Pemprov NTB Siap Bekerjasama dengan PT. Eco Solution Lombok
Eco Solution Lombok yang bekerjasama dengan Pemprov NTB mendukung pengembangan energi terbarukan
MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB menyatakan kesiapannya menjalin kerjasama dengan perusahaan asal Swedia, yaitu PT. Eco Solution Lombok (ESL), yang segera melakukan berbagai pembangunan proyek di Tanjung Ringgit, Kecamatan. Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.
Gubernur NTB, Zulkieflimansyah saat menghadiri acara Soft Launching Pembangunan PT. ESL di Tanjung Ringgit, PT. ESL akan memulai rangkaian panjang dari proyek pembangunannya yang concern terhadap energi terbarukan dan pembangunan rendah karbon.
Gubernur NTB dan Duta Besar Swedia untuk Indonesia
“Kita baru memulai kerjasama, ini satu sinyal yang bagus pemerintah Swedia memulai soft launching untuk pembangunan di Tanjung Ringgit. Mereka concern pada energi terbarukan,” katanya di Pendopo Tengah Gubernur, Kamis (20/10/22).
Gubernur berharap kerjasama NTB dengan pemerintah dan perusahaan asal Swedia tersebut dapat berjalan dengan baik.
“Ini merupakan sebuah awal, karena perjalanan panjang selalu dimulai dari langkah pertama. Semoga kerjasama dengan kami (NTB) ini akan terus berlanjut kedepannya. Dan semoga anda menikmati setiap momen kunjungan di Lombok,” tambahnya.
Sementara itu, Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Marina Berg pun menyampaikan, pihaknya sangatlah terkesan dengan progres pembangunan dan pengembangan energi terbarukan di NTB.
“Terima kasih banyak. Kami sangat terkesan dengan progres pembangunan sektor energi di NTB. Dan saya sangat bangga bahwa pemerintah dan perusahaan Swedia ada disini untuk berkolaborasi. Mereka disini untuk mendukung dan membantu NTB dalam pengembangan Energi Terbarukan,” ujar Marina Berg.
Untuk diketahui, Pemerintah Swedia dan Indonesia juga tergabung dalam sebuah kerjasama yang bernama Sweden-Indonesia Sustainability Partnership (SIS).
Turut hadir mendampingi Gubernur pada acara tersebut, yaitu Asisten II Setda Provinsi NTB dan beberapa Kepala OPD lingkup Pemprov NTB. ***
Dikes KLU Evaluasi Program JKN II Th 2022
DalamEvaluasi Program JKN II, jajaran Dinas Kesehatan atau Dikes KLU memaparkan kondisi Jaminan Kesehatan Nasional di KLU
TANJUNG.lombokjournal.com ~ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membayar kapitasi dan non kapitasi Pukesmas, dan pembayaran klaim non kapitasi rumah sakit, jumlah pendapatan yang diterima oleh Puskesmas dan Rumah Sakit sebagai BLUD, rata-rata sebesar 20 – 25 Milyar per tahun.
Itu sesuai ketentuan pasal 75 dan pasal 76, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Kadis Kesehatan klu, dr Abdul Kadir
Hal itu dikatakan Kasi Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara, Hj Haryani,S.SI pada acara pertemuan evaluasi JKN Tahap II di Aula Dinak Kesehatan, Kamis (20/10/22).
Jumlah yang dibayarkan BPJS ini, menurut Hj Haryani, digunakan untuk membayar jasa pelayanan dan membiayai operasional Puskesmas dan rumah Sakit. Hal tersebut berdampak terhadap berkurangnya beban APBD untuk membiayai seluruh operasional Puskesmas dan Rumah Sakit.
Ia juga menyebutkan pada tahun 2021, dari 252.949 penduduk Lombok Utara hanya 174.129 jiwa yang sudah memiliki Jaminan Kesehatan Nasional yaitu sekitar 68,24 persen. “Hal ini disebabkan adanya penonaktifan kepesertaan JKN KIS oleh Pemerintah Pusat yang dikarenakan data kependudukan yang tidak valid,” kata Hj Haryani
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara, dr H Abdul Kadir dalam pemaparannya mengatakan, Pemerintah Daerah membuat kebijakan memberlakukan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera).
