Untuk menuju penerapan Zero Emission (nol-bersih emisi) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diharapkan mendapatkan support dari berbagai pihak

MATARAM.lombokjournal.com ~ Tahun 2050, Provinsi NTB siap untuk penerapan Zero Emission. Stakeholder terkait diharapkan bersinergi dan berkolaborasi mewujudkan transformasi energi menuju ke renewable energy atau energi terbarukan.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah mengatakan, menuju transformasi energy itu Pemerintah Provinsi NTB berharap mendapatkan support dari berbagai pihak.

Sebab NTB memiliki potensi renewable energy yang sangat besar.

BACA JUGA: Sekda: Pendapatan NTB Maksimal untuk Membangun Daerah

Semoga Provinsi NTB mendapatkan support dari berbagai pihak, seperti halnya PLN, AKLI dan sebagainya, yang InsyaAllah siap dengan transformasi ini, sehingga kita bisa menyambut masa depan dengan Renewable Energy,” tutur Ummi Rohmi.

Ummi Rohmi mengatakannya saat membuka kegiatan Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) dan Musyawarah Nasional XII (Munas) AKLI Tahun 2021 di Hotel Golden Palace, Rabu (24/11/21).

“Alhamdulillah, di NTB potensi renewable energy sangat besar, seperti halnya solar, mikrohidro, bioternal, angin, biomass, biogas dan semuanya lengkap di NTB. Tinggal bagaimana seluruh pihak dapat berkolaborasi dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan renewable energy di NTB,” ujar Ummi Rohmi.

Kehadiran Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanika Indonesia (AKLI) dapat mendorong transformasi energi menuju energi terbarukan, yang diimplementasikan di NTB.

Diharapkan, proses transformasi dari energi yang berasal dari batubara dan sebagainya bisa cepat beralih ke renewable energy.

BACA JUGA: MTQ KORPRI Nasional V, NTB Raih Terbaik Satu

“Ini tidak mudah, karena butuh effort yang luar biasa dari kita semua. Namun saya yakin perencanaan dari PLN dan seluruh stakeholder terkait seperti halnya AKLI kita mampu mengimplementasikannya,” tuturnya.

Nn

diskominfotik

Program PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan program strategis nasional yang tujuannya menjamin kepastian hukum antara masyarakat pemegang hak dengan tanah yang dimilikinya

TANJUNG.lombokjournal..com ~ Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH serahkan  sertifikat tanah Program  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2021 yang berlangsung di Aula Bupati setempat, Rabu (24/11/21).

Nampak hadir juga Kepala BPN KLU, H. Supriadi, SH., M.H, Kabid Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kawasan BPN Provinsi NTB, Kepala Desa Jenggala, Kepala Desa Teniga, Kepala Desa Singgar Penjalin serta undangan lainnya.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini merupakan salah satu program strategis nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian BPN, tujuannya menjamin kepastian hukum antara masyarakat pemegang hak dengan tanah yang dimilikinya.

BACA JUGA: UPTD Tanjung Bersama PPL Lakukan Pendampingan Program P2L

Dengan konsep membangun data bidang tanah baru dan sekaligus menjaga kualitas data bidang tanah yang ada terhadap semua bidang tanah yang ada di wilayah Republik Indonesia.

Dalam sambutannya, Bupati Djohan menyampaikan melalui program PTSL di KLU dimulai sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebanyak 28.807 sertifikat yang telah diterbitkan terlebih Desa Teniga menjadi satu-satunya desa yang tuntas 100 persen.

“Harapan saya pada tahun 2022 mendatang terus menambah kuota program PTSL dengan target ke depan semua tanah di KLU memiliki sertifikat untuk mendukung terwujudnya administrasi pertanahan di daerah,” harapnya.

Program PTSL memiliki manfaat bukan hanya untuk masyarakat tapi juga bagi Pemerintah. Sebab program ini berguna untuk perencanaan tata ruang wilayah berbasis bidang tanah.

Sedangkan bagi masyarakat, berguna sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah agar terhindar dari konflik kepemilikan lahan yang sering terjadi.

BACA JUGA: Bupati Djohan Lepas PS Daygun Berlaga di Liga 3 NTB

“Tarima kasih dan apresiasi pada multipihak khususnya BPN atas partisipasi dan ikhtiarnya selama ini upaya  menuntaskan pensertifikatan tanah diwilayah KLU,” tutupnya.

