Makin mendekati gelaran MotoGP, Gubernur Zulkieflimansyah makin optimis penyeenggaraan event internasional itu akan berlangsung sukses

MATARAM.lombokjournal.com ~ 51 hari jelang MotoGP di Mandalika-Lombok Tengah, Provinsi NTB semakin siap menjadi tuan rumah, sekaligus mensukseskan gelaran balap bergengsi internasional tersebut.

Gubernur Provinsi NTB, Zulkieflimansyah menyatakan, persiapan dan seluruh kesinambungan program terus digesa di sekitar Mandalika, saat mengikuti Rapat Sinkronisasi MotoGP 2022 secara virtual di ruang kerjanya, Selasa (25/01/22).

“Kami juga sudah tugaskan Kadis PUPR NTB untuk mendampingi Pemerintah Pusat. Sejauh ini belum ada kendala yang berarti, dan insyaallah kami semakin siap sambut MotoGP Mandalika,” tutur Gubernur Zul 

BACA JUGA: Pemprov NTB Laporkan KSU Rinjani ke Polda

Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Parekraf RI, Sandiaga Uno, tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut untuk memastikan seluruh kesiapan sarana dan prasarana pendukung MotoGP 2022.

Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB juga mengatakan, Pemerintah Provinsi  terus memantau perkembangan persiapan MotoGP. 

Ia berharap seluruh kendala-kendala di lapangan dapat dilaporkan dan dapat diatasi bersama.

“Tentu kami mengikuti terus perkembangan untuk persiapan MotoGP ini. Kami juga minta kalau teman-teman dari pusat ada kendala di lapangan, tolong kami diberitahu agar bisa dibantu dengan maksimal,” katanya.

Memang masih terdapat beberapa pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, namun  Bang Zul percaya,  dengan kerja cepat dan terukur, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi optimis, gelaran MotoGP di Mandalika NTB sukses. 

“Dengan kerja yang cepat dan juga terukur, mudah-mudahan seluruh kendala di lapangan dapat teratasi segera, sehingga semua dapat berjalan sesuai rencana,” tutup Bang Zul.

Sementara itu, Komandan Lapangan Persiapan MotoGP Mandalika, Marsekal Purn Hadi Tjahjanto, juga turut menyampaikan progress persiapan MotoGP pada Maret mendatang.

BACA JUGA: Hari Gizi, Bunda Niken Ingatkan Pentingnya Gizi Makanan Anak

“Pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan yang paling urgent adalah kebutuhan akomodasi, sehingga hal tersebut akan terus kami maksimalkan dengan bantuan seluruh pihak. Semoga semuanya berjalan lancar dan terimakasih atas pelaksanaan rapat koordinasi setiap minggunya untuk melihat perkembangan dan progress di lapangan,” kata Hadi.

Turut hadir dalam rapat tersebut, yaitu Kementerian BUMN, ITDC, Kementerian Koperasi & UMKM, Dirjen Imigrasi Kemenkumham, perwakilan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), serta beberapa Kepala OPD Pemprov NTB.***

Kepala Bappeda Lombok Utara saat membuka diskusi Rencana Aksi Ketahanan Pangan berharap bisa dirumuskan ketahanan pangan daerah Lombok Utara

TANJUNG.lombokjournal..com ~ Lombok Utara kini pada masa penyusunan program kegiatan tahun 2023. 

Saat ini, tahapannya pada Penyusunan Ranwal RKPD yang menjadi atensi giat tahun 2023.

Kegiatan penyusunan dilaksanakan sejak Desember 2021 sampai dengan 31 Juni 2022.

“Kami akan mengorganisir mulai musrenbangdes, dan musrenbang kecamatan yang akan kita masukkan dalam RKPD tersebut,” kata Kepala Bappeda Lombok Utara, Parihin, S.Sos membuka diskusi finalisasi aksi sistem pangan, Selasa (25/01/22)

Dikatakan, kini saatnya yang tepat menyusun jadwal ketahanan pangan Lombok Utara, mengingat informasi data BPS tentang angka kemiskinan di Lombok Utara relatif meningkat 0,5 persen, dari 26,99 % menjadi 27,04% pada tahun 2021.

“Mudahan pada kegiatan ini kita dapat merumuskan apa yang diinisiasi YLKMP (Yayasan Lembaga Kemanusiaan Masyarakat Pedesaan, pen) terkait dengan ketahanan pangan daerah kita,” harapnya.