“Ini dipertuntukkan bagi masyarakat miskin yang sedang sakit dengan membayarkan klaim biaya perawatan,” katanya.
Tahun 2022 Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menjadikan Kabupaten Lombok Utara Universal Health Coverage (UHC), dengan menanggung seluruh masyarakat miskin yang belum memiliki Jaminan Kesehatan menjadi peserta BPJS Kesehatan, yang dilaunching pada tanggal 3 Februari 2022 oleh Bupati Lombok Utara.
Pada masa transisi bulan Januari 2022 saat itu, lanjut dr Kadir, masih diberlakukannya rekomendasi KKS bagi masyarakat yang kepesertaan JKN nya belum aktif.
Serta masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan yang sedang dalam keadaan sakit.
Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan pertemuan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Tingkat Kabupaten pasca launching UHC tahun 2022.
“Indikator keluaran, terlaksananya kegiatan pertemuan evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Tingkat Kabupaten Semester II Tahun 2022, yang kita laksanakan hari ini Kamis (20/10),” kata dr Kadir.
Pertemuan evaluasi program JKN Tahap II itu melibatkan seluruh Kepala Puskemas di wilayah Kabupaten Lombok Utara.***
Pesona Budaya Pengadangan V, Diakhiri Ritual Betetulak
Dalam pesona budaya Pengadangan, ribuan masyarakat menampilkan parade 5000 dulang
LOTIM.lombokjournal.com ~ Pesona Budaya Pengadangan V usai digelar setelah empat belas hari, diakhiri ritual budaya Betetulak.
Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah, SE, Msc bersama ribuan masyarakat menyaksikan parade 5000 dulang dan mengarak bendera merah putih sepanjang 250 meter.
“Semoga dapat terus dilestarikan dan menjadi warisan bagi generasi muda khususnya Desa Pengadangan,” ujar Gubernur.
Gubernur juga berpesan, selain merawat tradisi yang ada juga agar generasi muda melihat dunia dengan belajar keluar negeri.
Hal ini agar dapat menjadi bekal dalam membangun desa dan daerah dengan warisan budaya yang mulia.
Sementara itu, Wakil Bupati Lotim, H Rumaksi menjelaskan prosesi Betetulak, selain menjadi sarana tolak bala juga terdapat ritual penobatan atau pengukuhan kyai atau tokoh agama.
Hal ini dikatakannya menjadi event spesial yang hanya ada di Desa Pengadangan. Dalam ritualnya, para tokoh adat berpakaian hitam dipertemukan dengan para tokoh agama berpakaian putih dalam upacara adat. Prosesi diakhiri dengan doa bersama.
Rumaksi berharap event tahunan kelima ini bisa menjadi calender event daerah maupun internasional.
Festival Pesona Budaya Pengadangan yang menarik perhatian wisatawanmancabegara diakhiri seluruh masyarakat menyantap hidangan dulang di lokasi acara.
Hadir pula, Ketua TP PKK, Hj Niken Zulkieflimansyah dan para kepala OPD Pemprov NTB dan Kabupaten Lotim. ***
Tim Ekspedisi Mistis Terus Akan Lakukan Penelusuran
Tim Ekspedisi Mistis PDIP NTB dan Mi6 akan dokumentasikan dan bukukan semua hasil Penelusuran Kebudayaan dan Petilasan Leluhur Akhir tahun 2023.
MATARAM.lombokjournal.com ~ Peninggalan cipta karya leluhur yang terserak itu harus bisa dipastikan keberadaannya, berdasarkan bukti-bukti peninggalan benda-benda bersejarah tersebut.
Karena itu Tim Ekspedisi Mistis PDIP NTB dan Mi6 tak akan berhenti atau stagnan melakukan penelusuran terhadap kebudayaan dan Petilasan Leluhur Suku Bangsa Sasak, yang sering diwacanakan dalam bentuk Folklore.