Berjalan sejak 2017

Sementara itu Kepala BPN KLU Supriadi menyampaikan, program PTSL yang ada di KLU sudah berjalan dari tahun 2017.

Jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat melalui program ini sudah mencapai 84 persen, sesuai roadmap yang telah dirancang pada tahun 2024 dimana seluruh bidang tanah sudah terdaftar.

“Harapan dari Kementerian ATR  seluruh bidang tanah di wilayah republik Indonesia sesuai dengan amanah PP 10 tahun 1961 yang sekarang di ganti dengan PP 24 Tahun 1997 yang mana seluruh bidang tanah terdaftar dengan status bersertifikat,” harapnya.

@ng

Bupati Lombok Utara, Djohan Sjamsu yang juga mantan pesepakbola menekanka pentingnya bagi PS Daygun memperkuat kekompakan tim

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu SH melepas Tim Sepak Bola PS Daygun untuk mengikuti kompetisi Liga 3 Asprov NTB 2021, di Aula Bupati Setempat (24/11/21).

Hadir dalam pelepasan itu, Ketua Askab PSSI KLU H. Raden Nuna Abriadi, SIP, Ketua PS. Daygun H.L. Rodi Karyawan, S.Pd.Pelatih, Official dan Para Pemain.

Bupati Djohan mengatakan, sepak bola adalah olahraga  rakyat yang paling digemari  masyarakat, khususnya di Lombok Utara.

BACA JUGA: UPTD Tanjung Bersama PPL Lakukan Pendampingan Program P2L

“Pesan saya untuk yang anak-anak  yang bertanding mulai nanti sore, agar optimis, sungguh-sungguh dan serius, serta tidak cepat menyerah,” kata bupati.

Bupati Lombok Utara yang juga pernah menjadi pemain sepak bola dan pernah  mengikuti Porseni cabang Meraoke yang diselenggarakan oleh Departemen Penerangan di Senayan Jakarta menambahkan, yang penting dalam sepak bola adalah kerja sama.

“Sehebat apapun seseorang jika tidak bisa kerjasama dengan teman satu tim tentu kita tidak akan meraih hasil yang maksimal. Karenanya, jika kita menginginkan hasil terbaik, mutlak harus perkuat kerjasama tim,” tuturnya.

Harapannya, PS Daygun sukses di Liga 3 sehingga mampu mengharumkan daerah Kabupaten Lombok Utara.

“Saya berharap, kepulangan anak-anak semua akan membawa prestasi terbaik,” kata bupati.

Di tempat sama, itu Ketua Askab PSSI KLU Nuna Abriadi menyampaikan, sejak awal berdirinya Askab PSSI KLU selalu mengikuti kompetisi di level Provinsi NTB baik itu kategori usia 23,17 maupun 15 Tahun.

BACA JUGA: Bupati Djohan Sjamsu Serahkan Tanah Sertifikat Program PTSL

“Ini bentuk tanggung jawab moral kami selaku asosiasi persepak bolaan di KLU untuk selalu mengibarkan panji-panji sepak bola  dihadapan insan masyarakat pecinta sepakbola  NTB,” kata Nuna.

Dalam situasi yang tidak mendukung karena pandemi Covid 19 untuk melahirkan atlet berprestasi khususnya sepak bola, namun Askab PSSI KLU  tidak pernah menyerah.

Nuna menegaskan, dalam situasi bagaimana pun, asosiasi terus melakukan kegiatan pembinaan tim.

“Para pemain Ps. Daygun ini merupakan seleksi yang dilakukan oleh kami di Askab selama tiga bulan yang lalu, sehinga terdapat 25  putra-putra terbaik yang berasal dari seluruh klub  di Lima Kecamatan yang ada di KLU,” katanya.

Ia menuturkan, sepak bola merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat terutama pemuda. Karena itu, tahun depan sudah diprogramkan kompetisi reguler liga 3 Askab PSSI KLU dengan tajuk  Bupati Cup.

Saat ini sudah terdaftar di Askab sekitar 148 Club yang ada di kabupaten Lombok Utara.

Sebagai informasi, laga perdana di ajang Kompetisi Liga 3 Asprov NTB 2021, PS.Daygun akan berhadapan dengan Perselotim di GOR, tanggal 17 Desember pukul 14:00 Wita.

@ng.

