Rogoh Kantong Pribadi, Rachmat Hidayat Bantu Ponpes di Lotim Rp 300 Juta untuk Pengadaan Tanah Pesantren

LOTIM.lombokjournal.com ~ Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan H Rachmat Hidayat memberi perhatian besar untuk sektor pendidikan di Pulau Lombok. 

Kali ini, ia menyerahkan bangunan ruang kelas baru yang dibangun untuk fasilitas pendidikan di Pondok Pesantren Darul Hikam Al Rumbuky, di Desa Rumbuk, Lombok Timur.

Dua ruang kelas baru yang menelan anggaran sebesar Rp 300 juta tersebut, merupakan program yang diperjuangkannya sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI yang bermitra kerja dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

BACA JUGA: Pemprov NTB Dukung Penerapan e Berpadu

Serah terima ruang kelas baru untuk fasilitas belajar mengajar para santri ini dilakukan hari Kamis (03/11/22). 

Rachmat hadir langsung untuk menyerahkan kepada pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikam Al Rumbuky, KH M Khairi. 

Turut mendampingi dalam penyerahan adalah Deputi Sekretariat Badan dan Kemaslahatan BPKH Emir Rio Khrisna, Deputi Audit Internal BPKH Hadiyati Munawaroh, dan sejumlah utusan dari NU Care-Lazisnu. 

Sementara dari PDI Perjuangan, hadir Wakil Ketua II DPC PDI Perjuangan Lombok Timur, Ahmad Amrullah. Penyerahan ditandai dengan pemotongan pita oleh Deputi Audit Internal BPKH Hadiyati Munawaroh.

“Semoga ruang kelas baru ini menjadi penyemangat bagi anak-anak kami para santri yang menempuh pendidikan di Ponpes Darul Hikam Al Rumbuky. Menjadi penyemangat untuk berprestasi dan mengejar cita-cita yang diimbangi pendidikan agama yang kuat,” kata Rachmat.

Ketua DPD PDI Perjuangan NTB ini menekankan, dirinya akan konsisten berjuang untuk memastikan fasilitas dan infrastruktur lembaga pendidikan berbasis Islam di Pulau Lombok bisa semakin berkualitas. 

Rachmat menekankan, Lembaga pendidikan berbasis Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga moral bangsa di tengah era globalisasi saat ini.

Bantuan ruang kelas baru di Ponpes Darul Hikam Al Rumbuky ini sendiri melengkapi bantuan serupa yang juga sudah disalurkan Rachmat di sejumlah Pondok Pesantren di Lombok Barat, Lombok Utara, dan juga di Lombok Tengah.

Khusus untuk Ponpes Darul Hikam Al Rumbuky, Rachmat juga menyiapkan bantuan tambahan senilai Rp 300 juta yang berasal dari kantong pribadinya. 

Bantuan tersebut disiapkan untuk pengadaan lahan sehingga area Ponpes Darul Hikam Al Rumbuky semakin representatif menopang proses pembelajaran para santri.

“Tahun depan juga, terkait program pembangunan ruang kelas baru, Insya Allah Ponpes Darul Hikam Al Rumbuky akan kembali bisa mendapatkan bantuan,” imbuh Rachmat yang disambut pimpinan Ponpes dengan penuh rasa syukur. 

Termasuk dari para jamaah dan santri yang hadir menyaksikan penyerahan.

Dalam kesempatan tersebut, tak lupa pula Rachmat menyampaikan penjelasan kepada seluruh hadirin yang hadir tentang BPKH. 

Disampaikan, BPKH adalah lembaga pemerintah yang memiliki tugas mengelola keuangan haji dan memastikan pengelolaan keuangan tersebut benar-benar untuk kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi para calon Tamu Allah. Selain mengelola dana haji, BPKH juga mengelola Dana Abadi Umat, yang juga kemanfaatannya untuk membantu masyarakat.

Di Pulau Lombok, bersama BPKH, Rachmat mengungkapkan, dirinya tidak hanya membantu pembangunan ruang kelas baru untuk pondok pesantren. 

Tapi juga menyiapkan bantuan untuk pembangunan masjid dan musala. Juga bantuan kendaraan ambulans untuk melayani masyarakat yang membutuhkan. 

Kendaraan ambulans tersebut tersebar di kabupaten/kota di Pulau Lombok dan siap melayani umat sepenuhnya selama 24 jam.

Kepada para jamaah yang hadir, Rachmat juga mengingatkan agar tidak termakan berita-berita bohong dan informasi yang tidak bertanggung jawab. 

Sebab, BPKH acap difitnah dalam hal pengelolaan dana haji. Antara lain disebut BPKH menggunakan dana haji untuk membiayai pembangunan jalan tol.

“Ndak tepancing isik raos dengan. (Jangan terpancing omongan orang). Itu informasi hoax. Informasi yang menyesatkan. Yang sebenarnya adalah, BPKH sangat amanah dalam mengelola dana haji. Sepenuhnya memberi kemanfaatan untuk jamaah,” kata politisi senior NTB ini.