“Tim Ekspedisi Mistis PDIP NTB dan Mi6 saat ini sedang mendalami beberapa informasi rahasia terkait Petilasan Kebudayaan Leluhur Sasak yang ‘sensitif’,” kata Ketua Tim Ekspedisi Mistis, H Ruslan Turmuzi melalui siaran pers, Rabu (19/19/22).
Lelaki Politisi PDIP NTB yang juga Ketua Fraksi di DPRD NTB yang akrab disapa RT mengatakan, hal itu sesuai arahan Dewan Pembina Tim Ekspedisi Mistis yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan NTB yaitu H Rachmat Hidayat.
Meski dengan keterbatasan resources dan SDM yang dimiliki Tim Ekspedisi Mistis agar tidak menyurutkan kerja penelusuran dan menggali informasi sejarah masa lalu. Terkait Patriotisme para Leluhur yang kerap disimbolkan dan diperdengarkan dalam bentuk cerita rakyat dengan beragam kisah tersebut.
“Sebagai wakil rakyat, saya kerap menerima informasi terkait Heroisme leluhur Sasak tempo dulu dalam membela dan mempertahankan kebudayaannya dalam menghadapi ekspansi pihak lain. Kisah-kisah patriotik seperti ini perlu ditelusuri kembali agar tidak terlupakan,” ucap RT.
Ia mengatakan, dalam perspektif historis dan moral, munculnya beragam cerita rakyat yang mengisahkan kehebatan pengetahuan dan ilmu kanuragan Leluhur Sasak membuktikan, kebudayaan suku bangsa Sasak berkembang maju melampaui zamannya.
Hal itu dibuktikan dengan adanya upaya suku ataupun bangsa lain yg ingin menimba ilmu ataupun bekerjasama, misal dlm menyebarkan syiar agama maupun yang melakukan upaya penaklukan.
“Jadi wajar, jika muncul folklore -folklore yang menggambarkan semangat patriotisme leluhur Sasak dlm melawan ekspansi, misalnya. Pahlawan-pahlawan ‘Kecil’ yg digambarkan lewat cerita rakyat tsb sesungguhnya mencerminkan kekuatan perlawanan leluhur dlm menjaga marwah dan martabat,” kata RT.
Sementara itu Sekretaris Tim Ekspedisi Mistis, Ahmad Amrullah menambahkan hampir 6 bulan Tim Ekspedisi Mistis bergerak melakukan hunting penelusuran sejarah leluhur, telah memberikan Perspektif sosiologis maupun kultural di balik kisah folklore yang tergali maupun bukti artefak yg ditemukan.
“Setidaknya dari hasil penelusuran Tim Ekspedisi Mistis, ada second opini termasuk hal-hal yang tidak pernah terungkap ke publik,” kata Ahmad Amrullah
Lebih jauh Amrullah mengatakan, saat ini Tim Ekspedisi Mistis sedang mencari penulis yang handal yang bisa mendokumentasikan dan menarasikan secara apik semua bukti bukti penelusuran Tim Ekspedisi Mistis dalam bentuk Buku Saku Sejarah dan Kebudayaan Leluhur Sasak
“Pentingnya membukukan hasil penelusuran Tim Ekspedisi Mistis PDIP NTB dan Mi6 agar ada bukti otentik untuk menambah referensi buku sejarah terkait Sejarah dan kebudayaan Leluhur Sasak,” tukas Amrullah.
Terpisah, Direktur Mi6 , Bambang Mei Finarwanto mengatakan, hingga saat ini Tim Ekspedisi Mistis telah melakukan 12 kali penelusuran terhadap petilasan maupun cerita rakyat di Lombok.
Untuk itu ditargetkan hingga akhir tahun 2023 nanti, Tim Ekspedisi Mistis bisa melakukan penelusuran 40 sampai dengan 50 petilasan maupun folklore yang perlu diuji kebenaran kisahnya
“Akhir tahun 2023, semua hasil penelusuran Tim Ekspedisi Mistis akan dibukukan secara lengkap dan faktual, baik secara manual maupun digital untuk menambah referensi publik,” imbuh Bambang Mei F alias Didu.***
Sekda NTB Apresiasi Penerapan Program “Paman Kami”
Para pelaku UMKM, kata Sekda NTB, harus memanfaatkan workshop ini untuk memahami ekses dari relasi siber
MATARAM.lombokjournal.com ~ Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi mengapresiasi penerapan Program Penilaian Mandiri Keamanan Siber Informasi (Paman Kami) terobosan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bagi para pelaku usaha yang berada dalam binaan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB.