Program P2L atau Pekarangan Pangan Lestari oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) TAMARA untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan lahan guna wujudkan ketahanan pangan rumah tangga

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Kepala UPTD Kecamatan Tanjung, Aki Suharti,S.Pt. bersama seluruh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) melakukan kerja bersama pendampingan sekaligus monitoring kepada Kelompok Wanita Tani TAMARA, untuk program Pekarangan Pangan Lestari (P2L), Rabu (24/11/21).

Seiring dengan perjalanan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 2010-2019, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Lombok Utara berupaya memperluas penerima manfaat dan pemanfaatan lahan.

Sejak tahun 2020 kegiatan KRPL berubah menjadi Pekarangan Pangan Lestari atau disingkat P2L.

BACA JUGA: Bupati Djohan Lepas PS Daygun Berlaga di Liga 3 NTB

Program P2L dilaksanakan Kelompok “TAMARA” untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga.

Dan mendukung program pemerintah dalam penanganan lokasi prioritas intervensi penurunan stunting.

Hadir dalam kegiatan itu, Kabid Ketahanan Pangan, Sugiartadi,SP yang didampingi stafnya, Ibu Sukersih,SP.

Menurut Kabid Ketahanan Pangangan, Sugiartadi, SP, kegiatan ini dilakukan guna pemanfaatan lahan pekarangan, lahan tidur dan lahan kosong yang tidak produktif.

Potensinya ditingkatkan sebagai penghasil pangan dalam memenuhi pangan dan gizi rumah tangga, serta berorientasi pasar untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.

“Rencananya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2021, Kelompok Wanita Tani P2L akan di kunjungi Bupati Lombok Utara, H Djohan Syamsu, SH,” tutur Aki Suharti yang dibenarkan Sugiartadi.

Guna memperlancar pelaksanaan kegiatan program P2L, diperlukan petunjuk teknis sebagai pedoman bagi pelaksana pusat dan daerah sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengalami kendala.

Mengingat petunjuk teknis ini cakupannya masih bersifat umum, hal-hal yang detail dan spesifik di suatu daerah tertentu, perlu dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan.

BACA JUGA: Bupati Djohan Sjamsu Serahkan Sertifikat Tanah Prgram PTSL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal guna mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif.

Upaya penganekaragaman pangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 pada Peraturan Pemerintah  Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, salah satunya dapat melalui optimalisasi pemanfaatan lahan.

@ng

Hasil pendapatan di NTB betul betul dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun daerah, bukan hanya disimpan di bank

MATARAM.lombokjornal.com ~ Evaluasi serapan anggaran Provinsi NTB tahun 2021 yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), sisi pendapatan NTB  sedikit di bawah rerata nasional (74 persen).

Di sisi pembelanjaan terhadap pendapatan,  Provinsi NTB di posisi ke 9 nasional dengan ratio 95,05 persen.

Dan pembelanjaan bersama seluruh kabupaten/kota, juga berada di posisi 9 nasional dengan ratio 92,75 persen.

Itu artinya apa?

“Artinya hasil pendapatan di NTB betul betul dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun daerah, bukan hanya disimpan di bank,” jelas Sekertaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi.

BACA JUGA: Sirkuit Mandalika Ukir Sejarah, Catat Juara Baru WSBK

Lalu Gita mengatakan itu bersama TAPD saat mengikuti evaluasi serapan anggaran 2021 oleh Kemendagri dan Kemenkeu, Senin (22/11/21).

Selain itu, Sekda menjelaskan Kota Mataram berada di posisi 13 dari seluruh kota di Indonesia.  Untuk kategori kota, Kota Bima berada di urutan ke 8, dan Kota mataram urutan ke 10.

BACA JUGA: Jelang MotoGP 2022, Ini Masukan Positif Dari Penonton

“Hasil evaluasi ini cukup baik namun harus terus dimaksimalkan. Agar pendapatan daerah bisa dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” tutur Miq Gite.

Ast

Diskominfotikntb

Bupati Djohan Sjamsu menyampaikan rasa bangga kaena Desa Bentek yang merayakan HUT-nya ke-109 semangat warganya meningkat menuju desa yang lebih maju

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH menghadiri perayaan hari ulang tahun Desa Bentek yang ke-109 bertempat di Aula Kantor Desa, Selasa (23/11/21).

Turut hadir pada acara tersebut  Kapolsek Gangga Iptu Remanto,S.H, Camat Gangga Kariadi SP, Kepala Desa Bentek Warna Wijaya, S.AP beserta undangan lain.

Desa Bentek terletak di Kecamatan Gangga yang terbentuk  pada tahun 1912.