Sesuai konsultasi publik yang dilakukan, tahun 2023 pemerintah fokus dalam rangka pemulihan ekonomi di Lombok Utara. Artinya alokasi penganggaran disesuaikan pada aspek pemulihan ekonomi. 

BACA JUGA: Rekening Butab Korban Gempa Tahap Dua, Mulai Dibagikan

Mengingat dampak pandemi Covid-19 masih dirasakan terutama sektor pariwisata sebagai penyumbang  PAD yang relatif besar di Lombok Utara.

“Kami mencoba fokus pada penguatan dan pemulihan ekonomi pada tahun 2023 yang akan datang,” tandasnya

Pada kesempatan itu, Dodik Sutikno dalam awal pemaparannya menyampaikan rencana aksi sistem pangan, melalui proses diskusi dan workshop dengan semua Dinas terkait dan agar bisa terintegrasi dengan rencana tahapan kerja Dinas masing masing.

Selanjutnya guna melengkapi dan memfinalisasi dokumen rencana aksi sistem pangan daerah hasil pembahasan pada saat workshop.

“Saya berharap kegiatan ini dapat memfinalisasi dokumen rencana aksi sistem pangan daerah Yang sudah dibahas pada workshop sebelumnya,” ungkapnya.

BACA JUGA: Korban Gempa Resah, Ada Isu Pemotongan Bantuan Rehab Rumah

Hadir  pula pada kegiatan tersebut Kepala Dinas Kominfo Khairil Anwar, Dinas Sosial diwakili Kabid Pemberdayaan Sosial Husni Tamrin, Disperindagkop diwakili Kabid Pemasaran Sahna Dinas PUPR diwakili Kabid Pengairan Nurman Harisandi Unsur Dinas Lingkungan Hidup, Unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Tim YLKMP.***

Pembagian rekening buku tabungan untuk bantuan rehab rumah warga korban gempa dimulai dari Kecamatan Kayangan Dan Pemenang

TANJUNG.lombokjournal.com  ~  Pembagian Buku Rekening Butab (buku tabungan) tahap ke dua untuk waga korban gempa, diawali dari Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan dan Desa Pemenang, Kecamatan Pemenang.

Penjelasan itu disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lombok Utara, M. Zaldi Rahardian, ST, ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (25/01/22).

Dikatakan, pihak BPBD KLU tidak bisa menjadwalkan pembagian Butab RTG ini.

“Ttdak bisa serta merta dijadwalkan pihak BPBD KLU, karena jadwalnya tergantung pihak bank yang menerbitkan buku rekening,” kata Zaldi..

Pihaknya hanya bisa menunggu informasi dari pihak Bank kapan waktu pembagiannya.

“Hasil koordinasi kita dengan bank nantinya akan menyesuaikan kekuatan mereka, kita berharap bisa dibagikan setiap harinya 300 orang di dua atau tiga titik,” harapnya. 

Menurutnya, hari Selasa ini pembagian Buku Rekening dilakukan di dua titik, yaitu di Kecamatan Kayangan sebanyak 894 rekening Butab yang mencakup Desa Kayangan 257, Desa Sesait 241, Desa Santong 166, Desa Selengen 151, Desa Pendiam 43, Desa Salut 22, Desa Sangiang 15 dan Desa Gumantar 7 Buntab.

BACA JUGA: Korban Gempa Resah, Ada Isu Pemotongan Bantuan Rehab Rumah

Untuk Kecamatan Pamenang sebanyak 339 rekening Butap mencakup Desa Pamenang Timur 157, Desa Pamenang Barat 108, Desa Malaka 73 dan Desa Gili Indah 1 Butab. 

Berikutnya untuk hari Rabu (25/01) dijadwalkan untuk Kecamatan Gangga, yang dipusatkan di dua titik yaitu Desa Bentek, Desa Gondang, Desa Genggelang, dan di pusatkan di Kantor Camat Gangga

Titik kedua di Desa Desa Rempek, Desa Sambik Bangkol, dipusatkan di Kantor Desa Sambil Bangkol Kecamatan Gangga. 

“Kita berharap dari pembagian butab ini dapat memulihkan kembali ekonomi yang sempat stagnan, kita wajib bersyukur atas pembagian ini,” kata Zaldi..

Zaldi mengungkapkan, pembagian Butab RTG sebanyak 12.447 rumah ini sudah mulai diproses, setelah pembagian nanti pihaknya menekankan untuk mulai percepatan ke pembentukan pokmas.

