Gubernur Zul minta sosialisasi dan event olahraga Petanque di NTB agar pakai bola buatan lokal

MATARAM.lombokjournal.com ~ Olahraga petanque disambut baik di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Tapi untuk sosialisasi dan event di NTB, Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah minta agar bola yang digunakan olahraga petanque memakai bola buatan lokal NTB

“Saya menyambut baik olahraga petanque di NTB, tetapi untuk sosialisasi dan event di NTB harus menggunakan bola buatan lokal NTB,” ungkap Bang Zul.

Bang Zul sapaan gubernur, mengatakan itu saat pelantikan dan pengukuhan pengurus Federasi Olahraga Petanque Indonesia (FOPI) NTB masa bakti 2021-2025,  di Hotel Jayakarta, Kamis (03/02/22).

Ia mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus yang baru, mudah- mudahan sesuai harapan dan mampu membuat olahraga Petanque di NTB digemari semua kalangan.

Diakui Bang Zul, olahraga Petanque memang olahraga yang eksklusif di Negara Eropa, bisa dilakukan dimana saja. 

BACA JUGA: Roadshow di KLU, Kadiskominfotik Ajak Perkuat Sinergi

Namun selama ini ia tidak mau mensosialisasikannya karena bolanya harus diimpor dari luar negeri. 

Karena itu, ini menjadi tantangan bagi kepemimpinan Ketua Umum, H. Ridwansyah bisa menggunakan produk lokal NTB.

“Saya yakin di bawah kepemimpinan pak Ridwan mampu diwujudkan bola Petanque bisa dibuat di NTB,” harapnya.

Bang Zul tidak memasalahkan minimnya prestasi olahraga Petanque.

Paling penting bolanya dari lokal NTB, sebagai bentuk wujud implementasi bela dan beli produk lokal asli NTB.

Sementara itu, Ketua Umum Pentaque Ir. H. Ridwan Syah menyampaikan ini momen yang sangat penting karena langsung disaksikan oleh Gubernur NTB. 

Sehingga ini menjadi amanah dan kehormatan di bawah kepemimpinannya melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Disebutkan Ridwansyah, olahraga Petanque memang olahraga yang relatif baru dibentuk sejak tahun 2017, dalam 4 tahun mampu membuat pengurus kabupaten/kota se-NTB.

BACA JUGA: Sekda NTB: Penyusunan APBD NTB 2022 Sesuai Regulasi

Disamping itu sudah mengikuti berbagai event baik Regional maupun Nasional.

“Saya yakin dengan semangat kebersamaan kita, mampu membesarkan olahraga Petanque ini membawa cabang olahraga bisa mengharumkan nama Nusa Tenggara Barat di tingkat nasional maupun internasional,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dikbud NTB, para pengurus FOPI Kabupaten/Kota se-NTB. ***

S

Baik pengalokasiannya maupun proses penganggarannya, seluruh belanja modal disepakati DPRD dan Pemda

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sekretaris Daerah, HL Gita Ariadi menjelaskan, seluruh belanja modal dalam APBD 2022 dialokasikan untuk pos kebutuhan strategis. 

Begitu pula proses penganggaran telah dilakukan secara sah sesuai aturan sehingga APBD NTB 2022 sebesar 5,39 triliun disepakati oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi. 

“Situasi dan kondisi yang dinamis selain karena dampak refocusing, pos belanja APBD 2022 dialokasikan untuk kebutuhan strategis”, tegas Miq Gite di ruanh rapat Sekda kantor Gubernur, Rabu (02/02/22). 

Dijelaskan, terkait anggaran pembelian mobil dinas sebesar 16 miliar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada untuk peningkatan pelayanan urusan wajib Pemerintah Daerah.

Di antaranya pengadaan mobil ambulans di Dinas Kesehatan, dua truk pengangkut sampah di Dinas LHK untuk operasional pengangkutan sampah organik.

Sedang di Pol PP untuk operasional pengawasan cukai, BPKAD untuk pengawasan aset daerah.

BACA JUGA: Sekda NTB: Penyusunan APBD NTB 2022 Sesuai Regulasi

Dan di Disnakertrans untuk pelayananan buruh migran, sehingga seiring waktu kebutuhan yang sebenarnya telah lama tertunda ini makin mendesak pengadaannya. 

Sedangkan dana pokok pikiran sebesar 300 miliar, seperti dijelaskan Bowo Soesatyo dari TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017. 

Dan telah melalui proses penganggaran sesuai mekanisme yang sejak dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) telah dilakukan validasi dan verifikasi. 