BACA JUGA: Paripurna DPRD KLU Rampungkan Rancangan  KUA PPAS 2022

Bupati  Djohan  menyampaikan rasa bangga terhadap Desa Bentek yang merayakan HUT-nya ke-109.

“Dengan usianya yang ke-109 semangat warga semakin meningkat seiring usia desa yang bertambah  menuju desa yang lebih maju,” harap bupati.

Kepala Desa Bentek, Warna Wijaya menuturkan, dalam perkembangannya Desa Bentek mengalami berbagai perubahan.

Keadaan Desa Bentek sekarang jauh berbeda dengan Desa Bentek dahulu, dalam perkembangannya Desa Bentek ikut andil dalam membantu dan membangun daerah.

Acara peringatan hari ulang tahun Desa Bentek Ke-109 juga dirangkaikan dengan peresmian Bumdes Polah Palih Polos oleh Bupati Lombok Utara, h. Djhan Sjamsu.

BACA JUGA: Milad Muhammadiyah ke 109 di KLU, Kontribusi untuk Republik

Bupati melakukan pemotongan pita dan juga pembagian hadiah pemenang lomba dusun sehat dan lomba Gansing.

@ng

Untuk menarik wisatawan datang ke Lombok jangan hanya menungu even internasional, karena jedah waktnya lama. Tapi harus banyak diciptakan even lokal yang berkualitas

MATARAM.lombokjournal.com ~ Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Ai Garmono, mengungkapkan, bagaimana even internasional seperi World Superbike (WSBK) berdampak positif terhadap geliat pariwisata NTB, khususnya di Lombok.

“Banyak kalangan luas terutama di industri pariwisata, yang menangguk untung. Semua hotel dan semua pemilik kendaraan yang disewakan kebanjiran order (selama berlangsungnya WSBK),” kata Ari Garmono pada wartawan di kantornya, Selasa (23/11/21).

Menurut Ari, even internasional itu sebenarnya merupakan permulaan, jadi pembukaan.

Pertanyaannya, bagaimana kemudian even internasional itu bisa dijadikan momentum kebangkitan pariwisata di Lmbok, dan NTB pada umumya.

BACA JUGA: Jelang MotoGP 2022, Ini Masukan Positif dari Penonton

Namun diungkapkan, kalau kalangan pelaku pariwisata hanya menunggu even internasional seperti ajang WSBK atau tahun depan ada even MotoGP, jedah waktuya sangat lama.

“Harus ada skenario lain, sehingga ada daya tarik lain juga, yang membuat mereka memiliki alasan untuk kembali datang ke Lombok atau Sumbawa,” jelas Ari.

Terus bagaimana skenario lain yang dimaksud?

Ari menjelaskan, pertama kita harus membuat sebanyak mungkin even yang bisa mengundang turis datang.

Karena salah satu yang menjadi pertanyaan wisatawan saat datang ke destinasi yaitu what to do?

Karena itu, pertanyaan wisatawan harus dijawab dengan even yang berkelas, baik itu dalam bentuk even tradisional maupun kontemporer

“Kedua, kita harus lebih meningkatkan kualitas kita punya desa wisata,” jelas Ari.

Menurutnya, Desa Wisata itu harus dijaga dengan baik. Mana Desa Wisata yang memiliki kualitas standar.

“Desa Wisata yang berkelas masih harus dibenahi kemudian harus lebih variatif lagi. Kalau bisa spreading nya itu bisa sampai Sumbawa, karena Sumbawa juga tidak kalah kaya dengan Lombok.Disana ada beberapa Icon yang tidak ada di Lombok,” jelasnya.

BACA JUGA: Pola Asuh Anak yang Baik, Akan Cegah Perkawinan Anak 

Ia contohkan yang menarik di Sumbawa, misalya mengunjungiu pulau Moyo, Satonda, labuhan Jambu dengan New Pausnya. Dan sebanarnya masih banyak hal lain yang menarik.

Itu yang harus dikerjakan semua pihak yang terkait dengan sektor pariwisata

“Tentu yang terakhir, ini juga sangat penting yaitu Infrastruktur kepariwisataan yang mesti lebih banyak  dibenahi lagi,” uajar Ari Garmono.

Nunuk

Penyelenggaraan World Superbike di Sirkuit Mandalika sudah berjalan baik dan lancar, tapi jelang penyelenggaraan MotoGP 2022 ada beberapa hal yang perlu diperbaiki

MATARAM.lombokjournal.com ~ Balapan bergengsi World Superbike (SBK) baru saja digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. Ajang internasional itu terbukti berjalan dengan lancar dan baik.