Hal tersebut disampaikan Sekda saat menghadiri workshop Pembinaan Kapasitas Kematangan Keamanan Siber Sektor Keuangan, Perdagangan dan Pariwisata di Hotel Santika Mataram, Rabu (19/10/22).
“Apresiasi luar biasa dari Pemerintah Provinsi kepada BSSN dan Kadiskop & UMKM NTB untuk difasilitasi dan dikawal. Terima kasih atas kegiatan inisiasi yang telah diberikan seperti ini, sehinga kami berharap pelaku UMKM kami memiliki kemampuan beradaptasi mengikuti dinamika pola kehidupan dan pola siber, serta mampu secara dini mendeteksi ekses-ekses yang merugikan UMKM,” ujar Sekda.
Sekda berpesan kepada para peserta workshop, agar benar-benar memanfaatkan kegiatan tersebut guna mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan mengenai keamanan siber bagi pelaku UMKM.
“Untuk teman-teman UMKM, manfaatkanlah kesempatan yang sangat baik ini untuk menambah informasi, ilmu dan pengetahuan. Tentu sangat bermanfaat bagaimana melakukan relasi-relasi bisnis dengan memahami ekses dari relasi siber sehingga diharapkan untuk tidak merugikan teman-teman UMKM sendiri,” pesannya.
Sementara itu, Mayor Jenderal TNI (Mar) Markos, S.E selaku Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN menyampaikan, keamanan siber pada ekonomi digital dapat terealisasi dengan baik jika ada partisipasi dan kerjasama dari seluruh pihak terkait.
“Untuk menghindari serangan siber sejak dini bagi para pelaku UMKM, maka diperlukan pemahaman pentingnya keamanan siber informasi bagi para pelaku UMKM. Keamanan siber pada ekonomi digital perlu partisipasi dan kerjasama semua pihak. Semoga kegiatan ini dapat menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran pentingnya keamanan informasi dan keamanan siber bagi para peserta sekalian,” kata Mayjen Markos.
Sebagai informasi, untuk melindungi keamanan siber sektor UKM dalam transformasi digital Indonesia, BSSN menyusun alat pengukuran pengelolaan keamanan sibersebagai penunjang pembangunan kapasitas keamanan siber UKM. Alat pengukuran pengelolaan keamanan siber yang diperuntukan bagi UKM itu bernama Penilaian Mandiri Keamanan Informasi (Paman Kami).
Program ini merupakan kerja sama antara BSSN dengan Kementerian Koperasi dan UKM.***
Ulama Jangan Jauhi Politik, Ini Harapan Bang Zul
Sebagai orang-orang baik, maka ulama diharapkan Bang Zul memberi kontribusi positif terhadap kehidupan politik
DOMPU.lombokjournal.com ~ Para Ulama diharapkan agar tidak menjauhi politik, sebaliknya sebagai orang-orang baik seharusnya bisa terjun memberikan kontribusi yang positif terhadap politik di negeri ini.
Hal tersebut disampaikan Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, saat audiensi bersama Tokoh Masyarakat Desa O’o, Dompu Timur, Selasa (18/10/22).
“Jangan alergi dengan politik, karena kalau orang-orang baik jauh dari politik maka kekuasaan akan berada di tangan orang jahat,” tutur Bang Zul.
Ia menambahkan, dengan memiliki kekuasaan, seorang pemimpin bisa menentukan nasib orang banyak juga menolong orang miskin dan orang yang lemah dengan kekuasaan yang ada.
Sementara itu, Mantan Ketua Adat Donggo, Dompu, Haidir menyampaikan, seiring dengan meningkatnya Dakwah Islam, kemajuan dari pembinaan moral masyarakat Dompu sangat baik.