Begitu pula dengan arahan-arahan Gubernur dalam pencapaian target RPJMD. 

BACA JUGA: Bupati Buka Workshop, Ingin KLU Maju Segala Aspek

“Ini untuk memastikan sasaran programnya hingga memastikan konsistensinya sampai dengan penetapan APBD,” jelas Bowo. 

Begitu pula dengan pembelian lahan di TPA Regional Kebon Kongok untuk penambahan lahan yang sudah over kapasitas.

Dan pembiayaan fasilitas pengolahan limbah medis di Sekotong, Lobar untuk akses jalan, listrik dan air bersih.***

Dijelaskan Sekda, APBD Pemprov NTB TA 2022 penyusunannya sudah sesuai aturan yang berlaku 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Sekretaris Daerah NTB, HL Gita Ariadi menegaskan, dalam penyusunan anggaran, skema penyelesaian hutang Pemerintah Daerah sudah terpola dengan baik dan secara administrasi keuangan, sedang berproses sehingga  diharapkan dapat dituntaskan pada waktunya. 

“Semua ada mekanisme dan kontrol. Hutang yang dimaksud sedang dilakukan proses penjadwalan ulang, karena kondisi refocusing dan lain lain sejak 2020 yang dalam perjalanannya sangat dinamis,” jelas Sekretaris Daerah HL Gita Ariadi di ruang rapat Sekda Kantor Gubernur, Rabu (02/02/22). 

BACA JUGA: Belanja Modal APBD NTB 2022, Penuhi Kebutuhan Strategis

Ditambahkan, hutang Pemprov yang harus dibayarkan pada tahun anggaran 2022 ini. Hutang beban sebesar 1,9 miliar dan bagi hasil kabupaten/ kota sebesar 81 miliar telah ada dalam pos penganggaran. 

Sedangkan hutang pengadaan Pemerintah Provinsi sebesar Rp 229 miliar akan dilakukan penelaahan dan rescheduling pembayaran pada Maret. 

Bowo Soesatyo dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjelaskan, hutang tersebut dianggarkan kembali karena beberapa pos pendapatan tak terealisasi. 

“Karena pembayaran hutang sedang disesuaikan dengan pendapatan daerah yang menyebabkan beberapa belanja tertunda pembayarannya”, jelasnya.

Adapun anggaran kegiatan yang berasal dari aspirasi legislatif sebesar  300 miliar seperti dijelaskan Bowo, telah sesuai ketentuan Permendagri 86 Tahun 2017.

BACA JUGA: Pemprov NTB Kejar Target Kota Layak Anak 2022

Mekanismenya telah melalui tahapan proses penyusunan anggaran dan diukur konsistensinya yang diselaraskan dengan RPJMD. Begitupula dengan arahan arahan Gubernur dalam pencapaian target RPJMD.***

Membuka workshop yang difasilitasi KOMPAK, Bupati Djohan Sjamsu berharap membangun ekonomi lokal 

TANJUNG.lombokjournal.com~ Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH membuka Workshop Penguatan dan Penyusunan Rencana Aksi Tim Penggerak Replikasi Keperantaraan Pasar Untuk Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Lombok Utara bertempat di Hotel Mina Tanjung, Kamis (03/02/22).

Workshop itu difasilitasi oleh KOMPAK, dan merupakan kegiatan yang memastikan praktik kelembagaan ekonomi lokal melalui pendekatan Keperantaraan pasar.

Dengan fokus pengembangan Desa Wisata dan hortikultura, guna percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara.

Bupati Djohan mengatakan, Lombok Utara dengan lahan pertanian luas dan produktif harus bisa dimanfaatkan  maksimal.

Selain sektor pariwisata, sektor pertanian harus bisa digalakkan masyarakat.

“Keinginan ke depan, daerah ini maju dari segala aspek. Salah satunya sektor pertanian harus bisa dimaksimalkan pengelolaannya,” tuturnya.

BACA JUGA: Evaluasi DAK Fisik 2021, Persiapan Pelaksanaan DAK Fisik 2022

Menurutnya, KLU dilanda bencana besar yakni Gempa 2018 dan wabah Covid 19. 

“Keberadaan KOMPAK sangat membantu bagaimana membangun ekonomi lokal,” kata bupati.

Ia berharap, kegiatan Workshop nantinya dapat menyimpulkan  satu kegiatan yang dapat membangun ekonomi lokal. 

Bagaimana bisa mengambil bagian dalam event internasional MotoGP 2022 yang diselenggarakan di Lombok Tengah.

