Produk kuliner UMKM lokal, Sate Tanjung membuat wisatawan peserta Sail to Indonesia-Lombok goyang lidah 

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Tak satu pun wisatawan yang melewatkan untuk mencicipi perjamuan Sate Tanjung yang menjadi kebanggaan masyarakat Lombok Utara ini.

Sebab Sate Tanjung terbuat dari daging ikan pilihan. 

BACA JUGA: Sail to Indonesia-Lombok Berakhir di Medana By Marina

Seperti ikan cakalang, ikan langoan, atau ikan marlin, yang dan diolesi bumbu yang kaya rempah dan santan kelapa setengah tua. 

Destinasi wisata di Lombok Utara sudah menjadi pilihan para wisatawan domestik dan wisawatan mancanegara. 

Bukan hanya keindahan alamnya saja yang membuat para wisatawan terpukau, tapi juga makanan tradisional khasnya yang dapat menggugah selera para wisatawan. 

Makanan tradisional khas Lombok yang identik dengan rasa yang pedas dan asin, termasuk yang ada di Lombok Utara. 

Selain dijuluki ‘pulau seribu masjid’, Pulau Lombok juga di kenal dengan sebutan ‘cabai’. Jadi bagi wisatawan atau teman teman yang suka atau hobi makan pedas harus mencoba makanan tradisional khas Lombok yang sangat beragam. 

Ini juga salah satu kuliner khas Lombok Utara. Pelecing kangkung dengan beralaskan kerupuk yang terbuat dari tepung kanji (ubi), merupakan makanan khas Lombok Utara yang banyak di gemari wisatawan.

BACA JUGA: Dugaan Catcalling di Trawangan, Pemprov NTB Respon Cepat

Tentu saja, tak hanya wisatawan yang menggemari pelecing kangkung, tapi warga asli Lombok Utara juga menjadikan cemilan favoritnya. 

Cita rasanya yang memanjakan lidah, pelecing kangkung juga bisa dinikmati dengan opak-opak yang terbuat dari tepung kanji khas Lombok Utara (kerupuk yang di bakar).***

Prosesi pernikahan putri Sekretaris Daerah Nusa (Sekda) Tenggara Barat, HL Gita Ariadi diliputi keagungan adat Sasak 

LOTENG.lombokjournal.com ~ Sebagai tokoh dan putra daerah NTB, Miq Gita melaksanakan adat Merariq bagi Lalu Moh Puguh Darmawan dengan Lale Yustika Dilla Gumita yang pada 9 Oktober lalu besejati-selabar dan bait janji, Ahad (18/09/22) kemarin menikahkan putri bungsunya. 

Hari Sabtu (24/09/22) diparipurnakan dengan sorong serah aji krame di antara rasa mengharu biru, bahagia dan syukur. 

“Mohon doa restu. Semoga anak anak kami mampu membina keluarga Sakinah Mawaddah waa Rahmah. Aamiin YRA,” tulis Miq Gita di akun media sosialnya. 

Hadir pula dalam prosesi  sorong serah aji krama adat di Gedeng Beleq, Puyung, Loteng tokoh dan sesepuh masyarakat  adat Sasak, tamu undangan pejabat pemerintah dan kerabat keluarga. 

Sorong Serah Aji Krame merupakan salah satu karya puncak para pemimpin Sasak dalam bidang penataan sistem sosial dengan pintu masuk yaitu pernikahan.

Secara harfiah Sorong Serah Aji Krame bermakna persaksian tentang derajat kemartabatan. Sorong-serah beratikan persaksian,  Aji bermakna derajat atau nilai dan Krame bermakna kemartabatan. 

BACA JUGA: Sail to Indonesia-Lombok Berkhir di Medana by Marina KLU

Sorong Serah Aji Krame adalah tuntunan berperilaku (Code of Behavior) bagi setiap orang Sasak yang baru memasuki jenjang berumah tangga. 

