MATARAM.lombokjournal.com —

Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat (Dispar NTB) menyampaikan, pandemi Covid-19 belum menunjukkan grafik menurun.

Pariwisata dan ekonomi warga dirasakan paling terdampak dari virus mematikan ini. Namun pariwisata Lombok-Sumbawa ingin tetap eksis di masa pandemi.

Ide menciptakan wisata ramah pandemi covid-19 menjadi gagasan baru Dinas Pariwisata NTB. Menuju wisata Lombok-Sumbawa ramah pandemi covid-19.

“Kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), 6 – 7 Mei nanti kita harapkan memberi berkah tersendiri. Kami harapkan Menparekraf membangkitkan pariwisata nasional berdampak pertumbuhan ekonomi berawal dari NTB,” ungkap Kadis Pariwisata NTB, Yusron Hadi melalui siaran persnya, Rabu (05/05/21)

Kami ingin kedatangan Menparekraf ke Lombok nanti sekaligus me-launching sejumlah destinasi ramah pandemi covid-19, yang kami beri nama; Bubble Destination dan Bubble Island.

Kami memberi jaminan di destinasi yang kami tetapkan sebagai destinasi ramah pandemi ini akan memberi rasa aman dan nyaman selama berwisata.

“Semua yang menyangkut masalah kesehatan di masa pandemi ini, kami sudah siapkan protokol dan standar berwisata aman dan ramah covid-19,” imbuh Yusron masih merahasiakan destinasi yang dimaksud.

BACA JUGA: Wagub Minta PT. STM Jaga Lingkungan dan Berdayakan SDM Lokal

Untuk membenahi dan pemulihan pariwisata Lombok-Sumbawa pasca pandemi nanti, Yusron berharap percepatan dana hibah yang diperluas Kemenparekraf.

Dinas Pariwisata, pelaku dan industri pariwisata di NTB, berharap dukungan menparekraf menetapkan Tiga Gili, Sembalun dan kawasan Gunung Rinjani sebagai bubble destination.

Dari sisi pembenahan, Yusron merinci beberapa sektor untuk mendukung pemulihan pariwisata pasca pandemi. Salah satu sektor yang menjadi sorotan adalah sektor transportasi.

Lombok-Sumbawa membutuhkan tambahan slot penerbangan langsung dari dalam maupun luar negeri (penerbangan internasional dan domestik).

Sektor pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung menjadi perhatian selanjutnya. Menciptakan destinasi buatan untuk memperkaya obyek wisata di NTB menjadi sangat penting.

“Pentingnya dukungan investor datang dan berinvestasi di NTB menciptakan destinasi buatan. Ini akan menjadi perhatian wisatawan karena ada tawaran paket wisata yang baru. Kami harap menparekraf bisa memfasilitasi kami mendatangkan investor atau memotivasi UMKM lokal mau berinvestasi,” jelas Yusron.

Masih banyak trobosan-trobosan baru yang akan dilakukan Yusron sebagai leader pariwisata NTB, terutama dalam bidang promosi dan pemasaran.

“Untuk tahap awal ini, kami menyiapkan sejumlah destinasi yang ramah pandemi covid-19. Jadi ayo ke Lombok-Sumbawa. Jangan takut. Kami menjamin selama Anda disiplin dengan protokol kesehatan semua akan aman dan nyaman selama berwisata,” ajak Yusron

01

MATARAM.lombokjournal.com —

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah meminta kepada pihak Perusahaan Sumbawa Timur Mining (PT. STM) yang melakukan kegiatan eksplorasi terpusat di Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu, agar memperhatikan standar lingkungan yang baik di sekitar lingkungan pertambangan.

Terutama menjaga kelestarian hutan lindung, karena menjaga kelestarian hutan adalah salah satu program unggulan pemerintah Provinsi NTB yang terus didorong hingga saat ini.

“Saya berharap selama kegiatan eksplorasi atau penelitian, standar kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan harus dijunjung tinggi. Karena itu juga akan mempengaruhi citra perusahan di tengah masyarakat,” harap Wagub saat menerima Audiensi rombongan management PT. STM di pendopo Wakil Gubernur NTB, Rabu (05/05).