“Atas nama Pemda saya menyampaikan terimakasih pada kompak Karena telah banyak berbuat untuk Lombok Utara,” katanya. 

Menggerakkan ekonomi lokal

Lead Kompak Pusat, Much. Ali berharap melalui kegiatan workshop akan ada output yang bisa menggerakkan kekuatan ekonomi lokal. 

Ia menekankan, nantinya akan ada penguatan bukan hanya di sektor pariwisata tapi juga pertanian. Hal tersebut akan bermanfaat menghadapi efek pantulan dari event Moto GP 2022.

BACA JUGA: Pemprov NTB Kejar Target Bentuk Kota Layak Anak 2022

Turut hadir dalam kegiatan itu Lead Kompak Jakarta Muchlis Ali, Lead Kompak NTB Andy Wahyu Hidayat, perwakilan OPD terkait serta undangan lainnya.***

Dalam evaluasi DAK Fisik 2021 dan persiapan untuk 2022, terungkap penurunan anggaran tahun 2022

TANJUNG.lombokjournal. com ~ Sekretaris Bappeda Kabupaten Lombok Utara, Gatot Sugihartono. ST., pimpin Rapat Evaluasi  DAK fisik 2021 dan Persiapan Pelaksanaan DAK fisik 2022, Selass (02/02/22)

Rapat dimaksud merupakan upaya melaksanakan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis DAK fisik.

Hadir dalam acara tersebut berapaan unsur Dinas UPTD terkait lingkup Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda, Gatot Sugihartono. ST., menyampaikan adanya pengurangan anggaran di tahun 2022.

BACA JUGA: Pemprov NTB Kejar Target Kota Layak Anak 2022

“Dimana anggaran tahun 2022 ini begitu jauh menurun dari tahun tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya kita pernah mendapat sampai dengan 1,2 triliun, sedangkan pada tahun 2022 ini kita mendapatkan APBD  sekitar 800 miliar. Jadi ada pengurangan sekitar 400 miliar”. Ungkapnya

Evaluasi pelaksanaan DAK bertujuan  memastikan kesesuaian antara realisasi dana dan capaian keluaran (output) kegiatan setiap bidang DAK fisik, sesuai dengan dokumen dan spesifikasi teknis yang diterapkan.

Selain itu juga terkait tren pencapaian, dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan, hingga  mengidentifikasi permasalahan dan tindak lanjutnya.

“Ada hal wajib yang kita laporkan mengenai output fisik yang kita laksanakan, dan apa manfaat yang kita lakukan (outcome),” ujarnya.

BACA JUGA: Kerukunan Nasional, Unsur Utamanya Kerukunan antar Umat Beragama

Kegiatan berjalan khidmat dengan menerapkan protokol kesehatan, dilanjutkan dengan diskusi diakhiri dengan penjelasan mengenai aplikasi Krisna terbaru. ***

Pemprov NTB akan kawal pembentukan Kota Layak Anak seluruh kabupaten/kota se NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi(Pemprov) NTB melalui Dinas P3AP2KB NTB dan BAPPEDA NTB mendorong terwujudnya Kota Layak Anak di seluruh Kabupaten/Kota di NTB. 

Asisten I Setda Provinsi NTB, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, menyampaikan itu dalam Rapat Koordinasi mengenai Program Pemberdayaan Perempuan  Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), Rabu (02/02/22).

“Untuk pembentukan Kota Layak Anak akan terus kita kawal, dan harapannya di tahun 2022/2023, seluruh Kabupaten/Kota se-NTB dapat menjadi Kota Layak Anak dengan Kategori Terbaik,” ungkap Bunda Eva, sapaan akrab Asisten I Setda NTB.

Dilansir dari Kemenpppa.go.id, Kota Layak Anak sendiri merupakan Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya.

BACA JUGA: Pengolahan Limba, Pemprov NTB Siapkan Infrastruktur Dasar

Sejauh ini, terdapat lima Kabupaten/Kota di NTB yang telah berstatus menjadi Kota Layak Anak, yaitu Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Dompu, Kab. Bima dan Kota Bima. 

Sedangkan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, sudah terbentuk di Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa, Kab. Dompu, Kab. Bima dan Kota Bima. 

Bunda Eva meminta agar kerjasama antara DP3AP2KB se-NTB dan BAPPEDA se-NTB dapat dimaksimalkan agar seluruh Kab/Kota se-NTB dapat menjadi Kota Layak Anak dan masing-masing Kab/Kota memiliki UPTD PPA.

