MATARAM.lombokjournal.com ~ UMKM terus menjadi perhatian Bank Indonesia (BI) dalam berkontribusi demi pengembangan ekonomi masyarakat di daerah, salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi mengatakan bahwa UMKM termasuk salah satu tulang punggung perekonomian daerah.

“Apabila kita dorong UMKM naik kelas, dan semakin profesional, maka tentunya akses keuangan, inkuisi juga menjadi faktor penting,” kata Rosmaya saat membuka kegiatan Webinar Trasnformasi Bali Nusra bertajuk ”Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Daerah” yang berlangsung secara virtual, Rabu (09/06/2021).

Rosmaya mengungkapkan bahwa BI dalam mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menggunakan instrumen bauran kebijakan BI, di antaranya stabilitas dan pelonggaran kebijakan moniter, relaksasi kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran dan mengembangkan UMKM, ekonomi serta keuangan Syariah, dan pendalaman pasar keuangan, dengan berkoordinasi bersama pemerintah dan institusi lain.

“Upaya pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan berkoordinasi bersama pemerintah dan komite stabilitas sistem keuangan,” jelasnya.

BACA JUGA: NTB Perkuat Fondasi Ekonomi Melalui Industrialisasi

Sementara itu, Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, mengapresiasi sinergitas bersama BI. Kegiatan pengembangan UMKM oleh BI difokuskan pada 3 aspek yaitu; pengendalian inflasi, peningkatan ekspor serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, BI memiliki 3 pilar utama yang menjadi landasan yaitu; penguatan korporatisasi, peningkatan kapasitas dan akses pembiayaan. Dukungan BI terhadap pengembangan UMKM yang dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian.

“Alhamdulillah, bantuan BI NTB yang sangat luar biasa membantu, salah satunya mendesain produk-produk BUMDES kami, sehingga BUMDES mampu menampung produk-produk yang akan menjadi produk UKM kami dan kemudian didistribusikan ke desa-desa,” kata Gubernur.

Selanjutnya Gubernur menjelaskan bahwa Pemda terus hadir di tengah UMKM, salah satunya melalui program yang digagas dengan BI, yaitu Mahadesa. Program ini selain memperkuat infrastruktur perekonomian di desa, juga diharapkan mampu mengangkat berbagai produk IKM/UKM lokal untuk bisa bersaing, tidak hanya menjadi tuan di negerinya sendiri, tetapi juga di pasar nasional dan global.

“Apabila BUMDES dapat menjalankan sistem Mahadesa yang digagas dengan Bank Indonesia maka ekonomi dari desa akan menggeliat sehingga secara makro agregat ini akan punya implikasi yang luar biasa,” ucap Zulkieflimansyah.

Diskominfotikntb

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berupaya menguatkan fondasi perekonomian melalui industrialisasi. Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah menjelaskan, bahwa masyarakat mampu mewujudkan industrialisasi jika diberikan apresiasi dan ruang untuk berekspresi.

Hal tersebut disampaikan Gubernur dalam kegiatan Bank Indonesia Webinar Transformasi Bali Nusa Tenggara bertajuk ”Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Daerah” yang berlangsung secara virtual, Rabu (09/06/2021).

“Hadirnya industrialisasi menjadi solusinya dan memberikan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat, mengurang pengangguran dan mengentaskan kemiskinan,” katanya

Gubernur Zul menjelaskan, terkait perkembangan industrialisasi yang ada di NTB, ruang dan apresiasi yang telah diberikan dapat menghasilkan berbagai produk-produk yang telah dibuat para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM).

“Industrialisasi yang kami maksud saat ini adalah NTB mampu membuat berbagai produk-produk yang sederhana, seperti membuat masker, pabrik pakan, alat pelindung kesehatan, antigen, motor listrik dan lain sebagainya,” paparnya.

Selain itu, konsep industrialisasi di Provinsi NTB bukan hanya pada perubahan kontribusi dari masing-masing sektor ekonomi, tetapi Industrialisasi mampu menghadirkan pendalaman struktur industri.

