Penyelenggaraan Senaru Festival 2022 diharapkan membangkitkan ekonomi masyarakat dari sektor pariwisata

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Senaru Festival  yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata bersama Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lombok Utara, resmi dibuka Bupati Lombok Utara H.Djohan Sjamsu di Terminal Parkir Senaru, Lombok Utara, Sabtu (17/09/22). 

Hadir pula Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R.,ST..M.Eng, Wakapolres Lotara Kompol Samnurdin SH, Para Kepala PD,Camat Bayan Denda Peniwarni SE, Kades Senaru Raden Akria Buana, serta undangan lainnya.

BACA JUGA: Catcalling di Gili, Kadis Pariwisata NTB: Harus Bijak dan Jangan Panik

Bupati Djohan mengatakan, sejak gempa bumi tahun 2018 kemudian berlanjut wavah Covid-19 dan sekarang adanya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) binatang ternak yang melanda Lombok Utara, membuat aktivitas pariwisata  lumpuh sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat.

“Dengan kegiatan Senaru Festival ini salah satu cara membangkitkan kembali ekonomi masyarakat. Sehingga saya menaruh apresiasi kepada penyelenggara kegiatan ini, semoga mampu membangkitkan semangat dalam rangka membangkitkan pariwisata dan ekonomi,” ucapnya.

Bupati juga mengharapkan festival seperti ini tidak hanya di Senaru saja melainkan juga di desa wisata yang lain untuk memantik hadirnya para wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara di KLU.

“Festival seperti ini bisa terus dilaksanakan secara berkelanjutan utamanya di beberapa desa wisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah,” harapnya.

Sementara itu Ketua Panitia Datu Danu melaporkan memilih Senaru sebagai tempat diselenggarakan kegiatan festival, karena Senaru bagian dari icon destinasi wisata yang ada di Lombok Utara.

Saat ini destinasi wisata di Lombok Utara butuh partisipasi semua, baik itu Pemerintah Daerah maupun pelaku wisata. untuk kembali untuk bangkit pasca pandemi dan gempa.

BACA JUGA: Aset Masyarakat di Gili Trawangan, Ada Titik Terang

Dalam festival ini ada dua kegiatan yang diselenggarakan, pertama ada fun bike yang diikuti oleh 40 sampai 50 peserta dengan lokasi start dari Pelabuhan Carik kemudian finis di desa Senaru.

“Selain itu juga ada pasar budaya yang berlangsung di Rumah Adat Senaru,” tutur Datu Danu.***

Asisiten I Setda Provinsi NTB hadiri pengucapan sumpah/janji Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi NTB 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB yang diwakili oleh Asisten I Setda Provinsi NTB, Ir. H. Madani Mukarom, B.Sc. F, M.Si, menghadiri Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi NTB Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, bertempat di Ruang Rapat Paripurna Provinsi NTB, Rabu (14/09/22).

BACA JUGA: Wagub NTB: Instrumen Fiskal Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi NTB dilakukan oleh tiga anggota DPRD, mereka adalah Roi Lasmana, A.Md, (PKB) Adhar (Partai Berkarya) dan Sukrin, S.Pd., M.Pd (PAN).

Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H. mengucapkan selamat dan terima kasih kepada anggota-anggota DPRD yang telah memberikan pengabdian, serta ucapan bela sungkawa atas meninggalnya H. Makmun, S.Pd.,SH.,M.Kn dan A. Kahar M. Rifai yang meninggal dunia beberapa waktu lalu.

“Saya ucapkan selamat datang dan bekerja bagi anggota DPRD Provinsi NTB yang hari ini telah dilantik. Tak lupa saya ucapkan bela sungkawa terhadap almarhum sahabat-sahabat kami dan terimakasih atas sumbangsihnya selama ini dalam memajukan Provinsi NTB ini,” ucapnya.

Lanjutnya, ia juga mengajak anggota DPRD yang baru dilantik untuk selalu mengemban amanah masyarakat demi membawa NTB  yang lebih Gemilang.

