Untuk memenuhi kebutuhan pokok warga yang tidak Mampu, Rachmat Hidayat memberikan bantuan Sosial, dan membuat sumur bor untuk penyediaan air bersih di Lombok Timur

MATARAM.lombokjournal.com ~ H Rachmat Hidayat, Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan menyerahkan bantuan sosial kepada perwakilan 1oo warga di Lombok Timur, yakni kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat sehari-hari. 

Selain itu juga disalurkan bantuan pembangunan dua sumur bor yang menyuplai kebutuhan air bersih untuk 2.000 KK, dan dana program keserasian sosial senilai Rp 150 juta, yang dipusatkan di Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Lombok Timur. 

Rachmat yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan, mewakilkan penyerahan bantuan sosial tersebut kepada Ketua dan Wakil Ketua II DPD PDIP Lombok Timur, Ahmad Sukro dan Ahmad Amrullah.

“Bantuan ini sepenuhnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di tengah situasi yang masih belum pulih sepenuhnya akibat pandemi,” kata Ahmad Amrullah, Selasa (30/08/22).

BACA JUGA: Rachmat Hidayat Serahkan Bantuan Kursi Roda Adaptif

Amrullah menyampaikan salam takzim dari H Rachmat Hidayat yang tidak bisa hadir menyerahkan bantuan secara langsung, sebab ada agenda kedinasan yang tak bisa ditinggalkan. 

Penyerahan bantuan sosial ini turut disaksikan Kepala Dinas Sosial Lombok Timur Suroto, dan Tim Dinas Sosial NTB, Amran. 

Menurut Am, sapaan karib Amrullah, untuk program bantuan sosial diserahkan kepada 66 warga yang merupakan pedagang kecil makanan khas Sakra yakni temerodok. 

Makanan ini memang merupakan kudapan khas dari Sakra yang diwariskan secara turun termurun. Temerodok dibuat dari ketan dengan rasa manis dan empuk saat digigit. 

Karena bentuknya menyerupai jakun, makanan ini disebut temerodok.

“Penjual temerodok yang mendapat bantuan sosial seluruhnya adalah ibu-ibu yang memang berjualan dan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga,” kata Am politisi muda PDI Perjuangan di Lotim.

Selain penjual temerodok, diserahkan pula bantuan sosial kepada 15 peternak ayam bangkok dan juga 9 orang warga yang memiliki usaha meubeler.

Seluruh bantuan sosial tersebut kata Am, diperjuangkan Anggota DPR RI H Rachmat Hidayat yang masuk dalam program keserasian sosial di Kementerian Sosial. 

Program ini adalah suatu langkah terpadu dalam menyelesaikan beberapa persoalan yang dihadapi masyarakat melalui pendekatan yang sangat elegan hingga menyentuh lapisan paling bawah. 

Selain mewujud dalam bantuan sosial, program ini juga bisa pula dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana yang memang dibutuhkan masyarakat.

Pada saat yang sama, diserahkan pula bantuan dana untuk Forum Keserasian Sosial Gerakan Muda di Lombok Timur. 

Total bantuan dana yang diserahkan sebesar Rp 150 juta. Forum ini sendiri merupakan solusi untuk mendeteksi dini bibit radikalisme dan konflik sosia,l karena masyarakat dapat mengenal satu sama lain secara lebih intimate dan personal di desa. 

BACA JUGA: Mandalika Terwujud oleh Keberpihakan Jokowi, Ini Kata Rachmat Hidayat

Melalui forum tersebut, masyarakat diajak untuk bekerja sama dan gotong royong satu sama lain.

Sumur Bor untuk Air Bersih

Sebelum penyerahan bantuan sosial tersebut, telah lebih dahulu pula diserahkan bantuan dua sumur bor yang telah selesai dibangun di dua dusun yakni Dusun Montong Nyiur dan Dusun Enjak-Enjak, di Desa Sakra. 

Sumur bor tersebut sudah lama didambakan warga setempat yang memang acap kesulitan air bersih terutama di musim kemarau. 

Debit air satu sumur bor, dapat penyuplai kebutuhan air bersih bagi sedikitnya 1.000 KK, sehingga total dua sumur bor ini akan dapat menyediakan air bersih bagi 2.000 KK.

Kepala Dinas Sosial Lombok Timur Suroto menyampaikan apresiasi atas perhatian H Rachmat Hidayat untuk masyarakat Gumi Patuh Karya. 

Dia mengatakan, Pemerintah Daerah memang telah berbuat banyak untuk membantu masyarakat terutama mereka yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

“Tapi kan kemampuan pemerintah daerah juga terbatas. Karena itu apa yang dilakukan Bapak Rachmat Hidayat ini sungguh telah mampu memenuhi kebutuhan mendasar warga kami,” katanya.