“Cara pandang kami terhadap negara dan politik itu sudah banyak berubah dan kami juga sekarang banyak terlibat untuk membina bersama umat berjuang untuk mempertahankan negeri,” ucap Haidir.
Di sisi lain, mayoritas penduduk Kabupaten Dompu adalah petani. Masyarakat berharap pemerintah setempat dapat mengantisipasi dan menetapkan harga pupuk yang pasti untuk para tani.
Tahun kemarin pupuk non-subsidi dapat dibeli dengan harga Rp 450.000 per sak, tetapi sekarang naik hingga Rp 600.000 per sak.
Wakil Bupati Dompu, H. Syahrul Parsan, ST., menjelaskan bahwa, untuk stok pupuk para petani sebenarnya sudah cukup, tetapi adanya penjarahan menyebabkan pupuk tidak terdistribusi dengan maksimal.
“Para distributor pupuk sudah berjanji, bagi pengecer yang bermain-main akan langsung kami cabut izinnya,” pungkas Syahrul.***
Roadshow Industrialisasi di Kabupaten Dompu
Saat melakukan roadshow industrialisasi di Dompu, Gubernur NTB mengatakan, suatu daerah mencicipi kesejahteraan dari pembangunan karena industrialisasi
DOMPU.lombokjournal.com ~Industrialisasi merupakan salah satu program unggulan Gubernur NTB saat ini, tujuannya meningkatkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi dengan sektor industri sebagai leading sector-nya.
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyampaikan, tidak mungkin suatu negara maupun suatu daerah mencicipi kesejahteraan dari pembangunan tanpa adanya industrialisasi.
Hal tersebut disampaikan Bang Zul, sapaannya, ketika menjadi narasumber pada kegiatan Road Show dan Talk Show dalam gelaran “Sinergitas Pengembangan SDM Industri dalam mendukung Industri Prioritas di Kabupaten Dompu” yang diselenggarakan di halaman Kantor Bupati Dompu, Selasa (18/10/22).
“Industrialisasi adalah keberanian daerah kita, berani untuk mengolah bahan baku yang ada sehingga nilai tambahnya menjadi lebih tinggi dan hasilnya lebih baik untuk kemakmuran bersama,” tutur Bang Zul.
Perlu diketahui, mata pencaharian masyarakat Kabupaten Dompu di dominasi oleh 3 faktor yakni, bidang peternakan, pertanian, dan perikanan yang memberikan kontribusi PDRB sebesar 80 persen.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Dompu, H. Kader Jaelani mengatakan, jika hal tersebut dimanfaatkan dengan tepat, maka peluang bagi pelaku usaha baru sangat luas sehingga dapat menekan angka pengangguran.
Dijelaskan, disamping pemanfaatan lembaga ekonomi sebagai penentu harga komoditi, juga dapat memberikan peluang kepada petani untuk memperbaiki sistem budidaya dan peningkatan kemampuan pengelola hasil produksi.
Sehingga, harapan ke depan petani bisa memperoleh keuntungan yang layak.
Saat ini, Pemda Dompu juga terus mengupayakan bimbingan terhadap masyarakat petani agar tidak hanya menjual produknya, tapi juga memunculkan usaha-usaha kecil yang nantinya akan didorong oleh Bank Indonesia sehingga bisa lebih meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Kita tidak perlu membicarakan industrialisasi yang besar, cukup yang kecil tapi dampak luar biasanya bisa menyerap tenaga kerja yang cukup,” kata Bang Zul. ***
Kisruh Kapal Cepat Dengan Koperasi Karya Bahari di Gili
Adanya kisruh antara pihak Kapal Cepat yang menuju tiga Gili dengan anggota Koperasi Karya Bahari belum ada titik temu
Penulis: Jaharudin, Wartawan
GILI.lombokjournal.com ~ Bermula dari pelaku kapal cepat rute Bali-Gili melaporkan bahwa Minggu (19/06/22) ada upaya pengadangan di Gili terhadap kapal cepat atau fast boat yang mengangkut wisatawan.