Selain ia juga berharap bantuan gempa ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk percepatan pemulihan ekonomi warga.

BACA JUGA: Pemprov NTB Laporkan KSU Rinjani ke Polda 

Secara keseluruhan terhadap 12.447 Butab yang akan dibagikan, jumlah total anggaran mencapai Rp. 241 miliar, dengan besarnya anggaran tersebut dapat berputar dan membangkitkan perekonomian.

Dari target yang telah disesuaikan selama tiga bulan mendatang, pihaknya menjamin progres percepatan akan dimaksimalkan, mulai serapan dana dari bank penyalur ke Pokmas hingga progres pelaksanaan fisik.***

Sebagai upaya edukasi sekaligus penegakan hukum, Pemprov NTB melayangkan laporan ke Polda NTB atas dugaan pencemaran nama baik oleh KSU Rinjani

MATARAM.lombokjournal.com ~ Laporan Pemerintah Provinsi NTB sudah masuk ke Polda NTB atas dugaan  pencemaran nama baik, penipuan dan perbuatan tidak menyenangkan.yang dilakukan Koperasi Serba Usaha (KSU) Rinjani.

“Tadi kami sudah ke Polda untuk melakukan pelaporan terhadap KSU Rinjani atas tiga tuntutan, yaitu pencemaran nama baik, penipuan serta perbuatan tidak menyenangkan. InsyaAllah semuanya akan diselesaikan besok,” jelas H. Ruslan, epala Biro Hukum Setda Provinsi NTB,

Hal itu disampaikan Ruslan saat mendampingi Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi, dalam konferensi pers terkait informasi Dana PEN yang diklaim oleh KSU Rinjani di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Senin (24/01/22).

Menurut Miq Gite panggilan akrab Sekda, Pemerintah Provinsi NTB akhirnya mengambil tindakan hukum terhadap Koperasi  Serba Usaha (KSU) Rinjani.

“Terus kita coba memantau dinamika di lapangan dan mencermati apa yang terjadi di medsos, dan dari proses itu semakin nampak adanya pengalihan isu dengan narasi-narasi yang sudah melampaui batas, akhirnya pemerintah provinsi sepakat menempuh jalur hukum untuk penyelesaiannya,” jelas Miq Gite.

BACA JUGA: Kepala Daerah Diminta Antisiasi Korupsi Pengadaan Barang

Dijelaskan, jalur hukum yang ditempuh pemerintah merupakan bagian dari edukasi kepada masyarakat dan sebagai upaya penegakan hukum.

“Ini adalah bagian dari edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terjebak dengan bantuan-bantuan yang menggiurkan serta bagaimana kita bersama-sama menegakkan hukum sehingga tidak bisa berbagai pihak bertindak sendiri dan semau-maunya,” tambahnya.

Sebelumnya, KSU Rinjani melaporkan Pemerintah Provinsi NTB, Dinas Koperasi NTB Dinas Peternakan NTB, Bank BRI dan Bank Mandiri atas dugaan bahwa Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Koperasi UMKM dan Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan tidak disalurkan kepada anggota Koperasi KSU Rinjani, berupa Program Bantuan Peternak Tiga Ekor Sapi 2021.

Miq Gite juga menuturkan, permasalahan Dana PEN yang diadukan oleh KSU Rinjani sudah berlangsung lama. 

Sebagai itikad baik, Pemerintah Provinsi NTB juga telah mencoba untuk memfasilitasi penelusuran dana tersebut kepada pihak-pihak terkait namun hasilnya nihil. 

“Permasalahan ini sebenarnya sudah berlangsung sejak bulan November 2021, dan pemerintah provinsi juga telah melakukan fasilitasi penelusuran dana tersebut kepada pihak-pihak terkait seperti KPN sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah dan beberapa bank yangg ditunjuk sebagai penyalur namun hasilnya nihil,” tutur Miq Gite.

BACA JUGA: Gubernur Zul Apresiasi Penyelenggaraan Biotech Open Camp

Turut hadir mendampingi Sekda NTB, yaitu Asisten III Provinsi NTB, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB, Kadis Koperasi Provinsi NTB, Kadis Kominfotik Provinsi NTB diwakili Sekdis Kominfotik NTB dan beberapa pejabat terkait.***

Gubernur Zukieflimansyah ikut memeriahkan Fun Bike Dirgantara, dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada TNI-AU

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc ikut memeriahkan kegiatan Fun Bike Dirgantara yang diselenggarakan oleh Danlanud ZAM Mataram, memeriahkan HUT TNI-AU ke-76 yang puncaknya jatuh pada 9 April 2022, Minggu (24/01/22).

