Kepala OPD yang tidak cepat merespon keluhan dan aduan masyarakat melalui aplikasi NTB Care bisa saja direkomendasikan untuk diganti

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi diminta lebih responsif terhadap laporan dan aduan masyarakat yang disampaikan melalui NTB Care.

Penegasan itu disampaikan Gubernur Zulkieflimansyah saat menerima audiensi tim pengelolah NTB Care yang dipimpin kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Najamuddin Amy bersama Kepala Dinas Sosial, Ahsanul Kholik, Kepala Biro Kesra, di ruang kerjanya, pendopo gubernur NTB, Kamis (28/10/21).

Layanan aplikasi NTB care merupakan salah satu program yang tetap eksis di tengah banyaknya harapan masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah.

BACA JUGA: Program Desa Wisata di NTB, Ini Dukungan Mendes PDTT

Menurut Bang Zul sapaan akrab gubernur, ekspektasi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan keluhan kepada pemerintah terus meningkat.

Karena itu, aplikasi NTB care merupakan mata telinga pemerintah yang membutuhkan respon cepat dari Kepala OPD terkait.

Bahkan Bang Zul menilai, NTB Care bisa merekomendasikan Kepala Dinas mana yang perlu diganti.

“Kita harus lebih serius melayani masyarakat. Bahkan Kepala OPD yang lambat merespon aduan masyarakat melalui NTB care akan kita ganti. Kalau nggak respon-respon kita gantilah,” tegas Bang Zul.

Bang Zul minta, dalam menanggapi aduan maupun aspirasi masyarakat melalui layanan aplikasi dan fanpage NTB Care, harus dibarengi dengan hati yang benar-benar senang dan ikhlas.

Sehingga masyarakat merasa bahwa pemerintah benar-benar hadir memberi layanan terbaik kepada masyarakat.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Najamuddin Amy menjelaskan, layanan NTB care akan terus ditingkatkan dan dibenahi, baik dari sisi fasilitas pendukung maupun SDM-nya.

Termasuk mendorong semua kabupaten/kota untuk mereplikasikan NTB Care ke semua daerah.

BACA JUGA: Tersangka Dugaan Korupsi di RSUD KLU, Mulai Diperiksa

“Sebagai penanggung jawab layanan NTB Care, kami akan terus tingkatkan responnya. Dalam upaya mempercepat respon terhadap keluhan masyarakat, kami juga langsung menelpon Kepala OPD nya, Karena eksekusi aduan masyarakat ada di masing-masing OPD terkait,” jelas Doktor Najam.

Menurut mantan Karo Humas itu, ke depan sosialisasi NTB care ke semua kabupaten/kota akan terus ditingkatkan.

Sehingga semua aduan masyarkat yang masuk melalui NTB Care dapat diakomodir dengan baik oleh seluruh Pemerintah Provinsi maupun seluruh kabupaten/kota se-NTB.

Diskominfotik

Bantuan berupa sarana dan prasaran diberikan Kementerian Desa PDTT untuk program Desa Wisata. Pesannya, pembangunan desa tidak keluar dari akar budaya setempat

LOTIM.lombokjournal.com ~  Program unggulan Desa Wisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat dukungan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Dr. Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd

Dukungan itu berupa bantuan berupa sarana dan prasarana (Sarpras) Pengembangan objek wisata Desa NTB.

Didampingi Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, Mendes memberikan bantuan sarpras kepada 19 desa.

Dari jumlah tersebut, 9 desa telah selesai 100 persen pembangunannya, di antaranya Desa Senaru, Sembalun, Tete Batu, Pringgasela, Kembang Kuning, Desa Seruni Mumbul, Desa Malaka, Desa Sekotong dan Desa Sesaot.

Bantuan Mendes PDTT tersebut direncanakan untuk pembangunan home stay, balai kesenian, jalan menuju destinasi wisata, pengembangan ekonomi, hingga stan kuliner yang salah satunya telah dibangun, yaitu pendopo di Sembalun Bumbung.

BACA JUGA: Kapal Cargo Tenggelam di Perairan Utara Bali

Sambil bergurau, Gubernur Zukiefimansyah mengatakan, semoga makin banyak bantuan untuk NTB

“Terima kasih dan semoga makin banyak bantuan untuk NTB di masa yang akan datang,” ujar Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Rabu (27/10/21).

Dalam kesempatan sama, Menteri Iskandar meminta agar ke depan, perencanaan pembangunan desa tidak keluar dari akar budaya desa setempat.