Penuh Kesyukuran

Pimpinan Ponpes Darul Hikam Al Rumbuky KH M Khairi dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur yang mendalam dan ucapan terima kasih kepada Rachmat yang telah membantu pembangunan dua ruang kelas baru di Ponpes yang dipimpinnya.

BACA JUGA: Dam Mujur untuk Kesejahteraan Petani Lombok

“Baru kali ini Ponpes Darul Hikam mendapat bantuan untuk pembangunan gedung kelas. Selama ini, kami lebih banyak berswadaya dalam mengelola Ponpes ini,” ucap KH Khairi.

Disampaikan pula, selama proses pembangunan dua unit ruang kelas baru tersebut, pihak Ponpes sangat dimudahkan. Tidak perlu pusing memikirkan material bangunan. Tidak memikirkan tukang dan ongkosnya. 

Ponpes hanya tinggal menerima dan memanfaatkan ruang kelas baru yang sudah terbangun megah untuk digunakan dalam proses belajar mengajar.

“Kami benar-benar terima beres. Tinggal duduk saja. Tinggal pakai. Alhamdulillah. Terima kasih yang tak terhingga untuk ayahanda Mamiq Haji Rachmat Hidayat, BPKH, dan Lazisnu,” kata KH Khairi.

Dia memastikan, ruang kelas baru tersebut akan dijaga dan dimanfaatkan maksimal untuk kegiatan belajar mengajar para santri.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Deputi Sekretariat Badan dan Kemaslahatan BPKH RI Emir Rio Khrisna menyampaikan bahwa BPKH saat ini mengelola dana haji yang berasal dari calon jamaah haji seluruh Indonesia sebesar Rp 160 triliun.

“Ini dana yang sangat banyak sekali,” kata Emir.

Dia menjelaskan, dana tersebut kemudian dikembangkan dan dikelola oleh BPKH. Seluruh nilai manfaat dari hasil pengembangan dan pengelolaan tersebut digunakan dalam dua hal. Yang pertama untuk jamaah haji yang berangkat ke Tanah Suci. Dia memberi contoh. Pada musim haji tahun 2022, seluruh jamaah haji hanya membayar ongkos haji rata-rata Rp 35 juta. 

Padahal, pada tahun ini, biaya riilnya satu orang jamaah haji sebesar Rp 98 juta. Sehingga selisih sebesar Rp 63 juta untuk setiap jamaah berasal dari BPKH.

Untuk pemanfaatan kedua, bagi jamaah yang belum berangkat. 

Semenjak tahun 2018, setiap jamaah haji yang sudah mendapatkan nomor porsi dan belum berangkat, juga mendapatkan nilai manfaat dari dana awal haji yang telah disetor. 

Jamaah pun dapat mengecek langsung nilai manfaat yang diperolehnya tersebut melalui aplikasi di telepon genggam pintar.

Selain mengelola dana haji, BPKH juga kata Emir ditunjuk pemerintah untuk mengelola Dana Abadi Umat. 

Saat ini, Dana Abadi Umat yang dikelola BPKH sebesar Rp 3,7 triliun. Dana ini berasal dari efesiensi penyelenggaraan ibadah haji dari tahun sebelumnya. 

Nilai manfaat dari Dana Abadi Umat inilah yang kemudian diarahkan BPKH untuk membantu masyarakat. Seperti halnya pembangunan ruang kelas baru untuk pondok pesantren. Bantuan ambulas untuk melayani umat. Juga bantuan untuk masjid dan musala.

“Tahun ini, nilai manfaat pengelolaan Dana Abadi Umat yang disalurkan BPKH sebesar Rp 230 miliar. Alhamdulillah, ada pemerataan untuk kemaslahatan umat dari Sabang sampai Merauke,” kata Emir.

Ditegaskan pula olehnya, informasi-informasi tidak bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan oleh BPKH masih terus terjadi. 

Seperti dana haji dipakai untuk infrastruktur atau BPKH ngutang dan belum bayar biaya haji tahun sebelumnya. Itu semua kata Emir tidak benar.

BPKH bahkan sudah empat tahun berturut-turut, memperoleh nilai audit tertinggi terhadap pengelolaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. 

“BPKH empat tahun beruntun mendapat audit keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK,” imbuhnya.

Di sisi lain, Kepala Desa Rumbuk Suhirman memberikan ucapan terima kasih mewakili warga desa Rumbuk kepada Rachmat Hidayat yang bermitra BPKH dan telah menyelesaikan pembangunan dua ruang kelas baru di Ponpes Darul Hikam. 

“Kami bersyukur memiliki anggota DPR RI dapil Lombok H Rachmat Hidayat yang peka terhadap aspirasi masyarakat,” ujar Suhirman.(*)

Gubernur Zulkieflimansyah atas nama Pemprov NTB  mengapresiasi e-Berpadu sebagai terobosan luar biasa selesaikan berbagai persoalan hukum di NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB mendukung penerapan aplikasi e-Berpadu (Elektornik-Berkas Pidana Terpadu) yang diinovasi oleh Mahkamah Agung RI.