BACA JUGA: CSGS UI: Masyarakat NTB Relatif Siap Hadapi KEK Mandalika

Ser@diskominfotik

MATARAM.lombokjournal.com —

Peneliti dari Unit Kerja Khusus Center for Strategic and Global Studies (CSGS) Universitas Indonesia (UI), Kurniawati, memaparkan bahwa masyarakat NTB sudah relatif siap menghadapi berkembangnya KEK Mandalika. Hal tersebut berdasarkan penelitian SDM yang dilakukannya bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf) RI di kawasan wisata KEK Mandalika.

“Kita berharap dengan adanya studi ataupun penelitian terkait kesiapan SDM sebagai pendukung pengembangan wisata di KEK Mandalika ini bisa dijadikan rekomendasi bagi perumusan kebijakan Kemenparkeraf RI untuk bisa mendorong pengembangan SDM di destinasi wisata super prioritas KEK Mandalika,” kata Gubernur NTB saat menerima audiensi CSGS (UI), di ruang kerjanya, Rabu (9/6/2021).

“Dari sisi SDM, masyarakat NTB sudah siap mengingat di sini sudah ada SMK jurusan pariwisata, Perguruan Tinggi Pariwisata dan sebagainya. Dari pelaku pariwisata juga sudah menyatakan kesiapannya menghadapi event-event strategis dalam pengembangan patriwisata di NTB,” ujar Kurniawati.

BACA JUGA:

• GPLI Gencarkan NTB Sebagai Pusat Budidaya Lobster Nasional
• Gubernur NTB Akan Siapkan Lahan Tanaman Porang Bagi Investor

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. Yusron Hadi, menambahkan bahwa berbagai program penguatan SDM yang sebelumnya sudah dilaksanakan Pemprov di sejumlah kawasan wisata, termasuk di KEK Mandalika, nantinya akan banyak berkontribusi dalam menghadapi perkembangan pariwisata NTB ke depan. Terlebih dengan akan digelarnya berbagai event internasional seperti, MotoGP tahun 2022 mendatang.

“Studi yang dilakukan UI ini juga bisa memberikan nilai tambah ataupun masukan dan saran untuk dilakukan pembenahan ke depan menjadi lebih baik, khususnya dalam penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata ataupun dampak ikutan yang pasti ditimbulkan oleh berkembanganya suatu industri pariwisata itu sendiri,” ujar Yusron.

Menurutnya, pengembangan wisata KEK Mandalika dengan akan dilaksanakannya MotoGP tidak hanya kesiapan dari sisi infrastruktur tetapi juga yang lebih penting adalah kesiapan SDM agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari perhelatan pariwisata nanti.

diskominfotikntb

MATARAM.lombokjournal.com —

Beberapa waktu yang lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, didampingi oleh Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah, mencanangkan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai pusat budidaya Lobster Nasional, .

Untuk itu, Gabungan Pengusaha Lobster Indonesia (GPLI) hadir untuk menjadi mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan. Demi bersama-sama mendorong terciptanya pembudidayaan lobster yang baik dan lestari di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

“Termasuk budidaya lobster di NTB,” kata Gunawan, usai penandatangan MoU antara Bank NTB Syariah dengan GPLI yang disaksikan Gubernur, di ruang kerjanya, Rabu (9/6/2021) .

GPLI akan membangkitkan gairah masyarakat membudidayakan lobster. Membantu masyarakat, agar mengerti tentang cara budidaya lobster. Supaya tidak dijual atau diekspor.

Menurut Gunawan, lobster yang dimiliki NTB sangat bagus dengan 3 jenis segmentasi lobster. Segmentasi benih atau benur 0 – 5 gram, 5 – 30 gram, dan 30 gram ke atas. 3 jenis segmen inilah yang akan dibudidayakan oleh masyarakat, sebab sudah berbentuk plasma dan dipelihara hingga ukuran 200 – 250 gram.

“Budidayanya selama 6 bulan, kalau sudah mencapai ukuran 200 – 250 gram dapat kita panen,” tandasnya.