Sorong Serah Haji Krame didesain dengan seksama sebagai sebuah acara meletakan pondasi nilai agama secara tidak membosankan. Proses ini merujuk kepada nilai agama dalam konteks Syariat, Tarekat, Hakekat, bahkan sampai tingkat Ma’rifat. 

Begitulah dalamnya nilai yang terkandung dalam proses Sorong Serah, dalam proses ini dipersaksikan tentang esensi kejadian manusia, pada apa manusia bertanggung jawab dan kemana manusia itu akan berpulang.

Sorong  Serah Aji Krame adalah metode syiar. Tujuan dari proses Sorong Serah Haji Krame adalah mempersaksikan derajat kemartabatan, Aji Krame mempelai, mempersaksikan setiap rangkaian prosesi yang ditempuh sudah berlangsung dengan baik, serta sebagai permakluman kepada masyarakat.

Proses Sorong Serah Aji Krame ini ditentukan berdasarkan proses pernikahan yang dilalui dan memastikan proses itu sudah ditempuh secara benar dan baik. 

Proses dari tahapan tersebut adalah: 

1) Mbait/jemput  

2) Baik Wali atau Permohonan wali nikah 

3) Akad nikah 

4) Rebaq Pucuk atau Bait Janji (perundingan atau negosiasi) yang merupakan proses penentuan kesepakatan Aji Krame, kemudian disepakati mengenai hari resepsi atau Begawe, yang berlangsung dengan proses Sorong Serah Aji Krame lalu diikuti dengan proses Nyongkolan. 

Sebagai bentuk akhir dari proses ini adalah Bales Ones Nae (kunjungan antar keluarga dekat belah pihak).

Filosofi Aji Krame dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi ukhrawi dan sisi duniawi. 

Pada sisi ukhrawi, proses ini mengandung pesan spiritual yang mempertautkan kakekat diri manusia dalam hubungan dengan ‘sang pemiliknya. 

Pada sisi duniawi, mengandung pesan tentang bagaimana mempelai harus merealisasikan tanggung jawab kehidupan. Dalam design Sorong Serah Aji Krame, sisi ukhwari disebut sebagai ‘Nampak lemah’ (tanah pijakan) yang berarti pondasi spiritual dimana ia berpijak di dalam kehidupannya. Sisi duniawi disebut sebagai ‘Olen’ yang dimaknai sebagai lakon kehidupan. 

BACA JUGA: Festival Balap Sampan Tradisional Ditutup Gubernur NTB

Kedua istilah ini (Nampak Lemah & Olen) dipresentasikan melalui piranti berupa sejumlah uang satuan material tertentu, paling baik berbahan logam mulia atau dikonversi dengan sejumlah nilai satuan mata uang.

Terdapat beberapa undakan sosial dalam Proses Aji Krame yaitu: 

1. a) Aji Krame Pituq Olas (Tujuh Belas/17). 

Pada tingkatan ini persaksian yang dimunjulkan adalah tentang pengetahuan, kerja-kerja dan tanggung jawab sosial yang paling mendasar dan umum. Rahasia yang terkuak pada tingkatan ‘Aji Krame Pituq Olas 17’ adalah keberadaan ke 17 lubang yang ada pada tubuh manusia, baik itu lubang yang nampak maupun tersembunyi yang mana semua lubang itu harus dijaga, dirawat, dan dipelihara dengan baik oleh kedua mempelai. 

1. b) Aji Krame Telong Dse Telu (Tiga Puluh Tiga/33). 

Tingkatan ini dalah tempat dipersaksikannya tema yang bersifat terbuka terkait syariat. Dalam konteks syariat, 33 merupakan penjumlahan bilangan, 20 mewakili 20 sifat Allah ditambah 13 jumlah rukun shalat. 

1. c) Aji Krame Enam DAse Enam (Enam Pluh Enam/66). 

Di undakan sosial ini terjadi lompatan besaran angka symbol secara berlipat ganda. Itu merupakan angka bonus bagi seseorang yang mengamalkan ilmunya melalui paramudiata (pengamar) atau kerja-kerja sosial lainnya. 