Isu yang berkembang saat itu tentang adanya peristiwa pengadangan dilakukan oleh sejumlah Anggota Koperasi Karya Bahari (KKB), yang katanya Fast Boat diarahkan ke Pelabuhan Bangsal sebagai pusat bongkar muat.
Selanjutnya KKB yang akan angkut penumpang dengat Boat KKB ke tiga Gili.
“Ini akan jadi berita dunia Pak, pariwisata Lombok akan hancur apabila terjadi ego seperti ini,” tegas pelaku kapal cepat yang enggan disebutkan nama ini.
Menyikapi isu ini, Ketua KKB Sabarudin, membantah telah melakukan pengadangan.
Ditegaskannya bahwa, Fast Boat tetap boleh turunkan penumpang di Gili, dan ia pun berkilah. “Tdk bener kita cuman mau angkut penumpang yg sdh ada di gili untuk ke bangsa setelah di bangsal terserah mau ke mana,” kata Sabaruddin..
Melalui konfirmasi melalui WA atau WharsApp Sabaruddin juga menegaskan, Fast Boat boleh menurunkan penumpang, dan masalah kapal kami tidak boleh mencegah, karna itu wewenang Sahbandar. Itu penegassan Sabarudin.
Hari demi hari, kisruh antara kedua belah pihak – antara pihak kapal cepat dan pihak Koperasi Karya Bahari – tak menuai penyelesaian yang berarti. Sementara pihak Pemda Kabupaten Lombok Utara sudah berupaya menengahi, tepat hari Senin (04/07/22), dilakukan “Konferensi Pers” yang dilaksanakan di Aula pertemuan Setda KLU.
Pada sesi diskusi, kedua belah pihak masing masing membacakan sikap yang memuat beberapa item, pernyataan untuk menjalin kerja sama (bisnis to bisnis).
“Sepakat secara lisan disampaikan tidak akan mengulangi peristiwa tanggal 19 Juni 2022”.
Pernyataan itu disaksikan oleh Bupati Lombok Utara, H Djohan Syamsu,SH, Asisten II Rusdi,ST, Polres Lombok Utara, melalui Waka polres, Kompol Samnurdin, SH, anggota anggota masing masing dan segenap awak media.
Kompol Samnurdin mwngatakan, “untuk sementara pihaknya menempatkan personel di beberapa titik pengangkutan penumpang, untuk menjaga keamanan serta mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan.”
Sementara Kepala UPP Kelas II Sahbandar Pemenang, Heru Supriadi mengaku, pihaknya tidak tahu menahu ada perjanjian yang dibuat pihak Koperasi Karya Bahari dengan pihak penyedia kapal cepat.
Sedangkan dalam aturan secara umum dermaga Gili merupakan kolam dari Pelabuhan Pemenang, sehingga aturannya pun sama. Yaitu semua penyedia jasa diperbolehkan melakukan bongkar muat selama sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Terkait masalah penolakan kemarin sampai saat ini, tidak ada regulasi larangan untuk bongkar muat di kawasan Gili. Dari kami tidak mengetahui adanya perjanjian dari pihak koperasi dengan pengusaha kapal,” tegasnya Heru.
Heru mengaku menyesalkan adanya penghadangan itu. Mestinya jika memang belum ada kesepakatan, tidak perlu ada kesan pemaksaan. “KKB ini kan bukan regulator, bukan petugas. Kapasitas apa mereka untuk melarang,” sesalnya.
Adanya dermaga di Gili itu tujuannya untuk mempermudah wisatawan yang berkunjung. Dengan begitu maka kapal tentu bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. “Nah sekarang sudah dipermudah kenapa harus dipersulit,” jelasnya.
Penulis mengamati, apa yang disampaikan kedua belah pihak dalam forum tak ada kepastian hukum. Kedua belah pihak hanya sebatas berkeinginan dan bukan merupakan kesepakatan tertulis yang di tanda tangani kedua belah pihak yang bertikai.
Diprediksi masalah tersebut akan berlarut dan menjadi preseden buruk terhadap citra pariwisata khusunya di tiga Gili, (Terawangan,Meno dan Air).
