Dalam kampanyenya Trump mengancam akan mengenakan tarif hingga 60 persen pada produk China

lombokjournal.com ~ Ada dua gebrakan kebijakan ekonomi diurai Donald Trump, Presiden Amerika Serikat (AS) yang resmi dilantik dan menjabat pada 20 Januari 2025. Apa saja?

Pertama, tarif perdagangan untuk Kanada dan Meksiko mulai 1 Februari 2025. 

Trump menindaklanjuti ancaman ini sebagaimana disampaikan saat kampanye untuk mengenakan pajak 25 persen terhadap terhadap barang dari Kanada dan Meksiko.

BACA JUGA : Rencana Pembangunan NTB Harus Sesuai Arahan Pemerintah Pusat

Dikutip dari BBC, Jumat (31/01/25), keputusan pemberlakuan tarif ini disampaikan olehnya kepada wartawan di Ruang Oval, Gedung Putih, Washington DC. 

Dia mengatakan langkah pemberian tarif perdagangan itu untuk mengatasi pekerja migran tidak berdokumen dan obat fentanil yang melintasi perbatasan AS secara serampangan.

Di sisi lain, tarif itu diberlakukan juga untuk menyeimbangkan defisit perdagangan dengan negara-negara tetangga. Selama ini defisit dagang AS dengan Kanada dan Meksiko cukup besar. 

Kanada dan Meksiko telah mengatakan mereka akan menanggapi tarif AS dengan tindakan mereka sendiri. Mereka juga akan berusaha meyakinkan AS soal tindakan memperketat perbatasan sesuai sesuai dengan keinginan Trump.

Namun demikian, Trump Kembali membuat “heboh”. Menangguhkan ancaman tarif tinggi terhadap Meksiko dan Kanada pada hari Senin (03/02). Dengan menyetujui penundaan selama 30 hari sebagai imbalan atas konsesi dalam penegakan hukum perbatasan dan kejahatan dengan kedua negara tetangga tersebut.

Sementara itu, tarif AS terhadap China tetap akan diberlakukan segera. Dengan kata lain, tidak ada kesepakatan serupa dengan China, yang masih akan menghadapi tarif sebesar 10 persen mulai pukul 12:01 pagi waktu setempat pada hari Selasa (05/02). 

BACA JUGA : Program MBG Harus Ada Kesamaan Pandangan

Selama kampanye pemilihan presiden, Trump mengancam akan mengenakan tarif hingga 60 persen pada produk China.

Tarif merupakan pajak impor atas barang yang diproduksi di luar negeri. Secara teori, menganakan pajak atas barang yang masuk ke suatu negara berarti orang cenderung tidak akan membelinya karena harganya menjadi lebih mahal. 

Tujuannya agar mereka membeli produk lokal yang lebih murah, tentu saja kebijakan ini diharapkan akan meningkatkan ekonomi suatu negara (detikFinance, 31-01-2025: 10.11Wib) 

China menyebut fentanil sebagai masalah domestik AS dan berencana menggugat tarif ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) serta mengambil tindakan balasan lainnya. Namun, China juga tetap membuka peluang untuk bernegosiasi.

Trump juga menyiratkan pada hari Minggu (02/02) bahwa Uni Eropa (UE) bisa menjadi target berikutnya, meskipun ia tidak menyebutkan kapan.

Kedua, mengenakan tarif 25 persen pada impor baja dan aluminium ke AS. Ini menjadi perang barunya ke global terlebih kedua logam tersebut merupakan komponen vital dalam berbagai industri termasuk ransportasi, konstruksi, dan pengemasan.

“Pada dasarnya kami akan mengenakan tarif 25 persen tanpa pengecualian pada semua aluminium dan baja,” kata Trump saat menandatangani perintah eksekutif dikutip dari Financial Post, Selasa (11/02/25).

AS kemungkinan besar menjadi pemenang terbesar dari tarif perdagangan ini. Data resmi menunjukkan impor impor baja AS telah menurun secara substansial selama dekade terakhir atau berkurang 35 persen antara tahun 2014-2024, meskipun ada kenaikan tahunan sebesar 2,5 persen menjadi 26,2 juta metrik ton tahun lalu.

Banyak yang mengaitkan hal ini dengan tarif yang diberlakukan Trump. Impor aluminium AS telah meningkat 14 persen selama dekade terakhir, dengan ekspor logam AS meningkat secara progresif sejak 2020.

“Pada awalnya, ini dapat merusak permintaan. Dalam jangka panjang, kita dapat melihat investasi masuk,” kata Analis di konsultan harga komoditas CRU, James Campbell dikutip dari CNBC (detikFinanace, 11-02-2025: 08.15 Wib).

Pendapat Ekonom Dunia

Ekonom Italia Marco Buti menilai, strategi tarif Trump ini diterapkan secara “tidak konsisten” dan hanya memicu respons tertentu dari sekutu-sekutu AS.

“Apa yang telah Trump peroleh sejauh ini dari negara-negara yang diancam [Kanada dan Meksiko] sebagai konsesi sepihak, sebagian besar bersifat simbolis,” kata Buti, mantan direktur jenderal urusan ekonomi dan keuangan di Komisi Eropa, kepada DW.

Ia mengatakan bahwa langkah-langkah baru yang diusahakan oleh Meksiko dan Kanada di perbatasan, tidak akan cukup untuk menghentikan aliran fentanil yang mematikan atau bahkan menghentikan imigran ilegal untuk masuk ke AS.

“[Tarif Trump] menciptakan ketidakpastian ekonomi secara global dan itu akan sangat merugikan pertumbuhan dan kemakmuran,” tambah Buti.

BACA JUGA : Situasi Tak Menentu, Pentingnya Memahami VUCA

Selain mendorong ekonomi Kanada dan Meksiko ke dalam resesi, ancaman tarif Trump diperkirakan akan akan meningkatkan inflasi AS lebih dari satu poin persentase, yang berpotensi menyebabkan Federal Reserve menahan atau menaikkan suku bunga.

Tarif ini juga dapat mengganggu rantai pasokan produksi yang sudah mapan antara Kanada, AS, dan Meksiko, terutama di sektor otomotif.

Produksi mobil di Amerika Utara sangat terintegrasi, dengan suku cadang kendaraan melintasi perbatasan beberapa kali selama proses produksi. Tarif di setiap tahap dapat meningkatkan harga kendaraan secara signifikan.