Dia menegaskan, sinergi yang dilakukan Rachmat dengan Pemda Lotim dalam membantu masyarakat tak hanya di Kecamatan Sakra. Namun juga di wilayah lain di Lombok Timur. Sehingga kata Suroto, Pemkab sangat terbantu.

Apresiasi datang juga dari Dinas Sosial Provinsi NTB. Amran berharap ke depannya, bantuan sosial untuk masyarakat wujudnya bisa lebih beragam. 

Dan tentu saja, jumlah penerimanya bisa semakin banyak dengan jangkauan yang luas.

Sementara itu, senyum terus mengembang dari Maemunah, salah seorang pedagang temerodok yang menerima bantuan. 

Tiada henti dia mengucapkan rasa syukur dan terima kasih, karena telah merasa begitu diperhatikan oleh Anggtoa DPR RI H Rachmat Hidayat.

“Bantuan ini sangat berarti bagi kami sekeluarga,” kata perempuan yang tinggal di Dusun Sawo Bat tersebut.

Agus Satriawan, warga dusun Enjak-Enjak juga tak kalah gembira dengan bantuan yang diterimanya. Peternak ayam bangkok ini mengaku, bantuan sosial yang diterimanya datang sungguh di saat yang tepat. Terutama lantaran usaha peternakan ayam rumahan yang mereka jalani belum sepenuhnya pulih di tengah pandemi. (*)

Gubernur NTB mengatakan,setelah ada Festival Gerabah pertama Desa Masbagik Timur, harus ada pasar yang jelas

MATARAM.lombokjournal.com ~ Festival Gerabah pertama Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur, untuk menyemarakkan HUT Lotim yang ke-127 dibuka Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, Minggu (28/08/22).

Selain itu, Festival Gerabah tersebut diadakan untuk membangkitkan dan memperkuat kembali eksistensi Masbagik Timur sebagai Desa Wisata Seni dan Budaya di Pulau Lombok.

Gubernur Zul mengatakan, mesti ada cara baru dalam membuka pasar baru produk-produk gerabah kita agar diserap oleh pasar domestik Indonesia dengan gerabah beraneka rupa. “Tugas yang tidak mudah tapi sangat menantang,” katanya.

BACA JUGA: Pekan Teater Pelajar se NTB Ditutup Gubernur NTB

Bang Zul sapaan Gubernur NTB menyarankan, produk gerabah yang dihasilkan masyarakat harus memiliki pasar yang jelas, sehingga mudah didistribusikan.

“Kita harus lebih lincah mencari pasar. Harus didefinisikan apakah gerabah Masbagik ini butuh international event atau tidak. Kalau memang pasar kita hanya Bali, kita hanya sekedar bikin saja, tidak apa-apa, kita menjadi supplier awal-awal dengan Bali yang penting masyarakat disini hidup,” ujar Bang Zul, sapaan akrabnya.

Pesannya pada para perajin gerabah dan masyarakat, agar setelah Festival digelar, diharapkan masyarakat mendapat peningkatan penjualan. 

Dengan kata lain, bukan sekedar ramai-ramai di Festival, tetapi juga menghasilkan kegiatan dan hasil yang konkrit.

“Tolong supaya hasil festival itu minimal ada kegiatan yang konkrit misalnya menjual atau mendistribusikan gerabah milik masyarakat ke pasar yang baru. Jangan sampai banyak festival, banyak pameran tetapi tidak meningkatkan penjualan,” pesannya.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur, H. Sukiman Azmy menyatakan, Pemkab dan masyarakat Lombok Timur terus berupaya dengan maksimal untuk membangkitkan kembali potensi daerah yang dimiliki melalui berbagai ikhtiar.

“Aktivitas Kabupaten Lombok Timur saat ini kemeriahannya sangat terasa. Ada pameran dan festival dimana-mana. Alhamdulillah, kemampuan masyarakat kita untuk menggunakan sarana yang diberikan pemerintah seperti mendistribusikan produk secara online itu luar biasa. UMKM terus bergerak di dunia maya, itu salah satu bentuk ikhtiar yang sudah kita lakukan,” ujar Bupati Lotim.

BACA JUGA: Puan Maharani Kunjungi Pasar Kebon Roek di Mataram

Turut hadir pada kesempatan tersebut, yaitu Kadiskop & UKM Provinsi NTB, Kadisdag Provinsi NTB, Kadisperin Provinsi NTB, Camat Masbagik, Kapolsek Masbagik, 10 Kades Kec. Masbagik dan stakeholders lainnya.***

Gubernur NTB mengharapkan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (angin) dapat dibangun lebih dulu di Mandalika.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB,  Zulkieflimansyah  menerima silahturahmi PT. UPC Lombok Timur Bayu Energi (UPCLTBE), perusahaan afiliasi dari PT. UPC Renewables Indonesia (UPCRI) di Ruang Kerja Pendopo Gubernur (25/08/33).

