Revitalisasi Posyandu Jadi Solusi Utama

Jadi pusat edukasi permasalahan kesehatan di NTB

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menegaskan, Revitalisasi Posyandu dapat menjadi pusat edukasi dan solusi utama permasalaham kesehatan di Provinsi NTB.

Untuk mewujudkannya, Ummi Rohmi – sapaan akrab Wagub – memaparkan beberapa strategi saat menjadi narasumber dalam Webinar Penguatan Posyandu Keluarga yang digelar Pemerintah Provinsi NTB bekerjasama dengan Dinas Kesehatan NTB, Senin (10/05/21).

Wagub Perempuan pertama di NTB itu menjelaskan, dibutuhkan komitmen yang kuat antara pemerintah kabupaten dan desa.

Membentuk Pokja Posyandu Desa dan menambah 3 meja pelayanan, yang semula 5 menjadi 8, yaitu; meja untuk remaja, Posbindu, serta lansia.

Kemudian untuk 3 meja pelayanan tersebut, dibutuhkan tiga orang kader yang akan bertugas.

Jika belum ada kader tambahan bisa dengan sementara memanfaatkan ibu-ibu atau remaja yang ada di desa tersebut). Kalau tempat itu waktunya fleksibel maka penambahan alat relatif murah.

Berbagai masalah kesehatan yang kompleks juga dihadapi oleh Provinsi NTB. Masalah stunting, kematian ibu, kematian bayi, dan berbagai masalah kesehatan yang kompleks seperti; pernikahan anak, pekerja migran (PMI) Ilegal, narkoba, lingkungan hidup, bencana, dan lain sebagainya.

Semuanya ini harus bisa kita kendalikan dengan pola edukasi yang konsisten dan tersistem dengan baik.

“Salah satu yang paling strategis yang kita perkuat selain sekolah adalah Posyandu, karena Posyandu dilaksanakan di setiap dusun di seluruh NTB setiap bulan,” jelas Ummi Rohmi.

BACA JUGA:

Hingga saat ini, peta sebaran posyandu keluarga per April 2021 di Provinsi NTB adalah sebagai berikut; 208 di kabupaten Lombok Utara, 844 di Lombok Timur, 126 di Lombok Barat, 244 di Lombok Tengah, 104 di Sumbawa Besar, 414 di Sumbawa, 428 di Dompu, 481 di Kabupaten Bima, dan Kota Bima 99.

“Kalau posyandunya aktif semua, maka semua data akan kita dapatkan secara ‘up-to-date’ setiap bulan. Sehingga semua permasalahan dari skala dusun bisa kita kontrol di NTB,” tegas Ummi Rohmi.

Ummi Rohmi juga menjelaskan, Edukasi di Posyandu Keluarga ini akan lebih efektif lagi jika kita mengaktifkan Dasa Wisma. Dasa Wisma merupakan program kerja Tim Penggerak PKK Provinsi NTB.

Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah selaku Ketua TP-PKK menjelaskan Dasawisma di mulai dari pusat sampai ke desa, yang terdiri dari kelompok ibu dari 10 kepala keluarga (KK), yang melakukan aktivitas bermanfaat bagi keluarga.

Terutama kegiatan mewujudkan program-program dalam bidang meningkatkan ketahanan keluarga, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

novita

@diskominfotikntb

Bendung Korupsi Melalui Aplikasi BELA

MATARAM.lombokjournal.com —

Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., menghadiri rapat virtual Koordinasi Perluasan Pemanfaatan Aplikasi Belanja langsung (Aplikasi Bela) Pengadaan bersama KPK RI, di Ruang Anggrek pada Jumat (07/05/21).

Hadir sebagai narasumber Ketua KPK, Firli Bahuri, Kepala LKPP, Dr. Ir. Roni Dwi Susanto, dan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, dan diikuti oleh seluruh Kepala Daerah se-Indonesia.

Rapat tersebut digelar dalam rangka melaksanakan Aksi Strategis Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022 pada Program Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi Bela.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjelaskan, telah terjadi 1146 kasus perkara korupsi sejak tahun 2014 hingga 2021.

Firli menjelaskan, begitu besar anggaran belanja negara untuk pembangunan di daerah. Ada 425 triliun yang dikucurkan di tahun 2021 dari 40 persen APBD untuk pengadaan barang dan jasa.

Disebutkan Firli, banyak Kepala Daerah yang terlibat dalam hal itu dan seringkali terjadi karena sistem yang buruk dalam birokrasi.