Penerapan aplikasi e-Berpadu guna mewujudkan pelaksanaan sistem peradilan modern berbasis IT, 

Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana Perdata dan memangkas prosedur panjang birokrasi.

Sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. 

BACA JUGA: Potensi Daerah NTB Perlu Digagas Jadi Event Berkelas

“Mungkin tampaknya sederhana, tapi ini suatu terobosan yang luar biasa. Atas nama pemerintah dan masyarakat NTB kami mengacungkan jempol dan apresiasi luar biasa,” kata Gubernur NTB,  Zulkieflimansyah saat menghadiri acara Coffee Morning di Pengadilan Tinggi NTB, Kamis (03/11/22).

Gubernur Zulkieflimansyah mengapresiasi e-Berpadu yang merupakan terobosan luar biasa  untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum di NTB.

Menurutnya, penerapan e-Berpadu, dapat mempermudah terwujudnya transparansi mengenai proses peradilan di NTB.

“Saya kira perubahan teknologi di NTB ini membuat sekat-sekat dengan masyarakat tidak lagi berjarak. Yang kita lakukan bisa untuk mempermudah masyarakat untuk menyaksikan, memberi respon dan masukan bahkan menjadi bagian untuk terlibat langsung secara emosional tentang proses peradilan. Ada edukasi dan sosialiasi yang luar biasa mengenai berbagai persoalan hukum yang ada di NTB. Semoga ini menjadi semangat baru untuk kami hadir melayani dan berkhidmat kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi NTB, Dr. H.A.S Pudhoharsoyo, S.H., M.Hum juga menyatakan komitmennya untuk mengawal berbagai pelaksanaan administrasi perkara melalui penerapan e-Berpadu di NTB. 

“Dengan adanya e-Berpadu, kami bersama-sama dengan stakeholders yang ada di tingkat Provinsi akan terus mengawal pelaksanaan administrasi elektronik baik di perkara pidana maupun perdata. Mari kita bersama-sama membangun sinergi untuk mewujudkan NTB dengan warganya yang banyak berkecimpung di dunia hukum,” tutur Ketua Pengadilan Tinggi NTB.

Selain komitmen bersama penerapan aplikasi e-Berpadu, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan MoU antara Pengadilan Tinggi NTB dengan Universitas Mataram, Universitas Islam Al Azhar Mataram dan Universitas Teknologi Sumbawa serta Peresmian Studio Mini NTB High Court TV Channel oleh Gubernur NTB. 

BACA JUGA: Kepala Desa Antara Kebutuhan Masyarakat dan Politik Praktis 

Hadir pula pada Coffee Morning tersebut, yaitu beberapa Kepala OPD Lingkup Pemprov NTB serta para stakeholders terkait. ***

Penyelenggaraan bimtek event penyelenggaraan jadi inspirasi bagi ASN di bidang pariwisata, menggagas potensi event Internasional bagi Kesejahteraan Masyarakat NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi mengapresiasi Kepala Dinas Pariwisata yang didukung Kementerian Pariwisata atas terselenggaranya kegiatan Bimtek Event Penyelenggaraan Angkatan ll.

Menurut Lalu Gita Ariadi, dengan Bimtek ini menjadi inspirasi bagi ASN yang bergerak pada bidang pariwisata.

BACA JUGA: Gubernur NTB Sambut Baik Event Senggigi Sunset Jazz 2019

“Untuk menggagas potensi daerah dikelola sedemikian rupa sehingga bisa menjadi event-event berkelas regional, nasional bahkan internasional dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkap Miq Gite sapaan akrab Sekda NTB.

Ia mengatakannya saat memberikan sambutan pada kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kegiatan (Events) Angkatan ll, di Hotel Lombok Plaza Mataram, Kamis (03/11/22).

Sekda juga minta kepada Dinas Pariwisata NTB bergandengan tangan dengan Poltekpar Lombok. Khususnya bagaimana ke depan, provinsi maupun kabupaten/kota mengkreasikan penyelenggarakan berbagai event yang tradisional, nasional bahkan internasional. 

Agar menjadikan NTB kiblat berbagai macam kegiatan, agar para wisatawan menjadi lebih lama menikmati daya tarik dan berbagai atraksi budaya NTB yang disuguhkan.

Kepala Dinas Pariwisata H. Yusron Hadi menjelaskan, kegiatan Bimtek ini akan disandingkan dengan Festival Senggigi Sunset Jazz yang akan diselenggarakan pada tanggal 4-6 November, sehingga nyambung dengan acara ini.

“Dengan kegiatan ini, dihajatkan agar apa yang didapatkan bisa kita lihat kenyataannya pada kegiatan event Senggigi Sunset Jazz tersebut,” tuturnya.