Kedatangan rombongan PT. UPC Lombok Timur Bayu Energi (UPCLTBE) itu terkait pengembangan proyek 100 MW dilengkapi dengan Sistem Penyimpanan Baterai (BSS) 65 MW/30 MWh.

Gubernur NTB menyambut dengan baik pengembangan dan pemanfaatan energi yang akan dibangun oleh PT. UPCRI melalui PT. UPCLTBE.

BACA JUGA: Industrialisasi Jadi Pilihan Hadapi Ekonomi Global

Di sisi lain Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB mengharapkan PLTB tersebut dapat dibangun lebih dulu di Mandalika.

“Mandalika potensinya lebih besar untuk dilihat karena sudah menjadi brand, kalau Pak Jokowi ke Lotim agak sulit ya. Ini kan kita harus memikirkan strategisnya karena event sangat banyak di Mandalika akan menjadi kesempatan yang bagus agar dilirik Pak Jokowi dan Menteri lainnya,” pungkasnya. 

Senior Developer PT. UPC Renewables Indonesia, Niko Pryambada memaparkan, NTB memiliki potensi renewables yang berlimpah dan harus dioptimalkan semaksimal mungkin.

Khususnya  PLTB Lombok Timur yang telah dilakukan studi kelayakan sejak Tahun 2015.

Lombok Timur memiliki daya tarik tersendiri dengan pemandangan langsung menghadap laut, sehingga nantinya dapat mendukung pengembangan sektor Pariwisata di NTB dan menempatkan Lombok sebagai tujuan wisata yang bersih dan hijau secara global.

“Sudah pasti sumber daya yang terbukti di Lombok Timur, kami sudah siap di sana, biasanya kami hitung satu padang anginnya, untuk Lombok Timur 100 MW target investasi sekitar 200 juta rupiah. Kalau untuk Mandalika kami harus melakukan penelitian yang lebih detail dulu,” jelasnya.

Niko Pryambada menyampaikan, MoU ini dibuat dengan tujuan meyakinkan PLN, pihaknya sudah mendapatkan dukungan yang kuat dari Pemerintah Daerah khususnya Gubernur NTB sendiri. 

PLTB membutuhkan akses dan izin dari PLN karena hal ini dibuat untuk menghasilkan energi yang akan disalurkan ke jaringan PLN. 

Selama ini ada beberapa keraguan dari PLN salah satunya karena sifat angin yang menyesuaikan dengan musim.

“Kembali lagi, apabila diizinkan oleh PLN langsung kita laksanakan. Karena kuncinya dari PLN,” tuturnya.

Dengan ditandatanganinya MoU ini, Bang Zul berharap agar MoU ini dapat dipertanggungjawabkan dengan baik serta memberikan bukti konkrit di lapangan.

“Kalau performance tidak ok nanti sama aja bohong, yang penting buktinya ada bentuknya sebelum 2024 sudah kelihatan hasilnya kan bagus, jangan hanya sebatas MoU. Saya sudah menjamin PLN itu urusan saya dan pasti bisa,” ucapnya.

BACA JUGA: Kunker ke Lombok, Puan Maharani akan Blusukan ke Pasar 

Pihak PT. UPCLTBE  meyakinkan, setelah ini akan dilanjutkan negosiasi dengan PLN sekaligus membahas Mandalika, tetapi untuk saat ini PT. UPCLTBE akan melanjutkan pengembangan PLTB di Lombok Timur.***

Penyelenggaraan Musyawarah Daerah PPNI menjadi momen evaluasi untuk kepengurusan periode sebelumnya

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Drs. Raden Nurjati, Plh. Sekda Kabupaten Lombok Utara, mewakili Bupati Lombok Utara membuka Musyawarah Daerah (Musda) II Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Lombok Utara.

Musyawarah yang menjadi agenda rutin tiap 5 tahun sekali itu bertema “Perawat Hebat, Untuk Rakyat Sehat, Menuju KLU Berbudaya” tersebut, berlangsung di Hotel Anema Resort-Sira Indah Kabupaten Lombok Utara, Kamis (25/08/22).

BACA JUGA: Produk Manufaktur Harus Punya Sertifikat Kandungan Lokal

Dalam laporannya, Ketua Panita Sabri, A.Md, SKM, menerangkan, kegiatan Musda dilaksanakan dengan pemilihan kepengurusan baru untuk periode 2022-2027. 

Selain itu juga menjadi momen evaluasi untuk kepengurusan pada periode sebelumnya. 