Bunda Eva juga menjelaskan, kolaborasi dan sinergi antara semua pihak terkait sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak.

BACA JUGA: Kerukunan Nasional, Unsur Utamaya Kerukua antar Umat Beragama

“Kerjasama itu penting, InsyaAllah melalui koordinasi dan sinergi program serta anggaran, permasalahan mengenai perempuan dan anak juga dapat kita selesaikan,” kata Bunda Eva.

Turut hadir dalam Rakor tersebut, yaitu Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi NTB, Kepala BAPPEDA Prov. NTB, DP3AP2KB Kab/Kota se-NTB, BAPPEDA Kab/Kota se-NTB.***

Kebutuhan infrastruktur dasar pembangungan pengolahan limbah akan dibangun di Sekotonh Barat

MATARAM.lombokjour nal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan anggaran 24 Miliar untuk infrastruktur dasar penunjang pembangunan Pabrik Pengolahan Limbah Medis di Lemer, Sekotong, Lombok Barat.

Berbagai infrastruktur dasar akan dibangun, seperti perbaikan jalan, akses air bersih, listrik, dan infrastruktur lainnya. 

Sehingga Lemer bisa benar-benar siap beroperasi dengan maksimal dan menjadi lokasi pusat industri limbah dan sampah di NTB.

BACA JUGA: Sinkronisasi Data Blank Spot dan Lemah Sinyal di NTB

“Kenapa kita tertarik Lemer? Ada kepentingan menyelesaikan masalah domestik kita dan peluang untuk mendapatkan PAD ke depan,” jelas Miq Gite, sapaan Sekda, saat Konpferensi Pers di ruang kerjanya, Rabu (02/02/22).

Ir. Madani Mukarom selaku Kepala Dinas LHK NTB dalam kesempatan yang sama menjelaskan, dibangunnya infrastruktur dasar di Lemer merupakan syarat yang diajukan Kementerian Pusat demi dijadikannya Lemer sebagai pusat industri limbah dan sampah.

Harapan ke depan, jelas Kadis, dengan beroperasinya Pabrik Pengolahan Limbah Medis di Lemer, dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang besar di kemudian hari. 

“Ini yang akan mendatangkan ratusan miliar ke dalam kantong Daerah,” jelas Kadis. 

Sebagaimana yang diketahui, tambah Kadis, dengan beroperasinya pabrik tersebut, limbah medis dari NTB tidak akan lagi dikirim ke Pulau Jawa.  

BACA JUGA: Musda FKUB KLU, Jadi Penjaga Persatuan Umat

Diharapkan juga nantinya daerah sekitar seperti Bali dan NTT tak lagi mengirimkan limbah medisnya ke Surabaya, melainkan ke Lemer NTB. 

“Ini akan menjadi peluang untuk menambah PAD NTB,” tandas Kadis mantap.***

Masih banyak terdapat area blank spot dan lemah sinyal di NTB, karena Diskom MEMinfotik NTB itu sinkronisasi data terus diperkuat

MATARAM.lombokjournal.com ~ Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB memperkuat sinkronisasi data area blank spot dan lemah sinyal di NTB. 

Sinkronisasi data-data tersebut dilakukan bersama dinas Kominfotik Kabupaten/Kota se-NTB dan sinergi dengan BAKTI Kementerian Kominfo serta penyedia jasa internet di wilayah NTB. 

Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Najamuddin Amy mengatakan, sinkronisasi data sangat penting,  untuk mendukung tersedianya pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan jaringan internet di wilayah NTB, yang masih terdapat area blank spot dan lemah sinyal. 

“Mudah-mudahan sinkronisasi data blank spot dan lemah sinyal ini bisa menjadi atensi Kementerian Kominfo melalui Bakti, Balmon dan provider seperti Telkomsel, XL dan lainnya. Sehingga masyarakat ke depan bisa mendapatkan layanan internet dengan baik,” ungkapnya.

BACA JUGA: Kunker di Bima, Bang Zul Disambut Hangat Warga

Hal itu diatakannya saat mengikuti rapat sinkronisasi data blank spot dan lemah sinya bersama Dirjen SDPPI dan BAKTI Kementerian Kominfo, Provider serta Dinas Kominfotik kabupaten kota se-NTB melalui virtual di Aula Diskominfotik, Senin (31/01/22).

Berdasarkan data blank spot hasil sinkronisasi bersama kabupaten kota menyebutkan, masih terdapat 34 lokasi blank spot di NTB. 

