Resiko terjadi kecelakaan san eksploitasi anak sebagai Joki cilik, diperbincangkan dalam diskusi bersama Bunda Niken 

Bima.lombokjournal.com ~ Para orang tua joki cilik di Bima diminta membatasi buah hatinya menjadi joki pada pacuan kuda.

“Orang tua harus bergerak hatinya, untuk membatasi anak yang masih di bawah umur 10 misalnya untuk tidak menjadi joki,” kata Ketua TP. PKKB Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widiyawati Zulkieflimansyah.

Ia mengatakan itu saat roadshow di Kabupaten Bima, dalam program Kabar Bunda Niken (KBN) dengan mengusung  tema “Joki Cilik, secara off line dan hybrid”, Selasa (24/05/22) di Aula pendopo Bupati Dompu.

Hj Niken memberikan edukasi dan pemahaman kepada keluarga baik anak maupun bapak sebagai kepala rumah tangga, agar mengutamakan pendidikan bagi masa depan anaknya.

“Karena informasinya, saat lomba pacuan kuda, joki cilik ini tidak masuk sekolah,” kata Hj Niken.

BACA JUGA: Tour De Moyo, Menyelesaikan Perrsiapan Event MXGP

Persoalan lain yang dihadapi joki cilik saat pacuan, misalnya resiko kemungkinan  terjadi kecelakaan. Termasuk bila ada transaksi taruhan, merupakan bentuk eksploitasi terhadap anak. 

Hal lain juga yang harus diperhatikan adalah  ada 10 hak anak yang harus dijamin oleh semua pihak.  Salah satunya adalah pendidikan dan kesehatan.

Diakuinya, Joki cilik adalah masalah kompleks yang terjadi di NTB. Namun menurutnya harus ada perlindungan khusus terhadap anak sebagai joki cilik. 

“Walaupun Pacuan kuda sebagai tradisi dan budaya di Bima,” katanya.

Sedangkan Ketua TP. PKK Kabupaten Bima Hj. Rostiati Dahlan, S. Pd, juga mengaku sangat khawatir keberadaan joki cilik ini. 

Menurutnya ada 3 hal yang harus diperhatikan mengenai persoalan joki cilik ini. Pertama terkait ekonomi, kedua pendidikan dan ketiga terkait hobi.

Kondisi ekonomi memaksa anak-anak ini menjadi joki cilik. Tergiur dengan bayaran yang hanya sedikit dibanding keselamatannya. 

Begitupun persoalan pendidikan, menjadi terbengkalai akibat anak tidak masuk sekolah. Tidak hanya itu, hobi turun temurun jadi faktor seorang anak berani menjadi joki.

“Disinilah peran orang tua untuk melarang anaknya menjadi joki karena masih terlalu kecil,” kata istri Wabup Bima.

Ditambahkan oleh Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bima, Nurdin, S.Sos, terkait joki cilik harus diatur khusus dengan regulasi.

“Misalnya joki colik harus diatas 10 tahun atau 15 tahun,” ucapnya.

Sementara itu, salah satu pemerhati anak Kabupaten Bima, Rufidah mengatakan, profesi joki cilik ini termasuk penggadean terhadap jiwa anak. 

“Karena pengaruhnya dan akibatnya  terhadap keamanan, pendidikan dan hak anak,” ujarnya 

Maka, semua pihak harus ikut peduli terhadap bentuk eksploitasi  anak ini. Baik itu orang tua joki, pemerintah, organisasi Pordasi Kabupayen Bima dan semua komponen masyarakat.

Regulasi Joki Cilik

Solusi lain yang mengemuka pada acara tersebut disampaikan salahsatu anggota pengurus Pordasi Kabupaten Bima, Drs. Irfan.

 Ia bersama pengurus daerah maupun pusat terus mengatur regulasi tentang kategori pacuan kuda tradisional ini.

“Misalnya joki harus sesuai kelas dan ukuran kuda, memakai pengaman lengkap saat latihan maupun pertandingan dan diasuransi,” terangnya.

Study and Development Institue, Ir. Irwan salah satu pemerhati anak NTB juga mengingatkan, agar permasalahan joki cilik ini minimal harus diatur oleh regulasi.

“Minimal Perbup atau Pergub, untuk mengatur dan melindungi para joki cilik ini,” tambah Irwan.