Singkatnya, Bupati Lombok Utara menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor : 043/447/…. Tertanggal 06 Oktober 2022 yang di tujukan:
Kpd, Yth UPP Kelas II Pamenang.
Isi Surat Edaran :
Guna mendukung pelayanan wisatawan dan optimalisasi penerimaan daerah melalui retribusi PAD sektor pariwisata, khususnya yang berasal dari destinasi 3 (tiga) Gili, bersama ini disampaikan rekomendasi sebagai berikut:
Proses bongkar/penurunan penumpang kapal cepat dari Bali dilakukan di Dermaga 3 (tiga) Gili;
Untuk proses pemberangkatan seluruh kapal cepat rute Bangsal – Padangbai diberangkatkan dari Pelabuhan Bangsal:
Penumpang yang berasal dari 3 (tiga) Gili diangkut oleh armada pelayaran rakyat yang diselenggarakan oleh Koperasi Karya Bahari.
Melalui pola tersebut diharapkan terwujudnya keadilan antar pelaku transportasi, dan sinergitas/kerjasama antara Pemerintah Daerah (Dinas terkait) dengan koperasi angkutan lokal dalam penarikan retribusi PAD yang lebih efektif, dengan tetap menjaga kenyamanan dan keselamatan penumpang. Uji coba pelaksanaan pola tersebut sekiranya dapat dilaksanakan pada minggu ke 2 (dua) bulan oktober 2022.
Atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.
Ttd
Bupati Lombok Utara Djohan Samsu,SH
Kaitan dengan surat edaran (SE) Bupati Lombok Utara yang berisikan tiga (3) Poin, satu di antaranya yaitu Poin ke tiga (3) belum bisa di terima oleh para pelaku pariwisata di tiga Gili.
Mereka para pengusaha properti yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu merasa prihatin, jika para wisatawan atau penumpang yang berasal dari 3 (tiga) Gili diangkut oleh armada pelayaran rakyat yang diselenggarakan oleh Koperasi Karya Bahari.
Bayangkan saja kalau mereka bawa barang banyak dan pasti resikonya pun banyak baik kos, tenaga dan waktu.
Pertanyaan penulis :
– Dimana Kenyamanan Berwisata ..?
– Apa Menjamin Keamanan penyebrangan dengan kondisi alam seperti ini ..?
– Apa iya kita harus mengorbankan pajak hotel yang lebih besar retribusinya terhadap daerah daripada mementingkan pungutan retribusi yang hanya 10 ribu rupiah.
Kalau terus di pertahankan mekanisme seperti ini maka jangan heran 6 bulan ke depan kawasan Gili Tramena ini akan menjadi sepi dari pengunjung.
Jangan hanya karena masalah sistem yang keliru, kawan kawan travel agen saat ini mulai berbenah untuk memperbaiki kawasan Nusa Penida dan Lembongan dan tidak menutup kemungkinan juga Labuan Bajo jauh lebih indah di bandingkan dengan 3 Gili yang kita miliki.
Mereka bisa traveling dengan keindahan panorama bawah laut yang lebih exotic.
Tidak heran kalau mereka melakukan Petisi untuk meninjau kembali Surat Edaran (SE) yang sudah dikeluarkan Bupati Lombok Utara untuk direvisi.***
Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di NTB Digelar
Pentingnya apel kesiapsiagaan material dan personil yang dapat sesegera mungkin digerakkan bila terjadi bencana alam
MATARAM.lombokjournal.com ~ Apel gelar kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam di wilayah NTB Tahun 2022 digelar di lapangan Sangkareang Mataram, Senin (17/10/22).
Sekertaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi, hadir dalam apel guna menyiapkan kesiapsiagaan penanganan berbagai potensi bencana hidrometeorologi di awal musim hujan tahun 2022 di wilayah Provinsi NTB.
Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin dan kelembapan.
Bentuk bencana hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas.
Kolonel Inf Sudarwo Aris Nurcahyo, Danrem 162/Wira Bhakti, selaku Komandan Upacara menekankan, pentingnya menyiapkan material dan personil, yang dapat sesegera mungkin digerakkan bila suatu saat terjadi bencana alam di Wilayah Provinsi NTB.