“Melalui agenda sidang yang akan dilakukan, diharapkan simua peserta memberikan penilaian terhadap pengurus sebelumnya dan bisa memilih kepengurusan selanjutnya,” ujar Sabri.

Sabri  menyinggung soal petugas atau perawat yang menjadi garda terdepan, dan berharap kepada pemangku kebijakan untuk mengkaji dan memberikan kesempatan kepada seluruh perawat baik kontrak maupun honor, agar mendapatkan kesempatan untuk bisa diterima sebagai ASN maupun P3K di tahun 2023. 

“Banyak perawat yang sudah lama mengabdi dan bahkan ada yang sudah 20 tahun dalam pengabdiannya,” harap Kepala Puskesmas Gangga ini. 

Sementara itu, Plh. Sekda, Drs Raden Nurjati mengingatkan kepada segenap petugas kesehatan, agar dalam menjalankan tugasnya mengedepankan pelayanan maksimal. Dan tidak ada lagi terdengar rada rada miring yang menyebutkan pelayanan kesehatan masyarakat kurang baik, tuturnya. 

Ia juga berharap agar petugas kesehatan yang berprestasi dalam pengabdiannya untuk diberikan penghargaan sesuai keilmuannya, termasuk kepada para perawat yang ikut serta berjuang dalam menghadapi pandemi covid 19 sampai saat ini.

Raden Nurjati mengapresiasi penyelenggaraan Musda  II PPNI Kabupaten Lombok Utara ini, karena Musda ini sebagai salah satu bukti dinamika PPNI sebagai sebuah organisasi.

“Momentum Musda II PPNI Kabupaten Lombok Utara ini semoga bisa dimanfaatkan sebagai media untuk melakukan perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik lagi,” harapnya. 

Selain mencari kepengurusan baru, juga untuk meningkatkan prefesionalisme dan serta mutu pelayanan yang lebih baik. 

BACA JUGA: Pemprov NTB Dukung Social Summit Responsibility Center

“Semoga Musda ini dapat menghasilkan pengurus yang amanah dan bertanggung jawab serta dapat membawa kemajuan bagi perkembangan keperawatan di Kabupaten Sleman,” jelas Plh. Sekda. 

Usai memberikan sambutan, Plh. Sekda melakukan pemukulan gong, dan dilanjutkan dengan diskusi dan pemilihan pengurus baru. ***

Penyelenggaraan rakor dekosentrasi jadi saluran untuk saling bertukar pengalaman, demi penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang lebih baik

MATARAM.lombokjournal.com ~ Rapat Kordinasi (Rakor) dan Asistensi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, berlangsung di Lombok Raya Hotel, Selasa (23/08/22) dibuka staff ahli Bidang Pemerintahan Aparatur Politik Hukum dan Pelayanan Publik, Muhammad Riyadi mewakili Wakil Gubernur NTB.

Rakor ini memiliki makna penting terhadap pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan berdasarkan ketentuan yang berlaku, untuk meningkatkan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat 

Khususnya terkait evaluasi penyusunan LPPD yang merupakan bentuk pertangungjawaban secara periodik atas kinerja pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah, sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah. 

BACA JUGA: Industrialisasi, Bahan Baku Jadi Produk Olahan Baru Dijual

LPPD ini lah yang akan digunakan Pemerintah Pusat sebagai bahan evaluasi dan pembinaan Pemerintah Daerah. 

Sementara untuk asistensi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kabupaten/Kota, diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat. Yakni memberikan pelayanan publik yang prima, yakni cepat, mudah, sederhana, terjangkau dan transparan.

Melalui Rakor ini diharapkan tim koordinasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Pemprov NTB dapat memfasilitasi pembinaan dan supervisi Pemerintah Kabupaten/Kota. Terutama dalam mewujudkan pelaksanaan program kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang lebih efektif dan efisien.

Forum ini bisa menjadi wadah evaluasi dan mencari solusi atas berbagai permasalahan dan kendala yang ada dalam program kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di masing-masing kabupaten/kota.

“Saya harap seluruh peserta yang hadir dapat secara aktif mengikuti kegiatan ini dan mari kita jadikan rapat koordinasi ini menjadi saluran untuk berdiskusi dan saling bertukar pengalaman, demi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik,” pesan tertulis Wagub NTB yang dibacakan Staf Ahli. 

Kepala Biro Pemerintahan dan Otda NTB Subhan Hasan S.Sos juga melaporkan,  pelaksanaan tugas dan kewewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat. 

Yaitu melalui pelimpahan dan penugasannya lingkup Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2022 dibiayai oleh APBN, melalui dana dekonsentrasi yang dilaksana kesatuan biro pemerintahan dan Otda, Bappeda, Inspektorat, dan DPMPTSP. 