“Hari ini kita lepas peserta Fun Bike yang diselenggarakan oleh teman-teman TNI-AU. Acaranya meriah sekali tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan,” kata gubernur.

BACA JUGA: Korban Gempa Resah, Ada Isu Pemotongan Bantuan Rehab Rumah

Kegiatan Dirgantara Fun Bike sendiri merupakan kegiatan awal dari berbagai kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan dalam rangka menyambut HUT TNI-AU yang ke-76 Tahun 2022 mendatang.

Adapun Rute yang dilalui para peserta Fun bike, yaitu mulai dari lapangan bola Lanud Rembiga, dilanjutkan menuju Jl. Udayana, masuk ke Jl. Langko hingga Bundaran Karang Jangkong menuju Jl. Bung Karno hingga Jl. Adi Sucipto Rembiga dan kembali Finish di Lapangan Bola Lanud TGKH ZAM Mataram.

Bang Zul mengucapkan selamat ulang tahun untuk TNI-AU. Ia berharap kedepannya, TNI-AU akan semakin sukses dan jaya. “Selamat ulang tahun, TNI-AU. Semoga jaya selalu,” tutupnya.

BACA JUGA: Rayakan HUT Partai dan Megawati, PDIP Tanam Ribuan Pohon

Turut hadir dalam kegiatan Dirgantara Fun Bike tersebut, Kapolda NTB Irjen Pol Djoko Poerwanto beserta isteri, Danrem 162/WB (diwakili), Kabinda NTB, Kepala BNNP NTB, Danlanal Mataram, Kajari NTB, para Kadis Lanud TGKH ZAM, Forkopimda NTB, PJU Korem 162/WB dan Polda NTB, Wali kota Mataram, Kapolresta Mataram, Dandim 1606/Mataram dan seluruh masyarakat peserta Fun Bike. ***

Beberapa warga korban gempa di beberapa Desa di Kecamatan Kayangan di Lombok Utara, khawatir ada pemotongan rehab rumah

KAYANGAN,KLU.lombokjournal.com ~ Bantuan stimulan korban bencana gempa di Lombok Utara mulai menjadi topik hangat di tengah masyarakat. 

Pasalnya bantuan untuk kategori rumah rusak ringan dan rumah rusak sedang sempat terhambat dikarenakan dana untuk bantuan sempat tertunda. 

Pembagian buku tabungan untuk beberapa penerima sudah rampung dilakukan oleh pihak BNPB dan instansi terkait.

Masyarakat yang tercatat sebagai penerima bantuan dana stimulan dengan kategori rusak ringan dan rusak sedang, mengharapkan agar tidak ada potongan dari uang yang akan mereka terima. 

Dengan jumlah uang 10 juta untuk rusak ringan dan 25 juta untuk rusak sedang, dirasa masih sangat minim untuk merenovasi rumah mereka. 

Salah satu warga penerima bantuan stimulan kategori rusak ringan, FH mengatakan bahwa buku tabungan yang diterima sudah tertulis nominal 10 juta, tapi masih belum pasti apakah akan mendapatkan full atau ada potongan.

“Kalau di buku tabungan memang tertera 10 juta untuk kategori rusak ringan, tapi belum tahu apakah bisa dicairkan full atau ada potongan, tapi kami harap tidak ada potongan apapun dari dana tersebut.” ujar FH, Senin (24/01/22).

BACA JUGA: Gubernur Zul Apresiasi Penyelenggaraan Biotech Open Camp

Warga resah, adanya isu pemotongan

Terkait bantuan dana stimulan korban gempa Lombok Utara, memang menjadi perbincangan hangat dengan adanya isu potongan jumlah uang bagi para penerima. Masyarakat secara umum sangat menyayangkan jika benar terdapat potongan pada jumlah uang yang akan mereka terima, terlebih jika terjadi potongan dana yang besar. 

Menurut FH selaku salah satu penerima bantuan mengungkapkan, bantuan yang mereka terima sudah sangat lama dinanti. 

Rumah yang mereka huni masih banyak retakan-retakan pada tembok yang harus diperbaiki bahkan harus direnovasi penuh. 

Sehingga para penerima bantuan sangat mengharapkan tidak ada potongan dana bantuan yang akan mereka terima. 