Karena itu dengan pemanfaatan teknologi melalui Aplikasi Bela dapat membantu membendung tindak pidana korupsi.

“Korupsi terjadi karena gagal, buruk, dan lemahnya sistem. Karena itu kami menyambut baik adanya sistem pengadaan barang dan jasa, Aplikasi Bela,” jelas Firli.

Ia optimis, bahwa sistem yang dibangun dengan mengedepankan teknologi informasi transaksi ini, dapat membantu pemerintah untuk terhindar dari praktek-praktek korupsi.

Sementara itu, Roni Dwi Susanto., Kepala LKPP, menjelaskan, Aplikasi Bela merupakan program untuk mendukung Program UKM GoDigital melalui proses belanja langsung yang bernilai paling tinggi 50 juta rupiah kepada UKM yang tergabung dalam Marketplace.

Bela Pengadaan merupakan aplikasi belanja online yang dibuat oleh LKPP bekerjasama dengan mitra marketplace antara lain Bukalapak, Shopee, Bhinneka, Blibli, Grab dan Gojek.⁣

“Melalui aplikasi ini pemerintah bisa lebih mudah dan lebih cepat dalam pengadaan barang/jasa. Lebih menghemat Sumber Daya termasuk efisiensi anggaran, serta lebih transparan dan akuntabel,” tandasnya.

Dari sisi Pemprov NTB, Wagub Ummi Rohmi bersama Sekda NTB yang terlihat berdiskusi membahas pengaplikasiannya di Pemprov NTB.

Dimaklumi, saat ini Pemprov NTB sedang berusaha mewujudkan program industrialisasi berbasis UKM.

Sedangkan di sisi lain sebagaimana yang terus didorong oleh Gubernur NTB, bahwa cost of learning dari upaya menumbuhkan industrialisasi harus masuk menjadi perhitungan dalam sistem administrasi dan akuntabilitas belanja pemerintah.

novita

@diskominfotikntb

Layanan Visum dan Otopsi Gratis RSUD NTB

MATARAM.lombokjournal.com —

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai Rumah Sakit Rujukan Provinsi NTB telah hadir dengan fasilitas layanan yang lengkap dan paripurna.

Instalasi Forensik merupakan salah satu unit yang melengkapi layanan RSUD Provinsi NTB.

Instalasi ini menyediakan pelayanan kepada pasien dan keluarga pada kegiatan pemulasaraan jenazah sampai dengan pelayanan kegiatan Forensik dan Medikolegal.

Berdasarkan Kebijakan Gubernur NTB dan Wakil Gubernur NTB melalui Direktur RSUD Provinsi NTB ” dr . H. Lalu Herman Mahaputra, M.Kes, MH” telah memberikan akses layanan visum hidup atau mati serta otopsi bagi masyarakat tidak mampu secara gratis.

Menurut ‘dr Jack’ – sapaan akrabnya – pelayanan visum hidup atau mati secara gratis tersebut diberikan khusus untuk penanganan kasus kekerasan pada anak, kasus kejahatan seksual (perkosaan/pencabulan/pelecehan seksual), kasus KDRT, keracunan, kasus penganiayaan umum, dan kasus kecelakaan lalu lintas.

“Pelayanan gratis juga diberikan bagi masyarakat tidak mampu yang membutuhkan pemeriksaan dalam atau otopsi jenazah, termasuk layanan konsultasi parenting test”, tegas dr. Jack.

Menparekraf Nginap di Desa Wisata Sembalun

Sandiaga Uno Yakin Pariwisata NTB Bangkit

LOTIM.lombokjournal.com —

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (Menparekraf), Sandiaga Uno, mengapresiasi kabupaten Lombok Timur dalam pengembangan wisata yang berbasis alam, budaya dan ekonomi kreatif.

Ia mengaku bangga dengan pengembangan desa wisata Sembalun yang mengkolaborasikan potensi alam yang indah dengan budaya.

Bahkan Sandiaga Uno yakin, dengan tata kelola pengembangan desa wisata seperti ini, pariwisata NTB bisa segera pulih dan bangkit, tentunya dengan kolaborasi dan inisiasi oleh berbagai pihak.