“Dengan demikian budaya pembagunan berbasis data desa, akan berbasis masalah, bukan berbasis keinginan,” ujar Menteri Iskandar.

Sebelumnya, Bupati Lombok Timur, Sukiman Azmy yang hadir pada kesempatan tersebut mengungkapkan penghargaan dan penghormatan setulusnya atas bantuan sarana prasarana bagi desa wisata di wilayahnya.

Pengembangan program unggulan Desa Wisata dilakukan di sepuluh kabupaten/kota se NTB, yakni Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Sumbawa Barat.

BACA JUGA: Menguatkan Tetebatu, Nominasi Desa Wisata Terbaik

Selanjutnya Kota Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram, dan Kabupaten Lombok Utara.

Nn

diskominfotik

Kapal cargo tenggelam di perairan Utara Bali, 2 ABK kapal Liberty 1 dievakuasi di wilayah perairan Pelabuhan Lembar, Lombok Barat

LOBAR.lombokjournal.com ~KM Liberty 1 berjenis cargo dengan POB 15 orang yang lepas sandar dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jumat (22/10/21) pukul 00.07 WIB menuju Reo Flores NTT, tenggelam karena dihantam badai di perairan utara Bali, Sabtu (23/10/21) pukul 22.07.

Dari keterangan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Gede Darmada, sebelumnya KM Liberty 1 sempat merubah haluan dari timur menuju barat, sayangnya kapal dalam posisi miring dan mulai tenggelam.

Kemudian seluruh ABK kapal menyelamatkan diri menggunakan life jaket (pelampung) dan melepaskan 2 buah lifecraft (sekoci penyelamat) ke laut

Sementara itu, Tim SAR gabungan dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram, TNI, Polri, KUPP Lembar, KKP Lembar, dan unsur lainnya mengevakuasi dua ABK kapal Liberty 1 di wilayah perairan Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Kamis (28/10/21).

BACA JUGA: Tersangka Dugaan Koupsi di RSUD KLU, Mulai Diperiksa

Menurut keterangan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram, Nanang Sigit PH, Kapal SPOB Seroja 01 dengan rute Dumai, Kalimantan Tengah menuju Pelabuhan Lembar menemukan dua orang ABK KM Liberty 1 di perairan utara Bali pada koordinat 07°45.917″S – 115°21.321″E, Rabu (27/10/21) pukul 15.30 Wita.

“Dievakuasi dari kapal SPOB Seroja 01 ke RIB (Rigit Inflatable Boat) pukul 05.10 Wita,” kata Nanang Sigit.

Nanang menyebutkan, korban atas nama Rivaldy Refly M (22) asal Manado dalam kondisi selamat, sedangkan Hadiq Zain (18) asal Surabaya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

“Kedua korban diserahkan ke tim kesehatan pelabuhan sekitar pukul 05.30 Wita untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Provinsi NTB (Nusa Tenggara Barat),” tambahnya.

Sebelumnya pada Senin (25/10/21) pukul 12.20 Wita LCT Dipasena 02 rute Jakarta – Banete Sumba Barat berhasil menyelamatkan enam orang ABK kapal naas tersebut.

BACA JUGA: Menguatkan Tetebatu, Nominasi Desa Wisata Terbaik 

Tujuh korban yang belum ditemukan masih ditangani oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar bersama unsur lainnya.

Nn/@ng

Penting untuk dilakukan peningkatan kapasitas para Kades, agar mereka mampu melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan di desa.

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola  Penyelenggaraan Pemerintah Desa digelar oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP2KBPMD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) bersama Lembaga Ashila Bina Bangsa.

Bimtek yang bertujuan meningkatan kapasitas Kepala Desa se-KLU itu berlangsung di Jeeva Resort Klui Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Rabu (27/10/21).

Pelaksana Tugas Kepala DP2KBPMD KLU Drs. Rusdianto, M.Si yang mewakili Bupati Lombok Utara saat membuka kegiatan menyampaikan, Pemerintah Desa merupakan lini terdepan dalam memberikan pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BACA JUGA: Zohri dan Sudirman Bertemu, Bupati, Wabup dan Ketua KONI KLU

“Keempat tupoksi itu menjadi tonggak utama mewujudkan keberhasilan program pemerintah di masyarakat,” kata Rusdianto.

Tupoksi yang strategis tersebut mesti dibarengi dengan peningkatan kapasitas Kepala Desa, agar mampu melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan di desa.

Menurutnya, memperkuat desa merupakan salah satu upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan nawa cita Pemerintah Pusat.