BACA JUGA: Gaya Rambut Pria yang nge-Tren Tahun 2022

Di akhir acara tersebut, Bunda Niken juga sempat berbicara dan ngobrol dengan orang tua joki cilik dan 4 anak yang berprofesi joki cilik.

Hadir pada kegiatan tersebut Camat dan ketua TP. PKK Kecamatan se Kabupaten Bima. ***

Bupati Lombok Utara minta PWRI tidak boleh patah semangat, dan tetap memberi manfaat bagi masyarakat

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) harus memberikan saran dan masukan yang positif untuk membantu percepatan pembangunan Kabupaten Lombok Utara.

Bupati Djohan Sjamsu mengatakan itu saat  mengukuhkan Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia Kabupaten Lombok Utara (PWRI KLU) Masa Bakti 2022-2027, di aula kantor bupati setempat, Rabu (25/05/22).

“Organisasi ini harus dapat memberikan saran dan masukan yang positif untuk membantu percepatan pembangunan Kabupaten Lombok Utara,” kata bupati.  

Perngukuhan itu berdasarkan Keputusan DPW PWRI Provinsi NTB Nomor 16/52/PD.PWRI/SK/III/2022 tentang Pengesahan Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia Kabupaten Lombok Utara Masa Bhakti 2022-2027, dengan Intiha, SIP sebagai Ketua PWRI KLU. 

BACA JUGA: Sampah di Tiga Gili Dibahas di Dinas Lingkungan Hidup KLU

Pesan bupati, para ASN purna tugas tersebut tidak boleh patah semangat, meskipun dinas resmi dengan pemerintah telah usai sesuai ketentuan regulasi kepegawaian. 

Namun keberadaan mereka di tengah masyarakat harus aktif, supaya tetap memberi manfaat bagi masyarakat luas. 

Kepengurusan PWRI yang pertama di KLU diminta bersinergi dentan Pemda, dengan tetap memberikan ide, gagasan, dan sumbangsih tenaga dan pemikiran guna percepatan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara. 

“Dengan keberadaan kita sebagai pengurus PWRI dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah,” kata bupati. 

Sementara itu, Ketua DPW PWRI Provinsi NTB Drs. Suroyo menuturkan, misi organisasi PWRI untuk mempererat kesatuan, meningkatkan kemandirian dan kualitas serta mengusahakan kesejahteraan yang layak bagi kehidupan Wredatama. 

PWRI merupakan organisasi kemasyarakatan di Indonesia, tempat berhimpunnya para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana aturan pensiunan ASN, termasuk Kepala Desa wajib menjadi anggota PWRI. 

Perjalanan PWRI di KLU pasang surut namun secara umum berjalan dengan baik, jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi NTB. 

BACA JUGA: Tour De Moyo, Menyelesaikan Persiapan Event MXGP

“Awal mula pembentukan PWRI KLU sendiri begitu cepat. Pada bulan Maret lalu kita diskusi terkait pembentukan organisasi PWRI di KLU bersama bupati. Alhamdulillah sekarang sudah terbentuk kepengurusan di KLU,” kata Suroyo. ***

Sambut Kunjungan Dirjen PAUD, Wagub berharap peningkatan literasi dan numerasi di NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (Dirjen PAUD) Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Jumeri, S.TP. M.Si, mendiskusikan mengenai kondisi pendidikan di wilayah NTB, termasuk bagaimana cara peningkatan literasi dan numerasi di NTB.

“Kami ingin dan mudah-mudahan literasi dan numerasi di NTB terdapat peningkatan, maka dari itu semua elemen-elemen untuk meningkatkan kedua hal tersebut harus dibenahi segera,” ucap Wagub Sitti Rohmi.

Ia menyampaikan itu dalam diskusi menyambut  kunjungan kerja (Kunker) Dirjen PAUDdi Aula Pendopo Wagub, Mataram, Selasa (24/05/22).

BACA JUGA: Tour De Moyo, Meenyelesaikan Persiapan Event MXGP

Ummi Rohmi panggilan akrab Wagub memaparkan, Provinsi NTB memiliki program unggulan yaitu Revitalisasi Posyandu, dan peran PAUD turut serta dalam menyukseskan program ini.

Dijelaskan, dalam program unggulan Revitalisasi Posyandu, Posyandu merupakan pusat edukasi berbasis dusun, mulai dari masalah kesehatan, pendidikan dan sebagainya. 

“Disana kami juga menggandeng PAUD guna menyukseskan program ini,” terangnya.