Meski begitu, ada sejumlah catatan yang harus diperbaiki oleh penyelenggara maupun Pemerintah Provinsi NTB dan Pemkab Lombok Tengah.

Pengusaha asal Berau, Kalimantan Timur, Haji Abidinsyah memberi masukan terkait penyelenggaraan World SBK di Sirkuit Mandalika.

Ia yang datang bersama koleganya melihat ada beberapa hal yang harus ditingkatkan jelang MotoGP tahun depan.

“Gaung MotoGP itu lebih heboh dan besar, bisa jadi antusiasme lebih tinggi,” katanya, Selasa (23/11/21).

Haji Abidin mengkritik soal transportasi penghubung menuju tribun penonton. Tak hanya jaraknya yang cukup jauh, pengaturan bus pengangkut masih harus diperbaiki.

BACA JUGA: Menko Luhut, Menhub dan Aburizalbakrie Nonton WSBK

Beberapa penonton terlihat kebingungan dan menunggu bus cukup lama.

“Kami yang datang ini pilih bayar mahal ingin nyaman. Jalannya jauh sekali, capek juga penonton,” bebernya.

Selain itu, lanjutnya, yang patut menjadi perhatian beberapa lokasi yang tergenang, membuat penonton harus melalui jalan becek. Saat MotoGP hal ini tak boleh lagi terjadi, harus dipikirkan solusi.

“Kita memaklumi ini pertama kali avent besar dilakukan. Masih ada kekurangan, tapi jangan sampai tak diperhatikan,” sambungnya.

Pria pecinta balap motor ini menyebutkan, dalam gelaran balapan World SBK, cukup banyak media massa yang mengambil sisi negatif.

Hal ini tentu membawa efek kurang baik bagi daerah dan Indonesia. Ke depan hal ini harus seimbang, berita-berita positif harus lebih baik.

“Muncul cerita sirkuit banjir, padahal tak banjir. Kita harus bersama-sama menjaga nama daerah dan negara ini,” tandasnya.

Secara umum Abidin mengaku bangga dengan gelaran balap internasional di NTB, tampilan dari layout Sirkuit Mandalika yang memadukan bukit dan laut mempesona. Wajar bila banyak pebalap maupun penonton memuji sirkuit ini.

BACA JUGA: Perekonomian Masyarakat Sekitar KEK Mandalika Bangkit

“Kebanggaan ini akan lebih tinggi ketika MotoGP. Mari sama-sama kita jaga nama baik untuk Sirkuit Mandalika,” tutup pengusaha ramah ini.

Nunuk

Rapat Paripurna DPRD KLU agendakan Laporan Badan Anggaran terhadap Rancangan KUA PPAS tahun 2022, serta Penandatanganan Nota Kesepakatan KUAPPAS tahun 2022 antara Kepala Daerah dengan DPRD KLU

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Wakil Ketua I  DPRD KLU H. Burhan M. Nur, SH, bersama Ketua DPRD KLU Nasrudin, SH.I, Wakil Ketua II Mariadi, S.Ag, pimpin Rapat Paripurna Laporan Banggar DPRD KLU, terhadap  Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) tahun 2022, Senin (22/11/21).

Paripurna itu dihadiri Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH., dan Wakil Bupati KLU, Danny Karter Febrianto R, ST., M.Eng.

Selain itu juga tampak hadir Penjabat Sekda Lombok Utara, Anding Duwi Cahyadi, MM., Forkopimda dan anggota DPRD KLU, Para Staf Ahli, Para Asisten beserta Unsur OPD se-KLU di Aula Paripurna DPRD KLU.

Wakil Ketua I H. Burhan M. Nur, SH., menyatakan, Rapat Paripurna Dewan mengagendakan Laporan Badan Anggaran terhadap Rancangan KUA PPAS tahun 2022, serta Penandatanganan Nota Kesepakatan KUAPPAS tahun 2022 antara Kepala Daerah dengan DPRD KLU.

BACA JUGA: Menko Luhut, Menhub dan Aburizal Bakri Nonton WSBK

“Banggar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah mengkaji dan melakukan pembahasan bersama eksekutif,” kata Burhan.

Menurutnya, dalam pembahasan tersebut kendati waktu sedikit, pembahasannya berlangsung alot, untuk penyempurnaan KUA PPKS.