Sandiaga Uno didampingi Dr. H. Zulkieflimansyah saat menikmati keindahan alam Sembalun

“Kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif ini kita sudah melihat potensinya di Sembalun. Ini tentu bisa membuka peluang kerja seluas-luasnya dan peluang usaha bagi masyarakat lokal,” kata Menteri ketika bersama Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Bupati Lombok Timur H Sukiman Azmi ketika berkunjung dan menginap di Desa Wisata Sembalun, Jumat (7/5/2021).

Menteri Sandiaga mendapat cerita dari pengusaha wisata di sini, bahwa terjadi peningkatan tingkat hunian Hotel dan home stay. Hal ini bagi Sandiaga merupakan sinyal-sinyal kebangkitan ke arah pemulihan pariwisata berbasis wisatawan nusantara.

“Kita akan meluncurkan Gelar Hibah Wisata jilid dua tahun 2021. Kita harus pastikan Lombok Timur ini juga masuk sebab tahun lalu tidak sempat masuk dalam program ini”, tegas Sandiaga.

Demikian, Sandiaga mengharapkan Bupati dan Kadis Pariwisata Lombok Timur untuk menyiapkan data-data dan berkoordinasi langsung dengan Kemenparekraf, sebab realisasinya sudah ada di tahap akhir.

“Kita harapkan bisa dieksekusi di paruh ke-dua tahun ini dan bisa membantu para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang betul-betul membutuhkan,” ujar Sandiaga serta disambut tepuk tangan dan senyum hangat Gubernur NTB dan Bupati Lombok Timur.

Terkait dengan multiplier effect dari MotoGP di Mandalika, Menteri berharap agar para wisatawan nanti memiliki opsi untuk mengunjungi beberapa destinasi, seperti; Gili Trawangan, Sembalun dan desa wisata lainnya.

“Jadi kita akan siapkan travel-travel yang jaraknya cukup terjangkau dan jalannya juga sudah bagus. Kita sudah mulai siapkan pula akses dan bisa bekerjasama dengan homestay-homestay yang ada. Kita juga ingin pariwisata ini bukan hanya untuk kelas menengah ke atas, tapi juga bisa menetes ke masyarakat di desa-desa wisata. Dan ini merupakan opsi agar wisatawan bisa merasakan hidup di desa wisata dan alam terbuka,” pungkas Sandi.

(*)

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kunker ke Gili Trawangan

KLU.lombokjournal.com —

Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R ST MEng, menyambut kunjungan Kerja Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, dalam rangka bertemu dengan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Lombok Utara (KLU) di Gili Trawangan Desa Gili Indah Pemenang (6/5/2021).

Hadir pula mendampingi Menparekraf, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr Zulkieflimansyah SE MSc, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB Yusron Hadi ST, Kapolres Lombok Utara AKBP Feri Jaya Satriansyah SH, Kadis Budpar KLU Vidi Eka Kusuma MSi, Anggota Forkopimda KLU, Kelompok Pokdarwis dan Para Pelaku Pariwisata lainnya.

Mengawali Kegiatannya Menteri Sandiaga berenang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan bersama Gubernur Zul dan Wakil Bupati Danny sebagai upaya membangkitkan kembali geliat pariwisata di wilayah Tiga Gili.

“Tren pariwisata ke depan adalah tren pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Kita tidak ingin sekali dua kali, tapi kita ingin pariwisata untuk anak cucu kita,” tutur menteri mengawali sambutannya.

Selanjutnya pengembangan Community Based Tourism. Dijelaskannya, Gili Indah merupakan desa wisata yang sudah mandiri. Baru diluncurkan, desa wisata Gili Indah ini patut dijadikan contoh. Kalau ada desa di Indonesia, ingin membangun desa wisata konsepnya adalah Gili Indah.

Setahun lebih wisatawan mancanegara belum bisa masuk perbatasan, sehingga pihaknya berharap bagaimana memaksimalkan wisatawan nusantara dulu dengan penyelenggaraan kegiatan sport tourism.

“Tadi saya nyemplung nyobain sensasi, bahwa saya pernah ke sini dan berwisata di Gili di tengah covid. Saya menunjukkan, kalau water swimming tempatnya di sini dengan tetap taat prokes covid,” ujarnya.

Lanjut dikatakannya mengenai ekonomi kreatif, kultur yang ingin ditunjukkan adalah khas dari Lombok Utara yang harus on boarding. Dengan demikian produk ekonomi kreatif bisa ditampilkan dan menjadi kebanggaan buatan Indonesia.