Sementara itu, Dirjen PAUD-Dikdasmen Kemendikbudristek, Jumeri, S.TP. M.Si, mengatakan, kunjungannya bersama tim di Provinsi NTB untuk memastikan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan daerah berjalan baik. 

“Kunjungan kerja kami disini tentu untuk memastikan kerjasama antara pemerintah pusat dengan daerah berjalan dengan baik. Tugas kami membantu daerah agar pelayanannya membaik, tentunya terkait dengan pelayanan pendidikannya,” katanya. 

Ia berharap kerjasama dan kolaborasi akan tetap terjalin dengan baik antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Ditjen PAUD-Dikdasmen Kemendikbudristek RI.

BACA JUGA: Penting, Museum Mengenang Letusan Rinjani dan Tambora

“Terimakasih sebelumnya bu Wagub telah menerima kami dengan baik, tak lupa juga agar kita terus menjalin kerjasama dan berkolaborasi untuk meningkatkan pendidikan di NTB,” harapnya.

Turut hadir dalam pertemuan, Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi NTB bersama jajaranya dan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB. ***

Cara Gubernur NTB bangun soliditas sukseskan event MXGP, melakukab tour de Moyo dengan mengumpulkan Kepala OPD di Sumbawa

SUMBAWA.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Zulkieflimansyah melakukan Tour de Moyo, dengan mengumpulkan seluruh Kepala OPD, harapannya dengan kegiatan itu agar memiliki kepekaan melihat dan menyelesaikan persiapan event MXGP yang belum tuntas. 

Setelah sebelumnya melakukan tur berkeliling pulau Moyo, Gubernur mengumpulkan para Kepala OPD di Seaside Hotel, Sumbawa untuk mengidentifikasi persiapan yang belum tuntas, Selasa (24/05/22). 

“Kita mengunjungi Pulau Moyo sebagai persiapan gelaran event internasional berikutnya, karena pulau Moyo memiliki dampak ekonomi juga terhadap Bima dan Dompu,” kata gubernur. 

BACA JUGA: Perlu Tahu Felexing, Belajar dari Kasus Indra Kenz dan Foni Salmanan

Sebab gelaran MXGP di Samota, Sumbawa yang tinggal tiga puluh hari lagi membutuhkan tim yang solid, kokoh dan bersahabat agar pelaksanaannya sukses. 

“Tidak mungkin saling membantu tanpa saling memahami dan mengenal,” ujar Gubernur  Nusa Tenggara Barat di depan seluruh Kepala OPD di Sumbawa.

Seluruh OPD diminta bekerja sesuai tupoksi namun juga membantu dan saling bekerjasama. Gelaran MXGP akan berdampak signifikan pada ekonomi NTB seperti MotoGP. 

Karena itu dalam sisa waktu seluruh pekerjaan rumah diharapkan rampung dengan membangun tim yang solid.

Sementara itu, Komandan lapangan MXGP, Ridwansyah mengatakan, progres pekerjaan sirkuit sudah 60 persen dan dipastikan selesai 15 Juni mendatang. 

Beberapa catatan seperti infrastruktur jalan, lokasi parkir, manajemen rekayasa lalu lintas, infrastruktur medis dan penyiapan UMKM dipastikan rampung terutama hospitality dan akomodasi. 

Adapun tiket resmi akan mulai dijual per 1 Juni dengan harga antara 100 ribu sampai dua juta rupiah dengan kelas festival sampai VVIP mencapai 2500 tiket. 

BACA JUGA: Penting, Museum untuk Mengenang Letusan Rinjani dan Tambora

Terkait akomodasi sejauh ini sudah tersedia 1146 kamar dan side event yang telah direncanakan matang selama event berlangsung melibatkan Pemkab Sumbawa.***

Penanganan sampah, termasuk di Tiga Gili, dibahas termasuk melibatkan perwakilan dari Tiga Gili

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lombok Utara, gelar  “Ekspose Pengolahan Sampah” di Dinas KLH, KLU, Selasa (24/05/22)  mulai pagi Jam 09.00 s/d 11.00 Wita.

Dalam acara itu diundang enam perwakilan Front Masyarakat Peduli Lingkungan (FMPL) yang ada di tiga Gili, termasuk Kadus dan utusan Desa Gili Indah.