Ummi Rohmi juga menegaskan kepada pihak PT. STM untuk memberdayakan segala potensi yang dimiliki oleh SDM dan tenaga lokal. Jangan sampai mereka hanya jadi penonton di tanah sendiri, beri mereka kesempatan untuk mengasah kemampuan.

Hal itu tentu harus didukung dengan berbagai program latihan yang difasilitasi oleh pihak perusahaan pertambangan emas dan aneka jenis mineral lainnya tersebut.

“Kita harus pastikan bahwa kehidupan masyarakat di sekitar harus sejahtera. Artinya kehadiran perusahaan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Begitu juga dampak bagi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah,” tutur Ummi Rohmi.

BACA JUGA:

• Wagub NTB : Tangani Kekerasan Pada Anak Dari Akarnya
• HKIN 2021, KI Pastikan Pelayanan Informasi Tetap Berjalan di Era Pandemi

Menanggapi hal itu, Principal Government Releasen PT. STM, Yuyud Indrayudi, menyambut baik harapan itu. Karena menurutnya, keterlibatan SDM lokal menjadi salah satu konsen perusahaan selama menjalankan kegiatan eksplorasi atau penelitian.

“Bahka saat ini, kami melakukan pembinaan kepada kelompok tani. Kami berkomitmen untuk mengutamakan SDM lokal,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, kelestarian alam dan hutan lindung di sekitar merupakan komitmen pihak perusahaan yang paling penting.

Memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup termasuk wilayah kawasan hutan termasuk melakukan penanaman pohon kembali di lokasi yang telah digunakan untuk eksplorasi.

“Kami selalu komitmen untuk menjaga lingkungan dan sosial masyarakat di sekitar kawasan pertambangan,” katanya.

Manikp@kominfo

Saya ingin kita menyelesaikan masalah dengan secara ilmiah, jangan hanya covernya saja yang heboh, tetapi akar masalahnya juga harus diperhatikan

MATARAM.lombokjournal.com —

Anak merupakan aset dan generasi penerus bagi keluarga, masyarakat maupun suatu bangsa.

Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai kasus yang terjadi pada anak menjadi permasalahan yang serius bagi pemerintah.

Salah satunya adalah kasus kekerasan pada anak. Hal ini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi NTB.

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah menegaskan, penanganannya harus langsung menuju ke akar masalah.

Ia juga menginginkan agar sosialisasi terkait dengan upaya penyelesaian permasalahan kekerasan pada anak dapat dilakukan secara massif, disamping upaya menemukan akar permasalahan secara ilmiah.

“Saya ingin kita menyelesaikan masalah dengan secara ilmiah, jangan hanya covernya saja yang heboh, tetapi akar masalahnya juga harus diperhatikan sebaik mungkin, bisa langsung ditinjau kepada desa tempat kasus tersebut berasal,” tutur Umi Rohmi saat menerima audiensi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi NTB yang berlangsung di Aula Pendopo Wagub NTB, Rabu (05/05).

Selain itu, Umi Rohmi menuturkan bahwa penyebaran edukasi yang paling efektif di masyarakat dapat dilakukan melalui posyandu, khutbah masjid dan sekolah yang dapat dikemas semenarik mungkin.

“Buat edukasi yang menarik, sehingga itu akan membuat efektif. Kalau misalnya tentang perlindungan anak yang ditayangkan sebuah video bagaimana cara memperlakukan anak dengan baik,” jelasnya.

BACA JUGA: Setia kawan dan Dermawan, Bulan Peduli Sosial 2021

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi NTB, Sahan, S.H. mengungkapkan, pihaknya akan terus bersinergi dengan pemerintah dalam menanggulangi kekerasan pada anak.

Di antaranya adalah dengan membentuk berbagai program–program seperti Peraturan Desa tentang Pencegahan Pernikahan Anak di Kabupaten Lombok Utara(KLU).