Ada beberapa program yang bisa dikolaborasikan untuk meningkatkan kualitas produk, seperti bedah desain kemasan, bedah desain lapak, dan akselerasi untuk pendampingan penciptaan produk kreatif seni pertunjukan dan penerbitan.

Selaras dengan Sandiaga, Gubernur Zul menyampaikan apresiasinya pada Pemerintah KLU yang telah menjaga gili dengan zona hijaunya. Hal ini menjadi harapan menteri untuk bisa memberikan perhatian lebih pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya di Lombok Utara. Dengan kedatangan Menparekraf, ada hal-hal kongkrit yang bisa didapatkan.

“Bersama langkah kita, menemukan gagasan, guna memajukan pariwisata ke depan lebih baik,” singkatnya.

BACA JUGA:

Sementara itu, Wabup Danny menyampaikan adanya pandemi, pariwisata Lombok Utara yang paling terdampak cukup besar. Hadirnya menteri, semoga dapat memotivasi dan memberikan langkah strategis dalam menghadapi pandemi covid dan strategi sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat, agar pariwisata Lombok Utara dapat bangkit dan bisa mempersiapkan diri hingga masa pandemi covid berakhir.

Kegiatan diakhiri, saat rombongan kementerian, gubernur dan wabup menyempatkan berkunjung ke Elephant Park di Desa Sigar Penjalin dan melanjutkan perjalanan ke Sembalun.

wld

Grebek Sahur, Berbagi Kebahagiaan untuk Masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bekerjasama dengan Hotel Lombok Astoria akan menggelar acara Grebek Sahur pada Minggu dini hari, tepatnya 9 Mei 2021 nanti.

Dijadwalkan dimulai pada pukul 02.00 WITA, 300 paket sahur rencananya akan diberikan kepada para pekerja malam dan masyarakat di seputaran Kota Mataram.

“Ini tak hanya sebagai bentuk Social Responsibility, tetapi juga sebagai bentuk Moral Responsibility dari Lombok Astoria. Pemprov NTB sangat mendukung kegiatan ini,” jelas Najamuddin Amy, S.Sos., MM. selaku Kepala Dinas Kominfotik NTB.

Rute pembagian paket sahur tersebut akan dimulai dari Hotel Lombok Astoria yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Rembige Kecamatan Selaparang. Kemudian bergerak ke daerah Bertais dan Cakranegara dan berakhir di Islamic Center Hubbul Wathan Mataram.

BACA JUGA:

“Grebek Sahur ini sebagai bentuk rasa syukur kami Lombok Astoria yang masih bisa bertahan di masa Pandemi ini. Kami ingin berbagi kebahagiaan kepada masyarakat,” tutur Saeno Kunto sebagai General Manager Lombok Astoria.

Saeno Kunto lebih jauh menjelaskan selain menggelar Grebek Sahur, Lombok Astoria sebelumnya telah membagikan bingkisan terhadap para karyawan tenaga magang dan praktek di tempatnya. Setiap jum’at, Lombok Astoria juga menggelar bagi nasi bungkus kepada masyarakat sekitar.

“Dengan berbagi kami percaya kita tidak akan pernah merasa kekurangan,” tandasnya.

novita@diskominfotikntb

Bansos untuk 958 Petugas Kebersihan

MATARAM.lombokjournal.com —

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menyerahkan bantuan sosial kepada 958 petugas kebersihan, terdiri dari 600 petugas Dinas Kebersihan Kota Mataram dan 358 petugas Cleaning Service (CS) di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian Bang Zul kepada petugas kebersihan, yang memberikan kontribusi bagi kebersihan lingkungan.

Pemberian bantuan sosial berupa uang tunai Rp. 600.000 dan beras, diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan petugas kebersihan.

“Semoga dengan apa yang kita berikan dapat meringankan kebutuhan bapak ibu semua,” tutur Bang Zul saat memberikan sambutan pada pemberian bantuan sosial yang berlangsung di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Kamis (06/05).

BACA JUGA:

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, H. Ahsanul Halik, S.Sos., M.H menyampaikan bahwa bantuan sosial yang diberikan pemerintah dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dalam menyambut Hari raya Idul Fitri.

“Lebaran ini mereka memiliki harapan untuk kepentingan menghadapi lebaran, diharapkan uangnya dapat digunakan sebaik mungkin, berasnya bisa digunakan untuk fitrah,” tutur Kadis Sosial.