Untuk informasi, Roi Lasmana, A.Md menggantikan H. Makmun, S.Pd.,SH.,M.Kn yang telah meninggal dunia beberapa waktu lalu, demikian juga Adhar menggantikan A. Kahar M. Rifai yang telah meninggal dunia beberapa waktu lalu. 

BACA JUGA: NTB Raih Penghargaan Provinsi Terbaik Pengendalian Inflasi

Dan terakhir Sukrin, S.Pd., M.Pd menggantikan Ady Mahyudi yang telah mengundurkan diri untuk menjadi calon Wakil Bupati Bima pada tahun 2020 lalu. ***

Wagub NTB hadiri Rapat Paripurna penjelasan Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022

MATARAM.lombokjournal.com ~ Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2022 dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menuju NTB gemilang.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan itu pada Rapat Paripurna ke-1 DPRD Provinsi NTB masa persidangan III Tahun 2022, penjelasan terhadap Nota Keuangan dan Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, Rabu (14/09/22) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB.

BACA JUGA: NTB Raih Penghargaan Provinsi Terbaik Pengendalian Inflasi  

Di tengah usaha daerah untuk bangkit dari dampak Covid19, baru-baru ini Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan mencabut subsidi dan menaikkan harga bahan bakar minyak, dampak dari pergolakan inflasi yang melanda dunia termasuk Indonesia.

Kondisi ini akibat fluktuasi ekonomi dan politik dunia internasional. 

Kebijakan ini telah menuai bermacam reaksi dari berbagai kalangan masyarakat di NTB.

“Kita berharap kondisi global dan nasional saat ini dapat terus membaik, selanjutnya kita berharap bersama kebijakan-kebijakan nasional dan daerah semakin berpihak pada kesejahteraan masyarakat kita,” ungkap Ummi Rohmi.

Kebijakan kenaikan BBM dikhawatirkan memicu kenaikan inflasi lebih dari yang sudah ditargetkan. Secara nasional inflasi diperkirakan naik atau bertambah hingga 1,8 persen. Untuk mengantisipasi gejolak ini, Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 134-PMK07-2022, yang mendorong Pemerintah Daerah untuk mampu mengatasi inflasi yang terjadi di masyarakat, dampak dari kenaikan BBM tersebut.

Pemprov NTB telah melakukan upaya yang optimal dengan menyusun berbagai langkah strategis untuk memenuhi arah Peraturan Menteri Keuangan. 

Pemerintah memberikan perhatian yang tinggi terhadap dampak dari kebijakan tersebut.

“Kondisi-kondisi dinamis yang terjadi akhir-akhir ini tidak menyurutkan langkah kita untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan serta melanjutkan pembangunan di wilayah kita tercinta Provinsi NTB,” lanjutnya.

BACA JUGA: Industrialisasi di Masa Depan Tergantung Peran Milenial

Menindaklanjuti nota kesepakatan terhadap perubahan-perubahan, segenap jajaran pemerintah telah melakukan kerja-kerja untuk meramu dan menyusun Perda tentang perubahan APBD yang merupakan arah kebijakan fiskal dalam melangsungkan pemerintahan di NTB.

Postur dan Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sendiri terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. ***

Progres Pembangunan Kantor Bupati Lombok Utara Capai 82 Persen, diperkirakan selesai bulan Desember 2022

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Pembangunan Kantor Bupati Lombok Utara di atas lahan 2,6 hektare dengan total luas lahan untuk bangunan kantor mencapai 2.332 meter persegi, sudah mencapai sekitar 82 persen.

Gedung Kantor Bupati Lombok Utara itu direncanakan terdiri atas empat lantai, dengan anggaran mencapai senilai 43 Milyar rupiah.

Penjelasan itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara, Kahar Rizal, ST, Rabu (14/09/22) pada wartawan di ruang kerjanya. 

Terwujudnya pembangunan pusat pemerintahan di Lombok Utara, NTB itu merupakan salah satu harapan masyarakat atau warga Kabupaten Lombok Utara. 