1. d) Aji Krame Seratus (Seratus/100). 

Seseorang pada nilai kemartabatan ini memiliki tanggung jawab mengejar dan mendekati 99 asma’ul husan + 1 jati dirinya.

1. e) Aji Krame Satak (Dua Ratus/200). 

Pada derajat kemartabatan ini, seseorang telah mendekati manusia paripurna (Insan Kamil). Pada orang ini, berpadu secara nyaris sempurna antara sifat kepemimpinan duniawi dan tingkat spiritual yang tinggi.

Menyadari bahwa penikahan adalah salah satu tahap dari daur kejadian manusia, para pemimpin Sasak dari wilayah kedaulatan  (kerajaan) Selaparang, Bayan, Pejanggik dan Pujut bersepakat menciptakan sebuah penataan sosial yang bernilai sangat dalam dan mendasar bagi kehidupan manusia yaitu Sorong Serah Aji Krame. 

Sorong Serah Aji Krame adalah persaksian tentang derajat kemartabatan. Sorong-serah (persaksian), Aji (derajat atau nilai), dan Krame (kemartabatan).

Dalam filosofinya, terlahir, menjadi dewasa (akil baligh), menikah, memasuki usia tua dan meninggal merupakan tahapan dari daur hidup manusia.

 Setiap tahap dari daur hidup ini dirayakan oleh setiap suku dimana pun berada dengan cara yang berbeda beda yang dilatarbelakangi oleh sejarah, dinamaika yang alami sebagai komunitas dan agama yang dipeluk.***

BACA JUGA: Wagub NTB Mendorong Permainan Tradisional Dipertahankan

Kunjungi Kerja (Kunker) Gubernur NTB dan para Kadis di Praya Timur menyerap aspirasi dan memberikan solusi permasalahan masyarakat setempat

LOTENG.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Zulkieflimansyah bersama para Kepala Dinas (Kadis)  melakukan kunjungan kerja (kunker) untuk memenuhi undangan silaturahmi masyarakat di Desa Landah Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah, Sabtu (24/09/22).

Kunker tersebut untuk mendengar aspirasi langsung keinginan, harapan, keluh kesah atas permasalahan yang dihadapi warga setempat.

BACA JUGA: BUMD Jangan Jadi Penonton di Daerah Sendiri

“Kami datang hampir lengkap, guna mendengar langsung keinginan dan inspirasi masyarakat secara langsung, untuk mencari solusi terbaik,” ujar gubernur. 

Saat yang sama, Bang Zul sapaan akrab Gubernur mengunjungi Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur,  Lombok Tengah, juga berdialog dan mendengarkan aspirasi dan keluhan nasyarakat .

Khusnya masalah-masalah mendasar yang masih dirasakan masyarakat.

Antara lain air bersih yang kurang, saluran irigasi yang tidak memadai, masa bercocok tanam yang tidak teratur, masalah pupuk dan banyak lagi yang lainnya.

“Terima Kasih atas sambutannya yang begitu hangat dan penuh kekeluargaan. Semoga dengan kehadiran kami disini memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutup Bang Zul.

Sebelumnya di Desa Landah,  M. Al-Ghazali mewakili masyarakat Desa Landah menyampaikan terimakasih atas kehadiran Gubernur NTB  secara langsung melihat kondisi yang dihadapi masyarakat. 

“Kehadirannya tentu sebagai bentuk kepedulian bagi seorang pemimpin untuk lebih memperhatikan masyarakat,” ucapnya.

Selain itu disebutkan, salah satu bentuk dukungan pemerintah dengan memberikan Tungku Oven dan Mesin Perajang Tembakau yang bermanfaat bagi petani tembakau di wilayah Desa Landan dan Desa Semoyan. 