“Trump sangat berpandangan lama,” kata Rolf Langhammer, peneliti di Kiel Institute for the World Economy (IfW-Kiel), kepada DW. “Dia berpikir bahwa tarif akan melindungi industri dalam negeri dan bahwa pendapatan dari tarif akan memungkinkan dia untuk memangkas pajak.”

Namun, Langhammer mencatat, saat ini tarif hanya menyumbang 2% dari pendapatan pemerintah federal AS. Angka itu jauh dibandingkan dengan hampir 60% yang berasal dari pajak penghasilan dan pajak perusahaan.

Dampak Global

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai dampak kebijakan Presiden AS yang memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi global. 

“Tidak hanya menerapkan tarif untuk Kanada, China, serta Meksiko, tetapi juga yang terbaru, yang terbaru untuk untuk baja dan aluminium yang akan dikenakan dengan tarif 25 persen. Ini pasti akan mempengaruhi secara besar dalam hal rantai pasok, selain prospek ekonomi global,” kata Sri Mulyani dalam acara Mandiri Investment Forum di Fairmont Jakarta (detikFinance, 11-2-2025: 13.39 Wib).

Sri Mulyani menyoroti pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi akan melemah oleh berbagai lembaga dunia seperti Dana Moneter Internasional (IMF) hingga Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

”Ini adalah saat di mana semua pemimpin serta negara harus terus berpikir terbuka dan berhati-hati saat membuat policy,” tuturnya.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, secara tidak langsung Indonesia tidak akan akan mendapat manfaat maupun kerugian akibat meningkatnya tensi perang dagang global. Akan tetapi, dinamika perekonomian ini berpotensi memengaruhi nilai tukar rupiah.

Pada titik tertentu, Wijayanto menilai, Foreign Direct Investment (FDI) atau nilai transaksi investasi langsung terjadi lintas batas negara dalam periode waktu tertentu, akan terhambat.

“Dinamika ekonomi global berpotensi membuat nilai tukar Rp dan harga komoditas global tidak stabil, serta aliran FDI dan portfolio investment terhambat; hal ini akan berdampak bagi ekonomi, ” kata Wijayanto kepada detikcom, Minggu (02/02/25).

Ia mengatakan, hal krusial yang akan terjadi akibat perang dagang ini ketika pemerintah Indonesia hendak hendak melakukan refinancing atau proses penggantian pinjaman yang sudah ada dengan pinjaman baru.

“Yang paling krusial, ini terjadi di saat kita perlu melakukan refinancing utang dan menerbitkan utang baru sebesar Rp 1.575 triliun di tahun 2025 dan nilai yang hampir sama di tahun 2026,” terangya.

Akibatnya, kata Wijayanto, Indonesia kemungkinan harus menaikkan suku bunga. Bahkan, ia menilai adanya kemungkinan terburuk, yakni terjadi reversal, di mana asing justru melepas Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Indonesia tidak akan mendapatkan manfaat ataupun mudharat langsung dari perang dagang tersebut. Tetapi dinamika ekonomi global berpotensi membuat nilai tukar Rp dan harga komoditas global tidak stabil, serta aliran FDI dan portfolio investment terhambat, hal ini akan berdampak bagi ekonomi kita.

“Kita kemungkinan harus menaikkan suku bunga; bahkan kemungkinan terburuk adalah terjadi reversal, di mana asing justru melepas SBN dan SRBI, boro-boro menambah kepemilikan,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal mengatakan, pengenaan tarif impor AS pada Kanada dan Meksiko dianggap cukup mengejutkan sejumlah pihak. Pasalnya, pada periode era kepemimpinan pertamanya, Trump sempat menggandeng Kanada dan Meksiko untuk menekan impor produk China ke AS.

Meski begitu, keputusan Trump dinilai terbaca lantaran pada masa kampanye presiden 2024 lalu, ia berkomitmen untuk menaikkan tarif terhadap tiga negara tersebut. Ia menduga, langkah itu diambil untuk menekan defisit perdagangan akibat banjirnya produk impor Kanada dan Meksiko.

“Defisit dengan Meksiko malah meningkat, dengan Vietnam meningkat, dengan Kanada meningkat. Nah jadi pada botom line-nya adalah Trump ini ingin menyasar pada negara-negara yang berkontribusi terhadap peningkatan trade defisit yang mana sekarang bukan hanya China,” kata Faisal kepada detikcom  (02-02-2025: 19.30 Wib)

Faisal menilai, kondisi ini bisa menjadi peluang bagi produk ekspor Indonesia untuk lebih bersaing. Apalagi, Indonesia tidak masuk sebagai negara utama yang dikenakan kenaikan tarif impor AS.

Di sisi lain, produk impor Indonesia ke AS memiliki kemiripan dengan Vietnam. Faisal menduga, ke depan AS juga akan memberlakukan hal yang sama pada produk-produk impor Vietnam dengan kenaikan tarifnya.

Namun begitu, Faisal menekankan kewaspadaan pemerintah. Pasalnya, tidak menutup kemungkinan AS juga akan menaikkan tarif impor untuk Indonesia. Apalagi, Indonesia merupakan pengguna fasilitas Penyedia Sistem Komunitas (CSP).

Seandainya telat diantisipasi, Faisal menilai industri tekstil seperti pakaian jadi dan alas kaki akan terdampak. Pada titik tertentu, imbas ini akan mendorong terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tersebut.

Penutup

Perang dagang adalah konflik ekonomi antara dua atau lebih negara yang melibatkan pembatasan perdagangan internasional, seperti tarif impor yang tinggi, kuota impor, dan pembatasan investasi. Perang dagang dapat timbul sebagai respons terhadap ketidakadilan perdagangan atau dalam upaya melindungi industri domestik.

Untuk mengatasi perang dagang, diperlukan pendekatan yang kooperatif dan berorientasi pada solusi, yang melibatkan negosiasi diplomatik, kerja sama internasional, dan komitmen untuk membangun sistem perdagangan internasional yang adil dan inklusif. 

Dengan mengatasi hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional, negara-negara dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang stabil dan berkelanjutan, yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.***

#Akuair-Ampenan, 18-02-2025

Gubernur NTB terpilih juga menjelaskan bahwa kegiatan retret dinilai cukup penting untuk menyamakan visi misi pemerintah pusat dengan kepala daerah.

MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur dan Wagub Provinsi NTB terpilih Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, M.Hub.Int dan Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP dinyatakan sehat setelah menjalani tes kesehatan (Medical Check Up) di Plaza Gedung C Kemendagri Jalan Medan Merdeka Utara No. 8 Jakarta Pusat, Senin 17 Februari 2025. 

BACA JUGA : Rencana Pembangunan NTB Harus Sesuai Arahan Pemerintah Pusat

Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTB terpilih Lalu Iqbal menyatakan siap mengikuti acara pelantikan di istana negara yang dilanjutkan dengan retret atau orientasi kepala daerah se-Indonesia. Pelantikan akan digelar pada 20 Februari 2025 dan lanjut retreat atau pembekalan di Akmil Magelang pada 21 hingga 26 Februari 2025 mendatang.

“Alhamdulillah kami dalam kondisi sehat dan siap untuk dilantik pada tanggal 20 Februari,” ujar Iqbal. 

Selain menjalani tes kesehatan, Lalu Iqbal dan Dinda juga mengikuti agenda registrasi bersama 242 kepala daerah terpilih Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, serta Bali dan Nusa Tenggara. 

BACA JUGA : Program MBG Harus Ada Kesamaan Pandangan

Usai menjalani registrasi dan MCU Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih menyempatkan menyapa media. 

Dijelaskan, kegiatan retret dinilai cukup penting untuk menyamakan visi misi pemerintah pusat dengan kepala daerah. Terlebih peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Yang lebih penting adalah briefing-briefing yang akan disampaikan dari pusat, dari Kemendagri maupun menteri-menteri lainnya.

“Yang ini buat kita Gubernur, khususnya sebagai wakil pemerintah pusat, tentu sangat penting, karena ini untuk memastikan bahwa dari pusat sampai daerah inline dari visi misi dan programnya,” ungkapnya. 

BACA JUGA : Tarif Perdagangan dan Dampak Perang Dagang

Usai menjalani registrasi rencananya hari selasa mengikuti agenda gladi kotor dan gladi resik di Istana negara. nov/opk

Pj Gubernur, Hassanudin menegaskan, dengan situasi efisiensi anggaran, fokus rencana pembangunan harus berorientasi program, bukan orientasi anggaran 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pedoman penyusunan rencana pembangunan yang diterbitkan Pemerintah Pusat harus diikuti daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat 2025 – 2029.

Hal itu ditekankan Pj Gubernur NTB, Hassanudin saat membuka kickoff meeting Forum Perangkat Daerah penyusunan awal RPJMD NTB di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rabu (12/2/2025)

BACA JUGA : Penguatan Sinergi, Sewkda Terima Kepala Perwakilan BKKBN NTB

“Guidance (pedoman) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dari Kementerian Dalam Negeri berlaku homogen sehingga dengan karakteristik daerah yang berbeda beda harus disikapi dengan baik,” tekan Pj Gubernur NTB.

Dikatakannya, terlebih dengan situasi efisiensi anggaran, fokus rencana pembangunan harus berorientasi program (program oriented) bukan orientasi anggaran (budget oriented). 

Pj Gubernur memaparkan tiga fokus utama pembangunan NTB yakni, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan NTB sebagai destinasi wisata dunia. 

Dengan lima visi sasaran terkait peningkatan pendapatan perkapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, kualitas sumberdaya manusia, pencapaian nol emisi dan efek rumah kaca serta kepemimpinan daerah. 

BACA JUGA : Banjir Bandang di Bima, Pemprob Lakukan Respon Cepat 

Ditambahkannya, dengan pembangunan berorientasi desa maka validasi data mikro sangat penting dalam merumuskan target yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 – 2045 dengan mencermati dokumen perencanaan  pusat sampai kabupaten/ kota. 

Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, Dr Ir H Iswandi, MSi mengatakan, identifikasi isu strategis bersama tim transisi pemerintahan baru, terdapat tujuh misi, sepuluh program unggulan dalam 19 kegiatan yang menjadi prioritas daerah dengan 106 kegiatan strategis dalam rancangan dokumen RPJMD. 

“Rancangan dokumen ini yang akan kita bahas bersama dalam musyawarah rencana pembangunan selanjutnya setelah kickoff ini,” jelasnya.

Sepuluh program unggulan pemerintah provinsi dalam lima tahun mendatang adalah, NTB Sehat dan Cerdas, Desa Berdaya, NTB Inklusif, NTB Agro Maritim, Pariwisata NTB Berkualitas, E Mania (Ekraf Mendunia), NTB Terampil dan Tangkas, NTB Lestari Berkelanjutan, NTB Good and Smart Governance dan NTB Connected. 

BACA JUGA : Garis Kemiskinan NTB Tahun 2024

Secara umum, Iswandi juga memaparkan capaian NTB kurun waktu duapuluh tahun terakhir dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB yang baru separuh dari target, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah, Indeks Resiko Penanganan Bencana yang masih merah serta kapasitas fiskal tiga kabupaten/ kota yang masih rendah. jm/her

Rapat analisa dan evaluasi ini bermaksud melakukan sinergi pelaksanaan program MBG, agar tercapai sesuai harapan bersama

MATARAM.LombokJournal.com ~ Rapat analisa dan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis (Program MBG). dilakukan Pemprov NTB untuk menyamakan pandangan, dihadiri Forkopimda lingkup NTB di ruang rapat Anggrek Setda NTB. Rabu (12/02/25).

BACA JUGA : Rencana Pembangunan NTB Harus Sesuai Arahan Pemerintah Pusat

Rapat  analisa dan evaluasi pelaksanaan program MBG itu dilaksanakan semata ingin menghadirkan kesamaan pandangan, dan bagaimana langkah Forkopimda NTB dalam memaksimalkan program 38 dapur penyelenggara untuk MBG ini, yang mengundurkan diri satu, berarti 37 dapur umum penyelenggara MBG.

“Iya, lewat rapat ini kita bersinergi dalam rangka melaksanakan program MBG, dan tercapai sesuai harapan bersama,” ujar Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi yang mempin rapat itu.

Miq Gita sapaan akrab Sekda NTB menyampaikan bahwa NTB sekarang sudah memiliki Command Center untuk program MBG, dan 38 dapur umum yang sudah tersebar di 10 Kabupaten/Kota di NTB, serta 25 dapur umum yang sudah terdaftar.

“Sudah ada 38 dapur penyelenggara untuk MBG ini, yang mengundurkan diri satu, berarti 37 dapur umum penyelenggara program MBG. Kemudian untuk melihat kondisi lapangan,  kita upayakan kungker ke dapur umum yang tersebar,” kata Miq Gita.