Selain itu, juga dibentuk Forum Anak bersama dengan Lembaga Perlindungan Desa yang bertujuan untuk memberikan ruang pada anak untuk saling membaur dalam interaksi yang positif.

Seperti pada tahun 2019 dibangun pondok ceria sebagai pemulihan psikis jiwa anak–anak, yang didirikan di 20 titik.

“Penguatan kapasitas anak dan keluarga di mana pada masing–masing dusun terus berjalan, di sana ada posyandu keluarga, kemudian kami berdayakan dengan adanya khutbah jumat, dimana LPA menyiapkan 24 judul khutbah jumat tentang kekerasan anak,” jelas Sahan.

Ser@diskominfotik

MATARAM.lombokjournal.com —

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE., M.Sc menyerahkan secara simbolis bantuan Kaum Dhu’afa dan santunan Anak Yatim warga LKS/ LKSA dalam dan luar Panti.

Bantuan itu terkaait Bulan Peduli Sosial LKKS Prov. NTB 2021 berlangsung di Halaman Kantor PKK pada Selasa (04/05/21).

Bulan peduli sosial tahun 2021 ini meneruskan apa yang sudah dilakukan LKKS pada tahun-tahun sebelumnya. Walaupun di tahun sebelumnya sudah memasuki masa pandemi di bulan Ramadhan ternyata tidak memutus semangat untuk berbagi dengan sesama.

“Sempat ada sedikit keraguan, apakah kita bisa mengumpulkan bantuan ketika situasi pandemi sedang berlangsung, namun ternyata Allah sudah membukakan rezekinya untuk para dhu’afa, anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan dengan memberikan hasil pengumpulan yang justru tahun kermarin lebih besar dibandingkan masa sebelum pandemi” ungkap Bunda Niken, sapaan akrab Ketua TP PKK tersebut.

Kita memahami bahwa di masa pandemi tentu saja secara umum telah memberikan masa-masa yg sulit bagi kita semua. Namun walau begitu tahun ini LKKS kembali mengumpulkan yang biasa didapatkan secara rutin dari para donatur.

Diharapkan dengan apa yang sudah disampaikan di bulan peduli sosial ini, bisa sedikit memberikan kebahagiaan serta mengobati rasa sedih dan rasa prihatin kepada yang membutuhkan. Dimasa pandemi ini, tentu saja diberikan kesempatan yg lebih luas lagi kepada Para donatur utk bisa menyampaikan kepada jaringan LKKS LKSA di seluruh NTB.

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada berbagai pihak yang telah mendukung Kegiatan Bulan Peduli sosial tersebut, tidak terkecuali juga kepada BAZNAS NTB.

BACA JUGA: Gubernur Ajak Masyarakat NTB Gerakan Cinta Zakat

Diharapkan pula kerjasama yang akan semakin baik dari tahun ke tahun, baik dari sisi pengumpulan maupun penyaluran, agar kedepannya segala sumber daya yang ada terus diperbaiki dan dioptimalkan.

“Masyarakat Indonesia sebenarnya adalah masyarakat yang memiliki rasa kesetiakawanan yang cukup besar, dan rasa kedermawanan yang baik. Dan ini adalah potensi bagi kita semua untuk terus memupuk perhatian kepada sesama, terus memberikan kepedulian dan kesetiakawanan sosial ini dengan metode yang lebih baik lagi di masa yang akan datang agar makin bisa kita tingkatkan” tutup Bunda Niken.

jm

Memprioritaskan penyampaian informasi secara berkala dan serta-merta berbasis daring(online), khususnya terkait layanan publik di badan publik selama masa darurat kesehatan akibat Covid-19 berlangsung

MATARAM.lombokjournal.com —

Merayakan Hari Keterbukaan Informasi Publik 2021, Komisi Informasi(KI) memastikan pelayanan informasi publik tetap berjalan di era pandemi bahkan hingga ke desa dengan mengikuti perkembangan teknologi digital.