Menurutnya banyak sekali manfaat atas bantuan yang diberikan untuk mendukung program industrialisasi yang dicanangkan Pemerintah Provinsi NTB. Menjadi salah satu cara mengatasi persoalan keuangan petani tembakau. 

BACA JUGA: Enam Literasi Dasar Ini Harus Dimiliki Siswa

Di akhir acara, pemberian bantuan Tungku Open dan Mesin Perajang Tembakau secara simbolis kepada 6 kelompok petani tembakau di Desa Landah, sebagai upaya pemerintah dalam mengakselerasi industrialisasi sampai ke desa-desa terpencil. ***

Mengunjungi para perajin tenun di Dusun Rentang, Loteng, Bang Zul panggilan akrab Gubernur NTB menyoroti kebersihan lingkungan 

LOTENG.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Zulkieflimansyah bersama rombongan para Kepala Dinas di lingkup Provinsi NTB mengunjungi penenun-penenun tradisional di Dusun Rentang Desa Ganti, Lombok Tengah, (25/09/22).

Ini kunjungan terakhir Gubernur NTB, Zulkieflimansyah di Wilayah Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah. 

BACA JUGA: Gubernur Bersama Para Kadis Kunker ke Praya Timur

Tiba di lokasi Gubernur diberikan sapuk khas suku Sasak, Gubernur meminta para rombongan untuk membeli agar kehadirannya dapat dirasakan masyarakat.

“Lumayan buat oleh-oleh yang tak terlupakan diberikan oleh masyarakat penenun,” ungkap Gubernur penuh senyuman saat disambut cukup sederhana dan menyenangkan.

Selain itu Gubernur juga menyitir,  kondisi lingkungan yang memperihatinkan butuh perhatian pemerintah. Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan masih menjadi kebiasaan. Sehingga membuat pemandangan sungai yang dijadikan tempat buang sampah menjadi tidak bagus dan kotor.

“Saya minta langsung Dinas LHK dan stakeholder terkait untuk segera mengatasi permasalahan tersebut untuk segera ditindaklanjuti,” kata Bang Zul sapaan akrab Gubernur.

Selain itu, diharapkan agar para perajin dan pelaku UMKM terus meningkatkan kualitas produk sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi mayarakat. 

Terlebih menggunakan pemasaran pada era digital mudah diketahui. Oleh karena harus betul-betul dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Sebelumnya, Gubernur Zul bersama rombongan meninjau Embung Batu Galang di Praya Timur Lombok Tengah. Menurutnya yang sangat penting dan diperhatikan oleh pemerintah. 

“Walaupun sederhana dan kecil, embung tersebut menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat,” tutupnya.

BACA JUGA: Festival Balap Sampan Tradisional Ditutup Gubernur NTB

Selanjutnya, diakhir kunjungan kerjanya bersama rombongan melanjutkan perjalanan untuk menghadiri 1000 doa di Istana Bawa Loam Ganti, Praya Timur. ***

Ketua TP PKK NTB, Hj Niken Saptarini Widyawati yang akrab disapa Bunda Niken ikut meriahkan rangkaian Lombok Food Festival Vol.2

MATARAM.lombokjournal.com ~ Lombok Food Festival Vol.2 makin semarak dengan hadirnya Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati, yang ikut memeriahkan Fun Walk dan Masak Besar 2500 porsi Ayam Rarang, Minggu (26/09/22).

BACA JUGA: Festival Balap Sampan Tradisional Ditutup Gubernur NTB

Bunda Niken panggilan akrabnya, melepas para peserta Fun Walk. 

Dalam rangkaian acara ini ia mengajak peserta benar-benar memanfaatkan momentum ini sebaik mungkin.

“Olahraga bersama ini sangat baik untuk dimanfaatkan. Mari kita menjaga kesehatan dan kebugaran bersama-sama. Insyaallah dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat,” ucapnya.

Setelah menyelesaikan Fun Walk terdapat salah satu rangakaian yang tak kalah menarik, yaitu Masak Besar 2500 porsi Ayam Rarang.