BACA JUGA: Sekda NTB Buka Bazar Murah, untuk Stabilisasi Harga Pangan

Kegiatan Rakor akan dilaksanakan selama tiga hari, 23-25 Agustus 2022, di hotel Lombok Raya, Mataram. ***

Gubernur NTB menegaskan, kemakmuran dan kesejahteraan tak mungkin dicapai tanpa industrialisasi

LOTENG.lombokjournal.com ~ Program industrialisasi mendorong masyarakat untuk dapat mengolah bahan baku menjadi produk olahan sebelum dijual dan dikirim ke pasar. 

Melalui upaya ini diharapkan produksi bahan-bahan baku di NTB dapat memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menegaskan itu pada Road Show dan Talk Show Ekosistem Industrialisasi dalam mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, bertempat di Ballroom Kantor Bupati Lombok Tengah, Selasa (23/08/22)

BACA JUGA: Gubernur NTB: Sosialisasi Marketing, Memanusiakan Manusia

“Tidak mungkin satu daerah, satu bangsa dan satu Negara mencicipi kemakmuran, kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan tanpa hadirnya industrialisasi,” ungkap Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB

Bang Zul mengatakan, industrialisasi tidak selalu identik dengan banyaknya pabrik besar ada dimana-mana, asap yang mengepul dari cerobong mengangkasa merusak lingkungan, urbanisasi dari desa ke kota dan lain sebagainya. 

Padahal Industrialisasi itu bukan konsep yang baru, tapi industrialisasi adalah hukum besi bagi mereka yang pernah belajar ekonomi. 

Ditambahkan Bang Zul, proses industrialisasi itu panjang dan perjalanan melelahkan penuh keringat air mata bahkan darah sekalipun yang harus ditumpahkan.

“Jadi industrialisasi menjadi kewajiban karena selama ini negara yang miskin terbiasa menjual produk yang mentah dengan harga yang relatif murah, kemudian membeli produk yang nilai tambahnya lebih tinggi dan harganya lebih mahal,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian NTB, Nuryanti SE., ME., dalam laporannya menyampaikan, Road Show industrialisasi pak Gubernur merupakan yang ketiga kalinya di Lombok Tengah, setelah sebelumnya dilaksanakan  yang pertama di Kabupaten KSB dan Sumbawa.

“Ini merupakan bentuk ekosistem industri mulai dari sektor hulu dari Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Dinas Ketahanan Pangan yang sudah tersedia expo industrialisasi,” ungkapnya.

BACA JUGA: Sekda NTB Buka Bazar Murah, untuk Stabilisasi Harga Pangan

Selain itu, disebutkan Kepala Dinas Perindustrian, kegiatan ini sebagai langkah sosialisasi industrialisasi yang sudah dicanangkan oleh Gubernur NTB.

“Alhamdulillah di Lombok Tengah menggeliat  terlebih memiliki pasar yang terbuka yaitu Mandalika, mudah-mudahan ada sinergi untuk menyerap industri-industri kecil dan membimbing sehingga bisa menjadi mitra kerja dan berdampak positif dalam mengentaskan kemiskinan, menekan angka pengangguran bisa tercapai,” kata Nuryanti. ***

Bazar Pangan Murah yang dibuka Sekda NTB bertujuan untuk stabilitasi pasokan dan harga pangan pokok strategis

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB melalui  Dinas Ketahanan Pangan (Diskapang) NTB mengadakan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H. Lalu Gita Ariadi membuka Bazar Pangan Murah yang berlangsung di halaman Kantor Diskapang NTB, Selasa (23/08/22).

Kegiatan bazar pangan murah itu selain memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemeredekaan Republik Indonesia Ke – 77 Tahun 2022, juga bertujuan stabilitasi pasokan dan harga pangan pokok strategis.

Menurut Lalu Gita, penyelenggaraan bazar pangan murah sebagai salah satu langkah pengendalian inflasi pangan. 

BACA JUGA: Pesantren tak Jauh Dari Pelajaran Eksak, Ini Kata Wagub NTB

Namun itu saja tidak cukup, tentu harus adanya edukasi kepada masyarakat terkait inflasi pangan tersebut.

“Pengendalian inflasi pangan melalui hulu ke hilir, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bekerja bersama stakeholder terkait, bersama OPD sektor produksi, jadi pengendalian inflasi pangan tidak hanya dihilir dengan mengadakan bazar saja, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat,” jelas Miq Gite.

Ia juga menambahkan, kehadiran TPID di tengah masyarakat yang  bekerja dari hulu ke hilir, kemudian mengadakan pasar-pasar murah. 

Juga harus memberikan treatment kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat bersama-sama untuk menstabilkan daerah masing-masing dulu.

Selain itu, Miq Gite mengajak agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menjadi garda terdepan dalam setiap peristiwa di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.