Pengkajian dan pembahasan KUA PPAS tahun 2022, hasil kerjanya diharapkan dapat memberikan pencerahan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah di KLU.

Merampungkan pembahasan KUAPPAS tahun 2022 sebagai landasan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

Sementara itu, Juru Bicara Banggar Artadi, S.Sos., dalam paparannya mengatakan KUAPPAS APBD Tahun 2022 merupakan instrumen yang dijadikan acuan dalam menyusun RAPBD tahun 2022.

Artadi mengatakan, Banggar telah menyelesaikan pembahasan KUAPPAS APBD Tahun 2022, dengan beberapa poin menyangkut kebijakan umum anggaran maupun prioritas plafon anggaran.

“TAPD dan OPD telah menjawab secara tertulis yang menghasilkan berbagai catatan dan kesepakatan saran serta rekomendasi dari anggota Banggar sehingga menjadi perhatian eksekutif dalam proses penyusunan APBD KLU Tahun 2022,” imbuhnya.

BACA JUGA: Program Posyandu Keluarga di NTB Dinilai Lebih Maju

Acara dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan KUAPPAS tahun 2022 antara Bupati dengan Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara, disaksikan Wabup Lombok Utara bersama Para Wakil Ketua  DPRD KLU dan peserta rapat paripurna.

Kegiatan berlangsung khidmat dengan tetap menerapkan Prokes Covid-19.

Ags

Pencegahan perkawinan anak tidak semudah yang dibayangkan, pernikahan anak bukan terjadi tanpa ada dukungan dari orang sekitar

MATARAM.lombokjournal.com ~ Perkembangan fisik, emosional, sosial dan intelektual seorang anak sejak bayi hingga dewasa merupakan peran dan tanggung jawab orang tua.

Dengan demikian, pola asuh yang baik menjadi salah satu solusi mencegah perkawainan pada anak.

“Penting sekali bagi kita untuk perhatikan pola pengasuhan untuk mencegah perkawinan pada anak di era digital,” ungkap Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah.

Bunda Niken menyampaikan himbauan terkait pola asuh itu pada kegiatan Temu Nasional kader PKK dalam rangka cegah Perkawinan anak (Cepak) di hotel Aston Mataram, Senin (22/11/21).

BACA JUGA; Program Posyandu Keluarga NTB Dinilai Lebih Maju

Menurut Bunda Niken, pencegahan perkawainan anak tidak semudah yang dibayangkan, pernikahan anak bukan terjadi tanpa ada dukungan dari orang sekitar. Mengingat masalah perkawinan pada anak banyak terjadi di desa dan dusun.

“Sehingga upaya kita untuk mencegah tidak hanya dilakukan tim PKK tapi diharapkan dukungan semua pihak,” harap bunda Niken.

Bunda Niken menjelaskan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah disahkan pada tahun 2019.

Dalam Undang-Undang tersebut telah mencantumkan perubahan usia minimal perkawinan dari 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun.

Hal ini juga diberlakukan sama dengan laki-laki yang telah mengakomodasi prinsip kesetaraan dan juga bentuk afirmasi yang progresif.

“Kepala desa, ketua adat, tokoh agama dan tokoh pemudah bahwa pernikahan anak bukan solusi pada masalah remaja,” tegas Bunda Niken.

Senada dengan itu, Ketua Umum TP PKK Pusat, Ny Tri Tito Karnavian menegaskan, masalah perkawinan anak akan memberikan dampak buruk bagi kaum perempuan. Baik dampak dari segi mental, sosial hingga pendidikannya.

“Sudah sepantasnya, kita bersama-sama melakukan mencegah perkawinan anak dengan sinergi PKK pusat dengan daerah yang diperkuat dengan program yang kesejahteraan keluarga,” ungkapnya.

BACA JUGA: Waspada, Ancaman Badai La Nina di Akhir Tahun

Istri Mendagri itu menilai, banyak orang tua beralasan bahwa perkawinan anak merupakan salah satu cara menghindari pergaulan bebas, keadaaan ekonomi maupun alasan-alasan lainnya. Namun,  ternyata perkawinan anak justru menyumbang kasus perceraian yang paling banyak dikarenakan alasan belum mapan baik membina rumah tangga maupun ekonomi.

“Oleh karenanya, kami dari pusat sudah memperjuangkan Anggaran agar PKK di seluruh Indonesia lebih meningkatakan kegiatan pencegaha,” katanya.

Ikp

kominfo.