Diantaranya, Lombok Utara sebanyak 9 lokasi, Sumbawa Barat 2 Lokasi, kabupaten Sumbawa 5 lokasi, Dompu 10 lokasi, dan Kabupaten Bima masih terdapat 8 lakosi. 

Sedangkan data lemah sinyal masih berjumlah 69 lokasi di NTB. Diantaranya, Lombok Barat sebanyak 5 lokasi, Lombok Tengah 16 lokasi, Lombok Timur 17 lokasi, Sumbawa Barat 8 Lokasi, kabupaten Sumbawa 8 lokasi, Dompu 2 lokasi, dan Kabupaten Bima masih terdapat 7 lakosi. 

Najam berharap kepada penyedia jasa internet dapat mengoptimalkan layanan jaringan internet, dengan kabel fiber optiknya. Sambil menunggu pembangunan menara BTS dari BAKTI Kementerian Kominfo RI. 

BACA JUGA: Musda FKUB KLU, Menjadi Penjaga Persatuan Ummat

Langkah ini juga untuk mempercepat kebutuhan Masyarakat akan jaringan internet di pelosok-pelosok desa di NTB.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin Amy yang didampingi Kepala Bidang Sandi dan Keamanan Informasi juga memimpin rapat virtual tentang sinkronisasi data blank spot dan lemah sinyal bersama dinas Kominfotik kabupaten kota se-pulau Sumbawa pada Jumat (28/01/22) kemarin. 

Kali ini, rapat secara virtual bersama Dirjen SDPPI dan BAKTI Kementerian Kominfo dan provider wilayah NTB, juga untuk memperkuat sinkronisasi data blank spot dan lemah sinyal secara umum. ***

Bupati Djohan Sjamsu saat membuka Musda FKUB beraharap, agar lembaga ini menjaga  kesatuan dan persatuan ummat

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu SH membuka Musyawarah Daerah (Musda) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Lombok Utara (KLU) Tahun 2022, di Aula Kantor Bupati, Senin (31/01/22). 

Musda FKUB 2022 mengusung tema “menyusun langkah antisipatif dalam mencegah berkembangnya paham-paham intoleransi di Gumi Paer Tioq Tata Tunaq dan menjaga nilai-nilai kerukunan antar umat beragama di KLU”.

Membuka Musda, Bupati Djohan menyampaikan, Negara Indonesia sangat luar biasa terdiri dari banyak suku bangsa, adat dan agama, serta patut disyukuri bersama.

Pasalnya, sampai sekarang masih tetap utuh bersatu karena kesadaran semua elemen masyarakat. 

“Daerah kita Lombok Utara yang paling aman di NTB. Terima kasih kepada multipihak yang sudah menjaga keamanan, ketertiban di daerah kita,” tuturnya.

Menurut Bupati, istilah mempolong merenten (saudara- red) harus tetap dipertahankan dan terus dibina, sebagai alat pemersatu apapun suku dan agama tetap saling menghargai satu dengan lainnya.

 Tentu jika semua sudah bersaudara tidak ada hal-hal konflik ditonjolkan.

“Agama boleh berbeda silahkan laksanakan agama sesuai dengan ajaran masing-masing tanpa mengganggu yang lain,” ucapnya.

BACA JUGA: Muktamar I NWDI, Gubernur NTB Bicara Karakter Organisasi

Harapan ke depan, lanjut bupati, FKUB tetap bisa menjaga  kesatuan dan persatuan umat di KLU agar tetap menjadi daerah teraman di NTB.

Sementara itu, Ketua FKUB Dr. H. Muksin Muchtar Efendi MA,  menuturkan kearifan lokal telah memberikan suri tauladan pada semua pihak dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di KLU. Terbukti, komunitas bergama berdampingan mulai dari ujung timur hingga ujung barat.

“Sebagai Ketua FKUB sejak 2012 sampai dengan 2022 harus bisa mewariskan pada generasi meneruskan apa yang sudah di dilakukan selama ini,” ungkapnya.

“Kita memiliki SDM yang luar biasa di KLU ini. Banyak dari generasi akan datang sangat mampu bahkan lebih baik dari yang sekarang. Pada tahun 2021 kami bersama dengan Bupati Lombok Utara sudah mencanangkan desa sadar kerukunan dan semoga menjadi lebih baik bagi KLU di tingkat Nasional,” harap TGH. Muksin Muchtar.

Harapan ke depan, KLU bisa mendapatkan predikat sebagai salah satu daerah yang memang peduli terhadap kerukunan umat beragama.