“Membangun dari pinggiran perlu dimaknai secara seksama, karena cita-cita tersebut mencerminkan titik fokus pembangunan yang sesungguhnya terletak di desa,” terangnya.

Disampaikan pula, KLU menjadi kabupaten terbungsu di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga penting mengakselerasi program-program pembangunan dan berpemerintahan dalam berbagai aspeknya.

Percepatan pembangunan harus pula diiringi dengan adanya terobosan-terobosan dan inovasi lokal.

BACA JUGA: Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di RSUD KLU, Mulai Diperiksa

Menurut Rusdianto, jika semua desa di bumi Tioq Tata Tunaq maju maka Lombok Utara pun akan maju. Karena itulah, pemerintah secara hirarkis harus berani mengambil kebijakan ataupun terobosan peningkatan kapasitas bagi kades.

“Bukan sekadar kesanggupan dalam menjalankan tupoksi ataupun mengikuti prosedur administrasi yang sudah baku saja,” tuturnya.

Dijelaskannya, peningkatan kapasitas berhubungan erat dengan penguasaan pengetahuan dan informasi.

Selain itu, dibutuhkan penguasaan keterampilan dalam menerapkan instrumen kebijakan dan program untuk berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan yang efektif dan efisien.

Harapannya, para Kepala Desa dapat melakukan serangkaian gerakan perubahan multi level dari diri sendiri, kelompok, organisasi, sistem hingga tanggap terhadap perubahan lingkungan yang terjadi.

Dalam kesempatan sama, Ketua Lembaga Ashila Bina Bangsa, Faris Hidayat Amin, menuturkan, kegiatan peningkatan kapasitas kepemimpinan kades dapat diukur dari seberapa presisi keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa masing-masing.

“Meningkatkan kapasitas kepemimpinan Kepala Desa menjadi penting kita laksanakan dalam rangka menambah pengetahuan dan cakrawala berpikir untuk kemajuan desa ke depan. Para Kades yang ada saat ini haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama terkait tata kelola pemerintahan desa yang baik,” ucap Faris Hidayat.

Senada dengan harapan itu juga diungkapkan Ketua AKAD KLU, Budiawan, SH,  kompleksitas permasalahan di desa sungguh luar biasa.

“Sehingga para Kades perlu meningkatkan kapasitas personalnya dengan informasi-informasi kebijakan terbaru terkait pemerintahan desa sesuai dengan kondisi terkini dari para narasumber,” ujarnya.

Sehubungan dengan hal itu, Pemerintahan Desa tidak hanya dilihat dari satu sisi saja akan tetapi dari multi sisi.

Ketua AKAD yang juga Kepala Desa Tanjung itu menyampaikan, terselenggaranya bimtek tersebut berdasarkan kesepakatan seluruh Kepala Desa dengan DP2KBPMD KLU.

Kesepakatan tersebut diperkuat kembali dengan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani langsung oleh Bupati Lombok Utara.

“Kami melaksanakan kegiatan ini sesuai regulasi yang ada dan sudah jadi kesepakatan bersama. Niatan ini juga direstui oleh Pak Plt. Kadis P2KBPMD dan Pak Kabid PADes. Dan yang paling utama kita mendapatkan restu dari Bapak Bupati selaku pimpinan daerah kita,” katanya.

@ng

Kasus dugaan korupsi di RSUD Lombok Utara, telah memasuki tahap pemeriksaan tersangka. Tapi DT selaku rekanan belum datang karena sakit

MATARAM.lombokjournal.com ~ Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai melakukan pemeriksaan pada Tersangka Kasus Penyimpangan Pembangunan Penambahan Ruang ICU RSUD KLU.

Tiga tersangka perkara Korupsi Penyimpangan Pembangunan Penambahan Ruang ICU dan Ruang Operasi RSUD Kabupaten Lombok Utara (KLU) Tahun Anggaran 2019, diperiksa Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi NTB, hari Rabu (27/10/21) pagi sekitar pukul 10 Wita di ruang Pidana Khusus Kejati NTB.

Demikian pers release dari Penerangan Hukum Kejati NTB yang diterima media, hari Rabu.

Perkara dugaan korupsi di RSUD telah memasuki tahap pemeriksaan para tersangka, setelah pemeriksaan para saksi rampung dimintai keterangannya sejak Penetapan Tersangka oleh Penyidik tanggal 22 September yang lalu.