Ditambahkan Yusron, mengingat event WSBK kian dekat tentunya sebagai tuan rumah penyelenggaraan, jajaran Pemerintah Daerah terus mengawal untuk memastikan penyelenggaraannya berjalan dengan baik dan sukses.

BACA JUGA: Indra Lesmana dan Vina Panduwinata Meriahkan Senggigi Sunset Jazz

“Dengan banyaknya event di NTB, terlebih tahun 2023 mendatang berbagai event yang akan diselenggarakan. Kita harus memiliki kapasitas kemampuan dalam mengawal event tersebut agar berjalan dengan baik dan sukses,” kata Yusron. ***

Tak ada politisasi terkait pembangunan Dam Mujur, HBK tak akan surut kawal penuh pembangunan dam Mujur demi petani Lombok

MATARAM,lombokjournal.com ~ Pembangunan Dam Mujur di Kabupaten Lombok Tengah kini sedang bersiap memasuki tahapan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Warga Terdampak atau Land Acquistion and Resetlement Action Plan (LARAP).

Namun, di tengah proses yang sangat penting tersebut, justru ada pihak-pihak yang berusaha memancing di air keruh.

Mereka menyebarkan kabarbahwa pembagunan Dam Mujur ini adalah intrik politik belaka.

Sebagai pihak yang berada di garis depan dalam memperjuangkan pembangunan Dam Mujur, anggota DPR RI dari Dapil NTB 2/P. Lombok ini, H. Bambang Kristiono, SE (HBK) angkat bicara terkait ulah pihak-pihak yang tak bertanggung jawab tersebut. 

BACA JUGA: Kepala Desa, antara Ketubuhan Masyarakat dan Politik Praktis

Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini menegaskan, bahwa pembangunan Dam Mujur sangat jauh dari intrik politisasi.

“Tidak ada politisasi dalam pembangunan kembali Dam Mujur ini. Pertarungan politik itu adalah hajatan lima tahunan. Sebelum dan sesudah gelaran hajatan Pemilu tersebut, adalah waktu bagi anggota DPR RI untuk bekerja keras buat rakyat, memperjuangkan aspirasi rakyat,” tandas HBK, Rabu (26/10/22).

Adanya potongan Video yang menuding pembangunan Dam Mujur ini sebagai intrik politik yang beredar di tengah-tengah masyarakat melalui aplikasi perpesanan. 

Dalam video tersebut, secara terang-terangan, Partai Gerindra di mana HBK berkhidmat, dituding hanya menunggangi, memanfaatkan pembangunan Dam Mujur ini hanya untuk kepentingan politik sesaat.

HBK menegaskan, jika pun dirinya kini berada di garis yang paling depan untuk memperjuangkan pembangunan Dam Mujur yang telah tertunda lebih dari 40 tahun ini, sepenuhnya hal itu dilakukannya sebagai wujud ikhtiar dirinya dalam memenuhi salah satu janji kampanyenya pada Pemilu 2019 lalu, dimana HBK ingin mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup para petani di P. Lombok.

Karena itu, HBK memastikan bahwa pembangunan Dam Mujur ini murni untuk kepentingan para petani di Pulau Seribu Masjid.

Dengan daya tampung air hingga 23,03 juta meter kubik dan panjang tubuh bendungan hingga 2,8 kilometer, Dam Mujur setelah beroperasi, dipercaya akan mampu mengairi sedikitnya 6.181 hektare lahan pertanian. 

Jika kini lahan-lahan pertanian tersebut hanya satu kali panen dalam setahun, nantinya dengan keberadaan Dam Mujur, para petani pemilik lahan bisa panen tiga kali setahun.

Selain itu, kata HBK, keberadaan Dam Mujur juga akan memberikan jaminan dan kepastian tersedianya air baku buat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika ,di wilayah selatan Kabupaten Lombok Tengah yang dikenal sebagai daerah kering. 

Kawasan yang di dalamnya terdapat sirkuit MotoGP ini adalah destinasi pariwisata super prioritas nasional, yang harus dijaga keberlangsungannya.

“KEK Mandalika harus sukses, karena dampak positifnya bagi peningkatan perekonomian dan pariwisata P. Lombok. KEK Mandalika jangan sampai ada masalah di kemudian hari karena keterbatasan air baku mengingat keberadaannya di daerah kering,” tandas HBK.

Di lain sisi, keberadaan Dam Mujur juga bisa menjadi sumber energi baru dan terbarukan yang akan menjamin pasokan energi bagi KEK Mandalika dan kawasan-kawasan lainnya di Gumi Tatas Tuhu Trasna.

Dan yang tidak kalah penting, kata HBK, keberadaan Dam Mujur juga kelak akan mampu memberikan dan meningkatkan kekayaan (welth) para pemilik lahan di sekitaran bendungan tersebut. 