Salah satu petugas kebersihan dari Dinas Kebersihan Kota Mataram, Mahyudin mengaku bersyukur atas diberikannya bantuan sosial. “Terima kasih kepada Gubernur NTB dan seluruh jajarannya yang telah memberikan bantuan kepada kami, Insya Allah akan digunakan sebaik mungkin,” tutur Mahyudin.

Ser
diskominfotik

Wisata Ramah Pandemi, Gagasan Dispar NTB

MATARAM.lombokjournal.com —

Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat (Dispar NTB) menyampaikan, pandemi Covid-19 belum menunjukkan grafik menurun.

Pariwisata dan ekonomi warga dirasakan paling terdampak dari virus mematikan ini. Namun pariwisata Lombok-Sumbawa ingin tetap eksis di masa pandemi.

Ide menciptakan wisata ramah pandemi covid-19 menjadi gagasan baru Dinas Pariwisata NTB. Menuju wisata Lombok-Sumbawa ramah pandemi covid-19.

“Kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), 6 – 7 Mei nanti kita harapkan memberi berkah tersendiri. Kami harapkan Menparekraf membangkitkan pariwisata nasional berdampak pertumbuhan ekonomi berawal dari NTB,” ungkap Kadis Pariwisata NTB, Yusron Hadi melalui siaran persnya, Rabu (05/05/21)

Kami ingin kedatangan Menparekraf ke Lombok nanti sekaligus me-launching sejumlah destinasi ramah pandemi covid-19, yang kami beri nama; Bubble Destination dan Bubble Island.

Kami memberi jaminan di destinasi yang kami tetapkan sebagai destinasi ramah pandemi ini akan memberi rasa aman dan nyaman selama berwisata.

“Semua yang menyangkut masalah kesehatan di masa pandemi ini, kami sudah siapkan protokol dan standar berwisata aman dan ramah covid-19,” imbuh Yusron masih merahasiakan destinasi yang dimaksud.

Untuk membenahi dan pemulihan pariwisata Lombok-Sumbawa pasca pandemi nanti, Yusron berharap percepatan dana hibah yang diperluas Kemenparekraf.

Dinas Pariwisata, pelaku dan industri pariwisata di NTB, berharap dukungan menparekraf menetapkan Tiga Gili, Sembalun dan kawasan Gunung Rinjani sebagai bubble destination.

Dari sisi pembenahan, Yusron merinci beberapa sektor untuk mendukung pemulihan pariwisata pasca pandemi. Salah satu sektor yang menjadi sorotan adalah sektor transportasi.

Lombok-Sumbawa membutuhkan tambahan slot penerbangan langsung dari dalam maupun luar negeri (penerbangan internasional dan domestik).

Sektor pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung menjadi perhatian selanjutnya. Menciptakan destinasi buatan untuk memperkaya obyek wisata di NTB menjadi sangat penting.

“Pentingnya dukungan investor datang dan berinvestasi di NTB menciptakan destinasi buatan. Ini akan menjadi perhatian wisatawan karena ada tawaran paket wisata yang baru. Kami harap menparekraf bisa memfasilitasi kami mendatangkan investor atau memotivasi UMKM lokal mau berinvestasi,” jelas Yusron.

Masih banyak trobosan-trobosan baru yang akan dilakukan Yusron sebagai leader pariwisata NTB, terutama dalam bidang promosi dan pemasaran.

“Untuk tahap awal ini, kami menyiapkan sejumlah destinasi yang ramah pandemi covid-19. Jadi ayo ke Lombok-Sumbawa. Jangan takut. Kami menjamin selama Anda disiplin dengan protokol kesehatan semua akan aman dan nyaman selama berwisata,” ajak Yusron

Wagub Minta PT. STM Berdayakan SDM Lokal

MATARAM.lombokjournal.com —

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah meminta kepada pihak Perusahaan Sumbawa Timur Mining (PT. STM) yang melakukan kegiatan eksplorasi terpusat di Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu, agar memperhatikan standar lingkungan yang baik di sekitar lingkungan pertambangan.

Terutama menjaga kelestarian hutan lindung, karena menjaga kelestarian hutan adalah salah satu program unggulan pemerintah Provinsi NTB yang terus didorong hingga saat ini.

Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyimak presentasi Principal Government Releasen PT. STM, Yuyud Indrayudi

“Saya berharap selama kegiatan eksplorasi atau penelitian, standar kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan harus dijunjung tinggi. Karena itu juga akan mempengaruhi citra perusahan di tengah masyarakat,” harap Wagub saat menerima Audiensi rombongan management PT. STM di pendopo Wakil Gubernur NTB, Rabu (05/05).