BACA JUGA: Polri Telah Berbenah, Masyarakat Perlu Ikut Menyesuaikan

Seperti diketahui, pers realease penkum Kejati NTB sebelumnya, yang ditetapkan sebagai tersangka pada Perkara Penyimpangan Penambahan Ruang ICU dan Ruang Operasi RSUD Kab. Lombok Utara sebanyak 4 orang, yakni Kuasa Pengguna Anggaran, dr. SH, Pejabat Pembuat Komitmen, EB, dan Konsultan Pengawas, SD, dan DT selaku Rekanan.

Terhadap ke empat Tersangka tersebut dilakukan pemanggilan hari Minggu, namun yang memenuhi panggilan Penyidik hanya 3 orang Tersangka yakni, dr. SH, EB dan SD.

Sedangkan DT selaku Rekanan tidak dapat memenuhi panggilan Penyidik karena sakit.

Pemeriksaan terhadap para Tersangka tersebut didampingi oleh masing-masing Penasehat Hukumnya yang berlangsung selama 6 (enam) jam sejak pukul 10.00 Wita hingga Pukul 16.00 Wita.

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Penambahan Ruang Operasi dan ICU pada RSUD Lombok Utara Tahun 2019 dengan perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.757.522.230,33.

BACA JUGA: Gebyar Inklusi Keuangan dan Pengukuhan Tim TPAKD KLU

Ke empat Tersangka disangkakan Pasal 2 UU no 31 Tahun 1999 dan atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

@ng

Dua atlit Atletik KLU yang berprestasi dalam PON XX Papua, Lalu Muhammad Zohri dan Sudirman Hadi, menemui Bupati, Wabup dan bersilaturrahmi dengan Ketua KONI KLU

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Dua atlet Atletik yaitu, Lalu Moh, Zohri dan Sudirman Hadi asal Kabupaten Lombok Utara yang ikut Berlaga di PON XX Papua baru baru ini bertemu Ketua KONI Kabupaten Lombok Utara, H Burhanudin,M. Nur,SH

Kedua Atlet Atletik itu merupakan peserta perwakilan Cabor PASI Kabupaten Lombok Utara. Baik Zohri maupun Sudirman merupakan penyumbang medali.

Zohri dan Sudirman Hadi pada PON XX di Papua, meraih dua (2) emas dan satu (1) perak dan dua (2) perunggu pada ajang PON XX Papua baru baru ini.

Kedatangan kedua atlet usai bertemu Bupati H Djohan Syamsu dan Wakil Bupati Lombok Utara, Dany Karter Febrianto, langsung menemui Ketua Koni KLU, H Burhanudin, M Nor, SH.

Acara silaturahim yang berlangsung di Ruang Kerja DPRD KLU, Rabu (27/10/21).

BACA JUGA: Gebyar Inklusi Keuangan dan Pengukuhan Tim TPAKD KLU

“Mewakili Pengurus KONI Kabupaten Lombok Utara saya ucapkan terimakasih dan apresiasi kepada kedua Atlit yang terlibat pada gelaran PON di Papua,” katanya.

H Burhan berharap agar para atlet tetap jaga kondisi jaga kesehatan, berlatih terus pantang menyerah serta ikut memahami keadaan daerah yang lagi seperti saat ini.

Kaitannya dengan bonus serta uang saku, agar bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan pada waktu mendatang bisa mendapat bonus dan penghargaan yang jauh lebih besar.

“Tentu ketika anggaran daerah sudah membaik dan anggaran KONI juga normal,” harap Burhan.

Kedua Atlet merasa plong dimana pada sebelumnya juga Bupati Lombok Utara, H Djohan Syamsu, SH, memberikan bantuan dana pula kepada Atlit berprestasi unggulan NTB ini.

BACA JUGA: Sembilan Besar di PON XX, Menuju Lima Besar PON XXII

Rencananya kedua atlet, pada hari Kamis (28/10/21) akan menghadiri acara yang diselenggarakan Pemda Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram.

@ng

Langkah Polda NTB dalam penanganan aksi himpunan mahasiswa islam (HMI) di DPRD NTB sudah menunjukan adanya keterbukaan dan transparansi Polri dalam kinerjanya

MATARAM.lombokjournal.com ~ Lembaga kajian sosial dan politik NTB, M16 menilai langkah-langkah Polda NTB dalam menangani aksi unjukrasa mahasiswa sudah sangat humanis, profesional, dan menunjukkan perubahan signifikan menuju Polri yang Presisi.

Direktur M16, Bambang Mei Finarwanto, SH, mengatakan, hal ini tampak dari kesigapan dan keputusan Kapolda NTB Irjen Pol. Muhammad Iqbal, saat turun langsung menangani unjukrasa mahasiswa di Mataram.