Miq Gita juga menambahkan, Mendagri telah mengeluarkan edaran untuk tujuh kegiatan daerah yang harus dilakukan. Salah satu diantaranya adalah program makan bergizi gratis. 

BACA JUGA : Bantuan Korban Banjir, Pemprov Serap Aspirasi Warga 

“Tegas Mendagri Tito Karnavian bahwa partisipasi pemerintah daerah dalam MBG akan tingkatkan elektabilitas dan kesehatan anak,” jelas mantan Penjabat Gubernur NTB periode 2022-2023 ini.

Seirama dengan Sekda, Kabinda NTB mengatakan, untuk dapur umum di NTB itu terdaftar sudah 37 dapur umum dan sudah 17 yang menyatakan kesiapan. 

“Untuk owner dapur umum yang tersebar di 10 Kabupaten/kota  masih menggunakan dana atau anggaran pribadi,” ungkap perwakilan Kabinda NTB.

Oleh karena itu lanjutnya, perlu sinergi dan kolaborasi serta kesiapan yang matang agar apa yang menjadi program makan bergizi gratis ini mendapatkan hasil yang luar biasa di NTB.

BACA JUGA : Penguatan Sinergi, Sekda Terima Kepala Perwakilan BKKBN NTB

“Saya harap setelah giat ini, kita bisa langsung akselerasi bersama dilapangan, guna memastikan segala yang diperlukan,” harapnya. ***

Penguatan sinergi dan kolaborasi sangat penting agar berbagai program ke depan yang akan terus dijalankan optimal, termasuk percepatan penurunan stunting

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pertemuan  Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan pejabat defenitif Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) NTB, menjadi momentum penguatan sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan BKKBN dalam berbagai program kependudukan dan keluarga berencana.

BACA JUGA : Bantuan Korban Banjir, Pemprov NTB Serap Aspirasi Warga 

Sekda NTB yang akrab disapa  Miq Gita menegaskan pentingnya penguatan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak. Kerja sama yang erat antara Pemerintah Provinsi dan BKKBN, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk, pencegahan stunting, serta pemberdayaan keluarga.

“Apapun kita harus kolaborasi, lanjutkan program stunting, revitalisasi Posyandu  penilainnya bagus, terus di kawal,” ujar Miq Gita di ruang Sekda, Kamis, (06/02/25).

Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si menyampaikan berbagai program ke depan yang akan terus dijalankan termasuk upaya percepatan penurunan stunting untuk terus mendampingi sampai usia dua  tahun. 

Atau sampai tidak terindikasi stunting, Posyandu Keluarga, dan Genting (Gerakan orang tua asuh cegah stunting). 

Dia menjelaskan, perlunya dukungan dari berbagai pihak agar program-program tersebut dapat berjalan lebih efektif.

BACA JUGA : Garis Kemiskinan di NTB Tahun 2024

“Stunting menjadi program prioritas, ciri khas NTB belum ada di daerah lain, Bhakti stunting menjadi program yang sangat positif.” jelas Kepala Perwakilan BKKBN NTB. 

Selain membahas program strategis, pertemuan tersebut  juga menjadi wadah untuk mengevaluasi capaian yang telah diraih serta mengidentifikasi kendala di lapangan. 

Miq Gita menegaskan, bahwa pemerintah provinsi akan terus berupaya mendukung dan memfasilitasi berbagai program BKKBN agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat NTB.

Di akhir pertemuan, Miq Gita mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga semangat kebersamaan dalam menjalankan program pembangunan keluarga dan kependudukan. 

BACA JUGA : Banjir Bandang di Bima, Pemprov NTB Lakukan Respon Cepat 

Miq Gita menegaskan penguatan sinergi dan  Kolaborasi adalah kunci keberhasilan. Dengan kerja sama yang baik, kita bisa mencapai hasil yang lebih optimal demi masa depan generasi NTB yang lebih sehat dan sejahtera,” tutupnya.pnd/her

Pj Gubernur NTB, Hassanudin meninjau korban banjir di  mengawasi bantuan korban banjir, dan mendengar aspirasi warga yang terdampak

BIMA.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB bergerak cepat menyalurkan bantuan korban banjir bandang dan longsor yang melanda Kabupaten Bima dan Kota Bima. 

Penjabat (Pj.) Gubernur NTB, Hassanudin, meninjau langsung kondisi terdampak, Rabu (05/02/23) untuk memastikan distribusi bantuan berjalan lancar.

Pada saat sama Pj Gubernur mendengarkan aspirasi masyarakat. 

BACA JUGA : Bencana Banjoir di Bima, Pemprov NTB Beri Solusi

Kunjungan pertama itu dilakukan di Desa Nanga Wera, Kecamatan Wera, di mana ia meninjau posko bantuan, dapur umum, dan posko kesehatan. 

Secara simbolis, ia menyerahkan bantuan korban banjir berupa sembako, benih padi, perlengkapan ibu hamil, obat-obatan, mesin penjernih air, serta santunan bagi korban.

“Salurkan (bantuan korban banjir|) dengan baik. Semoga bermanfaat,” pesannya saat menyerahkan bantuan. 

Ia juga menyampaikan belasungkawa serta keprihatinannya atas musibah yang menimpa masyarakat.

Setelah itu, Hassanudin melanjutkan kunjungan ke Dusun Wai Miro, Desa Nunggi, Kecamatan Wera, untuk bertemu dengan korban longsor dan menyerahkan bantuan. Iia juga mendengarkan aspirasi warga terkait pencarian korban hilang, penertiban pembukaan lahan ilegal, serta pemulihan ekonomi. 

Hassanudin menegaskan bahwa pencarian korban menjadi prioritas utama, dan pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan bagi keluarga terdampak.

BACA JUGA : Garis Kemiskinan di NTB Tahun 2024

Selanjutnya, bersama Wakil Gubernur NTB terpilih periode 2025-2030, Hj. Indah Dhamayanti Putri, Hassanudin meninjau tiga jembatan yang mengalami kerusakan akibat banjir. 

Dua jembatan berada di Desa Nanga Wera, Kecamatan Wera, sementara satu lainnya di Desa Mawu, Kecamatan Ambalawi. Ia menegaskan bahwa 

Mengakhiri kunjungannya, Hassanudin didampingi Pj. Wali Kota Bima, Drs. H. Mukhtar, M.H., meninjau Sungai Padolo di Kampung Sigi, Kelurahan Paruga, yang menjadi salah satu penyebab utama banjir di Kota Bima. 