Kemudian dengan harga bahan bangunan yang sedang tinggi, untuk merenovasi rumah dengan kategori rusak ringan maupun rusak sedang tentunya akan tetap mengeluarkan uang pribadi untuk menutup kekurangannya.

BACA JUGA: Kepala Daerah Diminta Antisipasi Korupsi Pengadaan Barang

“Dengan nominal dana kategori rusak ringan, tentunya kami masih kekurangan untuk memperbaiki atau merenovasi rumah kami. Kalau ada potongan kami tentunya harus mengeluarkan uang pribadi juga, belum lagi harga bahan bangunan saat ini sedang tinggi, tapi mau tidak mau rumah harus tetap kita renovasi demi keselamatan keluarga.” tutur FH.

Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Lombok Utara, M Zaldy Rahardian pernah mengatakan, pembukaan pemblokiran dan penggunaan DSP tahap II segera direalisasikan.

Namun Zaldy beLum bisa dihubungi melalui hp-nya terkait adanya isu pemotongan bagi korban gempa yang akan menerima bantuan. Padahal isu pemotongan itu sempat meresahkan masyarakat.

BACA JUGA: Kalsium Penting untuk Jantung, Bukan Cuma untuk Tulang

“Kabarnya, aparat di tingkat dusun tidak mau mengurus bantuan itu bila warga menolak dipotong,” tutur seorang warga di Kecamatan Kayangan. 

Dana Terblokir Rp117 miliar, Bukan Rp250 miliar

Dalam beberapa kesempatan, Bupati Lombok Utara Djohan Sjamsu menyampaikan, sebanyak 14 ribu unit rumah tahan gempa (RTG) di Kabupaten Lombok Utara, harus terhenti pembangunannya.

Masalahnya, dana rehabilitasi dan rekonstruksi senilai Rp250 miliar diblokir BNPB.

“Gempa bumi ini sudah berlangsung 3 tahun, tetapi sebanyak 14 ribu rumah tahan gempa belum bisa terselesaikan,” ujar Bupati Lombok Utara.

Namun, dalam keterangan terpisah, Kepala BPBD NTB, H Sahdan di Mataram menjelaskan, data yang disampaikan BNPB jumlah rumah rusak berat, sedang dan ringan yang masuk dalam tahap satu dan dua sebanyak 12.616 unit. 

Rinciannya jumlah rumah yang masuk dalam program tahap satu sebanyak 6.321 unit dan tahap dua sebanyak 6.295 unit.

Sehingga total yang belum dikerjakan untuk pembangunan rumah tahan gempa sebanyak 12.616 unit.

“Nah sementara yang disampaikan Pemkab Lombok Utara ini ada 14.000 unit rumah, sedangkan data BNPB itu ada sebanyak 12.616 unit,” terang Sahdan, beberapa waktu lalu.

“Dana yang terblokir Rp117 miliar. Jadi bukan diblokir Rp250 miliar,” tegas Sahdan.***.

Guna Rayakan HUT PDI Perjuangan ke-49 dan ulang tahun Ketua Umum Hj Megawati Soekarnoputri ke-75, kader partai berlambang banteng itu tanam ribuan pohon

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kader dan seluruh jajaran pengurus PDI Perjuangan NTB serentak menanam ribuan pohon, Minggu (23/01/22). Ini bagian dari gerakan menjaga alam semesta dan merawat ibu pertiwi untuk masa depan.

Penanaman pohon tersebut sebagai bagian dari peringatan HUT PDI Perjuangan ke-49 dan peringatan ulang tahun Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Hj Megawati Soekarnoputri ke-75 yang jatuh pada 23 Januari.

Untuk NTB penanaman pohon dipusatkan DPD PDI Perjuangan di Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat.

BACA JUGA: Fun Bike Dirgantara, Gubernur Zul Ingatkan Protool Kesehatan

 Ketua DPD PDIP NTB H Rachmat Hidayat memimpin langsung penanaman bersama jajaran pengurus, kader, dan simpatisan partai.

“Sesuai dengan instruksi Ibu Ketua Umum, hari ini seluruh jajaran PDI Perjuangan serentak menanam pohon sebagai bagian dari gerakan menjaga alam semesta dan merawat pertiwi untuk masa depan,” kata Rachmat di sela penanaman.

Dia mengatakan, Gerakan Merawat Pertiwi yang diprakarsai Ibu Mega adalah wujud keprihatinan Presiden ke-5 Republik Indonesia tersebut terhadap kerusakan lingkungan yang masih terus terjadi.

