telah dilakukan berbagai upaya untuk mengatasinya, termasuk dengan menggelontorkan anggaran yang cukup besar.

BACA JUGA: Distribusi Oksigen Harus Merata dan Selektif Penggunaannya

“Pemerintah sudah bekerja maksimal, tapi memang tingkat Pandemi ini terus naik, dan ini belum puncaknya. Sementara di satu sisi kita punya keterbatasan untuk menanganinya,” ujar Ketua Komisi V DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri.

Melihat lonjakan kasus Covid-19 di NTB, Komisi V kemudian memberikan saran kepada pemerintah untuk mengambil sejumlah kebijakan strategis. Diantaranya penanganan pasien Covid-19 supaya dilakukan dengan terpusat.

“Kita tawarkan solusi agar rumah sakit swasta itu untuk menangani penyakit bukan Covid-19. Tapi rumah sakit milik pemerintah khusus menangani pasien Covid-19 agar tidak campur aduk,” ungkapnya.

Kemudian itu hal yang menjadi sorotan cukup serius Komisi V yakni terkait dengan ketersediaan oksigen yang masih sangat kurang dibandingkan dengan kebutuhan.

“Masalah oksigen ini jelas kita sangat kurang tapi sedang diupayakan cara-cara yang luar biasa untuk pengadaannya. Kami minta dalam situasi seperti ini tidak bisa kita pakai cara normal, harus ada cara cerdas. Karena kondisi Covid-19 di daerah kita ini memerlukan kerja keras,” tegasnya.

Dari pantauan Dewan, disadari bahwa pemerintah memiliki keterbatasan hampir pada semua lini dalam penanganan Covid-19 ini. Namun demikian, ia mengharapkan supaya pemerintah daerah tidak menyerah begitu saja.

BACA JJUGA: Oksigen dan Obat Dijamin Tersedia, Masyarakat Jangan Cemas

“Kalau kita baratkan kondisi kita saat inu yang serba terbatas, ibarat pakai selimut, kaki ditutup kepala kelihatan, kepala ditutup, kaki kelihatan. Begitulah kondisinya kita dalam menghadapi Covid-19 ini,” jelasnya.

Ast

 




Ketua DPRD NTB Minta, di Masa PPKM Warga Patuh Prokes

Sejak masa PPKM Darurat di Kota Mataram, sudah banyak masyarakat mulai mengerti dan paham dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah

MATARAM.lombokjournal.com ~ Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda meminta masyarakat di Kota Mataram dan sembilan kabupaten/kota lainnya di NTB agar mematuhi anjuran dari pemerintah untuk mentaati protokol kesehatan (Prokes) dengan ketat dalam beraktivitas setiap hari.

Menurut Isvie, dengan telah diterapkannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Mataram, mulai tanggal 5-20 Juli 2021 sebagai upaya pemerintah untuk menekan lonjakan kasus infeksi Covid-19.

Selain itu, kebijakan PPKM Mikro di sembilan kabupaten/kota lainnya di NTB oleh Gubernur Dr. Zulkiflimansyah juga tidak lain dalam rangka memutus penyebaran Covid-19 yang kian mengkhawatirkan.

Oleh karena itu, pihaknya berharap usaha pemerintah tersebut dapat didukung oleh masyarakat.

BACA JUGA: PPKM Darurat Bali-Jawa, Perketat Pintu Masuk Ke NTB

“Masyarakat sudah paham dan mengerti terkait kebijakan ini dan saya harap ke depannya tidak ada yang melanggar dan semuanya bisa patuh dan disiplin menggunakan protokol kesehatan ,” ujar Isvie.

Menurut Politisi Golkar itu, sejauh ini sejak masa PPKM Darurat di Kota Mataram, sudah banyak masyarakat yang mulai mengerti dan paham dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Hal itu terbukti dengan mulai berkurangnya pelayanan makan di tempat di sejumlah tempat makan di ibukota Provinsi NTB tersebut dan aktifitas masyarakat di luar juga terlihat mulai berkurang.