Selain meninjau kondisi sungai, ia menyerahkan bantuan korban banjir  berupa beras dan selimut kepada warga terdampak.

“Semoga bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita,” ujar 

Hassanudin. Ia juga menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat masyarakat Bima serta menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani dampak bencana secara cepat dan tepat.

Hassanudin menekankan bahwa ada dua fokus utama dalam penanganan pascabencana di Kabupaten dan Kota Bima ini. 

Dalam jangka pendek, pemerintah akan mengatasi permasalahan ekonomi, seperti penyaluran bantuan korban banjir dan perbaikan akses jalan. Sementara dalam jangka panjang, fokusnya adalah pemanfaatan dan tata kelola lahan yang berkelanjutan. 

BACA JUGA : IPM atau Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024

Menanggapi maraknya perkebunan jagung di Bima, Hassanudin menekankan pentingnya edukasi bagi masyarakat terkait pemanfaatan lahan yang bijak dan berkelanjutan.

“Apa pun yang kita kerjakan sekarang ini adalah implementasi dari sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tegasnya. iw

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin

lombokjournal.com ~ Dibandingkan angka nasional per September 2024, persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat (NTB) tercatat 11,91 persen. Sementara persentase penduduk miskin Indonesia berada di angka 8,57 persen.

Namun jika dilihat dari angka pertumbuhannya sangat berbeda. Di NTB menurun 1,00 persen poin terhadap Maret 2024 dan menurun 1,94 persen poin terhadap Maret 2023. 

BACA JUGA : Banjir Bandang di Bima, Pemprov NTB Lakukan Respon Cepat

Sementara penduduk miskin Indonesia menurun 0,46 persen poin terhadap Maret 2024 dan menurun 0,79 persen poin terhadap Maret 2023.

Ada pun data lain berkaitan dengan profil kemiskinan di NTB, rilisan Biro Pusat Statistik NTB tanggal 15 Januari 2025, sebagai berikut:

* Jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 658,60 ribu orang, menurun 50,41 ribu orang terhadap Maret 2024 dan menurun 92,63 ribu orang terhadap Maret 2023.

* Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2023 sebesar 11,64 persen, menurun dibandikan Maret 2024 yang sebesar 12,86 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2024 sebesar 12,21 persen, menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 12,95 persen.

* Dibandingkan Maret 2024, jumlah penduduk miskin September 2024 perkotaan menurun sebanyak 29,8 ribu orang (dari 368,54 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 338,74 ribu orang pada September 2024). 

Sementara itu, [ada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 20,6 ribu orang (dari 340,47 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 319,86 ribu orang pada September 2024).

* Garis Kemiskinan pada September 2024 tercatat sebesar Rp540.339,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp409.165,00 (75,72 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp131.174,00 (24,28 persen).

* Pada September 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,13 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.231.600,00/rumah tangga miskin/bulan.

BACA JUGA : Franz Kafka Membayang dalam Komunitas Teman Baca

Perkembangan Garis Kemiskinan

BPS mendefinisikan bahwa Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Sementara Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. 

Sebagaimana disebutkan, untuk NTB, Garis Kemiskinan pada September 2024 adalah sebesar Rp540.339,00 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2024, Garis Kemiskinan naik sebesar 1,05 persen. Sementara jika dibandingkan Maret 2023, terjadi kenaikan sebesar 10,27 persen.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM)  dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditas makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM  terhadap GK pada  September 2024 di perkotaan sebesar 75,54 persen dan di perdesaan sebesar 75,94 persen.

Pada September 2024, komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar, yakni sebesar 26,22 persen di perkotaan dan 30,10 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (7,47 persen di perkotaan dan 8,04 persen di perdesaan). 

Komoditas lainnya adalah telur ayam ras (4,48 persen di perkotaan dan 3,52 persen di perdesaan), daging ayam ras (4,16 persen di perkotaan dan 2,14 persen di perdesaan), daging sapi (3,75 persen di perkotaan dan 0,16 persen di perdesaan), tongkol/tuna/cakalang (2,24 persen di perkotaan dan 2,77 persen di perdesaan).

Komoditas bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar, baik pada GK perkotaan dan perdesaan, adalah perumahan (7,68 persen di perkotaan dan 9,23 persen di perdesaan), bensin (4,75 persen di perkotaan dan 4,10 persen di perdesaan), dan listrik (2,46 persen di perkotaan dan 2,25 persen di perdesaan). 

Urutan selanjutnya adalah sumbangan dari pendidikan; perlengkapan mandi; pakaian jadi anak-anak; pakaian jadi perempuan dewasa; kesehatan; perawatan kulit, muka, kuku, dan rambut; serta pakaian jadi laki-laki dewasa.

Di sisi lain menurut BPS, Garis Kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. 

Secara rata-rata, sebagaimana disebutkan di atas, Garis Kemiskinan per rumah tangga pada September 2024 adalah sebesar Rp2.231.600,00/bulan, naik hanya sebesar 0,81 persen dibanding kondisi Maret 2024 yang sebesar Rp2.213.670,00/bulan.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode Maret 2024-September 2024 antara lain adalah:

1. Ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik yang tetap kuat, perekonomian Provinsi NTB tumbuh 6,22 persen pada Triwulan III-2024 (y-on-y)
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2024 sebesar 2,72 persen, turun jika dibandikan dengan Februari 2024 (3,30 persen).
3. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada Triwulan III-2024 meningkat 2,30 persen jika dibandingkan dengan Triwulan I.
4. Pada Agustus 2024 rata-rata upah buruh mengalami kenaikan dibandingkan Februari 2024 yaitu dari Rp2.310.968,00 menjadi Rp2.365.102,00.
5. Penayaluran bansos sembako/BPNT sampai bulan Desember 2024 disalurkan kepada 513.191 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai Rp1.060.489.200,00.

Penjelasan Teknis dan Sumber Data

Selanjutnya BPS NTB memberi penjelasan terkait teknis dan sumber data sebagai berikut:

1. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar ( basic needs approach ). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut Garis Kemiskinan.
2. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.
3. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang  disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
4. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar bukan makanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di perdesaan.
5. Garis Kemiskinan per rumah tangga dihitung dari Garis Kemiskinan per kapita dikalikan dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin.
6. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
7. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan Maret 2024 adalah data Susenas Konsumsi dan Pengeluaran Maret 2024.