Gerakan Merawat Pertiwi ini adalah suatu gerak merawat lingkungan, membersihkan sungai, menanam pohon, dan menjadikan lingkungan hidup semakin asri,” imbuh Rachmat.

Anggota Komisi VIII DPR RI ini menjelaskan, DPD PDIP NTB hari Minggu (23/01) menanam 1.000 bibit pohon tegakan secara serentak. 

Sepuluh DPC kabupaten/kota di NTB juga menanam pohon dalam jumlah yang sama di setiap wilayah masing-masing. Sehingga total di seluruh NTB kemarin, PDIP telah menanam 11.000 pohon.

Dalam empat tahun terakhir kata Rachmat, perayaan HUT PDI Perjuangan selalu konsisten diisi dengan aksi nyata untuk menjaga dan menyelamatkan alam semesta. 

Menurutnya, ini menunjukkan bagaimana PDI Perjuangan secara konsisten memiliki komitmen terhadap program lingkungan dan upaya pengelolaan perubahan iklim.

Bersamaan dengan aksi penanaman pohon tersebut, seluruh kader, pengurus, dan simpatisan PDI Perjuangan juga tengah bersuka cita dan penuh rasa syukur atas ulang tahun Ibu Mega yang ke-75. Ibu Mega lahir pada 23 Januari 1947. 

Di sela penanaman pohon, para kader partai pun menyiapkan kue ulang tahun, menyampaikan ucapan selamat, dan memanjatkan doa untuk Ibu Mega.

Rachmat menegaskan, saat ini, kerusakan lingkungan sudah terjadi di mana-mana. Kerusakan tersebut menyebabkan pemanasan global atau global warming. 

Ada pula efek rumah kaca. Ada andil mereka yang tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan tersebut. 

Karena itu, aksi menjaga alam semesta, tidak hanya untuk kepentingan saat ini. Melainkan juga untuk bisa mewariskan masa depan untuk generasi mendatang.

Rachmat memberi contoh, bagaimana aksi-aksi pembalakan liar yang tak bertanggung jawab, kini telah menjadikan 60 persen mata air di NTB kondisinya sudah mengering. 

Belum lagi tingginya alih fungsi lahan, telah menyebabkan daerah-daerah tangkapan air menjadi sangat berkurang. Akibatnya, pada saat musim penghujan, banjir telah menjadi bencana langganan di banyak tempat di NTB.

Semua hal tersebut, kata politisi asal Lombok Timur ini,  akibat terjadinya degradasi lingkungan. Sehingga aksi nyata menyelamatkan dan menjaga lingkungan menjadi tanggung jawab bersama.

Menanam Mangrove dan Terumbu Karang

Rachmat memastikan, selain menanam pohon di bulan Januari ini, PDIP NTB juga akan menanam pohon mangrove di seluruh garis pantai di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Aksi menanam pohon mangrove tersebut akan mulai dilakukan pada Februari mendatang.

Penanaman mangrove tersebut sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya abrasi dan instrusi air laut ke daratan. 

Rachmat menegaskan, PDI Perjuangan tidak ingin fenomena instrusi air laut yang terjadi di Jakarta, terjadi di Pulau Lombok dan Sumbawa. Sebab, jika hal tersebut terjadi, maka pasti menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan kehidupan.

Selain itu, PDIP NTB juga akan melakukan gerakan menanam terumbu karang di bayak titik perairan laut NTB. Hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga dan memulihkan kembali ekosistem di perairan laut Bumi Gora.

Rachmat menjelaskan, bagaimana para nelayan NTB kini sudah harus melaut ke tempat yang jauh. 

Hal yang menandakan betapa tangkapan ikan di perairan yang lebih dekat dengan NTB kini sudah semakin berkurang sehingga tak lagi bisa diandalkan. 

Dengan menanam terumbu karang buatan tersebut, ekosistem perairan laut NTB diharapkan kembali pulih, sehingga kembali menjadi habitat ikan, dan para nelayan NTB tak harus melaut ke tempat yang sangat jauh.

“Aksi-aksi ini adalah wujud persembahan kami kepada Ibu Pertiwi. Dan juga wujud rasa syukur kami kepada Ibu Megawati untuk seluruh dedikasi dan komitmen beliau dalam menjaga dan merawat lingkungan,” kata Rachmat.***

Penyelenggaraan BOC diapresiasi Gubernur Zul karena media informasi perkembangan bioteknologi di NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Biotech Open Camp (BOC) 2022 yang diselenggarakan oleh Universitas Teknologi Sumbawa, mendapat apresiasi Gubernur NTB Zulkieflimansyah. 