Bunda Niken bersama dengan Ibu-Ibu Forkopimda NTB mempraktekkan secara langsung dengan memasak makanan lokal asli Pulau Lombok tersebut.

Ketua Ketua Indonesian Chef Association (ICA) BPD NTB, Anton selaku koordinator dalam kegiatan ini mengaku turut senang Ketua TP PKK hadir dan sekaligus mempraktekkan kepada masayarakat cara memasak Ayam Rarang.

“Sesuatu yang luar biasa kegitan masak 2500 porsi Ayam Rarang bisa diikuti oleh Ibu Gubernur NTB, kami turut senang,” ujarnya.

Kegiatan Lombok Food Festival Vol.2 kali ini merupakan festival makanan terbesar yang diselenggarakan di pulau Lombok pada tahun ini. 

BACA JUGA: Keagungan Adat Sasak di Pernikahan Putri Sekda NTB

Bunda Niken berharap Lombok Food Festival dapat menjadi wadah mengenalkan pariwisata NTB dari segi kuliner dan mampu membawa manfaat bagi UKM Lokal di NTB. ***

Saat audiensi dengan PT. ANTAM, Gubernur NTB menyinggung, kalau orang BUMD pasti kerjanya asal-asalan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., mengatakan, Ia tidak mau BUMD hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri, sekedar memasukan orang pada kerjasama ini tapi tidak ada cikal bakal technical resources-nya.

“Hal ini harus segera ditindaklanjuti, supaya pemda dan masyarakat tidak hanya jadi penonton saja dengan adanya aset yang cukup baik dan potensi di Lombok ini,” tuturnya pada kesempatan audiensi bersama PT. ANTAM (Aneka Tambang) di Ruang Kerja Gubernur (23/09/22).

BACA JUGA: BUMD di Indonesia Dikelola Direksi Semau-maunya

Lebih lanjut, Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB menyampaikan, tupoksinya memang nanti PT. ANTAM akan bekerja sama dengan BUMN dan BUMD. 

Dengan potensi yang banyak di Pulau Lombok, pemilihan untuk orang-orang yang akan terlibat dalam kerja sama ini tidak boleh sembarangan.

“Masalah perusahaan tambang ini kita sangat serius, manajernya harus yang expert, karena kelemahannya itu disangka kalau orang BUMD pasti kerjanya asal-asalan,” ujarnya.

Bang Zul berharap pada kerjasama nantinya, PT. ANTAM dapat mencari first class engineer yang pernah bekerja di PT. ANTAM sendiri. Sehingga chemistrynya sudah ada dan memberikan inspirasi agar orang lain juga tertarik untuk belajar pertambangan, metalurgi, dan sebagainya.

“ANTAM itu bukan baru di tempat kami, ANTAM sudah banyak memberikan kontribusi khususnya beasiswa-beasiswa bagi pelajar disini untuk kuliah ke luar negeri, jadi harapan ke depan, juga kerjasama yang ada dapat berjalan dengan baik”, ucap Bang Zul.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT. ANTAM, Nicholas D. Kanter menyampaikan, audiensi ini sebetulnya masih sangat konfidensial dan isu yang sensitif, Tapi intinya, pihak PT. ANTAM mempunyai interest dan keinginan melihat potensi-potensi pertambangan di Lombok.

BACA JUGA: Pencegahan Korupsi di BUMD, yang Rugi Jangan Dipertahankan

“Audiensinya pertama jelas untuk silahturahmi, kemudian kami juga melihat adanya potensi emas yang baik di Lombok yang ingin kami jajaki bersama-sama,” ungkapnya. ***

Setelah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD KLU melakukan pembahasan , dilakukan penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS RAPBD 2023

TANJUNG.lombokjournal.com ~ DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda) KLU menandatanganani Nota Kesepakatan bersama terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan APBD KLU tahun 2023. 

Penandatanganan itu dilakukan setelah melalui tahapan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD KLU,  Jum’at (23/09/22).