BACA JUGA: Layanan Khusus di Hari Kunjungan Perpustakaan

Kahar Rizal mengatakan, dengan progres yang diperkirakan capai 82 persen saat ini berarti terwujudnya Pusat Pemerintahan itu akan lebih cepat dari target semula, yaitu selesai Desember tahun 2022. 

“Meski demikian, jika ada sisa waktu pihak kontraktor akan memanfaatkannya untuk perbaikan jika ada kekurangan,” kata Kahar.

Menurutnya, hal menarik dari bangunan Kantor Bupati terletak pada desain atap gedung menyerupai atap Masjid Kuno Bayan. 

Ikon itu tentu akan membuat desain arsitektur Kantor Bupati terlihat lebih menarik dan elegan, sebab menonjolkan simbol adat dan budaya Dayan Gunung, tambahnya. 

“Saya yakin, pembangunan Kantor Bupati ini selesai lebih cepat dari target, dimana kalau saya lihat proses pekerjaannya terkadang lembur dan ditunjang dengan alat alat yang memadai sehingga pengerjaannya cepat,” jelas Kahar.

Terkait progres pelebaran jalan nasional, Kahar menegaskan bahwa itu ranahnya Balai Jalan Nasional. Pihaknya hanya mendampingi. 

BACA JUGA: Wabup Danny Jelaskan Rancangan Nota Keuangan APBDP KLU

“Sepengetahuan saya, sudah pada tahap pembebasan lahan. Proses sosialisasi, pendataan dan pemasangan patok (batas) sudah selesa dan masuk pada tahap pembebasan,“ jelas Kahar Rizal.***

Dalam Rapat Paripurna DPRD KLU, Wabup Danny mencermati lebih mendalam atas masukan dan pemikiran Pimpinan dan anggota DPRD

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Wakil Bupati Lombok Utara, Danny Karter Febrianto Ridawan ST, M,Eng, menyampaikan penjelasan terkait pengantar rancangan nota keuangan APBD Perubahan Lombok Utara tahun anggaran 2022, Selasa (13/09/22).

Dalam Rapat Paripurna itu Wabup Danny menyampaikan penjelasan atau jawaban atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD KLU terhadap pengantar Nota Keuangan beserta rancangan APBD Perubahan Kabupaten Lombok Utara tahun 2022.

BACA JUGA: Rancangan APBD Perubahan KLU 2022 Disampaikan Bupati Djohan

Dalam jawaban itu, Wabup Danny mencermati lebih mendalam atas masukan dan pemikiran Pimpinan dan Anggota DPRD, mulai dari komponen pendapatan pengeluaran pembelanjaan maupun komponen pembiayaan daerah. 

“Kami berterima kasih, secara umum pandangan fraksi-fraksi terhadap penyampaian pengantar rancangan Nota Keuangan tentang APBD Perubahan KLU  2022. Terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan perhatian pemerintah dalam peningkatan pembangunan. Mulai dari setrategi dan prioritas dalam mengelola pendapatan daerah, hingga permasalahan utama yang berkaitan dengan belanja daerah,” kata Wabup. 

Wabup Danny juga memberi penjelasan terkait pertanyaan, antara lain, mengapa porsi belanja modal lebih kecil dari belanja operasi? 

“Karena terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat,” jealasnya. 

Selain itu dalam belanja operasi juga untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

Besaran belanja

Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai yaitu Rp328.837.028.288,00. 

Sedangkan Belanja Barang dan Jasa Rp276.763.046.590,00.

Belanja Subsidi Rp700.000.000,00, dan Belanja Hibah Rp6.950.091.125,00.

Sedangkan Belanja Modal tahun ini terdiri dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp 7.050.810.000,00. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp36.270.229.546,00. 

Sementara Belanja Modal Gedung dan Bangunan  Rp72.659.626.542,00. 

Untuk Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi mencapai Rp59.048.363.476,00. Sedangkan belanja modal aset tetap lainnya Rp7.110.638.000,00. 