NTB merupakan wilayah yang cocok untuk melakukan budidaya lobster. Apalagi alamnya sejuk dan beberapa teluk yang memiliki air laut yang bersih dan bagus untuk pembibitan. Dan yang paling utama, atau awal ditemukannya bibit lobster adalah di NTB.

BACA JUGA:

• Bank NTB Syariah dan GPLI, MoU Sejahterahkan Nelayan Lobster
• Gubernur NTB Akan Siapkan Lahan Tanaman Porang Bagi Investor

Sementara itu, Direktur Utama Bank NTB Syariah, Kukuh Rahardjo mengatakan, pemerintah juga terus mendorong petani atau nelayan dan pengusaha lokal di NTB dapat menghasilkan bibit lobster.

“Baik yang ukurannya 0-5 gram hingga 30 gram, untuk memenuhi kebutuhan lobster di daerah,” ucap Dirut Bank NTB Syariah. (diskominfotik_ntb)

MATARAM.lombokjournal.com —

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, bersedia menyediakan lahan bagi pengusaha yang mau berinvestasi tanaman Porang di Nusa Tenggara Barat (NTB). Harapan ini disampaikan Gubernur saat menerima kunjungan dari pengusaha tanaman Porang asal Surabaya di ruang kerjanya, Rabu (09/06/2021).

Menurut Gubernur, tanaman Porang menjadi trending topik di Indonesia usai diketahui memiliki manfaat yang banyak bagi kesehatan manusia dan mempunyai nilai jual yang fantastik dibanding tanaman-tanaman umbian lainnya.

“Kita siap untuk membantu, termasuk menyediakan lahan bagi penanaman Porang di NTB. Apalagi sebagian masyarakat di NTB terutama di pulau Sumbawa sudah banyak yang tanam dan memanen hasilnya,” ungkap Gubernur Zul di hadapan investor Porang.

Bahkan tanaman Porang, sangat mendukung untuk meminimalisir terjadinya hutan gundul yang kini menjadi masalah di NTB. Seperti diketahui, tanaman Porang bukan hanya memiliki segudang manfaat tapi pada proses penanamannya membutuhkan pohon-pohon besar untuk melindunginya dari paparan sinar matahari secara langsung.

“Ini sangat cocok untuk menghijaukan kembali hutan-hutan kita di NTB. Jadi masyarakat tidak lagi bertumpu pada tanaman jagung yang menyebabkan pembukaan hutan semakin luas,” harapnya.

BACA JUGA:

• Bank NTB Syariah dan GPLI, MoU Sejahterahkan Nelayan Lobster
• Gubernur Zul Dukung Penuh Budidaya Lobster di NTB

Sementara itu, Direktur PT. Mitra Agung Surabaya, Irwanto Alim mengatakan, dalam mensukseskan rencana ini dibutuhkan sekitar 2 ribu hektar lahan yang disiapkan untuk menanam tanaman Porang dalam skala yang cukup besar. Sehingga dengan jumlah yang besar akan memberikan dampak yang besar pula bagi petani Porang ke depannya.

“Sebagai langkah awalnya, kita disiapkan para petaninya dan mensosialisasikan kepada masyarakat yang ingin menjadi petani. Sementara untuk bibitnya kita akan berusaha siapkan kalau ini ini terwujud,” katanya.

Irwanto juga menjelaskan, jika penanaman Porang dapat diwujudkan di NTB, pasti pihaknya akan membangun pabrik pengolahan umbi-umbian, terutama umbian hasil dari tanaman Porang.

Secara umum, satu pohon Porang dapat menghasilkan sekitar 16 kg dengan jangka waktu panen selama delapan bulan.

diskominfotikntb

MATARAM.lombokjournal.com —

Potensi budidaya lobster di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sangat berlimpah. Hal ini menjadi peluang sebagai pilar ekonomi yang sangat menggiurkan.

“Provinsi NTB ini memiliki potensi lobster yang sangat luar biasa, segera dan cepat ditindaklanjuti kerjasamanya,” kata Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, saat menyaksikan penandatangan MoU antara Bank NTB Syariah dan Gabungan Pengusaha Lobster Indonesia (GPLI), di ruang kerjanya, Rabu (9/6/2021).