“Mari kita awali dari ASN tanam apapun di lahan-lahan kosong bibitnya minta di BKD dan lain sebagainya, mudah-mudahan dengan semakin banyak produksi yang mampu kita hasilkan tersedia di pasar, gejolak harga tidak terjadi lagi,” tutur Miq Gite.

Sementara itu, Kepala Dinas Kepatang Prov. NTB, H. A. Azis, SH., MH mengatakan,  Provinsi NTB terus berkontribusi dalam rangka memberikan support kepada daerah-daerah lain dalam rangka pengamanan pangan Indonesia.  

Dicontohkan, seperti beras umpamanya kita selalu surplus, kemudian jagung juga demikian kita juga surplus. Komoditas jagung ini memengaruhi juga harga daging ayam, harga telur juga memengaruhi.

BACA JUGA: Posyandu Terintegrasi dengan Bank Sampah di Desa Sesela

“Demikian juga cabai, walaupun cabai itu dalam suatu waktu harganya mahal akan tetapi sebenarnya kita di NTB komoditas cabai ini sebetulnya surplus akan tetapi karena distribusi ke Pulau Jawa yang harganya lebih mahal sehingga lebih banyak keluar, sehingga untuk kita juga terjadi defisit cabai di NTB tetapi Alhamdulillah pada hari ini harga cabai ini sudah menunjukkan stabil di Provinsi Nusa tenggara Barat,” jelasnya.

Kegiatan bazar ini melibatkan stakeholders pangan seperti Bulog, BUMD Pangan, Gapoktan, UMKM dan pelaku usaha pangan masyarakat di Nusa Tenggara Barat, yakni Zatu Rista, Difiya, CV Daya Abadi, Balai Bahari, Sasak Maiq dan lain sebagainya. ***

Pengembangan pariwisata di Lobar dengan fokus pemasaran produk wisata diapresiasi Gubernur NTB

LOBAR.lombokjournal.com ~ Salah satu strategi marketing paling efektif adalah sentuhan hati pada calon konsumen. 

“Produk yang dijual juga bisa beragam dan harus digali filosofinya sebagai wisata,” ujar Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Gubernur Zul Hadir di GMK Samota dan Keliling Kampung Bugis

Ia mengatakan itu saat menghadiri peluncuran Komunitas Peduli Pariwisata (KOMPASS) di Desa Wisata Kuliner Kebon Ayu, Lembar, Lombok Barat, Senin (22/08/22). 

Gubernur mengapresiasi program pengembangan wisata yang dilakukan KOMPASS di Lombok Barat. 

Salah satunya adalah Hexa Helix, pengembangan dari Pentahelix pariwisata dengan fokus pemasaran produk wisata. 

Gubernur menambahkan,  sentuhan memanusiakan manusia tersebut misalnya dengan melibatkan stakeholder yang berkaitan langsung dengan calon konsumen, seperti sopir travel maupun pengembangan produk yang akan ditampilkan. 

Sementara itu, Ketua Umum KOMPASS, Zulhairi mengaku telah memiliki program kerja yang diyakini akan membangkitkan desa-desa wisata di Lombok Barat.

“Ada 60 desa wisata di Lombok Barat yang akan kami coba gabungkan dalam digital marketing dan mendorong untuk menggali potensi mereka,” jelas Hairi. 

BACA JUGA: KAHMI KLU Gelar Diskusi Demokrasi Dapil Pemilu 2024

Dengan potensi pariwisata Lombok Barat yang besar, ia berharap para Kepala Desa memiliki keseriusan mengembangkan Desa Wisata karena tanpa kolaborasi dan inovasi, pengembangan tak terjadi. 

Hadir pula dalam peluncuran tersebut, Kadis Pariwisata Lobar dan puluhan Kepala Desa. 

***

Wakili Ketua Umum Partai Gerindra H Prabowo Subianto HBK Sampaikan Salam Takzim H Prabowo Subianto kepada Seluruh Jamaah Nahdlatul Wathan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra H. Bambang Kristiono, SE (HBK), menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HULTAH) ke-87 Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiah (NWDI) di Podok Pesantren Syaikh Zainuddin NW Anjani, Kec. Suralaga, Kab. Lombok Timur, Ahad (21/8/2022). 

HBK hadir mewakili Ketum DPP Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan RI, H. Prabowo Subianto.

Di hadapan puluhan ribu hadirin yang datang memenuhi tempat acara, HBK menyampaikan permohonan ma’af yang sebesar-besarnya dari Bapak H. Prabowo Subianto, karena tidak dapat hadir secara langsung bersilaturahmi dengan puluhan ribu jamaah.