Setelah bendungan selesai dibangun, maka harga tanah di sekitaran bendungan akan melonjak tinggi, sehingga, kekayaan para pemilik lahanpun dengan sendirinya akan meningkat drastis pula.

“Tolong sekarang dicek harga tanah di sekitaran Bendungan Meninting, harganya sudah mirip-mirip dengan harga tanah yang ada di Kota Mataram”, kata HBK meyakinkan.

Oleh karena itu, HBK menegaskan, proyek pembangunan Dam Mujur ini diperjuangkan oleh Ia dan teman-temannya, semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup para petani di P. Lombok. 

Bukan untuk kepentingan Partai Gerindra, apalagi kepentingan diri pribadinya.

“Kalau hanya untuk kembali berangkat ke Senayan, in syaa Allah tanpa Dam Mujur sekalipun masih ada ikhtiar-ikhtiar  lain yang bisa kita lakukan. 

Kebetulan saja, yang mendengarkan aspirasi masyarakat dan yang memperjuangkannya di Pemerintah Pusat ini adalah anggota DPR RI dari Partai Gerindra,” imbuh HBK.

Beredarnya kemunculan video yang menyudutkan dirinya dan Partai Gerindra tersebut, HBK memastikan bahwa hal itu tidak akan pernah menyurutkan tekad dan langkah dirinya bersama Partai Gerindra untuk memperjuangkan pembangunan Dam Mujur ini.

Dengan tegas tokoh kharismatik Bumi Gora ini menyampaikan,dirinya merasa bangga, dan memberi apresiasi atas perjuangan dan kerja keras Pemkab Lombok Tengah yang dipimpin kadernya, telah berhasil meyakinkan tokoh-tokoh maupun masyarakat terdampak tentang kelanjutan proyek Dam Mujur ini.

“Saya meyakini, Dam Mujur ini akan banyak membawa faedah dan manfaat bagi para petani di P. Lombok. Saya berjanji akan fokus, dan bekerja untuk mengantarkan terwujudnya pembanguan Dam Mujur ini sebagaimana yang telah dicita-citakan dan diharap-harapkan realisasinya oleh para petani di P. Lombok selama ini,” tandas HBK.

Setelah sempat tertunda, kegiatan LARAP Dam Mujur akan mulai dilakukan pada bulan Oktober ini. Sebelumnya, Pemkab Loteng dengan masyarakat terdampak telah mencapai kata mufakat untuk kelanjutan proses LARAP. 

BACA JUGA: Apel Gelar Pasukan Penangunggalangan Bencana

Nantinya, setelah proses LARAP yang dilakukan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I dan Pemkab Loteng tsb tuntas dilaksanakan, maka akan dilanjutkan dengan proses pembebasan lahan. 

Dengan begitu, Pemerintah Pusat akan siap mengangarkan konstruksi pembangunan Dam Mujur melalui APBN di Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR).***

Khitan massal diikuti 31 orang anak bersamaan dengan Perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Khitan secara bahasa artinya memotong kulit yang menutupi alat kelamin lelaki (penis).

Dalam bahasa Arab khitan juga digunakan sebagai nama lain alat kelamin lelaki dan perempuan seperti dalam hadist yang mengatakan “Apabila terjadi pertemuan dua khitan, maka telah wajib mandi” (H.R. Muslim, Tirmidzi dll.).

Dalam agama Islam, khitan merupakan salah satu media pensucian diri dan bukti ketundukan kita kepada ajaran agama. Dalam hadist Rasulullah s.a.w. bersabda:”Kesucian (fitrah) itu ada lima: khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memendekkan kumis dan memotong kuku” (H.R. Bukhari Muslim).

BACA JUGA: OBat Sirup Pengebab Gagal Goinjal untuk Anak-anak

Faedah khitan: Seperti yang diungkapkan para ahli kedokteran bahwa khitan mempunyai faedah bagi kesehatan karena membuang anggota tubuh yang yang menjadi tempat persembunyian kotoran, virus, najis dan bau yang tidak sedap. 

Air kencing mengandung semua unsur tersebut. Ketika keluar melewati kulit yang menutupi alat kelamin, maka endapan kotoran sebagian tertahan oleh kulit tersebut. Semakin lama endapan tersebut semakin banyak.

Bisa dibayangkan berapa lama seseorang melakukan kencing dalam sehari dan berapa banyak endapan yang disimpan oleh kulit penutup kelamin dalam setahun. 

Oleh karenanya beberapa penelitian medis membuktikan bahwa penderita penyakit kelamin lebih banyak dari kelangan yang tidak dikhitan. 

Begitu juga penderita penyakit berbahaya aids, kanker alat kelamin dan bahkan kanker rahim juga lebih banyak diderita oleh pasangan yang tidak dikhitan. Ini juga yang menjadi salah satu alasan non muslim di Eropa dan AS melakukan khitan.

Hitanan Massal sebanyak 31 orang anak bersamaan dengan Perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW di Masjid.Al Istiqamah dusun Lekok Desa Gondang Kecamatan Gangga Rabi’ul Awal 27-1443 H bertepatan dengan tanggal 23/10-2022. 