BACA JUGA: Wabup Danny Buka FGD One Gate System di Gili Tramena

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD KLU Mariadi S.Ag dan dihadiri 21 anggota DPRD lainnya. 

Dari pihak eksekutif hadir Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu SH dan Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter FR ST., M.Eng, Pj Sekda KLU Anding Duwicahyadi MM, bersama sejumlah Forkopimda dan unsur OPD KLU,

Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemda dan DPRD KLU diawali dengan penyampaian laporan Banggar. 

Dalam laporan Banggar yang dibacakan jurubicara Banggar, Raden Nyakradi S.Pd, menyatakan, dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, secara umum sistimatika penyusunan KUA-PPAS APBD KLU tahun 2023 telah memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya. 

Kendati demikian, ada hal-hal yang masih perlu dilakukan penyempurnaan sebagaimana yang telah disepakati dalam pembahasan bersama antara Banggar DPRD dengan TAPD. 

“Strategi pencapaian asumsi dan kebijakan perlu penetapan skala prioritas pembangunan daerah, prioritas program dan kegiatan masing-masing urusan pemerintahan daerah serta target capaian kinerja, sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan,” imbuhnya. 

Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu SH menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD KLU yang telah bersama dalam rangkaian proses penyusunan Rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2023 dari awal sampai ditandatanganinya nota kesepakatan.

BACA JUGA: Ibu Negara Kunjungi Stand Dekranasda NTB

“Saran yang membangun dari Badan Anggaran DPRD telah dirangkum dan menjadi materi dalam rangka penyempurnaan KUA dan PPAS, RKA Perangkat Daerah serta pada RAPBD tahun 2023,” tuturnya.

KUA dan PPAS ini adalah proses awal penyusunan Rancangan APBD KLU tahun 2023 yang memuat ringkasan berupa gambaran kondisi ekonomi makro daerah, asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah. ***

Dalam Rapat Paripurna DPRD Lombok Utara, seluruh fraksi-fraksi dewan menyatakan setuju atas rancangan perubahan APBD untuk dijadikan Peraturan Daerah

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Rapat Paripurna DPRD KLU terkait persetujuan DPRD terhadap rancangan perubahan APBD Kabupaten Lombok Utara tahun anggaran 2022, dihadiri Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH bersama Wakil Bupati Danny Karter Fenrianto R, ST.,M.Eng di Ruang Sidang, Jum’at (23/09/22).

Ridang Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD KLU Mariadi,S.Ag, dihadiri oleh 22 orang anggota dewan. 

BACA JUGA: Penghargaan Provinsi Terbaik KIP 2022 untuk NTB

Dalam pendapat akhir gabungan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lombok Utara yang disampaikan oleh Rusdianto, seluruh fraksi-fraksi dewan menyatakan setuju atas rancangan perubahan APBD untuk dijadikan Peraturan Daerah yang akan dituangkan dalam keputusan DPRD KLU.

Bupati Djohan menyampaikan terimakasih pada pimpinan dan anggota DPRD KLU yang telah memberi masukan dan pemikiran yang konstruktif terhadap rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022. Baik terhadap komponen pendapatan, belanja, pembiayaan maupun pengawasan pelaksanaannya. 

“Harapan kita bersama manfaat capaian kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dapat berdampak positif secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemda terhadap kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 Pemerintah Daerah mengalami peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer dan lain-lain. Pendapatan daerah merupakan hasil dari keseriusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menangani dampak pandemi Covid-19.

Hal ini menjadi momentum awal dalam pemulihan ekonomi, sebagaimana tertuang dalam tema Kemerdekaan RI ke 77.

“Pemda terus bersinergi bersama multi stakeholder dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan penyesuaian terhadap beberapa kebijakan belanja,” katanya.

Pemulihan sektor pemukiman, sektor infrastruktur serta sektor ekonomi dengan yang diharapkan  dapat menjamin tersedianya pemenuhan pelayanan dasar, ketahanan pangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas.