“Ada unjukrasa mahasiswa dan ada gesekan yang membuat mahasiswa terluka. Kapolda langsung memerintahkan bawahannya mengusut dan memberi sanksi kepada oknum anggota yang diduga melanggar prosedur, ini menurut kami luar biasa,” kata Didu, sapaan akrab Direktur M16, Selasa (26/10/21) di Mataram.

BACA JUGA: 

Penyelenggaraan WSBK dan MotoGP, Pemprov NTB Studi Komparasi ke Italia

Seperti diketahui, aktivis mahasiswa dari himpunan mahasiswa islam (HMI) di Mataram menggelar unjukrasa peringatan dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin, Kamis tanggal 21 Oktober 2021.

Dalam aksi di depan gedung DPRD NTB, terjadi gesekan dengan petugas yang menyebabkan satu orang mahasiswa terluka.

Kapolda Iqbal langsung mengatensi kejadian tersebut dan memerintahkan jajaran Propam Polda NTB untuk menyelidiki dan mengusut dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan oknum anggota.

“Kalau zaman dulu, hal ini mungkin tidak terjadi. Unjukrasa benjol dan luka ya biasa bagi mahasiswa dan pergerakan. Hari ini Polri sudah humanis benar. Kapolda bahkan rela berpanas-panasan menemui aksi mahasiswa,” ujar Didu yang juga mantan aktivis mahasiswa di era 90an.

Kemudian, pada Senin tanggal 25 Oktober 2021, Kapolda Iqbal juga menemui langsung unjukrasa mahasiswa di Mapolda NTB yang memprotes kejadian sebelumnya.

Irjen Pol. Muhammad Iqbal menjelaskan, Polda NTB tengah menyelidiki dan akan memberi sanksi bagi oknum yang diduga melanggar.

BACA JUGA: Sembilan Besar di PON XX, Menuju Lima Besar di PON XXII

“Kapolda Iqbal juga sudah meminta maaf kepada mahasiswa atas kejadian tersebut,” ujarnya.

Menurut Didu, langkah yang dilakukan Polda NTB sudah tepat. Hal ini menunjukan adanya keterbukaan dan transparansi Polri dalam kinerjanya.

Di lain sisi, Didu juga mengapresiasi para mahasiswa yang masih mau peduli dan ikut mengawal pemerintahan agar lebih baik.

Namun, ia mengatakan, masyarakat sipil, organisasi mahasiswa, pemuda, NGO, dan para aktivis juga harus mulai berbenah. Karena sistem politik dan sosial terus menerus berubah dari zaman ke zaman.

“Menyampaikan aspirasi dan menggelar unjukrasa itu penting untuk mengkritisi dan membawa perubahan yang lebih baik. Tetapi cara caranya harus mulai berubah, sudah bukan zamannya kita keras-kerasan dan sampai ricuh. Masyarakat juga harus mulai berbenah,” katanya.

Sebab, dalam penyampaian aspirasi pun harus mengedepankan kesantunan, tidak saling menyalahkan, apalagi dengan kekerasan fisik.

“Harus saling menghargai,” ujar Kapolda.

Didu berharap, kejadian unjukrasa ricuh kemarin bisa menjadi momentum yang baik bagi Polri dan masyarakat di NTB, untuk sama-sama berbenah dan bersama membangun daerah NTB lebih baik ke depan.

“Apa yang sudah dilakukan Kapolda Iqbal, harus kita apresiasi dan hargai,” katanya.

Apalagi, papar Didu, prestasi dan kinerja Irjen Iqbal di NTB sudah sangat teruji.

Kapolda Iqbal dinilai berhasil menangani pandemi di NTB dengan memaksimalkan penyebaran vaksinasi tahun ini, menangani sengketa lahan ITDC Mandalika dan mengawal gelaran World Superbike Mandalika ke depan.

“Masyarakat NTB sudah sangat kenal dengan Kapolda Iqbal, karena memang kinerjanya bagus, humanis dan menunjukan Polri Presisi sesuai visi misi Kapolri saat ini” tutupnya.

Me

Liga 3 Asprov PSSI NTB diramaikan empat klub baru, termasuk Lombok Football Club (LFC) yang diputuskan melalui verifikasi persyaratan yang mengantongi rekomendasi dari Askabnya masing-masing.

MATARAM.lombokjounal.com ~ Sebanyak empat klub baru dipastikan bakal meramaikan kompetisi Liga 3 Asprov PSSI NTB.