“Komisi Informasi telah memastikan agar aplikasi atau sistem elektronik untuk pencegahan (surveilance) yang disusun pemerintah membuka ruang partisipasi masyarakat (interaktif) untuk mencegah terjadinya pengabaian atas hak kesehatan masyarakat”, ujar Gede Narayana, Ketua KI Pusat dalam perayaan secara virtual, Selasa (04/05) di Jakarta yang diikuti pula oleh Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr Najamuddin Amy.

Untuk itu, Gede Narayana mengatakan, MoU dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi serta BAKTI Kominfo untuk memastikan Hak Akses Informasi Masyarakat Desa terpenuhi demi mewujudkan Desa Aman, Damai dan Berkeadilan. “Melalui kerjasama ini diharapkan mampu mewujudkan Desa yang aman damai dan berkeadilan bagi masyarakat Desa,” katanya menjelaskan.

Ia meminta pula agar seluruh PPID badan publik tetap melakukan pelayanan informasi dengan memperhatikan hal-hal berikut ini: Memaksimalkan pelayanan informasi berbasis daring(online).

Menurutnya, jika pelayanan informasi tidak dapat dilakukan berbasis daring(online), badan publik wajib menerapkan dan mengedepankan kebijakan pembatasan jarak aman (jaga jarak), menggunakan alat pelindung diri (APD) dan protokol kesehatan lainnya sesuai petunjuk pemerintah dan/atau instansi kompeten lainnya,

Memprioritaskan penyampaian informasi secara berkala dan serta-merta berbasis daring (online), khususnya terkait layanan publik di badan publik selama masa darurat kesehatan akibat Covid-19 berlangsung.

Dan memprioritaskan penyampaian informasi secara berkala dan berbasis daring (online) atau media lainnya, khususnya terkait rencana kebijakan dan anggaran, rencana perubahan kebijakan dan anggaran, dan mekanisme partisipasi publik di badan publik selama masa darurat kesehatan akibat Covid-19 berlangsung, dengan mempertimbangkan kebijakan pembatasan sosial dan pembatasan jarak aman (jaga jarak).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mira Tayyiba mengatakan, keterbukaan informasi publik sangat relevan memanfaatkan teknologi digital.

Kemajuan pesat teknologi digital dinilai dapat menghadirkan keuntungan tetapi juga bisa menjadi tantangan. “Di satu sisi, teknologi digital memungkinkan kita semua untuk beraktivitas dan berkarya terutama dalam masa pandemi.

Tetapi, di sisi lain teknologi digital yang tidak bijak pemanfaatannya akan menghasilkan berbagai permasalahan seperti hoaks dan disinformasi. “Oleh karena itu, literasi digital yang baik sudah menjadi suatu keharusan, dan bukan lagi suatu pilihan,” jelasnya.

Dalam implementasi UU KIP lanjut Mira, masih banyak badan publik yang belum berstatus informatif. Merujuk pada data Komisi Informasi tahun lalu, dinyatakan bahwa baru 60 badan publik atau 17,4% yang mendapatkan kategori informatif, 34 badan publik atau 9,8% dengan kategori menuju informatif, selebihnya masih dalam kategori cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif dari 348 badan publik yang dipantau.

BACA JUGA:

• Gubernur Ajak Masyarakat NTB Gerakan Cinta Zakat
• Pembatasan Pergerakan Orang untuk Tekan Penyebaran Covid-19

Lebih lanjut, Mira mengatakan ada empat hal yang dapat dilakukan secara bersama untuk peningkatan status badan publik menjadi informatif.

“Pertama, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik perlu diperkuat karena dipundak berkala sesungguhnya keberhasilan implementasi Undang-Undang ini.

Ke-2, pimpinan badan publik pada setiap tingkatan harus memiliki persepsi yang sama akan pentingnya penciptaan budaya keterbukaan informasi,” jelasnya.

Ke-3, peningkatan praktek tata kelola data di setiap PPID dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan tata kelola data yang handal sebagai bahan dasar pelayanan informasi.

“Dan ke-empat, peningkatan kapasitas SDM PPID dalam memanfaatkan teknologi digital,” sambung Mira.