BACA JUGA: Mandi Safar atau Rebo Bontong di Gili Mengundang Wisatawan

Usaha bersama dalam proses penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 ini dapat kita sepakati secara tepat waktu,” tuturnya.

Hadir pula Ketua DPRD KLU Artadi, S.Sos, Wakil Ketua I H.Burhan M.Nur SH, Wakil Ketua II DPRD Mariadi S.Ag, Perwakilan Anggota Forkopimda KLU, para Staf Ahli bupati, Asisten Setda, Kepala PD, serta undangan lainnya.

Penandatangan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun 2023

Dalam kesempatan sama, Bupati Lombok Utara H.Djohan Sjamsu, SH bersama seluruh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KLU juga menandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun 2023 di tempat yang sama.

Sebelum penandatanganan terlebih dahulu Badan Anggaran DPRD KLU melaporkan Rancangan KUA PPAS APBD Tahun 2023 yang disampaikan oleh juru bicara badan anggaran Raden Nyakradi S.Pd.

Dalam laporannya disampaikan, berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2023 dapat disepakati untuk dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun Anggaran 2023.

BACA JUGA: Bimtek Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Event

Badan anggaran DRPD KLU mengharapkan Pemerintah Daerah melakukan perbaikan dari sisi kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan serta prioritas serta plafon anggaran. Khususnya terkait komposisi antar kelompok belanja dan jenis belanja agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, RPMJD 2021- 2026 dan RKPD Tahun 2023.***

Gubernur NTB terima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP), salah satu provinsi terbaik keterbukaan informasi publik 

JAKARTA.lombokjournal.com ~ Provinsi NTB menerima penghargaan sebagai salah satu Provinsi terbaik, dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), sebagai salah satu di antara 3 provinsi yang masuk dalam kategori baik.

BACA JUGA: Keterbukaan Informasi Kini Jadi Kebutuhan

“Alhamdulillah pagi ini NTB menerima penghargaan sebagai salah satu Provinsi Terbaik, dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP),” kata Bang Zul, Kamis (22/09/22) di Jakarta.

Ia menerima langsung penghargaan sebagai Provinsi yang memperoleh skor tertinggi dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2022 dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Donny Yoegiantoro, pada acara Launcing Buku I, II, III Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2022, di Jakarta.

Inovatif keterbukaan informasi

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB Suaeb Qury, S.HI, menyampaikan, komitemen Gubernur  NTB atas keterbukaan informasi adalah dengan hadir dan menerima langsung penghargaan 3 Nasional IKIP.

Data IKIP 2021 Provinsi NTB berada di urutan ke 6 dalam IKIP. Namun pada tahun 2022, Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan nilai IKIP tertinggi dengan skor mencapai 81,93, disusul Bali dengan skor 80,99, dan  posisi ke 3 adalah provinsi NTB dengan skor nilai 80,49.

Diakui mantan Ketua LTNU NTB ini, Gubernur Zulkieflimansyah selama memimpin telah dan selalu membuka ruang aksesibilitas bagi seluruh warga NTB mendapat informasi dan merespon informasi masyarakat.

BACA JUGA: Masyarakat Harus Stop Dikriminasi Disabilitas, Ini Kata Wagub

Menurutnya, Doktor Zul juga  merupakan  salah satu dari 3 gubernur di NTB yang inovatif dalam keterbukaan informasi.

Ia berharap, sinergi dan kerjasama semua pihak, untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di semua lembaga pemerintah dan atau badan publik lainnya.

“Ini bagian dari kerja KI NTB mewujudkan keterbukaan informasi di NTB, ke depan KI NTB harus diberikan anggaran yang adil untuk IKIP,” harapnya. 

BACA JUGA: Dewan Kolonel Dibentuk Para Loyalis Puan Maharani 

Ia juga menyatakan, akan mendorong keterbukaan informasi publik melalui penguatan masyarakat informasi atau masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap keterbukaan informasi publik, serta pemerintahan yang terbuka (open government).