Penandatangan MoU tersebut terkait pembiayaan budidaya, pembibitan, hingga lokasi yang akan digunakan. Sehingga potensi kelautan dan perikanan termasuk budidaya lobster terkelola dengan baik.

“Demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat,” ucap Gubernur Zul.

BACA JUGA: Bank NTB Syariah dan GPLI, MoU Sejahterahkan Nelayan Lobster

Senada dengan Gubernur, Direktur Utama Bank NTB Syariah, Kukuh Rahardjo mengakui bahwa Lobster merupakan salah satu komoditas andalan NTB. Pemprov NTB menginginkan lobster yang khusus dibudidayakan oleh nelayan lokal NTB, menjadi komoditas yang bisa meningkatkan kesejahteraan.

“Hasil alam berupa lobster ini, harus bisa dinikmati oleh masyarakat,” kata Dirut Bank NTB Syariah.

Sementara itu, Ketua GPLI, Gunawan mengatakan bahwa sangat disayangkan apabila benih-benih lobster, tidak dimanfaatkan oleh masyarakat NTB, tetapi dimanfaatkan oleh negara lain. Ini sangat merugikan masyarakat NTB sendiri dan termasuk negara.

diskominfotikntb

MATARAM.lombokjournal.com —

Bank NTB Syariah dan Gabungan Pengusaha Lobster Indonesia (GPLI), menandatangani MoU untuk mensejahterakan para nelayan lobster di Nusa Tenggara Barat (NTB). Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, menyaksikan langsung penandatangan perjanjian kerjasama tersebut, di ruang kerjanya, Rabu (9/6/2021).

Direktur Utama Bank NTB Syariah, Kukuh Rahardjo, menjelaskan bahwa MOU ini merupakan inisiasi dan kerjasama NTB dan GPLI.

“Kami akan membantu dari segi pembiayaanya,” kata Kukuh.

Dijelaskannya, untuk pembiayaan satu nelayan yang memiliki usaha budidaya memerlukan pendanaan sekitar 50 – 80 Juta Rupiah, untuk bibit sejumlah seribu hingga dua ribu ekor. Dalam satu Kelompok Usaha Bersama (KUB) ada 10 orang, akan diberikan 4 – 6 karamba, di mana dalam satu karamba isinya sekitar 250 ekor lobster ukuran 30 gram.

“Nelayan akan memelihara selama 6 bulan, hingga memiliki berat 200 – 250 gram, siap untuk dipanen,” jelasnya.

BACA JUGA: Gubernur NTB Akan Siapkan Lahan Tanaman Porang untuk Investor

Menindaklanjuti MoU ini, Kukuh juga mengatakan bahwa Pemprov NTB bersama dengan GPLI juga akan menyediakann lokasi-lokasi yang cocok untuk budidaya lobster di NTB. Salah satu lokasi yang saat ini dikembangkan adalah di Telong Elong Lombok Timur.

Untuk lokasi di Lombok Timur, ini, yang sudah dilakukan ujicoba sekitar 100 karamba. Kemudian lokasi lain di NTB yang memenuhi syarat akan dibudidayakan lobster juga.

“Bila ada masyarakat yang ingin mengetahui tentang pembiayaan ini, langsung kunjungi Bank NTB Syariah se-NTB,” pungkasnya.

BACA JUGA: Gubernur Zul Dukung Penuh Budidaya Lobster di NTB

Sementara itu Ketua GPLI, Gunawan, mengatakan bahwa pihaknya bertugas melakukan pembinaan dan pendidikan bagi nelayan lobster. GPLI akan mendidik para nelayan lobster, melakukan pendampingan, termasuk menyediakan pakan, hingga pemasarannya.

diskominfotikntb

MATARAM.lombokjournal.com —

Mi6 menilai harga masker medis untuk mencegah penyebaran Covid 19 masih cukup mahal. Rata-rata harga ecerannya 2 ribu per biji. Padahal Masker Medis tsb sangat dibutuhkan guna mencegah penularan covid 19.