Dan ada beberapa belanja juga harus dilakukan penyesuaian akun belanja di antaranya, kegiatan pembangunan tangki septik, yang sebelumnya dianggarkan pada belanja modal harus disesuaikan menjadi belanja barang yang diserahkan pada masyarakat. 

BACA JUGA: Gerakan Sikat Gigi dan Mulut Bersama dari Sekolah

“Jawaban Pemerintah Daerah atas pandangan pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD KLU semoga diridhoi Allah swt, dan semua upaya dan ikhtiar kita untuk mencapai cita cita yang mulia dan memajukan masyarakat daerah yang kita cintai ini,” ucap Wabup Danny. ***

Bupati Lombok Utara, Djohan Sjamsu menyampaikan Rancangan APBD Perubahan 2022 yang mencerminkan optimisme dan kehati-hatian 

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2022, dalam sidang paripurna  di ruang Sidang DPRD KLU, Senin (13/09/22). 

Sidang paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD KLU Artadi S.Sos didampingi Wakil Ketua I H. Burhan M. Nur SH dan Wakil Ketua II Mariadi S.Ag, disaksikan 26 orang anggota DPRD KLU,

BACA JUGA: Transformasi Digital Harus Diiringi Perilaku Cerdas dan Bijak

Bupati Djohan menyampaikan secara substansif Rancangan APBD  Perubahan tahun 2022.

Rancangan APBD Perubahan itu merupakan proses penyesuaian APBD oleh  perkembangan-perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.

Penyesuaian  itu terlait dari rencana pembagunan daerah yang telah disusun baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Situasi perekonomian masih dihadapkan ketidakpastian yang tinggi, harus siap menghadapi tantangan global, seperti ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik, serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata.

“Perubahan APBD harus antisipatif, responsif, dan fleksibel merespon ketidakpastian, namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian,” tuturnya.

APBD Perubahan memiliki peran sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat, sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi.

Bupati mengatakan, penggunaan APBD sebagai perangkat kontra-siklus, mengatur keseimbangan mengendalikan penyebaran Covid-19, melindungi masyarakat, serta mondorong kelangsungan dunia usaha, dan strategi yang mampu membuahkan hasil.

Lebih lanjut dikatakan, Pemerintah Daerah masih tetap fokus kepada usaha bersama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi 2018. Ini  kan terus dilanjutkan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. 

“Sesuai dengan hasil analisis kerusakan dan kerugian pada dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi, pemulihan dan pembangunan kembali pada berbagai sektor masih membutuhkan dana yang relatif besar,” katanya.

Sehingga dalam pelaksanaannya perlu strategi, dan penyesuaian-penyesuaian kebijakan belanja yang lebih mengedepankan prioritas pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, jelasnya.

BACA JUGA: Ironman – Triathlon 2022 Dobuka Sekda NTB

Rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 konsisten dengan dokumen kebijakan umum perubahan anggaran, prioritas serta plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022.

“Harapan kita manfaat kinerja dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat,” kata Bupati Djogan Sjamsu.

Hadir pula Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R, ST., M.Eng, Perwakilan Forkopimda KLU,  Staf Ahli Bupati, Asisten I Setda KLU, Para Kepala OPD, Direktur Perumda Amerta Dayan Gunung. ***

Kebutuhan digitalisasi dan dukungan untuk transformasi digital di Lombok Utara, masih terkendala karena banyak daerah atau titik yang masih blank spot

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Jaringan internet di sejumlah pemukiman penduduk di Lombok Utara belum merata, dan banyak keluhan masyarakat mengenai masih banyaknya daerah yang belum tersentuh jaringan sinyal internet (blank spot).  

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Utara, Khairil Anwar,S.Kom 

kepada beberapa awak media, Kamis (08/09/22).

Dikatakan, pihaknya banyak menerima  permintaan dari masyarakat termasuk Pemerintah Daerah, berkaitan dengan kebutuhan digitalisasi dan dukungan untuk transformasi digital nasional.