Putusan untuk menambah peserta klub, yang dari awalnya hanya 14 klub, kini bertambah menjadi total sebanyak 18 klub yang diputuskan melalui Kongres Biasa Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI NTB, Minggu (24/10/21) di Hotel Golden Palace, Mataram.

Empat klub yang disahkan tersebut antara lain Lombok FC, Bintang Kejora, Hanzanwadi dan Galaxy FC.

Ketua Asprov PSSI NTB, Mori Hanafi M.Comm mengatakan, empat klub baru tersebut diputuskan setelah melalui verifikasi persyaratan yang cukup panjang. Sebelumnya, empat klub tersebut telah mengantongi rekomendasi dari Askabnya masing-masing.

“Setelah diputuskan di Kongres biasa ini, maka secara otomatis mereka resmi menjadi anggota PSSI NTB dan tinggal kita ajukan ke PSSI Pusat,” ujar Mori Hanafi menjawab wartawan, Minggu (24/10/21).

BACA JUGA: Sembilan Besar di PON XX, Menuju Lima Besar di PON XXII

Menurut Wakil Ketua DPRD Prov. NTB ini, sebenarnya ada lima klub yang telah mendaftar untuk disahkan dalam forum Kongres Asprov PSSI NTB kali ini. Namun ada satu klub yang tidak bisa disahkan karena masalah administrasi.

Menindak-lanjuti keputusan Kongres PSSI NTB, gelaran Liga 3 diharapkan akan mulai berlangsung pada minggu keempat bulan Nopember yang ada

“Kalau sesuai jadwal, kompetisi Liga 3 PSSI Rayon NTB akan mulai kick off-nya pada tanggal 24 November yang akan datang, dan selesai pada 19 Desember. Itu sesuai jadwal dari PSSI Pusat,” kata Mori.

Terkait tuan rumah dalam gelaran kompetisi Liga 3 Rayon NTB itu. Ia mengaku, baru dua wilayah di Pulau Sumbawa yakni Dompu dan KSB yang sudah secara resmi mengajukan diri sebagai tuan rumah.

Sementara di Pulau Lombok, belum ada Asprov yang mengajukan hal tersebut.

“Tapi, ada 2 tempat yang akan kita lakukan di Pulau Lombok untuk menjadi lokasi tuan rumah. Nanti, ada Tim dari Asprov PSSI NTB yang akan turun melakukan verifikasinya,” tegas Mori.

Ia berharap, adanya penambahan empat klub baru tersebut akan membuat kompetisi Liga 3 di NTB akan lebih berkualitas dan mengarah ke kondisi yang lebih baik.

Terlebih, di tahun 2025, PSSI NTB akan fokus melakukan penataan organisasi dan kompetisi secara radikal.

“Insyaa Allah, pendanaan PSSI NTB juga akan kita akses melalui APBD Pro. NTB dan pihak sponsor. Pastinya, pengelolaan PSSI akan terkelola dengan baik setelah kita mencabut moratorium anggota baru PSSI untuk tahun-tahun berikutnya,” jelas Mori.

Mori mengatakan, dengan penataan dan pengelolaan klub yang lebih baik, maka klub NTB akan bisa tampil di Liga 2 hingga kasta tertinggi di Liga utama PSSI.

Apalagi, keberhasilan kontingen Futsal NTB yang baru pertama kali ikut masuk PON Papua berhasil meraih medali Perunggu.

“Untuk teknis pertandingan di Liga 3 PSSI NTB, akan kita buat skema dua pertandingan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa secara terpisah. Nantinya, dua besar klub terbaik di rayon Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok akan kita adu di satu tempat untuk merebut titel 2 klub yang akan mewakili NTB di level liga dua kompetisi PSSI Pusat,” jelas Mori.

“Nanti, juara dari Liga 3 Rayon NTB, akan digabungkan dengan sebanyak 64 klub di Indonesia. Dan kita berharap dari 8 klub yang bertanding di Liga 2, ada yang berasal dari NTB,” sambungnya.

BACA JUGA:

Penyelenggaraan WSBK dan MotoGP 2022, Pemprov NTB Studi Komparasi di ITALI

Sementara itu, Presiden klub sepakbola Lombok Football Club (LFC), H. Bambang Kristiono, SE (HBK) mengaku, berterima kasih kepada seluruh pengurus Asprov PSSI NTB dan Askab PSSI di seluruh wilayah NTB, yang telah menerima klub LCF sebagai anggota di keluarga besar PSSI NTB.