Acara tersebut juga dihadiri Wakil Bupati, Dany Karter Febrianto Ridawan. Plt.Sekda Anding Dwi Cahyadi, S.STP, Asisten 2, H Rusdi,ST, dan Kabid Perhubungan darat Laut, Iramalip,SH serta dua orang dari DLH. 

Kepala Dinas DLH Kabupaten Lombok Utara, Drs Rusdianto,MSI, memaparkan materinya melalui powerpoint yang dijadikan bahan diskusi, yang membahas persoalan penanganan sampah, khususnya di tiga Gili (Gili Air, Meno dan Terawangan).

“Sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh Negeri ini,” kata Rusdianto. Masalah bukan hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju juga menghadapi masalah sampah. 

BACA JUGA: Tim Riset ITI akan Meneliti Ciguatera di Gili Matra

Rata-rata setiap harinya kota-kota besar di Indonesia menghasilkan puluhan ton sampah. Membuang sampah sembarangan merupakan hal yang sering kita lakukan, meski tidak jauh dari tempat itu ada tempat sampah.

Persoalan sampah, lanjut Rusdianto, yang kita hadapi saat ini bukan saja di tiga Gili, melainkan juga di pinggir jalan yang lebih banyak daripada sampah di tong sampah. Akibatnya, membuang sampah sembarangan tentu saja mengakibatkan kerugian yang tidak bisa dianggap sepele. 

“Persoalan sampah sangat kompleks dengan magnitude yang semakin besar dan membesar, sementara penanganannya belum maksimal akibat kekurangan armada, operasional, kondisi alam, dan lain sebagainya,” jelasnya.

Sampah di Gili

Secara khusus ia menyoroti penanganan sampah di tiga Gili. Bagaimana sampah dari Gili  di angkut ke daratan, dan berakhir di Tempat Pembuangan Sampah (TPA).

Beberapa titik lemah penanganan sampah di area wisata ini, terutama pada pembiayaan untuk sarana prasarana. Sebab di tiga Gili itu sampah harus diangkut melalui laut.

“Dan Gili merupakan daerah pariwisata dunia serta kawasan konservasi, dan bagaimana mengaman aman laut dan karang biru yang punya keindahan nomor dua dunia, dari pencemasran sampah,” kata Rusdianto.

Dan diungkapkan, tidak jarang permasalahan sampah di tiga Gili inienjadi perbincangan baik langsung maupun tidak langsung, terekspose di medsos dan lain sebagainya. 

Sementara itu, perwakilan Front Masyarakat Peduli Lingkungan (FMPL), Basok, Sukdinag, H. Malik, Masrun dan lainnya, menawarkan pengelolaan sampah di Gili melibatkan pihak ketiga. 

“Kami siap menangani secara proposional, asal ada regulasi yang membenarkan pengelolaannya dengan pihak ketiga,” kata Basok.

BACA JUGA: Pangan Lokal Berbahan Sorgum, Pengganti Karbohidrat

Wakil Bupati Lombok Utara, Dany Karter Febrianto Ridawan didampingi Plt.Sekda Anding Dwi Cahyadi, S.STP, Asisten 2, H Rusdi,ST mengatakan, tempat pembuangan sementara diangkut dengan armada laut. kemudian diangkut ke darat di Umbak Belek.

“Biar nanti diangkut petugas pengangkut sampah, yang nantinya dibawa ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Sampah yang ada di TPA nantinya diolah, atau dihancurkan, dibentuk kembali menjadi bahan yang berguna,” kata Wabup Danny.

Diskusi yang cukup panjang itu menyimpulkan, agar apa yang menjadi hambatan dan solusi terbaik pada penanganan sampah di tiga Gili di kaji secara seksama.

Kemudian dirumuskan program yang menjadi sekala prioritas oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Lombok Utara ***

Kunker Ke Kota Bima, Ketua TP PKK Provinsi NTB mengingatkan, keberhasilan berbagai program TP. PPK di kuncinya adalah peran ketuanya

KOTA BIMA.lombokjournal.com ~ Ketua TP. PKK kecamatan dan kelurahan se-Kota Bima diingatkan, betapa penting perannya untuk keberhasilan program dalam lembaga di daerah.

“Kunci Keberhasilan Program TP. PKK disuatu wilayah atau daerah tergantung peran seorang ketua,” pesan Bunda Niken

Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widiyawati Zulkieflimansyah mengingatkan itu pada rangkian kunjungan kerja (Kunker) TP. PKK Provinsi NTB, Senin (23/05/22) di Gedung Seni dan Budaya Kota Bima.