Ketua KI NTB, Suaeb Qury menegaskan, sejalan dengan pesan dan amanat Presiden Republik Indonesia yang menekankan bahwa sudah saatnya masyarakat dan pemerintah menyesuaikan dan mengikuti arus tranformasi digital untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat, kemajuan teknologi yang menyertai dan menandai adanya kesungguhan bagi penyelenggara negara untuk berpihak pada orientasi kesejahteraan dan keadilan.

“Penyampaian informasi harus disertai dengan komitmen dan keberpihakan program pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat”, tegas Qury.

jm

MATARAM.lombokjournal.com —

Selain dapat membersihkan harta dengan cara memberikannya kepada yang berhak, zakat juga dapat menjadi penenang hati dan memberikan rasa bahagia bagi pemberinya jika dilakukan dengan ikhlas dan penuh cinta.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Zulkieflimansyah saat meluncurkan secara resmi Gerakan Cinta Zakat bersama BAZNAS NTB di Gedung Graha Bhakti Praja pada Rabu, 5 Mei 2021.

“Ini luar biasa. Gerakan Cinta Zakat dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk memahami pentingnya zakat itu apa,” jelasnya.

Menurut Bang Zul, sapaan Gubernur, melalui Gerakan Cinta Zakat dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan zakat, infak, dan sedekah.

Selain itu, Gerakan tersebut dapat menjaga hati pemberinya dan mendidik agar peka terhadap kekurangan sekitar. Dimana, hal tersebut dapat melatih diri agar bisa mencapai pribahasa “tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui”.

Bang Zul yang didampingi isteri, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, juga menyempatkan diri memberikan zakat Mal kepada panitia Zakat BAZNAS NTB. Yang mana diharapkan akan dapat memotivasi setiap orang untuk melalukan hal serupa.

BACA JUGA:

• Cegah Ledakan Covid-19, Gubernur NTB Anjurkan Tidak Mudik
• Puisi Bisa Meningkatkan Kesehatan

Sementara itu, Ketua BAZNAS NTB, TGH Muhammad Said Ghazali menjelaskan, Baznas NTB akan memastikan penyaluran zakat yang telah disalurkan masyarakat agar tepat sasaran, betul-betul sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Lebih jauh TGH Muhammad Said Ghazali menjelaskan, Potensi zakat di NTB Mencapai 2,8 triliun. Sementara zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang berhasil dikumpulkan pada tahun 2020 kemarin baru sekitar 100 milyar lebih. Pengumpulam ZIS mampu direalisasikan sebesar 28,5 milyar melebihi realisasi pada tahun 2019 yakni 26, 4 miliyar.

“Untuk pengumpulan zakat infak dan sodakoh tahun 2021 ditargetkan sejumlah 30 milyar,” jelasnya.

Baznas NTB sendiri mendistribusikan ZIS dan memanfaatkannya melalui beberapa program dan insyaallah untuk 2021 target 30 miliyar.

Baznas NTB mendistribusikan penggunaan ZIS melalui beberapa program. Diantaranya, Baznas NTB Gemilang Peduli dengan jumlah penerimanya 26798. Baznas NTB Gemilang Cerdas dengan jumlah penerimanya 3198 orang.

Baznas NTB Gemilang sehat dengan jumlah penerimanya 881 orang. Baznas NTB Gemilang makmur dengan jumlah penerimanya 2581 orang.

Dan Baznas NTB Gemilang takwa dengan jumlah penerimanya 6541 orang. Program pemberdayaan sejumlah 499 orang dan lembaga, dengan total 4438 orang.

“Program Baznas NTB Gemilang selalu berusaha menyalurkan zakat secara produktif,” tandasnya.

novita@diskominfotikntb

Progres vaksinasi lansia sangat luar biasa. Capaian ini tentu kerja keras Kapolda, Danrem 162 WB, dan seluruh pemerintah kabupaten kota se-NTB

MATARAM.lombokjournal.com —

Capaian target kegiatan vaksinasi lanjut usia(lansia) di NTB sebesar 71,0 persen atau sebanyak 36,048 lansia dari target 50,751 lansia di seluruh NTB.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, capaian target ini tentu buah dari kerja sama semua pihak, terutama jajaran Polda NTB, Korem 162/WB serta pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTB.