Ummi Rohmi juga menegaskan kepada pihak PT. STM untuk memberdayakan segala potensi yang dimiliki oleh SDM dan tenaga lokal. Jangan sampai mereka hanya jadi penonton di tanah sendiri, beri mereka kesempatan untuk mengasah kemampuan.

Hal itu tentu harus didukung dengan berbagai program latihan yang difasilitasi oleh pihak perusahaan pertambangan emas dan aneka jenis mineral lainnya tersebut.

“Kita harus pastikan bahwa kehidupan masyarakat di sekitar harus sejahtera. Artinya kehadiran perusahaan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Begitu juga dampak bagi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah,” tutur Ummi Rohmi.

BACA JUGA:

Menanggapi hal itu, Principal Government Releasen PT. STM, Yuyud Indrayudi, menyambut baik harapan itu. Karena menurutnya, keterlibatan SDM lokal menjadi salah satu konsen perusahaan selama menjalankan kegiatan eksplorasi atau penelitian.

“Bahka saat ini, kami melakukan pembinaan kepada kelompok tani. Kami berkomitmen untuk mengutamakan SDM lokal,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, kelestarian alam dan hutan lindung di sekitar merupakan komitmen pihak perusahaan yang paling penting.

Memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup termasuk wilayah kawasan hutan termasuk melakukan penanaman pohon kembali di lokasi yang telah digunakan untuk eksplorasi.

“Kami selalu komitmen untuk menjaga lingkungan dan sosial masyarakat di sekitar kawasan pertambangan,” katanya.

Manikp@kominfo

Wagub: Tangani Kekerasan Anak Dari Akarnya

Saya ingin kita menyelesaikan masalah dengan secara ilmiah, jangan hanya covernya saja yang heboh, tetapi akar masalahnya juga harus diperhatikan

MATARAM.lombokjournal.com —

Anak merupakan aset dan generasi penerus bagi keluarga, masyarakat maupun suatu bangsa.

Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai kasus yang terjadi pada anak menjadi permasalahan yang serius bagi pemerintah.

Salah satunya adalah kasus kekerasan pada anak. Hal ini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi NTB.

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah menegaskan, penanganannya harus langsung menuju ke akar masalah.

Ia juga menginginkan agar sosialisasi terkait dengan upaya penyelesaian permasalahan kekerasan pada anak dapat dilakukan secara massif, disamping upaya menemukan akar permasalahan secara ilmiah.

“Saya ingin kita menyelesaikan masalah dengan secara ilmiah, jangan hanya covernya saja yang heboh, tetapi akar masalahnya juga harus diperhatikan sebaik mungkin, bisa langsung ditinjau kepada desa tempat kasus tersebut berasal,” tutur Umi Rohmi saat menerima audiensi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi NTB yang berlangsung di Aula Pendopo Wagub NTB, Rabu (05/05).

Selain itu, Umi Rohmi menuturkan bahwa penyebaran edukasi yang paling efektif di masyarakat dapat dilakukan melalui posyandu, khutbah masjid dan sekolah yang dapat dikemas semenarik mungkin.

“Buat edukasi yang menarik, sehingga itu akan membuat efektif. Kalau misalnya tentang perlindungan anak yang ditayangkan sebuah video bagaimana cara memperlakukan anak dengan baik,” jelasnya.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi NTB, Sahan, S.H. mengungkapkan, pihaknya akan terus bersinergi dengan pemerintah dalam menanggulangi kekerasan pada anak.

Di antaranya adalah dengan membentuk berbagai program–program seperti Peraturan Desa tentang Pencegahan Pernikahan Anak di Kabupaten Lombok Utara(KLU).

Selain itu, juga dibentuk Forum Anak bersama dengan Lembaga Perlindungan Desa yang bertujuan untuk memberikan ruang pada anak untuk saling membaur dalam interaksi yang positif.

Seperti pada tahun 2019 dibangun pondok ceria sebagai pemulihan psikis jiwa anak–anak, yang didirikan di 20 titik.

“Penguatan kapasitas anak dan keluarga di mana pada masing–masing dusun terus berjalan, di sana ada posyandu keluarga, kemudian kami berdayakan dengan adanya khutbah jumat, dimana LPA menyiapkan 24 judul khutbah jumat tentang kekerasan anak,” jelas Sahan.

Ser@diskominfotik