BOC merupakan wadah atau tempat berkumpulnya saintis-saintis muda di NTB, dan jadi media informasi mengenai perkembangan bioteknologi di NTB.

Menurut Gubernur Zul, Biotech Open Camp ini jadi wadah yang tepat guna menyaring bakat anak-anak NTB yang ingin mengetahui dan bahkan menjadi saintis muda di bidang bioteknologi.

BACA JUGA: Korban Gempa Resah, Ada Isu Pemotongan Bantuan Rehab Rumah

“Ini juga dapat menjadi media informasi mengenai bioteknologi, demi kemajuan bioteknologi khususnya di NTB.” ungkapnya.

Gubernur Zul mengungkapkannya saat membuka acara Biotech Open Camp 2022 secara daring di Pendopo Gubernur, Minggu (23/01/22)..

Gubernur berharap, dengan bimbingan langsung dari dosen-dosen Universitas Teknologi Sumbawa, acara BOC 2022 ini akan menciptakan saintis muda lokal yang berkualitas.

“Saya yakin nantinya dengan bimbingan dosen-dosen UTS hebat ini, saintis muda khususnya yang berasal dari  NTB akan mendapat banyak ilmu dan tentunya menjadi saintis yang berkualitas. Dan tidak menutup kemungkinan UTS akan menjadi salah satu kampus di bidang bioteknologi yang akan diperhatikan dan diperhitungkan di negeri ini.” katanya.

BOC menjadi salah satu ajang menumbuhkan minat para pelajar mengembangkan potensi sumber daya alam melalui bidang bioteknologi. 

Dengan tujuan tersebut BOC merupakan wujud nyata misi NTB Sehat dan Cerdas.

BACA JUGA: Kepala Daerah Diminta Antisipasi Korupsi Pengadaan Barang

Senada hal itu, Rektor Universitas Teknologi Sumbawa Chairul Hudaya, Ph.D menerangkan betapa pentingnya peran bioteknologi di NTB ini. 

“Saat ini bioteknologi berkembang sangat pesat. Berbagai sektor dipengaruhi oleh bioteknologi misalnya saja, sektor pangan, lingkungan, industri dan kesehatan. Jika kita dapat menumbuhkan minat adik-adik kita ini mengenai bioteknologi, niscaya NTB nantinya akan memiliki saintis-saaintis yang berpenagruh bagi NTB bahkan dunia”. ungkapnya.

Biotech Open Camp (BOC) 2022 mengangkat tema “Be The Golden Generation With Biotechnology”.Kegiatan ini dilaksanakan hingga 23-28 Januari 2022 yang diiukiti 191 peserta SMA/SMK/MA di seluruh Provinsi NTB.***

Upaya mencegah perkawinan anak membutuhkan sinergi banyak pihak, sebab upaya itu akan meningkatkan kesehatan anak

MATARAM.lombokjournal.com ~ Upaya mencegah terjadinya perkawinan anak turut mendukung percepatan penurunan angka stunting, dan peningkatan setinggi mungkin derajat kesehatan anak Indonesia.

Ini sesuai dengan amanat Konvensi Hak Anak dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA, Lenny N. Rosalin, beberapa waktu lalu.

Kemen PPPA dalam mencegah perkawinan anak, caranya dengan mengoptimalkan peran dan fungsi layanan kesehatan yang ada di masyarakat.

BACA JUGA: Wagub NTB Ajak Santri Kampanye Cegah Perkawinan Dini

Salah satunya melalui Puskesmas Ramah Anak (PRA). Puskesmas Ramah Anak berperan penting mencegah perkawinan anak.

Menurut Lenny, mencegah perkawinan anak turut mendukung upaya percepatan penurunan stunting, serta risiko kesehatan.

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang sangat penting dalam mencegah perkawinan anak, mengingat 32 Ppersen anak di Indonesia diketahui berobat ke puskesmas.

Jika puskemas di seluruh Indonesia dapat memenuhi 8 (delapan) dari 15 indikator Puskesmas Ramah Anak dan fungsinya dioptimalkan untuk mencegah perkawinan anak, hal ini dapat menyelamatkan dan meningkatkan kualitas anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa.