Penutup

Titik krusial yang harus menjadi perbaikan, sebagaimana dilansir dalam youtobe Narasi Newsroom 03-02-2025, adalah pertama , cara perhitungan kemiskinan dari BPS ini sudah digunakan sejak 1988 dan belum diperbaharui. Padahal kondisi saat ini sudah berbeda jauh jika dibandingkan tahun 1998.

BACA JUGA: Pengabdian Masyarakat, Eksplorasi Warisan Budaya Nusantara di Lombok

Seharusnya sumbangsih dari Bukan Makanan bisa lebih ditingkatkan lagi. Dari data September 2024, sumbangan GKM  terhadap Garis Kemiskinan di perkotaan sebesar 75,54 persen dan di perdesaan sebesar 75,94 persen.

Dengan kata lain, sumbangsih GKBM sekitar 25 persen. Padahal jika melihat tingkat konsumsi non makanan juga ikut meningkat. 

Hal ini bisa dilihat dari lima besar sumbangsih komoditas  Bukan Makanan untuk perkotaan dan perdesaan sebagai berikut: Perumahan (7,68 dan 9,23), Bensin (4,75 & 4,11), Listrik (2,46 & 2,25), Pendidikan (1,97 & 1,18), Perlengkapan Mandi (1,08 & 0,90).

Kedua , komoditas-komoditas yang digunakan untuk perhitungan Garis Kemiskinan  secara berkala perlu di-up date. Misalnya internet dan paket data. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa perubahan pola konsumsi di masyarakat yang semestinya juga mempengaruhi perhitungan Garis Kemiskinan.

Ketiga, Bank Dunia mengkategorikan Indonesia dalam daftar upper middle income country . Karena gross national income per kapita Indonesia mencapai angka $4,810 (Rp78.151.783 kurs 22 Januari 2025).

Artinya ketika pendapatan nasional meningkat, standar hidup masyarakat juga naik. Ini yang membuat pengeluaran minimum yang dianggap “cukup” juga meningkat. Agar tetap mencerminkan kondisi sosial ekonomi negara tersebut.

Keempat, dalam laporan Bank Dunia menyatakan bahwa Indonesia hamper mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024, yakni dengan dengan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 1,5 persen berdasarkan standar lama paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) yakni $1,90 atau setara Rp12.000 per kapita per hari (Made Anthony Iswara dalam smeru.or.id)

PPP digunakan untuk membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara dengan memperhitungkan perbedaan harga kebutuhan dasar.

Standar Bank Dunia untuk mengukur  kemiskinan adalah $2,15 (Rp35.082 per kapita per hari dengan kurs 22 Januari 2025) kategori low income , $3,65 (Rp59.558) ketegori lower middle income dan $6,85 (Rp111.773) ketegori upper middle income . 

Tentu saja dengan pengkategorian ini  imbasnya adalah melonjaknya jumlah penduduk miskin! Namun di sisi lain, dengan standar yang terlampau rendah, perhitungan garis kemiskinan saat ini juga tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.

Komunikasi yang jelas dan terbuka dengan masyarakat menjadi penting untuk menghindari kesalahpahaman tentang garis kemiskinan baru. Sebab, tujuan utama menaikkan batas kemiskinan bukan untuk membuat angka kemiskinan tampak lebih tinggi, melainkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang kemiskinan di Indonesia. 

Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. ***

#Akuair-Ampenan, 05-02-2025

Dalam penanganan bencana banjir di Bima, Pj Gubernur tekankan pencarian korban hilang serta pemenuhan kebutuhan dasar warga

MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hassanudin, memimpin rapat koordinasi penanganan korban bencana banjir di Kabupaten Bima dan Kota Bima, Provinsi NTB, pada Senin (03/02/25).

BACA JUGA : Banjir Bandang di Bima, Pemprov NTB Lakukan Respon Cepat

Rapat ini digelar untuk menindaklanjuti bencana banjir yang melanda kedua wilayah tersebut pada hari Minggu kemarin.

Dalam rapat tersebut, Hassanudin mendengarkan laporan terkini dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB. Setelahnya, ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB harus segera hadir di lokasi bencana banjir untuk memberikan solusi atas kesulitan yang dialami warga terdampak. 

“Kehadiran kita besok adalah untuk memberikan solusi dan bantuan yang dibutuhkan oleh warga terdampak banjir,” ujar Hassanudin.

Lebih lanjut, Hassanudin menekankan bahwa pencarian korban hilang serta pemenuhan kebutuhan dasar warga yang mengungsi harus menjadi prioritas utama. 

“Kita akan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait di kabupaten dan kota agar pemenuhan kebutuhan warga dapat segera terpenuhi,” tambahnya.

BACA JUGA : Indeks Pemajuan Kebudayaan NTB Lebih Tinggi dari Nasional

Hassanudin juga menginstruksikan Dinas Kesehatan Provinsi NTB untuk memastikan bahwa sarana kesehatan di daerah terdampak tetap beroperasi dengan normal. 

“Pastikan layanan kesehatan di pusat-pusat pengungsian, seperti masjid, berjalan lancar. Selain itu, pastikan juga ketersediaan sanitasi dan obat-obatan,” pesannya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Lalu Hamzi Fikri, melaporkan bahwa Pemerintah Provinsi telah membangun Pos Layanan Kesehatan di dekat pusat pengungsian. Pos-pos ini tidak hanya memberikan layanan kesehatan, tetapi juga memastikan dampak pascabencana dapat diminimalisir.

Untuk mengatasi akses jalan yang rusak, Pemerintah Provinsi NTB akan membangun jalan darurat guna mempermudah mobilitas warga. 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB juga telah mengerahkan sejumlah unit ekskavator untuk membersihkan material sisa bencana banjir bandang yang menumpuk di beberapa lokasi.

BACA JUGA : IPM atau Indeks Pembangunan Manusia tahun 2024

Selain itu, Hassanudin memerintahkan seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB untuk segera memperbaiki fasilitas umum yang rusak akibat bencana, seperti sekolah, jalan, dan jembatan. 