Menurutnya, sukses dan lancar atau tidaknya berbagai program TP.PPK di suatu daerah salah satu kuncinya adalah keberadaan dan peran ketuanya. 

BACA JUGA: Pangan Lokal Berbahan Sorgun, Pengganti Karbohidrat

Maka Ibu-ibu TP. PKK di kota Bima harus memegang teguh dan memahami tupoksi dan perannya dalam sebuah organisasi. 

Salahsatunya dalam mendampingi suami dalam menjalankan tugas sebagai seorang ketua TP. PKK. 

Banyak program-program pemerintah dari pusat hingga di kelurahan, harus ikut dibantu dan disukseskan oleh lembaga seperti TP. PKK, yang memiliki jaringan luas, dan banyak hingga tersebar ke tingkat  keluarga.

“Jadi satu-satunya organisasi yang bisa masuk hingga keluarga adalah PKK,” Bunda Niken.

Dengan adanya Dhasawisma diharapkan pengelolaan tiap keluarga, semakin terorganisir.

Dan makin banyak keluarga yang merasakan manfaat dari program PKK.

“Kita ingin ketua PKK menyadari, dirinya sangat penting, memiliki posisi yang luar biasa, yang akan menggerakan kesejahteraan pemberdayaan ibu-ibu diwilayahnya masing-masing,” pesannya.

Program PKK tidak hanya satu, namun ada 10 program PKK yang harus dilaksanakan bersama-sama.

Ia berharap pengurus dalam TP. PKK dapat bergerak dan berkoordinasi menggerakan program-program PKK. Sehingga lembaga ini harus memiliki sekretariat, plan nama lembaga, atribut, pengurus dan program kerja.

Apalagi, TP. PKK adalah mitra utama pemerintah. Baik pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan  hingga Pemerintah tingkat Desa dan Kelurahan. 

Begitu besarnya pengaruh dan keberadaan TP. PKK telah disebutkan oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri dalam berbagai kesempatan.

Sementara itu, Ketua TP. PKK Kota Bima Hj. Elly Alwain Muhammad Lutfi menyampaikan, menindakkanjuti program TP.PKK Provinsi, pihaknya terus bersinergi dengan TP. PKK kecamatan hingga kelurahan.

“Untuk terus menguatkan untuk program dasawisma dan program kerja PKK,” kata istri Walikota Bima ini.

BACA JUGA: Tim Riset ITI akan Meneliti Ciguatera di Gili Matra

Penguatan program kerja seperti Posyandu Keluarga, pelayanan KB, penyuluhan keluarga dan 10 program PKK untuk bersama mewujudkan NTB Gemilang.

Usai  kegiatan tersebut Ketua TP.PKK Prov. NTB secara simbolis menyerahkan bibit tanaman keluarga kepada Ketua TP.PKK Kota Bima dan penyerahan bantuan kerawanan pangan sebanyak 40 paket, kepada 6 orang perwakilan dari lansia, ibu hamil dan balita kurang gizi. 

Serta meninjau pelayanan KB serta display diversifikasi pangan lokal. 

Turut mendampingi ketua TP. PKK Prov. NTB  dalam kunker ke Pulau Sumbawa yaitu Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu yaitu, Dinas Ketahanan Pangan Prov. dan BP3AP2KB Provinsi NTB. 

Hadir juga pada kegiatan tersebut, Kepala BNN Bima, Kepala OPD lingkup Pemkot Bima, IBI Kota Bima, DKP Kota Bia dan UP2K PKK Kelurahan Rabanggodu Utara. ***

Kunker ke Kota Bima, Ketua PKK NTB mendorong TP PKK setempat mengembangkan pangan lokal pengganti karbohidrat untuk pemenuhan gizi keluarga

BIMA.lombokjournal.com ~ TP. PKK se Kota Bima, didorong mengembangkan panganan lokal, sebagai pengganti karbohidrat pemenuhan gizi, untuk keluarga.

“Ibu-ibu harus terus kembangkan dan berinovasi membuat kuliner berbasis panganan lokal,” kata Bunda Niken.

Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widiyawati mengatakan itu, ketika mencoba kuliner berbahan dasar sorgum.

Ia didampingi Ketua TP. PKK Kota Bima Hj. Elly Alwain Muhammad Lutfi, saat meninjau Display Diversifikai Pangan Lokal dan Penilaian Pemeran UP2K-PKK, dalam rangkian roadshow kunkernya, Senin (23/05/22) di kota Bima.