“Diterimanya LFC sebagai peserta Liga 3 PSSI NTB adalah sebuah kehormatan dan kebanggaan tersendiri, semoga LFC bisa berkontribusi, dan terlibat langsung dalam pembinaan sepakbola profesional. Saya pastikan, sudah saatnya, NTB mampu bertarung di level yang lebih tertinggi sepakbola nasional,” tegas HBK pada sesi Jumpa Pers di Arena Kongres Biasa PSSI NTB.

Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI ini memastikan, pihaknya akan siap menjunjung asas fair play, dan berkompetisi secara profesional.

“Pastinya, antara klub-klub yang lama dan tiga klub yang lain, kami siap membangun kemajuan dan kehormatan sepakbola NTB. Dan yang utama, kita siap menjadi Juara,” kata HBK

Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra itu kemudian menambahkan bahwa sejak awal Ia ingin merintis klub sepakbola yang modern, profesional, dengan tim work yang handal.
Oleh karena itu, HBK pun, memutuskan untuk studi bading sepakbola ke beberapa negara Eropa dan bertemu dengan para nara sumber, pelatih, dan pengurus klub di Eropa.

Bahkan, Ia pun berjanji, sebelum LFC bertanding ke level Liga 3 Asprov PSSI NTB, pihaknya akan juga belajar pengelolaan sepakbola ke negara Brazil bersama Juru Bicara dan Humas LFC , Rannya Agustyra Kristiono.

“Sepakbola itu merupakan salah satu alat atau tool untuk mempersatukan masyarakat.
Makanya, saya ingin agar dari NTB itu, ada klub sepakbola yang menjadi perwakilan berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi. Dan dengan adanya LFC ini juga diharapkan akan ada sarana hiburan alternatif yang bisa menggairahkan semangat persatuan seperti halnya yang ada di negara-negara maju,” tandas HBK.

Me

Dalam kegiatan gebyar Bulan Inklusi Keuangan NTB diharapkan berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Otoritas Jasa Keuangan bersama Industri Jasa Keuangan yang ada di Nusa Tenggara Barat menggelar kegiatan Inklusi Keuangan.

Kegiatan ini merupakan salah satu langkah atau upaya untuk mencapai target inklusi keuangan pemerintah yang mencapai 90 persen di tahun 2024.

Acara gebyar Bulan Inklusi Keuangan NTB Gemilang serta Pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) KLU Tahun 2021, dihadiri oleh Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu, SH, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE,MSc dan Anggota Dewan Komisioner OJK RI Bidang Edukasi & Bidang Perlindungan Konsumen, Tirta Segara, SE, MBA, di Aula RSUD KLU hari Selasa (26/10/21).

BACA JUGA:

Penyelenggaraan WSBK dan MotoGP 2022, Pemprov NTB Studi Komparasi ke Itali

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Danny Karter Febrianto Ridawan ST, M.Eng, Wakil Kepala Kantor Regional 8 OJK Bali Nusra Ananda, Kepala Kantor OJK Provinsi NTB Riko Rinaldi, Direktur Utama Bank NTB Syari’ah Kukuh Rahardjo, Ketua Masyarakat Ekonomi Syari’ah NTB, Dr. Baiq Mulianah M.Pd dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya Dewan Komisioner OJK RI Tirta Segara menyampiakan, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah serta kekayaan budaya yang banyak di wilayah NTB, khususnya kawasan Lombok Utara yang memiliki segenap potensi luar biasa.

Dikatakan, gebyar Bulan Inklusi Keuangan NTB Gemilang, dan mampu berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB.

Khususnya, di masa-masa sulit seperti ini harus bisa sama-sama bangkit.

“Saya harap sinergi ini bisa terus ditingkatkan demi mewujudkan industri jasa keuangan yang stabil” tuturnya.

Pandemi Covid 19 telah memberi dampak cukup besar terhadap masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia, OJK memiliki keyakinan untuk mengakselerasi dan mempercepat roda perekonomian di masa Covid 19 ini perluasan akses keuangan bagi masyarakat mutlak diperlukan.

Gubernur NTB Dr. Zul menyampaikan, dengan hadirnya OJK masyarakat NTB menjadi masyarakat yang faham dengan keuangan dan bebas dari buta finansial.

OJK tidak hanya mengawasi Bank saja, tapi datang kesekolah-sekolah, pondok pesantren dan bertemu dengan organisasi pemuda bertatapan langsung dengan masyarakat dan menceritakan tentang keadaan finansial yang ada dengan tata bahasa yang mudah difahami.

Akses keuangan hanya di monopoli oleh segelintir orang saja, kita juga ingin masyarakat kecil punya akses dan punya rasa kebersamaan dan kepemilikan terhadap institusi keuangan kita.