BACA JUGA: Bayi Kembar Empat Lahir Selamat di RSUD Provinsi NTB

“Saya mendapat permintaan permohonan dan harapan dari seluruh pelosok desa yang kesulitan akses internet. Banyak titik masih blank spot, masih belum tersedia layanan sinyal 4G,” ujar Anwar.

Kadis Komimimfo KLU menyebut pembangunan Tower di KLU mencapai 109 Tower dengan 11 Profeider. Ini pun belum bisa menjangkau keseluruhan masyarakat KLU. 

Pihaknya memaklumi permohonan dan permintaan masyarakat tersebut karena kebutuhan di era transformasi digital saat ini. Namun, hal ini terhambat karena belum meratanya jaringan internet di seluruh wilayah.

Karena itu, menurut Anwar, Pemerintah saat menerapkan strategi pembangunan infrastruktur digital dari hilir ke hulu atau berubah dari strategi pembangunan infrastruktur sebelumnya dimulai dari hulu ke hilir.

Meskipun jaringan pita lebar belum sepenuhnya menjangkau wilayah pemukiman masyarakat, pelayanan administrasi pemerintahan masyarakat dan wilayah kegiatan keseharian masyarakat.

“Sejak tahun 2020 yang lalu pemerintah merancang pola pembangunannya yang terbalik. Bukan saja dari hulu dan menyambung ke hilir, tapi justru dari hilir untuk mengukur dan melihat wilayah mana saja yang coverage sinyalnya belum tersedia,” jelas Anwar.

Ia berharap melalui pola pembangunan yang baru itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin didorong akibat dampak dari pandemi Covid-19. 

Karena itu, ia berharap kepada masyarakat khususnya di Lombok Utara untuk bersabar menunggu proses pembangunan infrastuktur telekomunikasi. 

BACA JUGA: Silaturahmi Nelayan Tradisional dan Tomas KLU, Gubernur NTB Dipastikan Hadir

Sebab, Pemerintah optimistis dengan rencana peletakan Satelit Multi Fungsi atau Satelit Satria 1 di orbit dan untuk commercial operation date pada kuartal ketiga tahun 2023 nanti.

Ditanya soal IndiHome yang memasang jaringan semrawut, Khairil Anwar mengatakan, itu bukan kewenangannya. IndiHome tidak ada retribusi untuk daerah, jelasnya.***

Kunjungan Pengurus Baru FATAYAT NU NTB ke Gubernur NTB danya sinergitas program isu perempuan dan anak

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB Zulkieflimansyah menerima silaturrahmi pengurus baru FATAYAT NU NTB di Ruang Tamu Utama, Kantor Gubernur, Rabu (07/09/22).

Dalam kesempatan itu Bang Zul juga mendukung dan memberi semangat tentang pelantikan oleh pengurus pusat 28 Oktober mendatang.

BACA JUGA: ITDC Diminta Fokus Penyelenggaraan WSBK Tahun Ini

Supiati M.H.I, Ketua FATAYAT NU NTB berharap melalui pertemuan itu adanya sinergitas program, khususnya dalam isu bidang perempuan dan anak. 

“Kami FATAYAT NU ini perempuan-perempuan yang produktif. Ke depan kami harapkan kami menjadi perempuan yang mandiri secara ekonomi. Banyak kasus yang kami temukan di lapangan karena ketidak mandirian perempuan itu sering menjadi korban,” jelasnya.

Maka kemandirian secara finansial, kemandirian secara intelektual adalah hal yang di usahakan dalam program FATAYAT NU ke depan. 

Sehingga harapan akan sinergitas tersebut ke depan mampu meningkatkan indeks perempuan NTB, dan tentunya siap untuk berkontribusi.