Ketua Panitia Maulid, Mu’tamar Hidayat, sampaikan pada media ini, sebelum uraian Maulud oleh Uts Ahsani Rahman,S.Pi. pimpinan ponpes Telaga Wareng Pamenang terlebih dahulu dilaksanakan Hitanan massal dan Ngurisang. 

Kebiasaan jamaah di empat (4) dusun Lekok sejak turun temurun, pada malam hari sebelum acara puncak dilaksanakan Bersanji dan Baca Hikayat sampai jelang waktu sholat Subuh.

Kemudian pagi hari H dilanjutkan dengan Ngurisan dan Hitanan. 

Usai rangkaian acara diatas baru kemudian berlangsung uraian Mailid Nabi Besar Muhammad SAW oleh Uts Ahsani Rahman,S.Pi, kemudian Zikiran, dan penutup, Mu’tamar Hidayat.

Masih di tempat yang sama, 11 orang petugas medis  dari antara lain, 3 orang dari Dinas Kesehatan KLU, Puskesmas Gangga dan Klinik Muhammadiyah.  

Terpisah, Kepala Puskesmas Gangga, Sabri, ketika dihubungi via telpon mengatakan kami pelayan masyarakat di bidang kesehatan adalah kewajiban menjalankan amanat. 

Terlebih lagi dalam membantu masyarakat yang kurang mampu untuk biaya hitan dan obat obatan. Pihaknya tetap melayani dan tidak memaksakan biaya obat dan sebagainya. 

“Ini kan hitan massal yang jumlahnya mencapai 31 orang anak”, tentu butuh biaya cukup besar,” kata Sabri. 

Meski demikian, kami tidak akan membebani mereka, tutur pria berkulit putih dan tampan ini.

Tidak ketinggalan, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara, diwakili oleh Sektertais Sopan Ardianto, SKM. MPH, H Zaini, S. ST, Nurdin,S.KM, turut serta bertugas dan mengawasi jalannya hitan massal 23/10.

BACA JUGA: Hari Santri Nasional 2922 di Ponpes Istiqoma Kapu KLU

Sementara, Uts Ahsani Rahman,S.Pi dalam tausiyahnya mengatakan, jika karunia terbesar Nabi Muhammad SAW menjadi rahmat seluruh alam, karena beliau adalah sosok yang sangat toleransi.

“Maka dibulan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1444 H/2022 Hijriah kita dianjurkan untuk membesarkan salawat kepada beliau dan meneladani kehidupan nya agar kita mendapat syafaatnya dan semoga kita dapat menerapkan dikehidupan sehari-hari,” pungkasnya.***

Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengungkapkan pentingnya kesungguhan Kepala Desa bekerja untuk masyarakat, dan dukungan soliditas penyelenggara pemerintahan desa

LOBAR.lombokjournal.com ~ Tugas Kepala Desa dan perangkatnya seringkali berat, yang menjadi tantangan yaitu fokus pembangunan antara kebutuhan masyarakat dan politik praktis. 

Hal itu disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah saat menghadiri pelantikan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) NTB di Hotel Puri Sharon, Senggigi, Lombok Barat,  Sabtu (22/10/22). 

BACA JUGA: Apel Gelar Pasukan Penanggulangan Bencana

“Oleh karena itu tugas para kepala desa memperkuat jaringan dan daya tawar desa sehingga pembangunan benar benar untuk masyarakat,” ujar Gubernur NTB

Kemampuan manajemen dan kesungguhan bekerja untuk masyarakat serta soliditas para penyelenggara Pemerintahan Desa, akan cepat melakukan percepatan pembangunan dalam skala lebih besar seperti daerah bahkan nasional. 

Ditambahkannya, penguatan kapasitas seperti sekolah kepemerintahan baik namun meningkatkan kinerja badan usaha milik desa atau mengelola anggaran dana desa dengan sebaik baiknya, cukup menjadikan desa sebagai pusat pembangunan. 

Sekretaris Jenderal DPP APDESI, Surta Wijaya berpendapat, Gubernur sebagai Kepala Daerah selama memiliki kebijakan yang menyejahterakan masyarakat desa akan memudahkan pembangunan secara menyeluruh. 

Namun demikian, ia masih menyayangkan politik anggaran Dana Desa yang belum berpihak pada kepentingan masyarakat. 

“Ada beberapa point seperti marwah pemerintahan desa yang seharusnya sejajar secara undang undang, lalu otonomi pengelolaan Dana Desa dan kesejahteraan Kepala Desa dan perangkatnya yang masih terus kami perjuangkan,” jelasnya. 