“Kita harus memastikan pemulihan infrastruktur berjalan cepat agar kehidupan warga dapat kembali normal,” tegasnya. iw

Atasi banjir bandang di Bima, BPBD NTB lakukan upaya pembersihan, penyediaan kosumsi, tenda darurat, serta kebutuhan mendesak, serta siapkan makanan siap saji

MATARAM.LombokJournal.com ~ Respon cepat dilakukan Pemprov NTB atasi banjir bandang yang menimpa dua kecamatan di Kabupaten Bima, yakni di Kecamatan Wera dan Kecamatan Ambalawi.

BACA JUGA : IPM atau Indeks Pembangunan Manusia 2024

Pj. Gubernur NTB mengarahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera melakukan penanganan bencana banjir di Bima, baik ketersedian makanan, air bersih, penanganan kesehatan dan listrik, Senin (03/02/25) di ruang rapat Pendopo Gubernur NTB.

Berdasarkan Laporan Kalak BPBD Provinsi NTB, bahwa akibat banjar bandang itu di Kecamatan Wera dan Kecamatan Ambalawi  terdapat  3 Desa yang terdampak. Laporan terakhir, korban terdampak 9 orang, dan 7 orang masih dalam pencarian.

Sementara itu kerusakan 12 Rumah, rusak berat 7 rumah dan rusak ringan 5 rumah. Kerusakan juga terjadi pada fasilitas dan gedung sekolah, jembatan dan beberapa fasilitas umum lainnya.

BACA JUGA : Pengabdian Masyarakat Eksplorasi Warisan Nusantara di Lombok

“BPBD sudah berkoordinasi dengan BPBD Kab. Bima, dan sudah dilakukan assement,  dan upaya yang akan dilakukan adalah pembersihan, penyediaan kosumsi, tenda darurat, serta kebutuhan mendesak, makanan siap saji, beras, mesin pembersih rumah dan air bersih,” ujar Ahmadi, Kepala BPBD Provinsi NTB. 

Merespon dampak banjir bandang tersebut Pj. Gubernur NTB mengarahkan OPD terkaut untuk segera dilakukan  pendataan menyeluruh warga yang terdampak serta keluhannya. 

“Lakukan pendataan menyeluruh, lakukan pembersihan sisa banjir bandang, pastikan ketersediaan air bersih, konsumsi dan penerang (Listrik),” katanya.

BACA JUGA : Franz Kafka Membayang dalam Komunitas Teman Baca 

Sementara itu Dinas kesehatan diinstruksikan untuk memastikan kesehatan masyarakat, 

“BPBD untuk menyiapkan logistik, dan lakukan koordinasi dengan bupati dan pemerintah setempat, pastikan tidak ada masyarakat yang terisolir,” tutupnya.

Pada rapat merespon banjir bandang di Bima itu  dihadiri Asisten Gubernur NTB, Kadis Sosial, Kadis Kesehatan, Kalak BPBD, Kadis Perkim, Karo Kesra, Karo Adpim, Plt. Kadis PUPR, Plt. Kadis LHK, Plt. Kadis Perpustakaan. ALif_IKP

Seluruh dimensi pembentuk indeks pembangunan manusia (IPM) mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan

lombokjournal.com ~ Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2024, Pejabat (Pj) Gubernur NTB Hasanuddin, Senin (20/01) lalu, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, antara lain menyampaikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB mengalami peningkatan menjadi 73,10 poin. 

Walaupun angka ini masih di bawah dari IPM Indonesia sebesar 75,02 poin, namun masuk ketegori tinggi.

BACA JUGA : Franz Kafka Membayang dalam Komunitas Teman Baca 

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dalam rilisnya 15 November 2024 mencatat beberapa hal sebagai berikut:

• * IPM  Indonesia   tahun  2024  mencapai  75,02  meningkat  0,63 poin   atau  0,85  persen   dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 74,39.
• Pada 2024,  provinsi  dengan  capaian  IPM  terendah adalah Provinsi Papua Pegunungan dengan nilai IPM sebesar 54,43. Sedangkan, provinsi dengan IPM tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 84,15.
• Selama 2020-2024, IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,75 persen per tahun
• Pertumbuhan IPM 2024  mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan
• Umur harapan hidup bayi  yang  lahir  pada  tahun  2024  sebesar  74,15 tahun, meningkat 0,22 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.
• Pada dimensi pengetahuan, harapan lama  sekolah  (HLS)  penduduk  umur  7 tahun pada tahun 2024 meningkat  0,06  tahun  dibandingkan  tahun  sebelumnya,  dari  13,15  tahun   menjadi 13,21 tahun. Sementara itu, rata-rata  lama  sekolah (RLS)  penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,08 tahun, dari 8,77 tahun menjadi 8,85 tahun pada tahun 2024.
• Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per  kapita  per  tahun (yang disesuaikan) pada tahun 2024 meningkat 442 ribu rupiah atau 3,71 persen dibanding tahun sebelumnya.  Hal ini berarti rata-rata pengeluaran riil penduduk Indonesia tahun 2024 adalah sebesar  Rp 12.341.000 per tahun per orang.

BACA JUGA : Indeks Pembangunan Kebudayaan di NTB Lebih Tinggi dari Nasional

Mulai tahun 2024, BPS menyajikan angka IPM untuk 38 propinsi. Ada pun sebaran dan status capainnya sebagai berikut:

• * Sangat Tinggi = IPM ≥ 80 ada 2 Provinsi
• Tinggi = 70 ≤ IPM ≤ 80 ada 30 Provinsi
• Sedang = 60 ≤ IPM ≤ 70 ada 5 Provinsi
• Rendah = IPM ≤ 60 ada 1 Provinsi

IPM NTB 2024

Berdasarkan rilis data IPM NTB 2024 dari BPS Provinsi NTB terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Perkembangan IPM Provinsi NTB Tahun 2020–2024

Pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Indonesia sudah berada di level “tinggi”. Selama 2020–2023, IPM Provinsi NTB rata-rata meningkat sebesar 0,92 persen per tahun, dari 70,46 pada tahun 2020 menjadi 73,10 pada tahun 2024. Secara Nasional Prov. NTB menduduki urutan  ke-27 dari 38 Provinsi.

Ada pun sebarannya sebagai berikut:

• Sedang > Lombok Utara 68,84
• Tinggi >  Bima 70,99;  Lombok   Tengah 71,19;  Lombok Timur 71,48;  Sumbawa 72,36; Dompu 72,59; Lombok Barat 72,70; Sumbawa Barat 75,52 dan Kota Bima 78,91
• Sangat Tinggi > Kota Mataram 81,64

    2.  Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM Provinsi NTB 2020–2024

Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan.  Dua indikator mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 1,68 persen dibanding tahun sebelumnya dan Pengeluaran Riil per  Kapita sebesar 4,61 persen dibanding tahun sebelumnya . Sementara itu Umur Harapan Hidup saat lahir   (UHH) pertumbuhannya  mencapai 0,32 persen. Harapan Lama Sekolah (HLS) pertumbuhannya mencapai 0,7 persen. 