“Untuk itu Pemda NTB perlu membuat regulasi yang mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) masker medis agar tidak mahal dan terjangkau oleh masyarakat, khususnya warga miskin,” kata Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, Rabu (9/6/2021)

Pria yg akrab disapa Didu, ini, mengatakan berdasarkan pantauan Mi6 di beberapa apotik, mini market maupun toserba, harga satuan masker medis yg berisi 5 pcs rentang harganya antara 9,9 ribu s/d 12 ribu tergantung merk dan jenisnya.

BACA JUGA: Waspada Akun Palsu Wakil Gubernur NTB

“Padahal efektifitas pemakaian masker medis hanya bisa dipakai beberapa jam, setelah itu tidak efektif lagi sebagai filter pencegah covid 19,” ujar Didu.

Di tengah beratnya beban ekonomi masyarakat akibat pandemi covid 19 ini selayaknya Pemda segera bertindak mengatasi harga masker agar masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan dengan benar.

“Harga Masker yg murah dan terjangkau akan membuat masyarakat nyaman dan makin patuh mentaati protokol kesehatan ,” imbuhnya.

Selanjutnya Mi6 menghimbau di tengah upaya pemerintah mengatasi dampak pandemi covid 19, hendaknya pengusaha alat kesehatan memiliki sense of crisis dan empati terhadap permasalahan harga masker medis yang sangat dibutuhkan warga masyarakat untuk body protector dari covid 19.

BACA JUGA: Kunjungi Santong, Gopark Rinjani Agendakan Pelatihan Wisata

“Idealnya harga masker medis 500 – 1000 per pcs. Syukur-syukur Pemda di NTB bisa kasih subsidi agar makin murah meriah,” tukas Didu.

Me

MATARAM.lombokjournal.com —

Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Mardani Ali Sera mengatakan, pihaknya akan siap membantu dan menjembatani perguruan tinggi atau universitas di Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki kerjasama dengan universitas di luar negeri.

Terutama kerja sama dalam memperkuat SDM dan pengembangan bidang-bidang ilmu yang mampu bersaing dengan pendidikan internasional.

“Kami datang ke NTB ingin mendengar dan melihat problem-problem yang dihadapi dunia pendidikan dan kebudayaan. Kemudian kami akan menjembatani melalui diplomasi sehingga peran pendidikan dan kebudayaan bisa ikut memberi kontribusi di dunia global,” ungkapnya saat rapat bersama Gubernur, H. Zulkieflimansyah, dan rektor se-NTB tentang Diplomasi Soft Power Indonesia melalui Pendidikan dan Pertukaran Budaya di ruang rapat utama kantor Gubernur NTB, Selasa (08/06/2021).

Menurutnya, kehadiran BKSAP DPR RI memberikan kemudahan bagi daerah untuk membangun hubungan internasional dalam mengembangkan berbagai bidang pendidikan dan kekayaan kearifan lokal yang sangat kaya.

Sehingga diharapkan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia dapat dikenal secara luas oleh negara-negara lain, tentu ini harus didukung dengan berbagai potensi yang dapat bersaing dengan pendidikan di luar negeri.

BACA JUGA: Kunjungi Santong, Geopark Rinjani Agendakan Pelatihan Wisata

“Salah satu tugas BKSAP adalah mendorong daerah-daerah di Indonesia memiliki komunikasi dan koneksi dengan negara-negara internasional, baik dalam mengembangkan dunia pendidikan maupun pertukaran budaya secara luas. Misalnya, bukan hanya kita yang pergi belajar di luar negeri, tapi mereka juga kita dorong untuk belajar di Indonesia,” ujar Mardani.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Zulkieflimansyah menyambut baik kedatangan BKSAP DPR RI dalam rangka melihat bagaimana eksotisme Lombok dan NTB secara umum. Baik itu kearifan lokalnya maupun penerapan dunia pendidikannya di setiap kampus-kampus yang ada di NTB.