“Ada dua hal yang kami lakukan disini, pertama memperkenalkan diri sebagai pengurus baru. Kedua kami akan mengadakan pelantikan. Pelantikan itu nanti akan diisi dengan kaderisasi internal kami dulu. Sehingga bagaimana kami nantinya melatih anggota-anggota kami itu untuk siap terjun dan membantu program-program yang ada di NTB,” tuturnya.***

BACA JUGA: Bayi Kembar Empat Lahir Selamat di RSUD NTB

Gubernur NTB dipastikan hadir dalam silaturahmi Asosiasi Nelayan Tradisional Indonesia (ANTI) bersama tokoh masyarakat Lombok Utara

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pertemuan Asosiasi Nelayan Tradisional Indonesia  (ANTI) dan tokoh masyarakat se-Kabupaten Lombok Utara yang diperkirakan dihadiri tidak kurang dari 7.000 orang peserta.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah dipastikan hadir dalam kegiatan tersebut. 

BACA JUGA: Gubernur NTB Sambut Hangat Pimpinan Ponpes dari Aikmel

“Tentu saya menyambut baik diadakannya temu nelayan se Lombok Utara ini. Dan Insya Allah, kami akan usahakan hadir,” kata Bang Zul sapaan Gubernur NTB saat audiensi  panitia penyelenggara pertemuan itu, Rabu (07/09/22) di ruang tamu Gubernur NTB di Mataram. 

Penggerak kegiatan temu nelayan, keagamaan dan masyarakat KLU Usman menjelaskan, selain pertemuan nelayan akan ada juga acara pertemuan dengan pimpinan pondok pesantren se Lombok Utara. 

“Harapan besar kami gubernur hadir dan membangun komunikasi yang baik misalnya setiap hari Jmat keliling-keliling atau roadshow ke pelosok desa. Acara untuk nelayan kami ingin masyarakat Lombok Utara yang berprofesi sebagai nelayan agar mereka sejahtera dan mendapat sentuhan dari Pemerintah Provinsi,” Usman menuturkan. 

Usman juga mengaku antusias atas kesediaan Gubernur NTB  meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah masyarakat nelayan. 

BACA JUGA: Bayi Kembar Empat Lahir Selamat di RSUD NTB

“Kami sangat bersyukur dan bangga,” tandasnya. ***

Beri Apresiasi KOTAKU, Wagub NTB tekankan untuk pilah sampah dari rumah, agar pengelolaan di TPA diminimalkan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengapresiasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kementerian PUPR, terkait pengelolaan sampah berbasis komunitas yang berlangsung di Kota Mataram.

BACA JUGA: VIBE Center Indonesia, Cara Baru Mendekati Persoalan Sampah

“Saya ucapkan terimakasih, program KOTAKU memang sejalan dengan apa yang kita ikhtiarkan,” tutur Ummi Rohmi saat menerima audiensi KOTAKU di Ruang Kerja Wagub NTB, Selasa (06/09/22).

Wagub  menekankan kepada masyarakat agar dapat memilah sampah dari rumah. Hal ini bertujuan agar pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dapat diminimalisir.

“Harapannya masyarakat memilah sampah dari rumah, yang kita butuhkan adalah kesungguhan dari pemerintah kabupaten/kota supaya setiap sampah rumah tangga dipilah,” tuturnya.

Sementara itu, Hartati selaku koordinator KOTAKU menjelaskan, telah dilaksanakanya program pengolahan sampah dengan sistem komposter, yang telah berlangsung di Kota Mataram tepatnya di lima kelurahan yakni Kebun sari, Babakan, Sayang sayang, Bertais dan Kekalik jaya.

“Dari sebilah komposter menghasilkan pupuk organik cair dalam sebulan per unit 30 Liter, jadi dikalikan 30 liter dengan 179 unit per bulan. Masyarakat sudah menggunakan pupuk organik cair untuk pemupukan sayuran dan tanaman yang ada di situ,” ungkapnya.

Hartati berharap agar Pemeritah Daerah Provinsi NTB dapat bersinergi dalam melakukan pemasaran pupuk organik cair tersebut

BACA JUGA: Rumah Penuh Mistis, Bale Semar di Desa Sakra

“Kami berharap, agar pertemuan ini dapat memberikan kemudahan jaringan pemasaran pupuk organik cair yang di produksi oleh komunitas tadi,” ungkap Hartati. ***