“Ke depan. kita harapkan OJK tidak hanya mengawas Bank Saja tetapi juga datang berinteraksi ke masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait kondisi finansial yang ada,” kata Gubernnur Zul.

Bupati Djohan mengapresiasi kerja sama antara OJK dengan kementerian dalam negeri dan instansi lainnya terkait program percepatan akses keuangan daerah melalui wadah TPAKD.

“Pembentukan Tim Percepatan akses keuangan Daerah diharapkan membantu mengurangi dan mencegah ketimpangan pembangunan di sektor perekonomian,” tuturnya.

TPAKD sebagai media bagi masyarakat dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif, serta mengoptimalkan potensi sumber keuangan daerah bagi perkembangan sektor usaha UMKM .

“Kegiatan memberikan dampak positif bagi perubahan percepatan keuangan di Lombok Utara pada masa yang akan datang,” katanya.

Sinergi bersama dapat memperkuat kerja sama antara stakeholders industri jasa keuangan di daerah, dalam rangka membuka sekaligus mempercepat akses keuangan daerah
yang lebih produktif bagi seluruh lapisan masyarakat.

BACA JUGA: Sembilan Besar PON XX, Menuju Lima Besar PON XXII

Acara dirangkaikan dengan pengukuhan Tim TPAKD KLU dan Penandatanganan MOU antara Bupati dengan Direktur Utama Bank NTB Syari’ah serta penyerahan award internal Bank NTB Syari’ah Tahun 2021.

@ng

Dari jumlah penduduk Desa Sambi Bangkol yang jadi target layak vaksin sebanyak 6.909 jiwa, partisipasi waga Sambik Bangkol (Samba) untuk vaksinasi mencapai 87 persen

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Capaian partisipasi vaksinasi warga Desa Sambik Bangkol (Samba) Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara sangat tinggi.

Hingga tanggal 20 Oktober 2021 misalnya, tingkat partisipasi vaksinasi Covid-19 pada warga setempat sudah mencapai 87 persen. Rinciannya sebanyak 4.076 untuk dosis pertama dan 404 dosis kedua.

“Totalnya 4.500 jiwa sudah tervaksin,” ungkap Pejabat Kepala Desa Samba, Sarjono, dikonfirmasi media ini Senin (25/10/21).

Sarjono menuturkan, jumlah total warga Desa Samba sebanyak 8.148 jiwa. Sementara masyarakat yang menjadi target layak vaksin ada 6.909 jiwa.

Sedangkan jumlah yang tidak dapat divaksin sebanyak 2.023 jiwa.

BACA JUGA: Maulid Adat Bayan, Lombok Utara, Dihadiri Gubernur NTB

Mereka yang tidak dapat divaksin, ujarnya, antara lain karena sedang berstatus Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri sebanyak 428 orang.

Kemudian warga yang memiliki komorbid sebanyak 241 orang, sedang sakit sebanyak 201 orang serta lansia ada 302 orang.

Sementara warga yang belum divaksin sebanyak 883 orang, sekolah di luar KLU ada 195 orang, meninggal dunia 161 orang, dan sudah menjalani vaksinasi di luar desa sebanyak 394 orang.

Diterangkannya, vaksinasi tersebut penting dilakukan. Ketika herd immunity terwujud, masyarakat bisa beraktivitas tanpa pembatasan. Hal itu tentunya akan berpengaruh pada sektor penyokong kehidupan masyarakat.

“Terutama sektor ekonomi dan pendidikan,” katanya.

Berbicara membangun desa di tengah pandemi Covid-19 saat ini, mantan Pengurus Cabang PMII Yogyakarta itu menegaskan, sektor pendidikan dan ekonomi menjadi prioritas.

Pasalnya, meningkatkan SDM masyarakat desa bisa memberikan timbal balik yang positif untuk pembangunan desa.

Ditegaskan pula, pihaknya konsisten bekerja sama dan bersinergi dengan TNI dan Polri dalam rangka mempercepat vaksinasi Covid-19.

Jika hal tersebut tuntas dilakukan, siswa bisa efektif kembali belajar tatap muka dan perekonomian warga pun bisa hidup seperti sedia kala.

BACA JUGA: Maulid Adat Juga Berlangsung Tiap Tahun di Desa Pansor

Di sisi lain, kendati pun capaian vaksinasi sudah tinggi, masih kata Sarjono, protokol kesehatan harus tetap ditegakkan.

“Edukasi dan pengawasan juga intens kita lakukan,” pungkas Pj Kades Samba itu.

@ng