Ketua Panitia Musda Marianto SH dalam laporannya mengatakan, musyawarah terbuka forum kerukunan umat beragama pada tahun 2022, dimana sejak tahun 2013 kepemimpinan FKUB belum berganti seraya berharap ada regenerasi, bahwa FKUB harga mati untuk menjaga keutuhan NKRI.

“Kita di KLU dengan kultur dan budaya yang kokoh serta kuat harus kita jaga. Kita kemas bahwa kerukunan umat beragama bukan hanya isu-isu agama tetapi bagaimana kita menjaga kultur dan budaya.

BACA JUGA; Perubahan Warna dan Bentuk Mata, Ini Harus Diwaspadai

Hadir pula dalam kegiatan itu, Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R ST M.Eng, Kapolres Lotara, AKBP I Wayan Sudarmanta SIK MH, Pabung Dandim 1606/Mataram Mayor Ibnu Haban, Kepala Kantor Kemenag KLU H. Ali Fikri SH MH, Ketua FKUB KLU Dr. TGH. Muksin Muchtar Efendi MA, Ketua FPLA KLU Marianto SH serta undangan lainnya.***

Dalam Muktamar NWDI di Pancor, Gubernur Zul membacakan puisi untuk NWDI

LOTIM.lombokjournal.com ~ Empat karakter utama yang membuat organisasi tetap eksis dan berumur panjang, sudah dimiliki NWDI (Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah).

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menyatakan itu saat menghadiri pembukaan Muktamar I NWDI (Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah) di Pancor, Minggu (30/01/22).

Bang Zul sapaan Gubernur NTB mengatakan, tetap eksis menghadirkan dan memberikan kemaslahatan untuk masyarakat, tidak gampang bagi sebuah organisasi. 

“Sehingga diperlukan empat karakter utama agar organisasi tersebut punya umur panjang,” kata Bang Zul.

Dijelaskan, empat karakter utama yang dimaksud ialah, adaptif terhadap lingkungan, memiliki identitas, memberikan ruang terhadap ide-ide marginal, serta konservatif di bidang keuangan.

“Empat karakter tersebut, yaitu mampu adaptif terhadap perubahan lingkungan, punya cara dan strategi untuk tetap survive dan unggul terhadap perubahan lingkungan itu. Punya identity, artinya punya karakter tersendiri yg tidak dimiliki organisasi lain. Kemudian memberikan ruang pada ide-ide marginal untuk eksis. Terakhir adalah mampu konservatif di bidang keuangan,” jelasnya.

Menurutnya, NWDI adalah organisasi yang punya empat karakter tadi. NWDI merupakan wadah untuk berkhidmat. 

BACA JUGA: Gubernur NTB Bukan Fun Bike, Gowes Bersama Tiga Kepala Derah

“Atas nama Pemerintah Provinsi NTB, kami menyambut baik misi dan visi besar dari NWDI,” kata Bang Zul. 

Ia berharap, dengan sinergi dan silaturrahmi yang baik, NTB Gemilang bukan lagi sekedar kata-kata. Tapi suatu hal suci yang bisa kita aplikasikan di kehidupan.

Menutup sambutannya, Bang Zul membacakan puisi: 

Umat Muhtadin akan selalu berziarah di NWDI induk madrasah, secara barirah dan rohaniah membawa berkat dan sinar Ka’bah

Berbondong-bondong, berfirqah-firqah setiap waktu dan setiap saat, banjiri Pancor menuju madrasah, seakan kita menuju kota Ka’bah Baitullah

Gubernur Zul juga menyempatkan diri berbincang dengan Ketua Alumni Al-Azhar Kairo, Mesir, TGB KH Zainul Majdi, terkait Program Unggulan Beasiswa NTB.

“Insya Allah, Beasiswa NTB mulai tahun ini akan mengalokasikan 20 beasiswa kepada anak-anak NTB untuk kuliah di Al Azhar Kairo Mesir. Teknisnya segera akan ditindaklanjuti oleh Tim LPP Beasiswa NTB,” tutur Gubernur Zul.

BACA JUGA: Perubahan Warna dan Bentuk Mata, Ini Harus Diwaspadai

Turut hadir dalam acara Muktamar tersebut, yaitu Presiden RI (virtual), Menteri Kabinet Indonesia Maju (virtual), Wakil Gubernur NTB, Ketum PB NWDI, Bupati/Walikota NTB, Kapolda NTB, Danrem 162 NTB, serta beberapa anggota DPRD NTB.***