BACA JUGA: Tim Riset ITI akan Meneliti Ciguatera di Gili Matra

Display produk yang ditampilkan ibu PKK sangat bagus, namun mestinya masih banyak potensi yang bisa dikembangkan.

Apalagi Kota Bima kaya akan pangan lokal.  

Potensi pangan lokal bisa itu dimanfaatkan dan diolah jadi makanan lokal khas daerah, yang memiliki cita rasa khas dan bernilai gizi tinggi.

“Contohnya sorgum atau witi (bahasa bima) dapat dimasak menjadi bubur, sushi dan olahan pangan lainnya,” ujarnya.

Bunda Niken berharap pangan lokal ini menjadi makanan favorit di lingkungan keluarga. Dan peran ibu-ibu PKK secara masif mengkampanyekan konsumsi panganan lokal ini.

Sementara itu, Ketua TP. PKK Kota Bima Hj. Elly Alwain Muhammad Lutfi, mengapresiasi kepedulian ketua TP.PKK Prov. NTB terhadap produk olahan panganan lokal.

BACA JUGA: Rumah Bahasa 2922, Ada Kelas Khusus untuk Pelaku UMKM dan Pariwisata

“Kami terus mendorong untuk berkreasi membuat panganan lokal lebih disukai dilingkungan keluarga dan masyarakat,” kata Ummi Ely.***

Rencana penelitian Tim Riset ITI disambut baik, asal tetap kerjasama dengan Pemprov NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Tim Riset Institut Teknologi Indonesia (ITI) dengan The North Pacific Marine Science Organization (PICES) merencanakan penelitian tentang Dimensi Manusia dan Deteksi Racun Ikan Ciguatera, di Kepulauan Gili Meno, Air, dan Trawangan (Matra), NTB.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menyambut baik rencana penelitian itu yang akan dilakukan oleh 

“Oke setuju, bolehlah, yang penting harus tetap kerja sama. Apa yang bisa kami bantu, pasti dibantu,” kata Gubernur NTB.

Itu disampaikan gubernur saat tim Riset ITI dengan PICES beraudiensi di ruang kerjanya, Senin (23/05/22).

Atas persetujuan itu, salah satu Tim Riset dari BRIN bidang Lingkungan Dan Teknologi Bersih, Asep bersyukur atas sambutan baik terhadap rencana penelitian.

“Kami mau meneliti Ciguatera di Gili,” kata Asep. 

Ciguatera itu semacam mikroorganisme yang menjadi ancaman di lingkungan perairan. 

Sebagai informasi, Tim Riset ITI memilih Gili Matra sebagai lokasi penelitian, sebab Gili Matra menjadi salah satu ikon wisata yang ada di Provinsi NTB.

Turut mendampingi Gubernur dalam audiensi tersebut, yaitu Kepala BRIDA NTB. ***

Kejuaraan Bulutangkis sebagai rangkaian HUT KLU Ke 14 Tahun 2022, sedang disiapkan PBSI KLU

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Panitia pelaksana semakin intens melakukan persiapan untuk mensuksesnya Kejuaraan Bulutangkis Bupati Cup Se Nusa Tenggara Barat sebagai rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Ke 14 tahun 2022.

Kepala Bidang Olah Raga, NASLI S.Pd, mengaku sedang membangun koordinasi dengan semua pihak terkait, termasuk Plt, Sekda Kabupaten Lombok Utara, Anding Dwi Cahyadi, S.STP.

BACA JUGA: Pemda KLU Sosialisasikan Pembebasan Pengerjaan Jalan Nasional

Nasli menambahkan, Panitia PBSI Kabupaten Lombok Utara sudah sepakat, bahwa pertandingan dipusatkan di Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, yang di laksanakan pada bulan Juli 2022.

Hal itu dituturkan Kabid Olah Raga NASLI, S.Pd yang didampingi Kabid Dikdas. Dikbutpora KLU, Ali Marjati, S.Pd Senin 23/5 di tempat kerjanya.

Terkait persiapan, baik Kabid Olahraga Nasli, maupun Kabid Dikdas, Ali Marjati mengatakan persiapan kejuaraan itu sudah hampir seratus persen.

“Rencananya dalam waktu yang tidak lama lagi akan dilaksanakan technical meeting,” ujarnya.