BACA JUGA: KAHMI KLU Gelar Diskusi Demokrasi Dapil Pemilu 2024

Sejak pelaksanaan Rapimnas Partai Gerindra, sampai dengan pelaksanaan HUT RI yang ke-77, tidak henti-hentinya berkegiatan, sehingga di akhir pekan ini, disarankan Tim Dokter pribadi untuk beristirahat dan recovery dalam beberapa hari.

“Selanjutnya, beliau memerintahkan kepada saya bersama seluruh pimpinan Partai, dan seluruh anggota Dewan, Partai Gerindra se-NTB, untuk hadir dan memenuhi undangan acara yang mulia ini,” kata HBK saat didaulat memberikan sambutan di hadapan jamaah dan tamu undangan  yang hadir.

Selain dihadiri puluhan ribu jamaah, puncak HULTAH NWDI ke-87 tersebut dihadiri pula ulama Makkah dan para pejabat dari tingkat pusat hingga daerah. 

Sebelum menyampaikan sambutan, dengan takzim HBK menyapa Ummuna Hj. Siti Raehanun Zaenudin Abdul Majid, Ketua Umum PBNW RTGB Zaenudin Atsani beserta seluruh Pengurus Besar NW mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah.

Penghormatan, apresiasi, serta ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, disampaikan HBK, kepada keluarga besar organisasi NW, yang telah mampu mengejawantahkan, mewujudkan dirinya menjadi organisasi yang besar, solid, serta sangat dihormati dan disegani. 

Bukan hanya oleh masyarakat NTB, tapi juga oleh seluruh masyarakat Indonesia.

“Terlebih di bawah kepemimpinan Yang Mulia RTGB Zainudin Atsani yang kharismatik dan dikenal memiliki prinsip dan berkepribadian yang kuat ini,” imbuh HBK.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini menjelaskan, dirinya secara khusus datang dengan didampingi pimpinan Partai Gerindra se-NTB, baik di tingkat Prov dan Kab/Kota, serta seluruh anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra di NTB, sebagai bentuk penghormatan, rasa cinta, dan kesetiaan Partai Gerindra kepada organisasi NW yang telah bersedia bergabung dan akan berjuang bersama-sama Partai Gerindra pada Pileg maupun Pilpres tahun 2024.

HBK menekankan, pihaknya yakin dan percaya, bergabungnya organisasi NW dengan Partai Gerindra pada Pileg dan Pilpres 2024, akan memperkuat, dan sekaligus meningkatkan keberhasilan kerja-kerja politik Partai.

BACA JUGA: Kunjungi Posyandu Keluarga, Wagub NTB: Stunting Masalah Gizi

“Sehingga di tahun 2024, in syaa Allah, Partai Gerindra akan kembali menjadi Partai pemenang di NTB. Demikian juga dengan KDP/Ketum DPP Partai Gerindra, Bapak H. Prabowo Subianto, akan dapat sama-sama kita antarkan sebagai Presiden RI,” kata HBK yang disambut antusias puluhan ribu jamaah yang hadir.

Ditegaskan HBK, Partai Gerindra menjadi Partai sangat beruntung di NTB, karena telah menjadi Partai tempat berlabuhnya dan tempat berjuangnya orang-orang hebat, bagian penting dari generasi terbaik, generasi emas masyarakat NTB di era sekarang ini.

Sebagai kepanjangan tangan DPP Partai Gerindra di Provinsi NTB, HBK menyampaikan, dirinya telah memerintahkan seluruh pimpinan, pengurus, serta kader Partai Gerindra se-NTB, untuk terus memperkuat silaturahmi dan kerjasamanya dengan organisasi NW di wilayahnya masing-masing.

“In syaa Allah, dengan ridho serta keberkahan dari Allah SWT, silaturahmi dan kerja sama yang saling menguatkan ini, akan menghasilkan karya-karya besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat NTB ke depan,” kata tokoh yang dikenal dermawan ini.

Sudah saatnya, kata HBK, generasi muda NW untuk berpartisipasi aktif, dan ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan-keputusan penting yang berdampak langsung bagi kemajuan dan kemakmuran daerah, masyarakat, dan Negara. ***

Rangkaian kegiatan Pelantikan dan Rapat Kerja MD KAHMI KLU, menyelenggarakan Diskusi demokrasi terkait Dapil Pemilu

GANGGA.lombokjournal.com ~  Pengurus Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyelenggarakan Diskusi Demokrasi bertajuk “Menimbang Relevansi Satu Daerah Pemilihan (Dapil) Satu Kecamatan pada Pileg 2024 di Lombok Utara” Sabtu (20/8/2022), di Lesehan Zoya Jaya Gangga KLU. 

Diskusi demokrasi terkait Dapil Pemilu itu merupakan rangkaian dari kegiatan Pelantikan dan Rapat Kerja MD KAHMI KLU dan Pengurus Forum Alumni HMI-WATI (FORHATI) KLU.