“Alhamdulillah progres vaksinasi lansia sangat luar biasa, mencapai 71 persen lebih. Capaian ini tentu kerja keras Pak Kapolda, Danrem 162 WB, dan seluruh pemerintah kabupaten kota se-NTB,” ungkap wagub saat memimpin rapat Evaluasi Percepatan Vaksinasi Lansia dan Penanganan Covid-19 di NTB, yang berlangsung di tenda putih Polda NTB, Selasa (04/05).

Pada rapat tersebut, turut dihadiri Kapolda NTB, Irjen. Pol Muhammad Iqbal bersama Danrem 162/WB, Brigjen. TNI Ahmad Rizal Ramdhani dan diikuti secara virtual oleh seluruh forkompinda kabupaten/kota se-NTB.

Sementara sisanya, sebanyak 14 ribu lebih lansia yang belum divaksin, kata Ummi Rohmi – sapaan akrabnya -, ditargetkan selesai sebelum Idul Fitri, atau maksimal setelahnya. Artinya, program vaksinasi kepada kelompok lansia sudah harus mencapai 100 persen.

BACA JUGA:

• Di Mareje, Penanganan Pandemi Covid-19 Berjalan Baik
• Wagub: Rekomendasi DPRD NTB adalah Wujud Kepedulian dan Kesungguhan

Senada dengan itu, Kapolda NTB, Irjen Pol. Muhammad Iqbal mengapresiasi kabupaten kota yang melebihi target untuk kegiatan vaksinasi kepada lansia. Diantaranya, Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa Barat dan Dompu.

“Target ini sangat luar biasa. Artinya, kalau semua kompak baik TNI polri, pemda dan stakeholders terkait maka sangat mudah dilakukan,” ungkapnya.

Kapolda menegaskan, 5 daerah lainnya yang belum mencapai target adalah Kota Mataram, KLU, Bima, Kota Bima dan Sumbawa. Pihaknya akan terus meningkatkan jumlah anggota untuk mengawasi selama proses kegiatan vaksinasi berjalan. Begitu juga back up anggota dari seluruh jajaran TNI.

Manikp
@kominf

Pemda NTB akan terus mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap seluruh jajarannya melalui evaluasi kinerja secara berkelanjutan

MATARAM.lombokjournal.com —

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menerima rekomendasi yang disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi NTB terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang terkait dengan keberhasilan maupun kekurangan selama menjalankan roda pemerintahan.

“Kami sangat menghargai dan memaknai rekomendasi yang disampaikan sebagai wujud kepeduliaan dan kesungguhan dari seluruh anggota DPRD NTB,” tutur Ummi Rohmi.

itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dengan agenda penyampaian dan penyerahan keputusan DRPD Provinsi NTB tentang rekomendasi DPRD Prov. NTB terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB Akhir Tahun Anggaran 2020, yang berlangsung di Kantor DPRD NTB, Selasa (04/05/21).

Rekomendasi yang diberikan DPRD Provinsi NTB berupa saran dan masukan terkait tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Ummi Rohmi menuturkan, Pempov NTB terus melakukan pengkajian terhadap rekomendasi tersebut dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi optimalisasi kinerja Pemerintah Provinsi NTB ke depan.

“Kami akan terus mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap seluruh jajaran Pemerintah Daerah Provinsi NTB melalui evaluasi kinerja secara berkelanjutan, ” pungkasnya.

BACA JUGA:

• 10 ribu Paket Sembako untuk Pesantren dari Presiden Jokowi
• LKPJ Gubernur 2020, Memenuhi Syarat Diterima DPRD

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda menjelaskan tujuan diberikannya rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur NTB Tahun 2020, adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan yang lebih baik.

“Rekomendasi ini untuk memberikan saran, masukan atau koreksi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang lebih baik dan akuntabel di tahun yang akan datang,” tuturnya.