BACA JUGA: Produk Shorgum, Dari Makanan Ternak ke Produk Ekspor

Puskemas Ramah Anak harus dapat melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan ramah anak. Di antaranya yaitu memperluas cakupan dan mengembangkan layanan puskesmas bagi masyarakat secara berkesinambungan, khususnya dalam Pencegahan Perkawinan Anak.

“Fungsi puskesmas dalam mencegah perkawinan anak yang dapat dioptimalkan, yaitu melakukan edukasi, sosialisasi, dan konseling terkait kesehatan reproduksi,” katanya.

Puskesmas dapat mengedukasi pentingnya pemenuhan hak anak. Dan pemahaman terkait hak anak untuk tidak dinikahkan saat usia anak.

Menurut Lenny, hal ini dapat disampaikan para tenaga kesehatan di puskemas. Agar diteruskan kepada masyarakat luas seperti keluarga dan anak itu sendiri.

Sbenarnya, perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran hak anak. Pelanggaran itu berdampak negatif dan sangat berbahaya tidak hanya bagi anak, keluarga, tapi juga Negara.

Di antaranya yaitu stunting, tingginya angka kematian ibu dan bayi, tingginya angka putus sekolah, tingginya angka pekerja anak yang rentan diberi upah rendah.

Sehingga turut meningkatkan angka kemiskinan, serta dampak lainnya. Karenai itu, semua pihak perlu bersinergi mencegah perkawinan anak.

“Ini demi kepentingan terbaik 80 juta anak Indonesia,” tegas Lenny.

“Kita perlu bersinergi, baik

Pemerintah Pusat, daerah, tokoh agama, tokoh adat, dunia usaha, media massa, dan lapisan masyarakat lainnya, perlu bersinergi.

“Melalui regulasi yang dapat diimplementasikan dengan baik, maupun menyosialisasikan pencegahan perkawinan anak secara masif,” tuturnya.***

Saat bicara pada haul ke-14 Ponpes Nurul Mukhlisin NWDI Pringgarata, Wagub NTB ajak santri kamanye Cegah Pernikahan dini

LOTENG,lombokjournal.com ~ Santri Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin NWDI diajak mulai mengkampanyekan “cegah nikah dini”. 

Ajakan itu disampaikan Wakil Gubernur NTB, Hj.Sitti Rohmi Djalilah, saat menghadiri haul ke-14 Ponpes Nurul Mukhlisin NWDI Pringgarata, Lombok Tengah, Minggu (23/01/22).  

Ummi Rohmi sapaan akrab Wagub, juga mengimbau para santri menghindari pernikahan dini 

BACA JUGA: Cegah Perkawinan Anak, Tingkatkan Kesehatan Anak

Menurut wagub, ini penting untuk menghindari stunting dan resiko kematian ibu dan bayi. 

“Anak-anakku semua, hindari pernikahan dini, jangan sampai, baru lulus dari madrasah, kalian menikah, itu tidak baik untuk kesehatan kalian semua,” pesan Wagub.

Menuntut ilmu adalah wajib hukumnya, karena itu Ummi Rohmi memotivasi santri melanjutkan studinya. 

“Pemerintah telah menyiapkan banyak beasiswa,” ujar wagub.

Menurutnya, setiap niat yang baik, akan selalu dapat kemudahan dari Alloh SWT.

“Tanamkan niat baik dari sekarang, untuk menimba ilmu setinggi mungkin,” ujar wagub. 

BACA JUGA: Omicron Masuk NTB, Sekda se NTB Diajak Percepat Vaksinasi

Dijelaskan, Provinsi NTB sendiri di tahun 2021 lalu telah memiliki Perda tentang Pencegahan dan Perkawinan Anak. 

Perda ini dibuat menyusul tingginya angka perkawinan anak di NTB. Pemprov NTB menerbitkan Perda itu sebagai upaya menekan laju pernikahan usia anak. 

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, pada 5 tahun terakhir, angka pernikahan usia anak di NTB. Untuk tahun 2020 saja, kup tinggi.perkawinan anak di bawah umur tingkat SMA/SMK sederajat mencapai 874 kasus.

BACA JUGA: Produk Shogum, Dari Makanan Ternak ke Produk Ekspor

Acara haul ke 14 Ponpes Nurul Mukhlisin NWDI juga ikut bicara pada santri, Ketua Umum PB NWDI Dr.TGB. Muhammad Zainul Majdi bersama istri Hj Erica Zainul Majdi, beserta jajaran pimpinan ponpes dan tokoh masyarakat lainnya. ***