“Sesuai amanat undang-undang,  Komisi Informasi NTB tetap hadir untuk menjaga komitmen terhadap keterbukaan informasi publik yang sudah ada di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,” tuturnya. ***

Kegiatan Rakorda tahun 2022 digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Utara untuk sukseskan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)

TANJUNG.lombokjournal.com ~ BPS Kabupaten Lombok Utara menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda), untuk meningkatkan koordinasi eksternal dan internal dalam mensukseskan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022.

Rakorda itu dibuka Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febriato R, ST., M.Eng di Anema Resort Singgar Penjalin, Rabu (21/09/22). 

Kegiatan Regsosek berlangsung selama satu hari dengan peserta para Camat dan Kepala Desa se KLU dengan Narasumber Bappeda dan Dinsos PPPA KLU.

BACA JUGA: Wabup Danny Menegaskan Pentingnya Kebangkitan Pariwisata KLU

Kabid Statistik Distribusi BPS NTB menyampaikan harapan, melalui Regsosek mampu mewujudkan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik antara BPS dan instansi pemerintah serta masyarakat, untuk membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional.

“Regsosek ini diharapkan mampu mencakup seluruh masyarakat sehingga dapat menghapuskan duplikasi data, dan menghasilkan data yang sektoral dan bersifat makro,” tuturnya.

Kegiatan regsosek di Provinsi NTB dilaksanakan di 10 kabupaten/kota yang mencakup 1,7 juta Kepala Keluarga, pendataan dilakukan secara sensus dan berskala nasional. Tujuannya mendapatkan data kependudukan, perlindungan sosial, ketanagakerjaan, perumahan, pemberdayaan ekonomi, penyandang disabilitas, lansia. kesehatan, pendidikan dan  UMKM serta pajak.

Sementara itu Wabup Danny mengatakan, tahun 2021-2022 pembangunan dihadapkan tantangan yang cukup berat dengan munculnya pandemi Covid 19.

Pada tahun 2022, tantangan pembangunan daerah tidak hanya berhadapan pada transisi adaptasi pemulihan pandemi, tapi juga kondisi global sebagai dampak perang Ukraina-Rusia.

Perang itu membuat peningkatan harga komoditi dunia, perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan meningkat.

Kondisi terjadi sebagai ikhtiar untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan yang lebih baik, maka dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 dan 2022 mencetuskan tiga reformasi struktural, yaitu reformasi sistem kesehatan, reformasi sistem kebencanaan, dan reformasi sistem perlindungan sosial yang menyeluruh bagi seluruh penduduk.

“Reformasi sistem ini sebagai perlindungan sosial dan perbaikan mekanisme pelaksanaan program perlindungan sosial bagi seluruh warga negara, dengan prasyarat utama transformasi data menuju registrasi sosial ekonomi,” katanya.

Pendataan awal Regsosek diharapkan menghasilkan data terpadu.

Data itu tidak hanya untuk program perlindungan sosial, melainkan keseluruhan program yang dibutuhkan masyarakat untuk kebijakan pemerintah yang lebih terarah.

“Regsosek menjembatani koordinasi dan berbagi data lintas lembaga dan lintas daerah untuk memastikan penggunaan data yang konsisten,” ujarnya.

BACA JUGA: Distribusi Air Bersih ke Gili Batal Dihentikan

Melalui Regsosek diharapkan mampu memberikan pemahaman pada seluruh peserta, agar dapat menjelaskan dan berkoordinasi dengan aparat dibawahnya dalam rangka bersama-sama mendukung dan menyukseskan kegiatan pendataan.

“Semoga Rakor ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat kepada seluruh peserta dalam membangun Gumi Tioq Tata Tunaq menjadi lebih baik pada masa mendatang,” tutupnya 

Hadir dalam Rakor itu, Kabid Distribusi BPS NTB Drs. M Saphoan,  Kepala BPS KLU Drs. Syamsudin serta undangan lainnya.***