“Mereka adalah senior-senior saya yang hebat. Mudah-mudahan kedatangan rombongan BKSAP DPR RI dapat membantu mengembangkan dunia pendidikan di NTB,” harap Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Waspada Akun Palsu Wakil Gubernur NTB

Kunjungan ini merupakan kunjungan awal rombongan BKSAP untuk mendengarkan berbagai saran dan masukan dari dunia pendidikan dan budaya di NTB. Kemudian hasilnya, anggota komisi DPR RI yang tergabung dalam BKSAP akan menindaklanjuti dan merumuskan berbagai hal sebelum melakukan diplomasi dengan negara-negara internasional.

DPR RI memiliki fungsi dan tugas untuk menjembatani hubungan diplomasi dengan negara-negara internasional terutama dalam bidang pendidikan dan pertukaran budaya di setiap daerah di Indonesia.

Diplomasi ini tentu berada di bawah naungan BKSAP DPR RI yang sekaligus merupakan alat kelengkapan dewan yang dibentuk untuk menjadi ujung tombak diplomasi parlemen.

Diskominfotikntb

MATARAM.lombokjournal.com —

Setiap orang memiliki hak untuk bebas berpendapat sebagaimana yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hanya saja setiap orang juga harus memperhatikan etika dalam berpendapat, termasuk etika dalam bersosial media.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Nusa Tenggara Barat (NTB), Najamuddin Amy, ketika mengklarifikasi akun sosial media facebook yang mengatasnamakan Wakil Gubernur, Hj. Sitti Rohmi Djalillah, di ruang kerjanya, Senin (07/06/2021).

“Kebebasan untuk berpendapat dijamin oleh undang-undang Hak Asasi untuk menyampaikan dan memperoleh informasi, namun kita memiliki aturan terkait dengan kebebasan itu, salah satunya Undang-Undang Keterbukaan Informasi dan Undang–Undang ITE,” kata Najamuddin.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menginformasikan kepada masyarakat bahwa Wakil Gubernur NTB hingga saat ini tidak pernah memiliki akun media sosial. Ia juga menegaskan bahwa segala komunikasi publik Pemerintah Provinsi NTB dengan masyarakat melalui media sosial, dikelola oleh biro Administrasi Pimpinan dan Dinas Kominfotik.

“Akun sosial media Wagub NTB yang dikelola sendiri yakni facebook, Instagram dan twitter saat ini berstatus tidak aktif. Sehingga, tidak benar kalaupun ada facebook, instagram dan twitter yang mengatasnamakan Wagub, itu adalah akun palsu dan harus diwaspadai,” tegas Najamuddin.

BACA JUGA: BKSAP Akan Jembatani Diplomasi Pendidikan dan Budaya di NTB

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi, Suaeb Quri, mengungkapkan bahwa tindakan pencatutan nama pimpinan daerah pada akun sosial media sudah termasuk pelanggaran dari UU ITE dan UU Keterbukaan informasi, No. 14 tahun 2008, Pasal 17 tentang informasi yang dikecualikan.

“Informasi yang dikecualikan itu termasuk didalamnya informasi privasi atau hak pribadi orang atau riwayat hidup orang, sehingga kasus pencatutan nama dari pimpinan daerah adalah privasi yang tanpa seizin pimpinan daerah tersebut, sudah jelas melanggar undang-undang,” jelas Suaeb.

Suaeb Quri juga menghimbau kepada masyarakat untuk berhati–hati dalam bermedia sosial, jangan sampai mengatasnamakan akun pribadi orang lain, apalagi akun dari penjabat pemerintahan.

BACA JUGA: Kunjungi Santong, Geopark Rinjani Agendakan Pelatihan Pariwisata

“Tidak membuat akun orang tanpa seizin orang tersebut, apalagi ini adalah akun Wakil Gubernur NTB yang menjadi panutan dan contoh masyarakat, syukur saja jika isi dalam akunnya memberikan informasi yang positif seperti capaian daerah dan lain-lain, tetapi jika tujuannya lain dan memberikan informasi yang tidak bersumber ini sangat bahaya bagi keberlangsungan daerah,” pungkasnya.

Ser@diskominfotik