“Meski masih ada beberapa tempat makan yang melayani pengunjung untuk makan di tempat. Kami berharap, para pedagang mau ikut berkontribusi untuk menekan angka penyebaran Covid-19 dengan mengikuti peraturan pemerintah,” kata Isvie.

Selain itu, pihaknya juga menjelaskan, kepentingan ekonomi dan kesehatan sebetulnya tidak bisa ditabrakkan. Dalam artian, keduanya sama-sama perlu diperhatikan karena sama-sama urgen. “

Tapi saya harap, pedagang mau ikut berkontribusi demi keselamatan bersama, karena kami tidak melarang mereka berjualan. Hanya saja dilarang melayani makan di tempat,” ungkap Isvie.

Tidak hanya itu. Isvie mengaku bahwa peran penting dalam mengikuti anjuran pemerintah tidak terlepas dari keterlibatan semua elemen, terkhusus aparatur pemerintah di tingkat bawah.

Artinya, RT, RW serta Kepala Lingkungan untuk di Kota Mataram harus ikut andil dalam membeikan pemahaman terkait pemberlakukan PPKM Darurat ini.

Harapannya, Camat hingga Lurah dan Kepala Lingkungan beserta perangkatnya di bawah bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat.

“tjaya,  mendukung pelaksanaan PPKM Darurat ini, mari kita lawan Covid-19 bersama-sama, agar pandemi di Kota Mataram dan Provinsi NTB dapat berlalu,” terangnya.

Ast

 




Komisi III DPRD NTB Klarifikasi Manajemen Bank NTB Syariah

Dalam dengar pendapat Komisi III lebih fokus menyoroti aspek perkembangan bisnis perbankan Bank NTB Syariah

MATARAM.lombokjournal.com ~ Komisi III DPRD Provinsi NTB yang membidangi keuangan dan perbankan, memanggil jajaran manajemen Bank NTB Syariah pada Senin (19/04/21).

Pemanggilan tersebut dilakukan untuk melakukan klarifikasi terkait berbagai persoalan yang membelit Bank NTB Syariah belakangan ini.

Ketua Komisi III DPRD NTB, Sembirang Ahmadi di sela-sela Rapat dengar pendapat bersama Bank NTB Syariah menjelaskan, Komisi III lebih fokus menyoroti aspek perkembangan bisnis perbankan Bank NTB Syariah.

Ia melihat pertumbuhan pengajuan kredit di Bank NTB Syariah belum bergerak dengan progresif, dengan menyasar prospek nasabah dari berbagai kalangan lapisan masyarakat. Sejauh ini nasabah Bank NTB Syariah masih didominasi kalangan ASN.

BACA JUGA: Ramadhan, Umat Islam Diingatkan Jaga Prokes 

“Kita dorong dari sekarang agar kredit agar lebih progresif, dengan memperlebar jangkauan pasarnya. Selama ini kredit di bank NTB didominasi oleh kredit produktif, nah kita dorong agar merambah ke sektor-sektor rill,” ujarnya.

Sektor rill yang dimaksud Sembirang yakni seperti sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Dimana pekerja yang dominan di sektor-sektor tersebut adalah masyarakat NTB.

Sehingga bank NTB bisa ikut berkontribusi mengungkit masyarakat NTB di sektor-sektor tersebut.

“Kenapa ke petani peternak agar mereka tumbuh juga dengan baik, lebih banyak disentuh oleh bank NTB, jangan sampai Bank NTB kalah eksis dari Bank Bali yang juga ada di sini,” katanya.

Politisi PKS itu mendorong agar Bank NTB Syariah bisa hadir ikut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memberikan pelayanan kredit mudah dan cepat kepada masyarakat berpengaruh rendah.

BACA JUGA: Cerita Wastra NTB, Siap Bertarung Dari Rumah

“Intinya Bank NTB harus dapat memberikan fasilitas dan kemudahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan kredit di bank NTB, harus lebih banyak lagi di sentuh,” katanya.

“Kemudian catatan yang kita sampaikan juga agar bagaimana Bank NTB bisa lebih kompetitif lagi, jangan terlalu manja dengan market ASN yang ada sekarang ini, cari pengusaha yang mau ambil kredit, korporasilah,” sambungnya.

Ast