Komandan Upacara menegaskan, apel dilaksanakan untuk mengecek kesiapsiagaan personil, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan membantu penanganan bencana alam dengan cepat dan tepat sasaran yang dituju.
“Saya tekankan, kegiatan pagi ini agar benar benar di manfaatkan untuk menyiapkan material dan personil, yang dapat sesegera mungkin digerakkan bila suatu saat terjadi bencana alam,” tuturnya.
Danrem 162/Wira Bhakti berharap kepada seluruh personil agar selalu memahami tugasnya, sehingga nantinya masyarakat yang terdampak bencana alam segera mendapatkan bantuan.
“Laksanakan tugas ini dengan penuh semangat dan rasa tanggung jawab. Ingat kita tidak hanya menjalankan tugas semata, ini juga merupakan pengabdian serta misi kemanusiaankepada masyarakat NTB,” pesannya.
Dalam kesempatan tersebut, turut mengikuti apel di antaranya berbagai unsur Satgas Kebencanaan Provinsi NTB, BPBD, juga dari kalangan TNI/Polri, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Basarnas, Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran, dan berbagai stakeholder terkait lainnya. ***
Bupati dan Wabup Lombok Utara Kunjungi Korban Tanah Longsor
Bupati Djohan mengatakan, untuk mengurangi resiko tanah longsor, Pemerintah akan melakukan penanaman pohon di lereng gunung
TANJUNG.lombokjournal.com ~ Masyarakat yang terdampak longsor dan banjir di Dusun Setangi Desa Malaka, Lombok Utara, dikunjungi Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH bersama Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R, ST, M.Eng, Senin (17/10/22).
Hadir dalam kunjungan itu, Kalaksa BPBD Provinsi NTB Ruslan Abdul Gani S. Ag, Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB Dra. T. Wismaningsih Drajadiah, Kadis Sosial PPPA KLU Faturrahman S. ST, Kades Malaka H. Akmaludin Ikhwan, S. Ap, MM.
Di hadapan warga Dusun Setangi Bupati Djohan mengatakan, warga diharapkan mengambil pelajaran dari musibah bencana alam akibat utamanya longsornya tanah perbukitan.
Untuk mengatasi agar tidak terjadi banjir maupun tanah longsor rutin tiap tahun, Pemerintah akan melakukan penanaman pohon di lereng gunung.
“Harapan pohon yang ditanam nantinya dapat kita rawat dan perihara bersama-sama,” ucapnya.
Bupati Djohan juga berharap, masyarakat yang terdampak dari tanah longsor dan banjir untuk selalu sabar menghadapi ujian tersebut.
“Tetap bersabar dan ikhtiar, dan jangan khawatir kami selaku Pemerintah Daerah bersama dengan Pemprov untuk mencari solusi masalah ini bagaimana kedepannya pembangunan infrastruktur untuk mengatasi masalah longsor,” ucapnya.
Sebanyak 1.088 jiwa terdampak
Kalaksa BPBD Provinsi NTB Ruslan Abdul Gani melaporkan, berdasarkan data BPBD NTB jumlah warga yang terdampak akibat banjir dan longsor yang terjadi di Dusun Setangi, Nipah dan Malimbu, Desa Menggala Pengempus Sari dan Bentek Pemenang Barat (Telaga Wareng) di Kabupaten Lombok Utara, sebanyak 353 KK atau 1.088 jiwa.
Rinciannya Dusun Malimbu 153 KK atau 478 jiwa dengan satu unit rumah terendam, Dusun Setangi 93 KK atau 281 jiwa dengan enam unit rumah terendam, Dusun Nipah 105 KK atau 321 jiwa, Dusun Telaga Wareng 2 KK atau 8 jiwa dengan dua unit rumah terendam.
“Selain itu dampak lainnya terdapat tujuh titik jalur utamaPemenang-Senggigi terkikis longsor sehingga masih rawan untuk dilalui oleh kendaraan,” ujarnya.