Sedianya Bupati Cup akan dilaksanakan setelah pelaksanaan HUT KLU, namun karena kejuaraan ini skala NTB dan diikuti oleh atlit yang masih di bangku pendidikan, maka disepakati saat libur sekolah.

BACA JUGA: Oknum Sasudagar Sapi Kibuli Petugas Pengawas PMK 

Kejuaraan Bulutangkis Bupati KLU Cup 2022, lanjut Nasli, rencananya akan menggunakan Gedung Bulu tangkis milik Haji Man, di Desa Gondang Kecamatan Gangga, tuturnya.***

Pemda KLU khawatir, bila pembebasan lahan yang mengenai bangunan warga gagal, akibatnya proyek hibah bisa dipindah ke daerah lain. 

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Dinas Pekerjaan Umum (PU) memfasilitasi Sosialisasi pengerjaan jalan Nasional 1,8 km dengan lebar 24 meter di Kabupaten Lombok Utara,  Senin (23/05/22).

Kegiatan sosialisasi itu menghadirkan seluruh warga yang terdampak dengan pembangunan jalan nasional yang akan di mulai tahun ini. 

Jalan Nasional yang segera mulai dibangun, mulai dari perempatan depan Bank NTB Syariah Tanjung sampai pertigaan Tanaksong, Desa Jenggala, menelan anggaran berkisar 20 miliar. 

Sementara daerah memiliki hanya 10 miliar. Kebutuhan sisa 10 miliar ini menjadi (PR) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, untuk memenuhi kebutuhan yang seharusnya mencapai 20 miliar. 

Karena kondisi keuangan KLU saat ini tidak kebutuhan anggaran pelebaran jalan dimaksud, maka Pemda sudah meminta bantuan ke Balai Jalan Naisonal, supaya pembebasan lahan tersebut dapat dilaksanakan sesuai rencana. 

BACA JUGA: Gelar Event Internasional, Semua Elemen Diminta Berbenah

Hal itu disampaikan Bupati Lombok Utara Djohan Syamsu,SH, di depan warga yang hadir dalam Sosialisasi di Sasak Narmada, hari Senin.

Dikatakan, permintaan Pemda itu saat ini belum direspons, karena masih melakukan pembahasan dengan pihak penyumbang dana hibah tersebut. 

“Permintaan kita di Balai Jalan Nasional sekaligus pembebasan lahan belum direspons. Mudah-mudahan dapat ditanggapi secepatnya,” harapnya.

Terkait pengerjaan jalan sepanjang 1.8 km itu, Bupati Djohan juga menyampaikan,

pembangunan jalan sepanjang 62 km jalan nasional yang ada di Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan diperlebar melalui dana hibah luar negeri.

Pada saat ini sudah mulai tahapan perencanaan yang dilakukan langsung oleh Balai Jalan Nasional.

“Balai Jalan Nasional akan mengerjakan jalan nasional dari perempatan Pemenang sampai jembatan Kokoh Putek-Bayan sepanjang 62 km,” ungkap Djohan.. 

Gambaran jalan nasional dari kiri ke pinggir 7,5 meter kemudian dari kanan ke pinggir 7,5 meter, lebarnya 15 meter. 

Yang menjadi pemikiran bersama saat ini ada beberapa titik penyempitan jalan nasional yang mengenai lahan dan bangunan warga. 

Misalnya, di belokan tajam pertigaan Pemenang, pertokoan Tanjung, Tanak song Desa Jenggala, Lekok Desa Gangga.

Pemda KLU khawatir tidak mampu membebaskan lahan-lahan tersebut, maka proyek hibah bisa dipindah ke daerah lain. 

“Tapi berharap saja bisa mengerjakan titik-titik yang tidak ada kendala mulai dari timur Lekok sampai Bayan,” terangnya.

Pada saat ini memang masih ada tahap perencanaan, sehingga masih ada waktu untuk mempertimbangkan hal tersebut. 

BACA JUGA: Oknum Saudagar Sapi Kibuli Petugas Pengwas PMK di KLU

Sementara Pemda baru membebaskan lahan pertokoan Tanjung dari timur jembatan Sokong sampai depan Bank NTB Cabang Tanjung. 

“Hal ini kami sudah sampaikan pada saat OPD PU diundang oleh Balai Jalan Nasional,” katanya 

Tampak hadir dalam sosilaisasi yaitu, Bappeda, BPN, dan BPKAD, dan di fasilitasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Utara. ***