     2.1. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, UHH telah meningkat sebesar 1,08 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,38 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Provinsi NTB adalah 71,17 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 72,25 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,23 tahun  atau naik 0,32 persen dibanding tahun sebelumnya.

Umur harapan hidup di NTB berada pada urutan ke-25 dari total 38 provinsi.

    2.2. Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk uisa 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua Indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, HLS Provinsi NTB rata-rata meningkat 0,51 persen per tahun, sementara RLS meningkat 1,87 persen per tahun. HLS tahun 2024 meningkat 0,01 tahun  atau tumbuh dengan laju 0,07 persen dibandingkan tahun 2024.

Untuk rata-rata lama sekolah, NTB berada pada peringkat lima terbawah atau ada pada urutan ke-34 dari 38 provinsi di Indonesia. Adapun harapan lama sekolah secara nasional, posisi NTB sudah cukup tinggi berada pada peringkat enam.

   2.3. Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang  direpresentasikan dengan pengeluaran riil perkapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2024,  pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Provinsi NTB mencapai Rp11,61 juta per tahun. Capaian ini meningkat 511 ribu rupiah atau tumbuh 4,61 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

BACA JUGA : Pengabdian Masyarakat Eksplorasi Warisan Nusantara di Lombok

3.Pencapaian Pembangunan Manusia di Tingkat Kabupaten/Kota

Sejalan dengan pertumbuhan IPM Provinsi NTB pada tahun 2024, secara umum seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB juga mengalami peningkatan capaian IPM. Wilayah yang mengalami peningkatan IPM terbesar pada tahun 2024 adalah Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Dompu yaitu berturut-turut mencapai 1,17 persen dan 1,14 persen. Sedangkan wilayah yang mengalami peningkatan IPM yang terndah pada tahun 2024 yaitu Kota Mataram, yaitu sebesar 0,60 persen.

Secara Nasional, percepatan IPM 2024 Prov. NTB masuk top ten sebesar 1,01 persen di atas nasional sebesar 0,85 persen.

Apa itu IPM

Mensitir Kompas.com 10 Oktober 2023, konsep IPM pertama kali dicetuskan oleh United Nations Developmet Programme (UNDP) melalui Human Development Report pada tahun 1996, yang kemudian berlanjut setiap tahun. IPM adalah sebuah indikator yang menunjukkan pengembangan terutama dalam pembangunan sumber daya manusianya.

Fokus utama dari pembangunan manusia adalah terkait manusia dan kesejahterannya, maka dari itu Pembangunan manusia berarti pertumbuhan yang positif dan perubahan dalam tingkat kesejahteraan manusia. 

Tujuan utama adanya indeks pembangunan manusia adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Menurut UNDP, Indonesia tergolong sebagai negara dengan pembangunan manusia tingkat sedang (medium human development).

Sejak pertama kali diperkenalkan, IPM terus menjadi indikator penting dalam mengukur kemajuan pembangunan manusia. IPM terus digunakan digunakan dalam berbagai perencanaan pembangunan.

IPM menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Adapun manfaat  indeks pembangunan manusia antara lain sebagai berikut: 

• IPM  merupakan  indikator  penting  untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
• PM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
• Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah.
• IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Indikator IPM

Indikator yang menunjukan pengembangan, terutama dalam pembangunan sumber daya manusianya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Secara umum, indikator-indikator Pembangunan manusia mencakup seluruh masalah pembangunan manusia secara  konseptual atau  empiris yang  saling  dipengaruhi  atau memengaruhi komponen lain. Adapun, indikator yang digunakan dalam indeks Pembangunan manusia anatara lain:

Bidang kesehatan 

Indikator dalam bidang kesehatan diukur melalui usia hidup (longetivity), ada banyak indikator yang digunakan mengukur usia hidup. 

Berdasarkan dengan pertimbangan ketersediaan data secara global, maka indikator yang digunakan ialah angka harapan hidup waktu lahir (life expantancy at birth). 

Bidang pendidikan 

Dalam bidang Pendidikan, pengetahuan (knowledge) dianggap sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia. Pengetahuan sebagai indikator diukur berdasarkan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

Bidang ekonomi 

Indikator yang digunakan dalam bidang ekonomi yakni standar hidup layak (decent living).                                     Berdasarkan ketersediaan data secara internasional, UNDP memutuskan standar hidup layak diukur melalui Gross Domestic Product (GDP) per kapita riil yang telah disesuakan (adjusted real GDP per capita).

Penutup

IPM merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor komponen kompleks yang saling mempengaruhi. Menurut Sonia Ramadhani Akmal dan Arif Ramadansyah (dalam www.viva .co.id 14 Oktober 2024), faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya dikaitkan dengan peningkatan pendapatan per kapita, yang pada gilirannya dapat meningkatkan standar hidup masyarakat. 

Namun, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dapat memperbesar kesenjangan antara kaya dan miskin, sehingga distribusi pendapatan juga menjadi faktor penting. Tingkat kemiskinan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga akan berdampak negatif pada IPM. 

     2. Faktor Sosial

Faktor ini juga berperan penting dalam membentuk IPM. Pendidikan merupakan investasi jangka Panjang yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Kesehatan yang baik memungkinkan masyarakat untuk hidup lebih produktif dan panjang umur. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. 

    3.Faktor Lingkungan

Faktor ini juga tidak dapat diabaikan dalam konteks IPM. Kualitas lingkungan hidup yang buruk, seperti polusi udara dan air, dapat menyebabkan masalah kesehatan dan menurunkan produktivitas. Bencana alam juga dapat merusak infrastruktur dan mengganggu kehidupan masyarakat, sehingga berdampak negative pada IPM.

Interaksi antara faktor-faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan ini sangat kompleks dan saling mempengaruhi. Misalnya, pertumbuhan ekonomi yang pesat dapat meningkatkan pendapatan per kapita, tetapi juga dapat menimbulkan masalah lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Sebaliknya, peningkatan kualitas lingkungan hidup dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan produktivitas, sehingga pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

#Akuair-Ampenan, 27-01-2025