Isvie – sapaan akrabnya – juga menyampaikan bahwa pada rapat paripurna yang telah dilakukan pada tanggal 03 Mei 2021, komisi-komisi DPRD NTB telah menyampaikan laporan dan rekomendasinya atas LKPJ Gubernur NTB dan telah dibacakan keputusan DPRD NTB tentang rekomendasi DPRD NTB terhadap LKPJ Gubernur Tahun 2020.

Sesuai pasal 19 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam Rapat Paripurna yang didilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun berakhir.

ser
diskominfotikntb

Para Penerima bantuan paket sembako adalah berasal dari pondok pesantren NU, Muhammadiyah, NW dan lainnya

MATARAM.lombokjournal.com —

Presiden Joko Widodo memberikan 10 ribu paket sembako untuk masyarakat miskin yang terdampak Covid 19 dan bantuan Ramadhan.

“Bantuannya diserahkan ke 13 pesantren di NTB. Nanti pihak pesantren yang akan menyalurkannya bagi mereka yang membutuhkan”, ujar Yuliani, perwakilan Sekretaris Negara di kantor Gubernur, Selasa (04/05).

Paket berisikan beras sebanyak lima kg, 1 liter minyak goreng, biskuit, teh dan lainnya langsung diterima simbolis oleh Gubernur DR Zulkieflimansyah dan langsung diserahkan kepada perwakilan pondok pesantren.

Dikatakan Yuliani, bantuan 10 ribu paket sembako untuk NTB, ini, adalah bagian dari agenda kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Nusa Tenggara Timur(NTT), yang juga menyerahkan bantuan sembako sebanyak 23 ribu paket. Para Penerima bantuan paket sembako adalah berasal dari pondok pesantren NU, Muhammadiyah, NW dan lainnya.

BACA JUGA: Lombok Food Festival, 14 Hari 421 Juta Transaksi

Gubernur DR Zulkieflimansyah mengatakan bantuan sembako diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan pokok selama Ramadhan.

jm

Lombok Food Festival diharapkan menjalin networking yang semakin luas, semakin dikenal dan diminati pasar

MATARAM.lombokjournal.com —

14 hari penyelenggaraan Lombok Food Festival di Lombok Epicentrum Mall, Kota Mataram, menghasilkan transaksi senilai 421 juta rupiah.

Ketua TP. PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, saat menutup festival tersebut, Senin (3/5), mengatakan, semoga kegiatan Lombok Food Festival yang diselenggarakan oleh Lombok Womenpreneur Club (LWC) serta bekerjasama dengan berbagai pihak, ini, dapat menginspirasi perempuan-perempuan NTB untuk terus berkreasi dan berkarya.

Ia juga berharap melalui kegiatan ini dapat terjalin networking yang semakin luas agar produk-produk olahan makanan hasil NTB dapat semakin dikenal dan diminati pasar.

“Melalui kegiatan Lombok Food Festival ini saya berharap akan ada banyak inspirasi yang lahir, akan terbangun juga networking yang semakin luas dan baik,” ucap Bunda Niken – sapaan akrab Ketua TP. PKK, ini.

Ke depan Bunda Niken juga berharap kegiatan ini dapat semakin terkonsep dengan baik dan semakin sukses.

BACA JUGA:

• Di Mareje, Penanganan Pandemi Covid-19 Berjalan Baik
• LKPJ Gubernur 2020, Memenuhi Syarat Diterima DPRD

Sementara itu, Indah Purwanti selaku ketua panitia sekaligus Founder LWC, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan festival ini. Ia berjanji Lombok Food Festival ini akan dilaksanakan setiap tahun dengan konsep acara yang semakin menarik.

“Insya Allah Lombok Food Festival akan dilaksanakan setiap tahun di Lombok Epicentrum Mall,” ungkap Indah.

Penutupan kegiatan ini juga dimeriahkan dengan pemberian penghargaan kepada pemenang lomba fashion show anak, lomba mewarnai, lomba hafidz, cipta produk kreatif makanan, lomba rias kanvas, best millenial food, best tradisional food, dan lainnnya.

jm