Ia menegaskan, para Kepala Desa di NTB harus berorientasi saling mendukung dengan para Kepala Daerah di atasnya yang semestinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

BACA JUGA: Pemprov NTB Siap Bekerjasama dengan PT Eco Solution Lombok

Sementara itu, Ketua DPD APDESI terpilih periode 2022 – 2027, Mastur mengatakan siap mengawal UU tentang Desa agar terwujud desa yang mandiri. ***

Pada peringatan Hari Santri, Bupati Djohan Sjamsu mengatakan, penetapan hari Santri merujuk pada tercetusnya Revolusi Jihad

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH, menjadi  Inspektur Upacara (Irup) Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2022, yang dipusatkan di Halaman Pondok Pesantren Al Istiqomah Kapu, Sabtu,( 22/10/22).  

Apel bersama segenap Santri pada peringatan Hari Santri itu yang mengusung tema “Berdaya menjaga Martabat Kemanusiaan”, diikuti juga oleh 13 Lembaga Pendidikan Agama lainnya 

BACA JUGA: Apel Gelar Pasukan Penangghulangan Bencana

Tampak Hadir anggota DPRD KLU Nasrudin, SH.I, Kepala Kemenag KLU H.M.Ali Fikri, SH,MH, pimpinan Pondok Pesantren Al Istiqomah Kapu Ustad Hidayatullah, LC, serta undangan lainnya.

H Djohan menyampaikan, sesuai Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 telah menetapkan Tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri.

Penetapan itu merujuk pada tercetusnya Resolusi Jihad yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan,serta memberikan peran aktif dalam fase perjalanan Indonesia

“Santri dengan berbagai latar belakang siap sedia mendermabaktikan hidupnya untuk bangsa dan negara, garda terdepan dalam perjuangan kemaslahatan umat agama di Indonesia,” ujarnya.

Di depan peserta upacara Bupati Dua Priode menuturkan santri dengan segala kemampuan yang dimiliki bisa menjadi apa saja terlebih di era globalisasi para santri telah merambah berbagai bidang profesi dan keahlian.

“Hari santri bukanlah milik santri semata, tetapi milik semua komponen bangsa yang mencintai tanah air Indonesia,” tandasnya.

BACA JUGA: Dikes KLU Evaluasi Program JKN II Tahun 2022

Bupati Djohan juga mengajak kepada seluruh masyarakat KLU untuk ikut serta dalam memeriahkan hari santri yang diperingati setiap tahun.

“Mari kita berikhtiar berkomitmen bersama membangun negeri ini khususnya daerah kita KLU, para santri Gumi Tioq Tata Tunaq bagian dari generasi penerus bangsa dan calon pemimpin masa depan Lombok Utara,” tutup bupati.***

Dalam penanggulangan bencana semua pihak harus koordinasi, bekerjasama dan berkalaborasi sebagai salah satu kuncinya, kata Kapolda NTB dalam apel gelar pasukan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd., menghadiri Apel Gelar Pasukan Penanggulangan Bencana di Provinsi NTB, bertempat di Lapangan Bhara Daksa Polda NTB, Jum’at (21/10/22).

BACA JUGA: Pemprov NTB Siap Bekerjasama dengan PT Eco Solution Lombok

Mengingat kondisi cuaca yang cukup ekstrim dan siginifikan bersama Kapolda NTB, Irjen Pol Djoko Purwanto bersama Wagub Umi Rohmi mengecek peralatan tim pananggulangan bencana di antaranya BPBD, Pemadam Kebakaran, Basarnas dan unsur TNI-POLRI, unsur PMI, semuanya cukup lengkap.

Dikatakan Umi Rohmi sapaan akrab Wagub, bencana tidak bisa diprediksi sehingga tidak ada kata lain selain mempersiapkan semuanya.

“Inilah kenapa apel pasukan penanggulangan bencana ini dilakukan,” tuturnya singkat.

Ditambahkan, seperti yang disampaikan Kapolda dalam penanggulangan bencana, semua pihak harus koordinasi, bekerjasama dan berkalaborasi sebagai salah satu kuncinya.

Umi Rohmi mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan untuk keselamatan bersama. 

Mengingat di tengah kondisi cuaca menurut BMKG yang terus signifikan naik selama bulan Oktober, dan November mendatang.

Sementara itu, Kapolda NTB Irjen Pol, Djoko Purwanto menyampaikan rasa bangga dengan persiapan yang cukup lengkap baik dari segi fasilitas dan peralatan yang memadai.

BACA JUGA: Scoot Airline Buka Penerbangan Langsung Lombok-Singapura

“Ini adalah bentuk kesiapan kita dalam menghadapi situasi bencana,” bebernya. ***

Eco Solution Lombok yang bekerjasama dengan Pemprov NTB mendukung pengembangan energi terbarukan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB menyatakan kesiapannya menjalin kerjasama dengan perusahaan asal Swedia, yaitu PT. Eco Solution Lombok (ESL), yang segera melakukan berbagai pembangunan proyek di Tanjung Ringgit, Kecamatan. Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah saat menghadiri acara Soft Launching Pembangunan PT. ESL di Tanjung Ringgit, PT. ESL akan memulai rangkaian panjang dari proyek pembangunannya yang concern terhadap energi terbarukan dan pembangunan rendah karbon. 