Ini juga bagian penyegaran pemahaman berdemokrasi. 

BACA JUGA: Jambore Nasional Vespa, NTB Jadi Pusat Otomotif Tourism

Diskusi dibuka dengan prolog dari Ketua MD KAHMI KLU, sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat KLU, Dr. H. Najmul Ahyar, SH, MH. 

Kemudian empat narasumber lainnya memaparkan aturan, analisa, dan kemungkinan adanya penataan Dapil pada Pemilu 2024. 

Najmul Ahyar mantan Bupati Lombok Utara itu menyampaikan, kegiatan tersebut digalang sebagai lokomotif gagasan, terkait Satu Kecamatan Satu Dapil pada Pileg 2024 di Lombok Utara. 

Menurutnya, gagasan Satu Kecamatan Satu Dapil itu telah relevan dan perlu dilakukan penataan Dapil.

Ia menguraikan perlunya perubahan Dapil, lantaran di antaranya kawasan area para Caleg lebih dekat. 

Selain masyarakat pemilih lebih mengenal para Caleg, meminimalkan biaya operasional politik, mudah pula menyerap aspirasi sekaligus merealisasikannya.

Menurutnya, penataan Dapil Pemilu memungkinkan para Caleg untuk fokus berkampanye pada tempat kecamatan masing-masing. Kedua, masyarakat pemilih lebih mengenal para Calegnya.

“Ini memungkinkan para Calegnya mendapatkan legitimasi yang lebih nyata dari masyarakat kecamatan tempat tinggalnya. Ketiga, dapat meminimalkan biaya operasional politik. Keempat, lebih mudah menyerap aspirasi sekaligus merealisasikan program saat kampanye. Terakhir kelembagaan Parpol lebih mencerminkan struktur kepartaian,” urainya. 

Pada akhir penyampaian Najmul mengungkapkan, dengan melakukan penataan Dapil serta Alokasi Kursi parlemen lebih menjiwai spirit perundang-undangan serta aspirasi yang berkembang. 

“Sudah waktunya mewacanakan gagasan untuk diperjuangkan menjadi kebijakan politik,penataan Dapil, 1 Dapil 1 Kecamatan untuk DPRD KLU,” tuturnya. 

Diskusi yang dipandu pewarta TIMES Indonesia Hery Mahardika itu dihadiri sejumlah narasumber Ketua DPRD KLU Artadi, S.Sos, Ketua KPU KLU Juraidin, MH, Komisioner Bawaslu KLU Muhidin, S.Pd Pemerhati Politik dan Demokrasi, Anhar Putra Iswanto, M.Si.

Hadir pula dalam forum tersebut, Ketua DPC PPP KLU Narsudin, S.Sos, Sekretaris DPC NasDem KLU Fajar Martha, S.Sos, Sekretaris DPC Partai Demokrat Zarkasi, S.IP serta Pengurus Gerindra KLU yang juga Wakil Ketua Komisi II DPRD KLU Hakamah.

Penting Penataan Dapil

Ketua DPRD KLU, Artadi menyambut baik gagasan dan tema yang diajukan dalam diskusi tersebut. Pihaknya menganggap penting Penataan Dapil Kecamatan dan Penentuan Alokasi Kursi Dapil, agar legislator lebih dekat dengan rakyat di Dapilnya.

“Apakah nanti perubahan Dapil bisa diperjuangkan pada Pemilu 2024 atau Pemilu 2029, kita gerakkan. Prinsipnya selama aturan memungkinkan,” katanya.

Peserta yang hadir, tak hanya dari politisi KLU saja, tetapi juga dari elemen lainnya seperti kalangan mahasiswa, pemuda dan ormas. 

BACA JUGA: Gubernur NTB Sarankan, Ponpes Punya Guru Matematika Menyenangkan 

Pada akhir acara, ditutup dengan respons dan pertanyaan dari sejumlah peserta. Para peserta, secara umum banyak menanyakan tentang urgensi dan pentingnya gagasan satu kecamatan satu Dapil tersebut. 

Diharapkan dengan adanya acara diskusi demokrasi ini dapat mendorong penataan Dapil serta alokasi kursi parlemen yang lebih menjiwai spirit perundang-undangan. Menyongsong Pileg 2024 berbasis legitimasi masyarakat pemilih setempat. 

Pada sesi akhir diskusi, dilakukan penyematan bros apresiasi MD KAHMI KLU dari Ketua MD KAHMI KLU kepada Ketua DPRD KLU. 

Berkembang pula wacana opsi perubahan Dapil dari tiga Dapil menjadi lima Dapil atau opsi tiga Dapil menjadi empat Dapil pada Pemilu 2024 di Lombok Utara. ***