BACA JUGA: Scoot Airline Buka Penerbangan Langsung Lombok-Singapura

“Kita baru memulai kerjasama, ini satu sinyal yang bagus pemerintah Swedia memulai soft launching untuk pembangunan di Tanjung Ringgit. Mereka concern pada energi terbarukan,” katanya di Pendopo Tengah Gubernur, Kamis (20/10/22).

Gubernur berharap kerjasama NTB dengan pemerintah dan perusahaan asal Swedia tersebut dapat berjalan dengan baik.

“Ini merupakan sebuah awal, karena perjalanan panjang selalu dimulai dari langkah pertama. Semoga kerjasama dengan kami (NTB) ini akan terus berlanjut kedepannya. Dan semoga anda menikmati setiap momen kunjungan di Lombok,” tambahnya.

Sementara itu, Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Marina Berg pun menyampaikan,  pihaknya sangatlah terkesan dengan progres pembangunan dan pengembangan energi terbarukan di NTB. 

“Terima kasih banyak. Kami sangat terkesan dengan progres pembangunan sektor energi di NTB. Dan saya sangat bangga bahwa pemerintah dan perusahaan Swedia ada disini untuk berkolaborasi. Mereka disini untuk mendukung dan membantu NTB dalam pengembangan Energi Terbarukan,” ujar Marina Berg.

Untuk diketahui, Pemerintah Swedia dan Indonesia juga tergabung dalam sebuah kerjasama yang bernama Sweden-Indonesia Sustainability Partnership (SIS). 

BACA JUGA: Roadshow Industrialisasi di Kabupaten Dompu

Turut hadir mendampingi Gubernur pada acara tersebut, yaitu Asisten II Setda Provinsi NTB dan beberapa Kepala OPD lingkup Pemprov NTB. ***

Dalam Evaluasi Program JKN II, jajaran Dinas Kesehatan atau Dikes KLU memaparkan kondisi Jaminan Kesehatan Nasional di KLU

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membayar kapitasi dan non kapitasi Pukesmas, dan pembayaran klaim non kapitasi rumah sakit, jumlah pendapatan yang diterima oleh Puskesmas dan Rumah Sakit sebagai BLUD, rata-rata sebesar 20 – 25 Milyar per tahun.

Itu sesuai ketentuan pasal 75 dan pasal 76, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Hal itu dikatakan Kasi Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara, Hj Haryani,S.SI pada acara pertemuan evaluasi JKN Tahap II di Aula Dinak Kesehatan, Kamis (20/10/22). 

BACA JUGA: Ulama Jangan Jauhi Politik, Ini Harapan Bang Zul

Jumlah yang dibayarkan BPJS ini, menurut Hj Haryani, digunakan untuk membayar jasa pelayanan dan membiayai operasional Puskesmas dan rumah Sakit. Hal tersebut berdampak terhadap berkurangnya beban APBD untuk membiayai seluruh operasional Puskesmas dan Rumah Sakit.

Ia juga menyebutkan pada tahun 2021, dari 252.949 penduduk Lombok Utara hanya 174.129 jiwa yang sudah memiliki Jaminan Kesehatan Nasional yaitu sekitar 68,24 persen. “Hal ini disebabkan adanya penonaktifan kepesertaan JKN KIS oleh Pemerintah Pusat yang dikarenakan data kependudukan yang tidak valid,” kata Hj Haryani 

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara, dr H Abdul Kadir dalam pemaparannya mengatakan, Pemerintah Daerah membuat kebijakan memberlakukan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera).

“Ini dipertuntukkan bagi masyarakat miskin yang sedang sakit dengan membayarkan klaim biaya perawatan,” katanya.

Tahun 2022 Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menjadikan Kabupaten Lombok Utara Universal Health Coverage (UHC), dengan menanggung seluruh masyarakat miskin yang belum memiliki Jaminan Kesehatan menjadi peserta BPJS Kesehatan, yang dilaunching pada tanggal 3 Februari 2022 oleh Bupati Lombok Utara.

Pada masa transisi bulan Januari 2022 saat itu, lanjut dr Kadir, masih diberlakukannya rekomendasi KKS bagi masyarakat yang kepesertaan JKN nya belum aktif.

Serta masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan yang sedang dalam keadaan sakit.

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan pertemuan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Tingkat Kabupaten pasca launching UHC tahun 2022.

“Indikator keluaran, terlaksananya kegiatan pertemuan evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Tingkat Kabupaten Semester II Tahun 2022, yang kita laksanakan hari ini Kamis (20/10),” kata dr Kadir.

BACA JUGA: Dinas Kesehatan KLU Turunkan Tim Penanganan Kesehatan

Pertemuan evaluasi program JKN Tahap II itu melibatkan seluruh Kepala Puskemas di wilayah Kabupaten Lombok Utara.***